SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG NOMOR: W17-A8/3/KU.00.1/1/2021 Menimbang Mengingat TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2021 SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 di Pengadilan Agama Bontang perlu menunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran; 2. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Bendahara Penerima dan Penyetor PNBP pada Pengadilan Agama Bontang; 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Permendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157); 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Rl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;