suatu tinjuan tentang hukuman ta'zir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................... i

DAFTAR ISIS....................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG............................... 1B. TUJUAN PENULISAN............................. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN TA’ZIR............................ 3B. JENIS – JENIS HUKUMAN TA’ZIR................. 4C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN HUKUMAN PIDANA ISLAM 7D. KERANGKA TEORI............................... 7

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN................................... 9B. SARAN........................................ 9

DAFTAR PUSTAKA.................................... 10

SUATU TINJAUAN TENTANG HUKUMAN TA’ZIR

DI

S

U

S

U

N

OLEH :

AIRI SAFRIJALDosen FH : UNMUHA

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BANDA ACEH2014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah

SWT, karena atas

rahmatdankarunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan

makalah ini yang berjudul “SUATU TINJAUAN TENTANG HUKUMAN TA’ZIR”

Kemudian shalawat dan salam juga disampaikan kepangkuanNabi

BesarMuhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya sekalian.

Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk melengkapi dan

membantu atau menunjang nilai mata kuliah Kapita Selekta Hukum

Islam dan Pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan

kepada Bapak Dosen Pengasuh Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum

Islam yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara

tulus dan ikhlas sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

Disadari sepenuhnya, bahwa makalah ini masih belum

sempurna dan untuk itu dengan segala kerendahan hati sangat

diharapkan kritik serta saran demi penyempurnaannya.

Akhirnya kepada Allah Yang Maha Rahman dan Rahim

diserahkan semua ini, dengan harapan semoga bantuan dari

semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Nya.

Amin Yarabbal Alamin.

Penulis,

AIRI SAFRIJAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukuman dalam bahasa arab artinya ’uqubah yang artinya

mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dari pengertian ini

dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukukman karena ia

mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu

dilakukan. Atau sesuatu juga dapat dipahami sesuatu disebut

hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang

menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana islam, oleh Abdul Qadir Audah

mendefenisikan bahwa “hukuman adalah pembalasan untuk

ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena

adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara’. Namun

bagaimanakah dengan hukuman ta’zir, yang merupakan suatu

perbuatan dan pelanggaran yang dipandang sebagai perbuatan

yang melanggar kepentingan masyarakat.

Untuk lebih jelas, ta’zir adalah suatu hukuman atas

sesuatu perbuatan yang belum diatur atau ditetapkan oleh

syara’, karena ta’zir adalah merupakan sebuah ketentuan dan

hukuman yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dalam

suatu negara atau diserhkan kepada Ulil Amri untuk

mengaturnya.

Dengan demikan hukuman ta’zir adalah suatu hukuman yang

belum ditetapkan oleh syara’ terhadap sesuatu perbuatan dan

hukuman ta’zir dalam islam merupakan suatu hukuman yang

deberikan kepada orang – orang yang melanggar ketentuan –

ketentuan atau peraturan yang menyimpang yang telah

dilakukannya.

Jadi ta’zir adalah adalah suatu huukaman yang

ditetapkan oleh penguasa atau Ulil Amri dalam memberi sanksi

pidana kepada orang – orang yang telah membuat suatu

kejahatan atau perbuatan yang menyimpang yang bertentangan

dengan kepentingan umum. Oleh karena itu hukuman ta’zir,

tidak dan belum ditentukan oleh syara’ yang ketentuan

hukumannya diserahkan kepada hakim atau Ulil amri untuk

mengaturnya. Dengan demikan jelaslah bahwa hukuman ta’zir

merupakan suatu hukuman yang ketentuannya tidak atur oleh

syara’ karena berapa besar jumlahnya hukuman yang diterapkan

dalam hukuman ta’zir ditentukan oleh penguasa negara atau

Ulil Amri yang berwenang dalam menngaturnya, karena hukuman

ta’zir salah satu hukuman yang tidak diatur oleh syara’ dan

diserahkan kepada Ulil amri .

Penerapan asas legalitas dalam jarimah ta’zir berbeda

dengan penerapan asas legalitas dalam jarimah hudud dan

qishash diat. Hal ini oleh karena syariat islam tidak

menentukan secara tegas dan terperinci, baik jarimahnya

maupun hukumannya. Karena pengertian ta’zir adalah setiap

hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan

maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’,

artinya setiap perbuatan maksiat yang bertentangan dengan

hukum syara’ dan merupakan jarimah yang harus dikenakan

hukuman.

Dengan demikian ta’zir adalah suatu hukuman yang dasar

hukumnya belum ada dan untuk menentukan hukuman terhadap

sesuatu perbuatan maksiat yang betentangan dengan hukum

syara’ maka Ulil amri di beri wewenang untuk mengaturnya,

untuk menentukan berapa besar, kecil atau tinggi dan

kurangnya suatu hukuman yang dilihat pada sesuatu kejahatan

yang dilakukan oleh pelaku jarimah. Dan wewenang dalam

menentukan suatu hukuman ta’zir diserahkan kepada pennguasa

negara atau Ulil amri untuk menngaturnya.

B. TUJUAN PENULISAN

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka

tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bahwa

jenis - jenis hukuman ta’zir dalam syariat islam dan dasar

ketentuan hukuman ta’zir dalam hukum pidana islam serta

sejauhmanakah hukuman ta’zir itu bisa diterapkan dalam

setiap perbuatan maksiat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN TA’ZIR

Hukuman ta’zir, adalah suatu hukuman yang belum

ditentukan oleh syara’, oleh Imam Al-Mawardi mendefenisikan

“Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas

perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan

oleh syara’” hukuman ta’zir ini adalah hukuman untuk jarimah

– jarimah ta’zir. Hukuman ta’zir ini jumlahnya sangat

banyak, karena mencakup semua perbuatan – perbuatan maksiat

yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan

kepada Ulil Amri untuk mengaturnya.

Apabila membicarakan pengertian hukum, perlu mengetahui

dan memahami hukum bahwa para ahli hukum hampir sependapat

tidak ada kemungkinan memberi definisi mengenai hukum. Namun

demikan mereka sepakat bahwa hukum itu hanya ada dalam

masyarakat umat manusia. Selain itu juga perlu mengetahui

dan memahami bahwa setiap masyaraakat yang didalamnya

terjadi tata tertib yang diatur dalam hukum, tentunya hukum

yang dimaksud adalah hukum yang ada dalam masyarakat itu

sendiri.1

Karena jumlah hukuman ta’zir ini cukup banyak, mulai

dari yang paling ringan sampai kepada yang palling berat.

Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta’zir,

hakim di beri wewenang untuk memilih kedua hukuman tersebut,

mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh

pelaku.

Dengan demikian bahwa hukuman ta’zir dapat dikagorikan

salah satu hukuman yang ketentuan hukumannya di atur oleh

penguasa negara atau ulil amri serta hakim dalam menentukan

suatu perbuatan itu telah dilanggar dan menyimpang dari

ketentuan –ketentuan umum sehingga perbuatan itu dapat

dikenakan hukuman sesuai dengan ketetapan yang telah di atur

oleh Ulil amri dan penguasa negara.2

Kejahatan ta’zir katagori terakhhir adalah kejahatan

ta’zir, landasan dan penentuan hukumannya pada ijma’

(konsensus), berkaitan dengan hak negara muslim untuk

melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang1 Drs. Edi Rizal., H. Sabrizal, Lc., Yesi Aswati, M.Ag., Kuliah Islam., Banda Aceh, 2007, hal : 932 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal : 157-158

tidak pantas yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik,

sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau

masyarakat secara keselurahan.3 Jadi hukuman ta’zir adalah

suatu hukuman yang berkaitan dengan negara muslim dimana

hukuman tersebut belum di atur oleh syara’ dan ketentuan

hukumannya di atur oleh Ulil amri berdasarkan ijma’, dan

besar - kecil atau tinggi dan kurangnya suatu hukuman

tersebut di tentukan oleh penguasa negara atau Ulil amri,

yang di beri wewenang untuk mengaturnya, sesuai dengan

perbuatan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku

yang menyimpang dengan ketentuan umum atau perbuatan maksiat

yang telah dilakukannya.

B. JENIS – JENNIS HUKUMAN TA’ZIR

1. Hukuman Mati

Meskipun tujuan diadakan hukuman ta’zir diberikan

itu untuk memberikan pengajaran (ta’dib) dan tidak boleh

sampai membinasakan, namun kebanyakan para fuqaha membuat

suatu pengecualian, yaitu dibolehkan penjatuhan hukuman

mati, apabila hukuman itu di kehendaki oleh kee3pentingan

3 Topo Santoso, S.H, M.H., Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy – Syaawil Presdan Grafika, Bandung, hal : 194

umum, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata – mata)

dan recidivis yang sangat berbahaya.4

Ta’zir adalah hukuman siksa yang beratnya tidak

ditentukan terserah kepada pertimbanagn hakim. Oleh

karena karena hakim boleh memilih sesuai dengan jenis

hukuman dan memberikan hukuman kepada seseorang yang

telah melakukan maksiat sesuai dengan pertimbangannya dan

kejahatan yang telah dilakukan oleh sesorang yang

dipandang telah menyimpang dan merusak ketenteraman

masyarakat keseluruhan.5

Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman mati ini

merupakan pengecuallian maka hukuman tersebut harus di

batasi dan tidak boleh di perluas, atau diserahkan kepada

hakim, seperti halnya hukuman ta’zir yang lain. Dalam hal

ini penguasa (Ulil amri) harus menentukan jenis – jenis

jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati.

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam

syariat islam. Untuk jarimah hudud hanya beberapa jarimah4 Ibid, halaman 1585 Drs .H. Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar, Grafika Indonesia, Jakarta Timur, hal : 464

yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf dan

minuman khamar. Untuk jarimah – jarimah ta’zir bisa

diterapakan dalam berbagai jarimah, bahkan untuk jarimah

– jarimah ta’zir yang berbahaya, hukuman jilid lebih

diutamakan, sebab :

a. Hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas

para penjahat yang telah biasa melakukan tindak

pidana.

b. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas

tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa

memilih jumlah jilid yang ada diantara hukuman

tersebut yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku

jarimah.

c. Biaya keuangan tidak merepotkan keuangan negara karena

hukuman bisa dilakukan dengan segera, seketika dan

setelah itu terhukum bisa bebas, serta tidak terganggu

kegiatan usaha terhukum.

d. Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari

akibat – akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya

aklhak dan kesehatan.

Hukuman jilid untuk ta’zir ini tidak boleh melebihi

hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas

maksimalnya tidak ada kesepakatan para fuqaha. Menurut

Iman Abu Hanifah dan Iman Muhammad batas tertinggi

hukuman jilid dalam ta’zir adalah tiga puluh sembilan

kali.

3. Hukuman Kawalan

Dalam syariat islam, ada dua macam ukuman kawalan,

yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak

terbatas. Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit

satu hari, sedang batas tertingginya tidak ada

kesepakatan dikalangan para fuqaha. Hukuman tidak

terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu

melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati.

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis

hukuman ta’zir. Dalam jarimah zina ghair muhshan Imam Abu

Hanifah memandang dan menganggapnya sebagai hukuman

ta’zir dan Imam – Imam yang menganggapnya sebagai hukuman

had. Namun hukuman pengasingan ini diterapkan kepada

apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan

orang lain. Akan tetapi batas waktunya pengasingan

tersebut mereka tidak mengemukakannya dan menyerahkan

kepada penguasa negara (hakim).

5. Hukuman Salib

Hukuman salib adalah suatu hukuman untuk jarimah

ta’zir, disini dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku

kejahatan ia di salib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum)

tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan shalat

dengan isyarat. Masa penyaliban tidak boleh dari tig

hari, diantara sumber hukumnya adalah sunnah fi’liyah,

dimana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai

ta’zir yang dilakukan di ssuatu pergunungan Abu Nab.

6. Hukuman Pengucilan

Hukuman penngucilan sebagai hukuman ta’zir bersumber

dari Al-qur’an surah An-nisaa’ ayat 34

“Wanita – wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

dan pukullah mereka”

7. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teeguran (Tahbih) dan

Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta’zir dengan

syarat akan membawakan hasil dan bukan ancaman kosong.

Contohnya seperti ancaman aakan dijilid atau di penjara,

atau dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila pelaku

mengulangi perbuatannya.

8. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan salah satu hukuman ta’zir.

Diantara jarimah yang di ancam dengan hukuman denda

adalah pencurian buah – buahan yang masih ada di

pohonnya, dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman

potong tangan melainkan idenda dengan dua kali lipat

harga buah – buahan yang di ambil disamping hukuman lain

yang sesuai. Hukuman denda juga dikenakan terhadap orang

yang menyembunyikan barang yang hilang. Dan terhadap

orang yang menolak membayar zakat, dengan diambil separuh

dari hartanya. Namun demikian dikalangan para fuqaha

masih berbeda pendapat tentang digunakannya denda sebagai

hukuman umum untuk setiap jarimah.

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN HUKUMAN PIDANA ISLAM

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi pencurian,

perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang

yang baik – baik berbuat zina (al-qadzaf), meminum minuman

memabukkan (khamar), membunuh dan/atau melukai seseorang,

pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan –

gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum

kepidanaan.

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal

dalam hukum pidana islam ada dua bagian yaitu : (a)

ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukumana

termasuk qishash dan diat yang tercantum dalam Al-qur’an dan

Hadis. (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui

keputusannya yang disebut hukuman ta’zir. Jarimah hudud

adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas

hukumannya dalam Al-qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw, dan

lain halnya dengan jarimah ta’zir, perbuatan pidana yang

bentuk dan ancaman hukumannya di tentukan oleh penguasa

(hakim) sebagai pelajaran kepada pelaku.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan

berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud

ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu

keputusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar

dippatuhi oleh masyarakat.6

D. KERANGKA TEORI

Sesuai dengan judul yang telah penulis tetapkan maka

dalam makalah ini Teori yang di gunakan adalah Teori

Penidikan, karena digunakan teori ini berhubung hukuman

ta’zir adalah suatu hukuman yang belum ditetapkan oleh

syara’ dan ketentuan hukumannya diserahkan kepada

penguasa negara (hakim) atau Ulil amri untuk mengaturnya

sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku

jarimah, karena tujuan hukuman ta’zir adalah untuk

membuat orang takut dan tidak mengulangi perbuatannya

lagi serta memberi pelajaran kepada pelaku jarimah.

Teori pendidikan mengajarkan bahwa hukuman adalah

usaha untuk memperbaiki penjahat. Oleh karena itu hukuman

harus bersifat mendidik penjahat menjadi manusia yang

6 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafiaka, hal : 9 - 12

baik dalam beriteraksi sosial dengan manusia lainnya.

Jika dipandang demikan menurut teori hukuman bukan

sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik karena

dapat memperbaiki pelaku kejahatan dan pelanggaran,

sehingga hukuman dapat di benarkan.

Disamping teori pendidikan juga bisa diterapkan

teori menakut – nakuti, artinya dengan adanya suatu

ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan yang telah

melakukan kejahatan dan pelanggaran, maka orang lain juga

akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.7

7 Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., Opcit hal :114

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah di uraikan diatas tadi dalam

makalah ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Hukuman ta’zir adalah suatu hukuman yang belum

ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada pengausa

(hakim) atau Ulil amri untuk mengaturnya.

2. Hukuman ta’zir adalah suatu hukuman yang bisa

diterapkan kepada setiap jarimah dan bertujuan untuk

memperbaiki pelaku kejahatan dan pelanggaran.

3. Untuk menentukan hukuman ta’zir bagi negara muslim

didasarkan pada ijma’ dan hukuman ta’zir merupakan

suatu hukuman untuk memberi pendidikan kepada pelaku

kejahatan dan menakut – nakuti bagi setiap orang untuk

tidak melakukan kejahatan yang bertentangan dengan

ketentuan umum, serta merusak ketenteraman masyarakat

keseluruhan.

4. Dalam menentukan jumlah hukuman ta’zir dikalangan para

fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat berapa batas

sedikitnya dan batas maksimalnya yang harus di terapkan

terhadap pelaku kejahatan yang dalam syariat islam

hukuman ta’zir berlaku bagi semua jarimah yang

menyimpang dengan syara’.

B. SARAN

Karena hukuman ta’zir berlaku untuk setiap jarimah maka

agar hukuman ta’zir tersebut bisa diterapakan sesuai dengan

kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka

pennguasa negara (hakim), dan para fuqaha harus menetukan

batas tinggi dan rendahnya suatu hukuman ta’zir tersebut.

Dan hukuman ta’zir lebih baik dari pada hukuman penjara

karena pelaku kejahatan setelah dimenjalani hukumannya bisa

langsung bebas dan tidak terganggu usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Edi Rizal., H. Sabrizal, Lc., Yesi Aswati, M.Ag., Kuliah Islam., Banda Aceh, 2007, hal : 93

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Drs. H. Ahmad Muslich., Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Drs. H. Ibrahim Lubis., Agama Islam Suatu Pengantar, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 2004

Topo Santoso, S.H. M.H., Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung, Asy Syaawil Pres dan Grafika, 2000