STUDI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH MENUJU KAMPUNG BERKELANJUTAN ( STUDI KASUS KELURAHAN 29 ILIR KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG) (Tesis) Oleh ZENAL MUTAQIN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
85
Embed
STUDI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN KAMPUNG …digilib.unila.ac.id/29893/2/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STUDI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANANLINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH MENUJU
KAMPUNG BERKELANJUTAN
( STUDI KASUS KELURAHAN 29 ILIR KECAMATAN ILIRBARAT II KOTA PALEMBANG)
(Tesis)
Oleh
ZENAL MUTAQIN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGANPROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNGBANDAR LAMPUNG
2017
ABSTRAK
STUDI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN LINGKUNGANPERMUKIMAN KUMUH MENUJU KAMPUNG BERKELANJUTAN
( Studi Kasus: Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir II Kota Palembang)
OlehZenal Mutaqin
Penanganan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan belum optimal,seiring dengan terbatasnya anggaran permbangunan, sehingga memerlukanprioritas pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan jeniskegiatan dan lokasi bersifat skala prioritas berdasarkan 3 pilar pembangunanberkelanjutan yaitu fisik lingkungan, sosial dan ekonomi dengan melibatkanpemangku kepentingan (stakeholder). Manfaat dari penelitian ini adalah untukmembantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas kegiatan penangananlingkungan permukiman kumuh, serta sebagai dasar perencanaan bagi pemerintahKota Palembang dengan menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process(AHP). Hasil penelitian penentuan kriteria prioritas dalam penanganan lingkunganpermukiman kumuh diperkotaan dalam kerangka 3 pilar pembangunanberkelanjutan berturut-turut adalah aspek lingkungan sebesar 46,7%, aspek sosialsebesar 31,2% dan aspek ekonomi sebesar 22,1%. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas adalah mengelola sampah rumah tangga sebesar100 %, sarana persampahan sebesar 93,5 %, kegiatan gotong royong sebesar83,6%, drainase lingkungan sebesar 66,2 %, sanitasi sebesar 66,1 %, pinjamanmodal usaha sebesar 63,0 %, pelatihan dan kewirausahaan sebesar 61%.Selanjutnya berdasarkan kegiatan prioritas tersebut, maka dari 12 lokasi yangdianalisis, diperoleh 5 wilayah prioritas yaitu RT 30, 31, 35, 02, dan RT 01.Kawasan prioritas ini merupakan wilayah yang memiliki kualitas lingkunganpermukiman yang rendah, dimana kualitas sarana dan prasarannya yang ada saatini kurang memadai.
Kata Kunci: permukiman kumuh, perkotaan, berkelanjutan, prioritas, AHP
ABSTRACT
STUDY ON DETERMINATION OF PRIORITY OF ENVIRONMENTALMANAGEMENT SLUMS AREAS TOWARDS SUSTAINABLE
(Case study Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)
ByZenal Mutaqin
The handling of urban slum settlements is not yet optimal, along with the limiteddevelopment budget, thus requiring development priorities. The purpose of thisstudy to determine the type of activity and location are priority scale, based on 3pillars of sustainable development that is physical, environmental, social andeconomic by involving stakeholders. The benefits of this research is to assist thegovernment in determining priority handling activities of slum areas, as well asthe basis of planning for the government of Palembang City by using AnalyticalHierarchy Process (AHP) Method. The results of the determination of prioritycriteria in the handling of urban slum settlemements within the framework of 3pillars of sustainable development are environmental aspect of 46.7%, socialaspect of 31.2% and economic aspects of 22.1%. As for priority activities aremanaging household waste of 100%, garbage facilities of 93.5%, gotong royongactivities of 83.6%, environmental drainage of 66.2%, sanitation of 66.1% ,business capital loan of 63.0%, training and entrepreneurship by 61%.Furthermore, based on these priority activities, from 12 locations analyzed, fivepriority areas are RT 30, 31, 35, 02 and RT 01. This priority area is an regionthat has a low quality slum settlements, where the quality of existing facilities andinfrastructure is inadequate.
STUDI PENENTUAN PRIORITAS PENANGANANLINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH MENUJU
KAMPUNG BERKELANJUTAN
( STUDI KASUS KELURAHAN 29 ILIR KECAMATAN ILIRBARAT II KOTA PALEMBANG)
Oleh
ZENAL MUTAQIN
TesisSebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINSPada
Program Studi Magister Ilmu LingkunganProgram Pascasarjana Universitas Lampung
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGANPROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNGBANDAR LAMPUNG
2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis Zenal Mutaqin di lahirkan pada tanggal 24 Februari 1975 di Cianjur, Jawa
Barat. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, putra dari pasangan
suami istri Rd. Mamur dan Etti. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di
SDN 3 Bojong Herang Cianjur dan pindah ke SD Negeri Kecamatan Kadupandak
Kabupaten Cianjur, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Cianjur,
Pendidikan Sekolah Menengah Atas di STMN 1 Cianjur, Selanjutnya penulis
menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
di Universitas Indo Global Mandiri Kota Palembang. Saat ini penulis bekerja
sebagai Asisten Dosen di Universitas Indo Global Mandiri Palembang dan juga
bekerja di Konsultan Perencanaan Individu.
Pada tahun 2015 Penulis melanjutkan pendidikan Starata-2 pada Program Studi
Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung. Selanjutnya melakukan penelitian
dengan judul “ Studi Penentuan Prioritas Penanganan Lingkungan Permukiman
Kumuh Menuju Kampung Berkelanjutan (Studi Kasus Kelurahan 29 Ilir
Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang).
Karya Tesis ini KupersembahkanKepada:
1. Kedua Orang Tua Saya Bapak Rd. Mamur (Alm) dan Mama
Eti yang selalu membimbing dan mendidik dari kecil untuk
selalu taat beribadah dan tekun mencari ilmu, tidak lupa
kedua mertua saya Abdul Kadir (Alm) dan Umi Kalsum
(Almh) yang selalu memberikan dorongan dan semangat
semasa hidupnya.
2. Istriku tersayang Eni Sirwana, S.Ag terima kasih atas doa
dan kesabarannya yang selalu dipanjatkan untukku hingga
mencapai keberhasilan meraih Magister Ilmu Lingkungan di
Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Anakku Aisyah Tsabitah dan M. Syakir al-Kautsar sebagai
penyemangatku
4. Keluarga Besarku di Bandung, Cianjur dan Palembang yang
selalu memberikan semangat dan doa dalam pencapaianku.
i
SANWACANA
Alhamdulillahi Robbil Alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Penentuan Prioritas Penanganan
Lingkungan Permukiman Kumuh Menuju Kampung Berkelanjutan (Studi Kasus
Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)
Tesis ini dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister Sains pada
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Lampung.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku rektor Universitas
Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pasca Sarjana
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H. selaku penguji utama dan
Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas
Lampung.
4. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. selaku penguji kedua dan Wakil
Direktur Bidang Umum.
5. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu
Lingkungan Universitas Lampung
6. Ibu Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc, selaku pembimbing utama atas kesediaannya
untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian
tesis ini;
ii
7. Bapak Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A. selaku pembimbing kedua atas
kesediaanya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses
penyelesaian tesis ini;
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas
Lampung yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan
telah mendidik penulis;
9. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Magister Ilmu Lingkungan Universitas
Lampung.
10. Kantor Kecamatan Ilir Barat II dan Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang yang
telah memudahkan dalam pengurusan surat izin penelitian dan sebagai
sumber informasi yang penulis perlukan.
11. Keluarga besar Bapak Effendi yang telah memberikan kemudahan fasilitas
kos selama kuliah.
12. Teman-temanku Group Spur, Anta Sastika, Rizal Chaniago, Agung Bahari
dan Imron.
13. Pihak-pihak yang telah membantu penulis selama menyusun tesis ini yang
tidak dapat disebutkan satu persatu.
Bandar Lampung, Desember 2017
Zenal Mutaqin
iii
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL...................................................................................... viDAFTAR GAMBAR................................................................................. vii
I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang. ......................................................................... 11.2. Rumusan Masalah ..................................................................... 61.3. Tujuan ....................................................................................... 61.4. Manfaat Penelitian .................................................................... 71.5. Ruang Lingkup Studi................................................................. 7
1.5.1. Lingkup Materi............................................................ 71.5.2. Lingkup Wilayah ........................................................ 8
II. TINJAUAN PUSTAKA..................................................................... 102.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian ........................................... 10
2.1.1. Kondisi Fisik dan Geografis Kelurahan 29 Ilir ........... 102.1.2. Pola Pemanfaatan Lahan di Kelurahan 29 Ilir............. 122.1.3. Kondisi Kependudukan............................................... 142.1.4. Kondisi Sosial dan Budaya.......................................... 152.1.5. Mata Pencahariaan Penduduk..................................... 152.1.6. Kondisi Fasilitas Sosial............................................... 16
2.1.6.1. Pendidikan .................................................... 162.1.6.2. Kesehatan...................................................... 162.1.6.3. Peribadatan.................................................... 17
2.1.7. Kondisi Perekonomian........................ ........................ 172.1.8. Kondisi Prasarana Dasar Lingkungan......................... 18
2.1.8.1. Kondisi Jaringan Jalan .................................. 182.1.8.2. Kondisi Jaringan Listrik................................ 192.1.8.3. Kondisi Jaringan Drainase ............................ 192.1.8.4. Kondisi Pengelolaan Persampahan............... 21
2.2. Persebaran Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir............... 212.3. Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia ............................. 222.4. Beberapa Pengertian.................................................................. 23
2.5. Kesehatan Lingkungan ............................................................. 322.5.1. Persyaratan Kesehatan Permukiman Perkotaan.......... 33
iv
2.6. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Permukiman..... 352.7. Pembangunan Berkelanjutan..................................................... 362.8. Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang........................ 372.9. Metode Analytical Hierarcy Process (AHP)............................. 392.10. Tinjauan Kebijakan ................................................................... 45
2.10.1. Tinjauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah............ 452.10.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPermukiman................................................................. 46
2.11. Persebaran Permukiman Kumuh di Kota Palembang................ 47
III. METODE PENELITIAN3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................... 503.2. Kebutuhan Data......................................................................... 51
3.2.1. Data Primer.................................................................. 513.2.2. Data Sekunder ............................................................. 513.2.3. Teknik Pengumpulan Data.......................................... 51
3.2.4. Pengolahan dan Penyajian Data.................................. 523.2.5. Variabel Penelitian...................................................... 53
3.3. Teknik Pengambilan Sampling.................................................. 553.4. Alat dan Instrumen Penelitian................................................... 573.5. Analisis Data ............................................................................. 573.6. Teknik Penggunaan Analytic Hierarchy Process (AHP)........... 573.7. Aplikasi Program Model Analytic Hierarchy Process
(AHP) Expert Choise................................................................. 603.8. Penyusunan Model Hierarki...................................................... 60
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN4.1. Hasil Penilaian Responden Berdasarkan Aspek 3 Pilar
Pembangunan Berkelanjutan...................................................... 624.2. Hasil Penilaian Responden Berdasarkan Sub Kriteria............... 63
4.2.1. Sub Kriteria Aspek Fisik Lingkungan............................ 634.2.2. Sub Kriteria Aspek Sosial.............................................. 644.2.3. Sub Kriteria Aspek Ekonomi ........................................ 65
4.3. Hasil Gabungan Penilaian Seluruh 15 Sub KriteriaBerdasarkan Aspek 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan......... 664.3.1. Analisis Kegiatan Prioritas Penanganan Lingkungan
Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek 3 PilarPembangunan Berkelanjutan......................................... 684.3.1.1. Karakteristik Pengelolaan Sampah Rumah
4.3.1.5. Karakteristik Kondisi Sanitasi Lingkungan..... 734.3.1.6. Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat........ 744.3.1.7. Pelatihan dan Kewirausahaan........................... 74
4.4. Karakteristik Lokasi Prioritas di Kelurahan 29 Ilir KotaPalembang................................................................................ 75
V. KESIMPULAN DAN SARAN........................................................... 795.1. Kesimpulan................................................................................ 795.2. Saran.......................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA......................................................................... 81
2.9. Nilai Random Indeks........................................................................ 44
2.10. Standar Kelompok Penghasilan Bagi MBR..................................... 46
2.11. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palembang............. 48
4.1. Prioritas Kegiatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh... 67
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1.1. Diagram Alur Pikir Penelitian ..................................................... 9
2.1. Wilayah Administrasi Kelurahan 29 Ilir...................................... 11
2.2. Kondisi Kepadatan Bangunan di Kelurahan 29 Ilir..................... 12
2.3. Pola Pemanfaatan Lahan di Wilayah Kelurahan 29 Ilir .............. 13
2.4. Kondisi Kegiatan Pariwisata dan Perekonomian di WilayahKelurahan 29................................................................................ 18
2.5 Kondisi Jaringan Jalan Umum..................................................... 19
2.6. Kondisi Jaringan Drainase Utama di Lingkungan Kelurahan29 Menuju Sungai Musi.............................................................. 20
2.7. Kondisi Drainase di Lingkungan Kelurahan 29 Ilir..................... 20
2.8. Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)............ 21
2.9. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.......................................... 37
2.10. Susunan Hierarki Keputusan....................................................... 41
3.1. Sebaran 12 Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan29 Ilir Berdasarkan SK Walikota Palembang.............................. 50
3.2. Model Hierarli Penanganan Lingkungan PermukimanKumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang............................. 54
3.3. Kerangka Analisis Model Analytical Hierarchi Process ............ 59
3.4. Program Expert Choise................................................................ 60
3.5. Model Hirarki Kegiatan Prioritas ................................................ 61
3.6. Model Hirarki Lokasi Kegiatan.................................................... 61
4.2. Bobot Penilaian Responden Terhadap Sub Kriteria Aspek FisikLingkungan.................................................................................. 63
viii
4.3. Penilaian Responden Terhadap Sub Kriteria Aspel Sosial ......... 64
4.4. Penilaian Responden Terhadap Sub Kriteria Aspek Ekonomi.... 65.4.5. Penilaian Gabungan Responden Terhadap Seluruh Sub Kriteria 66
4.6. Lokasi Prioritas Berdasarkan Hasil Penilaian Para Pakar ........... 76
4.7. Lokasi Kawasan Prioritas Permukiman Kumuh diKelurahan 29 Ilir.......................................................................... 78
1
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penduduk dunia lebih dari 1,6 miliar tinggal di permukiman yang tidak layak
dan diperkirakan pada tahun 2030, tiga miliar warga kota hidup di perkampungan
kumuh, padat penduduk, padat bangunan, dan berkualitas lingkungan buruk (Joga,
2013). Melihat kondisi tersebut terlihat tumbuhnya permukiman kumuh tidak
hanya di Negara Indonesia, namun di berbagai kota besar dunia mengalami hal
yang sama. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman
Kementerian Cipta Karya (2006), permukiman kumuh merupakan potret tatanan
kawasan perumahan yang tidak teratur, serta kurangnya pelayanan infrastruktur
dengan jumlah populasi yang dilayani, sehingga berdampak pada kondisi kualitas
fisik dan lingkungan perumahan yang tidak memenuhi persyaratan meliputi
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan.
Secara umum kondisi fisik permukiman kumuh yang paling menonjol
terlihat dari kualitas rumahnya tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang
tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan sangat terbatas, tidak adanya saluran
drainase dengan secara berkala sering mengalami banjir, kurangnya tempat
penampungan sampah sehingga terlihat kotor dan jorok (Koestoer, 2001).
Lingkungan permukiman yang baik, sehat dan layak, tentu sangat
diharapkan oleh setiap orang, karena lingkungan permukiman merupakan bagian
dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan
2
sehari-hari. Menurut Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan juga
sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan
menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman.
Kesehatan lingkungan di permukiman tentunya perlu diselenggarakan untuk
mewujudkan lingkungan yang dapat menjamin keberlangsungan serta
keselamatan hidup manusia (Pamekas, 2013). Adapun fasilitas yang perlu
disediakan yang dapat menunjang kesehatan lingkungan permukiman terdapat 5
(lima) bentuk fasilitas, meliputi penyediaan air bersih, penyaluran air kotor,
sistem air limbah, drainase dan jalan lingkungan (Koestoer, 2001). Selain itu
peran masyarakat dalam memelihara lingkungan permukiman sangat penting,
karena lingkungan permukiman yang layak untuk dihuni bukan pembangunan
fisik yang dapat diperhatikan, melainkan peran aktif dan partisifasi masyarakat
dalam menjaga dan mengelola lingkungannya. Sebagaimana yang tertuang pada
Pasal 130 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman yaitu kewajiban masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban,
kebersihan dan kesehatan serta memelihara prasarana dan sarana lingkungan, dan
utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.
Tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Indonesia diketahui
pada tahun 2009 luas permukiman kumuh sekitar 57.800 ha (hektar)
(Kementerian Perumahan Rakyat, dalam Aliyati, 2011). Pada tahun 2014 luas
permukiman kumuh di Indonesia berkurang sekitar 38.431 ha yang tersebar di
3.550 kawasan dari 390 kabupaten/kota (Kementerian Perumahan Rakyat, 2015)
3
dan pada tahun 2017 luas permukiman kumuh adanya peningkatan yaitu 38.641
atau sekitar 210 Ha (Kemen PU, 2017).
Kondisi permukiman kumuh yang ada di kampung kampung perkotaan
seluruh Indonesia, pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya terus
dilakukan melalui perencanaan salah satunya penataan dan perbaikan kawasan
permukiman kumuh, hal ini bertujuan agar terciptanya permukiman perkotaan
layak huni yang berkelanjutan, dimana Indonesia telah berkomitmen untuk
melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), yang telah
disepakati oleh negara-negara berkembang, seiring dengan berakhirnya Millenium
Development Goals (MDGs) Tahun 2015 salah satunya adalah permasalahan
kawasan kumuh perkotaan (Bappenas, 2017).
Pemerintah Indonesia telah menyusun agenda untuk penanganan lingkungan
permukiman kumuh terutama kawasan permukiman prioritas melalui Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2019 tentang Lingkungan
Permukiman Bebas Kumuh. Adapun prioritas wilayah penanganan permukiman
kumuh di Indonesia salah satunya adalah Kota Palembang.
Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Pemerintah Kota Palembang
telah melakukan penataan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh. Seiring
dengan keluarnya Surat Keterangan Walikota Palembang Nomor 488 Tahun 2014
tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palembang.
Adapun pelaksanaan kegiatannya melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan
4
Permukiman Kumuh meliputi perbaikan infrastruktur dasar permukiman,
pembangunan rumah yang tidak layak huni serta peningkatan sosial dan ekonomi.
Sementara itu lokasi permukiman kumuh yang menjadi perhatian
Pemerintah Daerah Kota Palembang salah satunya adalah permukiman yang
berada di tepian sungai, karena permukiman ini memiliki kondisi kualitas
lingkungan yang belum baik terutama kondisi infrastruktur, bangunan tempat
tinggal dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.
Penanganan dan perbaikan permukiman kumuh di Kota Palembang masih
memprioritaskan terhadap fisik lingkungan, seperti perbaikan drainase, jalan,
sanitasi, air bersih dan persampahan. Sedangkan aspek penilaian terhadap kondisi
sosial, ekonomi terutama komitmen masyarakat dalam memelihara lingkungan
permukiman belum terlihat, selain itu belum ada peran stakeholder dalam
menentukan prioritas seperti melibatkan para pakar terutama akademisi dan
pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dimana perannya sangat diperlukan
untuk menilai dalam menentukan prioritas penanganan lingkungan permukiman
kumuh di Kota Palembang berdasarkan fungsi dan peranan menangani
permasalahan permukiman kumuh.
Secara fisik sebaran permukiman kumuh di Kota Palembang tersebar di 59
Kelurahan, dengan luas sekitar 2.473 ha dan telah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Walikota Palembang Nomor 488 Tahun 2014 tentang penetapan
wilayah prioritas kawasan permukiman kumuh. Salah satunya adalah Kelurahan
29 Ilir dengan luas 16, 73 ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 berjumlah
8.928 jiwa, terdiri dari 4.321 orang laki-laki dan 4.607 orang perempuan serta
memiliki 2.176 kepala keluarga.
5
Permasalahan yang dihadapi di kelurahan ini sangat kompleks, dari kondisi
jaringan drainase belum sepenuhnya terkoneksi dengan saluran utama, masih
banyaknya tumpukkan sampah di sekitar lingkungan perumahan dan saluran
drainase, kebutuhan air bersih belum sepenuhnya terlayani, sistem sanitasi masih
tercampur dengan saluran drainase, bangunan tempat tinggal masih ada yang tidak
layak untuk ditempati, jalan lingkungan terdiri dari dua akses yaitu jalan cor
dengan kondisi perkerasan kurang baik dan jalan kayu dengan kondisi sebagian
rusak, serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi di Kelurahan 29 Ilir ini masih
relatif rendah.
Penataan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh oleh pemerintah
daerah Kota Palembang terus dilakukan, sehingga untuk menurunkan tingkat
kekumuhan pada tahun 2019 dapat terwujud yaitu melalui berbagai program
perencanaan, disisi lain belum optimalnya perbaikan lingkungan permukiman
kumuh di Kota Palembang, dimana keterbatasan anggaran menjadi kendala,
seiring dengan banyaknya pembangunan dan lokasi-lokasi kumuh yang perlu
penanganan. Pada akhirnya penataan dan perbaikan lingkungan permukiman
kumuh di Kelurahan 29 Ilir tidak dapat seluruhnya dilaksanakan secara serentak.
Pemecahan masalah tersebut di atas memerlukan sebuah metode penentuan
program kegiatan dan lokasi skala prioritas, yang dapat menampung semua aspek
keberlanjutan, baik fisik lingkungan, sosial, komitmen masyarakat terhadap
lingkungan dan ekonomi secara efektif dan efisien dengan penilaiannya
melibatkan pengambilan keputusan oleh stakeholder, yaitu para pakar meliputi
akademisi, lembaga non pemerintah, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan
6
masyarakat sebagai pemukim di Kelurahan 29 Ilir, sehingga untuk menurunkan
tingkat kekumuhan setiap tahun dapat terwujud.
Oleh karena itu perlu dilakukan studi penelitian yang lebih mendasar pada
pokok permasalahan, penanganan dan perbaikan lingkungan permukiman yang
berkelanjutan. Salah satunya adalah menentukan prioritas jenis kegiatan dan
lokasi prioritas. Penelitian tersebut diharapkan dapat menentukan skala prioritas
yang dapat menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan
penanganan prioritas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota
Palembang terutama Kelurahan 29 Ilir.
1.2. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan
1. Kriteria penilaian kegiatan skala prioritas terhadap kampung yang akan
ditangani selama ini, masih memprioritaskan aspek fisik lingkungan,
belum mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat
sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
2. Penilaian skala prioritas belum melibatkan stakeholder meliputi
akademisi, pemerintah dan lembaga non pemerintah.
1.3. Tujuan
Tujuan penelitian
1. Menentukan skala prioritas jenis kegiatan penanganan lingkungan
permukiman kumuh berdasarkan 3 kriteria pilar pembangunan
keberlanjutan, yaitu aspek fisik lingkungan, aspek sosial dan aspek
ekonomi.
7
2. Menentukan lokasi prioritas penanganan lingkungan permukiman
kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai informasi bagi masyarakat di Kota Palembang khususnya
dikelurahan 29 Ilir yang berkaitan penanganan lingkungan permukiman
kumuh untuk tahun selanjutnya.
2. Membantu menentukan skala prioritas kegiatan penanganan lingkungan
permukiman kumuh di kampung kelurahan 29 Ilir, dengan tepat
sasaran, efektif dan efisien dengan menggunakan metode AHP.
3. Sebagai dasar perencanaan bagi instansi teknis pemerintah Kota
Palembang yang mempunyai tugas, fungsi dan peranan menangani
permasalahan permukiman kumuh.
1.5. Ruang Lingkup Studi
1.5.1. Lingkup materi :
Kajian materi skala prioritas penanganan lingkungan permukiman kumuh
berdasarkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan meliputi:
1. Aspek fisik lingkungan
a. Perbaikan Jalan Lingkungan
b. Perbaikan Drainase
c. Perbaikan Air Minum
d. Perbaikan Sarana Persampahan
e. Perbaikan Sarana Proteksi Kebakaran
f. Perbaikan Sanitasi Lingkungan
8
g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
h. Perbaikan Ruang Publik/RTH
2. Aspek sosial dalam bentuk komitmen masyarakat melalui partisipasidalam memelihara lingkungan permukiman
a. Penyediaan RTH Privat
b. Membuat Resapan Biopori/Kolam
c. Kegiatan Gotong Royong
d. Kesediaan Mengelola Persampahan Rumah Tangga
3. Aspek ekonomi
a. Pelatihan Kewirausahaan
b. Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat Miskin
c. Santunan Bagi Masyarakat Miskin
1.5.2. Lingkup wilayah:
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang yaitu di 12
(dua belas) wilayah Meliputi RT 01, 02, 09, 12,13, 14, 17, 20, 21, 30, 31
2. Menentukan lokasi Prioritaspenanganan terhadap lingkunganpermukiman kumuh di Kelurahan29 Ilir Kota Palembang
RUMUSAN MASALAH
1. Kriteria penilaian kegiatan skalaprioritas penentuan kampung yangakan ditangani selama ini masihmemprioritaskan aspek fisiklingkungan, belummempertimbangkan aspek sosialdan ekonomi masyarakat sebagaipilar pembangunan berkelanjutan.
2. Penilaian skala prioritas belummelibatkan stakeholder yaitu parapakar meliputi akademisi,pemerintah dan lembaga nonpemerintah.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Permen PUPR Nomor 2./PRT/M/2016Tentang Peningkat Kualitas PermukimanMelalui : Drainase: Jalan Lingkungan Sanitasi Air Minum Persampahan Perbaikan Rumah Proteksi Kebakaran RTH Sosial, Budaya dan Ekonomi
B. Pasal 130 UU No.1 Tahun 2011 TentangPerumahan dan Kawasan Permukiman.
ANALISIS
LATAR BELAKANG
Analisis Kriteria Jenis Kegiatan danLokasi Prioritas PenangananLingkungan Permukiman Kumuh diKelurahan 29 Ilir Kota Palembangdengan menggunakan AHP(Analytical Hierarchy Process)
HASIL AKHIR
Rekomendasi : KEGIATAN PRIORITAS
LOKASI PRIORITAS
KEBIJAKAN :
SDGs Kawasan Kumuh Perkotaan RPJPN (Kota Tanpa Permukiman
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling,
yaitu teknik dengan sampling pertimbangan. Teknik tersebut mempunyai
pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau
penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Riduwan, 2013). Penentuan jumlah
sampel dan kuesioner pada dasarnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak
berapa jumlah sampel tersebut akan diambil dari suatu populasi, dengan
memperhatikan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga (Singarimbun, 1989 dalam
yuwono, 2009).
1. Menentukan kegiatan prioritas berdasarkan penilaian para pakar, akademisi,
pemerintah dan lembaga pemerintah untuk menentukan suatu keputusan yang
terbaik dengan jumlah 7 (tujuh) orang terdiri :
a. Pemerintah: PU Cipta Karya Kota Palembang
Jabatan Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) Pembangunan Kawasan
Permukiman menangani permasalahan perumahan dan permukiman
kumuh di Kota Palembang.
b. Pemerintah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Jabatan Kabid (Kepala Bidang) Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin membidangi pemukiman
dan lingkungan hidup, infrastruktur serta pengembangan wilayah.
c. Pemerintah: Kelurahan 29 Ilir
Sekertaris Kelurahan 29 Ilir dan mengurus bidang sosial dan ekonomi 1
orang
56
d. Lembaga Non Pemerintah: Kelompok Kerja / LCO (Local Coordinating
Office)
Asisten Koordinator Kota Neighborhood Upgrading And Shelter Project
(NUSP) Kota Palembang. Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh
1 orang
e. Akademisi 1: Dosen dari Universitas Muhammadiyah
Jabatan: Dosen Tetap mengajar bidang perencanaan dan wilayah serta
arsitektur.
f. Akademisi 2: Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas
Jabatan: Dosen Tetap di Indo Global Mandiri. Mengajar perencanaan
wilayah dan kota
g. Lembaga: Pemerhati Lingkungan
Jabatan: Koordinator Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Propinsi
Sumatera Selatan 1 orang
2. Menentukan kawasan kegiatan berdasarkan penilaian tokoh masyarakat,
(rukun tetangg) RT, lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) berjumlah 36
orang, berdasarkan kondisi eksisting fisik lingkungan dan dokumen
perencanaan terkait penataan kawasan permukiman kumuh. 36 (tigapuluh
enam) Responden orang terdiri dari :
a. Ketua RT = 12 Orang
b. Tokoh Masyarakat = 24 Orang
57
3.4. Alat dan Instrumen Penelitian
Alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis
untuk mencatan hasil kuesioner, camera digital, laptop dan program software
expert choise untuk analisis model Analytical Hierarcy Process (AHP).
3.5. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
model metode Analytical Hierarcy Process (AHP), melalui data primer hasil
wawancara (in – depth interview) dengan para pakar dan data sekunder melalui
berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penataan permukiman
kumuh di Kota Palembang, sehingga data tersebut menjadi pertimbangan untuk
menentukan skala prioritas baik kegiatan maupun lokasi kegiatan.
3.6. Teknik Penggunaan Analytic Hierarchy Process (AHP)
Teknik proses analisis model Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam
penelitian ini menggunakan bantuan program Expert Choise. Hal tersebut
bertujuan untuk mempercepat proses hasil yang diinginkan secara cepat, efektif
dan efisien yaitu melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
A. Tahap Pertama Penentuan Kegiatan Prioritas yaitu :
1. Penyusunan Rangkaian Model Hierarki
2. Penilaian Responden Berdasarkan Kriteria
3. Penilaian Responden Berdasarkan Sub Kriteria
4. Kombinasi Penilaian Seluruh Sub Kriteria
5. Hasil Pembobotan Kegiatan Prioritas
58
B. Tahap Kedua Penentuan Wilayah Prioritas Kegiatan yaitu :
Menentukan wilayah prioritas sama dengan tahap pertama diatas dengan
program expert choise. Sebelum melakukan penilaian lokasi kegiatan
berdasarkan masing-masing sub kriteria tersebut diatas, terlebih dahulu
menghitung Nilai rata-rata (everage score) masing-masing lokasi untuk
seluruh usulan kegiatan berdasarkan penilaian responden 36 tokoh
masyarakat. Selanjutnya pengurangan nilai antar lokasi kegiatan, sehingga
nilai pengurangan dijadikan sebagai nilai bobot. Hasilnya dimasukan
kedalam kuesioner program expert choise. Gambaran umum kerangka
analisis ahp dapat disajikan pada Gambar 3.3.
59
Gambar 3.3. Kerangka Analisis Model Analytical Hierarcy Process
INPUT
Merumuskan Masalah
IdentifikasiKriteria, Subkriteria dan Alternatif
Pengambilan Keputusan
IdentifikasiPara Pakar dan tokoh
masyarakat sebagai pihakPengambilan Keputusan
Pengumpulan DataSebagai Dasar PenilaianKriteria, Subkriteria dan
Lokasi Kegiatan
Membuat Model hierarki
ANALISIS
Program ExpertChoise
LangkahMatematis
Bobot Prioritas
KonsistensiCR < 0.1
Pairwise Comparison
Nilai Eigen Vektor
Max Nilai Eigen Value
Hitung Ci dan Cr
OUTPUTKesimpulan
Prioritas Penanganan
YaTidak
60
3.7. Aplikasi Program Model Analisis Hierarki Proses Expert Choise
Untuk memudahkan proses perhitungan berdasarkan tujuan dalam
penelitian ini yaitu menentukan skala prioritas penenganan lingkungan
permukiaman kumuh di Kelurahan 29 Ilir secara efektif dan efisien. Sedangkan
metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program
komputer yaitu Expert Choise. Perangkat lunak Expert Choice (EC) adalah alat
pendukung keputusan multi-tujuan berdasarkan Analytic Hierarchy Process
(AHP), sebuah teori matematika yang pertama kali dikembangkan di Wharton
School of the University of Pennsylvania oleh salah satu pendiri Expert Choice,
Gambar .3.4. Program Expert Choise 2011
Sumber: Software Copyright Expert Choice 1982-2004, Arlington, VA USA
3.8. Penyusunan Model Hierarki
Pembobotan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) oleh
responden 7 pakar, terlebih dahulu menyusun model hierarki, berdasarkan 3 (tiga)
kriteria dan 15 (lima belas) sub kriteria dengan menggunakan program expert
choise. Gambaran umum penyusunan model hierarki disajikan pada gambar 3.5
61
Gambar.3.5. Model Hierarki Kegiatan Prioritas Penanganan LingkunganPermukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang
Sumber: Expert Choise, 2017
Susunan model hierarki diatas tersebut, selanjutnya menyusun lokasi
kegiatan terdiri dari 12 (dua belas) kawasan meliputi RT 01, 02, 09, 12, 13, 14,
17, 20, 21, 30, 31 dan 35 melalui kolom alternatif yang ada di program expert
choise. Proses susunan kawasani kegiatan ini disajikan pada Gambar 3.6.
Gambar.3.6. Model Hierarki Lokasi Kegiatan Penanganan LingkunganPermukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang
79
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Hasil temuan studi penentuan kegiatan prioritas penanganan permukiman
kumuh perkotaan berdasarkan 3 pilar pembangunan berkelanjutan, menunjukkan
bahwa prioitas pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek fisik lingkungan
(46,7 %), diikuti berturut-turut prioritas kedua adalah aspek sosial (31,2 % ) dan
aspek ekonomi (22,1 %). Selanjutnya untuk penentuan prioritas kegiatan pada
masing-masing kriteria atau aspek 3 pilar pembangunan berkelanjutan
menunjukan prioritas yang berbeda, yaitu prioritas pertama ada pada kegiatan di
aspek sosial yaitu mengelola sampah rumah tangga (100 % ) dan kegiatan gotong
royong (83,6 %). Prioritas kedua adalah pada aspek fisik lingkungan yaitu
perbaikan sarana persampahan (93,5 %), perbaikan drainase (66,2 %) dan
perbaikan sanitasi (66,1 %), sedangkan prioritas ketiga adalah aspek ekonomi
yaitu pinjaman modal usaha bagi masyarakat miskin (63,0 %)dan pelatihan dan
kewirausahaan(61,0 %).
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan prioritas
penanganan lingkungan kumuh, aspek sosial yang berkaitan dengan komitmen
masyarakat untuk memelihara lingkungan dalam jangka panjang untuk
mendukung kampung berkelanjutan lebih penting dibanding dengan aspek fisik
dan aspek ekonomi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lokasi prioritas
penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan 29 Ilir dari 12
80
(duabelas) lokasi yang telah teridentifikasi untuk melaksanakan kegiatan 7
kegiatan prioritas tersebut di atas, diutamakan 5 (lima) kawasan yaituRT 30, RT
31, RT 35, RT 02 dan RT 01. Kawasan prioritas ini merupakan wilayah yang
memiliki kualitas lingkungan permukiman yang rendah, dimana kualitas sarana
dan prasarannya yang ada saat ini kurang memadai.
5.2. Saran
Upaya peningkatan kualitas permukiman yang berkelanjutan disarankan:
Saran untuk pemerintah tingkat kelurahan dan kota adalah:
1. Memperbanyak sarana persampahan terdiri dari TPS, tong sampah dan
geroba ksampah, jumlah sarana persampahan yang ada saat ini belum
memadai
2. Memberikan pelatihan terkait pengelolaan sampah rumah tangga
Saran untuk studi lanjutan adalah:
1. Penelitian ini masih bersifat umum, perlu dilakukan penelitian yang lebih
detail tentang prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan 3
pilar pembangunan berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan studi tindak lanjut penelitian tersebut khususnya
perencanaan Instalasi Pengelolaam Air Limbah (IPAL) di wilayah
permukiman Kelurahan 29 IlirKecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
81
DAFTAR PUSTAKA
Aslim, N., Rohainah, I., Vidiyanti, C Dan Hindami, H., 2014. PersepsiMasyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi KasusKampung Pelesiran, Taman Sari, Bandung). Prosiding Temu IlmiahIPLBI. Magister Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan KebijakanInstitut Teknologi Bandung.[terpublikasi].
Advianty, S.A dan Handayani, K.D.M.E. 2013. Tingkat Partisipasi Masyarakatpada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso.
Akib, M. 2014. Hukum Lingkungan. Perspektif Global dan Nasional. PT.RajaGrafindo Persada.
Aliyati, R. 2011. Permukiman Kumuh di Bantaran CI–LIWUNG ( Studi KasusKelurahan Manggarai Serengseng Sawah dan Kelurahan KampungMelayu Kalisari). Tesis. Ilmu Geografi Universitas Indonesia Depok.[terpublikasi].
Al-Harbi, K.M.A. 2001. Application of the AHP in Project Management.International Journal of Project Manajemen 19 19-27.
Astutik, Y dan Santoso, E.B., 2013. Prioritas Wilayah Pengembangan IndustriPengolahan Perikanan di Kabupaten Sumenep. Jurnal Teknik PomitsVol.2, No.1. ISSN: 2337-3539 (2301-9271).
Atmanti, H.D. 2008. Analytical Hierachy Process Sebagai Model Yang Luwes.Prosiding ISBN: 978-979-97571-4-2. Fakultas Ekonomi Undip.Semarang.
Budiharjo, E., 2015. Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru MasyarakatBerwawasan Ekologi. Jakarta: LP3ES.
________Bappenas, 2017. Seminar Sustainable Development Goals (MDGs).Universitas Lampung.
________Brundtland , 1987. Our Common Future: World Commission onEnvironment and Development. Oxford University Press.
82
http://id.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future. diakses tanggal 30Januari 2017.
Detak Palembang (online). Kegiatan Gotong Royong Bersama WalikotaPalembang di Kelurahan 29 Ilir.. http://www.google.co.id/search /742.diakses pada tanggal 27 Agustus 2017
Handayani, S., 2008. Partisipasi Masyarakat Kampung Kota Untuk PeningkatanKualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus: PermukimanKampung Kota Di Bandung). Tesis. Program Pasca Sarjana InstitutPertanian Bogor.
Heston, Y.P dan Yusuf, A., 2013. Penguatan Kemampuan Sosial Pada PenataanKawasan Kumuh Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Cigugur TengahCimahi). Tata Loka Volume 15 Nomor 3, 2013, 208-217. Biro PenerbitPlanologi Undip.
Iskandar,Z, Nasibu. 2009. Penerapan Metode AHP Dalam Sistem PendukungKeputusan.Jurnal Pelangi Ilmu Vol.2.
Joga, N. 2013. Gerakan Kota Hijau. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Julimawati, 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas LingkunganPermukiman Di Kecamatan Baleendah. JPIS. Jurnal Pendidikan IlmuSosial, Vol.24, No 2. Program Pendidikan Geografi, SPs.UPI. Bandung
Jitendra Kumar SLUMS IN INDIA: A FOCUS ON METROPOLITAN CITIESDepartment of Geography, KLP College, Rewari, India Vol. 4, Issue, 2,pp. 388-393, February, 2014 ISSN:2230-9926.[terpublikasi].
Kania, D, 2013. Menciptakan Kota Hijau. Bandung: Titian Ilmu.
Koestoer. 2001. Dimensi Keruangan, Teori dan Kasus. Depok: UIP.
Kamal, M., 2005. Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap MasyarakatNelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal. Tesis. MagisterTeknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Undip. Semarang
Keputusan Walikota Palembang Nomor 488 Tahun 2014 Tentang PenetapanLokasi Kawasan Permukiman Kumuh.
Mardhani,H. 2012. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi SungaiBarito Puruk Cahu. Staff Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas
Maharani, A, L dan Umilia, E. Tipologi Permukiman Kumuh di Pinggiran SelatanKota Surabaya. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota InstitutTeknologi Sepuluh Nopember (ITS). Jurnal Teknik POMITS Vol.3,No.2. ISSN: 2337-3539 (2301-9271).
Mundiatun dan Daryanto.2015. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta:Gava Media.
Muta’Ali, L. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Tinjauan Normatif-Teknis.Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas GadjahMada.Yogyakarta.
Nursyamsiyah, S., 2015. Faktor–Faktor Yang Menyebabkan Permukiman KumuhDi Kota Bandar Lampung. Tesis. Ilmu Lingkungan UniversitasLampung. Bandar Lampung. .[tidak terpublikasi].
Naseeb kumar Bhagat and Piyush Malaviya. Research Review on Socio-Environmental Status of Slum Dwellers.Deptt. of Environmentalsciences, University of Jammu Sr. Asstt. Proffessor, Deptt. OfEnvironmental sciences university of Jammu. Volume : 3 | Issue : 5 |May 2013 | ISSN - 2249-555X.
Putri, I.D.A.N.A., 2011. Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan KabupatenDi Kabupaten Bangli. Tesis. Program Pascasarjana UniversitasUdayana.
Pamekas, R., 2013. Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur KawasanPermukiman. Bandung: PUSTAKA JAYA. Bandung.
Raharjo, N. 2010. Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Perumahan MasyarkatBerpenghasilan Rendah. (Studi Kasus: Penghuni Rumah Tipe KecilGriya Pagutan Indah, Mataram). Tesis. Undip.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032.
84
Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan. PusatPenelitian dan Pengembangan Permukiman. Kementerian Cipta Karya.2006. Kriteria Penilaian Tipe Kawasan Padat Huni Kumuh diPerkotaan.
Rasyidi, R., Ipaldi, A dan Karmila, M., 2015. Characteristics Slum and Squatteron Waterfront at Pejagalan District, North Jakarta. Proceedings ofInternational Conference: Integrated Solution to Overcome theClimate Change Impact on Coastal Area Semarang, Indonesia – SultanAgung Islamic University, Urban and Regional Planning Engineering.
Rahadian, A.H. 2016. Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar.Volume III, No. 01, ISSN 2355-2883. Institut Ilmu Sosial danManajemen STIAMI
Riduwan, 2013. Belajar Mudah Penelitian, Untuk Guru, Karyawan Dan PenelitiMuda, Bandung: ALFABETA.
Roviana, Vivin., 2015. Dampak Pemukiman Kumuh Terhadap KelestarianLingkungan Kota Malang (Studi Penelitian di Jalan Muharto KelurahanJodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang). Praktisi Staf KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia. IJPA-The Indonesian Journal ofPublic Administration.
Saaty, L.T., 1990. How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process.European Journal of Operational Research 48 (1990) 9-269 North-Holland. University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260, USA.
Saaty, L.T., 1990 "THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN CONFLICTMANAGEMENT",International Journal of Conflict Management, Vol. 1Issue: 1, pp.47-68, https://doi.org/10.1108/eb022672.
Santoso, I. 2015. Kesehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan. Yogyakarta:Gosyen Publishing.
Satriadi, R., Tantyonimpuno dan Adi, T.J.W., 2006. Skala Prioritas PenangananGedung Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kapuas.Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III. Program StudiMMT-ITS. Surabaya.
Surtiani, E.E., 2006. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya KawasanPermukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus KawasanPancuran, Salatiga). Tesis. Teknik Pembangunan Wilayah dan KotaUniversitas Diponogoro Semarang.
Setiadi, D. 2015. Pengantar Ilmu Lingkungan, Prinsip Dasar Ilmu Lingkungan,Studi Amdal, Undang-undang Lingkungan Hidup. Bogor: IPB Press.
85
Syahri, M.,2013. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Moral. WidyaAksara Press. Bandung.
Sastra, S dan Marlina, E. 2006. Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan,Yogyakarta: ANDI Offset.
Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA
Suwardi, A. 2015. Karakteristik Permukiman Kumuh di Sepanjang SempadanSungai Musi Kota Sekayu. Skripsi. Teknik Perencanaan Wilayah danKota. Universitas Indo Global Mandiri Palembang
Software Copyright Expert Choise 1982 - 2004, other patents pending. ExpertChoise, Inc.,Arlington, VA USA.
Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanPermukiman.
Widijanto, D., 2012. Model Skala Prioritas Dalam Implementasi KebijakanPembangunan Jalan Ditinjau Dari Persepsi Pemangku Kepentingan.(Studi Kasus Jalan Layang Non Tol DKI Jakarta). Tesis. UnivesitasIndonesis.
Wimardana, A.S dan Setiawan,R.P., 2016. Faktor Prioritas Penyebab KumuhKawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan KotaBanjarmasin. Jurnal Teknik ITS Vol.5.No.2.ISSN 2337-3539 (2301-9271).
Yuwono,A. 2009. Preferensi Bermukim Masyarakat Disepanjang Koridor SungaiMusi Kota Sekayu dan Arahan Penanganannya (Studi Kasus KelurahanSoak Baru dan Kelurahan Balai Agung). Tesis. Teknik PembangunanWilayah dan Kota. Universitas Diponogoro Semarang. [tidakterpublikasi].
Yuwono,A. 2013. Diklat Kepemimpinan Untuk Tingkat Eselon 3. KabupatenMusi Banyuasin. Sumatera Selatan.
Yuliastuti, N dan Khaerunnisa, I., 2011. Kualitas Lingkungan PermukimanKawasan Pecinan Kota Semarang. Teknik-Vol.32 No.3. ISSN 0852-1697.
Kementerian Perumahan Rakyat, 2015. Penanganan Kawasan PermukimanKumuh. Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman..http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/konsinyasi/Volume%201.%20Penanganan%20Kawasan%20Permukiman%20Kumuh.pdf.
Kemen PU, 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman.https://bisnis.tempo.co/read/906173/pu-luas-pemukiman-kumuh-mencapai-38-000-hektare