subjek dan objek pajak penghasilan

P E R P A J A K A N - II

SYARIEF ACHMAD

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) – VETERANJAKARTA

[ 01 ]

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah sesuatu yang mempuyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan .

Berdasar Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Orang Pribadi, dan Warisan yang belum dibagi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar IndonesiaWarisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris

2. BadanBadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

3. Bentuk usaha Tetap (BUT)Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badanBentuk Usaha Tetap adaalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukakan kegiatan di Indonesia

4

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di IndonesiaSubjek Pajak dalam negeri terdiri dari :1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di

Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganb) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahc) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerahd) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

5

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak kaarenaa menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

Subjek Pajak luar negeri terdiri dari :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkaa waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal ini penghasilan diterima tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

6

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dengan Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN) :

Pengecualian :Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri

KETERANGAN WP DN WP LN

Objek Pajak Penghasilan yang :• diterima dari Indonesia• diterima dari luar Indonesia

Penghasilan yang diterima dari Indonesia

PKP Penghasilan Neto Penghasilan Bruto

Tarif Umum Sepadan, bersifat Final

Kewajiban menyampaikan SPT

Wajib Tidak Wajib

7

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif ditentukan sebagai berikut :

1. Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat ia dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

2. Bagi Badan dimulai pada saat Badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

3. Bagi orang pribadi atau subjek pajak luar negeri badaan yang menjalankan usahanya di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi atau bentuk usaha tetap menjalankan usaha dan berakhirnya pada saat bentuk usaha tetap tidak lagi menjalankan usahanya

4. Bagi orang pribadi atau subjek luar negeri badan yang tidak menjalankan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat menerima penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima memperoleh penghasilan tersebut

5. Bagi warisan yang belum terbagi, mulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi (saat meninggalnya pewaris), dan berakhir pada saat warisan selesai dibagi kepada para ahli waris

8

BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat

a. Bukan warga negara Indonesiab. Tidak menerima pengahsilan tambahan lain diluar jabatan tersebut di Indonesiac. Negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik

3. Organisasi-organisasi Internasional, dengan syarat :a. Indonesia menjadi anggotabutb. Tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dar i iuran para anggota

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :a. Bukan warga Indonesiab. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh dari

Indonesia

9

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Objek Pajak Penghasilan meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dlam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dlam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, dan lain sebagainya

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan3. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak maupun harta tidak bergerak

seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya

Dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak

10

Objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal4 UU Nomor 36 Tahun 2008, meliputi :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan3. Laba usaha4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam usaha pertambangan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

11

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengebalian hutang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi

7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta10. Keuntungan selisih kurs mata uang asing11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva12. Premi asuransi 13. Keuntungan karena pmbebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan peraturan pemerintah14. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang

dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu15. Imbalan bunga sebagaima dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan

12

BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, yaitu pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan termasuk ;

a. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

b. Penerima zakat yang berhak2. Harta Hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu

derajat yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan3. Warisan4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai

pengganti penyertaan modal5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa7. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada

wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan

13

PENGURANGAN PENGHASILAN (BIAYA)

14

PENGURANGAN PENGHASILAN (BIAYA)

Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu.

Beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun, misalnya ; biaya gaji, biaya

adminitrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya2. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya dilakukan

melalui penyusutan atau amortisasi , misalnya ; aset tetap atau harta berwujud, aset tak berwujud, dan lain-lain

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pribadi dapat pula dibedakan :3. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses), yaitu pengeluaran yang

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut

4. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non-deductible expenses), yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik, oleh karenanya pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tesebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

15

BIAYA YANG DIPERKENANKAN BAGI WAJIB PAJAK (DEDUCTIBLE EXPENSES)Dalam Pasal 6 UU UU No.36 Tahun 2008,besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu termasuk :1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain ;

• Biaya pembelian bahan• Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk gaji, honorarium, bonus, tunjangan

yang diberikan dalam bentuk uang• Biaya bunga, sewa, dan royalti• Biaya perjalanan• Biaya pengolahan limbah• Premi asuransi• Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau Peraturan Menteri Keuangan• Biaya administrasi• Pajak kecuali pajak penghasilan

2. Penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan4. Kerugian selisih kurs mata uang asing5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan ketentuan

• Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial• Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat

Jenderal pajak

16

• telah diserahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara ; adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitor yang bersangkutan ; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

• Syarat pada angka 3) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecilPelaksanaan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan8. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah9. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang

ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah10.Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah11.Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah12.Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan

Pemerintah

17

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Untuk asar menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan penghasilan tiak kena pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU no. 17 Tahun 2000 sampai dengan diberlakukannya PMK no. 162/PMK.011/21012 tanggal 22 Oktober 2012, maka PTKP sbb :

Keterangan

Pasal 7 UU No. 17 PMK No. 564/KMK PMK No. 137/PMK Pasal 7 UU No. 36 PMK No. 162/PMK.

tahun 2000 (mulai 03/2004 (mulai 03/2005 (mulai tahun 2008 (mulai 011/2012 (mulai

berlaku 1 Jan 2001) Berlaku 1 Jan 2005) Berlaku 1 Jan 2006) berlaku 1 Jan 2009) berlaku 1 Jan 2013)

1. Diri Wajib Pajak Rp 2.880.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 13.200.000,00 Rp 15.840.000,00 Rp 24.300.000,00

2. Tambahan untuk

Rp 1.440.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 2.025.000,00 Wajib Pajak yang

sudah kawin

3. Tambahan untuk

Rp 2.880.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 13.200.000,00 Rp 15.840.000,00 Rp 24.300.000,00

seorang istri yang

menerima penghasilan

yang digabung dengan

penghasilan suami

4. Tambahan untuk

Rp 2.880.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 2.025.000,00

setiap anggota keluarga

sedarah yang menjadi

tanggungannya (mak 3)

18

PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA (NON-DEDUCTIBLE EXPENSES)

Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, antara lain :1. Pembagian Laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang

dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha2. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, atau anggota3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

• Cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit

• Cadangan untuk penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan• Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan• Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan• Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industriyang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja

5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali yang telah ditetapkan oleh Peraturan

Pemerintah7. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi

tanggungannya8. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang berkenaan dengan pelaksanaan

perundang-undangan dibidang perpajakan

19

KOMPENSASI KERUGIAN DAN TARIF PAJAK

20

KOMPENSASI KERUGIAN

Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan seperti tersebut diatas, dapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak kerugian sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.Contoh :PT. Abadi dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar rp 1.200.000.000,- . Dalam 5 (lima) tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT. Abadi adalah sebagai berikut ; 2010 Laba Fiskal Rp 200.000.000,-, 2011 rugi Fiskal (Rp 300.000.000,-), 2012 Laba Fiskal Rp 100.000.000,-, dan 2013 Laba Fiskal Rp 800.000.000,-Maka kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut : Rugi Fiskal Tahun 2009 (Rp 1.200.000.000,-) Laba Fiskal tahun 2010 Rp 200.000.000,- (+) Sisa Rugi Fiskal tahun 2009 (Rp 1.000.000.000,-) Rugi Fiskal tahun 2011 (Rp 300.000.000,-) Sisa Rugi Fiskal tahun 2009 (Rp 1.000.000.000,-) Laba Fiskal tahun 2012 Rp 100.000.000,- (+) Sisa Rugi Fiskal tahun 2009 (Rp 900.000.000,-) Laba Fiskal tahun 2013 Rp 800.000.000,- (+) Sisa Rugi Fiskal tahun 2009 (Rp 100.000.000,-)

================Rugi Fiskal tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000,- yang masih tersisa pada tahun 2014, tidak boleh dikompensikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000,- hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan 2016, karena jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2016

21

TARIF PAJAK

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besaarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha d Indonesia melalui bentyuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi DalamNegeri

Perubahan tarif akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru berlaku efektif

2. Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun 2010

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%

diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15%

diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- 25%

diatas Rp 500.000.000,- 30%

22

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat 1 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapakali dan diubahTerakhir engan UU No.36 tahun 2008, bahwa :

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

2. Fasilitas pengurangan tersebut ilaksanakan secara self assessment pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tersebut

3. Peredaran bruto tersebut aalah penghasilan yang diterima atau diperoleh ari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untukmenapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Inonesia

23

Contoh ;I. Perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak Tuan Hasbillah Abdullah tahun 2010 adalah Rp 45.000.000,-Pajak Penghasilan terutang 5% x Rp 45.000.000,- = Rp 2.250.000,-

2) Jumlah penghasilan Kena pajak Tuan Hendra Gunawan tahun 2010 adalah Rp200.000,-Pajak Penghasilan terutang 5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 15% x Rp 150.000.000- = Rp 22.500.000,-

-------------------------- (+)= Rp 25.000.000,-

3) Jumlah penghasilan Kena Pajak Tuan Achmad tahun 2010 adalah Rp 500.000.000,-Pajak Penghasilan terutang 5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 15% x Rp 200.000.000- = Rp 30.000.000,- 25% x Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000,-

-------------------------- (+)= Rp 95.000.000,-

24

Contoh ;4) Jumlah penghasilan Kena Pajak Tuan Reza tahun 2010 adalah Rp 600.000.000

Pajak Penghasilan terutang 5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 15% x Rp 200.000.000- = Rp 30.000.000,- 25% x Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000,- 30% x Rp 100.000.000,- = Rp 30.000.000,-

-------------------------- (+)= Rp 125.000.000,-

II. Perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan

1) Jumlah Penghasilan Bruto PT. Fikri Mahajaya tahun 2009 sebesar Rp 4.500.000.000,- dan Penghasilan Kena Pajaknya Rp 500.000.000-Pajak Penghasilan terutang 50% x 28% x Rp 500.000.000,- = Rp 70.000.000,-

Karena penghasilan bruto tiak melebihi ketentuan (Rp4.800.000.000)

25

Contoh ;

2) Jumlah penghasilan bruto PT. Arief Karyadi tahun 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,- dan Penghasilan Kena pajaknya Rp 3.000.000.000,- Dikarenakan jumlah penghasilan bruto sudah melebihi ketentuan yang berlaku, maka perhitungan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut ; a) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto yang mendapatkan fasilitas :

(Rp 4.800.000.000 : Rp 30.000.000.000) x Rp 3.000.000.000,- = Rp 480.000.000,-

b) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran usaha yang tidak mendapatkan fasilitas :

Rp 3.000.000.000 - Rp 480.000.000,- = Rp 2.520.000.000,-

Maka Pajak Penghasilan Terutang :

(50% x 28%) x Rp 480.000.000,- = Rp 67.200.000,- 28% x Rp 2.520.000.000,- = Rp 705.600.000,-

---------------------------= Rp 772.800.000,-

26

Contoh ;

3) Jumlah penghasilan bruto PT. Indana Corporation tahun 2009 sebesar Rp 60.000.000.000,- dan Penghasilan Kena pajaknya Rp 2.000.000.000,- Dikarenakan jumlah penghasilan bruto sudah melebihi ketentuan yang berlaku, maka perhitungan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut ;

28% x Rp 2.000.000.000,- = Rp 560.000.000,-

27

LATIHAN PENYEGARAN ;

1) Penghasilan Kena Pajak Tuan Indra tahun 2010 sebesar Rp 65.000.000,-2) Penghasilan Kena Pajak Tuan Andri tahun 2010 sebesar Rp 265.000.000,-3) Jumlah Penghasilan Bruto PT. Jati Perkasa tahun 2010 sebesar Rp

4.750.000.000,- dan Penghasilan Kena Pajaknya Rp 500.000.000-4) Jumlah Penghasilan Bruto PT. Pinang Perdana tahun 2010 sebesar Rp

20.000.000.000,- dan Penghasilan Kena Pajaknya Rp 2.500.000.000-

Hitunglah Pajak Penghasilan Terutangnya ?

28

JAWABAN

1 PPh Terutang Tuan Indra

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 15.000.000 = Rp 2.250.000

= Rp 4.750.000

2 PPh Terutang Tuan Andri

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp 15.000.000 = Rp 3.750.000

= Rp 36.250.000

29

3 PPh Terutang PT. Jati Perkasa

50% x 25% x Rp 500.000.000 = Rp 62.500.000

4 PPh Terutang PT. Pinang Perdana

Rp 4.800.000.000

a. Dapat Fasilitas =--------------------------- x Rp 2.500.000.000 Rp 20.000.000.000

= Rp 600.000.000

b. Tidak dapat fasilitas Rp 2.500.000.000 - Rp 600.000.000 = Rp 1.900.000.000

PPh Terutang :

50% x 25% x Rp 600.000.000 = Rp 75.000.000 25% x Rp 1.900.000.000 = Rp 475.000.000

= Rp 550.000.000

30

Terimakasih