STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS SEKTOR … · studi kebijakan pembangunan berbasis sektor unggulan : kasus di kabupaten kebumen provinsi jawa tengah abdullah syahidin sekolah

STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS

SEKTOR UNGGULAN : KASUS DI KABUPATEN

KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

ABDULLAH SYAHIDIN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2006

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Studi Kebijakan Pembangunan

Berbasis Sektor Unggulan : Kasus di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Desember 2005

Abdullah Syahidin

ABSTRAK

ABDULLAH SYAHIDIN. Studi Kebijakan Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan : Kasus di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Dibimbing oleh SETIA HADI dan MARYUDI S.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terendah, wala upun kabupaten ini mempunyai beragam potensi wilayah yang dapat dikembangkan. Salah satu kebijakan pembangunan guna meningkatkan kemajuan daerah adalah memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor-sektor unggulan. Sektor-sektor unggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif perekonomian daerah.

Dalam penelitian ini, dikaji sektor-sektor perekonomian yang berpotensi sebagai sektor unggulan bagi Kabupaten Kebumen. Untuk menentukan sektor -sektor unggulan dilakukan dengan menilai peranan masing-masig sektor terhadap kontribusi dalam PDRB, pertumbuhan masing-masing sektor dalam PDRB, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan sektor basis yang dilakukan denga n metode Location Quoetien (LQ). Sedangkan untuk memprediksi peranan masing-masing sektor unggulan dalam pembentukan PDRB di gunakan pendekatan fungsi produksi Cobb and Douglass. Namun demikian merumuskan prioritas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada berbagai dilema. Untuk mengetahui isu sentral kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Walaupun kebijakan pembangunan yang terdapat pada berbagai dokumen perencanaan pada umumnya telah diarahkan pada peningkatan perkembanga n sektor-sektor unggulan daerah, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini diindikasikan dengan masih terdapatnya korelasi yang lemah antara beberapa sektor yang berpotensi sebagai sektor unggulan daerah. Bahkan, sektor pertanian yang mempunyai kontribusi terbesar dalam PDRB mempunyai korelasi yang lemah dengan sektor unggulan yang lain. Strategi kebijakan yang perlu dilaksanakan dan diimplementasikan adalah mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian dan membangun keunggulan lokal melalui perkuatan usaha kecil dan mikro, mengingat sebagian besar kegiatan industri di Kebumen adalah industri kecil dan rumah tangga.

STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS SEKTOR UNGGULAN : KASUS DI KABUPATEN

KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

ABDULLAH SYAHIDIN

Tesis Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2006

Judul Tesis : Studi Kebijakan Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan : Kasus di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nama : Abdullah Syahidin NIM : A253040014

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Setia Hadi, M.Si Dr. Ir. Maryudi S, M.Sc Ketua Anggota

Diketahui Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, M.Sc Tanggal Ujian : 3 Desember 2005 Tanggal Lulus :

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Anak-anaku tercinta:

Aisyah Putri Syahidina

Iqbal Insan Kurnia Syahida Putri Qanita

Semoga dapat memacu semangat belajar

’tuk meraih cita-cita

PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr. Wb Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunianya,

sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih penulis dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2005 adalah kebijakan pembangunan berbasis sektor unggulan. Untuk itu, karya ilmiah ini diberi judul Studi Kebijakan Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan : Kasus di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai salah seorang warga negara yang berasal dari Kabupaten Kebumen, penulis merasa terpacu untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan daerah. Berbekal pendidikan yang penulis peroleh, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para perumus kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Ayah dan Ibu yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis; 2. Bapak Dr. Ir. Setia Hadi, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Maryudi S, M.Sc yang

dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketekunan membimbing penulis; 3. Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr beserta segenap staff pengajar dan

manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB; 4. Pimpinan dan staff Pusbindiklatren Bappenas atas kesempatan beasiswa yang

diberikan bagi penulis ; 5. Pimpinan dan staff Pemda Kabupaten Kebumen yang telah memberikan

kemudahan selama proses penelitian; 6. Pimpinan dan staff Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan yang telah

memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan tugas belajar; 7. Semua pihak yang berperan dan proses pengajaran dan penulisan karya ilmiah

ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada isteri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan nuansa tersendiri dalam proses belajar. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal.

Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam karya ilmiah ini. Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bogor, Desember 2005

Abdullah Syahidin

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Kebumen pada tanggal 25 Desember 1968 dari seorang Ayah yang bernama Abdul Somad dan Ibu yang bernama Mukminah. Penulis merupakan putra keempat dari empat bersaudara.

Tahun 1988 penulis lulus dari SMA Negeri Kebumen dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Program Diploma (Prodip) Keuangan Spesialisasi Anggaran dan lulus tahun 1991. Program studi strata 1 penulis tempuh bersamaan dengan penempatan tugas kedinasan di Ujung Pandang setelah lulus dari Prodip Keuangan. Pada tahun 1996 penulis lulus dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STIA) YAPPI Ujung Pandang. Tahun 2004 penulis diterima di Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah pada Sekolah Pascasarjana IPB. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Pusbindiklatren Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Saat ini penulis bekerja pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL .................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiii

PENDAHULUAN

Latar Belakang ........................................................................................... 1 Perumusan Masalah ................................................................................... 2 Kerangka Pemikiran ................................................................................... 3 Hipotesis Penelitian ................................................................................... 5 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 6 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 6

TINJAUAN PUSTAKA

Perumusan Kebijakan Publik ..................................................................... 8 Pengertian Pembangunan dan Pergeseran Paradigma Pembangunan ............................................................................................. 9 Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan .......................................... 10 Konsep Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah .............................. 12 Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah .......................................... 14 Penentuan Prioritas Kebijakan Pembangunan ........................................... 16 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ....................................... 17

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................................... 22 Metode Pengumpulan data ......................................................................... 22 Metode Analisis ......................................................................................... 22

Principal Components Analysis (PCA) ............................................. 22 Location Quotient (LQ) ..................................................................... 24 Indeks Entropi ................................................................................... 25 Fungsi Produksi Cobb and Douglass ................................................ 26 Analysis Hierarchy Process (AHP ).................................................. 26

Matrik Masalah, Tujuan, dan Kerangka Analisis Penelitian .................... 27

KAJIAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kondisi Geografis ...................................................................................... 31 Jenis Tanah .................... ............................................................................. 34 Klimatologi ................................................................................................ 34 Hidrologi .................................................................................................... 36 Kependudukan ........................................................................................... 36 Kondisi Makro Perekonomian ................................................................... 37 Garis Besar Kebijakan Pembangunnan....................................................... 41

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Wilayah ............................................................... 44 Analisis Sektor Unggulan .......................................................................... 51

Kriteria Sektor Unggulan .................................................................. 51 Prediksi PDRB dengan Pendekatan Fungsi Produksi Cobb and Douglass ........................................................................................... 60

Analisis Kebijakan Pembangunan ............................................................. 63 Isu Sentral Kebijakan Pembangunan ................................................ 63 Strategi Dasar Kebijakan Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan ........................................................................................... 68 Kelembagaan dalam Penyusunan Perencaaan Pembangunan Daerah .............................................................................................. 76

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan .................................................................................................... 80 Saran .......................................................................................................... 81

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 82 LAMPIRAN ........................................................................................................... 85

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Matrik masalah, tujuan dan metode analisis .................................................... 29 2 Penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen tahun 1995 dan 2003 ................. 32 3 Nama kecamatan, luas lahan dan jumlah desa / keluarahan di Kabupaten

Kebumen tahun 2003 ...................................................................................... 33 4 Komposisi penduduk Kabupaten Kebumen .................................................... 37 5 PDRB Kabupaten Kebumen tahun 1994 – 2003 atas dasar harga konstan

1993 (juta rupiah) ............................................................................................. 37 6. Persentase distribusi sektor-sektor perekonomian PDRB Kabupaten

Kebumen .......................................................................................................... 38 7. Pertumbuhan lapangan usaha PDRB Kabupaten Kebumen tahun

1994-2003 (dalam persen) ............................................................................... 39 8. Indeks entropi sektor -sektor perekonomian Kabupaten Kebumen dan 5

(lima) kabupaten di sekitarnya tahun 1995–2003 ............................................ 45 9. Indeks entropi sektor -sektor perekonomian Kabupaten Kebumen tahun

1995–2003 ....................................................................................................... 46 10. Eigenvalues. Extraction: principal components ............................................. 47 11. Factor loadings (varimax normalized). Extraction:

principal components ...................................................................................... 48 12. Communalities. Extraction: Principal components ......................................... 49 13. Penyerapan tenaga kerja menurut sektor usaha tahun 2001–2003 .................. 52 14. LQ Kabupaten Kebumen atas dasar lapangan usaha PDRB tahun

1999-2003 ........................................................................................................ 53 15. Sektor Perekonomian yang masuk kriteria sektor unggulan ......................... 54 16. Banyaknya industri di Kabupaten Kebumen tahun 2003 ................................ 56 17. Nilai LQ sektor -sektor perekonomian di Kabupaten Kebumen

tahun 2002 ....................................................................................................... 58

18. Log PDRB Kabupaten Kebumen ..................................................................... 61 19. Hasil perhitungan regresi berganda ................................................................. 62 20. Matrik korelasi antar variabel .......................................................................... 62 21. Prediksi PDRB dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglass ............. 63 22. Gini Rasio dan persentase pendapatan perkapita menurut golongan

pendapatan di Kabupaten Kebumen tahun 1993 -2003 ................................... 64 23. Factor loadings Extraction: Principal components tahun 2002 ...................... 69 24. Realisasi APBD Kab. Kebumen Tahun 1997/1998– 2002 (juta rupiah) ......... 72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka pemikiran penelitian ........................................................................ 5

2 Bagan alir perencanaan pembangunan ............................................................. 19

3 Bagan alir penyusunan rencana pembangunan daerah .................................... 20

4 Struktur hirarkhi AHP ...................................................................................... 28

5 Kerangka analisis penelitian ............................................................................ 30

6 Pertumbuhan PDRB Kebumen dan Jawa Tengah tahun 1994-2003 ............... 40

7 Plot of eigenvalue ............................................................................................ 48

8 IPM Kabupaten Kebumen tahun 1996 -2003 .................................................. 65

9 Struktur dan hasil analisis AHP ....................................................................... 66

10 Skema kebijakan sektor unggulan ................................................................... 75

11 Mekanisme perumusan kebijakan pembangunan daer ah ................................. 76

12 Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD ............................................... 79

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Beberapa potensi komoditi sektor pertanian Kabupaten Kebumen ............... 85

2. Hasil analisis aplikasi expert choice 2000 ........................................................ 86

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam proses

pembangunan terus berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan, memberikan pelajaran

yang penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengkaji lebih mendalam

perencanaan pembangunan yang tepat untuk dilaksanakan pada suatu wilayah.

Karakteristik potensi wilayah baik yang bersifat alami maupun buatan, merupakan

salah satu unsur yang perlu diperhatikan dala m proses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan harus dilandasi

dengan pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah.

Struktur pemerintahan negara kita, dibagi atas Pemerintahan Pusat dan

Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana telah

diamanatkan dalam Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 juncto UU

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerinta h Daerah

baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai peran yang penting

dalam proses perencanaan pembangunan. Sesuai UU nomor 25 tahun 2004

tersebut, maka perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan

tahunan, dimana dalam pelaksanannnya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada masing-masing daerah.

Dalam melakukan fungsinya, pemerintah daerah akan dihadapkan pada

pengambilan-pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam kerangka

kebijakan publik, termasuk dalam melakukan kebijakan di bidang pembangunan.

Salah satu aspek yang penting dilakukan dalam kebijakan publik adalah

merumuskan masalah dan program pemecahan yang akan dilaksanakan. Terdapat

4 tahap/fase yang penting dilakukan yaitu 1) pencarian masalah (problem search),

2) pendefinisian masalah (problem definition), 3) spesifikasi masalah (problem

specification), dan 4) pengenalan masalah (problem sensing) (Dunn 2003).

Dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi, maka kebijakan yang

2

dikeluarkan dapat sesuai dengan yang diharapkan, termasuk di dalamnya

kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

(Pemda). Oleh karena itu, kegiatan studi kebijakan dalam pelaksanaan

pembangunan khususnya yang dilakukan oleh Pemda menjadi unsur yang penting

sebagai bagian dari proses pembelajaran (learning processs) dalam pelaksanaan

pembangunan.

Perumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi

daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan memanfaatkan sumber-

sumber potensi daerah secara lebih mandiri. Namun demikian, kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah tentunya harus berpedoman pada

grand design kebijakan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit telah

dirumuskan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Menurut Sukirno (1982) strategi pembangunan untuk suatu daerah ada

empat aspek yaitu 1) strategi makro 2) strategi sektoral 3) strategi wilayah, dan

4) strategi pemilihan proyek-proyek. Salah unsur yang penting dalam kebijakan

pembangunan daerah adalah merumuskan strategi perencanaan ekonomi daerah.

Menurut Mangiri (2000) perencanaan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Misi umumnya adalah pendapatan

perkapita daerah dan pemerataannya. Untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut

diperlukan strategi dengan melihat berbagai potensi sumber daya yang berkaitan

dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya yang tersedia di suatu daerah. Beberapa

strategi dimaksud adalah :

1. Strategi dari sudut sumber daya, yang terdiri dari :

a. basis input, surplus sumber daya manusia (surplus labor),

b. basis Input, sumber daya alam (hasil alam),

3

c. strategi basis sumber daya modal dan manajemen,

d. sumber daya lainnnya,

e. lokasi dan wilayah strategis.

2. Strategi menurut komoditi unggulan;

3. Strategi dari sudut efisiensi;

4. Strategi dari sudut Institusi dan aktor ekonomi.

Pemahaman yang mendalam terhadap karakteritik dan potensi yang dimiliki

suatu daerah, khususnya sektor-sektor unggulan yang ada, merupakan hal yang

penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan di keluarkan,

dengan harapan agar competitive advantage tersebut dapat memberikan manfaat

yang optimal bagi kemajuan suatu daerah.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang

berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, dimana mempunyai beragam

potensi wilayah baik yang bersifat alami maupun buatan, yang berpeluang

menjadi sektor unggulan daerah. Namun demikian, dengan keragaman potensi

yang dimiliki tersebut, sampai tahun 2003 Kabupten Kebumen masih masuk

dalam sepuluh besar terbawah kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan

ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Oleh karena itu, pemda Kabupaten Kebumen perlu merumuskan kebijakan

pembangunan yang lebih tepat, khususnya dengan lebih mengoptimalkan peran

sektor-sektor unggula n yang dimiliki, agar dapat meningkatkan kemajuan dan

perkembangan wilayah.

Memperhatikan beberapa hal di atas, maka beberapa permasalahan yang

perlu dikaji adalah :

a. Apa sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Kebumen ?

b. Apakah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemda Kabupaten

Kebumen telah memperhatikan sektor unggulan yang dimilikinya ?

c. Bagaimana kebijakan pembangunan yang tepat dijalankan oleh pemda ?

Kerangka Pemikiran

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang sangat penting

dalam suatu proses pembangunan. Menurut Conyers & Hills dalam Arsyad (1999)

4

perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambung yang mencakup

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai penggunaan sumber daya

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan

definisi tersebut, menurut Arsyad (1999) ada 4 elemen dasar perencanaan yaitu

(1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian

sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,

dan (4) perencanaan untuk masa depan. Agar suatu bentuk perencanaan

pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun suatu strategi

yang tepat yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan.

Kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, menurut

Arsyad (1999) dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu (1) strategi

pengembangan fisik/lokalitas (locality or physical development strategy),

(2) strategi pengembangan dunia usaha (bussiness development strategy),

(3) strategi pengembangan sumber daya manusia (human resources development

strategy), dan (4) strategi pengembangan masyarakat (community-based

development strategy ).

Karakteristik potensi yang terdapat pada suatu daerah baik yang bersifat

alami maupun buatan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

kebijakan pembangunan suatu daerah. Dengan mengetahui potensi daerah yang

secara tercermin dalam sektor unggulan yang dimiliki, maka kebijakan yang

ditempuh dan implementasi yang diperoleh dapat sesuai yang diharapkan.

Salah satu sarana untuk mengetahui potensi-potensi tersebut adalah dengan

menganalisa data-data statistik daerah dan memperhatikan hasil-hasil studi

potensi.

Berdasarkan hasil pengolahan data -data tersebut, maka dapat diketahui

kinerja perekonomian daerah dan kebijakan pembangunan yang tepat untuk

dilaksanakan. Adapun kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan dalam

penyusunan tesis ini, sebagaimana nampak pada Gambar 1 di bawah.

5

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian.

Hipotesis Penelitian

Perumusan kebijakan pembangunan yang tepat merupakan salah satu

aspek yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Salah

satu pendekatan yang perlu dilakukan adalah memberikan perhatian yang

memadai terhadap pengembangan sektor-sektor perekonomian yang merupakan

Potensi Wilayah /Daerah : SDA, SDM, SD Buatan, SD lain

Pemerintah Daerah

DPRD

Kebijakan Pembangunan

Usulan strategi dasar Kebijakan Pembangunan bagi Kabupaten Kebumen

Wilayah / Daerah Kabupaten Kebumen

Perkembangan sektor-sektor perekonomian

Sektor-sektor Unggulan

Masyarakat

Isu sentral Kebijakan

Pembangunan

Metode Analisis Data

Data-data statistik, hasil studi

6

unggulan daerah. Memperhatikan keragaman potensi wilayah yang dimilikinya,

patut diduga bahwa pada dasarnya Kabupaten Kebumen mempunyai sektor -sektor

perekonomian yang merupakan unggulan daerah. Namun, melihat pencapaian

hasil pembangunan yang dilaksanakan, ada dugaan bahwa kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memperhatikan sektor -sektor

unggulan tersebut. Berdasarkan latar be lakang, kerangka pemikiran, dan hal-hal

tersebut di atas, maka sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Kabupaten Kebumen mempunyai sektor unggulan yang mempunyai peran

yang penting dalam pengembangan wilayah yakni Pertanian, Perdagangan,

Industri Pengolahan dan Jasa;

2. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya memperhatikan sektor unggulan

yang dimiliki daerah tersebut.

Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah di atas,

maka penelitian ini adalah untuk mengkaji :

a. Sektor perekonomian daerah yang potensial menjadi sektor unggulan

dalam meningkatkan kemampuan daerah berdasarkan potensi yang

dimiliki Kabupaten Kebumen;

b. Kesesuaian strategi pembangunan yang dijalankan Pemda Kabupaten

Kebumen;

c. Strategi kebijakan pembangunan yang tepat dijalankan di Kabupaten

Kebumen.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada beberapa aspek

yaitu :

7

a. Memberikan sumbangan pemikiran pada pemda tentang strategi

pembangunan yang perlu dijalankan;

b. Sebagai bahan pembelajaran (learning process) dan evaluasi dalam proses

perumusan kebijakan pembangunan;

c. Sebagai salah satu sarana guna pengembangan ilmu pengetahuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy dalam The Little Oxford Dictionary diberikan

definisi sebagai arah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, partai dan

sebagainya (course of action adopted by government, party, etc). Suatu kebijakan

dikeluarkan karena berbagai pertimbangan antara lain adanya masalah, kebutuhan

atau adanya aspirasi tertentu. Perumusan suatu kebijakan dihasilkan dari analisis

yang mendalam terhadap berbagai alternatif sehingga diperoleh alternatif terbaik.

Mencermati pendapat dari Graycar, maka Keban (2004) menyatakan bahwa

kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, dan

sebagai suatu proses. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan

serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk,

kebijakan dipandang sebagai suatu kumpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu

proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu

organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan

mekanisme dalam mencapai produknya.

Terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk yang

dilakukan oleh pemda, maka Dunn (2003) menyatakan bahwa dalam kebijakan

publik atau public policy terkandung pola ketergantungan yang kompleks dari

pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan

untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Selanjutnya

menurut Dunn (2003) dalam merumuskan suatu kebijakan perlu dilandasi dengan

argumen-argumen, mengapa suatu kebijakan dikeluarkan. Argumen-argumen

kebijakan (policy argument) yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan

mengenai isu-isu kebijakan publik, mempunyai enam unsur yaitu 1) informasi

yang relevan dengan kebijakan (policy-relevant information) , 2) tuntutan

kebijakan (policy claim) , 3) jaminan atau pembenaran (warrant), 4) dukungan

(backing), 5) bantahan (rebuttall), dan 6) kesimpulan (qualifier).

Selanjutnya menurut Dunn (2003), secara garis besar, proses yang terjadi

dalam pengambilan kebijakan terdiri dari 6 tahapan yaitu 1) identifikasi masalah

9

(identification of problems) , 2) penyusunan agenda (agenda setting), 3)

pengusulan formula kebijakan (formulation policies proposal), 4) pengesahan

kebijakan (legitimating policies), 5) pelaksanaan kebijakan (implementing

policies), dan 6) evaluasi kebijakan (evaluating policies).

Keban (2004) berpendapat bahwa suatu kebijakan yang tidak mampu

memecahkan masalah dianggap sebagai kebijakan berkapasitas rendah. Kebijakan

yang berkapasitas rendah ini, perlu ditingkatkan kemampuannya melalui

mekanisme yang lebih rasional dengan data dan informasi yang lengkap dan

terpercaya, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau

pengambilan keputusan, agar masyarakat dapat mengontrol secara langsung.

Selanjutnya menurut Keban (2004), kualitas suatu kebijakan dapat diketahui

melalui beberapa parameter penting seperti proses, isi, dan konteks atau suasana

dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan. Oleh karena itu, analisis

kebijakan dan proses kebijakan menjadi unsur yang penting dilakukan.

Menurut Dunn (2003) analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual

dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan

mengkomunikasikan pengetahuan tenta ng dan didalam proses kebijakan. Proses

analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara

bersama sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak

linear. Aktivitas-aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya da n melekat dalam

konteks kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linear dan pada dasarnya bersifat

politis.

Pengertian Pembangunan dan Pergeseran Paradigma Pembangunan

Istilah ’pembangunan’ atau development sudah sangat lazim didengar.

Menurut Siagian (1983) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu

bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan.

Sedangkan Rustiadi et al. (2004) berpendapat ba hwa secara filosofis suatu proses

pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan

berkesinambungan, untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan

berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling

10

humanistik. Selanjutnya Todaro dalam Rustiadi et al. (2004) menyatakan bahwa

pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi

pertumbuhan ekonomi, pananganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan

kemiskinan.

Dalam pelaksanannya, menurut Arsyad (1999) proses pembangunnan

dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu 1) menetapkan tujuan, 2) mengukur

ketersediaan sumber-sumber daya yang langka, 3) memilih berbagai cara untuk

mencapai tujuan, dan 4) memilih kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan berkembangnya dinamika masyarakat, maka konsep

pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma pembangunan dari yang

berpusat pada produksi (produce centre development) ke pembangunan yang

berpusat pada rakyat (people centre development). Menurut Guy Gran dalam

Korten dan Sjahrir (1988) paradigma ini memberi peran kepada individu bukan

sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan

sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannnya.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan

prakarsa dan perbedaan lokal. Salah satu syarat agar proses pembangunan tersebut

berjalan dengan lancar, adalah dilakukannnya desentralisasi yang cukup besar

dalam proses pembuatan keputusan, yang tidak sekedar delegasi wewenang

formal yang sederhana. Salah satu tantangan yang penting bagi pembangunan

yang berpusat pada rakyat adalah mengubah orientasi birokrasi pembangunan dari

pemerintah agar menjadi organisasi-organisasi yang menghargai dan memperkuat

kerakyatan, keanggotaan mereka, serta para warga negara yang harus

dilayaninya.

Desentralisasi Pe nyelenggaraan Pemerintahan

Sejalan dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 juncto UU

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun

1999 juncto UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, maka telah terjadi desentralisasi yang cukup

11

signifikan dalam kegiatan pemerintahan yang selama ini dikendalikan oleh

pemerintah pusat. Menurut Hidayat (2004), desentralisasi dapat dilihat dari

perspektif politik dan perspektif administrasi. Berdasarkan perspektif politik

desentralisasi merupakan devolusi kekuasaan (devolution of power) dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan perspektif

administrasi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang untuk mengambil

keputusan, perencanaan, dan pengaturan fungsi publik dari pemerintah pusat atau

pemerintah yang lebih tinggi, kepada pemerintah dan organisasi non pemerintah

yang berada pada level yang lebih rendah.

Menurut Smith (1985) tujuan desentralisasi dapat dilihat dari kepentingan

pemerintah pusat dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah. Berdasarkan sisi

kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi mempunyai tiga tujuan utama yaitu

1) pendidikan politik (political education) , 2) latihan kepemimpinan (provide

training in political education), dan 3) menciptakan stabilitas politik (political

stability). Sedangkan dari sisi kepentingan pemerintah daerah, desentralisasi

mempunyai tiga tujuan yaitu 1) terciptanya keberimbangan secara politik

(political equality), 2) meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (local

accountability) , 3) meningkatkan kepekaan pemerintah daerah terhadap

wilayahnya (local responsivness). Dengan demikian, sebenarnya desentralisasi

mempunyai makna yang mendalam dalam hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah serta terkait dengan berbagai aspek antara lain politik, ekonomi, sosial.

Sukirno (1992) berpendapat, terdapat beberapa pertimbangan dilakukannnya

desentralisasi, antara lain a) pemerintah daerah lebih mengetahui daerahnya,

b) bila ada masalah pemerintah daerah lebih tahu sehingga lebih cepat

penyelesaiannya, c) jumlah masalah yang dihadapi pemerintah daerah lebih

sedikit daripada masalah nasional sehingga lebih cepat penyelesaiannya.

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah

pusat telah melakukan desentralisasi berbagai bidang/urusan yang sebelumnya di

kendalikan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, terdapat bidang/urusan yang

masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana ditentukan dalam

UU nomor 22 tahun 1999 pasal 7 juncto UU nomor 32 tahun 2004 pasal 10 yakni

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,

12

serta agama. Untuk penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang tersebut di daerah,

dilakukan dengan asas dekonsentrasi.

Konsep Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh berbagai

pihak, baik perorangan maupun suatu organisasi. Untuk memahami kegiatan yang

dilakukan dalam perencanaan, sangat bervariasi tergantung dari kompleksitas

masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Secara sederhana konsep perencanaan

menurut Tarigan (2004) adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-

langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya secara lebih

lengkap Tarigan (2004 ) memberi kan pengertian bahwa perencanaan berarti

mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan

berbagai faktor yang tidak dapat di kontrol (noncontrolable ) namun relevan,

memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang

diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan

tersebut. Sedangkan menurut Friedman dalam Tarigan (2004) perencanaan pada

asasnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar

mengenai tujuan kongkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas

dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, kedua ialah pilihan-

pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai

tujuan-tujuan tersebut.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan

pembangunan daerah adalah aspek ekonomi. Menurut Arsyad (1999)

pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

dalam wilayah tersebut.

Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan pe mbangunan ekonomi pada

suatu daerah perlu dilakukan perencanaan yang matang. Arsyad (1999)

berpendapat terdapat tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan

ekonomi daerah yaitu 1) perlunya pemahaman tentang hubungan antara daerah

13

dengan lingkungannya (horisontal dan vertikal) dimana daerah tersebut

merupakan bagian darinya, 2) perlu memahami bahwa sesuatu yang tampaknya

baik secara nasional (makro) belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang

baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional, dan 3) tersedianya perangkat

kelembagaan untuk pembangunan daerah seperti administrasi dan proses

pengambilan keputusan. Perencaanaan yang efektif harus bisa membedakan apa

yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan.

Mengutip pendapat dari Blakely, maka Arsyad (1999) menyatakan bahwa

dalam perencanaan pembangunan ekonomi terdapat enam tahap yaitu

1) pengumpulan dan analisis data, 2) pemilihan strategi pembangunan daerah,

3) pemilihan proyek-proyek pembangunan, 4) pembuata n rencana tindakan,

5) penentuan rincian proyek, dan 6) persiapan perencanaan secara keseluruhan

dan implementasi.

Sedangkan menurut Jhingan (2000) perkembangan ekonomi dapat

dipergunakan untuk menggambarkan faktor -faktor penentu yang mendasari

pertumbuhan ekonomi seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat

dan lembaga-lembaga dimana perubahan tersebut dapat menghasilkan

pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan terjadinya pergeseran paradigma dalam pembangunan

ekonomi, maka ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi juga mengalami

pergeseran, tidak hanya dari aspek pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

atau kenaikan pendapatan per kapita penduduknya namun lebih jauh lagi ke arah

perkembangan masyarakat. Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi

didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per

kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai oleh perbaikan

sistem kelembagaan. Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu

proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi

dan dianalisis dengan seksama.

14

Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, maka konsep

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan

wilayah. Menurut Rustiadi et al. (2004) wilayah didefinisikan sebagai unit

geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponen

wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara

fungsional. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang

Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan siste mnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Suatu wilayah terkait

dengan beragam aspek, sehingga definisi baku mengenai wilayah belum ada

kesepakatan diantara para ahli. Sebagaimana dikemukakan oleh Alkadri (2002)

bahwa sebagian ahli mendefinisikan wilayah dengan merujuk pada tipe-tipe

wilayah, ada pula yang mengacu pada fungsinya, dan ada pula yang berdasarkan

korelasi yang kuat diantara unsur -unsur (fisik dan non fisik) pembentuk suatu

wilayah. Sehingga, pengertian wilayah tidak hanya sebatas aspek fisik tanah,

namun juga aspek lain seperti biologi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan.

Berdasarkan fungsinya wilayah dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu wilayah

homogen, wilayah nodal, dan wilayah perencanaan.

Strategi pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan oleh karakteristik

dan potensi yang terdapat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebelum

melakukan perumusan kebijakan yang dilaksanakan perlu mengetahui tipe/jenis

wilayahnya. Menurut Tukiyat (2002) secara umum terdapat lima tipe wilayah

dalam suatu negara :

1. Wilayah yang telah maju;

2. Wilayah netral, yang dicirikan dengan adanya tingkat pendapatan dan

kesempatan kerja yang tinggi;

3. Wilayah sedang, yang dicirikan adanya pola distribusi pendapatan dan

kesempatan kerja yang relatif baik;

4. Wilayah yang kurang berkembang atau kurang maju, yang dicirikan

adanya tingkat pertumbuhan yang jauh di bawah tingkat pertumbuhan

15

nasional dan tidak ada tanda -tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan

pengembangan;

5. Wilayah tidak berkembang.

Dengan mengetahui ciri suatu wilayah, maka dapat dirumuskan kebijakan yang

tepat dilakukan dalam pengembangan wilayah.

Pada era otonomi daerah saat ini, maka salah satu konsep pengembangan

wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan ekonomi wilayah.

Oleh karena itu, menurut Tukiyat (2002) konsep pengembangan ekonomi wilayah

harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menggali potensi

produk unggulan daerah.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengembangan

wilayah adalah menyusun perencanaan wilayah. Menurut Tarigan (2004)

perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk

perencanaan pergerakan di dalam wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang

wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk

perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah

diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Tata ruang wilayah merupakan

landasan dan juga sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah.

Perencanaan pembangunan wilayah tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah

ada saat ini di wilayah tersebut. Aktor/pelaku pembangunannya adalah seluruh

masyarakat yang ada di wilayah tersebut termasuk di dalamnya pemerintah daerah

serta pihak-pihak luar yang ingin melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Paling

tidak terdapat dua peran pemerintah daerah yang cukup penting dalam

pembangunan wilayah yakni sebagai pengatur atau pengendali (regulator) dan

sebagai pemacu pembangunan (stimulator ). Dana yang dimiliki pemerintah dapat

digunakan sebagai stimulan untuk mengarahkan investasi swasta atau masyarakat

umum ke arah yang diinginkan oleh pemerintah.

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan menurut Tarigan

(2004) adalah pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral dilakukan dengan

mengelompokkan kegiatan pembangunan kedalam sektor-sektor. Selanjutnya

masing-masing sektor dianalisis satu persatu untuk menetapkan apa yang dapat

16

dikembangkan atau di tingkatkan dari sektor-sektor tersebut guna lebih

mengembangkan wilayah.

Penentuan Prioritas Kebijakan Pembangunan

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan dan

mengeluarkan kebijakan. Menurut Keban (2004), kualitas suatu kebijakan dapat

diketahui melalui beberapa pa rameter penting seperti proses, isi, dan konteks atau

suasana dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan. Pemerintah perlu

memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat

dirumuskan kebijakan yang tepat yang menjadi prioritas dalam kebijakan

pembangunan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dan proses kebijakan menjadi

unsur yang penting dilakukan.

Untuk mengetahui isu yang menjadi prioritas kebijakan dapat dilakukan

dengan metode analisis yang dikenal dengan Analysis Hierarchy Process (AHP)

atau proses hirarkhi analisis. Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Thomas Saaty di

tahun 1970’an.

Dalam menetapkan suatu kebijakan, maka perumus kebijakan akan

dihadapkan pada banyak faktor baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif,

dimana seringkali analisis yang dilakukan mengabaikan faktor-faktor yang

bersifat kualitatif. Dengan metode AHP, maka semua faktor yang dianggap

berpengaruh terhadap suatu kebijakan akan diikutkan dalam perhitungan.

Menurut Saaty (1980) pada umumnya hal-hal yang berperan dalam pengambilan

keputusan adalah a) perencanaan, b) perumusan alternatif, c) menetapkan berbagai

prioritas, d) menetapkan alternatif terbaik, e) mengalokasikan sumber daya, f)

menentukan kebutuhan, g) memprediksi hasil yang dicapai, h) mendesain sistem

i) penilain hasil, j) menjaga kestabilan sistem, k) mengoptimalkan tujuan, dan l)

mengelola konflik. Saaty (1980) menekankan pentingnya pendekatan sistem

dalam pengambilan keputusan, dengan memperhatikan struktur, fungsi, tujuan dan

lingkungan.

Beberapa keuntungan dari metode AHP dalam kegiatan analisis antara

lain :

17

1. Dapat merepresentasikan suatu sistem yang dapat menjelaskan bagaimana

perubahan pada level yang lebih tinggi mempunyai pengaruh terhadap unsur-

unsur pada level yang lebih rendah;

2. Membantu memudahkan analisis guna memecahkan persoalan yang komplek

dan tidak berstruktur, dengan memberikan skala pengukuran yang jelas guna

mendapatkan prioritas;

3. Mampu mendapatkan pertimbangan yang logis dalam menentukan prioritas

dengan tidak memaksakan pemikiran yang linier;

4. Mengukur secara komprehensif pengaruh unsur -unsur yang mempunyai

korelasi dengan masalah dan tujuan, dengan memberikan skala pengukuran

yang jelas

Sarana yang digunakan dalam metode AHP ini adalah dengan memberikan

kuesioner kepada para responden terpilih yang mengetahui dan memahami dengan

baik masalah-masalah yang yang menjadi obyek penelitian.

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh

pemerintah, maka kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan organiasi pemerintahan di daerah, menjadi lebih fleksibel

sesuai dengan kemampuan keuangan, potensi daerah, dinamika masyarakat, dan

kebutuhan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, agar proses

pembangunan di daerah dapat berjalan dengan terarah dan efektif, maka perlu

dilakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan

daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi 2004).

Dalam pelaksanaannya, maka kegiatan perencanaan daerah merupaka n

kegiatan yang kompleks karena akan dihadapkan pada berbagai aspek yang

memerlukan perhatian. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan

secara individual tetapi merupakan kegiatan bersama/tim yang melibatkan

18

beragam disiplin ilmu. Menurut Riyadi (2004) terdapat beberapa faktor yang

perlu diperhatikan dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. faktor lingkungan, baik bersifat internal maupun eksternal yang meliputi

bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik;

2. faktor sumber daya manusia perencana;

3. faktor sistem yang digunakan, yang antara lain meliputi aspek prosedur,

mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengesahan;

4. faktor perkembangan ilmu dan teknologi;

5. faktor pendanaan.

Sebelum berlakunya UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan mengacu pada Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan setiap 5 tahun oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penjabaran GBHN tersebut pada masing-

masing daerah dituangkan ke dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS)

yang selanjutnya dirinci kedalam Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA),

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA). Sebagai operasional kegiatan

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara

garis besar perencanaan pembangunan yang dilakukan sebagaimana Gambar 2 di

bawah.

Sejalan dengan diberlakukannnya UU 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai konsekuensi berlakunya UU nomor

32 tahun 2004 sebagai pengganti UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan juga mengalami beberapa

perubahan. Salah satu yang mendasari perubahan tersebut adalah

diberlakukannnya mekanisme pemilihan langsung presiden dan para kepala

daerah oleh rakyat, sehingga MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak

mengeluarkan GBHN. Perencanaan pembangunan lebih mengacu pada visi dan

misi presiden atau para kepala daerah yang terpilih. Berdasarkan UU 25 tahun

2004 tersebut, maka terdapat 3 rencana pembangunan yakni Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 25 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun, dan

Rencana Pembangunan Tahunan, baik untuk tingkat nasional maupun daerah.

19

Sumber : Bratakusumah (2003)

Gambar 2 Bagan alir perencanaan pembangunan

RPJM berisi program-program kerja untuk kurun waktu 5 tahun dan disusun

dengan berpedoman pada RPJP yang telah ditetapkan. Untuk tingkat nasional

RPJM merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi presiden terpilih.

Sedangkan, untuk tingkat daerah RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi

dan misi kepala daerah terpilih. Secara garis besar perencanaan pembangunan

dilakukan oleh daerah sebagaimana nampak pada Gambar 3 di bawah.

UUD 45

GBHN 99

PROPENAS

REPETA --------------------

APBN

DEPT/ LPND

PROPEDA PROPINSI

APBD PROPINSI

PROPEDA

KAB/KOTA

APBD

KAB/KOTA

PEMBANGUNAN NASIONAL &

PEMBANGUNAN DAERAH

20

Gambar 3 Bagan alir penyusunan rencana pembangunan daerah

Sesuai UU nomor 25 tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam

melakukan perencanaan pembangunan terdiri dari 5 aspek yakni politik,

teknokratik, partisipatif, bawah-atas (bottom-up), atas-bawah (top-down ). Dalam

penjelasan UU tersebut dikatakan bahwa pendekatan politik memandang

pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena

rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program

pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

UU Pemilu

Visi, Misi, dan Program Kerja masing-masing calon

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA

Kepala Daerah Terpilih

RPJM

UUD 45

Calon A Calon B Calon yang lain

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD)

21

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke

dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa

memiliki. Sedangkan pendekatan atas -bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,

dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini mempunyai karakteristik potensi yang

beragam dengan daerah pergunungan di bagian utara dan pantai di selatan. Penelitian

dilakukan dari bulan April 2005 sampai dengan September 2005

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yakni

melakukan studi kepustakaan dari publikasi data -data statistik BPS, Peraturan Daerah

(PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten, dan sumber-sumber pustaka lain

yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan pengumpulan data primer diperoleh

dengan melakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para

responden.

Responden yang dipilih untuk kegiatan AHP terdiri dari unsur -unsur Pemda,

tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pemerhati Kabupaten

Kebumen, dengan prinsip bahwa responden yang dipilih mempunyai pemahaman yang

baik tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Metode Analisis

Principal Components Analysis (PCA)

Metode Principal Components Analysis (PCA) dan Factor Analysis (FA)

(Johnson 1998) digunakan untuk ortogonalisasi variabel yakni mentransformasikan

suatu struktur data dengan variabel-variabel yang saling berkorelasi, menjadi struktur

data baru dengan variabel-variabel baru (faktor ) yang tidak saling berkorelasi, serta

penyederhanaan variabel sehingga terdapat variabel baru yang jauh sedikit dari pada

variabel asalnya. Namun, total kandungan informasinya atau total ragamnya relatif tidak

berubah. Teknik ekstraksi data dengan PCA / FA pada dasarnya adalah dengan

memaksimalkan keragaman dalam 1 (satu) variabel / faktor yang baru dan

23

meminimalkan keragaman dengan va riabel/faktor yang lain, menjadi variabel yang

saling bebas (independent ). Dalam hal ini data yang akan dianalisan PDRB Jawa

Tengah dan Kabupaten Kebumen dengan variabel sektor-sektor perekonomian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa ini adala h :

1. Standarisasi variabel asal

Tujuannya adalah menghilangkan variasi data antar variabel yang dilakukan

dengan formula :

j

jijij s

xy

µ−= (1)

yij adalah variael baru yang telah disederhanakan

xij adalah variabel nilai X pada wilayah i sektor j

µj adalah nilai rata-rata masing-masing sektor perekonomian

sj adalah simpangan baku masing-masing sektor perekonomian

2. Ortogonalisasi Variabel

Tujuannya adalah membuat variabel baru Zα (α=1,2,...,q≤p) yang memiliki

karakteristik:

(1) satu sama lain tidak saling berkorelasi, yakni: rαα’ = 0,

(2) nilai rataan masing-masing, tetap sama dengan nol, dan

(3) nilai ragam masing-masing Zα sama dengan λα ≥ 0, dimana ∑αλα = p.

3. Penyederhanaan jumlah variabel

Sesuai dengan tujuan dasar kedua dari analisis PCA maupun FA adalah

penyederhanaan jumlah variabel, maka langkah yang dilakukan adalah dengan

mengurutkan masing-masing faktor atau komponen utama (Fα) yang dihasilkan,

dari yang memiliki eigenvalue (λα) tertinggi hingga terendah, yakni :

a. memilih faktor-faktor atau komponen-komponen utama yang memiliki λα≥1,

artinya faktor atau komponen utama yang memiliki kandungan informasi

(ragam) setara dengan informasi yang terkandung dalam satu variabel asal,

b. membuang faktor atau komponen utama yang mempunyai eigenvalue antar

dua faktor atau komponen utama yang berdekatan/tidak begitu signifikan,

jika (λα-λ(α - 1))<1, sebagai alternatif lain digunakan juga metode The Scree

24

Test dipekenalkan oleh Catell dimana dari hasil scee plot yang dipilih adalah

yang paling curam,

c. menentukan faktor-faktor atau komponen-komponen utama yang memiliki

koefisien korelasi nyata minimal satu variabel asal. Kriteria yang digunakan

adalah | rαj|≥0.7 Hal ini dimaksudkan agar setiap faktor atau komponen

utama yang terpilih, paling tidak memiliki satu penciri dominan dari variabel

asalnya.

Data-data yang digunakan dalam analisis ini adalah PDRB per kabupaten di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 dan PDRB per kecamatan di Kabupaten Kebumen

tahun 2002. Sebagai variabel data adalah adalah sektor-sektor perekonomian

berdasarkan lapangan usaha (9 sektor). Untuk melakukan perhitungan metode PCA / FA

ini digunakan aplikasi statistica versi 6.

Location Quotient (LQ)

Secara umum, metode analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi

pemusatan/basis suatu aktivitas. Location Quotient (LQ) (Blakely 1994) merupakan

suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan

pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional,

LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke -i

terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati . Asumsi yang

digunakan dalam analisis ini adalah (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola -pola

aktivitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama.

Persamaan dari LQ ini adalah :

../.

/ .

XX

XXLQ

j

iijij = (2)

Dimana:

Xij : derajat aktivitas ke-j di wilayah ke-i

Xi. : total aktivitas di wilayah ke -i

X.j : total aktivitas ke-j di semua wilayah

X.. : derajat aktivitas total wilayah

25

Jika nilai LQij < 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih

kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan diseluruh

wilayah dan sebaliknya jika LQij > 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai

pangsa relatif lebih besar dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum

ditemukan diseluruh wilayah.

Dalam analisis ini, data yang digunakan adalah PDRB berdasarkan lapangan usaha

Kabupaten Kebume n dan Jawa Tengah tahun 1994-2003 serta PDRB per

kecamatan Kabupaten Kebumen atas dasar lapangan usaha tahun 2002. Hasil nilai

LQ yang diperoleh akan dapat diketahui sektor -sektor perekonomian yang

merupakan sektor basis bagi Kabupaten Kebumen pada level provinsi Jawa Tengah

Indeks Entropi

Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan suatu wilayah,

misalnya aktivitas suatu sektor. Dengan demikian, dapat diketahui sektor/aktivitas apa

yang berkembang pada suatu wilayah. Prinsip pengertian indeks entropi ini adalah

semakin beragam aktivitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka semakin tinggi

entropi wilayah. Artinya wilayah tersebut semakin berkembang. Persamaan umum

entropy ini adalah sebagai berikut:

∑∑= =

−=n

i

n

jijPS

1 1

LogPij (3)

Pij adalah proporsi kegiatan i (misal sektor, komoditas) di wilayah j. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor perekonomian Kabupaten

Kebumen dan beberapa Kabupaten di sekitarnya, sehingga dapat dibandingkan

perkembangan perekonomia n Kabupaten Kebumen dan kabupaten sekitarnya di

Provinsi Jawa Tengah. Jika S semakin tinggi maka tingkat perkembangan semakin

meningkat, dimana nilai S akan selalu ≥ 0. Dalam analisis ini Pij adalah proporsi

sektor-sektor perekonomian. Data yang digunakan adalah PDRB Jawa Tengah dan

Kabupaten Kebumen atas dasar lapangan usaha tahun 1995-2003.

26

Fungsi produksi Cobb and Douglass

Untuk memprediksi peranan sektor-sektor unggulan dalam pembentukan

PDRB digunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglass (Miner 1988) sebagai

berikut :

λγβα 4321. SektorSektorSektorSektorAY = (4)

Dimana :

Y adalah jumlah PDRB, untuk suatu tahun tertentu

Sektor 1,2,3 dan 4 adalah sektor-sektor perekonomian dalam PDRB yang merupakan

sektor unggulan di Kabupaten Kebumen.

A adalah konstanta , α, β, γ dan λ adalah koefisien elastisitas masing-masing sektor.

Dengan mengetahui nilai nilai α, β, dan γ pada masing-masing sektor unggulan, maka

dapat diduga nilai PDRB pada suatu tahun.

Analysis Hierarchy Process (AHP)

Untuk mengetahui isu sentral sebagai prioritas kebijakan pembangunan, maka

dilakukan analisa dengan menggunakan metode Analysis Hierarchy Process (AHP).

Untuk mendapatkan skoring yang diperlukan, maka telah dilakukan penyebaran

kuesioner dan wawancara dengan berbagai unsur yakni Pemda sebanyak 5 orang, LSM

sebanyak 2 orang dan DPRD sebanyak 1 orang, sehingga jumlah responden sebanyak 8

orang. Tujuan utama yang ingin diperoleh dari metode AHP ini adalah ingin menjaring

persepsi awal tentang prioritas utama yang perlu dilakukan dalam kebijakan

pembangunan di Kabupaten Kebumen. Metode sampling yang digunakan adalah

purposive sampling , dengan kriteria responden adalah pihak-pihak yang terlibat

langsung atau minimal pernah terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan di

Kabupaten Kebumen. Kriteria responden tersebut dimaksudkan agar jawaban yang

diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang lebih realistis dalam perumusan kebijakan

pembangunan. Analisis AHP dilakukan dengan sofware expert choice 2000.

Dalam analisis ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP adalah

(Saaty 1980) :

1. Mengidentifikasi/menetapkan masalah-masalah yang muncul;

2. Menetapkan tujuan, kriteria dan hasil yang ingin dicapai;

27

3. Mengidentikasi kriteria-kriteria yang yang mempunyai pengaruh terhadap masalah

yang ditetapkan;

4. Menetapkan struktur hierarchy;

Menurut Saaty (1980) hirarkhi adalah suatu sistem yang tersusun dari beberapa

level/tingkatan, dimana masing-masing tingkat mengandung beberapa unsur atau

faktor. Hal yang dilakukan dalam suatu hirarkhi adalah mengukur pengaruh

berbagai kriteria yang terdapat pada hirarkhi. Pada umumnnya masalah dasar yang

muncul dalam penyusunan hirarkhi adalah menentukan level tertinggi dari

berbagai interaksi yang terdapat pada berbagai level;

5. Menentukan hubungan antara masalah dengan tujuan, hasil yang diharapkan,

pelaku / objek yang berkaitan dengan masalah, nilai masing-masing faktor;

6. Membandingkan alternatif-alternatif (comparative judgement);

7. Menentukan faktor -faktor yang menjadi prioritas (Synthesis of priority );

8. Menentukan urutan alternatif -alternatif dengan memperhatikan logical

conssistency.

Data yang dianalisis diperoleh dari hasil kuesioner terhadap para responden

terpilih yang terdiri dari unsur -unsur Pemda, LSM, DPRD dan masyarakat. Penyebaran

kuesioner dilakukan pada saat penelitian. Skor yang diberikan oleh setiap responden

bersifat subyektif, artinya sesuai dengan persepsi masing-masing responden terhadap

kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Nilai skor yang diperloleh dari hasil

kuesioner tersebut dianalisis dengan bantuan program aplikasi expert choice 2000.

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan di atas, maka rancangan struktur hierarkhi

AHP dalam thesis ini seperti pada Gambar 4 di bawah.

Matrik masalah, tujuan, dan kerangka analisis penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan kerangka analisis penelitian , maka

disusun matrik sebagaimana Tabel 1 dan Gambar 5 di bawah.

28

Level 1 Tujuan

Level 2 Kriteria

Level 3

Sasaran

Level 4

Alternatif

Gambar 4 Struktur hirarkhi AHP.

Tujuan Utama

Kriteria A Kriteria B Kriteria C Kriteria D

Sektor 2A Sektor 1A Sektor 1B

Sektor 2C

Sektor 1D

Sektor 1D

Sektor 2B

Sektor 1C

Alternatif 2 Alternatif 1

29

Tabel 1 Masalah, tujuan dan metode analisis

Data yang dibutuhkan No. Masalah Tujuan Analisis Primer Sekunder

Sumber Data

1 Apa sektor

unggulan yang dimilki Kab. Kebumen ?

Mengkaji sektor perekonomian daerah yang potensial menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan kemampuan daerah berdasarkan potensi yang dimilki Kab. Kebumen

PCA, LQ, indeks Entropi, Fungsi produksi Co bb- Douglass, deskriptif.

PDRB Kebumen tahun 1994-2003, hasil studi

BPS , Pemda, sumber pustaka lain

2 Apakah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemda Kab. Kebumen telah memperhatikan sektor unggulan yang dimilikinya?

Mengkaji kesesuaian strategi pembangunan yang dijalankan Pemda.

DeskriptifPCA AHP

WawancaraKuesioner

PDRB Kebumen tahun 1994-2003, dokumen perenc. pembangunan

BPS, Pemda dan pustaka lain

3 Bagaimana kebijakan pembangunan yang tepat dijalankan oleh Pemda ?

Mengkaji strategi kebijakan pembangunan yang tepat dijalankan.

Deskriptif PCA AHP

Wawancara Kuesioner

PDRB Kebumen 1994-2003, hasil studi

BPS, Pemda dan pustaka lain

30

Gambar 5 Kerangka analisis penelitian.

Potensi Wilayah /Daerah : SDA, SDM, SD Buatan, SD lain

Data-data statistik

Pemerintah Daerah

DPRD

Kebijakan Pembangunan oleh

Pemda

Usulan strategi dasar Kebijakan Pembangunan bagi Kabupaten

Kebumen

Wilayah / Daerah Kabupaten Kebumen

Identifikasi sektor Unggulan

Kontribusi, Pertumbuhan,

Penyerapan TK, Sektor Basis (LQ)

Analisis : PCA, Fungsi Produksi Cobb &

Douglass, deskriptif

Perkembangan wilayah

Indeks entropi, PCA

Perkembangan sektor-sektor perekonomian

Sektor-sektor Unggulan

Masyarakat

Isu sentral Kebijakan

Pembangunan

Persepsi tentang Kebijakan pembangunan

AHP

KAJIAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kondisi Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di pesisir selatan

Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 128 111.5 Ha atau 1 281.115 km2.

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 70271-70501 Lintang selatan

dan 1090221–1090501 Bujur Timur. Secara topografi, mempunyai wilayah

pegunungan di bagian utara dan pantai di bagian selatan serta terletak diantara 2

(dua) wilayah yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar yakni Provinsi

Yogyakarta dan Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan aspek spasial, ketinggiannya bervariasi dari dataran rendah

dengan topografi datar hingga dataran pegunungan dengan topografi

bergelombang. Kabupaten Kebumen mempunyai daerah perbukitan bergelombang

halus hingga hampir tegak yang dibentuk oleh batuan tua berumur tersier.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas;

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegera dan Wonosobo;

- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo;

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Diperbatasan wilayah dengan Kabupaten Banjarnegara terdapat Waduk

Sempor yang telah mulai dibangun sejak tahun 1960’an, sedangkan di perbatasan

dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Waduk Wadaslintang yang mampu

menghasilkan energi listrik cukup besar serta mampu mengairi sawah hingga

ribuan hektar. Sehingga, tidak mengherankan apabila bidang pertanian terutama

lahan untuk tanaman padi, terutama yang beririgasi teknis cukup mendominasi

areal persawahan di Kebumen. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten

Kebumen nampak pada Tabel 2 di bawah.

32

Tabel 2 Penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen tahun 1995 dan 2003

Tahun Perubahan Penggunaan Tanah

1995 (Ha) % 2003 (Ha) % %

A Tanah Sawah 39 666.50 30.96 39 632.00 30.94 -0.03

1 Irigasi teknis 19 385.30 15.13 18 056.00 14.09 -1.04

2 Irigasi setengah teknis 3 629.80 2.83 4 151.00 3.24 0.41

3 Irigasi sederhana PU 1 220.51 0.95 2 882.00 2.25 1.30

4 Irigasi sederhana Non PU 2 330.50 1.82 1 538.00 1.20 -0.62

5 Tadah Hujan 13 100.39 10.23 13 005.00 10.15 -0.07

B Tanah kering 88 445.00 69.04 88 479.50 69.06 0.03

1 Bangunan & lahan sekitarnya 34 294.60 26.77 36 421.00 28.43 1.66

2 Tegalan / kebun 30 928.10 24.14 29 097.00 22.71 -1.43

3 Tanah Penggembalaan 50.74 0.04 4.00 0.00 -0.04

4 Tambak 11.00 0.01 21.00 0.02 0.01

5 Kolam 67.46 0.05 25.50 0.02 -0.03

6

Tanah Sementara tak

diusahakan 982.30 0.77 336.00 0.26 -0.50

7 Tanah kayu-kayuan 901.84 0.70 1 191.00 0.93 0.23

8 Hutan Negara 1 7034.91 13.30 16 861.00 13.16 -0.14

9 Tanah lainnya 4 174.05 3.26 4 523.00 3.53 0.27

LUAS SELURUHNYA 128 111.50 100.00 128 111.50 100.00

Sumber : Kebumen Dalam Angka tahun 1995 dan 2003

Dari Tabel 2 di atas, nampak bahwa secara umum pola pemanfaatan lahan

di Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu 1995–2003 atau selama 8 tahun tidak

mengalami banyak perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa selama kurun

waktu tersebut di Kabupaten Kebumen hanya terjadi sedikit konversi

penggunanaan lahan dari lahan sawah atau lahan kering menjadi

bangunan/konstruksi, dan tidak ada kegiatan proyek baik oleh swasta maupun

pemerintah dengan mengkonversi lahan menjadi bangunan dalam skala besar

seperti pabrik, perumahan dan sebagainya. Secara implisit hal ini menyiratkan

bahwa Kabupaten Kebumen belum menjadi tujuan investasi bagi para investor.

Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2003 mempunyai 26 Kecamatan

dan 460 desa/kelurahan, dimana 4 (empat) kecamatan diantaranya yaitu

33

Bonorowo, Padureso, Poncowarno dan Karangsambung merupakan kecamatan

baru hasil pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang telah ada sebelumnya.

Tabel 3 Nama kecamatan, luas lahan dan jumlah desa / kelurahan di Kabupaten Kebumen tahun 2003

No. Nama Luas Lahan Jumlah

Kecamatan Sawah

(Ha)

% Kering (Ha) Jumlah

(Ha)

% Desa / kel.

1 Ayah 1 333.0 17.5 6 304.0 82.5 7 637.0 6.0 18

2 Buayan 999.0 14.6 5 843.0 85.4 6 842.0 5.3 20

3 Puring 2 463.0 39.7 3 734.0 60.3 6 197.0 4.8 23

4 Petanahan 1 965.0 43.8 2 519.0 56.2 4 484.0 3.5 21

5 Klirong 1 326.0 30.7 2 999.0 69.3 4 325.0 3.4 24

6 Buluspesantren 2 106.0 43.2 2 771.0 56.8 4 877.0 3.8 21

7 Ambal 2 837.0 45.5 3 404.0 54.5 6241.0 4.9 32

8 Mirit 2 022.0 38.6 3 213.0 61.4 5 235.0 4.1 22

9 Bonorowo 1 315.0 62.9 776.0 37.1 2 091.0 1.6 11

10 Prembun 959.0 41.8 1 337.0 58.2 2 296.0 1.8 13

11 Padureso 171.0 5.9 2 724.0 94.1 2 895.0 2.3 9

12 Kutowinangun 1 238.0 36.7 2 135.0 63.3 3 373.0 2.6 19

13 Alian 1 627.0 28.2 4 148.0 71.8 5 775.0 4.5 16

14 Poncowarno 988.0 36.1 1 749.0 63.9 2 737.0 2.1 11

15 Kebumen 2 430.0 57.8 1 774.0 42.2 4 204.0 3.3 29

16 Pejagoan 625.0 18.1 2 833.0 81.9 3 458.0 2.7 13

17 Sruweng 1 367.0 31.3 3 001.0 68.7 4 368.0 3.4 21

18 Adimulyo 3 000.0 69.1 1 343.0 30.9 4 343.0 3.4 23

19 Kuwarasan 1 989.0 58.8 1 395.0 41.2 3 384.0 2.6 22

20 Rowokele 961.0 17.9 4 418.5 82.1 5 379.5 4.2 11

21 Sempor 1 186.0 11.8 8 829.0 88.2 10 015.0 7.8 16

22 Gombong 1 060.0 54.4 888.0 45.6 1 948.0 1.5 14

23 Karangngayar 819.0 26.1 2 321.0 73.9 3 140.0 2.5 11

24 Karanggayam 1 618.0 14.8 9 311.0 85.2 10 929.0 8.5 19

25 Sadang 1 263.0 23.3 4 160.0 76.7 5 423.0 4.2 7

26 Karangsambung 1 965.0 30.2 4 550.0 69.8 6 515.0 5.1 14

Jumlah 39 632.0 30.9 88 479.5 69.1 128 111.5 100.0 460

Maksimal 3 000.0 69.1 9 311.0 94.1 10 929.0 8.5 32

Minimal 171.0 5.9 776.0 30.9 1 948.0 1.5 7

Rata-rata 1 524.3 34.6 3 403.1 65.4 4 927.4 3.8

Sumber : Kebumen dalam angka tahun 2003

34

Dari Tabel 3 tersebut nampak bahwa lahan persawahan terdapat di semua

kecamatan dengan rata-rata luas mencapai 34.6% dari luas kecamatan..

Kecamatan-kecamatan pesisir seperti Ambal, Adimulyo, Buluspesantren,

Bonorowo pada umumnya mempunyai areal persawahan yang luas. Kecamatan

Karanggayam mempunyai wilayah terluas di Kebupaten Kebumen dan sebagian

besar wilayahnya berupa lahan kering, dan hanya sekitar 14.8% wilayahnya

berupa areal persawahan.

Jenis tanah

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas

tanah alluvial, latosol, podsolik, regosol, glei humus, alluvial kelabu dan

mediteran coklat . Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen pada

sebagian wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai

lahan pertanian, walaupun terdapat pula wilayah yang kurang subur untuk

dibudidayakan sebagai lahan pertanian seperti yang terdapat di Kecamatan

Sempor, Karanggayam, Sadang dan Alian (Bappeda 2004). Kecamatan-

kecamatan ini terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Kebumen dan sebagian

besar lahannya berupa pengunungan.

Menurut hasil studi yang dilakukan oleh PT. Saranabudi Prakarsaripta pada

tahun 2003 bahwa geologi yang terdapat di Kabupaten Kebumen sangat menarik

karena mempunyai 3 (tiga) jenis batuan yang terdapat di alam, yakni batuan beku,

batuan metamorf, dan batuan sedimen.

Melihat kondisi geologi yang demikian, maka terdapat beberapa daerah yang

mempunyai kondisi geomorfologi yang kontras walaupun daerah tersebut

berdekatan. Sebagai contoh hasil inventariasi yang dilakukan oleh Ditjen Geologi

dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2003 dikatakan bahwa terdapat kondisi

geomorfologi yang kontras antara bagian selatan dan utara jalur jalan Rowokele–

Prembun. Lahan pada bagian selatan jalur jalan tersebut, sebagian besar berupa

daerah dataran rendah yang dibentuk oleh endapan limbah banjir, endapan rawa

dan pantai. Sementara itu, di sebelah utara jalur jalan tersebut berupa daerah

perbukitan dengan berbagai struktur geologi (sesar/patahan, lipatan, ketidak

selarasan retakan/rekahan batuan). Pada daerah-daerah tersebut, terdapat berbagai

35

jenis batuan tua hingga batuan campur-aduk (malange ) dan batuan malihan serta

berbagai proses geologi seperti erosi dan longsoran. Disampimg itu, dijumpai

pemunculan mata air panas di daerah Krakal yang tidak berhubungan dengan

aktivitas kegunungberapian, sehingga diduga berhubungan dengan aktivitas sesar.

Keaneragaman struktur geologi tersebut melahirkan beberapa potensi yang

perlu dikembangkan dan dilestarikan, misalnya formasi geologi Karangsambung

ditetapkan sebagai kawasan laboratorium geologi oleh Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan lahan terdapat

perbedaaan antara bagian utara dan selatan wilayah kabupaten. Areal persawahan

yang luas pada umumnya terdapat di bagian selatan wilayah yang berdekatan

dengan wilayah pesisir.

Klimatologi

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kebumen beriklim

tropis dengan dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Pada umumnya musim

kemarau jatuh pada bulan April–September. Sedangkan musim hujan dari bulan

Oktober–Maret. Pada peralihan musim hujan dan kemarau, sering ter jadi angin

kencang yang bertiup dari Tenggara ke arah Barat dan bersifat kering.

Dilihat dari keadaan temperatur udaranya, Kabupaten Kebumen mempunyai

2 (dua) bagian temperatur yakni di bagian utara dan selatan. Pada bagian utara,

temperatur rata -rata adalah 20o–25o C, sedangkan di bagian selatan adalah

27o–32o C. Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi topografi wilayah yang

berbeda antara bagian utara yang didominasi pegunungan dan di bagian selatan

yang didominasi dataran rendah. Sedangkan curah hujan rata-rata sebanyak 2 816

mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata -rata selama 110 hari/tahun.

Dengan kondisi tersebut, maka untuk lahan persawahan yang berupa sawah

tadah hujan memungkinkan untuk panen padi 1 kali dalam setahun dan tanaman

komoditi palawija lainnya seperti kacang tanah, kedelai, jagung. Sedangkan areal

persawahan yang beririgasi teknis mampu panen padi 2 (dua) kali dalam setahun,

serta panen komoditi pertanian lainnya.

36

Hidrologi

Kabupaten Kebumen mempunyai beberapa sungai yaitu, Sungai Luk Ulo,

Ijo, Cincingguling, Karanganyar, Kedung Bener, Jati Negara dan Sungai Mawar.

Hulu-hulu sungai tersebut pada umumnya terdapat di bagian tengah maupun utara

wilayah yang merupakan wilayah dataran agak tinggi dan banyak ditumbuhi hutan

dan bermuara di Samudera Hindia. Sungai-sungai tersebut berfungsi untuk

mendukung jaringan irigasi guna mengairi areal persawahan

Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tergolong besar. Berdasarkan sensus

penduduk tahun 1980 tercatat sebanyak 1 032 226 jiwa, sensus penduduk tahun

1990 sebanyak 1.120.982 jiwa dan sensus tahun tahun 2000 sebanyak 1.164.940

jiwa. Berdasarkan data tersebut, rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun

1980-1990 adalah 0.78%. Sedangkan berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Daerah

(SUSEDA) 2003, maka jumlah penduduk menjadi 1 187 614 jiwa atau tumbuh

sebesar 0.64% dibandingkan tahun 2000. Dengan demikian, pada tahun 2003

kepadatan rata -rata penduduknya adalah 927 jiwa/km2. Namun demikian,

kepadatan penduduk pada tiap kecamatan tidak sama, dimana dari 26 kecamatan

di Kabupaten Kebumen terdapat 12 kecamatan yang mempunyai kepadatan diatas

rata-rata kabupaten, seperti Kecamatan Kebumen, Pejagoan, Alian, Klirong,

Gombong.

Struktur umur penduduk Kabupaten Kebumen termasuk kategori sedang

sebab sekitar 64.6% penduduknya berumur antara 15-65 tahun. Sedangkan

berdasarkan jenis kelamin, komposisi antara berkelamin laki-laki dan perempuan

hampir seimbang. Berdasarkan komposisi pemeluk agama penduduknya, maka

sebagian besar beragama Islam, bahkan di beberapa tempat terdapat pesantren

yang cukup terkenal yang terdapat di desa Semlangu.

37

Tabel 4 Komposisi penduduk Kabupaten Kebumen

Jenis Kelamin %

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan

2000 584 076 580 864 1 164 940

2001 588 652 585 654 1 174 306 0.8

2002 593 208 590 548 1 183 756 0.8

2003 603 022 590 956 1 193 978 0.9

Sumber : Kebumen Dalam Angka tahun 2002 dan 2003

Kondisi Makro Perekonomian

Salah satu indikator yang umum digunakan guna melihat perkembangan

wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB

Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2003) atas dasar harga

konstan serta kontribusi masing-masing sektor perekonomian, nampak pada

Tabel 5 di bawah

Tabel 5 PDRB Kabupaten Kebumen ta hun 1994 – 2003 atas dasar harga konstan 1993 (juta rupiah)

Sektor Tahun

Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa Jumlah

1994 394 908 33 531 48 248 4 420 25 585 134 869 28 816 34 770 154 420 859 567

1995 405 519 38 237 59 795 5 821 26 819 146 269 31 733 36 324 162 247 912 764

1996 417 078 44 862 68 888 6 898 28 014 159 575 34 312 39 003 169 600 968 229

1997 395 850 53 631 83 260 8 481 28 373 172 825 36 205 40 870 175 325 994 821

1998 332 412 45 911 84 776 8 963 19 008 155 754 37 105 38 984 142 301 865 213

1999 335 281 47 454 85 293 9 651 20 377 157 847 36 997 44 709 155 024 892 634

2000 367 829 43 632 83 876 7 117 17 367 134 841 39 196 48 775 156 751 899 383

2001 364 705 46 021 85 531 7 449 17 710 137 896 41 257 50 086 164 717 915 371

2002 378 477 47 846 88 051 8 256 19 782 142 024 42 877 51 256 163 013 941 581

2003 384 160 50 375 90 725 8 787 20 944 147 367 44 779 52 801 170 643 970 579

Jumlah 3 776 219 4 51 500 778 442 75 843 223 978 1 489 268 373 275 437 579 1 614 039 9 220 143

Maks. 417 078 53 631 90 725 9 651 28 373 172 825 44 779 52 801 175 325 994 821

Min. 332 412 33 531 48 248 4 420 17 367 134 841 28 816 34 770 142 301 859 567

Rata-

rata 377 622 45 150 77 844 7 584 22 398 148 927 37 328 43 758 161 404 922 014

Simp.

Baku

28 105

5 757

14 065

1 588

4 330

12408

4 939

6 616

9 642

45 715

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2002 dan Jateng dalam angka 2003

38

Tabel 6 Persentase distribusi sektor-sektor perekonomian PDRB Kabupaten Kebumen.

Sektor No Tahun

Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa Jumlah

1 1994 45.9 3.9 5.6 0.5 3.0 15.7 3.4 4.0 18.0 100.0

2 1995 44.4 4.2 6.6 0.6 2.9 16.0 3.5 4.0 17.8 100.0

3 1996 43.1 4.6 7.1 0.7 2.9 16.5 3.5 4.0 17.5 100.0

4 1997 39.8 5.4 8.4 0.9 2.9 17.4 3.6 4.1 17.6 100.0

5 1998 38.4 5.3 9.8 1.0 2.2 18.0 4.3 4.5 16.4 100.0

6 1999 37.6 5.3 9.6 1.1 2.3 17.7 4.1 5.0 17.4 100.0

7 2000 40.9 4.9 9.3 0.8 1.9 15.0 4.4 5.4 17.4 100.0

8 2001 39.8 5.0 9.3 0.8 1.9 15.1 4.5 5.5 18.0 100.0

9 2002 40.2 5.1 9.4 0.9 2.1 15.1 4.6 5.4 17.3 100.0

10 2003 39.6 5.2 9.3 0.9 2.2 15.2 4.6 5.4 17.6 100.0

Maks. 45.9 5.4 9.8 1.1 3.0 18.0 4.6 5.5 18.0

Min. 37.6 3.9 5.6 0.5 1.9 15.0 3.4 4.0 16.4

Rata-rata 41.0 4.9 8.4 0.8 2.4 16.2 4.0 4.7 17.5

Simp.

Baku 2.7 0.5 1.5 0.2 0.4 1.2 0.5 0.7 0.4

Keterangan :

Tani Pertanian Dag Perdagangan

Tmb Pertambangan dan Pengalian Akt Angkutan dan Komunikasi Ind Industri Pengolahan Keu Lembaga Keu. Persewaan dan jasa perusahaan

Ligas Listrik, gas dan air minum

Jasa Jasa-jasa

Kons Bangunan dan konstruksi

PDRB Kabupaten Kebumen didominasi oleh sektor Pertanian, walaupun

mengalami penurunan dari 45.9% di tahun 1994 menjadi 39.6% di tahun 2003

atau 0.63% per tahun. Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa

perekonomian di Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sektor primer.

Dominasi ini cukup wajar mengingat, luas lahan persawahan di Kabupaten

Kebumen meliputi 30-31% luas wilayah atau sekitar 39.7 ribu hektar, baik yang

beririgasi teknis maupun non teknis Produksi padi yang dihasilkan rata-rata

sebesar 377.7 ribu ton atau 4.5% dari total produksi padi di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk lahan non persawahan banyak digunakan untuk kegiatan

perkebunan dan palawija.

Selama kurun waktu 10 tahun pertumbuhan PDRB mengalami fluktuasi

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.5%. Namun, untuk sektor pertanian yang

39

merupakan sektor andalan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan rata -rata

0.1%. Sedangkan untuk sektor lain pada umumnya mengalami kenaikan kecuali

untuk sektor konstruksi. Sektor-sektor perekonomian yang mengalami kenaikan

cukup besar adalah sektor listrik dan gas, sektor industri, serta sektor angkutan

yang mampu tumbuh diatas 5%.

Tabel 7 Pertumbuhan lapangan usaha PDRB Kabupaten Kebumen tahun 1994-2003 (dalam persen)

Sektor Total

Tahun Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa

1994

1995 2.7 14.0 23.9 31.7 4.8 8.5 10.1 4.5 5.1 6.2

1996 2.9 17.3 15.2 18.5 4.5 9.1 8.1 7.4 4.5 6.1

1997 -5.1 19.5 20.9 22.9 1.3 8.3 5.5 4.8 3.4 2.7

1998 -16.0 -14.4 1.8 5.7 -33.0 -9.9 2.5 -4.6 -18.8 -13.0

1999 0.9 3.4 0.6 7.7 7.2 1.3 -0.3 14.7 8.9 3.2

2000 9.7 -8.1 -1.7 -26.3 -14.8 -14.6 5.9 9.1 1.1 0.8

2001 -0.8 5.5 2.0 4.7 2.0 2.3 5.3 2.7 5.1 1.8

2002 3.8 4.0 2.9 10.8 11.7 3.0 3.9 2.3 -1.0 2.9

2003 1.5 5.3 3.0 6.4 5.9 3.8 4.4 3.0 4.7 3.1

Maks. 9.7 19.5 23.9 31.7 11.7 9.1 10.1 14.7 8.9 6.2

Min. -16.0 -14.4 -1.7 -26.3 -33.0 -14.6 -0.3 -4.6 -18.8 -13.0

Rata-rata -0.1 5.2 7.6 9.1 -1.2 1.3 5.1 4.9 1.4 1.5

Simp.

Baku 7.2 11.2 9.6 16.1 14.0 8.3 3.0 5.3 8.1 5.7

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 1998 mengalami

penurunan yang cukup tajam (kontraksi) sebesar 13 %. Hal ini merupakan imbas

dari krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun tersebut. Namun

berangsur -angsur tumbuh walaupun dengan peningkatan yang tidak terlampau

tinggi.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah untuk kurun

waktu yang sama, maka nampak bahwa rata-rata pertumbuhannya masih lebih

rendah dari rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 2.4% per tahun. Sebagaimana

wilayah lain, maka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1998 juga mengalami

kontraksi sebesar 12.4% akibat krisis ekonomi dan moneter pada tahun tersebut.

40

0.0

7.3

-12.4

4.1

0.0

6.1

-13.0

3.1

3.53.33.94.23.07.3

2.7 2.91.80.8

6.2

3.2

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Kebumen

Jateng

Gambar 6 Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Jawa Tengah Tahun

1994-2003.

Kontribusi yang besar dari sektor pertanian bagi Kabupten Kebumen

nampaknya tidak diimbangi dengan angka pertumbuhan PDRB nya. Hal ini

minimal mengindikasikan 2 (dua) hal yakni :

a. belum ada kebijakan atau implementasi kebijakan yang berakibat langsung

terhadap peningkatan sektor pertanian,

b. arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen lebih diarahkan pada

sektor-sektor sekunder dan tersier seperti sektor industri pengolahan,

perdagangan, jasa dari pada meningkatkan sektor primer yakni pertanian dan

pertambangan.

Menurut Sukirno (2002) di dalam perekomian yang belum berkembang, sektor

pertanian penting sekali artinya. Sebagian besar produksi nasional merupakan

hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk

membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan

mengurangi peranan sektor pertanian. Kemunduran peranan sektor pertanian

dalam perekonomian antara lain disebabkan oleh permintaan terhadap hasil

pertanian yang lambat perkembangannya.

41

Garis Besar Kebijakan Pembangunan

Pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan

kemajuan wilayah. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan

optimal dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu adanya perumusan

kebijakan pembangunan yang jelas, terarah, logis, dan memperhatikan

kharakteristik yang dimiliki oleh daerah. Dengan diberlakukannnya UU nomor 22

tahun 1999 juncto. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta

UU nomor 25 tahun 1999 juncto UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah mempunyai

kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang

sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001,

mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi,

kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah.

Namun demikian, di sisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus

diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah pola pengelolaan daerah dari

sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai

pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas

pembangunan (Suhandono 2002)

Secara umum pola kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen

telah dituangkan dalam berbagai peraturan daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 13 tahun 2001 tentang Pola

Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten (POLDAS) Kebumen tahun

2001–2005;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 17 tahun 2002 tentang

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kebumen tahun

2002-2005;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 tahun 2002 tentang

Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) Kabupaten Kebumen tahun

2002-2005.

42

Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka pola perencanaan pembangunan telah berubah

dengan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). Perubahan pola kebijakan

perencanaan tersebut terkait erat dengan perubahan sistem penyelengaraan

pemerintahan, dimana pada saat ini kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat

melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sesuai UU tersebut maka

dokumen RPJM-D merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja

kepala daerah yang terpilih. Pada saat penelitian dokumen-dokumen tersebut

masih dalam proses pembahasan mengingat Kabupaten Kebumen baru saja

menyelesaikan tahapan Pilkada yang dilaksanakan pada bulan Juni 2005

Visi pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kebumen adalah

”terwujudnya masyarakat yang agamis, adil, sejahtera, berdaulat, demokratis,

disiplin, menjunjung rasa persatuan dan kesatuan dengan dukungan sumber daya

manusia yang maju, mandiri, berkualitas, jujur serta bertanggung jawab”. Untuk

mewuujudkan visi tersebut, maka arah kebijakan pembangunan dilaksanakan

dalam beberapa bidang yakni hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan,

sosial dan budaya, pembangunan wilayah dan perdesaan, sumber daya alam dan

lingkungan hidup, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Khusus pembangunan di bidang ekonomi, maka dalam PROPEDA tahun

2002-2005 dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen lebih

diprioritaskan pada pembangunan sektor pertanian, perdagangan dan industri,

dengan pertimbangan bahwa kontribusi dalam PDRB dan kemampuan menyerap

tenaga kerja sektor-sektor perekonomian tersebut cukup besar. Secara garis besar

arah kebijakan yang dicanangkan dalam bidang ekonomi adalah :

1. Memberdayakan masyarakat melalui 3 (tiga) sisi yakni enabling,

empowering, dan protecting;

2. Mengembangkan perekonomian melalui kebijakan yang sinergis /

terpadu antar sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri;

3. Mengembangankaan sistem ekonomi kerakyatan;

43

4. Mengembangkan kebijakan pembangunan pertanian dengan

menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian;

5. Mengembangkan kebijakan industri dan pe rdagangan dalam rangka

meningkatkan daya saing;

6. Memberikan perhatian secara khusus terhadap produk-produk unggulan

daerah;

7. Memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi (UKM) agar lebih

efisien;

8. Mengembangkan hubungan kemitraan antar pelaku usaha;

9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian

seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka program-progam

pembanguan yang dirumuskan adalah program pengembangan ketahanan pangan,

pengembangan agribisnis, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan

akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan

Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK), penataan dan penguatan basis

produksi dan distribusi, penguatan institusi pasar, pengembangan investasi,

peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan, sarana dan

prasarana, pengembangan kelautan, dan progam pengembangan sumber daya

kelautan.

Bila memperhatikan kebijakan dan program-program pembangunan yang

dirumuskan, nampaknya telah mencakup berbagai aspek. Sehingga, bila

diimplemenrasikan akan berdampak cukup besar bagi pengembangan masyarakat

dan kemajuan daerah. Namun, dari data -data perekonomian yang ada, hasil yang

telah dicapai belum mampu mengangkat citra daerah sebagai salah satu kabupaten

dengan tingkat PDRB perkapita yang tergolong rendah di Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, perlu kajian yang lebih mendalam untuk merumuskan kebijakan

dan program pembangunan yang lebih akurat dan berimplikasi luas terhadap

peningkatan dan perkembangan daerah, antara lain dengan memprioritaskan

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada pengembangan sektor -sektor

unggulan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Wilayah

Pengembangan suatu wilayah merupakan salah satu aspek yang perlu

diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuannya antara lain untuk

memacu perkembangan sosial ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar

wilayah. Oleh karena itu, pengembangan suatu wilayah harus disesuaikan dengan

kondisi, potensi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Untuk mengetahui

perkembangan suatu wilayah, dapat dilakukan dengan menganalisa pencapaian

hasil pembangunan melalui indikator-indikator kinerja dibidang ekonomi dan

sosial serta bidang-bidang lain, dengan menggunakan berbagai metode analisis.

Aktivitas perekonomian pada suatu wilayah membentuk sistem kegiatan

dimana masing-masing komponen sistem saling terkait. Perkembangan suatu

sistem dapat dipahami dari semakin meningkatnya jumlah komponen sistem serta

penyebaran (jangkauan spasial) komponen sistem tersebut. Kedua hal tersebut

pada dasarnya bermakna peningkatan kuantitas komponen serta perluasan

hubungan spasial dari komponen di dalam sistem maupun dengan di luar sistem.

Artinya suatu sistem dikatakan berkembang jika jumlah dari komponen/aktivitas

sistem tersebut bertambah atau aktivitas dari komponen sistem tersebar lebih luas

(Saefulhakim 2004).

Perluasan jumlah komponen aktivitas ini dapat dianalisis dengan

menghitung indeks diversifikasi dengan konsep entropi. Prinsip indeks entropi ini

adalah semakin beragam aktivitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka

semakin tinggi entropi wilayah, yang berarti bahwa wilayah tersebut semakin

berkembang. Aktivitas suatu wilayah dapat dicerminkan dari perkembangan

sektor-sektor perekonomian dalam PDRB. Semakin besar indeks entropinya

maka dapat diperkirakan semakin berkembang dan proporsional komposisi antar

sektor-sektor perekonomian, dan sebaliknya semakin kecil indeksnya maka dapat

diperkirakan terdapat sektor perekonomian yang dominan di wilayah tersebut.

45

Hasil perhitungan indeks entropi untuk Kabupaten Kebumen dan 5 (lima)

kabupaten disekitarnya dalam kurun waktu 1995–2003 nampak pada Tabel. 8 di

bawah.

Tabel 8 Indeks entropi sektor -sektor perekonomian Kabupaten Kebumen dan 5 (lima) kabupaten di sekitarnya tahun 1995–2003

Tahun Kabupaten

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003

Cilacap 0.57

0.57

0.55

0.55

0.55

0.56

0.55

0.54

Banyumas 0.81

0.81

0.83

0.82

0.83

0.84

0.84

0.84

Banjarnegara 0.73

0.73

0.73

0.71

0.74

0.76

0.76

0.76

Kebumen 0.72

0.73

0.75

0.77

0.77

0.76

0.76

0.76

Purworejo 0.78

0.79

0.79

0.77

0.78

0.79

0.79

0.80

Wonosobo 0.76

0.71

0.68

0.65

0.65

0.70

0.71

0.71

Maksimum 0.81

0.81

0.83

0.82

0.83

0.84

0.84

0.84

Minimum 0.57

0.57

0.55

0.55

0.55

0.56

0.55

0.54

Rata-Rata 0.73

0.72

0.72

0.71

0.72

0.73

0.74

0.74

Simpangan Baku 0.08

0.08

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Sumber : Jawa tengah Dalam Angka tahun 1995 - 2003 ( data di olah)

Berdasarkan data-data pada Tabel 8 tersebut di atas, dapat diperoleh penjelasan

sebagai berikut :

a. Indeks entropi Kabupaten Kebumen yang berkisar antara 0.72– 0.77, yang

berarti secara umum cukup tinggi dan masih diatas rata-rata nilai indeks.

Hal ini menunjukkan, secara umum perkembangan proporsi keragaman

sektor perekonomiaan di Kabupaten Kebumen cukup baik.

b. Kabupaten Cilacap ya ng mempunyai PDRB terbesar diantara 6 (enam)

kabupaten tersebut, namun ternyata mempunyai indeks entropi yang paling

kecil. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Cilacap terdapat sektor

perekonomian yang dominan dan terbukti bahwa di Kabupaten Cilacap

46

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang sangat dominan

dengan kontribusi lebih dari 80% dari total PDRB kabupaten tersebut..

c. Secara umum perkembangan komposisi sektor -sektor perekonomian di 6

(enam) kabupaten tersebut tidak banyak mengalami perubahan, dan

masing-masing wilayah mempunyai komposisi yang khas, namun secara

umum masih didominasi sektor pertanian kecuali untuk Kabupaten

Cilacap.

Khusus untuk Kabupaten Kebumen, indeks entropi sektor -sektor

perekonomian untuk kurun waktu 1995 - 2003 nampak pada Tabel 9

Tabel 9 Indeks entropi sektor-sektor perekonomian Kabupaten Kebumen tahun 1995–2003

Sektor Jumlah Tahun Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa

1995 0.16 0.06 0.08 0.01 0.05 0.13 0.05 0.06 0.13 0.72

1996 0.16 0.06 0.08 0.02 0.04 0.13 0.05 0.06 0.13 0.73

1997 0.16 0.07 0.09 0.02 0.04 0.13 0.05 0.06 0.13 0.75

1998 0.16 0.07 0.10 0.02 0.04 0.13 0.06 0.06 0.13 0.77

1999 0.16 0.07 0.10 0.02 0.04 0.13 0.06 0.07 0.13 0.77

2001 0.16 0.07 0.10 0.02 0.03 0.12 0.06 0.07 0.14 0.76

2002 0.16 0.07 0.10 0.02 0.04 0.12 0.06 0.07 0.13 0.76

2003 0.16 0.07 0.10 0.02 0.04 0.12 0.06 0.07 0.13 0.76

Maksimum 0.16 0.07 0.10 0.02 0.05 0.13 0.06 0.07 0.14 0.77

Minimum 0.16 0.06 0.08 0.01 0.03 0.12 0.05 0.06 0.13 0.72

Rata-Rata 0.16 0.07 0.09 0.02 0.04 0.13 0.06 0.06 0.13 0.75

Simpangan Baku 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02

Sumber : Jawa tengah Dalam Angka tahun 1995 - 2003 ( data di olah)

Keterangan Tani : Pertanian Dag : Perdagangan Tmb : Pertambangan dan Pengalian Akt : Angkutan dan Komunikasi Ind : Industri Pengolahan Keu : Lemb.Keu Persewaan dan Jasa perusahaan Ligas : Listrik, gas dan air minum Jasa : Jasa-jasa Kons : Bangunan dan konstruksi

Sektor pertanian memberikan kontribusi indeks terbesar yakni sebesar 0.16

yang disusul sektor perdagangan dan sektor jasa dengan indeks 0.13–0.14.

Sedangkan sektor -sektor lain relatif kecil. Perubahan angka indeks yang relatif

stabil, yang mengindikasikan bahwa secara umum komposisi perkembangan

sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kebumen kurang mengalami banyak

47

perkembangan atau bisa dikatakan stagnan. Namun demikian, dengan angka

indeks tersebut menunjukkan bahwa proporsi sektor-sektor perekonomian untuk

kurun waktu tersebut cukup beragam dan tidak terdapat sektor perekonomian

yang begitu mendominasi perekonomian daerah. Hal tersebut minimal dapat

menggambarkan dua hal, pertama bahwa kebijakan pembangunan khususnya di

bidang ekonomi oleh pemda belum memberikan prioritas guna mengembangkan

sektor-sektor perekonomian tertentu, kedua beragamnya aktivitas sektor-sektor

perekoniomian memberikan peluang yang lebih luas bagi pemda untuk

menentukan prioritas pengembangan suatu sektor perekonomian.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang

terdapat di Provinsi Jawa Tengah, dimana aktivitas perekonomian Jawa Tengah

tentunya berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di Kabupaten Kebumen.

Gambaran umum aktivitas perekoniomian Jawa Tengah untuk tahun 2003 dapat

diketahui dari hasil analisa dengan metode Principal Components Analysis (PCA).

Hasil analisa PCA dengan data dasar PDRB perkapita tahun 2003 dengan

variabel 9 (sembilan) sektor perekonomian, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan scree plot pada Gambar 7 dan eigen value Tabel 10 diperoleh

hasil bahwa dari 9 (sembilan) variabel sektor perekonomian, dapat

disederhananakan menjadi 2 (dua) variabel baru yakni faktor 1 dan faktor 2,

dimana masing-masing bersifat ortogonal (tidak berkorelasi). Dengan 2 (dua)

faktor tersebut, nilai eigen-nya adalah 81.059 yang berarti bahwa hasil

tersebut telah mewakili lebih dari 81 % keragaman data. Hal ini berarti hasil

tersebut cukup signifikan untuk dianalisa. Untuk faktor 1 dapat

dikelompokkan sebagai variabel-variabel jasa dan faktor 2 merupakan

variabel-variabel industri perdagangan (Indag).

Tabel 10 Eigenvalues. Extraction : principal components

Value Eigenvalue % Total Cumulative Eigen value Cumulative %

1 5.384353 59.82615 5.384353 59.82615

2 1.910980 21.23311 7.295333 81.05926

48

Gambar 7 Plot of eigenvalue.

2. Berdasarkan hasil factor loading sebagaimana nampak pada Tabel 11 di

bawah, dapat dijelaskan bahwa untuk lingkup Provinsi Jawa Tengah, sektor

listrik dan gas, sektor bangunan, angkutan, keuangan dan sektor jasa

mempunyai korelasi yang kuat dan bersifat positif (saling mendukung). Hal ini

menunjukkan aktivitas yang terjadi pada sektor-sektor perekonomian tersebut

secara umum saling menguatkan.

Tabel 11 Factor loadings (varimax normalized) Extraction: Principal Components

Var Jasa Indag

Tani -0.794105 -0.070573

Tmb -0.484708 0.387003

Ind 0.103349 0.948005

Ligas 0.892175 0.297335

Kons 0.908890 0.048060

Dag 0.223246 0.947163

Akt 0.964731 0.066094

Keu 0.932282 0.261474

Jasa 0.912556 0.023650

Expl.Var 5.180736 2.114597

Prp.Totl 0.575637 0.234955

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number of Eigenvalues

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Val

ue

49

3. Sedangkan untuk sektor pertanian mempunyai korelasi yang kuat dengan

sektor listrik dan gas, kontruksi, angkutan, keuangan dan jasa tetapi

korelasinya bersifat negatif/berlawanan arah, yang mengidikasikan bahwa

perkembangan sektor pertanian dapat mengurangi persentase perkembangan 4

(empat) sektor lain atau perkembangan 4 (empat) sektor tersebut dapat

mengurangi persentase perkembangan sektor pertanian. Hal ini juga

mengindikasikan adanya perubahan struktur perekonomian dari sektor primer

ke sektor sekunder dan tersier.

4. Sektor perdagangan dan industri mempunyai korelasi yang kuat, hal ini

menunjukkan bahwa hasil-hasil industri mampu menaikkan di sektor

perdagangan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan mampu menyerap

hasil-hasil kegiatan industri pengolahan yang ada. Namun, bahan baku industri

pengolahan secara umum belum memanfaatkan hasil produksi pertanian yang

ditunjukkan dengan lemahnya korelasi kedua sektor tersebut.

5. Perkembangan sektor-sektor perekonomian dapat pula di lihat dari

komunalitas variabel data sebagaimana Tabel 12 di bawah.

Tabel 12 Communalities. Extraction: principal components

Variable Jasa Indag Multiple

Tani 0.630603 0.635584 0.639386

Tmb 0.234942 0.384713 0.450139

Ind 0.010681 0.909394 0.867064

Ligas 0.795977 0.884385 0.885855

Kons 0.826081 0.828391 0.864153

Dag 0.049839 0.946957 0.891815

Akt 0.930706 0.935074 0.964956

Keu 0.869149 0.937518 0.929418

Jasa 0.832759 0.833318 0.910932

Sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah secara umum menyebar merata di

seluruh wilayah, sedangkan untuk sektor pertambangan dengan nilai yang relatif

50

kecil (0.2–0.3 ) pada faktor 1 (jasa) dan 2 (indag) berarti bahwa sektor tersebut

hanya spesifik dan terkonsentrasi di suatu wilayah serta tidak bersifat menyebar di

sebagian besar wilayah. Fenomena ini akan nampak jelas bila dilakukan analisis

LQ.

Untuk sektor Industri dan Perdagangan bersifat umum di faktor 2 (Indag),

namun spesifik di faktor 1 (jasa). Hal ini berarti proporsi kegiatan dari kedua

sektor tersebut tidak menyebar secara merata. Bila diperhatikan dari data PDRB

Provinsi Jawa Tengah, maka akan nampak jelas bahwa kegiatan sektor industri

pengolahan dan sektor perdagangan bernilai cukup besar di beberapa kabupaten/

kota saja seperti Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang

dimana kontribusi sektor industri pengolahan untuk tahun 2003 mencapai 56.2%

dan sektor perdagangan untuk tahun 2003 pada ketiga Kabupaten/Kota tersebut

mencapai 50% dari total PDRB Jawa Tengah

Walaupun Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Kabupaten.

Kebumen, namun nampaknya aktivitas perekonomian Kabupaten Kebumen masih

jauh tertinggal dengan Kabupaten Cilacap. Hal ini menandakan bahwa aktivitas

perekonomian yang besar di Kabupaten Cilacap belum memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Kebumen.

Sejak tahun 2003, untuk lebih meningkatkan perkembangan perekonomian

wilayah, telah dibentuk lembaga kerjasama antar daerah yang dikenal dengan

BARLINGMASCAKEB yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen.

Tujuan utama dari forum kerjasama tersebut adalah terbentuknya regional

marketing guna terciptannya iklim investasi di setiap kabupaten di wilayah

tersebut. Namun, saat ini bentuk kerjasamanya masih lebih banyak diarahkan pada

pertukaran informasi mengenai aktivitas-aktivitas perekonomian terutama

peluang-peluang yang mungkin dapat dikembangkan.

51

Analisis Sektor Unggulan

Kriteria Sektor Unggulan

Konsep pembangunan suatu daerah dikembangkan melalui berbagai disiplin

ilmu seperti ekonomi, geografi, sosial dan politik. Pembangunan daerah pada

umumnya mencakup berbagai dimensi pembangunan yang dilaksanakan secara

bertahap. Pembangunan daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan suatu proses perbaikan tatanan sosial,

ekonomi, hukum, politik, lingkungan, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat

(social welfare). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila daerah mempunyai

kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan sehingga konsep

pembangunan pada suatu daerah harus tetap mengacu pada kondisi daerah itu

sendiri.

Sajalan dengan perkembangan kondisi masyarakat yang makin dinamis,

maka saat ini makin berkembang konsep pengembangan wilayah dalam upaya

mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Riyadi (2004) konsep

pengembangan wilayah berbeda dengan konsep pembangunan sektoral, karena

pengembangan wilayah sangat berorientasi pada issues (permasalahan) pokok

wilayah secara saling terkait, sementara pembangunan sektoral sesuai dengan

tugasnya, bertujuan untuk mengembangkan sektor tertentu, tanpa terlalu

memperhatikan kaitannnya dengan sektor-sektor lainnya. Walaupun kedua konsep

berbeda, namun dalam orientasi keduanya saling melengkapi, dalam arti bahwa

pengembangan wilayah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan

sektoral. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada

pengembangan wilayah akan berujung pada tidak optimalnya pembangunan

sektor itu sendiri. Bahkan, hal ini bisa menciptakan konflik kepentingan antar

sektor yang dapat bersifat kontra produktif dengan pengembangan wilayah.

Dengan demikian, pengemba ngan wilayah seyogyanya menjadi acuan (referensi)

bagi pembangunan sektoral dan sama sekali bukan agregat dari pembangunan

sektor-sektor pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah merupakan penjabaran

dari tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Program Pembangunan

Daerah (PROPEDA).

52

Salah satu aspek yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan

adalah mengetahui sektor -sektor unggulan daerah. Sektor unggulan (leading

sektor) merupakan sektor perekonomian yang diharapkan menjadi

penghela/lokomotif perekonomian suatu wilayah. Dengan mengetahui dan

mengoptimalkan sektor unggulan yang dimiliki daerah, maka diharapkan terdapat

efek yang positif bagi kemajuan aktivitas perekonomian daerah. Untuk

menentukan suatu sektor merupakan unggulan bagi suatu daerah dapat dilihat

dari berbagai sisi. Dalam pembahasan, ini untuk menentukan sektor unggulan

digunakan 4 (empat) kriteria yakni :

a. Kontribusi sektor perekonomian dalam PDRB;

b. Pertumbuhan sektor -sektor dalam PDRB;

c. Tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor PDRB;

d. Sektor basis yang dianalisa dengan metode LQ.

Hasil nilai yang diperoleh dari masing-masing kriteria, diambil 4 (empat)

sektor yang mempunyai nilai tinggi. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap

masing-masing sektor yang layak menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten

Kebumen.

Berdasarkan data pada tabel 6 dan 7 sebelumnya, telah dapat diketahui

kontribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor -sektor perekonomian di

Kabupaten Kebumen. Sedangkan berdasarkan aspek penyerapan tenaga kerja

nampak pada Tabel 13 di bawah.

Tabel 13 Penyerapan tenaga kerja menurut sektor usaha tahun 2001–2003

Tahun Sektor Jumlah Jumlah

Tani Ind Dag Jasa Lain Pekerja Angk Kerja

% % % % % Jiwa % Jiwa

2001 40.76 22.35 20.61 8.82 7.46 608 308 100 643 166

2002 38.75 21.87 16.41 11.62 11.35 613 215 100 648 320

2003 50.40 15.93 14.00 8.18 11.49 613 846 100 649 632

Rata-rata 43.30 20.05 17.01 9.54 10.10 Sumber : Kebumen dalam angka tahun 2003, Profil pembangunan daerah Kab. Kebumen tahun 2003

53

Untuk mengetahui sektor basis digunakan analisis Location Quotient (LQ) .

Hasil perhitungan milai LQ dengan data dasar PDRB berdasarkan lapangan usaha

(sektor) tahun 1994 -2003 tampak pada Tabel 14.

Tabel 14 LQ Kabupaten Kebumen atas dasar lapangan usaha PDRB tahun 1999-2003

Tahun Sektor Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa

1994 2.15 3.27 0.18 0.71 0.64 0.75 0.88 0.79 1.62 1995 2.11 3.47 0.21 0.82 0.63 0.75 0.90 0.79 1.68 1996 2.12 3.68 0.22 0.86 0.60 0.76 0.87 0.80 1.70 1997 2.09 3.96 0.26 0.93 0.57 0.78 0.89 0.78 1.72 1998 1.84 3.70 0.32 0.97 0.58 0.78 0.92 1.14 1.57 1999 1.81 3.64 0.31 0.95 0.55 0.77 0.84 1.27 1.72 2000 1.98 3.37 0.31 0.66 0.48 0.64 0.87 1.38 1.77 2001 1.84 4.66 0.33 0.78 0.53 0.64 0.93 1.19 1.65 2002 1.98 4.88 0.32 0.76 0.58 0.63 0.94 1.18 1.59 2003 1.99 4.99 0.31 0.78 0.59 0.63 0.94 1.17 1.61

Maksimun 2.15 4.99 0.33 0.97 0.64 0.78 0.94 1.38 1.77

Minimum 1.81 3.27 0.18 0.66 0.48 0.63 0.84 0.78 1.57 Rata-rata 1.99 3.96 0.28 0.82 0.58 0.71 0.90 1.05 1.66 Simpangan baku 0.13 0.64 0.05 0.11 0.05 0.07 0.03 0.23 0.06 Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2002 dan Jateng dalam angka 2003

Nilai-nilai yang terdapat pada tabel-tabel tersebut, telah memberikan sinyal

bahwa Kabupaten Kebumen sebenarnya mempunyai beberapa sektor

perekonomian yang potensial menjadi sektor unggulan daerah. Beberapa sektor

perekonomian yang masuk sesuai kriteria sektor-sektor unggulan na mpak pada

Tabel 15.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria-kriteria di atas, terdapat

beberapa sektor perekonomian yang masuk dalam dua atau lebih kriteria.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa sektor pertanian, industri

pengolahan dan sektor jasa mempunyai tiga dari empat kriteria yang ditentukan,

sedangkan sektor perdagangan dan pertambangan mempunyai dua kriteria.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria di atas dan aspek pengembangan wilayah,

maka sektor -sektor perekonomian yang merupakan sektor unggulan Kabupaten

Kebumen adalah pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa.

Beberapa pertimbangan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah :

54

Tabel 15 Sektor perekonomian yang masuk kriteria sektor unggulan

No. Kriteria Nilai

1 Kontribusi PDRB tahun 1994-2003 - Pertanian 40.97% dari PDRB - Jasa 17.50% dari PDRB - Perdagangan 16.20% dari PDRB - Industri pengolahan 8.40% dari PDRB

2 Pertumbuhan sektor-sektor PDRB tahun 1994-2003

- Listrik dan gas 9.13% - Industri 7.64% - Pertambangan 5.20% - Angkutan dan Komunikasi 5.10% 3 Penyerapan TK tahun 2001 -2003 - Pertanian 43.30% Pekerja - Industri 20.05% Pekerja - Perdagangan 17.01% Pekerja - Jasa 9.54% Pekerja 4 Location Quotient tahun 1994-2003

- Pertambangan 3.96 - Pertanian 1.99 - Jasa 1.66 - Keuangan 1.05 Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen (data diolah)

a. Kabupaten Kebumen mempunyai sumber daya yang besar untuk

mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan, karena

mempunyai 2 (dua) waduk yang cukup besar guna mengatasi masalah air.

Kemampuan kedua waduk itu mampu mengairi areal persawahan seluas

38 000 Ha. Dengan suplai air tersebut akan banyak komoditi pertanian yang

bisa dikembangkan. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian diperoleh dari

sub sektor tanaman bahan makanan khususnya padi, dengan persentase lebih

dari 25%. Besarnya kontribusi tersebut bisa dimaklumi, mengingat lebih

dari 31% lahan di Kabupaten Kebumen merupakan lahan sawah, baik yang

beririgasi teknis maupun sawah tadah hujan. Jumlah produksi padi yang

dihasilkan di Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu 1999-2003 rata-rata

sebanyak 377 715 Ton atau sekitar 4.5% dari total produksi Padi di Jawa

Tengah. Potensi perikanan dan kelautan yang merupakan sub sektor

pertanian juga cukup besar besar, walaupun sampai saat ini belum

55

dimanfaatkan secara optimal. Bidang usaha yang memiliki prospek yang

cerah meliputi bidang usaha penangkapan ikan di laut, budidaya ikan di

waduk dan di kolam rakyat, usaha pembenihan ikan/udang, jasa kelautan

dan bioteknologi kelautan. Tantangan yang perlu dicermati adalah sektor

pertanian mengalami perkembangan yang semakin menurun (pertumbuhan

negatif) walaupun sektor ini merupakan sektor basis bagi Kabupaten

Kebumen. Hal ini paling tidak menunjukkan 3 (tiga) hal pertama adanya

perubahan dalam struktur perekonomian Kabupaten Kebumen dari sektor

primer ke sektor sekunder dan tersier, kedua kebijakan pembangunan di

Kabupten Kebumen belum sepenuhnya memperhatikan sektor pertanian,

ketiga bahwa nilai tambah yang dihasilkan dan sektor ini masih rendah

sehingga walaupun produk-produk pertaniannya mampu menjangkau pasar

non lokal atau keluar daerah, sehingga pengaruh terhadap PDRB tidak

terlampau besar.

b. Sektor industri mempunyai daya tahan yang cukup tinggi terhadap gejolak

perekonomian. Hal ini terbukti ada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun

1998 dimana sebagian besar sektor -sektor perekonomian lainnnya

mengalami deflasi, sektor industri pengolahan masih mampu tumbuh 1.8%.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini cukup tangguh terhadap gejolak

perekonomian. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sektor ini bukan

merupakan sektor basis bagi Kabupaten Kebumen, yang ditunjukkan oleh

rendahnya nilai LQ yakni sebesar 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa

sebagian besar hasil industri masih dikategorikan non basic industry atau

industri lokal, yang berarti bahwa kegiatan industri masih terbatas untuk

melayani pasar daerah setempat dan belum mampu menjangkau pasar

yang lebih luas (regional). Upaya yang perlu dilakukan adalah memperluas

jangkauan penyerapan hasil-hasil industri di Kabupaten Kebumen ke

lingkup yang lebih luas dengan mendorong kegiatan industri menjadi basic

industry.

Faktor lain yang juga penting diperhatikan dalam pengembangan sektor

industri adalah bahwa kelompok industri yang terdapat di Kabupaten

Kebumen terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni industri menengah (aset 201

56

juta–1 milyar), industri kecil (aset 5 juta–200 juta) dan industri rumah

tangga (aset < 5 juta). Sedangkan berdasarkan data-data statistik sampai

dengan tahun 2003 tidak ada yang masuk dalam kelompok industri besar

(aset > 1 milyar). Sampai dengan tahun 2003, terdapat 36 355 buah industri

dimana sebanyak 35 157 buah atau 96.7% merupakan industri rumah tangga

(household industry) dengan kontribusi terhadap PDRB sekitar 36%.

Industri ini terdapat hampir di tiap kecamatan. Industri menengah hanya ada

sebanyak 13 buah dimana yang 10 buah terdapat di Kecamatan Gombong.

Banyaknya jumlah industri pada masing-masing kelompok industri tahun

2003 tampak pada Tabel 16

Tabel 16 Banyaknya industri di Kabupaten Kebumen tahun 2003

Klasifikasi Industri

Kelompok Industri Besar Menengah Kecil

Rumah Tangga

Jumlah (buah)

Makanan, minuman dan tembakau 2 128 17 965 18 095

Tekstil, Pakaian jadi dan Kulit 101 3 271 3 372

Kayu dan Barang dari kayu 3 38 13 070 13 111

Kertas dan Barang dari kertas 1 10 55 66

Kimia dan Barang dari kimia, batubara, karet dan plastik

1 20 23 44

Barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batubara

5 821 700 1 526

Logam dasar 11 21 32 Barang dari logam, mesin dan peralatannnya

1 24 42 67

Industri pengolahan lainnya 32 10 42

Jumlah 0 13 1 185 35 157 36 355

Sumber : Kebumen dalam angka tahun 2003

c. Kontribusi sektor jasa-jasa sampai saat ini masih didominasi dari kegiatan

pemerintahan dan hankam, yang berarti aktivitas di level pemerintahan

masih sangat berperan pada sektor ini. Namun demikian, kontribusi sub

57

sektor lain seperti jasa hiburan dan rekreasi masih berpeluang cukup besar

untuk ditingkatkan, mengingat Kabupaten Kebumen mempunyai beragam

obyek pariwisata, baik alami maupun buatan dan telah masuk dalam peta

tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah.

d. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang masuk

kategori sektor tersier. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Kebumen

sebagian besar masih berupa perdagangan komoditi khususnya komoditi

pertanian. Namun demikian, sektor perdagangan berpotensi untuk menjadi

sektor unggulan di Kabupaten Kebumen, mengingat Kabupaten Kebumen

mempunyai beragam komoditi pertanian yang dapat diperdagangkan. Sama

halnya dengan sektor industri, maka sektor perdagangan bukan merupakan

sektor basis bagi Kabupaten Kebumen, sehingga upaya yang perlu dilakukan

adalah meningkatkan jangkauan aktivitas perdagangan ke lingkup yang lebih

luas.

Salah satu sektor perekonomian yang juga berpotensi sebagai sektor

unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian. Hasil analisa LQ yang

cukup tinggi (3.96) menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan merupakan

sektor basis bagi Kabupaten Kebumen.

Bila dicermati lebih jauh, aktivitas sektor pertambangan tidak menyebar

merata di Kabupaten Kebumen, tapi terdapat di beberapa kecamatan tertentu.

Namun demikian, pada beberapa kecamatan-kecamatan tertentu, sektor

pertambangan menjadi sektor basis dengan nilai LQ melebihi sektor pertanian,

sebagaimana nampak pada tabel LQ pada Tabel 17. Sebagai contoh di

Kecamatan Pejagoan yang mempunyai nilai LQ di atas 2 (dua). Kecamatan

Pejagoan merupakan daerah pertambangan tanah liat guna produksi genteng

yang terkenal dengan genteng Sokka.

Kabupaten Kebumen memang telah lama dikenal sebagai daerah

pertambangan non minyak bumi. Berbagai aktivitas di bidang ini telah dimulai

sejak la ma. Berbagai potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Kebumen

antara lain andesit, batu gamping, lempung/tanah liat, pasir batu (sirtu), Kaolin,

Bentonit, Tras. Cadangan potensi tambang tersebut memang tidak semua layak

untuk ditambang dengan berba gai pertimbangan. Bahan galian yang telah

58

diusahakan di Kebumen adalah Sirtu, Batu Gamping, andesit, tanah liat, tras dan

kalsit. Bahan galian Kaolin pernah ditambang dan sekarang sudah berhenti karena

cadangannya semakin menipis serta tidak ada permintaan. Sedangkan bentonit,

tidak layak untuk ditambang mengingat cadangan tidak cukup potensial.

Tabel 17 Nilai LQ PDRB sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kebumen tahun 2002

TAHUN 2002

SEKTOR No NAMA KEC.

Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa Jmlh 1 Ayah 1.19 0.40 1.07 0.00 1.10 1.11 0.33 0.85 0.87 6.92 2 Buayan 1.15 2.60 0.70 0.00 0.67 0.80 0.55 0.83 0.77 8.08 3 Puring 1.41 0.00 0.26 0.00 1.42 1.04 0.98 0.93 0.74 6.77 4 Petanahan 1.25 0.00 1.30 0.00 0.35 1.01 0.56 0.66 0.89 6.01 5 Klirong 0.90 1.49 1.82 0.00 0.16 0.73 0.16 0.68 1.35 7.29 6 Buluspesantren 1.29 0.87 0.74 0.00 1.00 0.72 0.27 0.69 1.09 6.67 7 Ambal 1.39 0.00 1.13 0.00 1.40 0.87 0.18 0.95 0.67 6.59 8 Mirit 1.48 0.00 0.65 0.00 0.55 0.82 0.52 0.88 0.79 5.69 9 Prembun 1.03 0.33 0.28 0.00 0.92 1.02 1.45 1.67 1.24 7.93 10 Kutowinangun 0.71 0.93 0.32 0.00 0.89 1.40 1.19 1.43 1.58 8.46 11 Alian 1.10 3.12 0.17 0.00 1.01 0.99 0.59 0.69 0.85 8.53 12 Kebumen 0.53 0.32 0.79 4.60 0.43 1.55 2.18 1.67 1.28 13.36 13 Pejagoan 0.42 2.46 4.71 0.00 0.56 0.70 0.60 1.01 0.39 10.84 14 Sruweng 0.70 2.16 2.22 0.00 1.88 0.85 0.63 0.63 0.99 10.05 15 Adimulyo 1.41 1.04 0.24 0.00 0.50 0.48 0.89 1.03 1.04 6.63 16 Kuwarasan 1.21 0.09 0.31 0.00 1.55 1.15 0.73 1.07 1.06 7.17 17 Rowokele 0.92 3.08 1.14 0.00 0.22 0.93 0.64 0.66 0.90 8.49 18 Sempor 0.89 0.35 0.10 9.89 2.47 1.85 1.02 0.72 0.65 17.93 19 Gombong 0.55 0.03 1.06 0.11 2.53 0.99 2.97 1.36 1.53 11.11 20 Karangngayar 0.77 0.00 0.57 0.00 1.26 1.28 1.50 1.05 1.68 8.12 21 Karanggayam 1.69 0.65 0.27 0.00 1.08 0.39 0.30 0.98 0.67 6.02 22 Sadang 1.59 2.97 0.10 0.00 0.14 0.40 0.59 0.52 0.48 6.79 Rata-rata 1.07 1.04 0.91 0.66 1.00 0.96 0.86 0.95 0.98 8.43

Maksimum 1.69 3.12 4.71 9.89 2.53 1.85 2.97 1.67 1.68 17.93 Minimum 0.42 0.00 0.10 0.00 0.14 0.39 0.16 0.52 0.39 5.69

Simpangan Baku 0.36 1.15 1.02 2.28 0.67 0.35 0.68 0.32 0.35 2.85

Sumber : PDRB Kab. Kebumen tahun 2002 (diolah)

Ket : Kec. Bonorowo, Padureso, Poncowarno, dan Karangsambung belum tersedia datanya

Kegiatan pertambangan di Kebumen pada umumnya dilakukan secara

sederhana dan belum terdapat industri besar di bidang pertambangan barang

galian. Menurut data statistik pada tahun 2003 terdapat 1 526 industri yang

bergerak di bidang barang galian bukan logam da n migas, dimana sekitar 53.8%

59

diantaranya, masuk klasifikasi industri kecil, 45.9 % berupa industri kerajinan

rumah tangga dan 0.3 % masuk klasifikasi industri skala menengah (aset

perusahaan 201 juta –1 milyar rupiah).

Salah satu industri bahan galian yang banyak terdapat di Kabupaten

Kebumen adalah industri genteng yang terkenal dengan genteng Sokka. Nama

Sokka diambil dari sebuah nama tempat di Kecamatan Pejagoan, dimana di

kecamatan tersebut banyak terdapat industri genteng yang pada umumnya

merupakan industri rumah tangga dan kecil. Namun demikian, ada pula yang

masuk kelas industri genteng yang masuk kategori menengah. Nama merk

genteng umumnya merupakan nama pemilik pabrik, misalnya HM Sokka yang

merupakan singkatan dari Haji Muflih . Menurut keterangan para pengrajin

genteng, bahan baku tanah liat saat ini banyak diambil dari berbagai kecamatan di

luar Kecamatan Pejagoan, seperti Petanahan, Sruweng, Mirit. Harga jual genteng

berkisar antara 300–450 rupiah per buah, tergantung pada kualitas gentengnya.

Sedangkan pemasarannya pada umumnya di sekitar Jawa Tengah.

Walaupun Kabupaten Kebumen mempunyai beragam potensi pertambangan

dan dari hasil analisis LQ menunjukkan nilai yang tinggi, namun kontribusi

terhadap PDRB rata-rata sekitar Rp. 45.1 milyar atau sekitar 5% dari PDRB.

Pertumbuhan sektor tersebut selama kurun waktu 10 tahun (1994-2003) hanya

sekitar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian

belum digarap secara serius oleh pemda, walaupun dalam POLDAS telah diakui

bahwa salah satu sektor yang mempunyai keunggulan komparatif di tingkat

regional Jawa Tengah adalah sektor pertambangan.

Program-program pembangunan di sektor pertambangan, masih

diprioritaskan pada aspek produksi dan pelestarian lingkungan, dan belum jelas

kebijakan guna meningkatkan nilai tambah industri pertambangan dan aspek

pemasarannya. Padahal kedua hal tersebut sangat penting guna lebih

meningkatkan sektor pertambangan agar lebih baik. Beberapa kendala yang

muncul dalam pengembangan sektor pertambangan adalah :

a. Adanya kekhawatiran apabila kegiatan pertambangan dilakukan dalam skala

yang besar maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti yang

60

terjadi di daerah Karang Sambung, dimana disana dilakukan pertambangan

pasir pada kali Luk Ulo.

b. Sebagaimana telah disampaikan di depan bahwa Kabupaten Kebumen

mempunyai struktur geologi yang unik sehingga telah dijadikan laboratorium

alam bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, apabila terjadi

kegiatan pertambangan akan dapat mengakibatkan kerusakan pada tempat-

tempat tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, nampaknya sektor pertambangan sulit untuk

menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kebumen.

Namun demikian pengembangan sektor-sektor unggulan bagi Kabupaten

Kebumen tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana penunjang lain

misalnya transportasi. Kabupaten Kebumen merupakan simpul dari jalur

transportasi lintas selatan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat,

sehingga sebagian besar sistem transportasi dan pengangkutan adalah transportasi

darat. Untuk jaringan transportasi antar kecamatan dan telah tersedia jalur

transportasi darat yang dapat menghubungkan antar kecamatan. Total panjang

jalan yang tersedia adalah 610.2 Km dimana 78.7% dalam kondisi baik. Hal ini

tentunya sangat menguntungkan bagi pengembangan wilayah karena Kabupaten

Kebumen tidak hanya memiliki penghubung tidak hanya dalam skala kabupaten,

tetapi juga penghubung dalam skala regional.

Prediksi PDRB dengan Pendekatan Fungsi Produksi Cobb and Douglass

Untuk menentukan koefisien elastisitas sektor-sektor unggulan dalam

pembentukan PDRB di Kabupaten Kebumen, dilakukan dengan pendekatan

fungsi produksi Cobb and Douglass. Sebagai dependent variable adalah jumlah

PDRB dan independent variable sektor– sektor perekonomian dalam PDRB yang

masuk kriteria sektor unggulan. Formula fungsi yang digunakan adalah

λγβα JasaDagIndATaniY = dimana,

Y adalah PDRB Kabupaten Kebumen,

A adalah konstanta (intercept),

Tani adalah PDRB sektor pertanian

Ind adalah PDRB sektor industri pengolahan

61

Dag adalah PDRB sektor perdagangan

Jasa adalah PDRB sektor jasa-jasa

α,β,γ dan λ koefisien elastisitas masing-masing sektor perekonomian

Untuk mencari nilai koefisien α ,β,γ dan λ digunakan regresi berganda setelah

fungsi tersebut di log kan, sehingga fungsi produksnya menjadi

Log Y = Log A + αLog Tani + βLog Ind + γLog Dag + λlog jasa

Hasil Log PDRB nampak pada Tabel 18 di bawah

Tabel 18 Log PDRB Kabupaten Kebumen

Sektor No Tahun

Tani Tmb Ind Ligas Kons Dag Akt Keu Jasa PDRB

1 1994

11.60

10.53

10.68

9.65

10.41

11.13

10.46

10.54

11.19 11.93

2 1995

11.61

10.58

10.78

9.76

10.43

11.17

10.50

10.56

11.21 11.96

3 1996

11.62

10.65

10.84

9.84

10.45

11.20

10.54

10.59

11.23 11.99

4 1997

11.60

10.73

10.92

9.93

10.45

11.24

10.56

10.61

11.24 12.00

5 1998

11.52

10.66

10.93

9.95

10.28

11.19

10.57

10.59

11.15 11.94

6 1999

11.53

10.68

10.93

9.98

10.31

11.20

10.57

10.65

11.19 11.95

7 2000

11.57

10.64

10.92

9.85

10.24

11.13

10.59

10.69

11.20 11.95

8 2001

11.56

10.66

10.93

9.87

10.25

11.14

10.62

10.70

11.22 11.96

9 2002

11.58

10.68

10.94

9.92

10.30

11.15

10.63

10.71

11.21 11.97

10 2003

11.58

10.70

10.96

9.94

10.32

11.17

10.65

10.72

11.23 11.99

Sumber : PDRB Kab. Kebumen (data di olah)

Hasil perhitungann regresi berganda selanjutnya dilakukan dengan program

aplikasi statistica ver. 6.0 dengan hasil sebagai berikut :

62

Tabel 19 Hasil perhitungan regresi berganda

Regression Summary for Dependent Variable: R= .99739861 R²= .99480399 Adjusted R²= .99064718 F(4,5)=239.32 p<.00001 Std.Error of estimate: .00208

N=10 Beta Std.Err. Beta B Std.Err. B t(5) p-level

Intercept 1.013672 0.385040 2.632638 0.046386

TANI 0.596658 0.090370 0.389253 0.058957 6.602374 0.001198

IND 0.578676 0.064440 0.138647 0.015439 8.980094 0.000286

DAG 0.253707 0.034797 0.153002 0.020985 7.290949 0.000760

JASA 0.353612 0.078907 0.287882 0.064239 4.481389 0.006510

Sedangkan matrik korelasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Matrik korelasi antar variabel

Correlations

TANI IND DAG JASA PDRB

TANI 1.000000 -0.523406 0.007992 0.701371 0.543816

IND -0.523406 1.000000 0.264039 0.124517 0.377401

DAG 0.007992 0.264039 1.000000 0.273630 0.508027

JASA 0.701371 0.124517 0.273630 1.000000 0.913568

PDRB 0.543816 0.377401 0.508027 0.913568 1.000000

Berdasarkan hasil di atas, nampak bahwa de ngan R² sebesar 99% berarti

hasil yang diperoleh telah cukup mewakili keragaman data yang digunakan.

Keempat sektor tersebut cukup signifikan untuk dianalisa dan dapat digunakan

sebagai penduga mengingat nilai p-level yang cukup kecil. Untuk mengetahui

besarnya nilai intercept maka nilai yang diperoleh perlu dicari invers log dari nilai

intesept di atas. Sehingga persamaan fungsi produksi yang diperoleh adalah :

Y = 10.32 Tani 0.39Ind 0.14 Dag 0.15 Jasa 0.29

Berdasarkan persamaam tersebut dapat diketahui bahwa setiap kenaikan sektor

pertanian 1% cateris paribus, maka PDRB akan naik 0.39%. Semakin tinggi nilai

koefisien elastisitasnya, maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk

meningkatkan PDRB. Sebagai contoh pada tahun 2020, jika sektor pertanian

mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun 2004 cateris paribus , maka

63

PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 10.8%. Contoh prediksi PDRB

nampak pada Tabel 21 di bawah

Tabel 21 Prediksi PDRB dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglass

Tahun Tani Ind Dag Jasa PDRB Ket

0.39 0.14 0.15 0.29 (%)

2004 384 160 200 000 90 724 600 000 147 366 700 000 170 642 600 000

32958 34 47 1808 996 061 827 757

2005 388 001 802 000 90 724 600 000 147 366 700 000 170 642 600 000

33086 34 47 1808 999 934 683 903 0.39

2020 499 408 260 000 90 724 600 000 147 366 700 000 170 642 600 000

36509 34 47 1808 1 103 377 704 950 10.8

Sektor pertanian mempunyai koefisien elastisitas yang paling tinggi. Oleh

karena itu, pertumbuhan yang tinggi di sektor pertanian akan lebih meningkatkan

PDRB Kabupaten Kebumen dengan lebih besar. Terkait dengan aspek kebijakan,

maka dengan memanfaatkan fungsi produksi tersebut, Pemda dapat lebih terbantu

dalam merumuskan prioritas kebijakan dan program pembangunan berbasis

sektor-sektor unggulan, namun tentunya dengan tidak mengabaikan peranan

sektor-sektor perekonomian yang lain.

Analisis Kebijakan Pembangunan

Isu Sentral Kebijakan Pembangunan

Kemajuan dan perkembangan suatu daerah, mempunyai kaitan yang erat

dengan perumusan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah

tersebut. Dalam perumusan kebijakan pembangunan, perlu adanya pernyataan

tujuan-tujuan dan cita yang harus menggambarkan keseluruhan arah dari aktivitas-

aktivitas pembangunan yang diyakini tepat dan akan membawa kemajuan serta

perkembangan wilayah. Oleh karena itu, Riyadi (2004) antara lain menyatakan :

a. Pernyataan kebijakan harus melahirkan prinsip-prinsip pembangunan yang

fundamental untuk diterapkan dalam langkah-langkah perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah;

64

b. Menyimpulkan masalah-masalah pembangunan yang utama dan

memindahkannya kedalam masalah-masalah pembangunan;

c. Menghubungkan masalah dengan potensi yang tersedia secara lokal untuk

pembangunan daerah.

Merumuskan suatu bentuk kebijakan pembangunan yang tepat dan sesuai

dengan aspirasi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mengembangkan wilayah bukanlah hal yang mudah, karena seringkali dihadapkan

pada dilema dari berbagai kebijakan yang perlu diprioritaskan. Pada pembahasan

sebelumnya telah dikemukakan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Kebumen guna lebih mengembangkan wilayah adalah

dengan mengoptimalkan sektor unggulan yang dimiliki, yakni sektor pertanian,

industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Pengembangan

sektor-sekor unggulan dalam pelaksanaan pembangunan memang penting, namun

kebijakan pembangunan yang bertujuan guna pengembangan masyarakat juga

merupakan hal yang penting.

Menurut data-data statistik, pada tahun 2003 sebanyak 349 102 atau sekitar

30.08% penduduk Kabupaten Kebumen masih tergolong miskin. Sedangkan dari

aspek distribusi pendapatan masyarakat yang tercermin dalam Gini ratio, nampak

pada Tabel 22.

Tabel 22 Gini Rasio dan prosentase Pendapatan per kapita menurut Golongan pendapatan di Kabupaten Kebumen tahun 1993 -2003

Golongan Pendapatan Tahun

40% rendah 40 % Sedang 20 % Tinggi Gini Rasio

1993 27.22 39.70 33.01 0.20

1994 27.84 38.21 33.96 0.21

1997 28.49 39.91 31.59 0.19

2002 26.52 37.68 35.80 0.23

2003 20.75 41.09 38.16 0.28 Sumber : Profil pembangunan daerah Kab. Kebumen tahun 2003

Dari tabel tersebut nampak kondisi tahun 2003 mencerminkan kondisi yang

paling tidak merata yakni dengan nilai indeks 0.28 yang merupakan tertinggi

diantara tahun sebelumnya. Kondisi paling baik terjadi pada tahun 1997 dengan

nilai gini ratio sebesar 0.19.

65

Sedangkan dari aspek pembangunan manusia yang tercermin dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) tercermin pada Gambar 8 berikut :

65.1

63.1

64

68.1

65

64.9

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nilai IPM

Sumber : Profil PembangunanKabupaten Kebumen tahun 2003

Gambar 8 IPM Kabupaten Kebumen tahun 1996 -2003

Dari gambar tersebut, nampak bahwa IPM Kabupaten Kebumen mengalami

fluktuasi, namun pada tahun 2003 telah mencapai angka 68.1 yang berarti masuk

kategori menengah atas. Angka tersebut merupakan nilai rata-rata kabupaten.

Sedangkan bila dicermati pada tiap kecamatan, ternyata masih terdapat 6 (enam)

kecamatan yang nilai IPM nya antara 50-66 yang berarti masih masuk kategori

menengah bawah yakni Kecamatan Karanggayam, Mirit, Ambal, Ayah,

Karangsambung dan Sadang. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan

kecamatan yang mempunyai wilayah gunung/bukit, pantai atau kombinasi

keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Kebumen

baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan

manusianya. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang merupakan pusat-pusat

pengembangan seperti Kecamatan Kebumen, Gombong, Karanganyar dan

Kutowinangun mempunyai nilai IPM yang relatif baik. Oleh karena itu, aspek

pengembangan manusia dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen

juga merupakan hal yang penting.

Berdasarkan kuesioner untuk memperoleh isu sentral kebijakan

pembangunan di Kabupaten Kebumen dan dilakukan analisis dengan metode

AHP, maka diperoleh skor sebagaimana nampak pada Gambar 9. Berdasarkan

hasil skore tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

66

Level 1 Tujuan

Level 2 Kriteria Level 3 Sasaran Level 4 Alternatif

Gambar 9 Struktur dan hasil analisis AHP

Kebijakan pembangunan yang tepat bagi Kab.

Kebumen

Penyerapan Tenaga Kerja 0,203

Sektor Basis 0,231

Peningkatan kualitas SDM 0,267

Pengurangan jumlah penduduk miskin

0,299

industri 0,395

Pertanian 0,605

Pertambangan 0,296

Kesehatan 0,440

Layanan kesehatan

0,516

Pertanian 0,704

Pendidikan 0,560

Pengembangan masyarakat 0,568

Pengembangan sektor unggulan

0,432

Layanan Pendidikan

0,484

67

a. Alternatif kebijakan yang dipilih oleh para responden, secara umum dapat

diketahui bahwa kebijakan pembangunan yang lebih prioritas atau lebih

penting dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kebumen adalah Pengembangan

Masyarakat dari pada mengembangkan sektor unggulan, dengan perbandingan

skor 0.568 untuk pengembangan masyarakat dan 0.432 untuk pengembangan

sektor unggulan.

b. Bila dilihat dari aspek kriteria kebijakan pembangunan yang terkait dengan

pengembangan masyarakat, maka menurut para responden yang paling

penting adalah pengurangan jumlah penduduk miskin dengan skor 0.299

disusul dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan

skor 0.267. Sedangkan yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan,

yang paling penting adalah pengembangan sektor basis dengan skore 0.231,

kemudian aspek penyerapan tenaga kerja dengan skor 0.203.

Pada umumnya responden menganggap bahwa sektor pertanian merupakan

sektor perekonomian yang paling penting dalam perumusan kebijakan

pembangunan dibandingkan pada sektor lain. Sedangkan terkait dengan

pengembangan masyarakat maka layanan pendidikan dan kesehatan menjadi

aspek yang penting dilaksanakan

Hasil AHP tersebut walapun dengan jumlah responden yang tidak terlampau

banyak, nampaknya telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya di Kabupaten

Kebumen. Sebagai contoh sederhana namun cukup menarik, yang dikutip dari

sebuah berita di koran kompas tanggal 5 Agustus 2005, bahwa Bupati dan Wakil

Bupati Kebumen menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan Wakil Bupati

tahun 2005-2010 kepada sebuah Bank guna dijadikan agunan memperoleh

pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan

5 gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang memerlukan perbaikan mendesak.

Hal itu dilakukan karena dalam APBD tidak tersedia dana lagi guna keperluan

perbaikan gedung sekolah. Dari contoh kasus tersebut, nampaknya telah

memberikan gambaran yang lebih nyata bahwa perhatian terhadap pengembangan

masyarakat mendapat tempat yang lebih penting. Namun, yang lebih penting

ada lah bagaimana agar suatu kebijakan pembangunan dapat berdampak positif

68

bagi kemajuan dan pengembangan wilayah serta dapat diterima oleh masyarakat

secara luas.

Berdasarkan hasil AHP tersebut, telah dapat diketahui isu sentral kebijakan

pembangunan di Kabupaten Kebumen yang lebih memberikan prioritas utama

pada upaya pengembangan masyarakat dari pada pengembangan sektor -sektor

unggulan daerah, namun bukan berarti pengembangan sektor unggulan menjadi

tidak penting..

Stategi Dasar Kebijakan Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan

Pada analisis sebelumnya telah diketahui bahwa Kabupaten Kebumen

setidaknya mempunyai empat sektor unggulan yakni sektor pertanian, industri

pengolahan, perdagangan dan jasa. Sektor -sektor tersebut diharapkan akan lebih

mampu berperan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor -sektor

unggulan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, program-program

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu

memperhatikan secara serius keempat sektor unggulan tersebut dan dilaksanakan

secara sinergis dengan sektor-sektor perekonomian yang lain.

Suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila unsur-unsur

yang terkandung dalam kebijakan sesuai dengan kondisi permasalahan yang

dihadapi. Menurut Dunn (2003), perumusan masalah dapat membantu

menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-

penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, mamadukan

pandangan-pandangan ya ng bertentangan, dan merancang peluang-peluang

kebijakan yang baru.

Untuk mengetahui hasil dari suatu kebijakan dan mengidentifikasi masalah-

masalah yang timbul dari pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat didentifikasi dari

berbagai data statistik. Hasil analisis PCA dengan data dasar PDRB per sektor per

kecamatan untuk tahun 2002 nampak pada Tabel 23 berikut

69

Tabel 23 Factor Loadings Extraction: Principal components tahun 2002

Variabel Factor 1 Factor 2 Factor 3

TANI -0.075533 0.531486 -0.629478 TMB -0.360523 -0.812276 -0.079470 IND 0.216808 -0.850164 -0.053001 LIGAS 0.066102 0.199989 0.905167 KONS 0.748633 0.058382 0.154148 DAG 0.737063 0.064362 0.567707 AKT 0.937037 -0.003107 0.127388 KEU 0.899360 -0.101789 0.047983 JASA 0.897979 0.062683 -0.088307

Expl.Var 3.784024 1.726894 1.597076 Prp.Totl 0.420447 0.191877 0.177453

Hasil analisa PCA tersebut di atas dapat memberikan beberapa informasi antara

lain :

a. Dengan nilai masing-masing faktor di bawah 0.7, menunjukkan bahwa

sektor pertania n tidak berkorelasi kuat/nyata dengan sektor-sektor lain

misalnya sektor industri dan perdagangan. Bila dilihat dari aspek

kebijakan, hal ini menunjukan bahwa aplikasi kebijakan antara sektor

pertanian dan sektor lain kurang sejalan. Kondisi ini tentunya tidak baik

bagi Kabupaten Kebumen dimana sektor pertanian mempunyai peran yang

dominan dalam perekonomian daerah. Hal ini bisa menjadi penyebab

lambatnya pertumbuhan di sektor pertanian, karena komoditi hasil

pertanian kurang dapat diserap untuk kegiatan industri pengolahan.

Berdasarkan analisis LQ sebelumnya, sektor pertanian mempunyai nilai

1.99 yang berarti merupakan salah satu sektor basis. Sehingga, hasil

komoditi pertanian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tapi

juga berpotensi menjangkau pasaran diluar wilayah Kabupaten Kebumen.

Namun, dari hasil PCA di atas dimana sektor pertanian mempunyai

korelasi yang lemah dengan sektor perdangangan, maka hal tersebut

mengisyaratkan bahwa pemda masih perlu meningkakan perhatian guna

membuka peluang perdagangan komoditi pertanian dengan memanfaatkan

pasar–pasar lokal yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten

70

Kebumen. Hal tersebut tentunya dapat berakibat positif bagi

perkembangan perekonomian.

b. Sektor industri pengolahan mempunyai korelasi yang kuat dengan sektor

pertambangan dan penggalian. Hal ini mengisyaratkan bahwa bahan dasar

untuk industri bahan galian di Kabupaten Kebumen pada umumnya

memanfaatkan hasil tambang/bahan galian lokal.

c. Aktivitas sektor industri tidak mempunyai korelasi yang kuat dengan

sektor perdagangan, keuangan dan jasa. Hal ini antara lain mengisyaratkan

bahwa penjualan hasil industri belum sepenuhnnya didukung kebijakan di

sektor perdagangan, misalnya aspek pemasaran hasil industri. Sedangkan

lemahnya korelasi dengan sektor keuangan menunjukkan bahwa pada

umumnya permodalan industri pengolahan masih lebih banyak

mengandalkan pada modal mandiri dan belum memanfaatkan permodalan

dari perbankan.

d. Adanya sumber daya listrik yang besar yang dihasilkan oleh dua waduk

yang ada, belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan

perkembangan daerah. Hal ini terlihat bahwa sektor listrik, gas dan air

minum mempunyai korelasi yang lemah dengan sektor -sektor lainnya.

Padahal energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat diperlukan

dalam melakukan aktivitas kehidupan.

e. Hasil-hasil analisis tersebut, secara implisit menunjukkan bahwa program-

program pembangunan belum berjalan dengan optimal. Sebagai contoh

misalnya program pengembangan agribisnis tanaman pangan, holtikultura,

peternakan, perikanan, perkebunan dan perhutanan. Apabila program

tersebut telah dilaksanakan dengan optimal, maka terdapat korelasi yang

kuat antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan

perdagangan, namun yang terjadi justru antara ketiga sektor tersebut tidak

terdapat korelasi yang kuat.

Untuk lebih mengembangkan wilayah dengan berbasis pada sektor -sektor

unggulan di Kabupaten Kebumen, maka Pemda sebaiknya mengaplikasikan

kebijakan pembangunan yang berimplikasi guna meningkatkan keterkaitan antara

sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa.

71

Namun demikian dukungan dari sektor-sektor lain pun sangat penting seperti

tersedianya pasokan air dan listrik yang mencukupi.

Beberapa hasil studi yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi ataupun

lembaga penelitian yang bekerjasama dengan pemda perlu difikirkan secara serius

implementasinya. Sebagai contoh salah satu hasil studi yang dilakukan oleh Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Bappeda Kabupaten Kebumen pada

tahun 2003, dikatakan bahwa salah satu kegiatan industri yang layak

dikembangkan di Kabupaten Kebumen adalah industri kacang garing/asin.

Namun, dengan syarat terdapat kontinuitas ketersediaan bahan baku kacang tanah.

Berdasarkan tabel potensi komoditi pertanian pada lampiran 1 nampak bahwa

Kabupaten Kebumen mampu menghasilkan 9-10 ribu ton kacang tanah dalam

setahun. Bila rekomendasi tersebut diatas diwujudkan, maka hal itu merupakan

salah satu contoh membangun keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor

indsutri pengolahan.

Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah

satu bentuk kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen tampak pada tabel

24 dibawah.

Pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian yang merupakan salah

satu sektor unggulan hanya sekitar 2-8% dari total pengeluaran pembangunan.

Padahal, kegiatan di sektor pertanian mempunyai peran yang penting karena

merupakan aktivitas sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kebumen. Menurut

Jhingan (2000) pertanian mempunyai beberapa peran yang penting dalam kegiatan

perekonomian antara lain :

- menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian

meningkat,

- meningkatkan permintaaan produk industri dan dengan demikian mendorong

keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier,

- menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal

bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus menerus,

- meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasikan pemerintah,

- memperbaiki kesejahteraan rakyat perdesaan.

72

Tabel 24 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 1997/1998–2002 (juta rupiah)

Tahun Tahun Tahun Uraian

1997/1998 % 1998/1999

% 1999/2000 %

Rutin 21 860.5 59.7

72.915.2 78.7

98,258.9 79.1

Pembangunan 14 772.6 40.33 19 754.5 21.3 25,956.7 20.9

1 Industri 25.0 0.17

160.0 0.8

499.4 1.9

2 Pertanian dan Kehutanan 334.0 2.26

741.2 3.8

50.0 0.2

3 Sumber Daya air dan Irigasi 21.0 0.14

- 0.0

2,077.5 8.0

4 Tenaga Kerja 10.0 0.07

198.6 1.0

44.9 0.2

5 Perdag, Pengemb Ush Daerah, Keu dan Kop. 1 035.5 7.01

1,365.9 6.9

1,776.6 6.8

6 Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 4 189.2 28.36

4,288.8 21.7

7,586.1 29.2

7 Pertambangan dan Energi 202.3 1.37

354.1 1.8

285.3 1.1

8 Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 774.4 5.24

324.4 1.6

634.5 2.4

9 Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 650.4 4.40

1,632.2 8.3

1,029.7 4.0

10 Lingkungan hidup dan tata ruang 480.3 3.25

675.6 3.4

2,431.0 9.4

11 Pend,Kebudy Nas, Pemuda dan Olah Raga 3 695.9 25.02

6,042.2 30.6

3,479.4 13.4

12 Kependudukan dan Keluarga berencana 6.3 0.04

5.0 0.03

7.5 0.03

13 Kes, Kesejaht sos., Per Wanita, Ank & rmja 594.2 4.02

496.3 2.5

448.2 1.7

14 Perumahan dan Permukiman 80.0 0.54

1,507.7 7.6

1,487.6 5.7

15 Agama 63.8 0.43

119.2 0.6

507.7 2.0

16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 105.1 0.71

137.0 0.7

164.1 0.6

17 Hukum 47.5 0.32

25.5 0.1

58.0 0.2

18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 2 116.9 14.33

1,576.9 8.0

2,845.3 11.0

19 Pol, Pener, Kom & media Massa 89.5 0.61

75.4 0.4

299.0 1.2

20 Keamanan dan Ketertiban Umum 13.5 0.09

11.5 0.1

245.0 0.9

Subsidi bantuan kepada daerah bawahan 238.0

17.0 0.1 0.0

Urusan Kas dan perhitungan 0.00 0.0

Jumlah 36 633.2 92,669.8 124,215.7

73

Lanjutan Tabel 24

Tahun Tahun Tahun Uraian

2000 % 2001 % 2002 %

Rutin 87 059.2 77.8 230 814.5 79.2 243 209 64.6

Pembangunan 18 496.1 16.5 33 632.7 11.5 109 304.2 29.0

1 Industri 30.0 0.2 87.5 0.3 265.0 0.2

2 Pertanian dan Kehutanan 1 516.0 8.2 994.6 3.0 5 425.4 5.0

3 Sumber Daya air dan Irigasi 46.8 0.3 1 758.9 5.2 18 317.2 16.8

4 Tenaga Kerja 129.1 0.7 139.6 0.4 401.4 0.4

5 Perdag, Pengemb Ush Daerah, Keu dan Kop. 670.5 3.6 675.9 2.0 3 404.3 3.1

6 Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 4 686.4 25.3 10 222.1 30.4 26 475.3 24.2

7 Pertambangan dan Energi 270.4 1.5 298.2 0.9 651.1 0.6

8 Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 308.7 1.7 1 181.3 3.5 2 128.7 1.9

9 Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 1 582.2 8.6 5 891.8 17.5 11 633.2 10.6

10 Lingkungan hidup dan tata ruang 1 376.7 7.4 190.6 0.6 846.7 0.8

11 Pend,Kebudy Nas, Pemuda dan Olah Raga 2 851.9 15.4 3 645.5 10.8 11 157.9 10.2

12 Kependudukan dan Keluarga berencana 40.0 0.2 14.4 0.04 10.0 0.01

13 Kes, Kesejaht sos., Per Wanita, Ank & rmja 513.6 2.8 1 290.9 3.8 4 721.9 4.3

14 Perumahan dan Permukiman 1 234.3 6.7 3 162.5 9.4 11 687.3 10.7

15 Agama 332.3 1.8 346.3 1.0 798.4 0.7

16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 62.5 0.3 170.5 0.5 696.5 0.6

17 Hukum 58.0 0.3 90.0 0.3 135.5 0.1

18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 2 671.3 14.4 3 361.6 10.0 9 496.6 8.7

19 Pol, Pener, Kom & media Massa 70.0 0.4 74.6 0.2 997.0 0.9

20 Keamanan dan Ketertiban Umum 45.5 0.2 36.0 0.1 55.0 0.1

Subsidi bantuan kepada daerah bawahan

Urusan Kas dan perhitungan 6 295.1 5.7 26 905.6 9..3 23 822.5 6..4

Jumlah 111 850.4 291 352.8 376 336.2 Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II tahun 1997 - 2002

Namun, bila melihat porsi anggaran tersebut, nampaknya pemda akan

mengalami kendala dalam mengaplikasikan program-program pembangunan guna

pengembangan sektor unggulan secara terpadu, mengingat alokasi dana untuk

sektor-sektor unggulan masih relatif kecil. Hal tersebut secara implisit

menyiratkan bahwa perumus kebijakan pembangunan di level eksekutif dan

legislatif memang belum sepenuhnya memberikan perhatian untuk lebih

mengembangkan sektor-sektor unggulan. Hal ini relevan dengan hasil analisis

AHP sebelumnya yang menghasilkan informasi bahwa pengembangan sektor

74

unggulan bukan hal yang paling penting dalam kebijakan pembangunan di

Kabupaten Kebumen.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang perlu dirumuskan adalah

suatu bentuk kebijakan dengan tetap memberikan perhatian terhadap

pengembangan sektor -sektor unggulan daerah, tapi juga berimplikasi luas

terhadap pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan karakteristik

lokal.

Strategi dasar kebijakan pembangunan yang perlu dilakukan adalah :

• Berdasarkan hasil analisis PCA, diketahui bahwa antara beberapa sektor

unggulan tidak terdapat korelasi yang kuat, dan bahkan sektor pertanian

yang merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang besar

dalam PDRB, mampu menyerap tenaga kerja cukup besar serta merupakan

salah satu sektor basis Kabupaten Kebumen mempunyai korelasi yang

lemah dengan sektor-sektor unggulan yang lain. Oleh karena itu, kebijakan

dan pelaksanaan program-program pembangunan adalah dengan

membangun keterkaitan antar sektor perekonomian. Langkah yang perlu

ditempuh misalnya a) mengembangkan industri-industri yang berbasis

pertanian seperti industri kacang garing, lanting, disertai akses yang

memudahkan perdagangan hasil pertanian dan industri pengolahan baik

untuk tingkat lokal maupun regional, apalagi Kabupaten Kebumen mampu

menghasilkan beragam komoditi pertanian sebagaimana nampak pada

tabel lampiran 1, b) membangun keunggulan lokal melalui perkuatan

usaha kecil dan mikro. Keunggulan lokal adalah kemampuan daerah

memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi sehingga tercipta

pusat pusat keunggulan kompetitif.

• Peran sektor jasa -jasa, terutama yang dilakukan oleh pemda diarahkan

pada perlindungan dan peningkatan kegiatan sektor-sektor unggulan.

Namun demikian, tidak mengabaikan sektor-sektor perekonomian yang

lain. Pemda lebih baik berperan sebagai fasilitator dan stimulator dalam

kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat.

75

Ilustrasi kebijakan pembangunan dengan membangun keterkaitan antar

sektor nampak pada Gambar 10 di bawah.

Gambar 10 Skema kebijakan sektor unggulan.

Upaya membangun keterkaitan antar sektor perekonomian memang bukan

hal yang mudah karena seringkali dalam perumusan kebijakan pembangunan

nuansa ego sektoral lebih menonjol dari pada nuansa untuk lebih

mengembangkan wilayah. Hal ini karena pelaksanaan kebijakan sektor -sektor

pembangunan dilaksanakan oleh dinas-dinas yang membawahi satu atau lebih

sektor perekonomian. Hal lain yang dapat menjadi kendala adalah kebijakan

pembanguna n terkait erat dengan kepentingan politik yang berkuasa baik di level

legislatif maupun eksekutif. Sehingga perumusan kebijakan yang dikeluarkan

dapat berupa hasil kompromi antar berbagai kepentingan politik.

Perumusan kebijakan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan

pembangunan perlu memperhatikan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam sistem perencanaan

pembangunan terdapat 5 (lima) pendekatan yakni politik, teknokratik, partsipatif,

bottom up dan top down. Kelima pendekatan tersebut perlu dicermati agar

kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran.

Pertanian

Industri Perdagangan

Jasa

76

Kelembagaan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui terjadinya keterkaitan yang

lemah antar sektor-sektor unggulan di Kabupaten Kebumen dan kecilnya

dukungan pendanaan guna pengembangan sektor-sektor unggulan yang tercermin

dalam alokasi anggaran pada APBD. Namun demikian, hal tersebut bukan

merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah, karena perumusan dan

perencanaan kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan hasil dari

kompromi/kesepakatan antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemda).

Lemahnya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah terhadap

pembangunan perekonomian mengindikasikan lemahnya peran kelembagaan di

dalam perencanaan pembangunan di daerah. Akibatnya, keputusan yang diambil

di dalam melaksanakan kegiatan yang tercermin di dalam alokasi anggaran

pembangunan kurang memperhatikan pengembangan sektor -sektor unggulan.

Mekanisme dalam perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan

daerah dapat nampak pada Gambar 11 di bawah.

Gambar 11 Mekanisme perumusan kebijakan pembangunan daerah

Kegiatan yang dilakukan dalam menjaring aspirasi masyarakat dapat

dilakukan dengan berbagai cara baik yang bersifat formal maupun informal.

Pemerintah Daerah DPRD

Perencanaan dari sisi teknokratis

Perencanaan dari sisi Politis Pembahasan

Kesepakatan

Kebijakan pembangunan

Aspirasi masyarakat

77

Secara for mal telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun

1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

di Daerah, dimana didalamnya menganut perencanaan yang bersifat bottom up

mulai dari tingkat desa sampa i nasional mengikuti struktur pemerintahan negara.

Untuk tingkat desa/kelurahan dilakukan Musyawarah Pembangunan Desa

(Musbangdes), dilanjutkan Temu Karya Pembangunan di tingkat kecamatan, dan

seterusnya hingga tingkat nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya

bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat (jaring asmara). Namun

demikian, dalam pelaksanannya hak masyarakat dan partisipasi masyarakat ini

hanya diwakili oleh lembaga perwakilan desa, dan bahkan dalam pembahasan

yang lebih tinggi peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

semakin berkurang, dimana nuansa politis mendominasi perumusan kebijakan

pembangunan dengan berbagai pertimbangan seperti skala prioritas, memenuhi

janji terhadap konstituen partai, dan keterbatasan dana.

Sedangkan penjaringan aspirasi masyarakat secara informal diakukan

dengan berbagai cara seperti melalui media massa dan elektronik, surat-surat

aduan ke pemda, pengaduan langsung ke pemda dan anggota dewan, kunjungan

aparat pemda atau anggota dewan ke masyarakat. Mekanisme informal ini

kadangkala lebih efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat serta lebih sesuai

dengan keinginan masyarakat. Untuk Kabupaten Kebumen, para pejabat pemda

terutama Bupati Kebumen telah memberikan perhatian yang besar dalam

menjaring aspirasi masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam

berbagai kesempatan Bupati Kebumen tidak segan-segan mengunjungi desa-desa

guna bertemu langsung dengan masyarakat guna menerima informasi yang aktual

tentang kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila

beliau dengan sukarela meminjam dana dari bank dengan jaminan SK Bupatinya

untuk membiayai perbaikan gedung sekolah yang rusak, sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka wujud dari peningkatan peran

kelembagaan yang seharusnya dilakukan adalah :

78

1. memberikan peran yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan

masukan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi,

sosial, dan sebagainya,

2. meningkatan sistem dan mekanisme perencanaan proses perencanaan

pembangunan menjadi lebih baik,

3. meningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan

APBD sebagai salah satu kebijakan pembangunan tahunan yang

mencerminakan dukungan pemda terhadap pembangunan daerah, mekanisme

penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannnya

telah diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mekanisme penyusunan APBD sesuai UU tersebut dilakukan dalam 3 tahapan

yaitu a) penyampaian kebijakan umum pemerintah daerah, b) penyusunan rencana

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan c) pengajuan rancangan

peraturan daerah tentang APBD dan persetujuan DPRD. Dalam penjelasan UU

tersebut antara lain dikatakan bahwa ketentuan penyusunan dan penetapan APBD

meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasaan

peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran,

pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran,

penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan

kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Mekanisme

penyusunan dan penetapan APBD nampak pada Gambar 12 di bawah.

79

Keterangan : SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah

Gambar 12 Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD

Sejalan dengan perkembangan yang semakin dinamis, maka sistem

penyusunan anggaran tahunan dilaksanakan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (Medium Term Expenditure Framework – MTEF) yang telah banyak

digunakan di berbagai negara. Dengan kerangaka MTEF ini, maka penyusunan

anggaran dilakukan tidak hanya untuk satu tahun anggaran tapi juga proyeksi

untuk beberapa tahun ke depan. Tujuannya agar terdapat kesimbungan

pelaksanaan program-program pembangunan dan lebih memudahkan dalam

memberikan prioritas pendanaan pembangunan.

Pembahasan kebijakan

umum APBD

Rancangan Perda RAPBD

Prioritas, Plafon anggaran

sementara

SKPD menyusun rencana kerja

Pemda DPRD

APBD

Pembahasan Rencana Kerja SKPD

1

2

3

4

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perumusan kebijakan pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah (Pemda) guna meningkatkan dan mengembangkan

wilayah. Pemda perlu mengetahui dan memahami karakteristik wilayah yang

dimilikinya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat sesuai dengan kebutuhan

serta kemampuan daerah. Salah satu bentuk kebijakan guna mewujudkan

kemajuan daerah adalah mengembangkan sektor-sektor unggulan yang diharapkan

mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang

mempunyai potensi wilayah yang beragam, namun sampai saat ini masih

tergolong salah satu Kabupaten dengan PDRB perkapita yang rendah untuk

ukuran Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.

Berdasarkan kriteria kont ribusi sektor-sektor perekonomian dalam PDRB, tingkat

penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan PDRB serta nilai LQ, serta berdasarkan

analisis data-data statistik maka Kabupaten Kebumen setidaknya mempunyai 4

(empat) sektor unggulan yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan

jasa-jasa. Sektor-sektor ini diharapkan mampu menjadi lokomotif dan tulang

punggung perekonomian bagi Kabupaten Kebumen.

Secara umum kebijakan dan program-program pembangunan di bidang

ekonomi sudah pada arah yang benar, namun dari analisis data-data statistik

belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian daerah. Alokasi APBD

sebagai salah satu bentuk perhatian dan implementasi kebijakan pembangunan

belum sepenuhnya ditujukan guna lebih meningkatkan sektor-sektor unggulan

daerah.

Berdasarkan analisis AHP, nampak bahwa kebijakan pembangunannya

bagi Kabupaten Kebumen lebih memprioritaskan kebijakan bagi pengembangan

masyarakat terutama di bidang pendidikan dari pada mengembangkan sektor-

sektor unggulan.

81

Saran

1. Pemda Kabupaten kebumen perlu lebih mengoptimalkan potensi di sektor

pertanian dengan meningkatkan kegiatan agrobisnis yang antara lain

dilakukan dengan membentuk klaster-klaster industri berbasis komoditas

pertanian.

2. Kegiatan industri pengolahan pada umumnya dilakukan dalam skala kecil

dan merupakan industri rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dukungan yang

kuat dari pemda misalnya dari aspek permodalan, pemasaran dan promosi.

3. Perlu dikaji secara serius implementasi hasil-hasil studi yang dilakukan

lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian guna lebih meningkatkan

keterkaitan sektor -sektor perekonomian

4. Berdasarkan perkembangan yang ada, maka di jalur selatan akan dibangun

jalan yang yang dikenal dengan ’jalur selatan – selatan’ yang

menghubungkan Yogya – Cilacap. Oleh karena itu, pemda perlu menyusun

langkah-langkah antisipasi agar apabila jalan tersebut telah terealisasi dapat

lebih dimanfaatkan guna pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

Alkadri dan Hasan Mustofa Djajadiningrat. 2002. Bagaimana menganalisis potensi wilayah. Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengambangan Wilayah BPPT. hlm 95- 136

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : PT. BPFE .

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2002. Kebumen Dalam Angka. Kebumen : BPS.

-------------------------. 2004. Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang : BPS.

Badan Pusat Statistik dan Bappeda. Profil Pembangunan Daerah Kab. Kebumen tahun 2003.

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Laporan Monitoringdan Evaluasi Kegiatan Tahun 2004. Kebumen : Bappeda

[BPTP] Balai pengkajian Teknologi Pertanian dan [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .2003. Studi Kelayakan Usaha Komoditas Unggulan Kabupaten Kebumen. Yogyakarta : BPTP

Blakely EJ. 1994. Planning Local Economic Development. 2th Edition. London : Sage Publications.

Bratakusumah, D.S. 2003. Implikasi Perubahan UUD 45 terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Seminar Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ekonomi Politik Baru Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta. 2003.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Samodra Wibawa dkk, Penerjemah; Muhajir Darwin, editor. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari Public Policy Analysis: An Introduction..

Hidayat, Syarif. 2004. Kegamangan Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Quantum

Depertemen Pertambangan dan Energi. 2003. Inventarisasi Geologi Teknik Kabupaten Kebumen.

Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Cetakan ke-8. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Johnson RA, Witchern DW. 1998. Applied Multivariate Statistical Analysis. 4th Edition. New Jersey : Prentice Hall.

83

Keban, Yeremias T, 2004. Enam Dimensi Strategis Adminsitrasi Publik , Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Gava Media

Korten, D.C dan Syahrir. Editor.1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. A. Setiawan Abadi, penerjemah. Jakarta : Yayasan Obor.

Mangiri, Komet.2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Miner, Thad W. 1988. Economic Statistic and Econometrics. 2th Edition. New London : Mc Millan Publishing Company.

[Pemda] Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten (POLDAS) Kebumen tahun 2001–2005. Kebumen : Pemda

[Pemda] Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kebumen tahun 2002-2005. Kebumen : Pemda

[Pemda] Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 18 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) Kabupaten Kebumen tahun 2002-2005. Kebumen : Pemda

PT. Dekatama Sekata (2003), Laporan akhir Kajian Ijin Rumah Bertingkat di Perkotaan Untuk Usaha Sarang Burung Walet. Jakarta

Riyadi, Dodi Slamet, 2002. Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. hlm 2-24.

Riyadi dan Deddy S.B. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Saaty, Thomas L. 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, Inc

Saefulhakim, Sunsun. 2004. Modul Premodelan. Bahan kuliah praktikum analisis kuantitatif IPB

Siagian. S.P. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.

Smith, BC. 1985. Decentralization : The Territorial Dimension of The State. London : Asia Publishing House.

Suhandojo, 2002. Pegembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta

84

: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. hlm 157 – 179.

Sukirno, Sadono. 1982. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Jakarta: LP FE UI.

Sukirno, Sadono. 2002. Pengantar Teori Mikro Ekonomi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

The Oxford English Dictionary Departement. 1985. The Little Oxford Dictionary. Oxford University Press.

Tukiyat, 2002. Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah. Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengambangan Wilayah BPPT. hlm. 125 - 179

Undang-undang RI Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Alkadri dan Hasan Mustofa Djajadiningrat. 2002. Bagaimana menganalisis potensi wilayah. Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengambangan Wilayah BPPT. hlm 95- 136

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : PT. BPFE .

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2002. Kebumen Dalam Angka. Kebumen : BPS.

-------------------------. 2004. Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang : BPS.

Badan Pusat Statistik dan Bappeda. Profil Pembangunan Daerah Kab. Kebumen tahun 2003.

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Laporan Monitoringdan Evaluasi Kegiatan Tahun 2004. Kebumen : Bappeda

[BPTP] Balai pengkajian Teknologi Pertanian dan [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .2003. Studi Kelayakan Usaha Komoditas Unggulan Kabupaten Kebumen. Yogyakarta : BPTP

Blakely EJ. 1994. Planning Local Economic Development. 2th Edition. London : Sage Publications.

Bratakusumah, D.S. 2003. Implikasi Perubahan UUD 45 terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Seminar Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ekonomi Politik Baru Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta. 2003.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Samodra Wibawa dkk, Penerjemah; Muhajir Darwin, editor. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari Public Policy Analysis: An Introduction..

Hidayat, Syarif. 2004. Kegamangan Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Quantum

Depertemen Pertambangan dan Energi. 2003. Inventarisasi Geologi Teknik Kabupaten Kebumen.

Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Cetakan ke-8. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Johnson RA, Witchern DW. 1998. Applied Multivariate Statistical Analysis. 4th Edition. New Jersey : Prentice Hall.

83

Keban, Yeremias T, 2004. Enam Dimensi Strategis Adminsitrasi Publik , Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Gava Media

Korten, D.C dan Syahrir. Editor.1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. A. Setiawan Abadi, penerjemah. Jakarta : Yayasan Obor.

Mangiri, Komet.2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Miner, Thad W. 1988. Economic Statistic and Econometrics. 2th Edition. New London : Mc Millan Publishing Company.

[Pemda] Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten (POLDAS) Kebumen tahun 2001–2005. Kebumen : Pemda

[Pemda] Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kebumen tahun 2002-2005. Kebumen : Pemda

[Pemda] Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 18 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) Kabupaten Kebumen tahun 2002-2005. Kebumen : Pemda

PT. Dekatama Sekata (2003), Laporan akhir Kajian Ijin Rumah Bertingkat di Perkotaan Untuk Usaha Sarang Burung Walet. Jakarta

Riyadi, Dodi Slamet, 2002. Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. hlm 2-24.

Riyadi dan Deddy S.B. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Saaty, Thomas L. 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, Inc

Saefulhakim, Sunsun. 2004. Modul Premodelan. Bahan kuliah praktikum analisis kuantitatif IPB

Siagian. S.P. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.

Smith, BC. 1985. Decentralization : The Territorial Dimension of The State. London : Asia Publishing House.

Suhandojo, 2002. Pegembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta

84

: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. hlm 157 – 179.

Sukirno, Sadono. 1982. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Jakarta: LP FE UI.

Sukirno, Sadono. 2002. Pengantar Teori Mikro Ekonomi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

The Oxford English Dictionary Departement. 1985. The Little Oxford Dictionary. Oxford University Press.

Tukiyat, 2002. Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah. Di dalam : Urbanus M. Ambardi dan Socia Prihawantoro. Editor. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengambangan Wilayah BPPT. hlm. 125 - 179

Undang-undang RI Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Lampiran 1 Beberapa potensi komoditi sektor pertanian Kebumen tahun 1998 - 2002

Tahun Padi Palawija Sayuran

Luas panen Produksi Ketela Pohon Kacang tanah Kedele Kacang hijau Lombok Melinjo

(Ha) (Ton) Luas panen Produksi Luas panen Produksi Luas panen Produksi Luas panen Produksi Produksi Produksi

(Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ton) (Ton)

1998 7 7326 395 380 9 263 163 254 11 111 10 316 3 019 3 876 612 317 632.2 1 620.1

1999 71 417 342 354 11 639 208 111 7 097 6 048 14 024 12 024 2 592 1 949 482.1 1 721.7

2000 74 974 404 240 10 338 163 254 10 829 10 261 6 620 7 366 4 112 3 864 585.4 740.4

2001 73 902 398 193 12 337 203 506 10 349 9 130 4 321 4 509 1 708 1 183 503.8 566.4

2002 69 932 382 514 10 840 172 369 9 997 9 302 3 923 3 533 4 058 4 329 580.0 715.4

Lanjutan

Tahun Buah-buahan Perkebunan Peternakan Perikanan

Jeruk Mangga Kelapa Cengkeh Produksi Kambing Produksi Ayam Ayam Produksi Darat Laut

Produksi Produksi Produksi Produksi Dg sapi Dg Kamb petelur Potong Ayam potong

(Ton) (Ton) (ribu butir) (Ton) (Ton) (ekor) (Ton) (ekor) (ekor) (Ton) (Ton) (Ton)

1998 90.4 112 114 367 124.8 953.40 128 488 690.58 4 520 39 617 3 099.49 2 154.22 766.91

1999 224.0 1 516 115 901 124.1 976.38 131 362 596.79 6 703 14 488 3 075.82 2 817.03 1 571.93

2000 871.2 1 569 129 791 97.0 995.20 133 644 174.10 4 905 86 750 3 564.84 2 208.64 1 070.25

2001 877.2 1 321 133 508 93.3 1 149.80 137 090 265.12 6 000 86 800 3 094.76 2 510.20 931.14

2002 1 450.4 1 829 141 697 153.8 1 217.81 147 636 220.30 6 499 87 400 3 881.20 1 729.67 930.07

sumber : Kebumen daam angka tahun 2000 - 2002

86

Lampiran 2 Hasil analisis aplikasi expert choice 2000 Dynamic Sensitivity for nodes below: Kebijakan Pembangunan yang tepat bagi Kab. Kebumen (Hasil analisis aplikasi expert choice 2000

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

20,3% Penyerapan tenaga kerja

23,1% Pengembangan sektor basis

26,7% Peningkatan kualitas SDM

29,9% Pengurangan Penduduk miskin

43,2% Pengembangan Sektor Unggulan

56,8% Pengembangan masyarakat

Objectives Names

Penyerapan t Penyerapan tenaga kerja

Pengembangan Pengembangan sektor basis

Peningkatan Peningkatan kualitas SDM

Pengurangan Pengurangan Penduduk miskin

Alternatives Names

Pengembangan Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan Pengembangan masyarakat