No. 14/ 20 /DPNP Jakarta, 27 Juni 2012 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA Perihal : Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan . . .
21
Embed
SURAT EDARAN Perihal : Prinsip Kehati-hatian bagi Bank ... · PDF filepemasaran (telemarketing, direct sales atau sales representative) dan penagihan kredit. b. ... Edaran Bank Indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No. 14/ 20 /DPNP Jakarta, 27 Juni 2012
SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang
Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan kepada Pihak Lain
Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank
Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
kepada Pihak Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5263) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5275), perlu untuk mengatur pelaksanaan
penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan
penyerahan . . .
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dalam
Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I. UMUM
A. Dengan semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha
Bank dan semakin tingginya tingkat persaingan di pasar
keuangan, Bank dituntut untuk berkonsentrasi pada kegiatan
dan pekerjaan-pekerjaan pokoknya. Untuk itu, apabila
diperlukan Bank dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan penunjangnya kepada pihak lain (Alih Daya).
B. Dalam melakukan Alih Daya, Bank perlu memperhatikan
risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan Alih Daya, antara
lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan
risiko reputasi. Oleh karena itu, Bank wajib menerapkan
prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai
atas pelaksanaan Alih Daya.
C. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas
pelaksanaan Alih Daya oleh Bank mencakup:
1. melakukan analisis dan penilaian Perusahaan Penyedia
Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ
yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi
yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana
serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang
dialihdayakan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai
dengan cakupan minimum perjanjian yang
dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia
mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang
melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada pihak lain;
3. menerapkan . . .
3. menerapkan manajemen risiko secara efektif atas
pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan
pengawasan berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh
PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan
efektif atas permasalahan yang timbul;
4. memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
5. melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan
perlindungan hak dan kepentingan nasabah.
D. Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab
Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan
kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang
dialihdayakan kepada PPJ. Oleh karena itu, Bank wajib
memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan
pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan
standar yang ditetapkan dalam perjanjian, antara lain
dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan oleh PPJ secara berkala dan melakukan langkah-
langkah perbaikan dengan segera dan efektif atas
permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan
pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan
nasabah terlindungi.
E. Selain memperhatikan ketentuan ini, pelaksanaan
penyerahan pekerjaan kepada pihak lain juga mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia lainnya yang mengatur
pelaksanaan Alih Daya pada pekerjaan tertentu secara lebih
spesifik, seperti ketentuan mengenai manajemen risiko dalam
penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan fungsi audit
intern . . .
intern Bank, Good Corporate Governance (GCG), dan
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu (APMK).
II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN ALIH DAYA
A. Pekerjaan yang dapat dilakukan Alih Daya adalah pekerjaan
yang bersifat penunjang, baik pada alur kegiatan usaha
maupun pada alur kegiatan pendukung usaha Bank, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Kegiatan usaha Bank adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha
Bank antara lain penghimpunan dana dari masyarakat
(funding), pemberian kredit/pembiayaan (lending/
financing), serta membeli, menjual, atau menjamin atas
risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
perintah nasabahnya.
2. Kegiatan pendukung usaha Bank adalah kegiatan lain
yang dilakukan Bank di luar kegiatan usaha Bank,
antara lain kegiatan yang terkait dengan sumber daya