SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI … · Contoh : a. Pergeseran antar obyekbelanja dalam jenis belanja berkenaan (4 Blok) Kode Rekening 5.2.2.01.03 = Belanja Alat Listrik

SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


2

DASAR HUKUMDASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunandan Penganggaran Terpadu;

8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanGubernur Nomor 161 Tahun 2015;

9. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/APBDPerubahan Melalui Electronic Budgeting;

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

3

DASAR HUKUMDASAR HUKUM10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;11. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran

Belanja Daerah;12. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;13. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerahmempunyai tugas :

a) Menyusun RKA-SKPD;b) Menyusun DPA-SKPD;c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;h) Menandatangani SPM;

i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah;n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 4

DASAR HUKUM TUGAS KEPALA SKPD SELAKUPEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH

DASAR HUKUM TUGAS KEPALA SKPD SELAKUPEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH


Penetapan APBD

Pelaksanaan APBDPerubahan APBD

Pertanggung Jawaban APBD

1

2

34

5Penyusunan APBD

5


I. PENDAPATAN :A. PENDAPATAN ASLI DAERAH, terdiri dari :

1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4. Lain-Lain PAD Yang Sah

B. DANA PERIMBANGAN, terdiri dari :1. Dana Bagi Hasil2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, terdiri dari :1. Bantuan Dana2. Hibah3. Dana Darurat4. Dana Penyesuaian5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

6


II. BELANJA DAERAH :A. BELANJA TIDAK LANGSUNG, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai2. Belanja Bunga3. Belanja Subsidi4. Belanja Hibah5. Belanja Bantuan Sosial6. Belanja Bagi Hasil7. Belanja Bantuan Keuangan8. Belanja Tidak Terduga

B. BELANJA LANGSUNG, terdiri dari :1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang dan Jasa3. Belanja Modal

7


III. PEMBIAYAAN DAERAH :A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN, terdiri dari :

1. SiLPA2. Pencairan Dana Cadangan3. Hasil Penjulan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4. Penerimaan Pinjaman Daerah5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman6. Penerimaan Piutang Daerah

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN, terdiri dari :1. Pembentukan Dana Cadangan Daerah2. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)3. Pembayaran Pokok Utang4. Pemberian Pinjaman Daerah

8


9


TUPOKSI BPKD PADA PENYUSUNAN APBD/P-APBDTUPOKSI BPKD PADA PENYUSUNAN APBD/P-APBD

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan danPenganggaran Terpadu : Pasal 117 Ayat (5) huruf b bahwa peran dan fungsi Kepala BPKD adalah : mempersiapkan perhitungan PPAS dan estimasi Belanja Tidak Langsung untuk

dokumen PPAS; Menyusun dan mengevaluasi analisis standar belanja dan standar satuan harga yang

digunakan dalam RKA-SKPD/UKPD (diperlukan revisi karena sudah terbentuk SKPDBadan Pengelola Aset Daerah).

2. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/APBD PerubahanMelalui Electronic Budgeting (Diperlukan Revisi Bab III) : Pasal 4 Ayat (1) huruf C bahwa BPKD mempunyai kewenangan menyusun anggaran

sebagai berikut : Standarisasi harga (Tupoksi Badan Pengelola Aset Daerah); Kode rekening; Komponen Belanja (Tupoksi Badan Pengelola Aset Daerah); Kelompok Belanja.


10

PASAL 4 : RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;

c. Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja;

d. Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyekbelanja berkenaan;

e. Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanjapada rincian obyek belanja berkenaan.

PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKANPERGUB NOMOR 61 TAHUN 2016



11

Contoh :a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan (4 Blok)

Kode Rekening 5.2.2.01.03 = Belanja Alat Listrik dan Elektronik

ke

Kode Rekening 5.2.2.03.03 = Belanja Listrik

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan (5 Blok)

Kode Rekening 5.2.2.02.10 = Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional

ke

Kode Rekening 5.2.2.02.11 = Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus

c. Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja

Kode Rekening 5.2.2.11.04 = Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/panitia

===== > dari komponenMakan ke komponen Snack




12

d. Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan (6Blok)

Kode Rekening 5.2.2.06.01.001 = Belanja Cetakan Umum

===== > cetakan amplop dinas

ke

Kode Rekening 5.2.2.06.01.002 = Belanja Cetakan Khusus

===== > map rekam medis

e. Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyekbelanja berkenaan

Kode Rekening 5.2.2.20.20.017 = Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran

komponen : kalibrasi audiometer menjadi : kalibrasi autoclave



HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN OLEH SKPD/UKPDDALAM MENYUSUN RANCANGAN APBD & RANCANGAN PERUBAHAN APBD

1. SKPD/UKPD harus memprioritaskan anggaran belanja yang sifatnya wajib dan mengikatseperti Gaji Pokok PNS, Tunjangan Kinerja Daerah dan Telepon/Air/Listrik/Internet, sertaGaji Non PNS (PPSU/Pamdal, RT/RW, LMK, Dewan Kota dan lain-lain);

2. SKPD/UKPD harus tepat dalam membuat kegiatan dan nyambung dengan kode rekeningdan komponen yang di input;

3. PPTK dan Kasubbag/Kasubbid/Kasie Program & Keuangan SKPD/UKPD terus melakukankomunikasi dan sinkronisasi yang baik serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yangdibuat dan kode rekening dan komponen yang di input;

4. Dalam membuat kegiatan, memilih dan menginput kode rekening serta komponen, makaaktivitas tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) SKPD/UKPD, bukan olehPHL (Pegawai Non PNS);

5. SKPD/UKPD dalam menyusun APBD/P-APBD selalu membaca informasi dari perubahanterhadap peraturan keuangan daerah, baik yang tetap maupun yang berubah;

13


•

1. Menghimpun rencana kerja dan anggaran UKPD lingkup wilayah KotaAdministrasi Jakarta Timur sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD/APBDPerubahan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran;

2. Menghimpun dokumen pelaksanaan anggaran UKPD lingkup wilayah KotaAdministrasi Jakarta Timur;

3. Menghimpun anggaran kas triwulan/semesteran/tahunan UKPD lingkupwilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

4. Melaksanakan monitoring penyerapanbelanja daerah dari UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

5. Memproses permohonan pergeseran anggaran dalam pelaksanaan sertaperubahan kode rekening dari UKPD lingkup wilayah Kota Administrasi JakartaTimur dengan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUBBIDANG ANGGARAN & PENDAPATANSUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMURPADA UKPD LINGKUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMURDALAM KEGIATAN PENGANGGARAN


PERUBAHAN APBD TAHUN 2017

NO. TAHAPAN WAKTU

1 Penyampaian usulan perubahan 3 - 31 Mei

2 Pembahasan usulan perubahan olehBappeda

1 - 20 Juni

3 Pembahasan usulan perubahan oleh TAPD 14 - 23 Juni

4 Pembahasan usulan perubahan olehGubernur

19 - 28 Juni

5 Penetapan RKPD Perubahan 3 - 4 juli

6 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPASPerubahan ke DPRD

13 Juli

Persiapan Penyusunan Renja Tahun 2018

NO. TAHAPAN WAKTU

1 Input Renja Kelurahan/Kecamatan 3 - 19 Februari

2 Musrenbang Kelurahan 6 - 22 Februari

3 Musrenbang Kecamatan 6 - 10 Maret

4 Input Renja UKPD 2 Maret - 3 April

5 Forum UKPD 13 - 14 Maret

6 Musrenbang Kota 15 Maret

7 Supervisi hasil input Renja UKPD 10 April - 31 Mei

UKPD FKDM PKK Posyandu Jumantik LMK TNI/POLRI

Kec. TanahAbang

5.2.2.27.01Bel.Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber


5.2.1.02.02HonorariumPegawaiHonorer/TidakTetap

5.2.1.02.02HonorariumPegawaiHonorer/Tidak Tetap

5.2.2.27.01Bel.TenagaAhli/Instruktur/Narasumber


Kel. Gelora 5.2.2.27.01Bel.Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.2.1.02.02HonorariumPegawaiHonorer/TidakTetap


Keseragaman Kode Rekening pada 6 Kegiatan Tahun 2018

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI … · Contoh : a. Pergeseran antar obyekbelanja dalam jenis belanja berkenaan (4 Blok) Kode Rekening 5.2.2.01.03 = Belanja Alat Listrik

Documents