Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatanweb90.opencloud.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/644/2018/... · Rincian Sumber Pendanaan Kesehatan •Dana Pemerintah Pusat •Dana Kementerian

Sumber-SumberPendanaan Kesehatan

Department of Health Policy and Management

2018

Outline

Bagian 1: Dasar hukum

Bagian 2: Sumber – sumber dana kesehatan

a. Sumber dana Internasional

b. Sumber dana Nasional

c. Sumber dana Daerah

Bagian 1: Dasar Hukum

Perundangan dan Regulasi• UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

• UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Th 2014 ttg Pemerintah Daerah

• UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

• PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

• PP No 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

• UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN

• UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

• Peraturan dan regulasi lainnya…

www.manajemen-pembiayaankesehatan.net

Bagian 2: Sumber Dana Kesehatan

Sumber: Kemenkeu RI, 2017

Postur APBN 2018

Sumber: Kemenkeu RI, 2017

Penerimaan Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Infrastruktur

Anggaran Pendidikan

Anggaran Kesehatan

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Dana Perimbangan 2012 -2016

Dana Alokasi Khusus Fisik 2012 - 2016

Dana Alokasi Khusus Non Fisik2012 - 2016

Dana Bagi Hasil SDA 2012 - 2016

Dana Bagi Hasil Pajak 2012 2016

Sumber: Trisnantoro, 2014

Sumebr: Kemenkeu, 2016

Sumber: Kemenkeu, 2017

(dalam Triliun)

18.8 19.7 20.224.9

27.731.2

38.6

47.551.3

63,5

20.6 20.123.2

28.2

40.145.2 45.2

70.574.8

104,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANGGARAN KEMENKES

ANGGARAN KESEHATAN

NO YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 ANGGARAN KEMENKES 18.8 19.7 20.2 24.9 27.7 31.2 38.6 47.5 51.3 63.5

2 ANGGARAN KESEHATAN 20.6 20.1 23.2 28.2 40.1 45.5 45.2 70.5 74.8 104.8

3 TOTAL APBN 752.4 989.5 937.4 1,056.5 1,229.6 1,418.5 1,418.5 1,876.9 1,984.1 2,095.7

4 % ANGGARAN KESEHATAN TERHDP

TOTAL APBN

2.7% 2.0% 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 3.2% 3.8% 3.8% 5.0%

Kemenkes, 2015

Kenaikan PembiayaanBersumber dari APBN

Dana Kesehatan - APBD

Pelayanan Rujukan

22

Pelayanan Primer

Pajak dan

Bukan Pajak

Dana dari Masyarakat langsung

DONOR

AGENCYAPBN

R

p

Pemda

R

p

DINKES

Pendapatan

Asli Daerah

DAU

DAK

DBHR

p

BPJS-K

Kapitasi

Non

Kapitasi

Klaim

INA-CBGsDAU

DAK

PAD < Dana Transfer

(DAU, DAK, DBH)

- 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

Mily

ar R

up

iah

APBD Kota T

2014Series22015Series42016

- 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00

Mili

ar R

up

iah

APBD Kota L

2014

2015

2016

Sumber: Trisnantoro, 2014

PAD Kecil

Trisnantoro, 2014)

23

Anggaran Program Kesehatan Dinkes

PAD19%

DAU37%

DAK26%

DBH18%

Dinas Kesehatan Belanja Alokasi(Rp.juta) %

TotalBelanjaGaji 17,631 38%

TotalBelanjaAdministrasi 4,624 10%

TotalBelanjaPeningkatanSDMKesehatan

780 2%

TotalBelanjaModal/Investasi 7,011 15%

TotalBelanjaUKP 9,477 21%

TotalBelanjaUKM 6,700 14%

TotalAnggaranDinasKesehatan 46,226 100%

• Prosentase belanja gaji 38% dari total

anggaran dinas kesehatan, meskipun belum ada aturan standar besaran tersebut sudah di bawah 50% belanja program dan kegiatan

• Besaran belanja UKM 14% di bawah belanja UKP 21%

• Belanja UKP termasuk belanja Jamkesda

Sumber Dana Luar Negeri

Rincian Sumber Pendanaan Kesehatan

• Dana Pemerintah Pusat• Dana Kementerian (Dana Program Kemenkes)• Dana Dekonsentrasi (Ke Propinsi) dan Tugas Pembantuan (Ke

Kab/Kota)• Bantuan Operasional Kesehatan• JAMKESMAS dan JAMPERSAL

• Dana Pemerintah Propinsi• Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) • Bantuan Gubernur

• Dana Pemerintah Kabupaten Kota• Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)• Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil)

Fungsi Alokasi Kesehatan dari Pemerintah

• Dana Pemerintah Pusat• Dana Kementrian(Dana Pembiayaan Program

Nasional Kemenkes)• Dana Dekonsentrasi (Pelimpahan Kewenangan

Pemerintah Pusat ke Propinsi) • Tugas Pembantuan(Pelimpahan Kewenangan

Pemerintah Pusat ke Kab/Kota)• Bantuan Operasional Kesehatan(Bantuan biaya

operasional PUSKESMAS)• JAMPERSAL (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di

Faskes)• JKN (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)

• Dana Pemerintah Propinsi• Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) Pendanaan Kegiatan

Rutin dan Operasional

• Bantuan Gubernur dan JAMKESDA Prop Pelayanan Kesehatan Masyarakat diluar Jamkesmas dan Jampersal

• Dana Pemerintah Kabupaten Kota• Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD) Pendanaan Kegiatan

Rutin dan Operasional

• Dana Perimbangan • DAU Operasional Kesehatan

• DAK Fisik dan Infrastruktur

• DAK Non Fisik BOK, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi RSUD, Jampersal

• Dana Bagi Hasil Operasional Khusus dan Bencana

Analisis Anggaran sektor Kesehatan Pemerintah Pusat

• Fungsi Kesehatan APBN 2015: 74,4 Triliun

• Penyerapan?

• Fungsi Kesehatan 5 % • 2016: 104,8 Triliun

• Anggaran Kesehatan APBN 2016: 62,7 Triliun

• Anggaran Kesehatan APBN 2017: 58,3

• Penyerapan?

Kenaikan di tahun 2016 dan sedikit penurunan di 2017...?

Tantangan:

• Sumber Pendanaan sudah ada, bahkan berlebih

• Apakah program Preventif dan Promosi Kesehatan dapat menyerap anggaran?

• Apakah sebagian besar anggaran akan terdorong untuk Kuratif (Medis klinis, obat, dan pengobatan) JKN

• Bagaimana pelaksanaan programnya?

• Bagaimana sumber daya manusianya?

• Monitoring dan Evaluasi?siapa yang melakukan?

Gambaran Serapan Dana Pemerintah untuk Sektor KesehatanSumber Data: Indonesia Revised Budget Note, MoF, 2011

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Dana KementrianKesehatan

Dana DAK Kesehatan Dana DekonsentrasiKesehatan

alokasi

realisasi

Grafik Serapan Anggaran Kementrian Kesehatan 2004-2010Sumber Data: Profil Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan 2004-2010

0

5

10

15

20

25

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010*

Alokasi

Realisasi

Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2012-2014 Isu penyerapan anggaran.Sumber; Kementerian Kesehatan RI, 2015

Sisa Anggaran Kementerian Kesehatan 2012-2014

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Contoh Implementasi di daerah

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Sumber: Presentasi Review Kebijakan Anggaran Nasional

Pembiayaan Kesehatan di Prov Papua

BLN / NGO

AsuransiSwasta

/Masyarakat

Tantangan ke depan

• Anggaran kesehatan akan selalu naik, tapi apakah sudah merata distribusinya?

• Dana JKN besar- untuk pelayanan kesehatan (UKP)Dana UKM apakah mengalami kenaikan...

• Dana dekonsentrasi terlambat diturunkan, sulit dilaksanakan, dan mempunyai risiko tidak terserap

• Dana Alokasi Khusus meningkatkan proyek-proyek fisik dan obat

• Dana Alokasi Khusus Non Fisik-mekanisme baru ?siapa yang mau melakukan monitoring dan Evaluasi

• Penyerapan anggaran yang masih terkesan berakselerasi di akhir tahun.

• Pertanggungjawaban pada besarnya serapan dana, bagaimana dengan hasil dampak.

• Indikator kinerja untuk remunerasi.

Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan

JUMLAH Harus memadai untuk

menyelenggarakan

yankes dan tidak

menyulitkan masyarakat

yang memanfaatkannya

PENYEBARANHarus sesuai dengan

Kebutuhan untuk

Penyelenggaraan yankes

Dan masyarakat

PEMANFAATAN

Harus diatur setepat

mungkin agar tercapai

Efektifitas dan efisiensi

pembiayaan kesehatan

Masalah-Masalah Pembiayaan Kesehatan

1. Kurangnya dana yang tersedia

2. Penyebaran dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan (equity - fairness)

3. Pemanfaatan yang tidak tepat

4. Pengelolaan dana yang belum sempurna

5. Biaya kesehatan yang makin meningkat

- Inflasi

- Demand yang meningkat

Masalah dalam pembiayaan kesehatan di negara berkembang (World Bank, 1987)

1. Misallocation

2. Internal inefficiency of public programs

3. Inequity in the distribution of benefit from health services

Terimakasih