SUMBER-SUMBER HUKUM SUMBER-SUMBER HUKUM (FORMAL) DI INDONESIA (FORMAL) DI INDONESIA Undang-Undang (dalam arti Undang-Undang (dalam arti luas) luas) Yurisprudensi Yurisprudensi Kebiasaan Kebiasaan Perjanjian Perjanjian Doktrin Doktrin
SUMBER-SUMBER HUKUM SUMBER-SUMBER HUKUM (FORMAL) DI INDONESIA(FORMAL) DI INDONESIA
Undang-Undang (dalam arti luas)Undang-Undang (dalam arti luas) YurisprudensiYurisprudensi KebiasaanKebiasaan PerjanjianPerjanjian DoktrinDoktrin
Undang-undangUndang-undang
Menurut Buys, Undang-Undang mengandung 2 Menurut Buys, Undang-Undang mengandung 2 (dua) macam pengertian:(dua) macam pengertian:
Dalam arti materiil --- segala Dalam arti materiil --- segala peraturan/keputusan yang mengikat semua peraturan/keputusan yang mengikat semua orang secara umumorang secara umum
--- undang-undang dalam arti luas--- undang-undang dalam arti luas Dalam arti formal --- semua peraturan yang Dalam arti formal --- semua peraturan yang
karena cara terbentuknya disebut sebagai karena cara terbentuknya disebut sebagai undang-undangundang-undang
--- undang-undang dalam arti sempit--- undang-undang dalam arti sempit
UU dalam arti materiil merupakan undang-UU dalam arti materiil merupakan undang-undang dalam arti luas.undang dalam arti luas.Di Indonesia wujudnya a.l. UUD, UU, Di Indonesia wujudnya a.l. UUD, UU, Perpu, PP, Perda dll.Perpu, PP, Perda dll.
UU dalam arti formal di Indonesia yaitu UU dalam arti formal di Indonesia yaitu peraturan yang dibentuk oleh DPR bersama-peraturan yang dibentuk oleh DPR bersama-sama pemerintah. (lihat pasal 5 UUD 1945).sama pemerintah. (lihat pasal 5 UUD 1945).
Artinya disebut UU kalau proses cara Artinya disebut UU kalau proses cara pembuatannya melibatkan DPR dan pembuatannya melibatkan DPR dan Pemerintah bersama-sama.Pemerintah bersama-sama.
Kapan berlakunya suatu Undang-undang?Kapan berlakunya suatu Undang-undang?(menyangkut waktu berlaku)(menyangkut waktu berlaku)
- Pada saat diundangkanPada saat diundangkan- Pada tanggal tertentuPada tanggal tertentu- Ditentukan berlaku surutDitentukan berlaku surut- Akan ditentukan kemudian atau dengan Akan ditentukan kemudian atau dengan
peraturan lainperaturan lain
Kapan Undang-Undang berakhir?Kapan Undang-Undang berakhir?
- Ditentukan oleh UU itu sendiriDitentukan oleh UU itu sendiri- Dicabut secara tegasDicabut secara tegas- Ada UU baru atau UU lama bertentangan Ada UU baru atau UU lama bertentangan
dengan UU barudengan UU baru- Bila tidak lagi ditaatiBila tidak lagi ditaati
PengundanganPengundangan
Fungsi pengundangan adalah untuk Fungsi pengundangan adalah untuk mengumumkan adanya peraturan mengumumkan adanya peraturan perundangan.perundangan.
(ingat asas “semua orang dianggap tahu (ingat asas “semua orang dianggap tahu akan adanya UU”)akan adanya UU”)
Dengan adanya pengundangan, MAKA Dengan adanya pengundangan, MAKA mengikat semua orang untuk mengetahui mengikat semua orang untuk mengetahui eksistensi/keberadaan UUeksistensi/keberadaan UU
Dimana dilakukan pengundangan?Dimana dilakukan pengundangan?
Dalam Lembaran Negara (LN) atau Dalam Lembaran Negara (LN) atau Staatsblad (Stb.) Staatsblad (Stb.)
Lembaran Negara memuat UU dan PP.Lembaran Negara memuat UU dan PP. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Pengundangan dilakukan oleh Menteri
Hukum dan HAM. Sebelumnya oleh Hukum dan HAM. Sebelumnya oleh Mensesneg.Mensesneg.
Penomoran: berurutan dalam satu tahunPenomoran: berurutan dalam satu tahun
Kekuatan berlakunya Undang-Undang:Kekuatan berlakunya Undang-Undang:
Kekuatan berlaku yuridis : apabila Kekuatan berlaku yuridis : apabila formalitas terbentuknya undang-undang formalitas terbentuknya undang-undang telah terpenuhitelah terpenuhi
Kekuatan berlaku sosiologis: hukum Kekuatan berlaku sosiologis: hukum diterima oleh masyarakatditerima oleh masyarakat
Kekuatan berlaku filosofis: jika kaedah Kekuatan berlaku filosofis: jika kaedah hukum sesuai dengan cikta-cita hukumhukum sesuai dengan cikta-cita hukum
Asas-asas dalam peraturan Asas-asas dalam peraturan perundangan RIperundangan RI
non retro aktif (tidak berlaku surut)non retro aktif (tidak berlaku surut) Asas teritorialAsas teritorial Asas personalAsas personal Lex specialis derogat legi generaliLex specialis derogat legi generali Lex posteriori derogat legi prioriLex posteriori derogat legi priori Lex superiori derogat legi inferioriLex superiori derogat legi inferiori Ignorantia legis excusat neminemIgnorantia legis excusat neminemdlldll
KEBIASAAN (CUSTOM)KEBIASAAN (CUSTOM)Merupakan tindakan menurut pola tingkah laku Merupakan tindakan menurut pola tingkah laku
yang ajeg/tetap. Lazim, normal dalam yang ajeg/tetap. Lazim, normal dalam pergaulan hidup tertentu.pergaulan hidup tertentu.
Mengikat, menimbulkan keyakinan bahwa hal Mengikat, menimbulkan keyakinan bahwa hal itu patut, memang seharusnya dilakukanitu patut, memang seharusnya dilakukan
Ada pengulangan-pengulangan dalam waktu Ada pengulangan-pengulangan dalam waktu yang relatif lama oleh masyarakat (banyak yang relatif lama oleh masyarakat (banyak orang) tertentuorang) tertentu
Ada kebiasaan yang bisa menjadi hukum Ada kebiasaan yang bisa menjadi hukum kebiasaan, syaratnya:kebiasaan, syaratnya:
Rangkaian perbuatan yang sama/ajeg Rangkaian perbuatan yang sama/ajeg dan dilakukan dalam waktu relatif lamadan dilakukan dalam waktu relatif lama
Ada opinio necessitatis yaitu keyakinan Ada opinio necessitatis yaitu keyakinan bahwa perbuatan tsb memang demikian bahwa perbuatan tsb memang demikian seharusnya; seperti kewajibanseharusnya; seperti kewajiban
Adanya akibat apabila dilanggarAdanya akibat apabila dilanggar
YURISPRUDENSIYURISPRUDENSI
Yaitu putusan/kumpulan putusan Yaitu putusan/kumpulan putusan hakim atau putusan pengadilanhakim atau putusan pengadilan
Putusan hakim merupakan “Putusan hakim merupakan “hukumhukum” ” tetapi juga sebagai “tetapi juga sebagai “sumber hukumsumber hukum””
Kapan menjadi “hukum” dan kapan Kapan menjadi “hukum” dan kapan menjadi “Sumber hukum”?menjadi “Sumber hukum”?
Putusan hakim Putusan hakim menjadi “hukum” menjadi “hukum” sejak dijatuhkan sejak dijatuhkan sampai eksekusi sampai eksekusi (pelaksanaan (pelaksanaan putusan)putusan)
Putusan hakim Putusan hakim menjadi sumber menjadi sumber hukum pada saat hukum pada saat ada hakim atau ada hakim atau pembuat keputusan pembuat keputusan yang mengambil yang mengambil putusan hakim ybs putusan hakim ybs sebagai sebagai dasar/sumberdasar/sumber..
Apakah hakim di Indonesia terikat Apakah hakim di Indonesia terikat pada pada precedentprecedent??
Preseden(precedent) mrpk putusan Preseden(precedent) mrpk putusan hakim terdahulu tentang perkara yang hakim terdahulu tentang perkara yang serupa/samaserupa/sama
Hakim di Indonesia tidak terikat pada Hakim di Indonesia tidak terikat pada presedenpreseden
Boleh menggunakan preseden, untuk Boleh menggunakan preseden, untuk persuasi---- persuasive of precedentpersuasi---- persuasive of precedent
PERJANJIANPERJANJIAN
Merupakan suatu peristiwa dimana Merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain seseorang berjanji kepada orang lain atau dua pihak saling berjanji untuk atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan prestasi.melaksanakan prestasi.
Syarat sah perjanjian: (pasal 1320 BW)Syarat sah perjanjian: (pasal 1320 BW)
Adanya konsensus (kesepakatan) para Adanya konsensus (kesepakatan) para pihak)pihak)
Kecakapan para pihakKecakapan para pihak Causa yang halalCausa yang halal Obyek nya tertentuObyek nya tertentu
Asas-asas dalam perjanjianAsas-asas dalam perjanjian
Pacta sunt servandaPacta sunt servanda Kebebasan berkontrakKebebasan berkontrak KonsensualismeKonsensualisme Itikad baikItikad baik
DOKTRINDOKTRIN
AJARAN PARA AHLI (hukum)AJARAN PARA AHLI (hukum)
Contoh:Contoh:
Ciri badan hukum didapati dari pendapat Ciri badan hukum didapati dari pendapat para ahlipara ahli