2. Bank … No.13/ 9 /DPU Jakarta, 5 April 2011 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762) dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kas perbankan serta mengoptimalkan pengolahan uang oleh perbankan sehingga uang yang beredar di masyarakat meningkat kualitasnya, perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank Indonesia sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang adalah uang rupiah.
29
Embed
SURAT EDARAN Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang ... · PDF fileDalam Surat Edaran Bank ... adalah kegiatan antar Bank yang meliputi permintaan, penawaran ... disampaikan kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2. Bank …
No.13/ 9 /DPU Jakarta, 5 April 2011
SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum
di Bank Indonesia
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta
Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762) dan dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kas perbankan serta
mengoptimalkan pengolahan uang oleh perbankan sehingga uang yang beredar di
masyarakat meningkat kualitasnya, perlu untuk mengatur kembali ketentuan
mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank
Indonesia sebagai berikut:
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Uang adalah uang rupiah.
2
11. Uang …
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk
kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
3. Pihak Lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan
suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan
penyetoran dan/atau penarikan Uang di Bank Indonesia.
4. Penyetoran Uang adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang ke
Bank Indonesia.
5. Penarikan Uang adalah kegiatan Bank melakukan penarikan Uang yang
masih layak edar (ULE) dari Bank Indonesia.
6. Uang Kertas yang selanjutnya disingkat UK adalah Uang dalam bentuk
lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
7. Uang Logam yang selanjutnya disingkat UL adalah Uang dalam bentuk
koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau
bahan lainnya.
8. Uang Tidak Layak Edar yang selanjutnya disingkat UTLE adalah Uang
lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik
dari peredaran.
9. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari
ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan
antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
10. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3
19. Transaksi …
11. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari
ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang
sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran
aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.
12. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak
memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
13. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kelebihan
likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara
saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi)
tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
14. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan
likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara
saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi)
tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
15. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana Bank tidak mengalami
Posisi Long atau Posisi Short.
16. Posisi Net Long adalah suatu kondisi dimana Posisi Long seluruh Bank
lebih besar dibandingkan dengan Posisi Short seluruh Bank untuk
pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah
kerja kantor Bank Indonesia setempat.
17. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short seluruh Bank
lebih besar dibandingkan dengan Posisi Long seluruh Bank untuk
pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah
kerja kantor Bank Indonesia setempat.
18. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4
Contoh …
19. Transaksi Uang Kartal Antar Bank yang selanjutnya disingkat TUKAB
adalah kegiatan antar Bank yang meliputi permintaan, penawaran dan
penukaran ULE dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal
dan/atau jenis pecahan Uang.
II. PRINSIP UMUM
1. Pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang diatur sebagai
berikut:
a. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang dilakukan oleh Bank
yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia.
b. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran Uang
dan/atau 1 (satu) kali Penarikan Uang di Bank Indonesia dalam
1 (satu) Hari Kerja, dengan pengaturan sebagai berikut:
1) Penyetoran Uang yang masih layak edar dan Penarikan Uang
dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda.
Contoh: Bank A melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000
dalam kondisi layak edar dan melakukan Penarikan Uang
pecahan 20.000 dalam 1 (satu) Hari Kerja.
2) Penyetoran Uang dalam kondisi tidak layak edar dan Penarikan
Uang dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau
berbeda.
Contoh: Bank B melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000
dalam kondisi tidak layak edar dan melakukan Penarikan Uang
pecahan 10.000 dan/atau pecahan lainnya dalam 1 (satu) Hari
Kerja.
c. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
setempat.
5
i. Bank …
Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A di Bandung mewakili
seluruh kantor cabang Bank A di Bandung melakukan Penyetoran
Uang dan/atau Penarikan Uang di kantor Bank Indonesia Bandung.
d. Bank melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang
melalui kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank dalam
Bank yang sama.
Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A mewakili seluruh kantor
cabang Bank A di dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank
Indonesia setempat untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau
Penarikan Uang di Bank Indonesia.
e. Bank dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan Penyetoran
Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia, dengan
menyampaikan surat pemberitahuan berikut salinan perjanjian
kerjasama dengan Pihak Lain dan dokumen terkait lainnya kepada
kantor Bank Indonesia setempat.
f. Pihak Lain dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia
dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia untuk lebih dari
1 (satu) Bank dengan memperhatikan batas waktu layanan kas di
Bank Indonesia yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank
Indonesia.
g. Petugas Bank atau Pihak Lain dalam melakukan Penyetoran Uang
dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia harus memperlihatkan
tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan kepada
petugas Bank Indonesia.
h. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang
di Bank Indonesia menggunakan alat transportasi khusus dengan
memenuhi aspek keamanan dan menyediakan jumlah petugas yang
memadai.
6
e. Untuk …
i. Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran Uang dan/atau
Penarikan Uang, apabila Bank melakukan kegiatan tersebut
melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang
ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.
j. Bank selama berada di dalam lingkungan kantor Bank Indonesia
tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan Uang yang
akan disetorkan ke Bank Indonesia atau pembagian Uang yang
telah ditarik dari Bank Indonesia.
k. Bank Indonesia menetapkan standarisasi ULE dan UTLE yang
disampaikan kepada Bank sebagai pedoman untuk melakukan
penyortiran Uang antara lain untuk disetorkan kepada Bank
Indonesia atau untuk melaksanakan TUKAB.
2. Penyetoran Uang diatur sebagai berikut:
a. Bank yang memiliki Posisi Long hanya dapat melakukan
Penyetoran Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu
mengoptimalkan TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi
Short, dan kondisi seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank
Indonesia setempat mengalami Posisi Net Long.
b. Bank dapat melakukan penyetoran ULE dan/atau UTLE dalam
1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang.
c. Uang yang disetorkan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus
terlebih dahulu dilakukan pemilahan dan penyortiran, berdasarkan
standarisasi ULE dan UTLE yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh dan/atau
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank
Indonesia.
7
4) UL …
e. Untuk Uang Rusak dan/atau Uang Cacat dilakukan melalui proses
penukaran Uang kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada
ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku.
f. Untuk UTLE berupa Uang yang telah dicabut dan ditarik dari
peredaran dengan jumlah kurang dari 1 (satu) brood dilakukan
penukaran di loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan
mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penukaran Uang
rupiah yang berlaku.
g. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang di Bank Indonesia,
menyerahkan warkat Penyetoran Uang paling lambat 30 (tiga
puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas yang
ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.
h. Dalam hal Bank melakukan penyetoran ULE dan UTLE dalam
1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud
pada huruf b, maka Bank harus menyerahkan 2 (dua) warkat
Penyetoran Uang masing-masing untuk penyetoran ULE dan
UTLE.
i. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia harus
memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut:
1) UK dalam kondisi masih layak edar paling sedikit dalam
jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood untuk setiap jenis
pecahan;
2) UK dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah
kelipatan 1 (satu) brood untuk setiap jenis pecahan;
3) UL dalam kondisi masih layak edar dalam jumlah paling
sedikit 10 (sepuluh) kantong plastik transparan untuk setiap
jenis pecahan;
8
a) Pemilahan …
4) UL dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah
kelipatan 1 (satu) kantong plastik transparan untuk setiap jenis
pecahan.
j. Dalam hal Bank yang menyetorkan UTLE sebagaimana dimaksud
pada huruf i juga mengalami Posisi Short, maka Bank tersebut
dapat pula melakukan Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang
sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja.
3. Penarikan Uang diatur sebagai berikut:
a. Bank yang memiliki Posisi Short hanya dapat melakukan Penarikan
Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu mengoptimalkan
TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi Long dan kondisi
seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat
mengalami posisi Net Short.
b. Bank Indonesia dapat menetapkan jumlah nominal dari masing-
masing jenis pecahan Uang yang dapat ditarik oleh Bank, dengan
memperhatikan Posisi Long Bank di dalam wilayah kerja kantor
Bank Indonesia setempat dan persediaan jenis pecahan Uang yang
ada di Bank Indonesia.
c. Bank dalam melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia harus
memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut:
1) UK paling sedikit dalam jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood
untuk setiap jenis pecahan;
2) UL paling sedikit dalam jumlah 10 (sepuluh) kantong plastik
atau dos untuk setiap jenis pecahan.
4. Bank harus melakukan pemilahan, penyortiran dan pengemasan Uang
yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai
berikut:
9
3) Dalam …
a. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UK
1) UK dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi,
serta disusun searah;
2) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 100 (seratus)
lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat
menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban UK Bank yang
bersangkutan yang dibubuhi stempel nama Bank dan/atau
Pihak Lain, tanggal pengolahan UK dan paraf petugas Bank
dan/atau Pihak Lain;
3) UK yang telah diikat menjadi 1 (satu) pak, selanjutnya diikat
menjadi 1 (satu) brood yang terdiri dari 10 (sepuluh) pak
dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama;
4) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 10 (sepuluh)
brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama,
dikemas dalam kantong plastik transparan dan diberikan segel
serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau Pihak
Lain;
5) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal
penyetoran UK, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan,
tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank
dan/atau Pihak Lain.
b. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UL
1) UL dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi;
2) UL yang telah dipilah dan disortir, selanjutnya dikemas dalam
kantong plastik transparan yang berisi 500 (lima ratus) keping
dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dan diberikan
segel serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau
Pihak Lain;
10
c. Dalam …
3) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal
penyetoran UL, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan,
tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank
dan/atau Pihak Lain.
III. KEGIATAN PENYETORAN UANG
1. Rencana Penyetoran Uang
a. Penyampaian rencana Penyetoran Uang oleh Bank kepada Bank
Indonesia, diatur sebagai berikut:
1) wilayah Indonesia Bagian Barat
Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang
kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada
1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang.
2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang
kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau
WITA atau WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran
Uang.
Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia
ini.
b. Penyampaian rencana Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11
Bank …
c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan
maka rencana Penyetoran Uang dapat disampaikan melalui sarana
lain yang dapat digunakan.
d. Format rencana Penyetoran Uang adalah sebagaimana contoh
tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Kegiatan Penyetoran Uang
a. Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah
nominal tertentu ke Bank Indonesia, dengan pengaturan sebagai
berikut:
1) Bank yang telah menyetorkan ULE tidak dapat melakukan
penarikan ULE dalam jenis pecahan yang sama untuk 3 (tiga)
Hari Kerja setelah Bank tersebut melakukan penyetoran ULE.
Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000
pada tanggal 11 April 2011, maka Bank A tidak dapat
melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal 12
sampai dengan tanggal 14 April 2011.
2) Dalam hal terdapat Bank yang melakukan penyetoran ULE,
maka pada hari yang sama Bank lain yang tidak menyetorkan
ULE tidak dapat melakukan Penarikan Uang untuk jenis
pecahan yang sama.
Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000
pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya tidak dapat
melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal
11 April 2011.
3) Pembatasan Penarikan Uang selama 3 (tiga) Hari Kerja
sebagaimana dimaksud pada angka 1), hanya berlaku bagi
12
Contoh …
Bank yang menyetorkan ULE, sehingga bagi Bank yang tidak
menyetorkan ULE dapat melakukan Penarikan Uang untuk
setiap jenis pecahan.
Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000
pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya dapat
melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 dan/atau pecahan
lain pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 2011.
3. Bank Indonesia menghitung Uang yang disetorkan oleh Bank secara
garis besar (per pak dan/atau per brood) untuk UK dan (per kantong
plastik) untuk UL di loket setoran Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan Uang terhadap Uang
yang disetorkan oleh Bank antara lain dengan melakukan penghitungan
secara rinci dan mendeteksi keaslian Uang.
5. Dalam hal berdasarkan kegiatan penghitungan rinci terhadap Uang
setoran Bank ditemukan adanya campuran antara ULE dan UTLE lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Uang yang disetorkan oleh
Bank, maka:
a. Bank Indonesia akan memberikan pembinaan berupa surat
pembinaan tertulis dan dicatat dalam buku administrasi pembinaan
(log book).
b. Untuk Bank yang telah menerima surat pembinaan tertulis
sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 3 (tiga) kali pada
jenis pecahan Uang tertentu yang disetorkan, setelah diterbitkannya
surat pembinaan tertulis yang ketiga Bank Indonesia melakukan uji
petik dengan persentase tertentu terhadap jenis pecahan Uang
tertentu yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia.
13
7. Petugas …
Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat
pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan
100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 Bank Indonesia
melakukan uji petik dengan persentase tertentu terhadap setoran
Uang pecahan 100.000 yang disetorkan oleh Bank A di loket
setoran Bank Indonesia.
c. Dalam hal berdasarkan uji petik di loket setoran Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditemukan adanya campuran
antara ULE dan UTLE lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
jumlah Uang pecahan tertentu yang disetorkan oleh Bank, maka
Bank Indonesia melakukan penolakan setoran Uang pecahan
tertentu yang disetorkan oleh Bank tersebut.
d. Pelaksanaan uji petik terhadap setoran Uang pecahan tertentu
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan penolakan terhadap
setoran Uang Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku
untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Bank Indonesia
memberikan surat pembinaan tertulis ketiga kepada Bank.
Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat
pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan
100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal
11 Oktober 2011, terhadap Uang pecahan 100.000 yang disetorkan
oleh Bank A dilakukan uji petik di loket setoran Bank Indonesia.
6. Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci atas Uang
yang disetorkan oleh Bank, yang dapat disaksikan oleh petugas Bank
dan/atau Pihak Lain atas permintaan Bank Indonesia atau atas
permintaan petugas Bank dan/atau Pihak Lain dengan mengajukan surat
permintaan terlebih dahulu dan disetujui oleh Bank Indonesia.
14
2) sebagian …
7. Petugas Bank dan/atau Pihak Lain yang akan menyaksikan
penghitungan ulang secara rinci atas Uang setoran sebagaimana
dimaksud pada angka 6, harus memenuhi ketentuan tata tertib di area
kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan apabila petugas Bank
dan/atau Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan tata tertib di area kas,
maka Bank Indonesia dapat menolak Petugas Bank dan/atau Pihak Lain
untuk menyaksikan penghitungan secara rinci atas Uang setoran
dimaksud.
8. Bank Indonesia akan memperhitungkan pada rekening giro Bank,
apabila dalam penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang
disetorkan oleh Bank ditemukan adanya selisih, yang antara lain
disebabkan karena:
a. jumlah lembar atau keping suatu pecahan kurang atau lebih;
b. terdapat pecahan (denominasi) lain;
c. terdapat uang dicabut dan ditarik dari peredaran yang telah
melampaui jangka waktu penggantian;
d. terdapat uang rusak yang tidak mendapatkan penggantian; dan/atau
e. ditemukan Uang Palsu.
IV. KEGIATAN PENARIKAN UANG
1. Rencana Penarikan Uang
a. Penyampaian rencana Penarikan Uang oleh Bank kepada Bank
Indonesia, diatur sebagai berikut:
1) wilayah Indonesia Bagian Barat
Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada
Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada 1 (satu)
Hari Kerja sebelum Penarikan Uang.
15
Contoh …
2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada
Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau WITA atau
WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang.
Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
b. Penyampaian rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan
maka rencana Penarikan Uang dapat disampaikan melalui sarana
lain yang dapat digunakan.
d. Format rencana Penarikan Uang adalah sebagaimana contoh yang
tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Kegiatan Penarikan Uang
Jenis pecahan dan jumlah nominal Uang yang akan ditarik dituangkan
oleh Bank dalam rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
angka 1.
3. Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran ULE yang diperoleh dari
setoran Bank, tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci oleh Bank
Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda dengan
kemasan Uang yang masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label
Bank penyetor.
16
3. Dalam …
Contoh: setoran ULE Bank A di kantor Bank Indonesia Surabaya yang
belum dilakukan penghitungan ulang secara rinci, dapat dibayarkan
kepada Bank A atau Bank B yang berada di wilayah kerja kantor Bank
Indonesia Surabaya atau kantor Bank Indonesia lainnya.
4. Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat, faksimili, atau
surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE bahwa
setorannya tersebut telah dibayarkan kepada Bank yang berbeda.
Contoh: setoran ULE dari Bank A di kantor Bank Indonesia Semarang
dibayarkan kepada Bank B, maka kantor Bank Indonesia Semarang
menginformasikan kepada Bank A mengenai pembayaran ULE hasil
setorannya dimaksud.
5. Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang yang
ditarik dari Bank Indonesia sebelum Uang tersebut dibawa keluar dari
loket bayaran Bank Indonesia.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan untuk
ULE hasil setoran dari Bank yang dibayarkan oleh Bank Indonesia
kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda tanpa melalui proses
hitung ulang secara rinci sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah Uang yang
diterima dari Bank Indonesia, setelah Uang tersebut dibawa keluar dari
loket bayaran Bank Indonesia.
V. TRANSAKSI UANG KARTAL ANTAR BANK (TUKAB)
1. Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE
di Bank lain dengan jenis pecahan yang sama di wilayah kerja kantor
Bank Indonesia.
2. Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis
antar Bank (By Laws) TUKAB yang berlaku.
17
4) Format …
3. Dalam hal Bank yang menerima pembayaran ULE hasil setoran dari
Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada butir IV.3 menemukan
adanya selisih pada waktu dilakukan penghitungan secara rinci, maka
penyelesaian adanya selisih tersebut berpedoman pada By Laws
TUKAB yang berlaku.
VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT KEGIATAN
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG
1. Laporan
a. Laporan Proyeksi Cashflow secara bulanan
1) Bank menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow setiap bulan
kepada Bank Indonesia mengenai:
a) perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank
terhadap ULE; dan
b) perkiraan jumlah UTLE yang masuk dan rencana
penyetoran UTLE ke Bank Indonesia,
yang dirinci dalam periode mingguan, melalui faksimili
dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2) Perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank
terhadap ULE sebagaimana dimaksud pada butir 1).a), tidak
termasuk rencana Bank untuk melakukan Penyetoran Uang
dan/atau Penarikan Uang ke Bank Indonesia serta rencana Bank
untuk melakukan TUKAB.
3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan
kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 25 setiap
bulannya untuk Laporan Proyeksi Cashflow bulan berikutnya.
18
c. Dalam …
4) Format Laporan Proyeksi Cashflow dan tata cara pengisian
laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah
sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 4 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Bank Indonesia ini.
5) Dalam hal tanggal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 3)
jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari
libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka
batas waktu penyampaian laporan dimajukan pada Hari Kerja
sebelumnya.
b. Laporan Realisasi TUKAB secara mingguan
1) Bank menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB setiap
minggunya melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan
kepada Bank Indonesia paling lama hari Selasa pada minggu
berikutnya.
3) Dalam hal hari Selasa minggu berikutnya sebagaimana
dimaksud pada angka 2) merupakan hari libur nasional atau
hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
maka batas waktu penyampaian laporan menjadi Hari Kerja
berikutnya.
4) Format Laporan Realisasi TUKAB dan tata cara pengisian
laporan adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada
Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Bank Indonesia ini.
19
Mulai …
c. Dalam hal sarana faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia dalam penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b mengalami kerusakan, maka
penyampaian laporan dimaksud dapat disampaikan melalui sarana
tertulis lain.
2. Informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
a. Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia dalam jumlah
nominal untuk masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja
secara benar, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
b. Dalam hal sistem informasi dalam penyampaian informasi Posisi
Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud
pada huruf a mengalami kerusakan maka penyampaian informasi
dapat disampaikan melalui faksimili atau sarana tertulis lain.
c. Waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau
Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sebagai
berikut:
1) Tahap I
a) wilayah Indonesia Bagian Barat
Mulai pukul 07.10 WIB sampai dengan paling lama pukul
09.00 WIB.
b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
Timur
20
1) Tahap …
Mulai pukul 07.40 WIB atau WITA atau WIT sampai
dengan paling lama pukul 09.30 WIB atau WITA atau
WIT.
2) Tahap II
a) wilayah Indonesia Bagian Barat
Mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul
16.00 WIB, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi
Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I.
b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
Timur
Mulai pukul 09.30 WIB atau WITA atau WIT sampai
dengan paling lama pukul 16.15 WIB atau WITA atau
WIT, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I.
Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank
Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
d. Bank yang tidak menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square pada tahap I sebagaimana dimaksud pada
butir c.1) tidak dapat melakukan Penyetoran Uang dan/atau
Penarikan Uang di Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya.
e. Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan
dan melakukan rekapitulasi atas Posisi Long, Posisi Short dan/atau
Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masing-masing pecahan
yang diterima dari Bank dan menyampaikan hasil rekapitulasinya
kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia pada:
21
Tabel …
1) Tahap I
a) wilayah Indonesia Bagian Barat
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada
pukul 09.30 WIB.
b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
Timur
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada
pukul 10.00 WIB atau WITA atau WIT.
2) Tahap II
a) wilayah Indonesia Bagian Barat
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan
informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi
pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.15
WIB.
b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
Timur
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan
informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi
pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.30
WIB atau WITA atau WIT.
22
Tabel …
Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank
Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
f. Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short pada
tahap I sebagaimana dimaksud pada butir e.1), menunjukkan
kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja kantor Bank
Indonesia, baik itu Posisi Net Long atau Posisi Net Short.
g. Berdasarkan hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi
Short pada tahap II sebagaimana dimaksud pada butir e.2), Bank
menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
Penarikan Uang melalui faksimili atau sistem informasi yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan pengaturan waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.a dan butir IV.1.a.
h. Berdasarkan faksimili yang disampaikan oleh Bank sebagaimana
dimaksud pada huruf g, Bank Indonesia menyampaikan hasil
rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan
Uang, dengan pengaturan sebagai berikut:
1) wilayah Indonesia Bagian Barat
Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau
rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 16.45 WIB.
2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau
rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 17.00 WIB atau
WITA atau WIT.
23
pada …
Tabel waktu penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang
dan/atau rencana Penarikan Uang, dan pembagian wilayah kerja
kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran 1.
i. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h
menunjukkan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja
kantor Bank Indonesia setempat, baik itu Posisi Net Long maupun
Posisi Net Short yang menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan
Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang.
3. Dalam hal Bank melakukan perubahan rencana Penyetoran Uang
dan/atau Penarikan Uang, diatur sebagai berikut:
a. Bank yang telah menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau
rencana Penarikan Uang dapat menyampaikan perubahan rencana
Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang melalui
faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
b. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran UTLE
paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal
rencana penyetoran UTLE untuk masing-masing jenis pecahan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g.
c. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran ULE
paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal
rencana penyetoran ULE untuk masing-masing jenis pecahan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g, setelah terlebih
dahulu mengoptimalkan TUKAB.
d. Dalam hal perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdampak
24
g. Ketentuan …
pada terjadinya Penarikan Uang ke Bank Indonesia maupun
terdapat perubahan jumlah Penarikan Uang ke Bank Indonesia,
maka Bank harus menyampaikan permohonan melalui faksimili
dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada Bank Indonesia.
e. Perubahan rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
huruf d ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen)
dari jumlah nominal rencana Penarikan Uang untuk masing-masing
jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g,
dan dilakukan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan
TUKAB.
f. Penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau
Penarikan Uang kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut:
1) wilayah Indonesia Bagian Barat
Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.00 WIB
pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau
Penarikan Uang.
2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.30 WIB
atau WITA atau WIT pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran
Uang dan/atau Penarikan Uang.
Tabel waktu penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang
dan/atau rencana Penarikan Uang, dan pembagian wilayah kerja
kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran 1.
25
1) Petugas …
g. Ketentuan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf f tidak berlaku untuk Bank yang mengalami kondisi
tertentu dan/atau keadaan memaksa.
VII. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN ATAS KEGIATAN OPERASIONAL
KAS BANK
1. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Bank
yang melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada
Bank Indonesia.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan atas
kegiatan operasional kas Bank dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh
Bank meliputi antara lain kegiatan pengolahan Uang dan sarana
operasional kas yang digunakan oleh Bank dan/atau Pihak Lain.
3. Bank Indonesia melakukan pembinaan dengan pengaturan sebagai
berikut:
a. Bank Indonesia memberikan pembinaan tertulis antara lain apabila:
1) Bank menyampaikan informasi tertulis secara tidak benar
mengenai terjadinya kondisi tertentu atau keadaan memaksa;
2) Bank melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan
kepada Bank Indonesia atau pembagian Uang yang telah ditarik
dari Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank
Indonesia;
3) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan