Sub Tata BP Rl Bali W Bali Post - Audit Board of Indonesia · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BP W Bali Post Rl Perwakilan Provinsi Bali Edisi Hal i Aumq4 , 11 Wret 2ot:f 2. I ...

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BP

W Bali Post

Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

i Aumq4 , 11 Wret 2ot:f

2.

I

Dewan Soroti TakLqi

Disalurkan ProvinsiDenpasar (Bali Post) -

Pajak Hotel dankini disetorkan lan

ran (PHR) yangoleh Kabupaten

Badung kepada enam ln penerima,DPRD Bali.mendapat sorotan

Apalagi, selanjutnya pemberiban-tuan akan mengawasibantuan itu.

penerima

Hal tersebut bilaPemprov Bali sudah lagi."Kalau langsung ke-

a Kabupaten.erah lainnya

pada daerah-daerah, na:Badung mengawasi daerdalam penggunaan danayang sangat aneh dan si

Itu sesuatulucu karena

satu kabupaten mengawalain," ujar Ketua Fraksi

)aten yangDemokrat

DPRD Bali Wavan di Denpasar,Kamis (16/3) kemarin.

Ketua Fraksi Partai ndra Nyomansetuju sejak

menyerahkanSuyasa juga mengakuawal bila Kabupaten Brlangsung bantuan PHI kepada kabu-paten penerima. Semeslbantuan PHR itu tetap"Kalau disalurkan lanesu rtrnya mau

bagus jugamelangkahi provinsi. Itkarena Pemprov sebagai di Bali.Hierarkinya harusPemprov ini tidak t

Kalau langsung,Etika pemerin-

tahannya jadinya tisesalkan," jelasnya.

Itu yang saya

Suyasa kalau memang,nvaluran PHRada kekurangan dalam

lewdt provinsi, evalu-asi. Misalnya, dari segimasih dianggap kurang balus, tinggal mem-perbaikinya. "Kami khawa{ir dengan Badungmenyerahkan langsung bhntuan PHR-nya

tinggal mem-

akan muncul persepsi dap tudingan yanglain-lain. Misalnya. politi$ atau yang lain.Jadi, kurang pas etikanya. Nanti bisa tim-Jadi, kurang pas etikanyq. Nanti bisa tim-bul raja-raja kecil. Masyarfkat bisa menilaimacam-macam,"

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali

"dffi\

\WTHffi$ Bali Post

Dian

Terkait PembagianLangsung PHR

DENPASAR - Gubernur Pasti-ka sudah menerima keputusanPemkab Badung, yang menyer-ahkan langsung penyisihandana pajak hotel dan restoran(PHR) kepada enam kabupat-en di Bali. Tapi, tidak denganDPRD Bali. Parlemen Renonmenganggap Pemkab Badungtidak beretika dan aneh.

Hal itu disampaikan KetuaFraksi Partai Gerindra, NyomanSuyasa. Menurut Suyasa, sejak'awal tidak setuju Pemkab Ba-dung menyerahkan langsungbantuan PHR-nya kepada enamkabupaten penerima. Semesti-nya penyerahan bantuan PHRitu tetap lewat provinsi. Sebab,secara hierarki pemerintahanPemprov lebih tinggi daripadapemkab. Pemprov berwenangmengawasi kabupaten. "Kalaudisalurkan langsung sepertinyamau melangkahi provinsi. Kalaudiserahkan langsung pemprovini tidak dianggap. Etika pemer-intahannya jadinya tidak ada.Itu yang saya sesalkani' tandasSuyasa ditemui kemarin (16/3).

Suyasa menilai, jika selamaini penyerahan PHR melaluiPemprov dianggap kurangmaksimal, seharusnya perlga-wasan yang diperbaiki. Bukanmenyerahkan langsung padaenam kabupaten. Penyerahanlangsung PHR dikhawatirkanmemunculkan persepsi dantudingan berbeda dari mas-yarakat. Salah satunya dikaitkandengan politik. "Kurang pas eti-

Edisi :

Hal :

J.rqn r I lltarrt 2o l] '

27

Kalaulangsung

mauprovinsi.

diserahkan

ada.ltu

Nyoman Suyasa,Partoi

kanya. Nanti bisa raja-ra-jakecil. bisamenilaimacam-macam,

Kritikan tak pedas jugaua Fraksidisampaikan K

Partai DPRD Bali,Wayan Adnyana.pisah, Adnyana nyebut tin-dakanPemkab sebagaisesuatu yang aneh danlucu. Dikatakan,l6llu Badung

Beretikapenyerahan PHR langsung olehBadung iru masih bisa diperde-batkan. Harus diingat, bahwaada perjanjian antara Badungdengan Pemprov dan enam ka-bupaten penerimai' kata politisiasal Buleleng itu.

Semua dewan kompak tidaksetuju penyetopan bantuanPHR Badung ke Pemprov Balidikaitkan dengan hibah anggotaDPRD Bali. Menurut Adnyana,kalau sumber pendapatan tidaktercapai, konsekuensinya harusterus berupaya dan mengejarpendapatan itu sendiri. Misaln-ya dari potensi-potensi sumberpendapatan yang ada, sepertijugaDAUatauDAK.

|ika terjadi rasionalisasi angga-ran, Adnyana meminta programlain seperti kegiatan SKPD dikajiulang. "Tidak ada istilah harushibah yang dikorbankan. Apakahhibah itu ciianggap tidakpenting.Kebutuhan masyarakat sepertimemperbaiki pura itu pentingi'tandasAdnyana.

Ditegaskan, PHR Badung itutidak ada hubungannya dengandana hibah. "Iangan selalu ka-lau ada penurunan pendapatanyang diutak-atik dana hibahi'pungkasnya. (san/dot)

jadinya

menyerahkan Iangsung ke-pada daerah-dagrah, pemkabBadung akan kesulitan menga-wasi. Ini karena Badung sebagaikabupaten tidak berwenangmengawasi sesama kabupaten."Ini sesuatu yang sangat anehdan sangat lucu. Karena satukabupaten mengawasi kabu-paten yang lain," sentilnya.

Hal senada disarppaikan Wakilketua DPRD Bafi dari FraksiGolkar, Nyomanl Sugawa Kor-ry. Dia menilai $ikap PemkabBadung terkesan dipaksakan.Sugawa menilai penyerahanPHR langsung pasih berpo-tensi debatahle. f'Saya melihat

ung

Sambut Pemeriksaan Rinci BPKBadun€ Gglar Bapat Koordinasi

K.'RDINAST - Rapat Koordinali aipi*pii6ffit-";::::?:!Zy, j.!:t"ts"i""i-{iiiilp.;;cii;ie;-i;A,i;;;.iw_ayan_AdiAriawaa""nioiSiiirfi's';;;;t;f fti:":r;Kriya Gosana, puspem Bading, kaiii-t iuaj i:;;;;;"-.- -"".

GUNA menyambut pemerik-saan rinci dari BPK RI PerwakilanBali terhadap LKPD KabupatenBadung Tahun 2016, pemkabBadqng genggelar rapat koordi-

+sl guna memantapkan dalamnlenerima pemeriksaan rinci BpKnlnti. RapS_t Koordinasi dipimpinf{nssupwakif Bupati nadurfu IStul l-39q didampingi Sekda

Badung I Wayan Adi Arnawa danInspektur Luh Suryaniti di RuangKriya Gosana, Puspem Badung,Kamis (16/3) kemarin. Rakordihadiri para kepala perangkatdaerah termasuk sekretaris mas-ing-masing perangkat daerah.

Inspektur Badung Luh Surya-niti melaporkan, BPK RI telahmelaksanakan pemeriksaan en-trif I dan entrim II terhadapLaporan Keuangan PemerintahDaerah Kabupaten Badung untuktahun anggaran 2016. Setelah

menjadi temuan berulang setiaptahun,"jelasnya.

Wabup Suiasa kembali me-negaskan bahwa konsep htrlu,tengah dan hilir harus dipen-gang, mulai dari perencanaan,pengadaan, pelaksanaan maupunout put-nyaharus baik dan sesuaidengan aturan yang berlaku. Bilaini dapat dilaksanakan, akanmemberikan keamanan dan ke-nyamanan dalam penyelesaiansuatu pekerjaan.

Sementara itu, Sekda Ba-dung I Wayan_Adi Arnawa juga

""rlgtq$g.-F-e.filtrrglq*j{.etgEmemperna[rKan masalan aset.Sekda meminta kepala per_aggkatdaerah agar memberikan'perha-tian khusus kepada stafyang me-nangani aset sehingga pencatatandan pelaporan aset menjadijelas.'Mari kita perhati-kan mulai hal-hal yang kecil agar tidak menjadimasalah di kemudian hari," im-buhnva (ad'l4951

ke BPK per tanggal 31 Maret."Pemeriksaan rinci BPK akanmulai ililaksanakan pada min-ggu pertama April mendatang,"tambahnya.

kita dalam

yangi kemudian

Sub Bagian l.lumas dan Tata Usaha BpK Rl Pervvakilan Provinsi Eali

Bal Post

Edisi

Hal

i !u^o"t , 11 ryuret btl2

a-

W i/6

r'{:'l. l(q\

{:tru'lJf.S"-€i7

lebih mema

hari,opini,

gan pemerilsaan ri{ci LKPD ini,kepada seluruh kep{lakepada seluruh kep{La perangkatdaerah diminta mellngkapi lapo-ran-laporan yang mf,ngkin beltrmtuntas. Sehingga, t#ak terulangtemuan vang sama betiap tahun-temuan yang iama letiap tahun-nya. "Kami harap masalah asetmaupun laporan keuangan agarmenjadi atensi sellingga tidak

menerima han rinci. se-

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Balin -:-v .fr

ffi Bali Post

Tuntaskan Ka us Korupsi

Polda dan ejaksaarlBersi ergl

Denpasar (Bali Post) -Penyidik Krimsus Polda Bali

dan Pidsus Kejati Bali saat inisedang berkolaborasi dan bers-inergi dalam menuntaskan ka-sus dugaan korupsi. Sejumlahperkara yang ditangani PoldaBali sudah masuk Surat Per-intah Dimulainya Penyidikan(SPDP-nya) ke pihak kejaksaan.Selain kasus Tukad Mati yangsudah memeriksa ahli yangditangani pihak Kejari Den-Dasar, di Badung ada sejumlah

'1 <asus yang sedang dibidik. Dilrntaranya, kasus pengadaanlaptop dan alat kesehatan (al-kes) RSUP Mangusada.

Kasitut Pidsus Keiati Bali

Wayan Suardi didsipenkum Ashari

pingi Ka-irniawan,mengata-

botan tanah Jalan By-passProf. Mantra di Gianyar. Da-lam perkara ini, mantan hakimsudah dijadikan tersangka.Kasus yang belum terselesai-kan lainnya adalah kasus pem-bangunan gedung pendidikantransportasi angkutan daratdan juga pengadaan kapalikan. Semua deretan kasusini masih dalam tahap penda-laman yang dilakukan PidsusKejati Bali.

Sebelumnya, dalam kasusalkes sudah ditetapkan ter-sangka berinisial N. SPDPlainnya menyusul SK dan MYyang diduga dari kontraktoratau rekanan. (kmbl7)

Kamis (16/3) kemkan, untuk perkara ru belum

.ksaan. Na-lkes yangli sudah

masuk. Ada sei tersangkan, yakni

sudahi tinggal

sian. Kewenanga:kami, tapi masih diujar Suardi.

ak kepoli-bukan di

Di samping betdi Badung, Keja

rapa kasusBali juga

sedang mera an berkaskasus d penyero-

mun, SPDP untukditangani Polda

SK dan MY. 'Ya,kami terima. Kamenunggu dari pi

Edisi

Hal

iQvrru|, 11 frla(ef'?4t?

L

t