(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015) (Surat ...berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Knowledge-Sharing-Sosialisasi-LHKASN-Jumat-19...dalam aturan perilaku dalam organisasi

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)

(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2019)

Salah satu variabelyang berhubungandengan penentuanpeningkatan kinerjaorganisasi adalah“budaya organisasi”.

Budaya organisasi adalahnorma perilaku dan nilai-nilaiyang dipahami dan diterimaoleh semua anggota organisasidan digunakan sebagai dasardalam aturan perilaku dalamorganisasi tersebut.

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup

rukun dengan pemeluk agama lain (Suparlan, 2010).

Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

baik sumber inputnya, prosesnya, maupun

peruntukan/pemanfaatan outputnya.

Menjalankan profesi sesuai dengan keahliannyadan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya..

Memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat, Sikap yang teguh mempertahankan prinsip , tidak mau korupsi, dan menjadidasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

3 4 9 1

6

LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

LHKASNTUGAS

INSPEKTORAT

1

6

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

01

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

02

Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara

03

Penguatan Integritas Aparatur

04

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

NO. DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK)

3 Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

4 Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN

5 Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN

6 Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN

7 Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN UntukPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

8 Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

9 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN

Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN

Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini

Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN

Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan

Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

PENGELOLAAN

KPK

.

LAMPIRAN BUKTI

Wajib melampirkan bukti

01

02

03

04

WAKTU PENYAMPAIAN2 (dua) bulan setelah menjabat

atau berhenti dari jabatan

05

LHKPN

SUBJEKPejabat Negara dan pejabat

strategis serta potenisal/rawan KKN

TUJUAN PENYAMPAIAN.

KPK

LAMPIRAN BUKTI

Tidak wajib melampirkan bukti

01

02

03

04

WAKTU PENYAMPAIAN

1 (satu) bulan setelah menjabat

atau berhenti dari jabatan

05

LHKASN

SUBJEKseluruh ASN selain yang

berkewajiban LHKPN

TUJUAN PENYAMPAIAN

Pimpinan Organisasi Melalui

APIP

PENGELOLAAN

APIP

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

Dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara

Daftar Seluruh Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan

Yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Men.PANRB

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

MUTASI

3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan

1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan

1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan

PROMOSIPENSIUNMUTASI

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

II

IIIIV

V KOORDINASI

PEMERIKSAAN KHUSUS

INDIKASI KETIDAK WAJARAN

KLARIFIKASI LAPORAN

TIDAK WAJAR

VERIFIKASI KEWAJARAN

IVI

MEMONITOR KEPATUHAN

MEMBUAT LAPORAN

TEMBUSAN MENPAN RB

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR-RI

Ittama.dpr.go.id