-
EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin
Perusahaan:Bernike Miranda Pardede
On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 19 | TAHUN II |
RABU, 04 -17 JULI 2012
Bicara Rakyat
Surat Kabar
H ar g a R p . 10 .000 ( lu ar ko t a + o n g ko s k i r
im)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS
Bersambung ke hal. 03
TERKAIT DELIK PERTANAHAN
Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Kuning Lt. II R 101Jl. Melawai
III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504
www.suratkabarrbn.co.cc
SOSOK HENDARMAN SUPANDJI COCOKUNTUK PEMBENAHAN REFORMA
AGRARIA
SESTAMA MANAGAM MANURUNG DIHARAPKAN BERSINERGIS
Jakarta, Kantor Berita RBNSosok Hendarman Supandji merupakan
figur
yang cocok untuk melakukan pembenahanreforma agraria dengan
kebijakan yang proterhadap kebenaran, apalagi dengan didukungoleh
keberadaan Managam Manurung selakuSekretaris Utama (sestama) yang
berasal daripejabat karir dan sudah memiliki segudangpengalaman
tentang teknis dan mekanismepertanahan, beserta dukungan kinerja
dankemampuan para deputi maupun direktur diJa jaran BPN RI,
diharapkan dapat segera
Hendarman Supandji juga memilikikemampuan yang bagus di
bidanghukum dan penerapannya, sertasudah memiliki pengalaman di
bidang hukum ketika menjabat JaksaAgung untuk memahami,
menelaah,
maupun membuat kesimpulanhukum terkait perkara
Bersambung ke hal. 09
Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk menuntaskan ke-
miskinan dari aspek peru-mahan rakyat di Negara Ke-satuan
Republik Indonesia(NKRI), Kementerian Peru-mahan Rakyat
(Kemenpera)
Deputi Bidang PerumahanSwadaya membuat programuntuk membantu
masyarakatmiskin dengan dana bantuanstimulan secara hibah terha-dap
masyarakat.
Hal tersebut disampaikan
Deputi Bidang PerumahanSwadaya Kemenpera, Ir. JamilAnsari, SH,
MM kepada RBNdi ruang kerjanya di Jakartaminggu lalu.
Bersambung ke hal. 08
Bersambung ke Hal. 06
Bersambung ke hal.08 Ir. Jamil Ansari, SH, MM
Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera (Foto: Polman)
MINTA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WALIKOTA JAKSEL
Rekam Jejak Positif
Sestama BPN RI, Managam Manurung (foto:ist) Kepala BPN RI,
Hendarman Supandji (foto:ist)
KASI PIDUM KEJARI JAKSEL, AGUNG ARDYANTO,SH:PENINGKATAN
KINERJADENGAN ORIENTASIPELAYANAN PUBLIKSECARA PROFESIONAL
daskan keadilan, kebenaran,serta nilai nilai kepatutan.
Seiring dengan tupoksiKejaksaan tersebut, sudahmenjadi tugas
pokok dariSeksi Pidana Umum Kejaksa-an Negeri Jakarta Selatan
un-tuk menginventarisir perma-
Jakarta, Kantor Berita RBNKejaksaan sebagai lemba-
ga penegak hukum yang ber-sih, efektif, efisien, transpa-ran,
akuntabel, untuk dapatmemberikan pelayanan pri-ma dalam mewujudkan
su-premasi hukum secara pro-fesional, proporsional danbermartabat
yang berlan-
RIZAL SIMANJUNTAK, SH:
SAYA MASIH PERLUBANYAK BELAJAR
Jakarta, Kantor Berita RBNKalaupun dia kini ber-
kecimpung dalam dunia pe-negak hukum, bukanlah su-atu hal yang
aneh sebab priakelahiran Kota Balige tang-gal 27 April 1964 lalu
dan a-nak kedua dari sebelas ber-saudara ini dibesarkan da-lam
keluarga penegak hu-
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,
AgungArdyanto, SH (Foto:STR)
Bersambung ke hal. 03
MENTERI KESEHATAN DIMINTA PENGKAJIANTERHADAP DUGAAN PURA PURA
ONENGDIRUT RSK DHARMAIS SONAR SONIPANIGORO: YAYASAN PITA KUNINGANAK
INDONESIA TELAH DIBEKUKAN
DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA, IR. JAMIL ANSARI, SH, MM:
250 RIBU RUMAH TIDAK LAYAK HUNIAKAN DIPERBAIKI DALAM TAHUN
2012
Bersambung ke hal 07
JOYO WINOTO LAYAKUNTUK DITANGKAP
Jakarta, Kantor Berita RBNBerawal dari surat palsu seba-
gai dasar kepemilikan tanah PT Bu-ana Estate terkait tanah
HambalangBogor, kemudian diduga terjadi sa-lahgunakan jabatan dalam
penerbitanSurat Keputusan (SK) oleh Joyo Wi-noto selaku Kepala
Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia(BPN RI), dan ditambah dengan
indikasi korupsi yang terjadi sertapermainan markus yang
juga
turut serta terlibat dalam permai-nan saat proses pengurusan
ser-
tifikasi tanahnya, maupun prosestender lelang dan kualitas
bangunanproyek pembangunan wisma olahraga di Hambalang yang
terindi-kasi sarat korupsi, lokasi tanahnyasama sama berasal dari
HGU(Hak Guna Usaha) Nomor 1 yaitu
milik PT Buana Estate serta awalnyamerupakan tanah milik rakyat,
dansertifikat PT Buana Estate diperpan-jang dengan SK Joyo Winoto
yangterindikasi cacat hukum, akibatnya
DIDUGA PENYEROBOTAN TANAHOLEH KUSDINAR MACHMUDDENGAN DATA
PALSU
Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMBdibangun di
atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan
pemalsuan data serta insert foto penasehat hukumahli waris I.
Sihombing. (foto: Minggus)
Jakarta, Kantor Berita RBNAhli waris IS (alam) me-
minta perlindungan hukumkepada Walikota Jakarta Sela-tan terkait
dugaan penerbitansertifikat dengan mengguna-kan data palsu oleh
Kusdi-nar Machmud, dan kepiawa-ian Walikota Jaksel sangat
di-harapkan untuk dapat fasili-tasi mediasi musyawarah danmufakat,
dan juga sekaliguspengkajian terhadap kebera-daan delik pertanahan,
terkaitdengan surat tidak sengketadan surat keterangan riwayattanah
yang diterbitkan olehkelurahan sehingga sertifikat
Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk terciptanya penya-
luran sumbangan dari ma-syarakat dengan benar ter-hadap pasien
anak Indone-sia yang sedang sakit dan di-
rawat di Rumah Sakit Kanker(RSK) Dharmais Jakarta, dankeberadaan
sumbangan ter-sebut dapat disalurkan ter-
Rizal Simanjuntak, SH:
Online: http//issuu.com/rakyatbicaranewsSurat Kabar RAKYAT
BICARA NEWS
Website : www.suratkabarrbn.co.ccEmail :
[email protected]
Akses Baca Tabloid RBNOnline:
http//issuu.com/rakyatbicaranews
Website : www.suratkabarrbn.co.ccEmail :
[email protected]
Website www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline:
http//issuu.com/rakyat_bicara
Email : [email protected]
www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline:
http//issuu.com/rakyat_bicara
Email : [email protected]
AKSES BACARAKYAT BICARA ONLINE
www.rakyatbicaranews.comRAKYAT BICARA ONLINE
www.rakyatbicaranews.com
-
EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012
Bidik Korupsi 2
PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: ParlindunganHC.
Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, EdwardPanjaitan
SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin SotardugaHutagalung
BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA:- PERWAKILAN
BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan,James Samosir
BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB.TANGERANG: Erwin
Sinaga, Lamhot S BIRO TANGERANG SELATAN:- BIRO KOTA BEKASI:
Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI:Gurningi BIRO BOGOR:
Yunami, M. Sianturi BIRO DEPOK: - BIROKARAWANG: Erik Simorangkir
BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA:Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG:
Chandra M BIRO PADANGSIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM:
Sulis RiyantoBIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji,
Hariyanto
REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen
SianturiALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai
IIINo. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
TELP.:(021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504
e-mail:[email protected] online
http://issuu.com/rakyatbicaranewswebsite:
www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl.
Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS
JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU
DILENGKAPIDENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAMBOKS
REDAKSI
PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.
KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung,
M.DIV
MANAGER UMUM &SIRKULASI:
L. Sianturi
MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing
ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing,
SH.Sahat Tumanggor
MARKETING/IKLAN:Ayu SupinahSri Wulandari
Condro Pranoto
PEMIMPIN REDAKSI:Laspen Sianturi
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung
REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.
Polman Sianturi
REDAKTUR KHUSUS:Drs. Dolok F. Sirait
Benhard MR Sinaga, R.Bambang Soetyono SIP
KOORDINATOR LIPUTAN:Minggus S.
REDAKTUR:Rodeo Sujana Marbun,
Vicdien Nasution
SEKRETARIS REDAKSI:Miranda
LAYOUT/DESIGN:Pahotan SnG
Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu
(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:
31.234.970.7-013.000PENDIRI:
Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja
Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak
DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman
Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:
Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo,
Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M.
Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, M. Suprapto, S.SosPENASEHAT
HUKUM:
R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,Dicky
Siahaan, SH.
PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi
1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour :
Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman
Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp
1.250.000,-
1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih :
Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman
hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp
1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali
pemasangan iklan dan
harga belum termasuk PPN.Untuk informasi lebih lanjut hubungi
Pemimpin
Perusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665
DAFTAR HARGA IKLAN
Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara dan Berbicara
Untuk Bersatu
STAF REDAKSI:Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus
S.,
Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S,Ahmad
Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar
Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor,Yulianto
Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR.
Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna
WIRIAYATMOKO: URUSAN IMB MERUPAKAN KINERJA HARISASONGKO TERKAIT
GRATIFIKASI LAPORIN AJA KEMANA SUKA
BAHAN KAJIAN TERHADAP DPRD DKI TERKAIT MALL DI BAWAH SUTET
Gubernur DKI Fauzi Bowo (foto:ist) WiriayatmokoAsisten
Pembangunan danLingkungan Hidup di Jajaran DKI Jakarta,
(foto:ist)
Jakarta, Kantor Berita RBNKomentarnya sederhana
saja pahami planning yangada jadi investigasinya taksalah. Dulu
anda bilang IMBsaya yang tanda tangan ter-nyata ngak bener. Saya
sudahcek ngak ada pelanggarandengan planning yang sayaterbitkan!
Kalau gratifikasi la-porin aja kemana anda sukaimbuh Wiriayatmoko
men-jawab RBN melalui HP saatdikonfirmasi terkait bangu-nan di
bawah sutet di JakartaTimur.
Menurut Wiriayatmoko,IMB diterbitkan pada saatHari Sasongko
menjabat Ke-pala Dinas P2B DKI Jakarta.Sedangkan mengenai
pener-bitan advis planning maupunperuntukannya, Dinas TataRuang DKI
Jakarta tidak adalalukan penerbitan terkaitpenerbitan advis
planning.
Hal tersebut dapat men-jadi bahan kajian terhadap De-wan
Perwakilan Rakyat Da-erah (DPRD) DKI Jakarta, di-sebabkan dibawah
sutet da-pat dibangun mall dan fasili-tasnya. Keberadaan mallmaupun
penerbitan surat ijin-nya menimbulkan pertanya-an yang perlu
terjawab untukpenegakan perda.
Asal muasal delik perdatersebut berawal dari kebera-daan
bangunan mall di ba-wah sutet (tegangan tinggi)yang proses
pembangunan-nya sudah hampir selesaidan diduga keberadaan ba-ngunan
maupun ijin ijin daribangunan yang diterbitkanterindikasi sarat
dengan suapdalam penerbitan advis plan-ning dan IMB, dan kinerja
ter-sebut diduga merupakan pe-ninggalan borok warisanoleh
Wiriayatmoko saat men-jabat Kepala Dinas (Kadis) Ta-ta Ruang, dan
Wiriayatmokojuga membantah keras terkaitsuap dan memberikan
komen-tar bahwa hal tersebut meru-pakan kinerja Ir. Hari Sa-songko
ketika menjabat KadisP2B DKI Jakarta. Hal itu di-sampaikan oleh
Wiriayat-moko melalui telepon geng-gamnya baru baru ini.
Pada kondisi lain, menu-rut sumber yang layak diper-caya, sebab
akibat dari SuratIjin Penunjukan PenggunaanTanah (SIPPT) oleh
GubernurDKI, kemudian advis plan-ning dapat diterbitkan olehKepala
Suku Dinas Tata Ru-ang Jakarta Timur (sesuaidengan jawaban surat
kon-firmasi dari Dinas Tata Ru-ang DKI-red), dan setelah ituIjin
Mendirikan Bangunan(IMB) juga dapat diterbitkanoleh Kepala Dinas
(Kadis)P2B DKI, dimana pada saatpenerbitan IMB Kadis TataRuang DKI
di jabat olehWiriayatmoko ketika itu dansekarang Wiriayatmoko
sebagai AsistenPembangunan dan Lingku-ngan Hidup di Jajaran
DKIJakarta.
Dua jabatan tersebut dija-bat oleh satu orang, satu ja-batan
secara definitif dan satulagi secara plh serta kedua ja-batan itu
mempunyai hubu-ngan kerja secara sistemik danbertahap dalam
penerbitanIMB. Selanjutnya, IMB diterbit-kan berdasarkan advis
plan-ning yang bernuansa suapdan juga patut disinyalir ter-jadi
suap menyuap pada pe-nerbitan SIPPT dan IMB daripembangunan mall
dan fasi-li tasnya, disebabkan posi-sinya terlalu dekat dengansutet
(tegangan tinggi) tetapiSIPPT, advis planning danIMB dapat
diterbitkan sepertisemua pengurusannya sudahdapat diatur sedemikian
ru-pa. Hal tersebut juga sudahdibantah keras oleh Wiriat-moko.
SIPPT dari Gubernur DKImembuat sebab akibat dam-pak kurang baik
terhadap ki-nerja Kadis P2B DKI Jakartauntuk menjalankan dan
me-negakkan perda dengan te-gas, karena di satu menjalan-kan tugas
sesuai dengan pe-rintah atasan adalah merupa-kan kewajiban bila
arahan-nya benar. Tapi bila arahandan kebijakannya kurang be-nar
dija lankan, bagaimanahasilnya nanti bila kebijakankurang benar
dijalankandengan benar.
Hal itu disampaikan war-ga Jakarta berinisial RJ kepa-da RBN
baru baru ini membe-rikan komentar terkait kebera-daan Mall dan
fasilitasnyayang posisinya dekat dengankabel tegangan tinggi
sertapekerjaan proyeknya sudahhampir selesai.
Akibatnya, kinerja KepalaDinas P2B DKI yang
meng-gantikanWiriayatmoko se-laku plh, I Putu Ngurah Indi-ana
terindikasi melempemdan culun dalam pengka-jian maupun penertiban
ter-hadap keberadaan penerbitanIMB yang sudah terlanjurditerbitkan,
sedangkan KadisTata Ruang DKI Jakarta disi-nyalir buang badan
kepadabawahannya Sudin Tata Ru-ang Kota Administrasi Jakar-ta Timur
terkait dengan pe-nerbitan advis planning.
Sebab akibatnya didugaterjadi penyelamatan diri ma-sing masing
dan saling tu-ding, sedangkan mantan Ka-dis Tata Ruang DKI
Jakartadan sekaligus plh Kadis P2BDKI DKI saat penerbitan IMBketika
itu sudah enak posisi-nya maupun jabatannya de-ngan duduk manis
saat inimenjadi staf Gubernur, tetapidisinyalir tinggalkan
borokwarisan tanpa dapat tersen-tuh oleh hukum, walaupun
penerbitan terindikasi suapdalam penerbitan advis plan-ning dan
IMB yang termasukdalam ranah korupsi sertaperlu dibasmi dari
Jajaran Pe-merintah Provinsi DKI Jakartatersebut sudah
menimbulkandelik sosial.
Berawal dari penerbitanSurat Ijin Penunjukan Peng-gunaan Tanah
(SIPPT) olehGubernur DKI Jakarta terha-dap PT Inti Utama DharmaReal
Estate yaitu SIPPT pem-bangunan mall dan fasilitas-nya karena
posisinya terlaludekat dengan kabel tegangantinggi (sutet) sangat
diperta-nyakan keberadaannya, dise-babkan SIPPT merupakanSurat Ijin
dari Gubernur untukpenggunaan tanah bagi ban-gunan bila kepemilikan
tana-hnya seluas 5.000 M2 atau le-bih diduga menjadi sumberawal
delik.
Fauzi Bowo (Foke) selakuGubernur DKI Jakarta dimintalakukan
peninjauan ke la-pangan, karena keberadaanpembangunan mall di
bawahsutet tersebut dapat menim-bulkan delik hukum dan deliksosial
nantinya, apalagi di at-as lahan tersebut sudah terle-bih dahulu
dibangun sutetbaru kemudian pembangu-nan gedung mall
dilakukan,tandas sumber.
Menanggapi keberadaanpembangunan mall dan fasi-litasnya yang
posisinya dekatkabel tegangan tinggi (sutet),Kepala Dinas (Kadis)
TataRuang DKI Jakarta, Ir. M A-gus Subandono, MPM dalammenjawab
surat konfirmasiterkait penerbitan advis plan-ning terhadap PT Inti
UtamaDharma RE membantahindikasi pelanggaran, bahwadalam penerbitan
advis plan-ning tersebut sudah benar se-suai dengan standar
prosedurdan telah mengacu pada pe-tunjuk pelaksaan dan pe-tunjuk
teknis.
Dalam isi suratnyaNomor 271/073.7 tgl 12 April2012 untuk
menjawab suratkonfirmasi dari Kantor BeritaRBN, Kadis Tata Ruang
DKImenyampaikan: 1 .Telahditerbitkan Ketetapan Re-ncana Kota
(KRK/AdvisPlanning) atas nama PT IntiUtama Dharma Real Estatepada
lokasi dimaksud de-ngan nomor: 0446/GSB/JT/VII/2009. 2.Ketetapan
Ren-cana Kota/ Advis Planningdimaksud diterbitkan olehSuku Dinas
Tata Ruang Ja-karta Timur dengan mengacupada prosedur yang
berlaku.3 .Sesuai dengan PedomanDetail Teknis Ketatakotaantentang
Bangunan TipeTunggal, jarak bebas antaramassa bangunan dengan
jari-ngan tegangan tinggi listrikadalah 20 meter dari as jari-ngan
tegangan tinggi listrik.
4. Untuk hal keseimbanganlingkungan di wilayah DKIJakarta, Dinas
Tata Ruangtidak berkaitan langsungdalam tugas pokok danfungsinya,
tegas Ir. M AgusSubandono, MPM dalamsuratnya.
Di lain sisi, sesuai denganpantauan RBN serta menurutsumber RBN
yang kurang ber-kenan namanya ditulis dalampemberitaan,
mengatakan,penerbitan Ijin MendirikanBangunan (IMB) pembangu-nan
mall dan fasilitasnya ter-sebut diterbitkan oleh DinasP2B DKI
berdasarkan advisplanning yang diterbitkanDinas Tata Ruang
PemerintahProvinsi DKI Jakarta, denganpenerbitan yang bernuansasuap
menyuap baik dariaspek penerbitan advis plan-ning maupun penerbitan
IMB.Penerbitan diduga dilakukanoleh satu orang yang menj-abat dua
jabatan. Satu secaradefinitif dan satu secara plh.Setelah tanda
tangan di DinasTata Ruang, kemudian ditan-da tangan lagi oleh
orangyang sama di Dinas P2Bselaku plh.
Diduga terjadi sebab aki-bat berkepanjangan yangberawal dari
penerbitanSIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke)selaku Gubernur DKI
Jakarta.Bila dasarnya kurang pasmaka akibatnya juga berdam-pak
kurang pas yang berke-panjangan, karena Dinas P2Bdan Dinas Tata
Ruang jugamenjalankan program yangkurang pas tersebut akibat
pe-nerbitan SIPPT oleh Guber-nur. Dalam hal ini, Foke di-minta
lakukan pengkajian ter-hadap SIPPT yang sudah ter-lanjur
diterbitkan karenapemberian SIPPT tersebut sa-ngat dipertanyakan
maksuddan tujuannya karena dapatmenimbulkan delik sosial.
Sumber juga menambah-kan, penerbitan SIPPT, IMBdan advis
planning terhadappembangunan mall dan fasi-litasnya layak menjadi
bahanpengkajian, disebabkan terin-dikasi langgar Peraturan Da-erah
(Perda) Nomor 7 Tahun2010 maupun SK GubernurNomor 955 Tahun 2008,
dandisebabkan dasar penerbitanSIPPT, IMB maupun advisplanning penuh
dengan tekateki bila ditinjau dari letakdan keberadaan
gedungterhadap sutet.
Padahal penerbitan SIPPT,IMB dan advis planning darisebuah
gedung adalah untukmenegakkan Perda. Didugaterjadi sebab akibat dan
akibatsebab penerbitan SIPPT, yaitupenerbitan IMB maupunadvis
planning yang kurangtepat terhadap keberadaangedung di dekat sutet.
Dam-paknya dapat dikatakanmenjadi seperti melawanperda. Akibatnya,
satu sisimenegakkan perda tetapi dilain sisi juga melawan
perda.Penerbitan juga terindikasisuap menyuap dan gra-tifikasi.
Dalam hal indikasi suapmenyuapnya, KejaksaanTinggi DKI Jakarta
dan Jaja-rannya diminta lakukan pen-yelidikan terhadap kebera-daan
penerbitan SIPPT, advisplanning maupun IMB darigedung yang
terindikasi me-langgar aturan teknis mau-pun petunjuk
pelaksanaanpenerbitan IMB serta didugaterjadi suap menyuap
dalampenerbitannya.
Disebabkan pembangu-nan mall dan fasilitasnya ge-dung milik dari
PT Inti Utama
Dharma Real Estate denganposisi mall dan fasilititasnyaberada di
bawah aliran listriktegangan tinggi (sutet), tetapipembangunan mall
tersebutmemiliki IMB dan adapun pe-nerbitan IMB adalah
setelahpenerbitan advis planningoleh Suku Dinas Tata RuangJakarta
Timur, Kepala DinasP2B DKI Jakarta juga dimintapengkajian terhadap
pener-bitan IMB gedung tersebut,karena peruntukkannya jugasangat
dipertanyakan ujarsumber.
Dengan lugas sumber jugamengatakan, terkait denganpenerbitan IMB
Nomor 5310/IMB/2011 yaitu objek Malldan Fasilitasnya, atas namaPT
Inti Utama Darma Real Es-tate, dengan spesif ikasi 5(lima) lapis
dan 1 (satu) base-ment di Jl. Raya KalimalangKelurahan Pondok
BambuKecamatan Duren Sawit Ja-karta Timur, penerbitan IMBtersebut
dipertanyakan apasudah sesuai dengan petun-juk pelaksanaan dan
petun-juk teknis maupun standaroperasional prosedur pener-bitan IMB
serta advis plan-ningnya, juga sangat diperta-nyakan keberadaan
dasar pe-nerbitan. Patut diduga terjadikonspirasi dan suap me-nyuap
sehingga SIPPT, IMBdan advis planning tersebutdapat diterbitkan,
ujarnya.
Sesuai dengan Perda No-mor 7 Tahun 2010 tentangbangunan gedung,
sebelumIMB Nomor 5310/IMB/2011diterbitkan, penerbitan IMBdan
penerbitan advis plan-ningnya sudah melalui surveilapangan dan
telah melewatipenelitian secara fakta danyuridis, sesuai dengan
aturanyang berlaku di wilayah hu-kum DKI Jakarta, namun ka-rena
keberadaan mall tersebutjuga telah diaminkan terlebihdahulu oleh
Gubernur DKI,terjadi pengaturan yangsangat rapi. Tetapi setelah
di-lihat kondisi sekarang, me-nimbulkan pertanyaan bagiorang yang
melihat dan me-ngerti, bagaimana keberadaanmall tersebut bisa
berada didekat sutet dengan memilikiIMB, imbuhnya.
Keberadaan gedung mallyang sedang dibangun, posisigedungnya
terlalu dekatdengan kabel tegangan tinggidapat mengganggu keama-nan
dan keselamatan peng-huni gedung nantinya, dima-na hal tersebut
sudah teruraisecara tekinis dengan jelas didalam Perda Nomor 7
Tahun2010 terkait bangunan mau-pun kontraktor bangunansupaya
memberikan datayang benar dan jelas untukmenjalakan tugasnya
demiketerbukaan informasi publik.
Supaya terciptanya kese-imbangan lingkungan di wi-layah DKI
Jakarta, selayaknyabangunan mall tersebut diba-ngun berapa lapis
dan base-mentnya berapa lapis, sebaik-nya dilakukan pengkajianulang
oleh Gubernur DKIJakarta dan Jajarannya, baikKepala Dinas maupun
SukuDinas diharapkan menjalan-kan tupoksinya secara benardemi
menjaga keindahan kotaJakarta sebagai Ibu Kota Indo-nesia,
tandasnya.
Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Gubernur DKIJakarta,
Foke kurang berkenanmemberikan tanggapansedangkan Kadis P2B
belumbersedia memberikan komen-tar terkait penerbitan IMByang juga
bernuansa suaptersebut. (Minggus/Polman)
-
EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012
Hukum 3
hadap orang yang benar be-nar membutuhkan tanpa da-pat
disalahgunakan oleh ok-num pengurus yayasan, dankeuangan yayasan
seharus-nya juga diaudit oleh akun-tan publik, Menteri
KesehatanRepublik Indonesia, dr. Naf-siah Mboi, Sp.A, MPH
dimintapengkajian terkait surat jawa-ban konfirmasi kepada persoleh
Dirut RSK Dharmais So-nar Soni Panigoro diduga peli-hara mafia
dengan keberada-an Yayasan Pita Kuning AnakIndonesia (YPKAI) dapat
be-roperasional di lingkunganRSK Dharmais beberapatahun.
Untuk menjawab surat konf-irmasi dari RBN, dr. Sonar
SoniPanigoro. Sp.B.Onk.M.Epid di-duga pura pura oneng terha-dap
keberadaan YPKAI denganmengatakan bahwa YPKAI su-dah dibekukan
tanpa ada per-tanggung jawaban hukum olehYPKAI dan mengarahkan
su-paya RBN melakukan konfir-masi ke alamat sesuai dengandomisili
yayasan. Padahal, da-lam surat konfirmasi sudahdiinformasikan bahwa
alamatyayasan di lapangan merupa-kan bengkel AC.
Dalam surat jawabankonfirmasinya, No.00.01/1/6098/2012 perihal
penjela-san/konfirmasi/klarifikasitgl 19 Juni 2012, dr. Sonar
SoniPanigoro. Sp.B.Onk.M.Epid,mengatakan, menindaklan-juti surat
Saudara No. 1030/Kf-RBN/2012, tanggal 21 Mei2012, perihal mohon
konfir-masi dan atau klarifikasi me-ngenai aktifitas Yayasan
PitaKuning Anak Indonesia dil ingkungan Rumah SakitKanker Dharmais,
dapatkami jelaskan/konfirmasi/klarifikasi sebagai berikut:
Se-hubungan dengan adanyakerjasama antara RumahSakit Kanker
Dharmais de-ngan Yayasan Pita Kuning A-nak Indonesia termasuk
peng-gunaan nama pejabat danalamat di lingkungan RumahSakit
Dharmais telah kamibekukan/hentikan.
Segala pertanyaan yangmenyangkut aktifitas ataukegiatan maupun
keuanganyang berhubungan denganYayasan Pita Kuning Anak In-donesia,
harap Saudara ta-nyakan langsung kepada Pe-ngurus/Ketua Yayasan
PitaKuning Anak Indonesia de-ngan alamat sesuai akte pen-dirian
adalah: Sekretariat Ya-yasan Pita Kuning Anak Indo-nesia, JL.
Assurur No. 18 RT.001/RW. 01 Kelurahan KebonJeruk, Kecamatan Kebon
Je-ruk. Jakarta Barat. Demikianharap maklum, atas perhatiandan
kerjasamanya diucapkan
terima kasih.Adapun tembusan surat
ditujukan kepada: 1. Para Di-rektur Rumah Sakit KankerDharmais 2
.Para KetuaKomite Rumah Sakit KankerDharmais 3. Ketua SMF A-nak
Rumah Sakit KankerDharmais 4. Kepala SPI Ru-mah Sakit Kanker
Dhar-mais 5. Kepala Bagian/Bi-dang/Instalasi Rumah SakitKanker
Dharmais
Pada situasi dan kondisilain, menurut sumber yangkurang berkenan
namanyaditulis dalam berita, hal terse-but berawal dari Yayasan
PitaKuning Anak Indonesia(YPKAI) terindikasi salahgu-nakan
sumbangan yang ber-asal dari masyarakat dan ke-beradaan YPKAI dapat
bero-perasi di Lingkungan RumahSakit Kanker (RSK) Dharmaistanpa
perjanjian kerja sama,dan keberadaan YPKAI ters-ebut juga seperti
dibiarkan un-tuk menjalankan praktek ko-tornya, akibatnya
DirekturUtama (Dirut) RSK Dharmais,dr Sonar Soni Panigoro,SpB.Onk,
M.Epid diduga peli-hara mafia sumbangan dilingkungan RSK
Dharmais.
Adapun struktur YPKAIsangat dipertanyakan kebera-daannya, karena
mencatut na-ma baik dan nama besar RSKDharmais beserta nama
dok-ternya, yakni; selaku pelin-dung adalah Staff MedikFungsional
Anak Rumah Sa-kit Kanker Dharmais. Penga-was dijabat oleh dr.
AldrinNelwan, Sp.Akupuntur, drKomala Dewi. SedangkanPembina
dipegang oleh dr.Edi Setiawan Tehuteru, SpA,MHA, IBCLC dan Panji
Pra-giwaksono. Duduk sebagaiKetua di YPKAI yakni LanangAribowo,
Sekretaris dipegangoleh dr. Yanto Ciputra se-dangkan Bendahara
diperca-yakan kepada Lukitowati,Skep, ujar sumber.
Selain itu, YPKAI juga me-nggunakan alamat sekretariatdi Ruang
Anak Lantai 4 Ru-mah Sakit Kangker DharmaisJl Letjen S. Parman Kav
84-86Jakarta, sedangkan alamat ya-yasan sesuai dengan
domisilikurang jelas, karena kebera-daan kantor yayasan
sesuaidengan surat domisilinya diJl. Assurur No 18 RT 001 RW01
Kelurahan Kebun Jeruk Ke-camatan Kebun Jeruk JakartaBarat merupakan
tempatbengkel AC, HP, TV danKulkas.
Keberadaan Yayasan PitaKuning Anak Indonesia did-uga
disalahgunakan oleh ok-num yang terindikasi perkayadiri dari
sumbangan masya-rakat maupun dari dana Cor-
porate Social Responsibility(CSR), kemudian praktek ma-fia
sumbangan tersebut ter-indikasi berhubungan de-ngan pemutaran uang
danpembungaan uang (rentenir)di lingkungan Rumah SakitKanker
Dharmais, denganmengatasnamakan anak anakIndonesia yang sedang
sakit,tetapi dananya terindikasi te-lah disalahgunakan oleh ok-num
pengurus Yayasan La-nang Aribowo, SE beserta kro-ninya. Dana
tersebut belumpernah diaudit oleh akuntanpublik terkait berapa
jumlahdana yang telah masuk ke da-lam kas yayasan dan berapauang
keluarnya dan berapasisa kas yayasan.
Dana yayasan disinyalirjuga disalahgunakan oleh ok-num pengurus
yayasan de-ngan membawa nama baikdan nama besar RSK Dhar-mais,
karena beberapa pengu-rus yayasan juga duduk seba-gai pegawai
negeri sipil (PNS)di RSK Dharmais. OknumPNS tersebut juga diduga
te-lah lakukan salahgunakan ja-batan dengan ikut serta terin-dikasi
perkaya diri dan didu-ga juga telah terjadi permai-nan rentenir
dengan per-mainan pengaturan peme-nang tender di lingkunganRSK
Dharmais, dimana uangyayasan disinyalir diguna-kan sebagai modal
untuk pe-laksanaan pekerjaan proyekdi l ingkungan RSK Dhar-mais,
ujar sumber.
Sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 128 Tah-un 2000 terkait
pendirian Pe-rusahaan Jawatan RumahSakit Kanker Dharmais Jakar-ta,
dimana bidang usahanyaberada dalam ruang lingkuptugas dan
kewenangan Men-teri Keuangan Republik Indo-nesia dan seluruh
modalnyadimiliki oleh Pemerintah be-rupa kekayaan Negara yangtidak
dipisahkan dan tidakterbagi atas saham.
Namun demikian, di Ling-kungan RSK Dharmais disi-nyalir terjadi
praktek praktekindikasi korupsi, kolusi dannepotisme. Salah satu
contoh,Ketua lelang Mukhlis terindi-kasi telah diintervensi
olehpejabat RSK Dharmais dalampenentuan pemenang tenderdisebabkan
kontraktornyadiduga merupakan istri dariDr Edi Setiawan
Tehuteru,Sp.A, MHA yang tak lain dantak bukan merupakan PNS
dilingkungan RSK Dharmais.Dalam praktek tersebut disi-nyalir telah
langgar PrepresNomor 54 Tahun 2010 ten-tang pengadaan barang
jasadan serta diduga langgar Un-dang Undang Tipikor Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor
20 Tahun2001. Dalam hal ini KomisiPemberantas Korupsi (KPK)bersama
dengan KejaksaanAgung diminta untuk turuntangan agar praktek
kotortersebut dapat dituntaskan,
Sesuai dengan sumber danpantauan RBN di lapangan,adanya
sumbangan Rp 600juta dari Nexian, Rp. 580 jutadari Hero (sumbangan
kecilharapan besar dari kembalianpembeli untuk bhakti sosial),MW Rp
300 juta, istri dari sa-lah satu dokter US 300 Dolar,kemudian dari
PT Telkom Rp36 juta disinyalir masuk reke-ning pribadi relawan.
Terkait dengan sumba-ngan atas nama Adji (alm) se-kitar Rp. 800
juta yang pernahdikumpulkan di Cafe RollingStone, dananya
dipertanya-kan karena dananya didugamasuk kantong pribadipengurus
dan penerima sum-bangan atas nama Adji yangsudah meninggal dunia
dandananya disinyalir banyakmenghilang, seru sumber.
Opini yang berkembangbahwa kehadiran YayasanPita Kuning Anak
Indonesiadiduga lakukan eksploitasianak anak Indonesia yangsedang
menderita untukmenggugah para donaturagar menyalurkan bantuan-nya,
tetapi bantuan tersebutterindikasi disalahgunakanoleh pengurus
untuk perkayadiri, dimana praktek tersebutdiduga dilakukan
denganatas nama dan di lingkunganRSK Dharmais yang meru-pakan rumah
sakit Pemerin-tah, imbuh sumber.
Ketika hal tersebut di-konfirmasi kepada, dr. SonarSoni Panigoro
menjawab kon-firmasi dengan tertulis, bahwayayasan sudah
dibekukan,sedangkan Dr.dr. Dody Ranu-hardi kurang berkenan
untukmemberikan komentar. Se-dangkan dr. Bambang Dwi-poyono saat
dihubungi me-lalui telepon selularnya,me_ngatakan, Kami juga
me-rupakan korban dari YayasanPita Kuning Anak Indonesia,dan
yayasan tersebut sudahkami bekukan operasio-nalnya. Kami juga
berterimakasih kepada Redaksi RBNkarena informasinya dansurat
konfirmasi yang diki-rimkan sehingga keberadaanYayasan Pita Kuning
AnakIndonesia di lingkungan RSKDharmais dapat kami keta-hui tandas
dr. BambangDwipoyono. Apa yayasan ter-sebut sudah dilaporkan
ataubelum ya? Sangat dipertanya-kan keberadaannya.(TIM)
Dirut
RSK.......................................................................................................................................dari
Hal. 01 LAMPIRAN BERITA
Jakarta, 21 Mei 2012
No. : 1030/Kf-RBN/2012 Kepada Yth.Perihal : konfirmasi dan atau
Direktur Utama Rumah Sakit Kanker
klarifikasi DharmaisDi Jakarta.
Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Direktur Utama
Rumah Sakit Kanker Dharmais
serta Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang
Maha Esa dalammenjalankan tugas untuk melayani masyarakat di bidang
kesehatan maupun selaku pejabatpublik profesional dengan kebijakan
yang pro terhadap rakyat dan kebenaran.
Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaan
yang akurat danberimbang serta untuk menjalankan fungsi dan peranan
pers selaku kontrol sosial maupunpengawal kebenaran dan keadilan
sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40/1999,sangat diharapkan
kesediaan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais
untukdapat dikonfirmasi dan atau klarifikasi.
Adapun materi yang akan dikonfirmasi dan atau klarifikasi adalah
sebagai berikut:1. Terkait dengan keberadaan Yayasan Pita Kuning
Anak Indonesia yang diduga
disalahgunakan oleh oknum yang terindikasi perkaya diri dari
sumbanganmasyarakat maupun dari dana Corporate Social
Responsibility (CSR) kemudianterindikasi berhubungan dengan
pemutaran uang dengan pembungaan uang(rentenir) di lingkumgan Rumah
Sakit Kanker Dharmais, dengan mengatasnamakananak anak Indonesia
yang sedang sakit tetapi dananya diduga telah disalahgunakanoleh
oknum pengurus Yayasan Lanang Aribowo, SE. Dana tersebut belum
pernahdiaudit oleh akuntan publik terkait berapa jumlah dana yang
telah masuk ke dalamkas yayasan dan berapa uang keluarnya dan
berapa sisa kas yayasan. Bagaimanayang sebenarnya telah terjadi,
kami minta untuk konfirmasi dan atau klarifikasi.
2. Bagaimana tanggapan anda terkait dugaan salahgunakan dana
yayasan oleh oknumpengurus yayasan dengan membawa nama baik dan
nama besar RSK Dharmais,karena beberapa pengurus yayasan juga duduk
sebagai pegawai negeri sipil (PNS)di RSK Dharmais? Oknum PNS
tersebut juga diduga telah lakukan salahgunakanjabatan dengan ikut
serta terindikasi perkaya diri dan diduga juga telah
terjadipermainan rentenir dengan permainan pengaturan pemenang
tender dilingkungan RSK Dharmais, dimana uang yayasan disinyalir
digunakan sebagai modaluntuk pelaksanaan pekerjaan proyek di
lingkungan RSK Dharmais? Kami mintauntuk konfirmasi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000
terkait pendirianPerusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais
Jakarta, dimana bidang usahanyaberada dalam ruang lingkup tugas dan
kewenangan Menteri Keuangan RepublikIndonesia dan seluruh modalnya
dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negarayang tidak
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Namun demikian di
LingkunganRSK Dharmais disinyalir terjadi praktek praktek indikasi
Korupsi, Kolusi danNepotisme. Salah satu contoh, Ketua lelang
Mukhlis terindikasi telah diintervensioleh pejabat RSK Dharmais
dalam penentuan pemenang tender disebabkankontraktornya diduga
merupakan istri dari Dr Edi Setiawan Tehuteru, Sp.A, MHAyang tak
lain dan tak bukan merupakan PNS di lingkungan RSK Dharmais.
Dalampraktek tersebut disinyalir telah langgar Prepres Nomor 54
Tahun 2010 tentangpengadaan barang jasa dan serta diduga langgar
Undang Undang Tipikor Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001. Bagaimana komentar anda
terkait hal tersebut? Kami minta untuk konfirmasi.
4. Diduga yayasan kurang jelas domilisinya karena kantor yayasan
sesuai dengan suratdomisilinya ditemukan di Jl. Assurur No 18 RT
001 RW 01 Kelurahan Kebun JerukKecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat
merupakan tempat bengkel AC, HP, TV danKulkas, dan disinyalir
terjadi pembiaran oleh oknum sehingga yayasan dapat bermainpraktek
kotor di lingkungan RSK Dharmais disebabkan beberapa oknum
tersebutjuga PNS dan ikut serta duduk sebagai pengurus yayasan,
akibatnya diduga terjadiperkaya diri oleh oknum pengurus yayasan
dengan mengatasnamakan anak Indo-nesia yang sedang sakit, dan oknum
dapat bermain di lingkungan RSK Dharmais.Bagaimana komentar anda
terkait hal tersebut, kami minta konfirmasi.
5. Sesuai dengan sumber dan pantauan kami di lapangan, adanya
sumbangan Rp 600juta dari Nexian, Rp. 580 juta dari Hero (sumbangan
kecil harapan besar darikembalian pembeli untuk bhakti sosial), MW
Rp 300 juta, istri dari salah satu dokterUS 300 Dolar, kemudian
dari PT Telkom Rp 36 juta (masuk rekening pribadi relawan).Terkait
dengan jumlah dana tersebut bagaimana tanggapan anda?
6. Terkait dengan sumbangan atas nama Adji (alm) sekitar Rp. 800
juta yang pernahdikumpulkan di Cafe Rolling Stone, dananya
dipertanyakan karena dananya didugamasuk kantong pribadi pengurus
karena penerima sumbangan atas nama Adji sudahmeninggal dunia dan
dananya diduga banyak menghilang. Kami minta konfirmasidan
klarifikasi terkait hal tersebut.
7. Sehubungan dengan keberadaan seorang artis Panji Pragiwaksono
selaku seorangKetua di yayasan tersebut dan terindikasi juga
merupakan pengurus di jejaring sosialLingkar Ganja Nusantara dan
aktif selaku pengurus harian yayasan tersebut sertaberada di
lingkungan RSK Dharmais. Bagaimana hubungan yayasan dan
narkobasejenis ganja? Bagaimana tanggapan anda terkait hal
tersebut? Kami minta untukkonfirmasi.
8. Sesuai dengan opini yang berkembang bahwa kehadiran Yayasan
Pita Kuning AnakIndonesia diduga lakukan eksploitasi anak anak
Indonesia yang sedang menderitauntuk menggugah para donatur agar
menyalurkan bantuannya tetapi bantuantersebut terindikasi
disalahgunakan oleh pengurus untuk perkaya diri, dimanapraktek
tersebut diduga dilakukan dengan atas nama dan di lingkungan
RSKDharmais yang merupakan rumah sakit Pemerintah. Kami minta untuk
konfirmasi.
9. Apakah dibenarkan seseorang yang statusnya PNS di lingkungan
RSK Dharmaistetapi dapat juga aktif dan tersurat namanya di
pengurusan Yayasan Pita KuningAnak Indonesia serta diduga turut
serta bermain perkaya diri di Lingkungan RSKDharmais? Kami minta
untuk konfirmasi.
Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya
kami mengucapkanterima kasih.
Hormat kamiKantor Berita
RAKYAT BICARA NEWS,
D.T.OLaspen Sianturi
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Direktur
Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta.2.
Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Kanker Dharmais di
Jakarta.3. Direktur SDM & Pendidikan Rumah Sakit Kanker
Dharmais di Jakarta.4. Direktur Keuangan Rumah Sakit Kanker
Dharmais di Jakarta.5. Menteri Keuangan RI di Jakarta.6. Jaksa
Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI di Jakarta.7. Arsip.
kum, karena ayahnya meru-pakan seorang hakim, jadisudah terbiasa
hidup dengannuansa yuridis. Baginya, me-rupakan satu kebanggaan
ter-sendiribaginya ketika ayah-nya selaku hakim dapat men-dapatkan
kepercayaan untukmemangku jabatan sebagaiketua pengadilan pada
salahsatu Pengadilan Negeri.
Dia dibesarkan dalam ke-luarga dengan pola kehidu-pan yang
disiplin dan setiapderap langkah kehidupanyang selalu
mempertimbang-kan aspek yuridis, dan hal ituyang membuatnya
tertarik dibidang hukum, setelah lulusSMA dia mengikuti
persyara-tan untuk masuk pada salahsatu universitas di Jakarta.
Waktu itu saya ingin me-ngambil jurusan lain tapi ter-nyata
diterima dihukum, danmungkin sudah menjadi jo-dohnya di bidang
hukum, u-
jar ayah dari tiga orang putraputri ini kepada Witman
Hu-tagalung di ruang kerjanya bi-dang pengawasan KejaksaanAgung
Republik Indonesia diJakarta Selatan belum lama ini.
Mewujudkan ketertarikan-nya di bidang hukum setelahlulus dari
perguruan tinggidengan gelar Sarjana Hukum(SH), pria bernama Rizal
Si-majuntak melamar di kejak-saan dan diterima pada tahun1993.
Setelah bertugas di Ke-jaksaan selama enam tahuncita-citanya juga
untuk meng-geluti bidang hukum dapatterwujud.
Kemudian, pada tahun1999 hingga tahun 2001, RizalSimajuntak
ditugaskan di Ke-jaksaan Negeri (Kejari) MedanProvinsi Sumatera
Utara. Se-telah bertugas di Kejari Medanselama lebih kurang dua
se-tengah tahun, pada pertenga-han tahun 2001 hingga tahun
2007 diapun ditugaskan diKejari Jakarta Barat.
Bertugas sebagai Jaksa se-lama lebih kurang enam tahundi Kejari
Jakarta Barat dalammenangani perkara dari per-kara tindak pidana
pencurian,penipuan, penggelapan, pe-malsuan, perbuatan tidak
me-nyenangkan, perjudian, asu-sila dan tindak pidana penga-niyaan
ringan, pengeroyokan,serta tindak pidana, penga-niayaan berat,
dapat berjalandengan baik berkat ketelitianmaupun kedisplinannya
de-ngan perkara yang diper-cayakan kepadanya berhasilditangani
sampai ke tingkatpenuntutan tanpa harusmengajukan banding atau
ka-sasi. Proses dapat terlaksanadengan baik.
Setelah bertugas enam ta-hun di Kejari Jakarta Barat, ke-mudian
berpindah tugas keKejari Kendal selama lebih
kurang dua tahun dari tahun2007 hingga tahun 2009. DariKejari
Kendal suami dari Jaksawanita berisial ASD yang ber-tugas di Kejari
Jakarta Pusattersebut dipromosikan men-jadi Kepala Seksi (Kasi)
Datundi Kejari Subang Jawa Barat.
Bertugas menjabat selakuKasi Datun selama dua tahundari tahun
2009 hingga akhirtahun 2010 di Kejari SubangJawa Barat. Jaksa
berpenampi-lan sederhana ini pada awaltahun 2011 hingga saat ini.
Se-terusnya, tahun 2012 ditugas-kan di bidang pengawasanKejaksaan
Agung RI di Ja-karta Selatan.
Saat bincang-bincang de-ngan Witman Hutagalungdan Kantor Berita
RBN, saatditanya tentang suka duka sa-at menjalankan tugas,
menu-rut Rizal Simajuntak selaku
Saya Masih
Perlu...........................................................................................................................dari
Hal. 01
Bersambung ke hal 05
-
EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012
Hukum 4
Dasar
Kepemilikan................................................................................................dari
Hal. 12
berikut: Tahun 1929 s/d 1938Hak Erpacht Nomor 79, 107,108, 220,
213 milik NV Han-del en Cultuur Matsc Tji-eratieseluas 813 Ha yang
masih ber-laku sampai dengan 1980 diDesa Hambalang
KecamatanCitereup Kabupaten Bogordan selanjutnya
di-singkatPerkebunan Ciderati.
Tahun 1961 tanah perke-bunan Ci-derati yang tadinyadisewa rakyat
dari NV Han-del en Cultuur Matsc Tjidera-tie seluas 350 Ha tidak
lagimembayar sewa dan tahun1961 masya-rakyat mulaimembayar pajak
bumi tanahtersebut . Kemudian padatahun 1967 tang-gal 25 No-pember,
Surat Kepala KantorAgraria dan PengawasanAgraria No.
1364/Kepad/P/1967 (Diduga surat palsu)yang memberi ijin kepadaKODAM
V JAYA untuk me-nggarap perkebunan Ciderati,dengan ketentuan
diwajibkanmembayar ganti rugi garapankepada rakyat bu-kan kepadaNV
Handel en Cultuur Ma-tschppij Tjideratie selaku pe-milik sah HGU
atas tanahdimaksud.
Selanjutnya, 15 Juni 1976,Ratmani (is-tri Probosutedjoselaku
Direktur Uta-ma PT.Buana Estate) memberi su-ratkuasa kepada
suaminya Pro-bosoetedjo untuk memanfaat-kan surat yang patut
didugapalsu yaitu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas.
Tgl 18 Juni 1976, Probosoe-tedjo dan Gustaf HendrikMantik
(Almar-hum) mengha-dap Notaris R. Soerojo Wong-sowidjojo, SH,
membuat aktapesetujuan a .l. KODAM VJaya men-jual/melepas
tanahkepada PT. Buana Estateperkebunan Ciderati seluas737 Ha
seharga Rp. 368.500.000 dan se-kaligus mele-pas/menyerahkan ke
NegaraRI tanah perkebunan Cideratiter-sebut. Akta patut didugapalsu
tersebut isinya tipumuslihat dan rangkaiankebohongan.
Pada tgl 13 Agustus 1976,No.63/1976 surat keteranganpendaftaran
ta-nah dari Kepa-la Sub Direktorat Agraria Ka-bupaten Bogor
tertulis an. Dete Duitenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur
Matschap-pij Tjideratie yang berarti ti-dak ada penyerahan
tanahPerkebunan Ciderati ke Nega-ra RI se-suai akta No. 39
tgl.18-6-1976.
Dalam kurun tahun 1977,Tgl. 25 Ja-nuari 1977, SkepMendagri No.
SK1/HGU/DA/77, member HGU atasTanah Perkebunan Cideratikepada PT.
Buana Estate de-ngan ke-wa-ji-ban: Memberiganti rugi kepada NV
Handelen Cultuur Matschappij danke-pada rakyat penggarap diatas
tanah tersebut.
Akan tetapi baik kepadaNV Handel en Cultuur Mat-schappij
Tji-deratie maupunkepada rakyat peng-garap,tidak ada menerima ganti
rugidari PT. Buana Estate.
Setelah itu pada tgl 21-3-1977, ta-nah perkebunan Ci-derati
dijadikan HGU No.1an. PT. Buana Estate olehBPN-RI tanpa
sepengetahuanrakyat dan Kepala Desa Ham-balang dan tanpa
membayarganti rugi garapan kepadamasyarakyat maupun kepadaNV Handel
en Cultuur Matsc-happij. Baru diketahui masya-rakat bahwa tanah
garapanmereka sudah terbit HGUpada ta-hun 1996 yaitu sete-lah 19
tahun su-dah terbitHGU No. 1, padahal ErpachtPerkebunan Ciderati
sebenar-nya baru akan berakhir dankembali menjadi tanah Ne-gara
Tanggal. 23 Septem-ber1980.
Tgl. 23 Desember 2002,Surat Ke-terangan pendafta-ran Tanah
Kantor Pertana-han Kabupaten Bogor yangmenyatakan HGU No. 1 anPT.
Buana Estate berakhirmulai tanggal 31-12-2002 dankembali menjadi
tanah nega-ra, dan tidak dapat diperpan-jang karena tidak
me-menuhisyarat perpanjangan HGU.
Tgl 1 Juni 2006, terbit SkepBPNNo. 9/HGU/BPN/2006tentang
perpanjangan HGUNo. 1 an. PT. Buana Estatetanpa permohonan baru
danijin lokasi baru. SK tersebutmewajibkan PT. Buana Estatesupaya
terlebih dahulu me-nyelesaikan penggarapan ra-kyat yang ada di atas
lahantersebut.Tgl 15 Juni 2006, atasdasar SK No 9 tersebut
terbitHGU No 149 tan-pa sepenge-tahuan rakyat dan ke-paladesa dan
tanpa membayarganti rugi garapan masya-rakyat.
Setelah itu, 20 Juli 2007,Putusan Pidana No. 207
dan208/Pid.B/2007 PN Cibinongmemasukkan pen-jara 6 orangpenggarap
tanah perkebunanCiderati/sengketa ke RutanPlendang Bogor,
denganalasan me-ru-sak tanaman diatas tanah perke-bu-nan PT.Buana
Estate selaku pemiliksah sesuai sertifikat HGU No149 ta-hun 2006
an. PT. Bu-ana Estate. Pa-da-hal rakyattelah menggarap tanah
ter-sebut secara turun temurundari nenek moyang merekasampai saat
ini.
Pada 20 Februari 2008,Putusan Mah-kamah AgungNo. 482 K/TUN/2007
yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap yang memba-talkan SK No.
9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan ser-tifikat HGU No 149 Tgl 15
Juni2006.
16 September 2009, Putu-san MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang
menolak PKyang diajukan Kepala BPN-RIdkk, dan Tgl. 14 Desember2009,
surat Ke-pala KantorPertanahan Bogor No. 600 ke-pada Kanwil BPN
Jawa Baratyang me-mo-hon pelaksanaanputusan PTUN yang
sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.
Tgl . 9 Juli 2010 No.W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009 surat Ketua PTUN
Jakar-ta kepada kepala BPN-RI danKepala Kantor Pertanahan Bo-gor
perihal Pengawasan pu-tusan yang telah memperolehkekuatan hukum
tetap.
Selanjutnya, Tgl 17 Pebru-ari 2010 surat Kepala KantorWilayah
Jawa Barat kepadaKepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang
memohonpelaksanaan putusan PTUNyang sudah mempunyai ke-kuatan hukum
tetap.
Kemudian Tgl . 1 Maret2010, pengumuman KetuaPTUN Jakarta tentang
Amarputusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap
berupa putusanMA No. 482/K/TUN/2007tgl. 16-2-2008 agar
diketahuioleh masyarakat. Dan, Tgl. 24Maret 2010, Surat KetuaPTUN
Jakarta No.W2/TUNI.57/HK.06/lll/2010 kepada:Presiden RI dan
kepadaKetua DPR-RI perihal penga-wasan Pelaksanaan Putusanyang
telah memperoleh kekua-tan hukum tetap.
Setelah itu tgl 22 Juli 2010,Majelis Ha-kim Perdata PNCibinong
mengu-capkan pu-tusan perkara perdata No.146/Pid.G/2009/PN Cbn
yangintinya menyebut bahwa ta-nah seng-keta 211,75 Ha ada-lah sah
milik PT. Bu-ana Es-tate memiliki HGU No.149 tgl15-6-2006 dan akta
Notaris R.Soe-rojo Wongsowidjojo SH
No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yangdiduga asli teta-pi palsu.
Sampai dengan saat initahun 2011 tanah sengketa/garapan rakyat
211,75 Hatersebut, pisik tanahnya ma-sih dikuasai dan
diusa-hakanoleh PT. Genta Prana cq ma-syarakat.
Namun demikian, pada tgl19 Januari 2011 kembali PT.Buana Estate
memasangplang PT. Buana Esta-te diatas sengketa 211,75 ha de-ngan
cara kekerasan/tidakmau dilarang kepala desa danrakyat. Masyarakyat
DesaHambalang Bogor tidakberani ber-tindak lebih keraskarena trauma
pada peristiwayang sama pada tahun 2007lalu, dimana beberapa
orangmasyarakyat masuk penjarakarena mencabut plang yangdipasang
PT. Bu-ana Estate.
Adapun isi dari akta perse-tujuan yang dibuat di NotarisR.
Soerojo Wong-sowidjojo,SH, antara KODAM V Jayayang men-jual/melepas
tanahperkebunan Ciderati kepadaPT. Buana Estate seluas 737Ha
seharga Rp. 368.500.000adalah, Pada hari ini Jumat,tanggal Delapan
Belas JuniSeribu Sembilan Ratus TujuhPuluh Enam, hadir di hada-pan
saya, Raden SoerojoWongsowidjojo SH, Notaris diJakarta, dengan
dihadiri olehsaksi- saksi yang saya, Nota-ris, dan akan disebut
dibawahini.
Gusyaaf Hendrik Mantik,Mayor Jenderal Tentara Nasi-onal
Indonesia, PanglimaKodam V Jaya, bertempat ting-gal di Jakarta,
menurut kete-rangannya dalam hal inibertindak dalam
jabatannyatersebut dan oleh karenanyauntuk dan atas nama Ko-mando
Daerah Militer (KO-DAM) V Jaya, selaku PihakPertama.
Probosoeterdjo, pengusa-ha, bertempat tinggal di Ja-karta Jalan
H. Agus Salim No-mor 121 menurut keterangan-nya dalam hal ini
bertindakberdasarkan surat kuasadibawah tangan tertanggal15-6-1976
yang bermateraicukup dan dilekatkan padaminuta akta ini, sebagai
kuasadari dan sebagai demikianatas nama Ibu Ratmani, pe-ngusaha,
bertempat tinggal diJakarta, yang dalam hal inidiwakili sebagai
Direktur,selaku Pihak Kedua.
Para penghadap, bertin-dak sebagaimana tersebutdiatas,
menerangkan lebihdahulu, bahwa berdasarkanSurat dari Kepala Kantor
Agr-aria dan Pengawasan AgrariaDaerah Bogor (pada waktuitu)
tertanggal 25-11-1967 No-mor:1364/Kapad/P/1967.Dimana surat aslinya
tidakdiperlihatkan kepadaNotaris.
Pihak Pertama, Kodam VJaya telah mendapat ijin untukmenggarap
lima bidangtanah terletak di dalam Pro-vinsi Jawa Barat,
KabupatenBogor Kecamatan CiteureupDesa Hambalang, yang me-rupakan
bekas tanah-tanahPerkebunan Kelapa Sawit danSereh Ciderati/Karang
Asemdengan seluruhnya seluaskurang lebih 813 Ha.
Bahwa tanah-tanah seluas813 Ha tersebut, adalah: se-bagian luas
kurang lebih 632Ha telah dibebaskan daripenggarapnya dan ganti
rugigarapannya telah dibayarlunas sepenuhnya oleh PihakPertama
kepada rakyat peng-garapnya.
Sebagian seluas kurang le-bih 50 Ha yang letak dan
ba-tas-batasnya telah diketahuioleh kedua pihak menurutgambar yang
akan diuraikandi bawah ini berdasarkan
surat keputusan Panitia Pe-meriksa Tanah di Jawa Barattertanggal
1-10-1966 sertapersetujuan Pihak Pertamatelah diserahkan kepadaDesa
dan merupakan tanahDesa dan tanah-tanah rakyat.
Sebagian seluas kuranglebih 131 Ha belum dibayarganti kerugian
garapannyakepada masyarakat pengga-rapannya dan ganti rugi
itusegera dibayar lunas oleh Pi-hak Pertama.
Bahwa di dalam lingku-ngan tanah-tanah tersebutterdapat pula
tanah-tanahmilik rakyat yang tetap men-jadi hak milik rakyat
yangletak dan batas-batasnyatelah diketahui oleh keduapihak dan
akan diuraikandalam gambar yang akandiuraikan di bawah ini.
Dari tanah-tanah seluas813 Ha itu 26 Ha diantaranyadisediakan
untuk 13 orangyang akan ditunjuk oleh Pi-hak Pertama
masing-masingakan mendapatkan 2 ha ta-nah. Permohonan untuk
men-dapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instan-si agraria
belum diajukan olehPihak Pertama, sehingga Pi-hak Pertama bermaksud
un-tuk mengoperkan hak gara-pan itu kepada Pihak Kedua.
Pihak Kedua bersediauntuk mengambil al ih hakgarapan Pihak
Pertama atastanah-tanah tersebut denganuang ganti kerugian
sebesarRp. 50 tiap meter persegi,dengan ketentuan bahwaPihak
Pertama akan membe-rikan bantuan kepada PihakKedua agar Pihak
Keduadapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan PihakPertama
juga memberikanbantuannya agar Pihak Ke-dua memperoleh sertif
ikattanah-tanah hak tersebut.
Bahwa kedua pihak hen-dak membuat suatu persetu-juan mengenal
hal itu, makaberhubung dengan itu parapenghadap, bertindak
seba-gaimana tersebut diatas, me-nerangkan bahwa Pihak Per-tama
(KODAM) dan PihakKedua (BUANA ESTATE)yang satu dengan yang
lain.
Telah bersetuju untuk dandengan ini membuat suatupersetujuan
dengan perjan-jian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1
PihakPertama dengan ini melepa-skan dan menyerahkan kem-bali kepada
Negara RepublikIndonesia, hak garapannyaatas lima bidang tanah
yangterletak di dalam Daerah Pro-pinsi Jawa-Barat, KabupatenBogor
Kecamatan CiteureupDesa Hambalang, tanah be-kas tanah-tanah
PerkebunanKelapa Sawit dan Sereh Cide-rati/Karangasem, yang
luas-nya kurang lebih 8131 Ha ter-sebut diatas dan tanah
tanahtersebut adalah tanah-tanah:Bekas Hak Kripacht nomor:107,
luasnya 2.022.502.5 m2,surat ukur nomor: 225/1934,Bekas Hak
Kripacht nomor :108, luasnya 938.157.5 m2surat ukur nomor:
226/1934,Bekas Hak Kripacht Nomorluasnya 804.700 m2 suratukur
nomor: 567/1938. BekasHak Kripacht 213 luasnya3.209.000 m2 surat
ukur no-mor: 697/1938. Bekas HakKripacht nomor: 79 luasnya1155.878
m2 surat ukurnomor: 632/1929 atau selu-ruhnya seluas lebih
kurang8.130.238 m2, yang letak danbatas-batasnya adalah menu-rut
suatu gambar situasi (pe-ta) yang diberi warna-warnaberturut-turut
kuning, hijau,abu-abu, ungu dan merah, ter-tanggal hari ini,
ditandatang-ani oleh kedua belah pihakbermaterai cukup dan
dile-katkan pada minut akta ini.
Dalam tanah-tanah itutidak termasuk celah celah(enclaves) yang
diberi warnabiru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat.
Pasal2. Pelepasan dan penyerahankembali kepada Negara Re-publik
Indonesia tanah-tanahHak garapan tersebut dilaku-kan oleh Pihak
Pertama gunamemberikan kesempatan ke-pada Pihak Kedua untuk
me-mohon hak berupa apapunjuga atas tanah.
Pasal 3. Pelepasan dan pe-nyerahan kembali kepada Ne-gara
Republik Indonesia ta-nah-tanah hak garapan selu-as 737 Ha tersebut
dianggaptidak pernah dilakukan. BilaPihak Kedua karena sebabapapun
juga tidak mendapathak berupa apapun juga atastanah-tanah yang
diuraikandiatas.
Pasal 4. Untuk pelepasandan penyerahan kembali ta-nah-tanah hak
garapan se-luas 737 Ha tersebut Pihak Ke-dua membayar kepada
PihakPertama ganti rugi sebesar Rp.50 setiap meter persegi
atauseluruhnya berjumlah Rp.368.500.000,- dari jumlah u-ang
sebagian sebesar Rp.100.000.000,- telah dibayar o-leh Pihak Kedua
kepada Pi-hak Pertama dan untuk pene-rimaan jumlah uang
Rp.100.000.000,- itu Pihak Perta-ma dengan ini
memberikankwitansinya berupa akta ini.Sisanya sebanyak
Rp.268.500.000,- akan dibayarlunas oleh Pihak Kedua ke-pada Pihak
Pertama segera se-telah Pihak Kedua memlikiserti fikat Hak
tanah-tanahseluas 737 Ha tersebut.
Apabila karena sebab apa-pun juga Pihak Kedua belumdapat
membayar lunas keku-rangan uang ganti rugi itu pa-da saat yang
ditentukan di-atas, maka pembayaran keku-rangan uang ganti rugi
ituakan diputuskan oleh keduapihak secara musyawarah. Se-lain
pembayaran yang diurai-kan diatas, Pihak Kedua akanmembayar kepada
Pihak Per-tama tambahan biaya pembe-basan tanah seluas 131
Hatersebut yang jumlahnya akanditetapkan oleh kedua pihakdan
pembayarannya akandilakukan pada waktu uangpembebasan itu
diperlukanuntuk dibayarkan kepadayang bersangkutan.
Pasal 5. Pihak Pertama danPihak Kedua akan tunduk ke-pada surat
ukur/ gambar situ-asi yang akan dikeluarkanoleh Instansi Pemerintah
yangberwenang untuk membuatsurat ukur/gambar situasi itudan bila
kemudian ternyatabahwa ukuran tanah-tanahitu lebih atau kurang
dari-pada yang ditetapkan di atasialah seluas 737 Ha maka
ke-lebihan atau kekurangan gan-ti rugi itu akan didasarkan ke-pada
surat ukur/gambar si-tuasi tanah-tanah yang dibuatoleh Instansi
Pemerintah ituyang perhitungannya akandilakukan pada waktu
pelu-nasan pembayaran ganti rugitersebut. Sebagaimana diurai-kan
dalam pasal 4 akata ini.
Pasal 6 . Pihak Pertamamenjamin Pihak Kedua bah-wa apa yang
dilepaskan dandiserahkan kembali denganakta ini benar-benar
haknyaPihak Pertama dan Pihak Per-tama berhak untuk
melakukanpenglepasan dan penyerahankembali tanah-tanah Hakgarapan
tersebut dan bahwatanah-tanah tersebut tidak diikat dengan
credit-verband,Dihipotikkan, Diberikan ataudipertanggungkan
dengancara lain kepada orang lain,bebas dari sitaan dan pulabahwa
Pihak Pertama belummenjual/mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada
oranglain dan bahwa tanah-tanahitu tidak tersangkut pada
suatu sengketa.Pasal 7. Pihak Pertama
menjamin Pihak Kedua, bah-wa mengenai hak yang dile-paskan
dengan akta ini PihakKedua tidak akan mendapattagihan atau tuntutan
apa-pun dan dari siapapun juga.Bila kemudian ternyata, bah-wa Pihak
Kedua mengenaihak hak itu mendapat tagi-han atau tuntutan, maka
se-gala kerugian yang dideri-tanya dipikul dan dibayaroleh Pihak
Kedua. Pihak Per-tama menjamin Pihak Kedua,bahwa Pihak Kedua akan
da-pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.
Pasal 8. Iuran Pembang-unan Daerah (I.P.D.) dari apayang
dilepaskan dan disera-hkan kembali dengan akta inidan beban-beban
la innyaatau tanah-tanah itu sampaihari tanggal dikeluarkannyasurat
keputusan pemberianhak atas tanah-tanah itu atasnama Pihak Kedua
dipikuldan dibayar oleh Pihak Per-tama, selanjutnya oleh
PihakKedua.
Pasal 9. Pihak Pertama de-ngan ini berjanji dan mengikatdiri
kepada Pihak Kedua, janjidan pengikatan diri tersebutditerima oleh
Pihak Kedua,bahwa Pihak Pertama akanturut memberikan bantuan-nya
kepada Pihak Kedua.
Dalam hal ini Pihak Ke-dua membebaskan/memba-yar ganti rugi
garapan Rak-yat atas tanah-tanah yang ti-dak termasuk dalam luas
ku-rang lebih 737 Ha tersebut danberada di luar daerah luastanah
tanah 737 Ha tersebutdiantaranya sebidang tanahseluas 56 Ha yang
merupa-kan tanah-tanah hak milikRakyat dan 15 Ha tanah pe-ngangonan
yang terletakdiantara tanah-tanah seluas813 Ha tersebut diatas.
Dalamhal Pihak Kedua mengajukansuatu permohonan hak atastanah-tanah
tersebut kepadaintansi yang berwenang.
Dan semua biaya untukmembebankan hak-hak ga-rapan Rakyat atas
tanah-ta-nah tersebut semuanya selu-as 737 Ha dipikul dan diba-yar
oleh Pihak Pertama, dike-cualikan ganti rugi pembe-basan
tanah-tanah hak milikRakyat seluas 56 Ha dan 15ha itu menjadi
tanggungandan dibayar oleh PihakKedua.
Pasal 10. Bila kemudianternyata masih ada pengga-rap penggarap
diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebutyang pembebasannya
daripara penghuninya ditang-gung oleh Pihak Pertama, ma-ka
pengosongan tanah-tanahitu menjadi tanggung jawabPihak Pertama dan
semua bi-aya untuk pengosongan itujuga seluruhnya dipikul
dandibayar oleh Pihak Pertama.
Pasal 11. Segala biayayang berhubungan denganpelepasan dan
penyerahantanah-tanah hak garapan ini,diantaranya biaya pembua-tan
akta ini, uang pemasukanuntuk Negara berdasarkansurat keputusan
pemberianhak atas tanah-tanah itu, bi-aya pembuatan sertifikat
danbiaya-biaya lain untuk men-dapatkan sertifikat tanah-ta-nah hak
itu semuanya dipi-kul dan dibayar oleh PihakKedua, dikecualikan
biayapemetaan, biaya pengukurandan untuk mendapatkan su-rat ukur
atau gambar situasisebagai gantinya mulai ukur,pada sertifikat yang
bersang-kutan dipikul dan dibayaroleh Pihak Pertama. Selanjut-nya
Pihak Pertama dan PihakKedua menerangkan denganmemberi hak dengan
hak su-bsitusi sebagian atau selu-ruhnya kepada tuan-tuan.
Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua merubah
atau menambah akta ini, bilahal demikian diperlukan ber-dasarkan
peraturan-peratu-ran dari yang berwajib.
Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua dalam sega-la hal, urusan
dan tindakantidak ada yang dikecualikanguna penglepasan dan
penye-rahan kembali tanah-tanahhak garapan atau hak lain-nya
tersebut kepada NegaraRepublik Indonesia serta me-ngajukan
permohonan kepa-da yang berwajib. Agar PihakKedua mendapat hak
berupaapapun juga atas tanah-ta-nah tersebut dan akan mela-kukan
dan mengerjakan apa-pun juga yang diperlukan.
Kuasa-kuasa tersebut me-rupakan bagian yang tak da-pat
dipisahkan dari perjan-jian ini yang tak dibuat tanpakuasa itu dan
kuasa itu takdapat ditarik kembali dan takakan berakhir karena
sebab a-papun juga. Seharusnya Pi-hak Pertama menangani de-ngan ini
memberi kuasa de-ngan hak subsitusi PihakKedua.
Selama Pihak Kedua be-lum mendapat hak atas ta-nah-tanah
tersebut dari yangberwajib, mewakili Pihak Per-tama sepenuhnya
dimanadan terhadap siapapun jugasebagai yang berhak atas
ta-nah-tanah tersebut dalam se-gala hal, urusan dan tinda-kan tidak
ada yang dikecua-likan, sehingga Pihak Keduaberhak dan berwenang
untukmelakukan dan mengerjakansegala sesuatu yang PihakPertama
sendiri sebagai yangberhak atas tanah-tanah terse-but berhak untuk
melakukandan mengerjakannya.
Bila Pihak Kedua kemudi-an tidak mendapat hak beru-pa apapun
juga atas tanah-tanah tersebut seperti yangdiuraikan dalam pasal 3
aktaini untuk dan atas nama Pi-hak Pertama
selekas-lekasnyamengoperkan dan menyerah-kan atau melepaskan
dengancara apapun juga tanah-ta-nah hak garapan tersebut ke-pada
orang lain, demikian de-ngan tidak mengurangi pera-turan-peraturan
dari yangberwajib dengan harga danperjanjian-perjanjian yang
di-timbang baik oleh Pihak Ke-dua, menerima harga
pengo-peran/penerimaan itu, demi-kian dengan ketentuan bahwaharga
pengoperan/pelepa-sannya seluruhnya menjadihaknya Pihak Kedua
dansegala kerugian yang didapatatau didertia dengan apa
yangdioperkan/dilepaskan de-ngan akta pengoperan/pe-lepasan
tersebut mulai tang-gal pengoperan tanah-tanahitu oleh Pihak
Pertama hinggapengoperan/pelepasan ke-dua itu menjadi haknya
ataudipikul oleh Pihak Kedua.
Sebaliknya Pihak Keduadengan ini membebaskan Pi-hak Pertama dari
kewajiban-nya untuk mengembalikanuang ganti rugi yang
telahditerima. Oleh Pihak Pertamatersebut kepada Pihak
Kedua,sehingga jumlah uang terse-but tetap menjadi haknyaPihak
Pertama sebagai pengg-antian dari pendapatan pe-ngoperan/pelepasan
keduaitu. Kuasa kuasa yang dimak-sud diatas ini tak dapat
ditarikkembali dan tak akan berak-hir, karena sebab-sebab
yangtercantum dalam pasal 1813Kitab Undang-Undang Hu-kum Perdata
atau karenaapapun juga. Akhirnya parapenghadap, bertindak
seba-gaimana tersebut diatas me-nerangkan: Bahwa apa yangdilepaskan
dengan akta iniakan diserahkan oleh PihakPertama kepada Pihak
Keduadengan selayaknya segera se-
Bersambung ke hal 05
-
EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012
Daerah 5
diduga dimenangkan oleh mafiaproyek yang juga merupakan kro-ni
Joyo Winoto. Walaupun namaperusahaannya berbeda, tapi terin-dikasi
didalangi oleh orangnya Jo-yo Winoto dengan pinjam perusa-haan.
Keberadaan kantor kontraktorjuga sangat dipertanyakan dan
di-duga perusahaan yang digunakanadalah pinjam perusahaan
denganmemberikan sukses fee kepada pe-milik perusahaan, dan hal
tersebutperlu dilakukan penyelidikan sam-pai penyidikan terkait
dugaan ko-rupsi yang terjadi dalam pelaksa-naan proyek tender di
lingkunganBPN RI saat Joyo Winoto selaku pe-jabat kepala badan.
Untuk terciptanya pelaksanaansupremasi hukum di BPN RI
khu-susnya terkait lelang proyek TA2011 dan pelaksanannya di
ling-kungan BPN RI dan Jajarannya, ke-piawaian penyelidikan Tim
Jamin-tel Kejagung RI sangat dinantikanuntuk membuat prestasi yang
in-dah terhadap pelanggaran pelang-garan yang terjadi ketika Joyo
Wi-noto menjabat Kepala BPN RI.
Disebabkan Joyo Winoto, PhDjuga diduga doyan duit dan seto-ran
dari jajarannya saat menjabat,penyelidikan Tim Jamintel Keja-gung
RI diminta turun tangan un-tuk periksa Joyo Winoto terkait de-ngan
indikasi korupsi dan atau gra-tifikasi yang dilakukan dari
peker-jaan arsip modern tahun anggaran2011 tersebut, supaya Kepala
BPNRI yang baru Hendarman Supandjidapat melaksanakan tugasnyadengan
benar, aman, terkendalimaupun profesional tanpa dipe-ngaruhi oleh
borok warisan JoyoWinoto ketika menjabat kepala ba-dan, ujar sumber
RBN yang tak ber-kenan namanya ditulis dalam pem-beritaan di
Jakarta baru baru ini.
Diduga ketua lelang dan kuasapengguna anggaran sudah
diinte-rvensi oleh Kepala BPN RI terkaitperusahaan yang menjadi
peme-nang tender, akibatnya walaupunpenawaran sudah secara LPSE
(la-yanan penawaran sistim elektro-nik), namun gaya permainan
pere-butan proyek terindikasi masihmenggunakan cara lama aliassetor
dan menyetor supaya bisa
menjadi pemenang tender serta di-sinyalir telah terjadi monopoli
wa-laupun nama pemenang tenderperusahaannya berbeda.
Pengumuman pemenang tenderjuga berubah berubah saat
dilihatsecara online, akibatnya kinerjapanitia terindikasi kurang
profesi-onal dan diduga sarat dengan ber-bagai kepentingan dan
berbagai in-tervensi dari Joyo Winoto, karenadiduga takut terhadap
Joyo Winotobila tak dijalankan sesuai arahandari Joyo Winoto .
Lelang Pekerjaan Jasa Konsul-tansi Pembangunan ManajemenArsip
Modern Lokasi I Kategori JasaKonsultansi Agency BPN-RI SatkerKantor
Pusat Badan Pertanahan Na-sional RI Pagu Rp 8.718.017.200,00HPS Rp
8.717.975.000,00 NamaPemenang PT. Bennatin Surya CiptaAlamat Jalan
Raya Pasar Minggu km18 Jakarta Selatan Harga PenawaranRp
7.809.702.395 diduga sarat de-ngan korupsi, kolusi dan
nepotisme(KKN).
Sedangkan pelelangan peker-jaan Jasa Konsultasi
PembangunanManajemen Arsip Modern (LokasiII) Satker Kantor Pusat
Badan Per-tanahan Nasional RI dengan PaguRp 7.687.229.200,00 HPS
Rp7.687.187.000 Nama PemenangPADMADUTA CIPTA Alamat Jl.Batan No.
32C, Lebak Bulus HargaPenawaran Rp 7.005.338.175 jugadiduga
pemenang tendernya sudahdiplot terlebih dahulu, tandasnya.
Terjadinya indikasi panitia lelanglanggar Perpres 54/2010 pada
lelangpekerjaan Jasa Konsultansi Pemba-ngunan Manajemen Arsip
Modern(Lokasi III) Kategori Jasa KonsultansiAgency BPN RI Satker
Kantor PusatBadan Pertanahan Nasional RI PaguRp 13.989.860.200,00
HPS Rp13.989.818.000,00 dengan nama pe-menang PT. PRANATA POLA
CIP-TA Alamat Jl. Samali No. 79 PejatenBarat Pasar Minggu Jakarta
SelatanHarga Penawaran Rp 12.816.635.986juga terindikasi pemenang
sudahdiatur sedemikian rupa.
Lelang Pekerjaan Jasa KonsultansiPembangunan Manajemen
ArsipModern (Lokasi IV) Kategori Jasa Kon-sultansi Agency BPN RI
Satker KantorPusat Badan Pertanahan Nasional RIPagu Rp
3.542.858.200,00 HPS Rp
3.542.815.000,00 Nama Pemenang PT.BAHANA NUSANTARA Alamat
JL.KEMAJUAN NO. 34 PETUKANGANSELATAN Harga Penawaran
Rp3.233.412.600 sangat dipertanyakanterkait dugaan sarat dengan
penga-turan terlebih dahulu, imbuhnya.
Dugaan pemenang tender su-dah diatur terlebih dahulu juga
di-lakukan terhadap Lelang Pekerja-an Jasa Konsultansi
PembangunanManajemen Arsip Modern (LokasiV) Kategori Jasa
KonsultansiAgency BPN-RI Satker Kantor PusatBadan Pertanahan
Nasional RIPagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp7.687.187.000,00 Nama
PemenangPADMADUTA CIPTA Alamat Jl.Batan No. 32C, Lebak Bulus
HargaPenawaran Rp 7 .005.338.175serunya.
Sumber juga mengatakan, pe-menang tender terindikasi
bermainmonopoli dari pekerjaan tersebut,karena nama badan usaha
berbedatetapi pemain indikasi mafia pro-yeknya adalah satu orang
dan se-telah pemenang ditelusuri, bidangusahanya juga kurang sesuai
de-ngan bidang tender yang diikuti, te-tapi terkesan seolah
dipaksakanmenjadi pemenang. Akibatnya, pe-menang tender dapat
berubahubah.
Terjadinya antara Panitia, Pe-jabat Pembuat Komitmen,
KuasaPengguna Anggaran dan kontrak-tor pemenang tender yang
terindi-kasi sekongkol untuk merugikanNegara serta diduga
melanggarUndang Undang No 31/Tahun1999 sebagaimana diubah denganUU
No 20/tahun 2001 tentang tipi-kor, yaitu untuk melakukan atautidak
melakukan disebabkan du-gaan intervensi Joyo Winoto selakuKepala
BPN RI perlu dituntaskandengan penyelidikan demi tercip-tanya
supremasi hukum di JajaranBPN RI, katanya.
Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Joyo Winoto ketika
men-jabat Kepala BPN RI, Joyo Winotokurang berminat untuk
membe-rikan komentar, sedangkan pimpi-nan perusahaan pemenang
tendersangat sulit untuk ditemui disebab-kan domisili perusahaannya
sa-ngat dipertanyakan. (Minggus/Deo/Witman Hutagalung)
Jamintel Kejagung RI
Diminta.................................................................................dari
Hal. 04
ANI YUDOYONO: PARA LANSIA HARUS MENDEKATKAN DIRI KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA
WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO DRS. H. BANDYKSOETRISNO, M.SI HADIRI
SILATURAHMI LANSIA
telah akta ini ditandatangani. Bah-wa kedua pihak tentang
perjanjianini dan segala akibatnya memilihtempat tinggal tetap dan
seumum-nya di Paniteraan Pengadilan Ne-geri di Jakarta Pusat.
Walaupun pada PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) yangsudah
memiliki kekuatan hukumtetap, dan Joyo Winoto, PhD
sudahdiperintahkan untuk mencabutkeputusannya dan memperbaharuiSK
yang sudah diterbitkan, namunsampai berita ini diturunkan
JoyoWinoto belum bersedia memba-talkan SK yang diterbitkannya
sen-diri selaku Kepala Badan Pertana-han Nasional (BPN) RI.
Perkara tanah antara PT. BuanaEstate dengan PT. Genta Pranayang
objek perkaranya di Desa
Hambalang Kabupaten Bogor dansaat ini dalam proses banding,
ruparupanya diduga telah terjadi kisahmisteri dibalik kisah yang
sangatunik jalan ceritanya.
Adapun dasar penggarapan ta-nah oleh PT. Buana Estate
berda-sarkan surat dari Kepala KantorAgraria dan Pengawasan
AgrariaDaerah Bogor (pada waktu itu)tertanggal 25-11-1967
Nomor:1364/Kapad/P/1967, dimana su-rat aslinya tidak dapat
diperlihat-kan termasuk pada saat membuatakta Notaris pelepasan hak
meng-garap dari Gusyaaf Hendrik Man-tik, Mayor Jenderal Tentara
Na-sional Indonesia, Panglima KodamV Jaya kepada PT Buana
Estate.
Dalam hal ini Joyo Winoto, PhDdiharapkan untuk evaluasi
terha-
dap SK yang diterbitkannya sendiridan perlu untuk sadar diri
agarpembenahan dapat dilakukan demiterciptanya pelayanan
pertanahanyang profesional dalam mener-bitkan legalitas pertanahan
khu-susnya SK selaku kepala badan,tandasnya.
Sewaktu hal tersebut dikonfir-masi kepada BPN RI, Joyo
Winotoenggan memberikan komentar, wa-laupun surat konfirmasi demi
ter-ciptanya pemberitaan berimbangsudah dikirimkan sekitar
sepuluhkali namun Joyo Winoto belum per-nah bersedia memberikan
jawabanataupun komentar terkait perma-salahan tanah tersebut serta
ter-kesan kurang menghormati keter-bukaan informasi publik.
(TIM)
Wakil Walikota Drs. H. Bandyk Sutrisno, M.Si saat bersilaturahmi
dengan lansia
Probolinggo, Kantor Berita RBNUntuk mempererat jalinan si-
laturahmi para orang tua yangsudah berumur lansia (lanjut
usia)se-Indonesia, Ibu Negara Ani Yu-doyono membuat acara
keber-samaan di Jakarta baru baru ini.
Dalam acara tersebut Ani Yu-doyono memberikan pesan pesankepada
lansia, yaitu, para lansiaharus mendekatkan diri kepadaTuhan Yang
Maha Esa dan tetapsehat, baik sehat jasmani dan sehatrohani. Para
Lansia yang masihproduktif karena masih mempu-nyai kemampuan
wirausaha/pen-siunan akan dijembatani olehpemerintah untuk
mendapatkanpinjaman lunak. Sedangkan paraLansia yang tidak
produktif lagi,pemerintah juga sangat memper-hatikan situasi dan
kondisinya de-ngan menyediakan posyandu
lansia untuk memeriksakan kese-hatannya.
Adapun perwakilan dari kotaProbolinggo diwakili oleh
WakilWalikota Drs. H. Bandyk Sutrisno,M.Si yang sangat bangga
untukbisa hadir dalam acara tersebut.
Pria kelahiran Sidoarjo 09 Sep-tember 1951 ini adalah seorang
pe-mimpin yang sangat bersahaja wa-laupun sekarang sudah
menjabatWakil Walikota Probolinggo tetapiH. Bandyk Sutrisno, M.Si
tetapmempunyai penampilan low profil.Siapapun yang ingin ketemu
de-ngan H. Bandyk Sutrisno, baik itudari rakyat kecil tidak
dibedakan.Wakil Walikota tetap mau menemuiwalaupun hanya 5
menit.
H. Bandyk Sutrisno mengha-biskan masa kecilnya di Sidoarjo,lulus
sekolah dasar 1964, lulusSMP 1967 dan melanjutkan SMAjuga di
Sidoarjo. Kemudian melan-jutkan pendidikan S1 di FakultasEkonomi
Universitas BrawijayaMalang dan lulus 1978. Sewaktumasih kuliah H.
Bandyk Sutrisnojuga aktif di organisasi kemahasis-waan sebagai
pengurus Senat Ma-hasiswa Fakultas Ekonomi. Jugamenjadi pengurus
dewan organi-
sasi Universitas Brawijaya. Setelahitu, melanjutkan kembali
studinyadi S2 Fakultas Administrasi PublikUniversitas Merdeka
Malang danwisuda tahun 2001. Bapak dari 4anak ini sudah memulai
karirnyapada 1984 sebagai Sekretaris Ba-peda Kota Probolinggo, dan
jugapernah berkarir sebagai Ketua Ba-peda Kota Probolinggo pada
tahun1986 kemudian Inspektur WilayahKota Probolinggo 1995, Kepala
Ba-dan Keuangan Kota Probolinggo2001, Sekretaris Daerah Kota
Pro-bolinggo 2004-2009 dan saat inimenjabat selaku Wakil
WalikotaProbolinggo periode jabatan 2009-2014.
Adapun orgnisasi yang pernahdigeluti dan masih aktif sampai
se-karang, yakni, Koni Kota Probo-linggo(2004-2008), Korpri
KotaProbolinggo (2004-2009), PMI ca-bang Kota Probolinggo
(2004-se-karang), Kwarcab Gerakan Pramu-ka Kota
Probolinggo(2004-seka-rang),PELTI Pengcab Kota Probo-linggo
(2006-sekarang).
Selain aktif berorganisasi suamidari Hj. Kusmiyati, SH juga
pernahmengikuti beberapa pelatihan softskil l, diantaranya:
Diklatpim
IV(1986) , Diklatpim III(1994),Diklatpim II (2000), Kursus
peren-canaan administrasi Sekretaris Ba-peda (1983), Kursus
Orientasi Pem-bangunan (1985), Penataran Pera-dilan tanpa usaha
Negara (1991),Kursus manajemen pemerintahandaerah (1992), Penataran
P.4 (TOT),Penataran Kewaspadaan Nasi-onal, Penataran Pengawasan
mele-kat (1988), Simposiom Strategi Pe-ngawasan Pemeriksaan
KeuanganDaerah yang Efisien, Ekonomi, danEfektif dalam rangka
PelaksanaanOtonomi Daerah (2000).
Untuk menunjukkan loyalitas-nya, Wakil Walikota H. Bandyk
Su-trisno, M.Si juga selalu bersedia me-nerima penugasan ataupun
studibanding ke luar negeri, diantara-nya, Perencanaan Pembangunan
diAS. Honolulu tahun 1994, Studibanding Kepelabuan Perikanan
diJepang tahun 1994, Forum walikotase-Asia Pasifik di Cina tahun
2006,Studi banding masalah lingkunganhidup di Bangkok tahun 2007,
Stu-di banding masalah lingkungan hi-dup di Malaysia tahun 2008,
Studibanding tentang hemat energi diaustralia tahun 2009.
(Slamet Riyadi)
Jaksa dalam pelaksanaan tugasnyadijalani dengan senang hati
danpenuh semangat karena berkecim-pung dalam dunia penegak
hukumsesuai dengan keinginannya.
Dalam meniti karir sebagai Jaksa,Rizal Simajuntak suami dari
Jaksawanita yang bertugas di Kejari JakartaPusat dan ayah dari tiga
orang putraputri ini dalam penuturannya kepada
RBN, dia tak punya rasa duka tapiselalu dalam suka pada
pelaksanaantugas-tugasnya.
Apa yang saya lakukan walausudah bertugas 19 tahun di
Kejak-saaan belum ada apa apanya dengansenor senior saya yang sudah
jauhlebih lama dan lebih berpengalamandari saya sehingga dengan
rendahhati mengatakan, saya masih perlu
banyak belajar, semakin banyakperkara yang ditangani
semakinbanyak ilmu yang kita dapatkan,sehingga dalam tugas tidak
ada katalelah dan selalu siap ditugaskan dimana saja dalam wilayah
hukumRepublik Indonesia, kata priaberpostur tubuh ideal dan
murahsenyum ini menutup pembicaraan.(Witman Hutagalung)
Dasar
Kepemilikan..................................................................................................dari
Hal. 04
Saya Masih
Perlu....................................................................................................dari
Hal. 03
BERAWAL DARI LAPORAN WARGA BAYUR TENTANG PENGOPLOSAN SOLAR DENGN
BENSINKab. Tangerang, RBN
Warga Bayur Kabupaten Tangerang banyak menjual minyak tanah,
solar dan bensin di pinggirjalan sepanjang Bayur,sepatan sampai
Kronjo.Warga ini mengatakan banyak menjual Minyak Tanahketengan
,1/2,1Liter kepada Masyarakat Setempat,mengatakan banyak yang
menjual Minyak Tanah danSolar ditempat ini,mengoplos Solar dengan
Bensin menjadi Minyak Tanah,Karna Untungnya,
lumayanbesar.Misalnya,Solar harga RP,4500,Bensin RP,4500 dan
adalagi cara yang lain sedangkan Harga
MinyakTanah,RP,12000/Liternya contohnya J ika Bensin,dicampur
dengan Solar memang tak dapatdibedakan,Aslinya Minyak
Tanah,imbuhnya.
PESAN KEPADA MASYARAKAT TANGSEL PENERIMAAN SISWA/I BARU TA
2012Untuk informasi kepada masyarakat Tangerang Selatan, pada
tanggal 2 Juni 2012 Jam 10,12 WIB saat
konfirmasi dengan Kepala Sekolah melalui HP, mengatakan
penerimaan siswa/i baru tahun ajaran 2012Untuk KLS VII dapat
dilihat lewat online di
http://ppdb.kemdikbud.go.id/tangsel.lokasi
Pendaftaran: SMPN 11 Kota Tangerang Selatan.Selamat
mengakses.
TEROPONG MASYARAKAT, SUNGAI CISADANEMengalirnya Air Sampai Jauh
mentoknya Sampai Laut Menurut Masyarakat mengatakan
sebaiknya,sudahlah tibanya PEMERINTAH terkait,Membangun JEMBATAN
Penyebrangan antaraKab,Tangerang dan Kota Tangerang Untuk kubutuhan
Penyebrangan Masyarakat Setiap saat.MemangJika dibayangkan Lebarnya
Sungai Cisadane ini ada sekitar Seratus Lima Puluh Meter,Dalamnya
Sekitar20 M.apalagi Kalau Air Besar sering menyebrang Warga
Setempat,sering juga yang Jatuh kedalam SungaiCisadane ini,tuturnya
Masyarakat Baur Sepatan sampai Kronjo.
----------INFORMASI PUBLIK------------------
-
EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012
Sambungan 6
lakukan realisasi pembe-nahan global agar fungsi BPNselaku
administrasi pertana-han dapat berjalan sebagai-mana mestinya.
Hendarman Supandji jugamemiliki kemampuan yangbagus di bidang
hukum danpenerapannya, serta sudahmemiliki pengalaman di bi-dang
hukum ketika menjabatJaksa Agung untuk memaha-mi, menelaah, maupun
mem-buat kesimpulan hukum ter-kait perkara, sedangkan BPNRI
merupakan administrasipertanahan yang menjalan-kan putusan hukum
dan tidakdapat dipisahkan dari putu-san hukum ataupun
perkarapertanahan. Diyakini, Hen-darman Supandji merupakansosok
yang mampu untuk ce-pat beradaptasi dari pengala-man di bidang
kejaksaan ke-pada bidang pertanahan ma-upun penerapan hukumnya.Bisa
saja tanah yang menjadiobjek perkara terjadi beberapaperkara dan
perkara dibalikperkara, yaitu perkara perda-ta, pidana dan perkara
tatausaha negara.
Juga merupakan orang hu-kum yang mengerti hukum,memahami hukum,
siap un-tuk menghormati hukum,menjalankan putusan hukumyang sudah
memiliki kekua-tan hukum tetap dan mengua-sai hubungan aplikasi
pene-rapan hukum terhadap perta-nahan, baik itu menjalankanputusan
hukum yang sudahdiputuskan oleh MahkamahAgung demi terciptanya
su-premasi hukum di bidangpertanahan.
Dipadu dengan figur Ses-tama BPN RI, Managam Ma-nurung yang
memiliki ke-mampuan dan pengalamansangat memadai untuk pelak-sanaan
kebijakan pertanahansesuai dengan petunjuk teknis(juknis) dan
petunjuk pelaksa-naan (juklak) dengan maksi-mal, perpaduan figur
tersebutdiharapkan dapat mencipt-akan pembenahan reformaagraria
secara bersinergis.Ahli teknis pertanahan diga-bung dengan ahli
hukum danpenerapan hukum, akanmenghasilkan kebijakan yangpenuh
dengan prestasi terha-dap pembenahan pertanahanbumi pertiwi
Indonesia, khu-susnya pembenahan reformaagraria dan pelaksanaan
pera-
turan Kepala BPN RI. Prestasisebagai hasil kinerja ber-sinergis
tersebut sangat dinan-tikan oleh masyarakat Indone-sia.
Hal tersebut disampaikanPemimpin Redaksi RBN, Las-pen Sianturi
di Jakarta ming-gu lalu memberikan komentartentang figur Hendarman
Su-pandji yang baru dilantik be-berapa minggu lalu menjabatKepala
BPN RI.
Baru beberapa minggumenjabat Kepala BPN RI, te-tapi Hendarman
Supandjitermasuk pejabat yang berse-dia menjalankan
keterbukaaninformasi publik denganmemberikan informasi publiksecara
transparan kepadapers. Hal ini merupakan lang-kah positif yang
patut ditirudan terus dijalankan agarmaksud dan tujuan dari Un-dang
Undang Pokok Agraria(UUPA) dapat terealisasi de-ngan baik demi
terwujudnyamasyarakat adil dan makmurdi Negara Kesatuan
RepublikIndonesia (NKRI) sesuaidengan cita cita para pahla-wan
kemerdekaan yang telahmendirikan NKRI di bidangpertanahan
imbuhnya.
Untuk terwujudnya visimisi UUPA, bahwa seluruhwilayah Indonesia
adalah ke-satuan tanah air dari seluruhrakyat Indonesia yang
ber-satu sebagai bangsa Indone-sia, dimana seluruh bumi, airdan
ruang angkasa, termasukkekayaan alam yang terkan-dung di dalamnya
dalam wi-layah Republik Indonesia,sebagai karunia Tuhan YangMaha
Esa adalah bumi, airdan ruang angkasa bangsaIndonesia dan
merupakankekayaan nasional.
Koordinator Pokja Warta-wan Pertanahan ini juga me-ngatakan,
bahwa adapun hu-bungan antara bangsa Indo-nesia dan bumi, air serta
ru-ang angkasa tersebut adalahhubungan yang bersifat aba-di. Dalam
pengertian bumi,selain permukaan bumi, ter-masuk pula tubuh bumi
dibawahnya serta yang beradadi bawah air. Dalam penger-tian air
termasuk perairan pe-dalaman maupun laut diwilayah Indonesia.
KebijakanHendarman Supandji selakuKepala BPN RI bersama Ses-tama
Managam Manurungdiharapkan dapat berja lan
secara sinkron dengan visimisi UUPA tersebut.
Hukum agraria yang ber-laku atas bumi, air dan ruangangkasa
ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangandengan kepentingan
nasionaldan Negara, yang berdasar-kan atas persatuan bangsa,dengan
sosialisme Indonesiaserta dengan peraturan pera-turan yang
tercantum dalamUUPA dengan peraturan per-undangan lainnya, dan
se-gala sesuatu dengan mengin-dahkan unsur unsur yangbersandar pada
hukumagama.
Semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial. Ha-nya warga negara
Indonesiayang dapat mempunyai hu-bungan sepenuhnya denganbumi, air
dan ruang angkasa.Tiap tiap warga negara In-donesia, baik laki laki
mau-pun wanita mempunyai ke-sempatan yang sama untukmemperoleh
sesuatu hak atastanah serta untuk mendapat-kan manfaat dari
hasilnya,baik bagi diri sendiri maupunkeluarganya. Untuk itu,
Hen-darman Supandji diharapkandan diyakini mampu untukmenjalankan
kebijakannyasesuai dengan prisip UUPAdalam penerbitan Surat
Kepu-tusan (SK) terkait legalitaspertanahan, ujar sumber.
Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN dari sisipers, pejabat
yang digantikanoleh Hendarman Supandjiterindikasi pejabat yang
ku-rang menghormati keterbu-kaan informasi publik dandisinyalir
salahgunakanjabatan dalam penerbitan SKpertanahan. Selama Joyo
Wi-noto menjabat Kepala BPN RI,ada sekitar dua puluh
suratkonfirmasi dari Redaksi Kan-tor Berita RBN, tetapi
suratkonfirmasi tersebut belum adapernah dijawab selaku peja-bat
publik. Adapun surat kon-firmasi tersebut berawal dariputusan hukum
yang sudahmemiliki kekuatan hukumtetap, tetapi putusan
tersebutbelum juga dijalankan olehpejabat bersangkutan.
Kadang surat konfirmasididisposisi kepada deputidan direktur,
tetapi ketika di-tindaklanjuti, deputi maupundirektur menjawab,
Me-mang... surat konfirmasi ter-sebut didisposisi kepada saya,
tetapi konfirmasi tersebuttidak dapat saya jawab, ka-rena kurang
relevan untuk di-jawab dan tidak tahu apayang menjadi jawabannya.
Se-harusnya, yang menjawabkonfirmasi adalah kepalabadan karena
surat konfirm-asi ditujukan terhadap kepalabadan.
Untuk menjalankan konse-kuensi pers selaku pengawalkebenaran,
Kantor Berita RBNmenuliskan pemberitaantentang kinerja Joyo
Winotoselaku Kepala BPN RI sekitarempat tahun dengan tujuansupaya
menjalankan putusanhukum yang sudah incrach.Tetapi, akibat ditulis
denganpemberitaan akurat dan be-rimbang, Joyo Winoto
didugamenerbitkan surat keputusanyang membuat keberadaan ta-nah
Hambalang Bogor men-jadi status quo. Disinyalir ke-bijakan Joyo
Winoto dalam SKmelenceng dari isi putusanhukum yang diputuskan
olehMahkamah Agung, tan-dasnya.
Supaya insan pers dapatmenjalankan kontrol sosialmaupun selaku
pengawal ke-benaran, Hendarman Supan-dji selaku Kepala BPN RI
mau-pun sebagai pejabat publik di-harapkan dapat bermitra de-ngan
baik terhadap insan persyang menjalankan profesinyademi terciptanya
pembena-han reforma agraria yangdiharapkan oleh berbagai pi-hak dan
diikuti dengan keter-bukaan informasi publik.
Seorang wartawan da-lammenjalankan tugasnya perlusuper hati hati
dengan ment-aati Kode Etik Jurna-listik,Undang Undang Pers No
40/Tahun 1999 dan memahamiStan-dar Kompetensi Warta-wan (SKW), agar
insan persdalam menjalankan tu-gasliputannya tidak keluar
darikoridor kode etik pers dan un-dang undang pers, sehinggainsan
pers aman dan terke-ndali dalam melaksanakantugasnya.
Dalam mencari, mengum--pulkan, menyebar-luaskangagasan dan
in-for-masi, in-san pers berusaha secaramaksimal menjalankan
tugasjurnalistik secara profesionaldengan pemberitaan yangaku-rat
dan berimbang agarmasyarakat mendapatkaninformasi yang terjadi
secara
nyata tanpa rekayasa danwartawan penulisnya jugamenulis berita
sesuai denganhati nurani maupun dengandata dan fakta di
lapangan,ujarnya.
Sesuai dengan PeraturanKepala BPN RI Nomor 1 Ta-hun 2011 tentang
pelim-pahan kewenangan pemberi-an hak atas aanah dankegiatan
pendaftaran ta-nahtertentu telah terurai de-nganjelas, apa yang
men-jadi tu-poksi kepala kan-tor pertana-han ataupun tupoksi
kepalakantor wila-yah pertanahantingkat provinsi.
Dalam peraturan terse-but,Pasal 3, Kepala Kantor Per-tanahan
memberi kepu-tusanmengenai: pemberian hak Mi-lik atas tanah
per-tanian yangluasnya t idak lebih dari20.000 meter per-segi (dua
pu-luh ribu meter per-segi); Pem-berian Hak Milik atas tanahnon
perta-nian yang luasnyatidak lebih dari 2.000 (duaribu meter
persegi); PemberianHak Milik atas tanah dalamrangka pelaksanaan
program:transmigrasi, redis-tri-busitanah, konsolidasi ta-nah
danpendaftaran tanah yang ber-sifat strategis, mas-sal, danprogram
lainnya.
Dalam Pasal 4 dinyatakan,Kepala Kantor Per-ta-nahanmemberi
keputusan mengenaipemberian Hak Guna Bangu-nan untuk orang
perseora-ngan atas ta-nah yang luas-nya tidak lebih dari 1.000
Mpersegi (se-ribu meter persegi);pem-berian Hak Guna Bangu-nan
untuk badan hukum atastanah yang luasnya tidak le-bih dari 5.000
(lima ribu me-ter persegi); semua pemberianHak Guna Bangunan
atastanah Hak Penge-lolaan.
Pasal 5 tertulis, KepalaKantor Pertanahan mem-berikeputusan
mengenai: pembe-rian Hak Pakai un-tuk orangperseorangan atas
tanahpertanian yang luasnya tidaklebih dari 20.000 M persegi(dua
pu-luh ribu meter per-segi); pem--berian Hak Pakaiuntuk badan hukum
atas ta-nah pertanian yang lu-as-nyatidak lebih dari 20.000
(duapuluh ribu meter per-segi);pemberian Hak Pa-kai untukorang
perseora-ngan atastanah non per-ta-nian yangluasnya tidak le-bih
dari 2.000(dua ribu me-ter persegi);pemberian Hak Pakai untukbadan
a-tas tanah non perta-nian yang luasnya tidak lebih
dari 2.000 (dua ribu meterper-segi); semua pemberianHak Pakai
atas tanah HakPengelola.
Sedangkan Pasal 6, KepalaKanwil Badan PertanahanNasional memberi
keputusanmengenai: pem-be-rian HakMilik untuk orang perseo-rangan
atas ta-nah pertanianyang luasnya lebih dari 20.000(dua pu-luh ribu
meter persegi);pemberian Hak Milik untukbadan hukum atas
tanahper-tanian yang luasnya lebihdari 20.000 (dua puluh ribumeter
persegi); pemberian HakMilik atas tanah non pertanianyang luasnya
lebih dari 2.000(dua ribu meter persegi) dantidak lebih dari 5.000
(lima ribumeter persegi);
Di dalam Pasal 7, Ke-palaKanwil Badan Perta-nahanNasional
memberi keputusanmengenai pemberian HakGuna Usaha atas tanah
yangluasnya t idak lebih dari1.000.000 (satu juta
meterpersegi).
Pasal 8 berbunyi, KepalaKanwil Badan PertanahanNasional memberi
keputusanmengenai: pemberian HakGuna Bangunan untuk
orangperseorangan atas tanah yangluasnya lebih dari 1.000(seribu
meter persegi) dantidak lebih dari 5.000 (limaribu meter persegi);
pemberianHak Guna Bangunan untukbadan hukum atas tanahyang luasnya
lebih dari 5.000(lima ribu meter persegi) dantidak lebih dari
75.000 (tujuhpuluh lima ribu meter persegi).
Pada Pasal 9, Kepala Kan-wil Badan Pertanahan Na-sional memberi
keputusanmengenai: pemberian HakPakai untuk orang perseora-ngan
atas tanah pertanianyang luasnya lebih dari20.000 (dua puluh ribu
meterpersegi) ; pemberian HakPakai untuk badan hukumatas tanah
pertanian yang lu-asnya dari 20.000 (dua puluhmeter persegi);
pemberianHak Pakai untuk orang per-seorangan atas tanah non
per-tanian yang luasnya lebih da-ri 2.000 (dua ribu meter per-segi)
dan t idak lebih dari5.000 (lima ribu meter perse-gi); pemberian
Hak Pakai un-tuk badan hukum atas tanahnon pertanian yang
luasnyalebih dari 2.000 (dua ribu me-ter persegi) dan tidak
lebihdari 25.000 (dua puluh limaribu meter persegi).
Di dalam Pasal 10, Kepala
Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia menetap-kan
pemberian Hak Atas Ta-nah yang diberikan secarahukum.
Dan Pasal 11, Kepala Ba-dan Pertanahan NasionalRepublik
Indonesia memberikeputusan mengenai pembe-rian Hak Atas Tanah yang
tidakdilimpahkan kewenangannyakepada Kanwil Badan Perta-nahan
Nasional atau KepalaKantor Pertanahan.
Dalam hal ini, HendarmanSupandji selaku Kepala BPNRI bersama
Sestama, InspekturUtama, Deputi I, Deputi II,Deputi III, Deputi IV,
Deputi V,dan tingkat Direktur di JajaranBPN RI maupun
jajarankakanwil dan kakantor agardapat bersatu dan bersinergisuntuk
lakukan pembenahansecara global, demi terciptanyapelayanan
pertanahan yangsemakin profesional terkaitlegalitas tanah di
Indonesia,imbuhnya.
Dengan keberadaan Pera-turan Kepala BPN RI Nomor1 Tahun 2011,
para insan persyang bertugas di wilayah kerjamasing masing juga
perlumemahami tugas pokok danfungsinya dari sisi pers, seca-ra
turut serta untuk melaku-kan pengawalan terhadapperaturan tersebut,
denganharapan agar para insan persdapat menuliskan pembe-ritaan
dengan baik dan pro-fesional, tandasnya.
Sudah merupakan tugasinsan pers selaku pilar keem-pat bangsa
dalam memantaukewenangan para pejabatpublik ataupun
kebijakannyasupaya sistim dapat berjalandengan baik
sebagaimanamestinya sesuai dengan ko-ridor dan peraturan yang
su-dah ditetapkan, khususnya dibidang pertanahan.
Dengan prinsip momentumpers selaku pengawal ke-benaran, insan
pers yang ber-tugas di wilayah hukum NKRIdiha-rap-kan dapat
mengawalPe-raturan Kepala BadanPer-tanahan Nasional Repu-blik
Indonesia dan UUPA agardapat berjalan sebagaimanamestinya dengan
harapan pe-layanan pertanahan di BumiPertiwi Indonesia
semakinprofesional dengan tetap me-nghormati keterbukaan infor-masi
publik, lirih sumber. (Pol-man/Minggus/Rodeo/WitmanHutagalung)
Sosok Hendarman Supandji
Cocok................................................................................................dari
Hal. 01
Segenap Jajaran Redaksi dan Perusahaan
RAKYAT BICARA NEWS
Mengucapkan:SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA
BAPAK HENDARMAN SUPANDJI SELAKUKEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
LASPEN SIANTURIPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA BAPAKHENDARMAN SUPANDJI SELAKU
KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LASPEN SIANTURIKoordinator Pokja
Keluarga BesarPOKJA WARTAWAN PERTANAHAN
Mengawal UUPA
Mengucapkan:
Bersambung ke hal 07
Surat Kabar-Tabloid-Media OnlineRedaksi/Tata Usaha: R 101 Gedung
Kuning Jl. Melawai III No. 28 Kawasan
Blok M Sguare Jakarta Selatan
Kantor Berita
Red