SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/SK/I-VIII.3/8/2006 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E Undang- Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat membentuk peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya; b. bahwa selain peraturan sebagaimana disebut pada huruf a, maka untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok organisasi dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibentuk keputusan dan naskah dinas; c. bahwa pembentukan peraturan, keputusan dan naskah dinas tersebut harus didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar sesuai dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat : 1. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
55
Embed
SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK ... · SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/SK/I-VIII.3/8/2006 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SURAT KEPUTUSAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/SK/I-VIII.3/8/2006
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN
NASKAH DINAS PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat membentuk peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
b. bahwa selain peraturan sebagaimana disebut pada huruf a, maka untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok organisasi dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibentuk keputusan dan naskah dinas;
c. bahwa pembentukan peraturan, keputusan dan naskah dinas tersebut harus didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar sesuai dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan.
Mengingat : 1. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Memperhatikan : Keputusan Sidang Badan pada tanggal 1 Agustus 2006
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat setiap orang atau badan, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan BPK-RI adalah penetapan/pengaturan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan disahkan secara kolegial sebagai pelaksanaan dari Peraturan BPK-RI dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua/Wakil Ketua BPK-RI sebagai pelaksanaan dari Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI adalah penetapan/pengaturan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal BPK-RI sebagai pelaksanaan dari Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Keputusan Kepala Perwakilan BPK-RI adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPK-RI mengenai rincian bidang teknis operasional di lingkungan kewenangannya sebagai pelaksanaan dari Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Naskah Dinas adalah naskah yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas jabatannya guna menyampaikan informasi kedinasan mengenai apa dan bagaimana melakukan suatu kegiatan baik berupa naskah yang bersifat bimbingan, pemberitahuan maupun naskah yang bersifat perintah melaksanakan tugas kepada para pegawai di lingkungan kerjanya.
7. Instruksi Dinas adalah naskah dinas yang memuat arahan atau perintah sekretaris jenderal atau kepala perwakilan tentang pelaksanaan kebijakan.
8. Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, yang memuat pemberitahuan kepada semua
pegawai di lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau instansi di luar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pegawai di lingkungan pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan atau perorangan dan golongan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.
10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
11. Materi Muatan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan dan Naskah Dinas.
Pasal 2
(1) Bentuk legislasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai
berikut : a. Peraturan b. Keputusan c. Naskah Dinas
(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Peraturan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 1 Keputusan ini.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
b. Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI c. Keputusan Sekretaris Jenderal d. Keputusan Kepala Perwakilan e. Lain-Lain Keputusan
(4) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Instruksi Dinas Sekretaris Jenderal b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal/Irtama/Tortama c. Instruksi Dinas Kepala Perwakilan d. Surat Edaran Kepala Perwakilan e. Pengumuman f. Lain-Lain Naskah Dinas
BAB II MATERI MUATAN
Pasal 3
Materi Muatan Peraturan BPK-RI adalah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan melaksanakan kewenangan lainnya di bidang keuangan negara.
Pasal 4
Materi muatan Keputusan BPK-RI adalah:
a. Keputusan BPK-RI yang bersifat mengatur, materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk menjalankan Peraturan BPK-RI sebagaimana mestinya.
b. Keputusan BPK-RI yang bersifat menetapkan, materi muatannya berisi penetapan yang menimbulkan hak atau kewajiban atas diri seseorang yang harus diperoleh atau dilaksanakan.
Pasal 5
Materi muatan Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI berisi penetapan yang menimbulkan hak atau kewajiban atas diri seseorang pegawai di lingkungan Pelaksana BPK-RI atau perorangan yang harus diperoleh atau dilaksanakan.
Pasal 6
Materi muatan Keputusan Sekretaris Jenderal adalah:
a. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI yang bersifat mengatur, materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang bidang-bidang yang berada di dalam kewenangan Sekretaris Jenderal, pokok kebijakan, program kerja dan anggaran, dan pendelegasian wewenang yang bersifat tetap untuk menjalankan Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI yang bersifat menetapkan, materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak atau kewajiban atas diri seseorang pegawai dilingkungan Pelaksana BPK-RI atau perorangan di luar instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang harus diperoleh atau dilaksanakan.
Pasal 7
Materi muatan Keputusan Kepala Perwakilan berisi materi untuk menjalankan Peraturan BPK, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, dalam lingkup kewenangan Perwakilan.
Pasal 8
Materi muatan Lain-Lain Keputusan berisi materi/keputusan yang tidak termasuk ke dalam Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI, dan Keputusan Kepala Perwakilan.
Pasal 9
Materi muatan Instruksi Dinas Sekretaris Jenderal berisi arahan atau perintah kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Pelaksana BPK-RI tentang pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan suatu kegiatan.
Pasal 10
Materi muatan Surat Edaran Sekretaris Jenderal/Irtama/Tortama berisi rincian petunjuk dan atau penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan berdasarkan Peraturan BPK-RI, atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
Pasal 11
Materi muatan Instruksi Dinas Kepala Perwakilan berisi arahan atau perintah kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Kantor Perwakilan BPK-RI tentang pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan suatu kegiatan.
Pasal 12
Materi muatan Surat Edaran Kepala Perwakilan berisi rincian petunjuk dan atau penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan berdasarkan Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
Pasal 13
Materi muatan Pengumuman berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat menyampaikan informasi atau pemberitahuan, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.
Pasal 14
Materi muatan Lain-lain Naskah Dinas berisi ketentuan-ketentuan naskah dinas yang belum diatur dalam Instruksi Dinas, Surat Edaran dan Pengumuman.
BAB III
PENGESAHAN
Pasal 15
(1) Rancangan Peraturan BPK-RI yang telah disetujui oleh Sidang Badan, ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPK-RI dan Para Anggota BPK-RI untuk disahkan menjadi Peraturan BPK-RI.
(2) Rancangan Keputusan BPK-RI yang telah disetujui oleh Sidang Badan, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI untuk disahkan menjadi Keputusan BPK-RI.
(3) Rancangan Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI disetujui dan ditandatangani oleh
Ketua/Wakil Ketua BPK-RI. Apabila Ketua BPK-RI berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua BPK-RI sesuai dengan kewenangannya.
(4) Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal disetujui dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penugasan.
(5) Rancangan Keputusan Kepala Perwakilan BPK-RI disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK-RI atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penugasan.
BAB IV
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS
Pasal 16
(1) Teknik penyusunan Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Kepala Perwakilan BPK-RI dilakukan dengan memperhatikan asas peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Proses penyusunan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan melalui Biro Hukum.
(3) Proses penyusunan Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran Kepala Perwakilan dan Naskah Dinas lainnya pada Perwakilan BPK-RI, dilakukan melalui Sekretariat Perwakilan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan disertai penjelasan mengenai Konsep Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran Kepala Perwakilan dan Naskah Dinas lainnya.
(4) Dalam menyusun Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas bagi satuan kerja di lingkungan Pelaksana BPK-RI berpedoman pada lampiran keputusan ini.
BAB V
PENGUNDANGAN
Pasal 17
Agar setiap orang mengetahui, Peraturan BPK-RI harus diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pasal 18
Peraturan BPK-RI, Keputusan BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Kepala Perwakilan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan atau ditetapkan, kecuali ditentukan lain.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 19
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan, bentuk, dan susunan Surat Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran, dan Pengumuman sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Administrasi Umum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 151/SK/VIII-VIII.3/6 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 31 Agustus 2006
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA KETUA,
Prof. Dr. Anwar Nasution Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wakil Ketua BPK-RI; 2. Para Anggota BPK-RI; 3. Para Pejabat Eselon I-IV di Lingkungan BPK-RI.
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BPK-RI NOMOR : 31 /SK/I-VIII.3/8/2006 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2006
PRODUK LEGISLASI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR
Sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
amanat Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan baik dan
menyelenggarakan organisasi dan tata kerja kelembagaan secara
independen.
Untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, BPK-RI sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4)
mempunyai kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan
sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari Undang-Undang Bidang
Keuangan Negara yang mempunyai materi muatan untuk melaksanakan
dan menyelenggarakan kebijakan serta menjalankan tugas dan
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat baik internal maupun eksternal BPK.
Agar dalam pembentukan produk legislasi Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dapat dilakukan secara tertib dan efektif
sesuai tatanan yang berlaku, hendaknya produk legislasi BPK tersebut
mempunyai ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang pasti, baik
menyangkut jenis, kriteria, sumber kewenangan, materi / isi dan bentuk /
susunan, kekuatan mengikat, tata cara pembentukan / penyusunan,
maupun pengesahannya.
Pengklasifikasian produk legislasi Badan Pemeriksa Keuangan
terdiri atas: I. Peraturan, II. Keputusan, dan III. Naskah Dinas. Uraian
masing-masing adalah sebagai berikut :
I. PERATURAN
Jenis PERATURAN di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
hanya satu, yaitu PERATURAN Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
a) Pengertian
Peraturan BPK adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat setiap orang atau badan, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia . Peraturan BPK mempunyai hierarki yang setingkat dengan Peraturan Pemerintah, dibuat dan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kapasitasnya sebagai badan yang bersifat kolegial. Peraturan ini memiliki kekuatan mengikat internal dan atau eksternal BPK-RI. Materi muatan Peraturan BPK-RI berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sebagai contoh adalah Peraturan BPK-RI tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara/Daerah Terhadap Bendahara, Tata Cara Pemanggilan, Tata Cara Penunjukan Akuntan Publik.
b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
Peraturan adalah BPK-RI secara kolegial, yaitu Ketua, Wakil
Ketua dan Para Anggota BPK-RI.
c) Kerangka Peraturan
(1) Kepala
(a) Kop Peraturan terdiri dari gambar lambang negara, kata
”Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan” dan ”Republik
Indonesia” yang seluruhnya ditulis dengan dengan
huruf kapital, dan diletakan di tengah marjin;
(b) Nomor Peraturan dan tahun penetapan, seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital, dan diletakan di tengah
marjin;
(c) Kata penghubung ”tentang” seluruhnya ditulis huruf
kapital, dan diletakan di tengah marjin.
(d) Judul Peraturan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
diletakkan di tengah marjin;
(e) Kalimat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah marjin;
(f) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca
”koma”.
(2) Konsiderans
(a) Konsiderans diawali dengan kata ”Menimbang.”
(b) Konsiderans memuat uraian singkat yang menjadi
alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang
perlunya ditetapkan peraturan.
(c) Konsiderans Peraturan BPK-RI pada dasarnya cukup
memuat satu pertimbangan yang berisi uraian
ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan
pasal atau beberapa pasal dari Undang-undang yang
menjadi dasar.
(d) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa
’peraturan tersebut dianggap perlu untuk dibuat’
adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan
tentang latar belakang dan alasan dibuatnya
peraturan tersebut.
(e) Apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat
pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali
dengan kata ”Memperhatikan”, diletakkan setelah
dasar hukum ”Mengingat”.
(3) Dasar Hukum
(a) Dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat.”
(b) Dasar hukum ”Mengingat” memuat peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran
peraturan. Peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya sama atau
lebih tinggi.
(4) Diktum
(a) Diktum terdiri atas (i) kata ”Memutuskan” (ii) kata
”Menetapkan” (iii) nama Peraturan BPK-RI;
(b) Kata ”memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf
kapital, diikuti kata ”menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal
kata ”menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua;
(c) Judul peraturan yang ditetapkan dicantumkan setelah
kata ”menetapkan”, ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital.
(5) Batang Tubuh
(a) Batang tubuh memuat semua materi pengaturan;
(b) Dicantumkan saat berlakunya peraturan, perubahan,
pembatalan atau pencabutan peraturan; dan
(c) Materi pengaturan dapat dibuat sebagai lampiran
peraturan, dan pada halaman terakhir ditandatangani
oleh BPK-RI secara kolegial.
(6) Penutup
(a) Tempat (kota sesuai dengan alamat BPK-RI) dan
tanggal ditetapkannya peraturan;
(b) Nama Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan nama jabatan pejabat yang menetapkan
peraturan (Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota BPK-
RI), ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dan diakhiri
dengan tanda baca koma;
(c) Tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota
BPK-RI yang menetapkan peraturan;
(d) Nama lengkap Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota
BPK-RI yang menandatangani, ditulis dengan huruf
awal kapital;
(e) Setelah dibubuhi tandatangan, Peraturan BPK-RI diberi
stempel Badan Pemeriksa Keuangan.
d). Pengabsahan dan Pendistribusian
(1) Peraturan BPK-RI yang sudah ditandatangani,
pengundangannya terlebih dahulu diabsahkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(2) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan distribusikan dengan sah, suatu peraturan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(3) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda - tangan
sebelah kiri bawah, terdiri atas kata-kata ”salinan sesuai
dengan aslinya” dan dibubuhi tanda tangan Sekretaris
Jenderal dan stempel Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(4) Salinan Peraturan BPK – RI yang telah diabsahkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI, disampaikan kepada Kepala
Biro Hukum Sekretariat Negara untuk mendapatkan Nomor
dalam Lembaran Negara (LN) dan Tambahan Lembaran
Negara (TLN).
e) Hal yang Perlu Diperhatikan
(1) Peraturan BPK - RI yang bersifat mengikat eksternal dan
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(2) Naskah asli Peraturan BPK-RI yang diparaf harus disimpan
sebagai pertinggal.
II. KEPUTUSAN
KEPUTUSAN di lingkungan BPK-RI terdiri dari:
1. KEPUTUSAN BPK-RI
2. KEPUTUSAN KETUA / WAKIL KETUA BPK-RI
3. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BPK-RI
4. KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPK-RI
5. LAIN-LAIN KEPUTUSAN
1) KEPUTUSAN BPK-RI Keputusan BPK-RI ada 2 (dua) jenis, yaitu :
1). Keputusan BPK-RI yang bersifat mengatur
2). Keputusan BPK-RI yang bersifat menetapkan.
Uraiannya adalah sebagai berikut :
1). Keputusan BPK-RI yang bersifat mengatur
a) Pengertian
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
yang bersifat mengatur adalah Keputusan yang ditetapkan oleh
BPK-RI, berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan
tugas pemeriksaan untuk menjalankan Peraturan BPK-RI
sebagaimana mestinya.
b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang mengatur dan menandatangani
Keputusan BPK-RI adalah Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI.
c) Kerangka Keputusan
(1) Kepala
(a) Kop Keputusan terdiri dari gambar lambang negara,
kata ”Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan” dan
“Republik Indonesia” yang seluruhnya ditulis dengan
dengan huruf kapital, dan diletakan di tengah marjin;
(b) Nomor Keputusan dan tahun penetapan, seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital, dan diletakan di tengah
marjin;
(c) Kata penghubung ”tentang” seluruhnya ditulis huruf
kapital, dan diletakan di tengah marjin.
(d) Judul Keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf
kapital, diletakkan di tengah marjin;
(e) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca
”koma”.
(2) Konsiderans
(a) Konsiderans diawali dengan kata ”Menimbang.”
(b) Konsiderans memuat uraian singkat yang menjadi alasan /
tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan keputusan;
(c) Apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat
pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata
”Memperhatikan”, diletakkan setelah dasar hukum
”Mengingat”.
(3) Dasar Hukum
(a) Dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat.”
(b) Dasar hukum ”Mengingat” memuat peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
(4) Diktum
(a) Diktum terdiri atas (i) kata ”Memutuskan” (ii) kata
”Menetapkan” (iii) nama Keputusan BPK-RI;
(b) Kata ”memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
diikuti kata ”menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal kata
”menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua;
(c) Judul keputusan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata
”menetapkan”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
(5) Batang Tubuh
(a) Batang tubuh memuat semua materi pengaturan;
(b) Dicantumkan saat berlakunya keputusan, perubahan,
pembatalan atau pencabutan keputusan; dan
(c) Materi pengaturan dapat dibuat sebagai lampiran
keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani
oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI
(6) Penutup
(a) Tempat (kota sesuai dengan alamat BPK-RI) dan tanggal
ditetapkannya keputusan;
(b) Nama Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan nama jabatan pejabat yang menetapkan
keputusan (Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI), ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca koma;
(c) Tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI yang
menetapkan keputusan;
(d) Nama lengkap Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI yang
menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital;
(e) Setelah dibubuhi tandatangan, Keputusan BPK-RI diberi
stempel Badan Pemeriksa Keuangan;
(f) Tembusan.
d) Pengabsahan dan Pendistribusian
(1) Keputusan BPK - RI yang sudah ditandatangani apabila
digandakan perlu diabsahkan oleh Sekretaris Jenderal BPK-
RI;
(2) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan distribusikan dengan sah, suatu keputusan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(3) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda - tangan
sebelah kiri bawah, terdiri atas kata-kata ”salinan sesuai
dengan aslinya” dan dibubuhi tanda tangan Sekretaris
Jenderal BPK-RI dan stempel Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(4) Salinan Keputusan BPK-RI yang telah diabsahkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI, didistribusikan kepada yang
berkepentingan.
e) Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai
pertinggal.
2). Keputusan BPK-RI yang bersifat menetapkan
a) Pengertian
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
yang bersifat menetapkan adalah keputusan yang bersifat
konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh BPK-RI
sebagai pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan
pemeriksaan.
Materi muatan berupa penetapan yang menimbulkan hak atau
kewajiban atas diri seseorang yang harus diperoleh atau
dilaksanakan oleh seseorang tersebut atau instansi terkait.
Contohnya adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
tentang Pengenaan Ganti Kerugian terhadap Saudara....,
Bendaharawan pada ...
b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
Keputusan adalah Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI.
c) Kerangka Keputusan
(1) Kepala
(a) Kop Keputusan terdiri dari gambar lambang negara, kata
”Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan” dan “Republik
Indonesia” yang seluruhnya ditulis dengan dengan huruf
kapital, dan diletakan di tengah marjin;
(b) Nomor Keputusan dan tahun penetapan, seluruhnya ditulis
dengan huruf kapital, dan diletakan di tengah marjin;
(c) Kata penghubung ”tentang” seluruhnya ditulis huruf kapital,
dan diletakan di tengah marjin.
(d) Judul Keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
diletakkan di tengah marjin;
(e) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca ”koma”.
(2) Konsiderans
(a) Konsiderans diawali dengan kata ”Menimbang.”
(b) Konsiderans memuat uraian singkat yang menjadi alasan /
tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan keputusan;
(c) Apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat
pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata
”Memperhatikan”, diletakkan setelah dasar hukum
”Mengingat”.
(3) Dasar Hukum
(a) Dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat.”
(b) Dasar hukum ”Mengingat” memuat peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
(4) Diktum
(a) Diktum terdiri atas (i) kata ”Memutuskan” (ii) kata
”Menetapkan” (iii) nama Keputusan BPK-RI;
(b) Kata ”memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
diikuti kata ”menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal kata
”menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua;
(c) Judul keputusan yang ditetapkan dicantumkan setelah
kata ”menetapkan”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
(5) Batang Tubuh
(a) Batang tubuh memuat semua materi keputusan;
(b) Materi keputusan dituangkan dalam Diktum PERTAMA,
KEDUA, KETIGA, dan seterusnya, yang keseluruhan
Diktum ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda
baca titik dua. Diktum diisi dengan materi keputusan,
seperti susunan keanggotaan, tugas, dan masa kerja tim,
pembebanan biaya, mulai berlaku keputusan, dan lain-lain
yang merupakan materi keputusan.
(c) Materi keputusan dapat dibuat sebagai lampiran
keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh
Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI.
(6) Penutup
(a) Tempat (kota sesuai dengan alamat BPK-RI) dan tanggal
ditetapkannya keputusan;
(b) Nama Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan nama jabatan pejabat yang menetapkan
keputusan (Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI), ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca koma;
(c) Tanda tangan Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI yang
menetapkan keputusan;
(d) Nama lengkap Ketua dan Wakil Ketua BPK-RI yang
menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital;
(e) Setelah dibubuhi tandatangan, Keputusan BPK-RI diberi
stempel Badan Pemeriksa Keuangan;
(f) Tembusan.
d) Pengabsahan dan Pendistribusian
(1) Keputusan BPK - RI yang sudah ditandatangani apabila
digandakan perlu diabsahkan oleh Sekretaris Jenderal BPK-
RI;
(2) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan distribusikan dengan sah, suatu keputusan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(3) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda - tangan
sebelah kiri bawah, terdiri atas kata-kata ”salinan sesuai
dengan aslinya” dan dibubuhi tanda tangan Sekretaris
Jenderal BPK-RI dan stempel Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(4) Salinan Keputusan BPK-RI yang telah diabsahkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI, didistribusikan kepada yang
berkepentingan.
e) Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai
pertinggal.
2) KEPUTUSAN KETUA / WAKIL KETUA BPK-RI
a) Pengertian
Pengertian Keputusan Ketua / Wakil Ketua BPK-RI adalah
keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final yang
dikeluarkan oleh Ketua/ Wakil Ketua BPK-RI sebagai akibat dari
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemeriksaan.
Materi Muatan Keputusan Ketua / Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia adalah penetapan yang
menimbulkan hak atau kewajiban atas diri seseorang di lingkungan
Pelaksana BPK-RI yang harus diperoleh atau dilaksanakan oleh
seseorang tersebut.
b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI adalah Ketua dan atau Wakil
Ketua BPK-RI sesuai dengan pembagian tugasnya.
c) Kerangka Keputusan
(1) Kepala
(a) Kop Keputusan terdiri dari gambar lambang negara, kata
”Keputusan Ketua / Wakil Ketua” , ”Badan Pemeriksa
Keuangan” dan “Republik Indonesia” yang seluruhnya ditulis
dengan dengan huruf kapital, dan diletakan di tengah marjin;
(b) Nomor Keputusan dan tahun penetapan, seluruhnya ditulis
dengan huruf kapital, dan diletakan di tengah marjin;
(c) Kata penghubung ”tentang” seluruhnya ditulis huruf kapital,
dan diletakan di tengah marjin.
(d) Judul Keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
diletakkan di tengah marjin;
(e) Ketua / Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda
baca ”koma”.
(2) Konsiderans
(a) Konsiderans diawali dengan kata ”Menimbang.”
(b) Konsiderans memuat uraian singkat yang menjadi alasan /
tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan keputusan;
(c) Apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat
pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata
”Memperhatikan”, diletakkan setelah dasar hukum
”Mengingat”.
(3) Dasar Hukum
(a) Dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat.”
(b) Dasar hukum ”Mengingat” memuat peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. Peraturan
perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
(4) Diktum
(a) Diktum terdiri atas (i) kata ”Memutuskan” (ii) kata
”Menetapkan” (iii) nama Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-
RI;
(b) Kata ”memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
diikuti kata ”menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal kata
”menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua;
(c) Judul keputusan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata
”menetapkan”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
(5) Batang Tubuh
(a) Batang tubuh memuat semua materi keputusan;
(b) Materi keputusan dituangkan dalam Diktum PERTAMA,
KEDUA, KETIGA, dan seterusnya, yang keseluruhan
Diktum ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda
baca titik dua. Diktum diisi dengan materi keputusan,
seperti susunan keanggotaan, tugas, dan masa kerja tim,
pembebanan biaya, mulai berlaku keputusan, dan lain-lain
yang merupakan materi keputusan.
(c) Materi keputusan dapat dibuat sebagai lampiran
keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh
Ketua/Wakil Ketua BPK-RI.
(6) Penutup
(a) Tempat (kota sesuai dengan alamat BPK-RI) dan tanggal
ditetapkannya keputusan;
(b) Nama Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan nama jabatan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI,
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan
tanda baca koma;
(c) Tandatangan Ketua / Wakil Ketua BPK - RI yang
menetapkan keputusan;
(d) Nama lengkap Ketua / Wakil Ketua BPK - RI yang
menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital;
(e) Setelah dibubuhi tandatangan, Keputusan Ketua / Wakil
Ketua BPK-RI diberi stempel Badan Pemeriksa Keuangan;
(f) Tembusan.
d) Pengabsahan dan Pendistribusian
(1) Keputusan Ketua / Wakil Ketua BPK - RI yang sudah
ditandatangani apabila digandakan perlu diabsahkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(2) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum
digandakan dan distribusikan dengan sah, suatu keputusan
telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(3) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda - tangan
sebelah kiri bawah, terdiri atas kata-kata ”salinan sesuai
dengan aslinya” dan dibubuhi tanda tangan Sekretaris
Jenderal BPK-RI dan stempel Sekretaris Jenderal BPK-RI;
(4) Salinan Keputusan BPK-RI yang telah diabsahkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI, didistribusikan kepada yang
berkepentingan.
e) Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli Keputusan Ketua/ Wakil Ketua BPK-RI yang diparaf
harus disimpan sebagai pertinggal.
3) KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI ada 2 (dua) jenis, yaitu :
1). Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI yang bersifat mengatur
2). Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI yang bersifat menetapkan.
Uraiannya adalah sebagai berikut :
1). Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI yang bersifat mengatur
a) Pengertian
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
yang bersifat mengatur adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal BPK-RI yang berisi ketentuan-ketentuan
yang mengatur lebih lanjut tentang bidang-bidang yang berada
di dalam kewenangan Sekretaris Jenderal -misalnya tentang
kepegawaian- untuk menjalankan Peraturan BPK-RI, Keputusan
BPK-RI, Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI, dan peraturan
perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang mengatur dan menandatangani
Keputusan adalah Sekretaris Jenderal BPK-RI.
c) Kerangka Keputusan
(1) Kepala
(a) Kop Keputusan terdiri dari gambar lambang instansi, kata
Mengingat : 1. ..................................................................................; 2. ..................................................................................; 3. dan seterusnya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG (Nama Peraturan BPK)
BAB I ..........
Pasal 1 ...........
BAB II ...........
Pasal 1 ...........
BAB.....
(dan seterusnya)
Disahkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA BPK-RI (Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP
Lambang Negara
Lambang Negara telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Judul Peraturan ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya Peraturan
Memuat peraturan yang menjadi dasar penetapan Peraturan
Memuat substansi Peraturan yang ditetapkan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 2 Format Keputusan BPK-RI
(Bersifat Mengatur)
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa.........................................................................
b. bahwa......................................................................... ....................................................................................
Ditetapkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA, WAKIL KETUA BPK-RI
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2.
Lambang Negara
Lambang Negara telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya keputusan
Memuat peraturan yang menjadi dasar penetapan Keputusan
Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 3 Format Keputusan BPK-RI
(Bersifat Menetapkan)
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa.........................................................................
b. bahwa......................................................................... ....................................................................................
Ditetapkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA, WAKIL KETUA BPK-RI
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2.
Lambang Negara
Lambang Negara telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya keputusan
Memuat peraturan yang menjadi dasar penetapan Keputusan
Memuat substansi keputusan yang ditetapkan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 4 Format Keputusan Ketua/Wakil Ketua BPK-RI
KEPUTUSAN KETUA/WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
KETUA / WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa.........................................................................
b. bahwa......................................................................... ....................................................................................
Ditetapkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA / WAKIL KETUA BPK-RI
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2.
Lambang Negara
Lambang Negara telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya keputusan
Memuat peraturan yang menjadi dasar penetapan Keputusan
Memuat substansi keputusan yang ditetapkan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 5 Format Keputusan Sekretaris Jenderal
(Bersifat Mengatur)
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa......................................................................... b. bahwa......................................................................... ....................................................................................
Ditetapkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2.
Lambang Instansi
Lambang Instansi telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun
Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya keputusan
Memuat peraturan yang menjadi dasar penetapan Keputusan
Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 6 Format Keputusan Sekretaris Jenderal
(Bersifat Menetapkan)
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa......................................................................... b. bahwa......................................................................... ....................................................................................
Ditetapkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2
Lambang Instansi
Lambang Instansi telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun
Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya keputusan
Memuat peraturan yang menjadi dasar penetapan Keputusan
Memuat substansi keputusan yang ditetapkan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 7 Format Keputusan Kepala Perwakilan
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI .......
NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA di.......,
Menimbang : a. bahwa......................................................................... b. bahwa......................................................................... ....................................................................................
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa........................................................................ .................................................................................
b. bahwa........................................................................ ................................................................................
Kepada : 1. 2. 3. Untuk PERTAMA : 1. ...................... dan seterusnya.
Ditetapkan di : ........................ Pada tanggal : ........................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP
Tembusan Instruksi Dinas ini disampaikan kepada : 1. 2.
Lambang Instansi
Lambang Instansi telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Judul instruksi ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan instruksi
Memuat peraturan yang menjadi dasar pengeluaran instruksi
Daftar Pejabat yang menerima Instruksi
Memuat substansi arahan yang diinstruksikan
Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Contoh 9 Format Surat Edaran Sekretaris Jenderal/ Irtama/ Tortama
SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT/AUDITORAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .....................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum ............................................................................................................
2. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................
3. Ruang Lingkup ............................................................................................................
4. Dasar ............................................................................................................
BAB II
ISI 5. ............................................................................................................ 6. dan seterusnya
Ditetapkan di : .............................. Pada tanggal : ..............................
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL/IRTAMA/TORTAMA,
(Tanda tangan dan cap jabatan)
NAMA LENGKAP
Kepada :
1. 2. 3. Tembusan 1. .………………………… 2. .…………………………
Lambang Instansi
Lambang Instansi telah dicetak
Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Judul SE ditulis dengan huruf kapital
Memuat alasan tentang perlunya dikeluarkan SE
Memuat peraturan yang menjadi dasar pengeluaran SE
Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak
Kota sesuai alamat Instansi dan tanggal penandatanganan
Daftar Pajabat yang menerima SE.
Contoh 10 Format Instruksi Dinas Kepala Perwakilan
PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI ...
INSTRUKSI DINAS
NOMOR: ...../...../...../2006
TENTANG .......................................................................
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DI ...,
Menimbang : a. bahwa........................................................................ .................................................................................
b. bahwa........................................................................ ................................................................................