MARKETING SINERGY
MATA KULIAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANSEKOLAH TINGGI
TEKNOLOGI DUTA BANGSA
1. LANDASAN & TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
2. PANCASILA DALAM KONTEK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
3. PANCSILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
4. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
5. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGY NASIONAL6. PANCASILA SEBAGAI
PARADIKMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
7. APA ITU UNDANG-UNDANG DASAR
8. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
9. IDENTITAS NASIONAL
10. DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA
11. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
12. KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
13. HAK ASASI MANUSIA
14. GEOPOLITIK
15. GEOSTRATEGI
===============================================================
BAGIAN PERTAMABAB ILANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN
PANCASILA
A. PENDAHULUAN
Bab ini akan memaparkan rasionlisasi Pendidikan Pancasila dan
garis-garis besar Program pengajaran sesuai dengan kurikulum
pendidikan pancasila tahun 2000 ( SK. Dirjen Dikti no.
265/dikti/kep/2000) yang kemudian disempurnakan berdasarkan surat
keputusan Dirjen. Dikti no. 38/dikti 2002 tentang rambu-rambu
pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan
tinggi.
Yaitu :
Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu
masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kehidupan dan
kelangsungan hidup generasi penerusnya sebagai bangsa dan Negara.
Pendidikan yang berguna dan bermakna akan membuat mereka mampu
mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu
terkait dengan konteks dinamika budaya bangsa negara dan hubungan
internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan kehidupan
yang mengglobal yang digambarkan sebagai kehidupan dinamis yang
penuh dengan ketakterdugaan
Agar dapat hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi
perkembangan masa depan, warga Negara sangat memerlukan pembekalan
ilmu pengetahuan, tehnologi, dan seni(iptek) yang berlandaskan
nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.
Di Indonesia pemupukan nilai-nilai sikap dan kepribadian kepada
peserta didik dilakukan melalui pendidikan Pancasila, Agama,
Kewarganegaraan, ilmu social dasar, ilmu budaya dan ilmu alamiah
dasar dan disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
(MKPK).
Pertumbuhan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersendikan
nilai-nilai Pancasila dalam arti setiap warga Negara RI yang
menguasai Iptek merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan
Pancasila.
B. DASAR PEMIKIRAN PENDIDIKAN PANCASILA.Rakyat Indonesia melalui
majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang
berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk
meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat bangsa, mewujutkan
manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri sehingga mampu membangun
dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan
pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan
bangsa.
Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan
untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang
beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi
pekerti, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif,
terampil disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab,
produktif serta sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan Nasional harus menumbuhkan jiwa patriotic,
mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan,
kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa serta sikap
menghargai jasa para pahlawan yang berorientasi ke masa depan.
UU NO. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat
Pancasila, pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus
ditingkatkan dan dikembangkan disemua jalur, jenis dan jenjang
pendidikan..
Penjelasan UU no. 2/1989 tentang system Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada
moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari
yaitu:
perilaku yang memancarkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan
agama.
Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab.
Perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang
memiliki beragam agama, kebudayaan dan kepentingan.
Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan
bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan sehingga
perbedaan pemikiran, pendapat maupun kepentingan diatasi melalui
musyawarah dan mufakat.
Perilaku yang mendukung upaya untuk mewujutkan keadilan social
bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN :Kompetensi diartikan sebagai
seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus
dimiliki oleh seseorang, ia dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas
dalam bidang pekerjaan tertentu.
Kompetensi warga Negara yang telah mempelajari Pendidikan
Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab,
yang ditunjukkan oleh orang tersebut dalam memecahkan berbagai
masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui
pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa.
Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap cerdas,
penuh tanggung jawab dari peserta didik yang disertai dengan
perilaku berikut :
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
berperikemanusiaan yang adil dan beradab
mendukung persatuan bangsa
mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di
atas kepentingan perorangan.
Mendukung upaya untuk untuk mewujutkan keadilan social.
D. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILAPancasila adalah dasar Negara
Republik Indonesia yang secara resmi disyahkan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia Indonesia (PPKI) pada tanggal, 18
Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan
dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tanggal, 15 Februari 1946
halaman 45-48 bersama sama dengan Batang Tubuh UUD 1945.
Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar
filsafat Negara RI mengalami berbagai macam interprestasi dan
manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh
dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideology
Negara Pancasila.Pancasila tidak lagi diletakan sebagai dasar
filsafat serta pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia
melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan
penguasa pada saat itu.
Berdasarkan kenyataan tersebut, gerakan reformasi berupaya untuk
mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar
Negara RI, yang direalisasikan melalui Ketetapan MPR tahun 1998 no.
XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga
pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orsospol di
Indonesia.
1. Landasan HistorisSuatu bangsa memiliki ideology(paham
politik) dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari
nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu
sendiri.Secara historis bahwa nilai-nilai yang hidup yang
terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan
disyahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara obyektif historis
telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian asal
nilai-nilai Pancasila tidak lain dari bangsa Indonesia
sendiri.Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang,
nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan sehingga
tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan Negara RI
menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara.
Atas dasar itulah maka sangat penting bagi para generasi penerus
bangsa terutama kalangan intelektual kampus(mahasiswa) untuk
mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah,
yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan
kebangsaan yang kuat berdasarkan nilia-nilai yang dimiliki
sendiri.
2. Landasan culturalSetiap bangsa di dunia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu
pandangan hidup. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah
bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri sehingga
bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang
dari luar negrinya.
Bangsa Indonsia mendasarkan pandangan hidupnya dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas cultural
yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai- nilai
kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila
Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang
saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia
sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai cultural yang dimiliki oleh
bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis pada
pendiri Negara seperti Sukarno, M.Yamin, M.Hata, Supomo dan para
tokoh pendiri lainnya.Oleh karena itu para generai penerus termasuk
mahasiswa sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam
arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.3. Landasan
YuridisLandasan Yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989
tentang system Pndidikan Nasional.Pasal 39 telah menetapkan bahwa
isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib
memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kewarganegaraan.Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dengan
UU No.20th2003 tentang system pendidikan Nasional yang pada
prinsipnya sama bahwa ini kurikulum wajib memuat diantaranya
Pendidikan Pancasila.Demikian juga berdasarkan PP.no.60 th.1999
tentang Pendidikan Tinggi, SK Dikti No.467/Dikti/Kep/1999 dan SK
Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa pada pasal 10 ayat 1
dijelaskan bahwa kelompok Mata Kulian Pendidikan Kewaeganegaraan,
wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri
atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
Untuk realisasinya Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK
No.38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan mata kulian
pengembangan Kepribadian.
4. Landasan FilosofisSecara filosofi dan obyektif, nilai-nilai
yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis bangsa
Indonesia sebelum mendirikan Negara RI.Sebelum mendirikan Negara
Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa
yang berperikemanusiaan yang adil dan beradap, dan bangsan yang
selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk
mewujutkan keadilan.Dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila
merupakan dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa
Indonesia.
Atas dasar itulah maka konsekuensinya dalam setiap aspek
penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila
termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia.
E. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
1. Tujuan Nasional
Tujuan Nasional sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD
1945 alinea kempt, yaitu :,,,, melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan
umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan
keadilan sosial ,,,,.
Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan itu
diwujutkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang
berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pembangunan
Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan
global.Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan
nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujutkan kehidupan bangsa
yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh
kekuatan moral dan etika.
2. Tujuan Pendidikan Nasional
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya
mewujutkan tujuan nasional.
Berdasarkan UU No. 2 Th 1989 tentang system Pendidikan Nasional
pada pasal 4 yaitu Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadia yang mantap
dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan.
Kemudian UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut
diperbaharui dengan UU no. 20 th.2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 3 Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Pasal 31 UUD
1945 yang menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang.Berdasarkan itulah maka
Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sangatlah penting
keberadaannya.
3. Tujuan Pendidikan Pancasila
Dalam UU no. 2 Th 1989 juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep/2002 dijelaskan bahwa yujuan Pendidikan Pancasila
mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam
kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan
taqwa terhadap Tuhan Yang maha Esa dalam masyarakat yang terdiri
atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam
kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan
sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang m
endukung upaya terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia,
Kompetensi lulusan Pendidikan Pancasila adalah seperangkat
tindakan intelektual, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga
Negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelktual, tersebut
tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak,
sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai
kebenaran tindakan ditilik dari aspek iptek, etika ataupun
kepatutan agama serta budaya.
Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental
bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan
perilaku yang :
a) Beriman dan bertaqwa terhadp Tuhan Yang Maha Esa
b) Berperikemanusiaan yang adil dan beradap.
c) Mendukung persatuan bangsa
d) Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di
atas kepentingan perorangan
e) Mendukung upaya untuk mewujutkan keadilan sosial.
F. METODOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA
Supaya pendidikan Pancasila lebih memberikan kesan dan mencapai
sasaran sesuai dengan misi dan visi pendidikan Pancasila di
perguruan Tinggi, maka proses pembelajarannya harus sesuai dengan
konteks kemahasiswaan yang bercirikan kritis, analitis,
dinamis,koonstruktif, obyektif dan kreatif yaitu al :
Pendekatan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam
proses pembelajaran dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat,
dan warga Negara
Metpde proses pembelajarannya: pembahasan secatra kritis,
analitis,induktif, deduktif, melalui dialog kreatif yang bersifat
partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian.
Bentuk aktifitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka
ceramah, dialog interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, seminar
kecil, dan evaluasi belajar.
Motivasi menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar
mengembangkan kepribadian merupakan kebutuhan hidup.
G. PEMBAHASAN PANCASILA SECARA ILMIAH
Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu
kajian ilmiah, harus memenuhi syarat ilmiah yakni : berobyek,
bermetode, bersistem dan bersifat universal.1. Berobyek.Setiap ilmu
pengetahuan pasti mempunyai obyek yang dibedakan menjadi dua yaitu
Obyek formal dan obyek material.
Obyek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari
penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau dari sudut mana
obyek material itu disorot. Obyek formal Pancasila adalah suatu
sudut pandang tetentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut
pandang apa Pancasila itu dibahas. Jika membahas Pancasila dari
sudut pandang moral maka terdapat bidang pembahasan moral
Pancasila, dari sudut pandang ekonomi maka terdapat pembahasan
ekonomi Pancasila
Obyek material : yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan
penelitian atau pembetukan pengetahuan itu dengan kata lain obyek
material adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh
disiplin ilmu, Obyek material Pancasila adalah suatu obyek yang
merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang
bersifat empiris maupun non empiris.Pancasila merupakan hasil
budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu obyek material pembahasan
Pancasila dapat berupa hasil budaya bangsa yang berupa, lembaran
sejarah,bukti-bukti sejarah,benda-benda sejarah, benda-benda
budaya, naskah-naskah kenegaraan lainnya.
2. Beretode
Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu
seperangkat cara atau system pendekatan dalam rangka pembahasan
Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat
obyektif.3. Bersistem
Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan
utuh, bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan
suatu kesatuan, antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik
hubungan berupa hubungan interpelasi, maupun interdependensi.
Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan
dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya adalah
merupakan suatu kesatuan dan keutuhanmajemuk tunggal yaitu kelima
sila itu baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila itu
adalah merupakan suatu kesatuan dan kebulatan4. Bersifat
universal
Artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang,
keadaan,situasi,kondisi maupun jumlah tertentu. Pancasila adalah
bersifat universal, atau dengan kata lain bahwa inti, isi, essensi
atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya
adalah bersifat universal.
(((((((((((((oooOooo)))))))))))))
BAB II
PANCASILADALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA.A.
PengantarPancasila sebagai dasar Negara RI sebelum disyahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada
bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia
mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat,
kebudayaan serta nilai-niai religious.Nilai-nilai tersebut telah
ada dan melekat dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai
pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai
tersebut tidak lain adalah dari Indonesia sendiri sehingga bangsa
Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut
kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri
Negara, untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara
Indonesia.
Berasarkan kenyataan tesebut maka untuk memahami Pancasila
secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri
bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman tentang bagaimana
unsur-unsur Pancasila pada tahap pengaruh budaya Hindu, Islam,
Kristen. Kemudian dilanjutkan dengan nilai-nilai Pancasila pada
masa kejayaan nasional yakni masa Kerajaan Sriwijaya dan masa
Kerajaan Majapahit. Kemudian untuk mendalami lebih lanjut tentang
pengertian Pancasila dengan mendalam perlu diadakan beberapa
pendekatan dalam melihat dan menganalisa apakah Pancasila ada dalam
masyarakat Indonesia yakni pendekatan secara sosiologis, psikhis
dan secara agama.
B. Unsur Pancasila pada Tahap Kebudayaan Indonesia Asli
Bahwa sebelum kebudayaan Hindu masuk dan berkembang di Indonesia
, berbagai suku bangsa Indonesia telah mengenal unsur-unsur
pembentukan Pancasila. Nilai-nilai kehidupan yang dapat disebut
embrio nilai Pancasila memang sudah Nampak pada kebudayaan suku
bangsa Indonesia.
Pada masa sebelum kebudayaan Hindu berpengaruh, orang Indonesia
telah mengenal pengakuan dan pemujaan kepada kekuatan yang
mengatasi manusia dalam segala aspeknya bukan sekedar animisme. Di
Kalimantan misalnya orang mengenal sebutan TUH sebagai intisari
kepercayaan terhadap kekuatan yang mengatasi manusia, yang kemudian
menurun menjadi Tuhan, dan kemudian menjadi Ketuhanan. Di Jawa
orang mengenal sebutan Hyang Paring Gesang, sedangkan di Tapanuli
mengenal sebutan Ompu Debata.
Rasa kemanusiaan ditunjukkan dengan kesediaan bangsa Indonesia
untuk bergaul dengan orang dari negeri jauh sehingga terbuka jalan
untuk masuknya kebudayaan dari luar. Kebudayaan hindu dapat dengan
mudah masuk justru adanya sikap terbuka dari orang-orang Indonesia
pada jaman dulu,
Pada masa awal peradaban Indonesia manusia hidup dalam
kesatuan-kesatuan kecil(suku), mereka hidup dalam kesatuan atau
ikatan suku itu, ikatan suku itu dijiwai dengan oleh semangat
kekeluargaan yang besar. Dalam menghadapi suatu persoalan
masyarakat suku itu menggunakan cara berunding, berembuk atau
musyawarah. Semangat kekeluargaan juga nampak dalam pembangunan
dengan istilah gotong-royong atau di Manado disebut dengan
mapalus.Organisasi masyarakat betapapun kecilnya, bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.
C. Unsur Pancasila pada Tahap Perkembangan Pengaruh Budaya
Hindu
Pengaruh Hindu menyentuh berbagai aspek kehidupan, dengan
pengaruh Hindu agama orang Indonesia mengalami perkembangan, mereka
secara lebih nyata memuja kekuatan yang mengatasi manusia, yang
tidak lagi tanpa bentuk , melainkan sudah tercitra, seperti Brahma,
Wisnu, dan Siwa, atau Abdi Budha dalam paham Budha.
Pergaulan antar bangsa yang makin intensif, diantaranya dengan
orang India dan Cina, menunjukkan perikemanusiaan yang makin
berkembang.Orang Indonesia menerima kehadiran orang asing untuk
berkarya, juga kemudian terjadi perkawinan antar bangsa, bahkan
orang dari negeri lain dapat diterima menjadi Raja ( Ajisaka)
misalnya.
Pengaruh Hindu menyebabkan timbulnya ikatan masyarakat baru
yakni kerajaan.Ikatan warga masyarakat diperluas, sedangkan ikatan
dengan tanah diperkuat.Batas wilayah kerajaan lebih nyata dari pada
batas wilayah kesukuan pada masa sebelumnya.Sikap memepertahakan
daerah sendiri yang disebut tanah air sering diperlihatkan dengan
perang.Meskipun kedudukan orang yang satu dibatasi oleh aturan
social tertentu yaitu kasta, akan tetapi prisip musyawarah masih
berjalan.Raja mempunyai dewan penasehat, sementara dikalangan
masyarakat yang jauh dari istana kebiasaan lama dalam masyarakat
komunal, masih hidup.Walau berkembang sikap mengabdi pada Raja,
yang dianggap dewa atau keturunannya, kesejahteraan umum nampak
tetap mendapat perhatian, bahkan dari Raja. Semua itu menunjukkan
nilai-nilai yang menjadi embrio Pancasila tetap ada.
Keberadaan orang Indonesia bersama dengan orang-orang India dan
Cina, penganut agama Hindu dan Budha memperlihatkan sikap
persaudaraan mereka.Begitu juga keberadaan pemeluk agama Hindu dan
Budha didaerah yang berdekatan memperlihatkan toleransi antara
penduduk.Ini terlihat dari letak bangunan Hindu dan Budha di
Jawa.Adanya perkawinan raja dengan putri beragama lain.Empu
tantular dalam bukunya SOTASOMA yang menyatakan bahwa pada zaman
Majapahit hiduplah suasana bhineka tunggal ika tan hana dharma
mangrua yang artinya meskipun( berbeda tetapi tetap satu, tiada
perpecahan dalam agama).
D. Unsur pada Tahap Perkembangan Pengaruh Budaya Islam
Pancasila
Perkembangan Islam di Indonesia menjadi luas setelah runtuhnya
Majapahit pada abad XV.Pengaruh pertama dari penyebaran agama Islam
di Indonesia adalah berkembangnya agama baru, yang mengubah
pemujaan dewa menjadi pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Orang-orang Indonesia yang telah memeluk agama Islam sanggup
bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain, sejauh hanya
menyangkut agama tidak ada halangan untuk bekerja sama khususnya
dalam perdagangan antar bangsa.
Kecintaan terhadap kelompok social dan daerah terus berkembang.
Dan karena pada masa perkembangan Islam muncul juga kekuatan dari
Barat yang sering mengancam kebebasan, maka semangat cinta kelompok
dan daerah bertambah dengan semangat mempertahankan kebebasan.
Islam mengajarkan ukhuwah islamiah(persaudaraan islam).Islam
mengajarkan perbuatan amal(kebaikan) dan zakat.
E. Unsur Pancasila pada Tahap Perkembangan Pengaruh Budaya
Barat.
Orang Barat mulai memasuki Indonesia pada awal abad XVI,
meskipun pada abad-abad sebelumnya sudah ada orang Barat yang
datang ke Indonesia seperti Marco Polo. Abad XV dan XVI memang
dikenal sebagai abad penjelajah, karena orang-orang Barat dengan
keberanian dan kecerdikan menjelajah samudera untuk menemukan
negeri-negeri baru.Penjelajahan itu dilatarbelakangi oleh berbagai
factor seperti perdagangan, agama maupun sekedar petualangan.
Sikap bersahabat selalu diperlihatkan oleh orang Indonesia dalam
menghadapi kedatangan orang-orang asing itu. Namun karena kemudian
orang-orang asing itu melakukan tindakan untuk menguasai negeri,
maka sikap bersahabat itu berubah menjadi sikap memusuhi. Ini
terbukti dari peperangan yang terjadi melawan berbagai orang asing
pada abad XVI dan awal abad XX.
Situasi kondisi penjajahan memberi peluang juga bagi integrasi
nasional, yang secara bertahap dan pasti memberi jalan bagi
pembentukan bangsa Indonsia dalam pengertian politik seperti
sekarang. Orang-orang Indonesia sadar bahwa perubahan status dari
orang jajahan menjadi orang merdeka hanya dapat dicapai dengan
pembentukan bangsa yang satu. Pergerakan kebangsaan bukan saja
bertujuan merebut kemerdekaan tetapi juga bertujuan untuk
menciptakan suasana kehidupan baru yang demokratis. Meskipun
demikian pemerintah jajahan dengan berbagai cara berusaha menindas
pergerakan kebangsaan tetap tumbuh dan sanggup mempersenjatai diri
dengan berbagai ide yang berasal dari Barat yang masuk ke Indonsia
melalui penjajahan itu pula, seperti kesamaan dan kebebasan,
demokrasi masionalisme dan sosialisme dalam konsepnya yang
modern.F. Nilai-Nilai Pancasila pada Masa Kejayaan Nasional
Menurut sejarah kira-kira pada ababVII s/d XII bangsa Indonesia
telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan
kemudian pada abad XIII s/d XVI didirikan pula kerajaan Majapahit
di Jawa Timur.Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa
Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi
syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai Negara.
Menurut Mr.Mohammad Yamin, berdirinya Negara Indonesia tidak
dapat dipisyahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan
warisan nenek moyang kepada Indonesia. Negara Indonesia terbentuk
melalui tiga tahap yaitu :
Zaman Sriwijaya dibawah wangsa Sailendra (600 s/d 1400)
Negara Kebangsaan Zaman Mjapahit(1293 s/d 1525 ) Kedua tahap
Negara kebangsaan tersebut adalah Negara kebangsaan lama.
Negara kebangsaan modern, yaitu Negara Indonesia merdeka.
1. Masa Kerajaan Sriwijaya.
Pada abad ke VII berdirilah kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan
Wangsa Syailendra Kerajaan yang berbahasa melayu kuno dan
menggunakan huruf Pallawa tersebut dikenal juga sebagai Negara
Maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut.
Dalam system pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak,
harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas pembangunan
gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga saat itu kerajaan
dapat menjalankan system negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan.
Unsur-unsur yang terdapat didalam Pancasila, telah terdapat sebagai
asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta
dilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara
konkrit.
Pada hakikatnya , nilai-nilai budaya bangsa semasa kerajaan
Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu :
1. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Buha
dan Hindu hidup berdampingan secara damai,Pada kerajaan Sriwijaya
terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha,
2. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya
dengan India(dinasti Harsha) Pengiriman para pemuda untuk belajar
diluar negri telah tumbuh nilai- nilai politik luar negri yang
bebas dan aktif
3. Nilai sila ketiga, sebagai Negara maritime Sriwijaya telah
menerapkan konsep Negara kepulauan sesuai dengan konvensi wawasan
nusantara.
4. Nilai Sila kempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang
sangat luas meliputi siam dan semenanjung melayu.
5. Nilai sila kelima, Sriwijaya manjadi pusat pelayanan dan
perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.
2. Masa Kejayaan Majapahit
Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai
zaman keemasannya pada saat pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan
Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam
memimpin armadanya untuk mengusai nusantara, wilayah kekuasaanya
dari semenanjung melayu ke Irian Barat melalui Kalimantan
Utara.
Pada masa itu agama Budha dan Hindu hidup berdampingan dengan
damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negarakertagama
1365, dalam kitab ini telah terdapat istilah Pancasila. Empu
Tantular mengarang buku Sotasoma, dan di dalam buku ini itulah
dijumpai seloka persatuan nasional yaitu Bhineka Tunggal Ika , yang
bunyi lengkapnya Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua.
Walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang
memiliki tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kehidupan
agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Budha. Bahkan salah satu
bawahan kekuasaannya yaitu Pasai justru telah memeluk agama
Islam.Toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak
masa bahari yang telah silam.
Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam
sidang ratu dan menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada
tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara
raya sbb : Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau
seluruh nusantara bertakluk dibawah kekuasaan Negara.Majapahit
menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak
meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme Negara
kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945.Majapahit runtuh pada permulan
abad XVI dengan Sirno Hilang Kertaning Bumi (1520) dikarenakan
keadaan dalam negri sendiri telah terjadi perselisihan dan perang
saudara.
G. Perjuangan Bangsa Indonesia melawan Penjajah.
1. Perjuangan sebelum abad XX
Pada awal abad ke-16 mulai terdapat suasana baru diperairan
Indonesia yaitu munculnya para pelaut berkulit putih dari Eropa
yang diawali oleh orang-orang Portugis .Kemunculan para pelaut
asing itu dipengaruhi oleh beberapa factor.
a.Dorongan ekonomi , mereka ingin meraup keuntungan yang besar
dari perniagaan.Mereka ingin membeli rempah-rempah dari Maluku
dengan harga rendah dan menjualnya di Eropa dengan harga
tinggi.
b.Melaksanakan misi penyebaran agama Kristen.
c.Orang-orang Portugis gemar bertualang karena hidup mereka yang
dinamis dan mereka ingin melihat dunia luar dari tanah airnya.
d.Kemajuan ilmu dan tehnik pelayaran menyebabkan para pelaut itu
biasa berlayar sampai ke perairan Indonesia.
Dengan dorongan-dorongan inilah orang-orang Portugis dibawah
pimpinan Vasco da Gama pada tahun 1496 berlayar menyusuri pantai
barat Afrika Selatan , mengelilingi tanjung Harapan menuju ke India
sampai ke Kalkuta lalu melanjutkan ke Asia Tenggara.Sejak
kedatangan bangsa Portugis pada abad XV, ketenangan perdagangan di
Indonesia mulai terganggu.Acaman terhadap kemerdekaan Indonesia
makin besar setelah Portugis berhasil menguasai Bandar Malaka pada
tahun 1511.
a. Perjuangan Rakyat Demak Melawan Portugis.
Sejak semula Raja Demak, Raden Patah, menyadari bahaya yang
mengancam.Oleh karena itu Demak berusaha untuk mempersulit
Portugis. Pada tahun 1518 sampai 1521 Pati Unus memerintah Demak
menggantikan ayahnya Raden Patah, selama memerintah ia selalu
memusuhi Portugis. Sikap ini sangat merugikan Portugis karena
Malaka selalu mengimpor beras dan garam dari Demak.Disisi lain
Portugis mengincar Pulau Jawa tetapi Demak selalu berusaha
menghalau mereka.
b. Perlawanan Rakyat Aceh melawan Portugis.
Rakyat Aceh dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 1636)
berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Aceh dan megusir kekuasaan
Portugis dari Semenanjung Malaka.Pada tahun 1629 armada besar Aceh
menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Sekalipun armada Aceh
tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, Portugispun tidak
berhasil merampas kedaulatan Aceh.Berkat persatuan dan kesatuan
Aceh berhasil menggagalkan usaha penjajahan Portugis di
wilayahnya.
b. Perlawanan rakyat Ternate melawan Portugis.
Dibawah pimpinan Sultan Hairun rakyat Ternate menentang dan
melawan kekuasaan Portugis. Portugis terdesak dan menawarkan
perdamaian dan mengajak Sultan Hairun berunding di benteng
Portugis. Dalam perundingan Sultan Hairun dikianati dan
dibunuh.
Rakyat Maluku marah dan mengadakan perlawanan dibawah Sultan
Baabullah, Portugis terdesak dan menyerah dan diusir dari Ternate.
Meskipun demikian Portugis masih diizinkan berdagang di Ambon.
2. Kebangkitan Nasional
a.Latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia.
Pendidikan dalam masyarakat Indonesia memberikan kesempatan
kepada kaum cerdik pandai untuk bergerak. Pemerintah membuka
sekolah-sekolah dengan system pendidikan Barat yang menghasilkan
golongan cerdik pandai yang kemudian hari memegang peran penting di
bidang politik. Mereka menyadari bahwa nasib nusa dan bangsa ini
juga ditentukan oleh persatuan dan politik.
Pergerakan bangsa Indonesia melalui organisasi modern baru
tumbuh mulai tahun 1908 yaitu saat didirikannya Budhi Utomo sebgai
organisasi modern pertama.
b.Bentuk dan Strategi Organisasi Pergerakan Nasional dalam
Menghadapi Kolonialisme.
1. Budhi Utomo(BU)
Dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo orgsanisasi ini
didirikan oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi ( Sutomo,
Saradji, Gunawan Mangunkusumo ) pada tanggal, 20 Mei 1908 di
Jakarta.Pada bulan Oktober 1908 diadakan konggres yang pertama di
Yogyakarta dengan menghasilkan keutusan :
1. Budhi Utomo tidak ikut kegiatan politik.
2. Kegiatan Utamanya ditujukan pada bidang pendidikan dan
budaya.
3. Ruang geraknya hanya di Jawa dan Madura.
Dalam waktu yang relative singkat anggota organisasi BU mencapai
10 000 orang pada tahun 1909, namun karena adanya ancaman
pemerintah Belanda maka anggota yang bukan berasal dari pegawai
negri banyak yang keluar dan pindah ke Sarikat Islam.
2. Sarikat Islam :
Berdirinya Sarikat Islam didahului oleh Sarikat Dagang Islam
(SDI) pada tahun 1911 oleh Kyai Haji Samanhudi atas usul R.M.Tirto
Adisuryo.
Tujuannya memajukan perdagangan Indonesia dan anggotanya
mula-mula hanya para pedagang yang beragama Islam.
Pada tahun 1912 SDI dalam konggresnya di Surabaya diubah namanya
menjadi Sarikat Islam ( SI ) dengan ketua umumnya H.Oemar Said
Tjokroaminoto.
Tujuannya adalah memajukan perdagangan bangsa Indonesia,
kesejahteraan rakyat dan menganjurkan cara hidup menurut ajaran
agama Islam.
Pada awalnya SI bukan partai politik.
Pada tahun 1919 muncul Central Sarikat Islam ( CSI )
berkedudukan di Solo dengan H. Oemar Said Tjokroaminoto sebagai
ketuanya
Pada tahun 1930 PSI berubah menjadi PSII dan H. Agus salim
menjadi ketuanya.
3. Indishe Partij.Berdiri tahun 1912 oleh tiga serangkai yaitu (
Suwardi Suryaningrat, Dr. Tjiptomangunkusumo dan E.F.E. Douwes
Dekker ). Partai politik ini berusaha mempersatukan kaum Belanda
Indo yang merasa tidak puas dengan tindakan-tindakan pemerintah
Belanda terhadap bangsa Indonesia yang menentang politik penjajahan
Belanda.
Tujuan : menghidupkan rasa kebangsaan di kalangan golongan
tersebut untuk bersama-sama mempersiapkan pembentukan tanah air
Indonesia merdeka.4. Sumpah Pemuda.
a) Konggres Pemuda.
Sejak tahun 1926 terlihat adanya kecenderungan kearah penyatuan
organisasi-organisasi yang telah ada. Organisasi tersebut bersifat
nasional dan langsung memasuki gelanggang politik .
1. Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPI). Dalam
konggresnya pada Mei 1926, menginginkan agar perbedaan sempit yang
bersifat kedaerahan agar dikesampingkan dan berusaha menciptakan
persatuan seluruh bangsa Indonesia.
Tujuannya adalah menggalang persatuan dari seluruh organisasi
pemuda untuk tujuan bersama-sama melawan penjajah Belanda.
2. Pemuda Indonesia.
Pada tanggal, 27 Februari 1927 para pemuda terpelajar yang
pernah belajar di luar negeri dan bekas anggota perhimpunan
Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat dan memperluas ide kesatuan
nasional Indonesia.
b) Konggres Pemuda I
Pada tanggal, 30 April s/d 2 Mei 1926 diselenggarakan di
Jakarta, konggres ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan
para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka.
c) Konggres Pemuda II
Konggres ini diselenggarkan pada tanggal, 26 28 Oktober 1928 di
Jakarta. Konggres ini membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang
lebih tinggi karena para utusan yang datang mengucapkan sumpah yang
berbunyi sbb.:
1. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang
satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa satu,
bangsa Indonesia.
3. Kami putera puteri Indonesia menjujung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia.
Keputusan yang dicetuskan pada tanggal, 28 Oktober 1928 ini
kemudian dikenal dengan nama SUMPAH PEMUDA H. Pendekatan Pancasila
secara Sosiologis, Psikis, dan Agama.1. 1.Pendekatan secara
sosiologis.Dengan pendekatan secara sosiologis dicoba melihat dan
menganalisa apakah Pancasila itu ada dalam masyarakat atau tidak.
Fakta dalam masyarakat menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia itu
percaya terhadap yang gaib, terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu
dengan terdapatnya agama dan tempat-tempat peribadatan dan
pelaksanaan menurut petunjuk agama masing-masing.Dalam masyarakat
juga terlihat adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga
antara manusia yang satu dengan anggota masyarakat lainnya itu
terjalin rasa kasih sayang, dan menunjukkan perbuatan-perbuatan
yang bersifat merusak hubungan dalam pergaulan atau tindas menindas
sesamanya.
Dalam menjalankan segala usahanya untuk kepentingan umum dalam
masyarakat itu selalu mengadakan musyawarah. Jadi prinsip
musyawarah itu telah berurat berakar dalam masyarakat. Segala usaha
yang dijalankan dengan prinsip musyawarah dalam masyarakat itu
adalah dimaksudkan untuk terwujudnya keadilan social yang
menyeluruh dan merata, sehingga lapisan masyarakat merasakan
kenikmatan hidup yang lahiriah dan batiniah.
2. Pendekatan secara Psikis)Dengan pendekatan secara psikis
dimaksudkan untuk mengetahui apakah Pancasila itu sesuai dengan
tututan hati nurani manusia atau dengan kata lain ada dalam
masyarakat atau tidak.
Menurut Prof.Jung manusia itu secara instingtif beragama atau
naturaliter religiosa. Hal ini bibuktikan dalam sejarah sejak
manusia ada sampai sekarang percaya terhadap yang ghaib. Terhadap
penguasa alam yang tertinggi yaitu Tuhan.
Secara psikis manusia itu tidak memperkosa hak hidupnya,
kemerdekaannya atau dirampas kebahagiaannya, karena mereka sadar
bahwa hak-hak itu adalah hak-hak yang alamiah yang melekat pada
dirinya sendiri atau pada orang lain.
Secara psikis manusia itu ingin berkumpul dan bersatu
sesamanya.Tak ada orang yang mau dipisahkan /diasingkan dari
masyarakatnya.
Pada tiap-tiap manusia dalam jiwanya terkandung keinginan dan
harapan untuk diperlakukan secara wajar, secara manusia yang penuh
keadilan dan peradaban, dan ingin dihargai pikirannya, pendapatnya
agamanya serta terlepas dari pada ancaman-ancaman dan
ketakutan-ketakutan baik yang datang dari dalam maupun dari
luar.
Pada diri manusia terkandung kehendak adanya keadilan,
kesejahteraan kebahagiaan dalam masyarakat dimana dia hidup.Tidak
ada manusia yang ingin diperlakukan dengan tidak adil dan tidak ada
manusia mau ditindas walaupun oleh orang tuanya sendiri. Semua oang
itu ingin bebas dari penganiayaan perkosaan dan perlakuan yang
tidak adil dan bebas dari pada kesengsaraan hidup.
3. Pendekatan secara Agama.
Dalam semua agama percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh
Tuhan, jadi manusia adalah hamba Allah. Manusia adalah makhluk
sedang Tuhan adalah Khalik.
Dalam semua agama tidak diperintah untuk saling benci-membenci
sesama manusia, saling tindas menindas atau untuk mengadakan
eksploitasi manusia atas manusia atau mengadakan penjajahan manusia
atas satu manusia, manusia atas bangsa atau bangsa atas
bangsa.Tetapi perintah Tuhan adalah untuk kasih mengasihi, sayang
menyayangi dan cinta mencintai antara sesama manusia.
Manusia diperintah oleh Tuhan bukan untuk berselisih atau
bermusuh musuhan sesamanya, tetapi disuruh untuk saling menghargai
saling membantu dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan untuk
terwujutnya kehidupan yang baik dengan azas persamaan, karena pada
dasarnya manusia itu sama.
Manusia dihadapan Tuhan itu adalah sama, kecuali yang membedakan
adalah amal perbuatannya. Dengan demikian di dalam menjalankan
segala pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umat atau bangsa
harus dilaksanakan berdasarkan azas kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Tidak ada perintah Tuhan untuk menegakkan kejahatan,
immoralitas, ketidak adilan atau kesengsaraan. Tetapi Tuhan
memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, mewujudkan
moralitas, melenyapkan kesengsaraan dan menghapuskan segala
perbuatan maksiat dan terkutuk.
Dengan demikian pendekatan secara agama Pancasila ada terkandung
dalam setiap agama.
I. Pengertian Pancasila secara EtimologiKata Pancasila secara
etimologi brasal dari bahasa Sangsekerta.Bahwa dalam Sangsekerta
perkataan Pancasila memiliki dua macam arti yaitu :
panca artinya lima
syila artinya bantu sendi, alas atau dasar
Syila artinya peraturan tingkah laku yang baik yang penting atau
yang senonoh.
Kata tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan kata
susila yang berhubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara
etimologi Pancasila berarti berbatu sendi lima atau peraturan
tingkah laku yang penting.
Dalam kitab suci agama Budha (Tri Pitaka) yang terdiri dari tiga
macam buku ( Suttha Pitaka, Abdidama Pitaka, Vinaya Pitaka)
terdapat ajaran moral dalam upaya mencapai nirwana. Ajaran moral
tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasila.Pancasila
berdasarkan ajaran Budha merupakan lima larangan al :
1. -orang dilarang membunuh,
2. -orang dialarang mencuri,
3. -orang dilarang berzina,
4. -orang dilarang berdosta,
5. -orang dilarang minum-minuman keras,
Pada saat masuknya kebudayaan India ke Indonesia malalui agama
Hindu dan Budha, maka ajaran Pancasila masuk ke dalam kesusasteraan
Jawa, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Dalam buku
Negarakertagama karangan Empu Prapanca, sarga 53 bait ke-2 berbunyi
: Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasengkarbhisekaka Krama artinya
Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan(Pancasila) begitu
pula upacara-upacara ibadat dan penobatan penobatan.
Perkataan Pancasila yang berasal dari bahasa Sangsekerta
kemudian menjadi bahasa Jawa Kuno yang artinya tetap sama pada
jaman Majapahit. Setelah Majapahit runtuh dan agama islam masuk ke
Indonesia maka ajaran2 moral tersebut(Pancasila) masih dijadikan
sebagai pandangan hidup dalam masyarakat jawa yaitu dalam bentuk
lima larangan( pantangan, wewaler, pamali) yang sering disebut
MA-LIMA yaitu :
1. -Mateni(membunuh), maksudnya orang dilarang membunuh
2. -Maling(mencuri)maksudnya orang dilarang mencuri
3. Madon(berzina) maksudnya orang dilarang brzina
4. -Madat(minuman keras, candu)maksudnya orang dilarang
minum-minuman keras menghisap candu atau sekarang Narcoba
5. -Main(judi) maksudnya orang dilarang berjudi.
Jadi istilah Pancasila yang berasal dari bahasa sangsekerta
menjadi bahasa Jiwa Kuno akhirnya dijadikan istilah untuk memberi
nama filsafat dasar Negara RI.
J. Pengertian Pancasila secara Historis.Proses perumusan
Pancasila sebagai dasar Negara diawali dengan adanya janji Jepang
yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada bulan
September 1945 Realisasi janji tersebut maka pada tanggal, 29 April
1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia(BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai oleh Jepang dan
dilantik pada tanggal, 28 Mei 1945 dengan susunan anggota sbb.:
Ketua
: Dr.K.R.T.Rajiman Widiodiningrat
Ketua Muda : Ichibangase
Ketua Muda : R.P.Soeroso
Anggota : 60 orang tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda
BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, pertama tanggal, 25 Mei
s/d 1 Juni1945 dan sidang kedua tanggal, 16 s/d 17 Juni 1945.Dalam
sidang pertama telah dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota
BPUPKI mengenai dasar Negara dan rancangan UUD yang dikemukakan
oleh beberapa anggota.
Pada tanggal, 29 Mei 1945 Mr.Muhammad Yamin menyampaikan Asas
dan Dasar Negara yaitu :
1. -Peri Kebangsaan
2. -Peri Kemanusiaan
3. -Peri Ketuhanan
4. -Peri Kerakyatan
5. -Kesejahteraan Rakyat
Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin
menyampaikan usulan tertulis naskah Rancangan UUD dalam pembukaan
RUUD itu tercantum rumusan lima azas dasar Negara yaitu :
1. -Ketuhanan Yang Maha Esa
2. -Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. -Rasa Kemnusiaan yang adil dan beradab
4. -Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5. -Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tanggal, 31 Mei 1945 Prof.Dr.Soepomo menyampaikan pidato
berbeda dengan usulan Mr.Muh. Yamin. Prof.Dr.Soepomo mengemukakan
teori-teori Negara sbb :
1. Teori Negara perseoranganmenurut paham ini Negara adalah
masyarakat hokum(legal society) yang disusun atas kontrak antara
seluruh individu(contrac social). Paham Negara ini banyak terdapat
di Eropa dan Amerika.2. Paham Negara kelas(Class theory) atau teory
golongan:
Teory ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin.
Negara adalah alat dari suatu golongan untuk menindas golongan
lain. Negara kapitalis adalah alat dari kaum borjuis, oleh karena
itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh
dapat ganti menindas kaum borjuis.
3. Paham Negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza,
AdamMulle, Hegel abad 18 dan 19 : Menurut paham ini Negara bukanlah
untuk menjamin perseorangan ataupun golongan akan tetapi menjamin
kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara
adalah susunan masyarakat yang integral , segala golongan, bagian
atau anggotannya saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya
dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting
dalam Negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya.Negara tidak
memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar,
tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi
Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu
persatuan.Berkaitan dengan dasar Negara Indonesia maka Dr. Soepomo
mengusulkan hal-hal sebagai berikut :
a) Negara yang kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran
kenegaraan(staatsidee) Negara kesatuan yang bersifat integralistik
atau Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, yaitu
Negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar,
akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau
kecil. Dalam Negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada
golongan agama yang bersangkutan.
b) Setiap warganya dianjurkan untuk hidup berketuhanan.
c) Dalam susunan pemerintahan Negara harus dibentuk suatu Badan
Permusyawaratan. Agar pimpinan Negara dapat bersatu jiwa dengan
wakil-wakil rakyat secara terus menerus.
d) Sistim ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas
kekeluargaan, system tolong menolong dan system koperasi.
e) Negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan
Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat Negara Asia
Timur Raya.
1. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPKI mengadakan pertemuan
untuk membahas pidato-pidato dan usulan-usulan mengenai dasar
Negara yang telah menjadi pembahasan dalam sidang Badan Penyelidik
yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, dengan rumusan
Pancasila sbb :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Inonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Piagam Jakarta yang didalamnya terdapat perumusan dan
sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan diatas, kemudian
diterima oleh BPUPKI dalam sidangnya pada tanggal 14 16 Juni
1945.
2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Kekalahan Jepang terhadap Sekutu dalam Perang Dunia II membawa
dampak bagi bangsa Indonesia.Berdasarkan pengumuman Nanpoo Gun
(Pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan) tanggal, 7
Agustus 1945, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritzu
Zyunbi Iinkai.Dalam upaya merealisasi pembentukan panitia tersebut,
pada tanggal 8 Agustus 1945 Tiga Serangkai yaitu IR.Soekarno,
Drs.Moh.Hatta dan Dr.Radjiman Widyodiningrat berangkat ke Saigon
atas panggilan Jendral Besar Terauchi, Seiko Sikikan untuk daerah
selatan termasuk Indonesia.
Hasil pertemuan sbb :
1. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan
Kemerdekaan , Drs.Moh.Hatta sebagai anggota.
2. Panitia Persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal, 9 Agustus
1945
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia iserahkan sepenuhnya
kepada Panitia.
PPKI terdiri atas 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua Tugas
PPKI adalah mempersiapkan segala hal yang menyangkut kemerdekaan
Indonesia.Rencana pemerintah Jepang apabila tidak terjadi perubahan
, maka Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus
1945.yang akhirnya pada tanggal, 17 Agustus 1945.Pada tanggal, 14
Agustus 1945 pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu,
ini berarti Pemerintah Jepang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi
di Indonesia. Maka janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia tidak
mungkin terlaksana lagi.Akibatnya di Indonesia terjadi kekosongan
kekuasaan ( Vacum of power) Keadaan inilah kemudian dimanfaatkan
oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Lahirlah Negara
Repubilk Indonesia yang berdaulat pada tanggal, 17 Agustus
1945.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, diadakan pertemuan anggota
PPKI dan beberapa pimpinan pemuda dirumah Admiral Mayeda, seorang
opsir tetntara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Bangsa
Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Dalam Pertemuan
tersebut dibahas mengenai Naskah Proklamasi Indonesia yang akan
dibacakan tanggal, 17 Agustus 1945.
Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun oleh Ir
Soekarno, Drs.Moh.Hatta, Mr.Soebardjo, Sukarni dan Sajuti Malik,
karena Naskah resmi yang dibuat tanggal 22 Juni 1945 yaitu Piagam
Jakarta tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut.Naskah ditulis
oleh Ir. Soekarno yang didektekan oleh Drs. Moch. Hatta, dan
setelah bertukar fikiran diantara kelima orang tersebut maka naskah
disetujui, dan kemudian diketik rapi. Naskah inilah yang dibacakan
oleh Ir. Soekarno didampingi Drs. Mooh.Hatta pada tanggal, 17
Agustus 1945 jam 10.00 pagi dimuka rakyat Indonesia di halaman
rumah Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Naskah Proklamasi
Kemerdekaan selengkanya sebagai berikut :
P R O K L A M A S I
Kami bangsa Indonesia dengan ini meyatakan Kemerdekaan
Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l.
diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang
sesingkat-singkatnya.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
K. Pengertian Pancasila secara Terminologi.Untuk menyempurnakan
Negara Indonesia yang baru merdeka, maka pada tanggal, 18 Agustus
1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa
keputusan sbb :
Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang diambil dari
Piagam Jakarta setelah mengadakan beberapa perubahan atau
penggantian yaitu :
Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan
dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia . Diganti dengan
..dalam suatu UUD Negara Indonesia.
dengan berdasar kepada ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti dengan .
Dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan
kemanusiaan yang adil dan beradab
Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya diambil
dari rancangan UUD dengan beberapa perubahan.
Memilih Ketua PPKI yaitu Ir. Sukarno dan Wakil Ketua PPKI yaitu
Moh. Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI
Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah
komite Nasional.
Pada tanggal, 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang kedua
dengan menghasilkan keputusan :
1. Pembentukan Pemerintah RI yang terdiri dari 12
kementrian.
2. Pembagian wilayah Republik Indonesia kedalam 8 Propinsi dan
tiap Propinsi dibagi dalam Karesidenan-karesidenan.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai proses
pengesahan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sbb :
1. Pancasila yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1
Juni 1945 telah diterima secara bulat sebagai dasar Negara RI.
2. Secara Yuridis formal Pancasila disyahkan menjadi dasar
Negara oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal, 18 Agustus 1945,
yaitu menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 sbg UUD RI
3. UUD 1945 terdapat Pembukaan yang didalamnya memuat rumusan
Pancasila. Dengan demikian maka sejak tanggal, 18 Agustus 1945
Pancasila telah syah sebagai dasar Negara RI.
L. Pengertian Pancasila secara Terminologi.Untuk menyempurnakan
Negara Indonesia yang baru merdeka, maka pada tanggal, 18 Agustus
1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa
keputusan sbb :
Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang diambil dari
Piagam Jakarta setelah mengadakan beberapa perubahan atau
penggantian yaitu :
Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan
dalam suatu Hukum dasar Negara Indonesia . Diganti dengan
..dalam suatu UUD Negara Indonesia.
dengan berdasar kepada ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti dengan .
Dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan
kemanusiaan yang adil dan beradab
Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya diambil
dari rancangan UUD dengan beberapa perubahan.
Memilih Ketua PPKI yaitu Ir.Sukarno dan Wakil Ketua PPKI yaitu
Moh.Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI
Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah
komite Nasional.
Pada tanggal, 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang kedua
dengan menghasilkan keputusan :
1. Pembentukan Pemerintah RI yang terdiri dari 12
kementrian.
2. Pembagian wilayah Republik Indonesia kedalam 8 Propinsi dan
tiap Propinsi dibagi dalam Karesidenan-karesidenan.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai proses
pengesahan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sbb :
1. Pancasila yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1
Juni 1945 telah diterima secara bulat sebagai dasar Negara RI.
2. Secara Yuridis formal Pancasila disyahkan menjadi dasar
Negara oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal, 18 Agustus 1945,
yaitu menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 sbg UUD RI
3. UUD 1945 terdapat Pembukaan yang didalamnya memuat rumusan
Pancasila. Dengan demikian maka sejak tanggal, 18 Agustus 1945
Pancasila telah syah sebagai dasar Negara RI.
M. Fungsi dan Peranan Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Pancasila
digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila
mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peranan itu
terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya
Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang
menggambarkan fungsi dan peranannya.
Fungsi dan Peranan Pancasila diuraikan mulai yang abstrak sampai
yang kongkrit :
1. -Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
2. -Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
3. -Pancasila sebagai dasar Negara RI
4. -Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di
Indonesia
5. -Pancasila sebagai perjanjian luhur
6. -Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa
Indonesia
7. -Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
8. -Pancasila sebagai moral pembangunan
9. -Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,
N. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi.Dengan memperhatikan
fungsi dan peranan bagi bangsa Indonesia maka jelas Pancasila
merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar
filsafat Negara, merupakan unsur penentu dari ada dan berlakunya
tertib hokum Indonesiadan pokok kaidah Negara yang fundamental.
Sedangkan Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa
Indonesia yang bertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa
Pancasila.Selain itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hokum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hokum serta
cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari
bangsa Indonesia yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan . Karena itu
antara Pancasila dengan Proklamasi mempunyai hubungan yang
erat.
Nilai-nilai itu sebagaimana pendapat R.Soeprapto adalah sebagai
berikut :
1. Nilai perjuangan untuk mewujutkan persatuan dan kesatuan
nasional, kebersamaandan kekeluargaan, kesetiakawanan dan keadilan
social, kerukunan dan gotong royong, serta menjunjung tinggi
prinsip musyawarah.
2. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifar
interdependen dan kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri
ke-indonesia-anciri khas Indonesia, keaslian warna-warni budaya
nasional, keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif
ke-indonesia-an.
4. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat
nasional di antara bangsa lain yang meliputi kehormatan, martabat.
Kekuatan tawar, pengaruh, prestise, dan reputasi nasipnal di arena
international disegala bidang.
(((((((((((((oooOooo)))))))))))))
BAB IIIPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
A. Pengantar
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang
secara resmi tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditetapkan
oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945
diundangkan dalam berita Indonesia Tahun II Nomor 7 tahun 1946.
Suatu dasar filsafat Negara harus merupakan suatu kesatuan
keseluruhan , dasar filsafat Negara boleh terdiri atas
bagian-bagian ( sila-sila) tetapi bagian-bagian itu harus tidak
saling bertentangan.
Pancasila yang terdiri dari atas lima sila, tidaklah merupakan
kumpulan dari sila-sila yang boleh dipisah pisahkan satu dari yang
lain.Pancasila dengan lima silanya haruslah diartikan sebagai suatu
kesatuan yang bulat dan utuh.
B. Pengertian Filsafat.
Kata filsafat, dalam bahasa Arab falsafah yang dalam bahasa
Inggris dikenal dengan istilah philosophy adalah berasal dari
bahasa Yunani philosophia Kata philosophia terdiri dari kata
philein yang berarti cinta(love) dan sophie yang berarti
kebijaksanaan(wisdom). Sehingga secara etimologi filsafat berarti
cinta kebijaksanaan ( love of wisdom ) dalam arti yang
sedalam-dalamnya.Kata filsafat pertama digunakan oleh
Pythagoras(582 496 SM).
Dr.I.R.J.Gred dalam bukunya Elementa Philosophiae merumuskan
filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip
yang diketahui dengan kekuatan budi kodrati dengan mencari sebab
musababnya yang terdalam
Kita perlu berfikir berdasarkan filsafat agar kita menemukan
jawaban atas sesuatu pertanyaan secara mendasar dan menyadari bahwa
sebagai manusia ciptaan Tuhan yang derajat lebih tinggi dari pada
makhluk yang lainnya, kita memiliki anugerah daya cipta dan budi
kodrati.
C. Mengapa Pancasila disebut Filsafat.
Pancasila memenuhi cirri-ciri sebagai filsafat.Pancasila itu
masing-masing silanya saling kait mengakait merupakan suatu unified
view, suatu kesatuan pandangan yang menyeluruh.Kelima silanya
tersusun secara harmonis.
Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Pancasila adalah suatu
filsafat.
1. Soediman Kartohadiprojo :
Bahwa Pancasila sebagai filsafat adalah seperti halnya
buah-buahan diberikan lalu dimakan dengan keyakinan bahwa dengan
makan buah-buahan itu sesuatu penyakit dapat diberantas , jadi
sebagai obat.Buah-buahan itu adalah obat pula.Pancasila itu
merupakan filsafat Negara (staats filosofi), karena itu dapatlah
dimengerti kalau filsafat Pancasila ini dibawakan sebagai hal-hal
yang berkenaan dengan manusia, sebab Negara itu adalah manusia,
organisasi manusia.
2. Notonagoro,
Dalam lokakarya pengamalan Pancasila di Yogyakarta 1976 anata
lain mengatakan : dinyakan dalam kalimat keempat pada pembukaan UUD
1945 Bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Iandonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada ; Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang
adil dan beradab. Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta
dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Kata-kata dengan berdasar kepada tersebut menentukan kedudukan
Pancasila dalam Negara , dalam pengertian dasar filsafat .
Dasar filsafat asas kerohanian Negara Pancasila adalah cita-
cita yang harus dijelmakan dalam kehidupan Negara.Maka dasar
filsafat adalah ratio dari kehidupan Negara dan bangsa kita , dan
asas kerohanian , sedangkan makna pengertian ideologi Negara adalah
: 1) cita-cita Negara atau system kenegaraan; 2) ilmu pengetahuan
tentang cita-cita Negara.
Notonagoro juga mengatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam
Negara Indonesia adalah sebagai dasar Negara, dalam pengertian
sebagai dasar filsafat.Sifat kefilsafatan dasar Negara tersebut
diwujudkan dalam rumus abstrak kelima sila Pancasila.
3. Roeslan Abdoelgani
Pancasila adalah Filsafat yang lahir sebagai
collectieve-ideologies dari seluruh Bangsa Indonesia.
D. Pengertian System
Istilah system berasal dari Yunani systema yang mengandung arti
keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berarti
pula hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen
secara teratur.
Secara garis besar istilah system mengandung dua makna, sebagai
suatu wujud benda(entitas) dan sebagai metode.Sebagai metode,
system dikenal dengan pendekatan system yang pada dasarnya
merupakan penerapan metode ilmiah didalam pemecahan
masalah.Pendekatan system menuntut pemikiran sistemik, memandang
sesuatu system sebagai bagian dari system yang lebih luas dan
besar.
Definisi Sistem menurut Campbel menyatakan bahwa system itu
merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang
bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.:
Secara terminology system berarti sehimpunan unsur yang
melakukan sesuatu kegiatan perorangan untuk mencapai sesuatu atau
beberapa tujuan, dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data
dan/atau energy dan/atau barang didalam jangka waktu tertentu guna
menghasilkan informasi dan/atau energy dan/atau barang.
Pancasila adalah sebuah system karena sila-sila Pancasila
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.Esensi
seluruh sila-silanya juga merupakan suatu kesatuan.Pancasila
berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah
dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dulu.
Secara garis besar Pancasila adalah suatu realita yang
keberadaan dan kebenarannya tidak dapat diragukan lagi.Inti
Pansacila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan , kerakyatan dan
keadilan harus menjadi pedoman dan tolak ukur bagi seluruh kegiatan
kemasyarakatan dan kenegaraan Bangsa Indonesia.
E. Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat.
Filsafat Negara kita ialah Pancasila yang diakui dan diterima
oleh Bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup.Dengan demikian
Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan dan pergaulan
sehari-hari.
Sebagaimana telah dirumuskan oleh Presiden Soekarno, Pancasila
pada hakikatnya telah hidup sejak dahulu dalam moral, adat
istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia.Dengan adanya
kemerdekaan Indonesia, Pancasila bukanlah lahir, atau baru
dijelmakan, tetapi sebenarnya Pancasila itu bangkit kembali.
Sebagai pandangan hidup bangsa, maka sewajarnyalah asas-asas
Pancasila disampaikan kepada generasi baru melalui pengajaran dan
pendidikan.Pancasila menunjukkan terjadinya proses ilmu
pengetahuan, validitas dan hakikat ilmu pengetahuan.
Pancasila menjadi daya dinamis yang meresapi seluruh tindakan
kita , dan nkita harus merenungkan dan menerima arti tiap-tiap sila
dengan berpedoman oada uraian tokoh-tokoh nasional agar kita tidak
memiliki tafsiran yang bertentangan.Dengan Pancasila sebagai
filsafat Negara dan bangsa Indonesia, kita dapat mencapai tujuan
bangsa dan Negara kita.
F. Kesatuan Nilai-nilai Pancasila sebagai Filsafat.
Pancasila merupakan kesatuan, dimana sila Ketuhanan Yang Maha
Esa mempunyai ruang lingkup seluruh Indonesia.Hendaknya Negara
Indonesia adalah Negara dimana warga negaranya dapat manjalankan
ibadah agamanya secara leluasa.Segenap rakyat hendaknya
menghilangkan egoisme agama.
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dapat dipisahkan
dari sila-sila yang lain, misalkan dengan sila ketiga.
Dalam sila persatuan Indonesia, diakui dan disadari bahwa bangsa
Indonesia terdiri dari bernacam-macam suku yang mempunyai adat
istiadat dan kebudayaan beraneka ragam.Perbedaan-perbedaan yang ada
bukanlah merupakan hambatan akan tetapi justru menjadi pendorong
untuk bersatu.
Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan secara eksplisit menyebut istilah
kerakyatan dan bukan demokrasi.Yang dimaksud hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan adalah musyawarah untuk mufakat.
Sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan
tujuan bangsa Indonesia , yaitu mendapatkan social, hidup dengan
bahagia, tenteram, dan sejahtera jasmani dan rohani.Selain harus
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya warga Negara , mereka
juga menerima hak untuk hidup bahagia, sejahtera, aman dan
tenteram.
Dengan demikian berdasarkan azas-azas dan criteria filosofis
serta beberapa pendapat tersebut di atas, system filsafat Pancasila
memiliki criteria dan sifat-sifat universal dan memiliki cirri-ciri
khas nasional sbb :
1. Sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal
mencari kebenaran yang hakiki.
2. Filsafat yang monotheis dan religious yang mempercayai adanya
sumber kesemestaan, yaitu TYME
3. Monodualisme dan monopluralisme atau integralistik yang
mengutamakan ketuhanan, kesatuan dan kekluargaan.
4. Satu kesatuan totalitas yang bulat dan untuk antar sila-sila
Pancasila.
5. Memiliki corak universal, terutama sila I dan sila II serta
corak nasional Indonesia terutama sila III,IV,V
6. Idealisme fungsional (dasar dan fungsi serta tujuan idiil
sekaligus)
7. Harmoni Idiil ( asas selaras, serasi dan seimbang)
8. Memiliki cirri-ciri dimensi idealitas, realitas dan
fleksibilitas.
(((((((((((((oooOooo)))))))))))))
BAB IV
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.
A. Pengantar
Pancasila Sebagai dasar Negara pada hakikatnya nilai-nilai dalam
Pancasila merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma
hokum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.
Norma hokum adalah suatu system peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, dalam pengertian inilah maka Pancasila
berkedudukan sebagai sumber dari segaka sumber hokum di Negara
Indonesia.
Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia
yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk.Sopan ataupun tidak
sopan, susila ataupun tidak susila. Dalam kapasitas inilah
nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma
moralitas ataupun norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan
system etika dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan
suatu pedoman yang langsung bersifat normative ataupun praktis
melainkan merupakan suatu system nilainilai etika yang merupakan
sumber norma baik meliputi norma moral, maupun norma hokum, yang
pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma
etika, moral maupun norma hokum dalam kehidupan kenegaraan maupun
kebangsaan.
B. Pengertian Etika, Nilai,Moral, dan Kesusilaan.
1. Etika :
Etika adalah secara etimologi berasal dari kata Yunani etos yang
berarti, watak kesusilaan atau adat.Secara terminology etika adalah
cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan
manusia dalam hubungannya dengan baik buruk.Yang dapat dinilai baik
buruk adalah sikap manusia yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah
laku, gerakan-gerakan, kata-kata dsb.Sedangkan motif, watak suara
hati sulit untuk dinilai.Perbuatan atau tingkah laku yang
dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedang kan
yang dikerjakan dengan tak sadar tidak dapat dinilai baik
buruknya.
Pembagian etika yang lain adalah etika individu dan etika
social.Etika idnividu membicarakan perbuatan tingkah manusia
sebagai individu.Misalnya tujuan hidup manusia .Etika social
membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya
dengan orang lain.
Etika pada hakekatnya mengamati realitas moral secara kritis.
Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.Sedangkan kata
moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia.Bidang moral adalah
bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai
manusia.
Norma norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan , betul
salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya
sebagai manusia,
2. Nilai
Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek,
bukan obyek itu sendiri.Didalam nilai itu sendiri terkandung
cita-cita, harapan-harapan , dambaan-dambaan dan keharusan.Maka
bila kita bicara tentang nilai maka kita bicara tentang hal yang
ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan dambaan dan
keharusan.
3. Moral,
Moral berasal dari kata mos jamaknya moresyang berarti adat atau
cara hidup.Etika dan moral sama artinya tetapi dalam penilaian
sehari-hari ada sedikit perbedaan.Moral atau moralitas dipakai
untuk perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika dipakai untuk
pengkajian system nilai yang ada.
Fran Magnis Suseno(1987) membedakan ajaran moral dan etika.
Ajaran moral adalah ajaran ajaran, wejangan-wejangan,
khotbah-khotbah, peraturan-peraturan lisan maupun tertulis tentang
bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia
yang baik.Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang alam
kedudukan yang berwenang, seperti orang tua, guru, para pemuka
masyarakat dan agama, dan tulisan parabijak.
Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral tetapi filsafat
atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan
moral.
Etika adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran, jadi etika dan
ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama.Yang mengatakan
bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran
moral.Etika mau mengerti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita
dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan
pelbagai ajaran moral.
4. Norma.
Pada mulanya norma adalah alat tukang batu atau tukang kayu yang
berupa segitiga.Pada perkembanganya norma berarti aturan, garis
pengarah,atau aturan kaidah bagi pertimbangan dan penilaian .Nilai
yang menjadi milik bersama didalam satu masyarakat dan telah
tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang
disepakati bersama.Segala hal yang kita beri nilai, cantik atau
berguna akan kita usahakan supaya diwujudkan kembali di dalam
perbuatan kita.Sebagai hasil usaha itu timbulah ukuran perbuatan
atau norma tindakan.Norma itu kalau telah diterima oleh anggota
masyarakat selalu mengandung sanksi dan pahala.
Tidak dilakukan sesuai norma sanksi hukumam, celaan dsb.
Dilakukan sesuai dengan norma sanksi pujian, balas jasa dsb.
Ada banyak norma, ada norma-norma khusus yaitu norma yang hanya
berlaku dalam bidang dan situasi yang khusus misal bola tidak boleh
disentuh oleh tangan, hanya berlaku kalau dan sewaktu kita main
sepak bola dan kita bukan kiper.
Disamping norma khusus ada norma umum.
Manurut Frans Magnis Suseno ada 3 macam norma :
Norma sopan santun, norma ini menyangkut sikap lahiriah
manusia.Meskipun lahiriah dapat mengungkapkan sikap hati dan karena
itu mempunyai kualitas moral, namun sikap lahiriah sendiri tidak
mempunyai kualitas moral.Orang yang melanggar norma kesopanan karea
tidak mengetahui tatakrama di daerah itu, atau dituntut oleh
situasi tidak melanggar norma moral.
Norma hokum, norma hokum adalah norma yang dituntut secara tegas
oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan
kesejahteraan umum.Norma hokum adalah norma yang dibiarkan
dilanggar.Hukum tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya
seseorang sebagai manusia melainkan untuk menjamin tertib
umum.Tetapi norma hokum tidak sama dengan norma moral.
Norma moral, norma moral adalah tolak ukur yang dipakai
masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang.Maka dengan norma
moral kita benar-benar dinilai.
5. Norma Kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah hasil suatumenjadi yang terjadi di dalam
jiwa;Perkembangan dari nafsu alamiah yang gelam sampai kepada
kehendak yang sadar, yang berarti sampai kepada kesadaran
keseusilaan yang telah tumbuh lengkap disebabkan karena aktivitas
diri sendiri.
6. Hubungan Etika, Nilai, Moral dan Norma.
Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan
tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkritkan lagi serta
diinformulasikan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia
untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit.Maka wujud
yang lebih kongkrit dari nilai adalah merupakan suatu
norma.Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma
tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena
dapat dilaksanakan oleh suatu kekuasaan ekternal misalnya penguasa
baru atau penegak hokum.
Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral
dan etika.Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi
manusia.Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh
moralitas yang dimilikinya.Makna moral yang terkandung dalam
kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah
lakunya.Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma
sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia.
C. Pengertian Etika.
Etika politik termasuk etika social yang secara harfiah
berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Dalam hubungan dengan
etika politik pengertian politik harus difahami dalam pengertian
yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu
persekutuan hidup yang disebut masyarakat Negara.
Hukum dan kekuasaan Negara merupakan aspek yang berkaitan
langsung dengan etika politik. Hukum sebagai peataan masyarakat
secara normative, serta kekuasaan Negara sebagai lembaga peata
masyarakat yang efektif pada hakikatnya sesuai dengan struktur
sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk social.
Etika politik berkaitan dengan obyek forma etika, dan obyek
material politik yang meliputi legitimasi Negara, hokum,kekuasaan
serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.
Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat
dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Hal
ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa
menunjuk kepada manusia sebagai obyek etika. Etika politik tetap
meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.
Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktisTugas
etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis
dapat dijalankan secara obyektif. Etika politik dapat memberikan
patokan orientasi dan pegangan normative bagi mereka yang memang
mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok
ukur dan martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral
sebagai keputusan politik.
Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi
moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita the rule of low,
partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia
menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur social budaya
masyarakat masing-masing dan keadilan social.
D. Pancasila sebagai Nilai dasar Fundamental bagi Bangsa dan
Negara Republik Indonesia.
Dalam Dictionary of Sociology and Related Science, nilai secara
sederhana dapat diartikan kemampuan yang dipercayai yang ada pada
sesuatu benda untuk memuaskan manusia.Jadi nilai pada hakikatnya
adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek, bukan
obyek itu sendiri.
Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu :
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi
manusia.
2. Nilai vital
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat
mengadakan kegiatan atau aktifitas.
3. Nilai kerohanian
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, Nilai
kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam :
a) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta)
manuisa.
b) Nilai keindahan, atau nilai estetis , yang bersumber pada
unsur perasaan(estesteis, rasa) manusia.
c) Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada
kehendak(karsa) manusia.
d) Nilai religious, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi
dan mutlak.Nilai religious ini bersumber kepada kepercayaan atau
keyakinan manusia.
Dalam kaitan dengan derivasi(asal mula) atau penjabarannya maka
nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :
1. Nilai Dasar:Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut
hakikat kenyataan obyektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan,
manusia atau segala sesuatu lainnya.Nilai dasar dapat juga disebut
sebgai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau
direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praktis.
2. Nilai Instrumental.
Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praktis, maka
nilai dasar harus memiliki formulai serta parameter atau ukuran
yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman
yang dapat diukur dan didapat diarahkan.Nilai instrumental
merupakan suatu eksplisitasi nilai dasar.
3. Nilai Praktis.
Nilai praktis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut
dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata.Sehingga
nilai praktis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental.
Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah
seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup masyarakat,
berbangsa dan bernegara.Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah
nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut :
a) Pokok pikiran pertama, Negara Indonesia adalah Negara
persatuan yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
b) Pokok pikiran kedua, manyatakan bahwa Negara hendak
mewujutkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
c) Pokok pikiran ketiga, menyatakan bahwa Negara berkedaulatan
rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.
d) Pokok pikiran keempat, menyatakan bahwa Negara berdasarkan
atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.
Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila dan
Pembukaan UUD 1945 dapat digunakan sebagai pokok-pokok kaidah
Negara yang fundamental, karena didalamnya terkandung pula
konsep-konsep sbb:
Dasar-dasar pembentukan Negara, yaitu tujuan Negara, asas
politik Negara(Negara RI yang berkedaulatan rakyat)
Ketentuan diadakannya UUD , yaitu . Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Indonesia.
Nilai dasar yang fundamental suatu Negara dalam hokum mempunyai
hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti
dengan jalan hokum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah.Berhubung
Pembukaan UUD 1945 itu dimuat nilai-nilai dasar yang fundamental,
maka Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila tidak
dapat diubah secara hokum. Apabila terjadi perubahan berarti
pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
E. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika.
Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan
sumber derivasi(asal mula) peraturan perundangan, melainkan juga
merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan
legitimasi kekuasaan, hokum serta berbagai kebijakan dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara , etika politik
menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan:
1).Asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hokum yang
berlaku.
2)Disahkan dan dijalankan secara demokratis.
3)Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.
Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari
segi norma-norma moral.Legitimasi ini muncul dalam kontek bahwa
setiap tindakan Negara baik legislatif, maupun eksekutif dapat
dipertanyakan dari segi norma-norma moral.Tujuannya adalah agar
kekuasaan itu mengarahkan kekuasaaan ke pemakaian kebijakan dan
cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan
yang adil dan beradab.
Negara Indonesia adalah begara hokum, oleh karena itu
keadilandalam hidup bersama sebagaimana terkandung dalam sila ke V
adalah merupakan tujuan dalam kehidupan Negara.
F. Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Dalam Ketetapan MPR no. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan
Berbagsa dinyatakan pengertian etika politik dalam kehidupan
berbangsa adalah merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran
agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar
dalam berfikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan.
Dalam Tap MPR no. VI/MPR/2001 diuraikan 6 etika kehidupan
berbangsa yakni :
a) Etika Sosial dan Budaya : Etika Sosial dan Budaya bertolak
dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali
sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai,
saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan
warga bangsa.
b) Etika Politik dan Pemerintahan : Etika Politik dan
Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih,
efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang
demokratis yang berisikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab,
tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam
persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan
kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
c) Etika Ekonomi dan Bisnis :Etika Ekomoni dan Bisnis
dimaksudkan agar hidup dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh
perorangan, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang
ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang
bercirikan persaingan yang jujur berkeadilan, mendorong
berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan
saing dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi
yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara
berkesinambungan.
d) Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan : Etika penegakan
Hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran
bahwa tertib social, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya
dapat diwujutkan dengan ketaatan terhadap hokum dan seluruh
peraturan yang berpihak kepada keadilan,
e) Etika keilmuan : Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjujung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar
warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada
kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan social dengan
nilai-nilai agama dan budaya.
f) Etika Lingkungan : etika lingkungan menegaskan pentingnya
kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta
penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertangung jawab.
(((((((((((((oooOooo)))))))))))))
BAB V
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
A.Pengertian IdeologiIdeologi berasal dari kata Yunani idien
yang berarti melihat atau suatu rencana yang dibentuk/ dirumuskan
di dalam pemikiran, buah pikiran , gagasan dan kata logia yang
berari ajaran. Dengan demikian idologi adalah ajaran atau ilmu
tentang gagasan dan buah pikiran atau science desideas atau
pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus
didalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.
Secara definitive ideology banyak ragamnya.Ideologi menurut The
Advence Leaners Dictionary adalah suatu system dari pada idea-idea
atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik atau
ekonomi.
Walaupun berbagai variasi definisi ideology itu, namun yang
jelas ideology adalah hasil dari suatu kegiatan pemikiran, dan
dalam kegiatan pemikiran itu selalu menggunakan ratio.
Sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia Pancasila pada
hakikatnya merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang
atau sekelompok orang. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat
istiadat kebudayaan serta nilai religious yang terdapat dalam
pandangan hidup masyarakat Indonesia.Pengertian ideologi secara
umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta
kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku
seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti :
1) Bidang politik, termasuk bidang hokum, pertahanan dan
keamanan.
2) Bidang Sosial
3) Bidang kebudayaan
4) Bidang keagamaan. Unsur-unsur ideology.Terlepas dari berbagai
ragam definisi ideology, apabila diteliti dengan cermat ada
kesamaan unsur ideology yaitu :, keyakinan, mitos dan loyalitas.
Keyakinan dalam arti bahwa dalam setiap ideology selalu memuat
gagasan-gagasan vital, konsep-konsep dasariah yang menggambarkan
seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku atau
perbuatan manusia sebagai subyek pendukungnya untuk mencapai suatu
tujuan yang dicita-citakan.
B.Kekuatan Ideologi/ Sifat IdeologiKebenaran pola pikir seperti
terurai diatas adalah sesuai dengan sifat ideology yang memiliki
tiga dimensi sebagai berikut :
1. Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang
terkandung di dalam ideology tersebut secara riil hidup didalam
serta bersumber dari budaya dan pengalamam sejarah masyarakat atau
bangsanya.2. Dimensi Idealisme, yaitu bahwa milai-nilai dasar
ideology tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan,
tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik
kehidupan bersama sehari-hari.
3. Dinemsi fleksibelitas/dimensi pengembangan, yaitu ideology
tersebut memeiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang
pengembangan pemikiran-pemiiran baru yang relevan dengan ideology
bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang
terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. C. Makna Ideologi bagi
NegaraIdiologi Negara dalam arti cita-cita Negara memiliki
cirri-ciri sebagai berikut :
1. Menpunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan
dan kenegaraan.
2. Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia, pandangan
hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan
kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan
dipertahankan.
Ideologi Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara tumbuh dan
berkembang dalam pandangan hidup masyarakat dan bangsa
Indonesia.D.Pancasila sebagai Ideologi terbuka :
1.Arti Ideologi Terbuka:
Secara sederhana ideology berarti suatu gagasan yang berdasarkan
pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan hasil