BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Tanggal 31 Desember 1981 telah di Undang-undangkan ketentuan Undang- Undang No.08 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang sifatnya sudah dilakukan suatu unifikasi, maka secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya telah dicabut, yaitu misalnya HIR(Het Herzeine Inlandsch Reglement) tidak berlaku lagi sebab tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Hukum Acara Pidana yang baru ini telah ada, akan tetapi dalam beberapa pasal materinya tidak jauh atau tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan hukum acara pidana yang lama. Meskipun demikian, perubahan tersebut menjadi kebanggaan kita semua bahwa pemerintah kita telah berhasil membuat suatu karya besar dalam bidang hukum yang isinya telah disesuaikan dengan alam Negara Indonesia merdeka yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. 1 Universitas Sumatera Utara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana
dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan
mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut
mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang
didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.
Tanggal 31 Desember 1981 telah di Undang-undangkan ketentuan Undang-
Undang No.08 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang sifatnya sudah
dilakukan suatu unifikasi, maka secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku sebelumnya telah dicabut, yaitu misalnya HIR(Het Herzeine
Inlandsch Reglement) tidak berlaku lagi sebab tidak sesuai lagi dengan cita-cita
hukum nasional.
Hukum Acara Pidana yang baru ini telah ada, akan tetapi dalam beberapa pasal
materinya tidak jauh atau tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan
hukum acara pidana yang lama. Meskipun demikian, perubahan tersebut menjadi
kebanggaan kita semua bahwa pemerintah kita telah berhasil membuat suatu karya
besar dalam bidang hukum yang isinya telah disesuaikan dengan alam Negara
Indonesia merdeka yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala
bidang.
1
Universitas Sumatera Utara
Hukum Acara Pidana yang baru ini mengandung beberapa asas penting, yang
memahami hak asas manusia, diantaranya adalah:1
1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
5. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
6. Pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa.
Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau
yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu
kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.
Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah
dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si
terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu
sendiri.
1Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Penerbit Karya Anda, 2003)_
Universitas Sumatera Utara
Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, ia dapat mengambil beberapa
sikap, Misalnya: dalam hal tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah
perkara tersebut dapat diajukan dalam 1(satu) berkas perkara atau dipecah menjadi
beberapa berkas perkara(Splitsing)2. Pemecahan perkara ini biasanya dilakukan
apabila terdapat kekurangan-kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan saksi
mahkota.
Ketentuan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP hanya disebutkan hal yang harus
dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap
mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu
dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak
ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan
yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.
Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana
dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan
alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya Visum Et Repertum,
disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (Perbuatan
Fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara:14 a. Bagi Hakim
1. Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan siding.
2. Merupakan dasar penilaian/ pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.
b. Bagi Penuntut Umum 1. Merupakan dasar pelimpahan perkara 2. Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis 3. Merupakan dasar tuntutan pidana 4. Merupakan dasar pengajuan upaya hukum
c. Bagi terdakwa/penasehat hukumnya 1. Merupakan dasar pengajuan eksepsi 2. Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas, dan
lengkap agar dapat di mengerti oleh terdakwa.
Dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan
perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan, dasar ni adalah mengenai di pertanggung jawaban seseorang atas
perbuatan yang dilakukannya.
Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabakannya seseorang atas
perbuatan yang dilakukannya, jadi, mengenai Criminal Responsiblitiy atau Criminal
Liability, akan tetapi, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu
mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai Criminal Act, juga ada dasar yang
pokok, yaitu asas Legalitas, asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam
perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai Nullum
Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege( Tiada delik, tidak ada pidana tanpa
d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang
pengadilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:47 K/Kr/1956
tanggal 23 Maret 1957, yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar
pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan( dakwaan), bukan tuduhan
yang dibuat oleh polisi.
Azas Oportunitas
Hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk
melakukan penuntutan pidana kepengadilan yang disebut penuntut umum.
Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya
tiada badan lain yang boleh melakukan itu, ini disebut Dominus Litis ditangan
penuntut umum atau Jaksa.
Hubungan dengan hak penuntutan dikenal 2(dua) asas yaitu disebut dengan asas
Legalitas dan asas oportunitasa, menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak
wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya
akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum, seseorang yang
melakukan delik tidak dituntut16
Menurut A.Z.Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai
berikut:17
“Asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untut menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”
16 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit CV.Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 15
17 A.Z.Abidin Farid, dalam bukunya Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit CV.Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 15
Universitas Sumatera Utara
Perumusan surat dakwaan telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebagaiman diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu:
a. Syarat Formil, adalah surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh
penuntut umum. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan agama.
Akan tetapi, berdasarkan kelaziman dalam praktek sesuai dengan Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 01 November
2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana di samping identitas terdakwa
tersebut juga dilengkapi dengan pendidikan, yaitu untuk acara biasa dengan bentuk P-
29 dan acara singkat dengan P-30.
Konkretnya, dicantumkannya tanggal dan tanda tangan diperlukan untuk
memenuhi syarat sebagai suatu akta untuk menghindari Error In Persona. Tidak
dipenuhinya syarat formal tidaklah menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum,
tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal sebagaimana
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/Kr/1973 tanggal 25
Januari 1975
b. Syarat Materil, adalah surat dakwaan yang memuat uraian secara cermat, jelas
dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan
Pengertian cermat, jelas dan lengkap maksudnya ketelitian Jaksa Penuntut
Umum untuk mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang
berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan
yang dapat dibuktikan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.
Universitas Sumatera Utara
Pengertian jelas adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu
merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan uraian
dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa.
Pengertian lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur
yang ditentukan undang-undang jangan sampai terjadi adanya unsur yang tidak
dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas
dalam dakwaan, yang dapat berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak
pidana.Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dirumuskan secara
tegas dan dijelaskan unsur-unsur yang subjektif dan objektif.
Perumusan unsur objektif adalah mengenai bentuk atau macam tindakan dan
acara-acara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Perumusan unsur subjektif
adalah mengenai masalah pertanggung jawaban seseorang menurut hukum,
misalnya adanya unsur kesengajaan, kekeliruan dan sebagainya.
Pada hakikatnya, dakwaan subsidaritas hampir sama dengan jenis dakwaan
alternatif, akan tetapi, perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim
langsung dapat memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian
dipersidangan, sedangkan pada dakwaan subsidaritas hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan terberat(misalnya Primer), apabila dakwaan primer
tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan yang berikutnya atau
subsider dan seterusnya. Sebaliknya apabila dakwaan telah terbukti, dakwaan
selebihnya(subsider dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.18
18 Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, (Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 102-103.
Universitas Sumatera Utara
Ad.4. Surat Dakwaan Kumulatif
Apabila surat dakwaan disusun secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu
harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan
peraturan tentang delik gabungan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP
2. Kerangka Konsepsi
a. Analisis hukum adalah: kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta
hukum yang telah dikemukakan19
b. Surat dakwaan adalah surat tuntutan20
c. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.21
d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.22
e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang ini.23
19 Syamsudin, M, Mahir Menulis Legal Memorandum, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, 2007), hal. 45
20 Andi Hamzah, Jur, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hal. 167
21 Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP 22 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 23 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP
Universitas Sumatera Utara
f. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-
undang untuk mengadili.24
g. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.25
24 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP 25 Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Universitas Sumatera Utara
G. Metode Penelitian.
1. Spesifikasi Penelitian.
Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris: Research yang berarti usaha
atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu
dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan,
sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.26
Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali
pemecahan terhadap segala permasalahan. Didalam penelitian dikenal adanya
beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap
permasalahan tertentu.
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang di hadapi.27
Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran
dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian
sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam peneltian.
26 Subagyo, P.Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan ke-5, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006), hal. 2
27 Sahrin, Alvi, Bahan Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Pasca Sarjana Hukum USU
Universitas Sumatera Utara
Dilihat dari sifatnya, didalam uraian mengenai besar ilmu hukum, titik-tolak
yang dipergunakan adalah disiplin hukum. Disiplin merupakan suatu sistem ajaran
tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin
preskriptif. Disiplin hukum lazimnya digolongkan kedalam disiplin preskriptif.
Hal itu disebabkan, oleh karena dalam pandangan tersebut titik-tolak diambil
dari pendapat bahwa hukum hanya mencakup segi normatif belaka.28
Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan
kasus(Case Approach), yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam
menggunakan pendekatan kasus(Case Approach), yang perlu dipahami adalah Ratio
Decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai
pada putusannya.29
28 Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 2