STUDI PERBANDINGAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP …

Vol. 2(4) November 2018, pp.745-756

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6885 (online)

745

STUDI PERBANDINGAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI

MANUSIA TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DI NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DAN NEGARA KERAJAAN THAILAND

COMPARATIVE STUDY ABOUT PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ON FREEDOM

RELIGION IN THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE

KINGDOM OF THAILAND

Cut Aja Mawaddah Rahmah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Eddy Purnama

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan jaminan perlindungan terhadap HAM tentang

kebebasan beragama di Indonesia dan Thailand serta menjelaskan persamaan dan perbedaan keduanya secara

prinsipil. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada pendekatan perbandingan

dengan mengandalkan kepada data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier.Terhadap semua data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama melalui

UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta melalui Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Indonesia. Thailand juga telah menjamin perlindungan hak atas kebebasan beragama melalui Konstitusi

Thailand 2017 serta melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand. Persamaan antara kedua negara

tersebut sama-sama menjamin hak atas kebebasan beragama tidak hanya bagi warga negaranya melainkan juga

bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan Thailand. Adapun berbagai perbedaan yaitu

dalam UUD 1945 prinsip kebebasan beragama yang dianut adalah prinsip HAM universal, sementara Konstitusi

Thailand 2017 menggabungkan antara prinsip HAM universal dan prinsip HAM partikular. Konstitusi Thailand

2017 menentukan bahwa Raja Thailand harus beragama Buddha, berbeda dengan UUD 1945 yang tidak

menentukan kualifikasi agama bagi seorang Presiden. Hak atas kebebasan beragama dalam UUD 1945

dikelompokkan kedalam hak yang tidak dapat dikurangi, sementara dalam Konstitusi Thailand 2017 hak atas

kebebasan beragama merupakan hak yang dapat dikurangi. Sanksi terhadap tindak pidana penodaan agama

dalam KUHP Indonesia hanya berupa ancaman pidana penjara, sementara KUHP Thailand memuat sanksi

pidana penjara sekaligus pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Disarankan kepada

Pemerintah Indonesia agar dapat menyertakan ancaman sanksi denda terhadap tindak pidana penodaan agama

dalam KUHP Indonesia. Disarankan pula kepada pemerintah Thailand agar dapat menjadikan hak atas

kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, serta adanya penyebutan dan penyetaraan agama

dan kepercayaan lainnya selain buddha dalam konstitusi Thailand.

Kata Kunci : Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama

Abstract - The purpose of this thesis is to explain the guarantee of the protection of human rights about freedom

of religion in Indonesia and Thailand and explain the similarities and differences between them in principle.

This research is a normative law research which focuses on comparative approach by relying on bibliography

data consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Against all data

which have been collected then done qualitative analysis. The results show that Indonesia has guaranteed the

right to freedom of religion through the UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 of 1999 on Human Rights, and

through the Indonesian Penal Code. Thailand has also guaranteed the protection of the right to freedom of

religion through Thailand's Constitution 2017 and through the Thai Criminal Code. The similarities between

the two countries both guarantee the right to freedom of religion not only for its citizens but also for foreign

nationals residing in the territory of Indonesia and Thailand. The various differences are in the UUD 1945 the

principle of freedom of religion adopted is a universal human rights principle, while Thailand Constitution 2017

combines universal human rights principles and particular human rights principles. Thailand's Constitution

2017 stipulates that the Thai King should be Buddhist, in contrast to the UUD 1945 which does not specify a

religious qualification for a President. The right to freedom of religion in the UUD 1945 is grouped into

indispensable rights, while in Thailand's Constitution 2017 the right to religious freedom is a diminishing right.

Sanctions against the crime of defamation in the Indonesian Criminal Code are only a prison sentence, while

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 746

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

the Thai Criminal Code contains sanctions of imprisonment as well as criminal charges against perpetrators of

religious blasphemy. It is advisable to the Government of Indonesia to include the threat of sanction of fines on

the crime of defamation of religion in Indonesian Penal Code. It is also advisable to the Thai government to

make the right to freedom of religion as a non-deductible right, as well as the mention and equalization of other

religions and beliefs other than buddhas in the Thai constitution.

Keywords : Constitution, Human Rights, Freedom of Religion

PENDAHULUAN

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan

sesuatu hal yang sangat krusial. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke 21 ini, hampir

tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya

konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Bagir Manan mengatakan bahwa hakikat

konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu

pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.1

Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia adalah salah satu materi muatan yang

terdapat hampir dalam semua konstitusi negara-negara yang ada dunia. Meninjau lebih jauh

terhadap jaminan HAM yang termuat dalam konstitusi negara-negara di dunia, kebebasan

beragama adalah satu hak yang paling mendasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh

setiap negara. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Convenat

of Civil and Political Rights) menyebutkan bahwa perjanjian tersebut mengikat negara-negara

yang menandatangani dan meratifikasi untuk menghormati hak sipil dan politik individu,

termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berbicara kebebasan berkumpul,

hak pemilihan dan hak atas proses pengadilan yang adil.2

Materi muatan konstitusi suatu negara yang secara “nyata” memuat tentang jaminan

HAM tentang kebebasan beragama dapat dilihat salah satunya pada materi muatan konstitusi

Negara Republik Indonesia serta pada materi muatan konstitusi Negara Kerajaan Thailand.

Indonesia dan Thailand keduanya merupakan negara yang menjadikan konstitusi negaranya

sebagai perangkat hukum dasar (fundamental law) yang menjadi acuan tertinggi bagi regulasi

lain dibawahnya.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki konstitusi tertulis

sejak awal kemerdekannya pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengalami empat kali perubahan melalui

1Abdul Rozak, (et.al) TIM ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani,

Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 93. 2https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights, diakses pada 03

Desember 2017 Pukul 14.37 WIB

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 747

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

mekanisme amandemen yang dilaksanakan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Bentuk

jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dalam batang tubuh UUD NRI 1945 termaktub dalam

Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Negara kerajaan Thailand adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak

di wilayah Asia Tenggara. Kepala Negara Thailand adalah seorang Raja dan Kepala

Pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Sistem hukum di Negara Thailand adalah

campuran antara sistem hukum civil law dengan sistem hukum common law.3 Sepanjang

tahun 1932 sampai dengan tahun 2017, Thailand telah melakukan 20 kali perubahan

konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Konstitusi Thailand memuat bentuk jaminan

tertinggi terhadap HAM dalam Bab III tentang Rights and Liberties of Thai People.4 Jaminan

HAM tentang kebebasan beragama dalam konstitusi Thailand termuat dalam Section 31,

Constitutions of the Kingdom of Thailand 2017.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang menganut

agama Islam dengan jumlah presentase sebanyak 85%5. Sementara di Negara Kerajaan

Thailand mayoritas penduduk menganut agama Budha dengan jumlah keseluruhan 95%6.

Akibat adanya suatu agama yang terlalu mendominasi, baik di Indonesia dan Thailand pernah

sama-sama terjadi konflik antar umat beragama khusunya antara agama mayoritas dengan

agama minoritas.

Berdasarkan latar belakang persamaan dan perbedaan dari negara Indonesia dan

Thailand termasuk salah satunya adalah jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia

dalam konstitusi dua negara tersebut, menarik untuk ditelusuri lebih dalam dengan

menggunakan kerangka ilmiah mengenai persamaan dan perbedaan secara prinsipil antar

kedua negara tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah konstruksi pengaturan tentang Hak Asasi Manusia tentang kebebasan

beragama di Negara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Thailand?

2. Apakah persamaan dan perbedaan secara prinsipil di kedua negara tersebut?

3https://www.bantuanhukum.or.id/web/peradilan-di-negara-thailand/, di akses pada 08 Oktober 2017

pukul 22.02 WIB 4Mahda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalm Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.128. 5https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia diakses pada 12 Desember 2017 pukul 16.15 WIB 6https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Thailand diakses pada 12 Desember 2017 pukul 16.17 WIB

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 748

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada metode

pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perbandingan dilakukan

untuk membandingkan hukum tata negara satu negara dengan negara lain. Cara pengumpulan

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui kajian kepustakaan (library

research) guna untuk memperoleh data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan juga dilakukan tetapi hanya dipakai untuk

bahan klarifikasi terhadap data sekunder. Adapun cara memperoleh data dengan melakukan

wawancara kepada narasumber yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok

pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

Terhadap semua data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Beragama

di Negara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Thailand.

Para pendiri Negara Republik Indonesia (founding fathers) telah membangun negara

hukum Indonesia dan hak-hak warga negara dalam UUD NRI 1945. Pasca amandemen,

ketentuan tersebut kemudian bertambah secara signifikan. Dalam UUD NRI 1945 sebelum

amandemen, hanya terdapat tujuh rumusan tentang jaminan hak konstitusional warga negara

dan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28, Pasal

29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34. Sedangkan dalam UUD NRI

1945 setelah amandemen terdapat 26 rumusan tentang jaminan hak asasi manusia yang

termuat dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J, dan ditambah beberapa ketentuan lainnya

yang tersebar di beberapa pasal.7 Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan

kepercayaannya itu.”

Lebih jauh lagi, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah menegaskan

bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun (non derogable righst) dan tidak ada diskriminasi terhadap pelaksanaan serta

perlindungan atas hak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 28I

Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. yang menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak

7Ibid, hlm 1.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 749

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun.”

Pengaturan tentang jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut

agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama) yang terdapat dalam konstitusi

Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan undang-undang

dasar atau konstitusi yang tercipta oleh resultante (kesepakatan) bangsa yang religius.

Artinya UUD NRI 1945 dibangun berdasarkan falsafah ketuhanan yang menjiwai bangsa

Indonesia. Dalam konteks ini terlihat bahwa penormaan hak atas kebebasan beragama dalam

UUD NRI 1945 berdimensi teologis, Teologi Konstitusi.8

Pengaturan terkait hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia juga

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Selain jaminan perlindungan HAM

tentang hak atas kebebasan beragama, di Indonesia diatur pula ketentuan-ketentuan terkait

dengan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama. Pembatasan terhadap atas

kebebasan beragama tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang tersebut

menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Berdasarkan penjelasan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 terkait dengan agama-agama lain seperti Yahudi,

Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh

seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan mereka dibiarkan

keberadaannya sejauh tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1/PnPs/1965 atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Produk hukum

lain yang mengatur tentang jaminan hak atas kebebasan beragama di Indonesia adalah Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana

penodaan agama. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penodaan agama yang diatur

dalam KUHP, yaitu Pasal 156a yang tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) akan

8 Adam Muhsi, Teologi Konstitusi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015, hlm. 3.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 750

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

tetapi berasal dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965, yang memerintahkan agar

pasal ini dimasukkan dalam ketentuan KUHP.

Berbagai bentuk jaminan HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia baik yang

tertuang dalam UUD NRI 1945 maupun dalam berbagai produk hukum lainnya, pada

kenyatannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Artinya, norma hak

atas kebebasan beragama berdasarkan UUD NRI 1945 belum sepenuhnya dapat

diimplementasikan. Hal yang paling menarik perhatian terkait dengan perlindungan terhadap

hak atas kebebasan beragama dan beribadah adalah terjadinya tindak kekerasan. Berbagai

macam tidak kekerasan terindikasi oleh terjadinya berbagai tindakan intoleransi dan/atau

pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang mewarnai jejak sejarah perjalanan Indonesia.

Sepenjang tahun 2011, Yenny Zannuba Wahid mengemukakan bahwa pada era kedua

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia membukukan 93 kasus pelanggaran

kebebasan beragama. Jumlah itu naik 18% dibanding tahun 2010 yang terekam 64 kasus

pelanggaran. Jika diurai, bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama itu berupa

pelanggaran atau pembatasan aktivitas keagamaan dan kegiatan ibadah kelompok tertentu

dengan 49 kasus (49%), tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan aparat negara 20 kasus

(20%), pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus

(9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau

viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%).9

Negara Kerajaan Thailand sepanjang tahun 1932 sampai dengan tahun 2017 telah

melakukan 20 kali perubahan konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Materi muatan

HAM di Negara Kerajaan Thailand saat ini diatur dalam Konstitusi Thailand Tahun 2017.

Dalam perjalanan bangsa Thailand sebagai entitas sebuah negara demokrasi yang memiliki

konstitusi tertulis sejak 1932 hingga konstitusi terbaru Thailand yaitu Constitution of the

Kingdom of Thailand 2017, dimuatnya jaminan HAM khususnya tentang kebebasan

beragama tentunya membutuhkan proses yang panjang serta suatu reformasi konstitusi yang

komprehensif.10

Konstitusi Thailand disebut juga dengan The People’s Constitution. Konstitusi ini

terdiri dari 16 Bab dan 279 Pasal. Dalam Bab III tentang Rights and Liberties of the Thai

People ditemukan lebih kurang 24 Pasal HAM, yakni dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 49

9http://www.wahidinstitute.org/v1/News/Detail/?id=424/hl=id/Indonesia_Lampu_Merah_Pelanggaran_K

ebebasan_Beragamadi akses pada 28 Februari 2018 Pukul 11.00 WIB 10Mahda El- Muhtaj, Op.cit, hlm.130.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 751

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

yang sangat komprehensif mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Rumusan pasal-pasal HAM terlihat dibuat seluas mungkin untuk menghindari

kesalahpahaman akibat beragam penafsiran.11 Selain itu ditemukan kewajiban warga negara

dan pemerintahan pada Bab IV tentang Duties of the Thai People dan Bab V tentang Duties

of the State. Keseluruhannya kurang lebih 12 Pasal, yakni dari Pasal 51 sampai dengan Pasal

63.

Jaminan HAM tentang kebebasan beragama dalam konstitusi Thailand termuat dalam

berabagai Pasal, seperti dalam Section 31 (Pasal 31) yang menyatakan bahwa: “A person

shall enjoy full liberty to profess a religion, and shall enjoy the liberty to observe or perform

rites according to own religion, provided that it shall not be prejudicial to the duties of Thai

people, be harmful to the security of the State, and be contrary to the public order or good

morals of people.” (seseorang harus memperoleh kebebasan penuh untuk menganut suatu

agama, dan harus memperoleh kebebasan untuk melakukan atau menjalankan ritual sesuai

dengan agama mereka sendiri, dengan syarat sejauh itu tidak merugikan tugas-tugas orang

Thailand, berbahaya bagi keamanan negara, dan bertentangan dengan ketertiban umum atau

moral yang baik).

Negara Thailand merupakan sebuah Negara Kerajaan yang Kepala Negara nya

merupakan seorang Raja dan harus merupakan seorang Siam atau Budha. Hal tersebut

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab II Konstitusi Thailand yang mengatur tentang

Raja, dimana dalam Section 7 (Pasal 7) ditentukan bahwa :“The King Shall be a Buddhist and

Upholder of religions.” (Raja haruslah seorang Budha dan merupakan penegak agama-

agama). Buddhism atau agama Buddha merupakan satu-satunya agama atau kepercayaan

yang secara eksplisit termuat dalam Constitution of the Kingdom of Thailand 2017, serta pada

kenyataannya pula mayoritas penduduk Thailand merupakan penganut Agama Buddha

dengan presentase mencapai angka 95%12.

Adanya suatu agama atau kepercayaan tertentu yang secara eksplisit dijamin dalam

konstitusi Negara Thailand tentunya kemudian menyebabkan status umat agama tersebut

lebih tinggi dari umat beragama lainnya. Umat beragama Buddha di Thailand jelas memiliki

status yang lebih tinggi dari umat beragama lainnya di Thailand seperti Muslim, Kristen,

Hindu dan Sikh. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, pemerintahan Thailand sangat berperan

penting dan harus bersikap adil dalam menangani hak-hak warga negara yang berasal dari

11Mahda El- Muhtaj, Op.cit, hlm.129. 12https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Thailand diakses pada 12 Desember 2017 pukul 16.17 WIB

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 752

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

berbagai agama. Meskipun demikian, pemerintahan Thailand tetap berupaya untuk

membatasi munculnya berbagai tindakan penodaan terhadap suatu agama tertentu mengingat

dominasi umat Agama Buddha yang terlalu besar di negara tersebut. Salah satu upaya

tersebut adalah ditetapkanya aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Thailand (Thailand Criminal Code) yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana

penodaan agama. Ketentuan tersebut diatur dalam Chapter Specific Offenses, Title IV Offence

Relating To Religion, Section 206, Section 207, Section 208 (Bab Tentang Tindakan Pidana

Spesifik, Judul ke IV Tentang Tindakan Pidana terhadap Agama, Pasal 206, Pasal 207, dan

Pasal 208).

2. Persamaan dan Perbedaan secara Prinsipil Perlindungan terhadap HAM tentang

Kebebasan Beragama di Negara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan

Thailand.

Dua entitas negara yang dalam tulisan ini menjadi objek perbandingan jaminan HAM

tentang kebebasan beragama yaitu Negara Republik Indonesia serta Negara Kerajaan

Thailand secara konstitusional telah sama-sama mengatur dalam konstitusinya bahwa negara

menjamin dan melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Indonesia,

berdasarkan pada UUD NRI 1945 telah menjamin kebebasan beragama dan menjalankan

ibadah menurut keyakinannya masing-masing yakni sesuai dengan amanat Pasal 29 Ayat (2).

Konstitusi Negara Kerajaan Thailand yaitu Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

juga telah menjamin mengenai kebebasan beragama di negara tersebut melalui Section 31

(Pasal 31) konstitusi tersebut. Kebebasan beragama sebagai bagian dari jaminan HAM yang

berlaku di Indonesia dan Thailand tidak hanya bagi warga negara di kedua negara tersebut

melainkan juga berlaku bagi warga negara asing di yang berada di wilayah kedua negara

tersebut.

Persamaan secara prinsipil lainnya antara pengaturan jaminan HAM tentang

kebebasan beragama di Indonesia dan Thailand adalah terkait dengan pengaturan tentang

ketentuan pidana bagi tindak pidana penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana masing-masing negara. KUHP Indonesia mengatur tentang sanksi terhadap tindak

pidana penodaan agama melalui ketentuan dalam Pasal 156a. Sementara itu, Thailand

mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana penodaan agama dalam Thailand Criminal

Code yang terdiri dari Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 208. Di sisi lain meskipun telah sama-

sama mengatur secara prinsipil terkait dengan ketentuan pidana bagi tindak pidana penodaan

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 753

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

agama, Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan dalam hal bentuk ancaman pidana

terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Indonesia berdasarkan Pasal 156a Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana penjara maksimal selama 5 tahun

bagi pelaku tindak pidana penodaan agama. Berbeda hal nya dengan ancaman pidana bagi

pelaku tindak pidana penodaan agama di Negara Thailand. Thailand Criminal Code dalam

Pasal 206, 207, dan 208 selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman

pidana berupa denda sejumlah yang telah ditentukan undang-undang. Dalam penjatuhan

sanksi pidana tersebut, hakim dalam sistem peradilan Thailand dapat memilih antara

menjatuhkan sanksi pidana penjara atau sanksi denda, atau menjatuhan secara sekaligus

kedua sanksi pidana tersebut.

Perbedaan-perbedaan secara prinsipil lainnya antara Indonesia dan Thailand dalam

konstruksi pengaturan jaminan tentang kebebasan beragama kemudian menunjukkan bahwa

konsep dasar yang melandasi pengaturan hak atas kebebasan beragama antara Indonesia dan

Thailand jauh berbeda. Konsep hak atas bebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi

Indonesia di dasarkan pada prinsip HAM yang universal. Sedangkan dalam konstitusi

Thailand, disamping menganut prinsip HAM universal juga menunjukkan prinsip HAM lain

yaitu konsep HAM partikular atau dikenal dengan istilah cultural relativism (relativisme

budaya). Penerapan konsep HAM yang partikular dalam konstitusi Thailand adalah

penerapan prinsip HAM yang di dasarkan pada prinsip-prinsip kebangsaan Thailand itu

sendiri atau nilai-nilai agama Buddha.

Perbedaan secara prinsipil antara Indonesia dan Thailand juga terlihat dalam hal

sistem pemerintahan, konstitusi Indonesia sama sekali tidak menentukan kualifikasi agama

tertentu yang harus dianut oleh seorang presiden di Indonesia, yang dalam hal ini sangatlah

berbeda dengan ketentuan dalam konstitusi Thailand bahwa raja sebagai kepala negara harus

merupakan seorang penganut agama Buddha dan merupakan pelindung atau penegak bagi

agama-agama lainnya. Kemudian terkait dengan konsep derogable rights (hak yang dapat

dikurangi) dan konsep non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi). Jaminan

perlindungan hak atas kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia dikelompokkan

langsung kedalam hak yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun (non-derogable

rights), sementara dalam konstitusi Thailand hak atas kebebasan beragama hanya dapat

dijalankan dengan syarat-syarat sejauh tidak merugikan tugas-tugas sebagai masyarakat

Thailand, berbahaya bagi keamanan negara, dan bertentangan dengan ketertiban umum atau

moral yang baik.

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 754

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

Adanya perbedaan konsep HAM yang melandasi jaminan kebebasan beragama di

dalam konstitusi Indonesia dan Thailand tidak dapat dipisahkan dari filosofi serta sejarah

yang melatar belakangi lahirnya kedua negara tersebut. Indonesia merupakan negara yang

khususnya dalam hal kebebasan beragama memiliki falsafah “Ketuhanan Yang Maha Esa”

tentunya berbeda dengan Thailand yang memiliki prinsip-prinsip kebangsaan tersendiri dan

nilai-nilai Agama Buddha yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Thailand sejak awal

terbentuk. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbeda di

kedua negara tersebut dalam hal menjamin kebebasan beragama.

KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Kerajaan Thailand

merupakan dua negara yang sama-sama terletak di wilayah Asia bagian Tenggara dan

memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda. Indonesia merupakan sebuah negara Republik

dengan sistem demokrasi. Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan dipimpin oleh

seorang Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sementara

Thailand merupakan sebuah negara Kerajaan dengan sistem Monarki Konstitusional yang

dipimpin oleh Raja sebagai kepala negara dan seorang Perdana Menteri sebagai kepala

pemerintahan. Indonesia dan Thailand mempunyai kesamaan yaitu sama-sama menjadikan

konstitusi sebagai landasan dasar negara serta memuat ketentuan-ketentuan mengenai

perlindungan terhadap HAM khususnya dalam hal kebebasan beragama di dalamnya.

Indonesia menjamin hak atas kebebasan beragama melalui UUD 1945, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. Thailand juga telah menjamin perlindungan hak atas kebebasan beragama melalui

Konstitusi Thailand 2017 serta melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand. Baik

Indonesia maupun Thailand telah menjadikan hak atas kebebasan beragama sebagai bagian

dari jaminan HAM yang berlaku tidak hanya bagi warga negaranya melainkan juga bagi

warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan Thailand.

Dalam hal amandemen konstitusi, Indonesia dan Thailand dalam perkembangan

negaranya pernah melakukan amandemen, Negara Indonesia sebanyak 4 kali dan Thailand

sebanyak 20 kali. Selanjutnya dalam hal pelindungan negara terhadap tindakan penodaan

agama yang dianut di kedua negara tersebut, Indonesia dan Thailand sama-sama telah

memasukkan aturan mengenai tindak pidana penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana masing-masing negara. Jaminan kebebasan beragama yang termuat dalam

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 755

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

UUD NRI 1945 mencerminkan bahwa prinsip kebebasan beragama yang di anut di Indonesia

adalah konsep HAM universal atau keseluruhan, sementara dalam Constitution of the

Kingdom of Thailand 2017, disamping menganut prinsip HAM universal, juga terdapat

penyebutan khusus terhadap suatu agama tertentu yaitu Agama Buddha yang menunjukkan

prinsip HAM yang dianut dalam konstitusi Thailand juga menerapkan konsep HAM

partikular.

Thailand secara tegas menyebutkan satu jenis agama dalam Constitution of the

Kingdom of Thailand 2017 yaitu Agama Buddha dan penggunaan istilah “other religions

(agama-agama lainnya)” untuk agama selain agama buddha, sementara dalam UUD NRI

1945 tidak disebutkan satu agama tertentu namun hal tersebut diatSur dalam Undang-Undang

Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang

menentukan tentang jenis-jenis agama yang berkembang dan diakui di Indonesia. Sementara

itu terkait dengan agama yang harus dianut oleh pemimpin di kedua negara, konstitusi

Thailand telah menentukan bahwa Raja di Thailand merupakan seorang Buddha, sementara

dalam konstitusi Indonesia tidak ditentukan kualifikasi agama bagi seorang Presiden.

Jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia

dikelompokkan langsung kedalam hak yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun

(non-derogable rights), sementara dalam konstitusi Thailand hak atas kebebasan beragama

hanya dapat dijalankan dengan syarat-syarat sejauh tidak merugikan tugas-tugas sebagai

masyarakat Thailand, berbahaya bagi keamanan negara, dan bertentangan dengan ketertiban

umum atau moral yang baik.

Dalam sistem Pidana Indonesia, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana

penodaan agama adalah pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Berbeda hal nya dengan

ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama di Negara Thailand, Dalam

penjatuhan sanksi pidana tersebut hakim dapat memilih antara menjatuhkan sanksi pidana

penjara atau sanksi denda, atau menjatuhan secara sekaligus kedua sanksi tersebut.

Disarankan kepada pemerintah kedua negara untuk meninjau kembali berbagai

regulasi terkait jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama di masing-masing negara.

Disarankan kepada Pemerintah Indonesia agar dapat menyertakan sanksi pidana yang lebih

berat yaitu penyertaan ancaman ancaman sanksi denda terhadap tindak pidana penodaan

agama dalam KUHP Indonesia. Disarankan pula kepada pemerintah Thailand agar dapat

menjadikan hak atas kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, serta

adanya penyebutan dan penyetaraan agama dan kepercayaan lainnya selain buddha dalam

JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol.2, No.4 November 2018 756

Cut Aja Mawaddah Rahmah, Eddy Purnama

konstitusi Thailand agar tercapai kesetaraan dan kedamaian dalam pelaksanaan kebebasan

beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rozak, (et.al) TIM ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan

Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Adam Muhsi, Teologi Konstitusi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.

https://www.bantuanhukum.or.id/web/peradilan-di-negara-thailand/, di akses pada 08

Oktober 2017 pukul 22.02 WIB

http://www.wahidinstitute.org/v1/News/Detail/?id=424/hl=id/Indonesia_Lampu_Merah_Pela

nggaran_Kebebasan_Beragama, di akses pada 28 Februari 2018 Pukul 11.00 WIB

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights, diakses

pada 03 Desember 2017 Pukul 14.37 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia diakses pada 12 Desember 2017 pukul

16.15 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Thailand diakses pada 12 Desember 2017 pukul

16.17 WIB

Mahda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalm Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.