Strategi Sanitasi Kota

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR dan PETA .......................................................................................... vi DAFTAR ISTILAH ............................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... I-1

1.2. Wilayah Cakupan SSK ........................................................................ I-7

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... I-9

1.4. Metedologi .............................................................................................. I-10

1.5. SSK Dan Kaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lain ................ I-12

BAB II KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI ................................................. II-1

2.1. Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Maros ...................................... II-1

2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi ................................................. II-2

2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi ......................... II-14

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI ......................... III-1

3.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah ........... III-2

3.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Persampahan .... III-9

3.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Drainase

Lingkungan .......................................................................................... III-15

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

SANITASI ..................................................................................................... IV-1

4.1. Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi ................................. IV-1

BAB V STRATEGI MONEV ................................................................................... V-1

5.1. Strategi Monitoring dan Evaluasi Sanitasi .................................... V-1

5.2. Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan......................................... V-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Maros sebagai salah satu kota

menjadi kota tujuan wisata memiliki beberapa Permasalahan. Salah satunya adalah

permasalahan lingkungan serta sanitasi yang buruk. Permasalahan tersebut tidak lepas dari

persoalan kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan sanitasi.

Kemiskinan bisa menjadi penyebab buruknya akses dan layanan sanitasi yang tidak

memadai, dimana hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatanan dan lingkungan

yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat produktifitas masyarakat. Kondisi ini menjadi

tantangan bagi Pemerintah Kota Maros untuk membenahi sanitasi.

Dalam rangka menduku

infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

kabupaten/kota meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi di daerah masing

kondisi saat ini realita y

sanitasi di daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase

lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air bersih yang

digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari

penderita penyakit terutama pada balita semakin meningkat. Menanggapi realita tersebut,

Pemerintah telah menetapkan program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP)

menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan secara

bertahap dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2015.

Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir

dari semua tingkatan Pemerintah, organisasi berbas

didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam

mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan

kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantua

Pemerintah propinsi dan kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor

Pokja Sanitasi Kabupaten Maros

STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI SANSANSANSANIIIITASITASITASITASIKABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Kabupaten Maros sebagai salah satu kota yang besar di Sulawesi Selatan dan



persoalan kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan sanitasi.


mana hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatanan dan lingkungan


tantangan bagi Pemerintah Kota Maros untuk membenahi sanitasi.

Dalam rangka mendukung Millenium Development Goal’s (MDG’s) di bidang


kabupaten/kota meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi di daerah masing

kondisi saat ini realita yang terlihat adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi



eh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jumlah



alah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan secara

bertahap dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2015.


dari semua tingkatan Pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan



kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan teknis program disediakan untuk


Pokja Sanitasi Kabupaten MarosI- BAB I Hal:1

TASITASITASITASI KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

di Sulawesi Selatan dan




mana hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatanan dan lingkungan


ng Millenium Development Goal’s (MDG’s) di bidang


kabupaten/kota meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi di daerah masing-masing. Pada

ang terlihat adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi



hari, sehingga jumlah



alah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan secara


is masyarakat, LSM dan sektor swasta dan



n teknis program disediakan untuk


BAB I

PENDAHULUAN

sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin

perkotaan di daerah perkotaan.

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam

menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup,

kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari

seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan

urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup

masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung

lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus

diperhatikan.

Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, perlu

diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah. Masih sering

aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta

dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri.

Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu

bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan

pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda

membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Apabila kualitas lingkungan terjaga den

meningkat pula. Oleh karena itu, Pemerintah maupun masyarakat bertanggungjawab untuk

menjaga dan mengelola lingkungannya agar tidak membawa dampak buruk bagi penghuninya.

Dampak tersebut notabene merupakan efek samp

permasalahan yang timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat itu sendiri.

Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian

dan penggalakanhidup bersih dan se

bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan

permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi

program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang.

Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam

pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders,




perkotaan di daerah perkotaan.

bagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam


kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari

ggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan



an itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus


diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah. Masih sering

aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta

dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri.

masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu

bangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan

pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang

membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Apabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan manusia akan



Dampak tersebut notabene merupakan efek samping dari aktivitas manusia sehari



dan penggalakanhidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam

bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan studi pasar untuk mengetahui


a strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang.






bagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam


kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi

ggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-



an itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus


diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah. Masih sering dijumpai bahwa

aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta

masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu

bangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan

beda, yang kadang-kadang

gan baik, derajat kesehatan manusia akan



ing dari aktivitas manusia sehari-hari, sehingga



hat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam

kegiatan studi pasar untuk mengetahui


a strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang.



BAB I

PENDAHULUAN

memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada

tingkat nasional, mengembangkan dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta

pedoman bagi Pemerintah daerah.

Kabupaten Maros merupakan daerah dengan dinamika yang tinggi

pembangunan yang dilaksanakan haruslah merupakan kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Maros merupakan kota yang berkembang cukup pesat,

sesuai dengan visi pembangunan daerah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Men

Daerah (RPJMD) tahun 2010

Kreatif)Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi pertambahan penduduk dengan rata

kenaikan 1,56% per tahunnya.

Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjad

ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak langsung kepada derajad

kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros,

namun masih belum sepenuhnya memenuhi har

sanitasi, Hal ini dapat terlihat dari bermunculnya kantung

Kabupaten Maros. Akibat buruknya kualitas prasarana dan pola hidup masyarakat yang buruk

terhadap sanitasi dapat meningkatkan

beberapa penyakit misalnya diare dan demam berdarah. Pendataan tentang jumlah penderita

penyakit lingkungan menjadi suatu kebutuhan dan akan ditampilkan dalam salah satu studi yang

dilakukan, misalnya studi EH

Dari data yang ada terkait permasalahan sanitasi di Kabupaten Maros, diketahui

masih kurangnya penanganan sanitasi perkotaan yang meliputi sektor Drainase, Persampahan

dan Air Limbah, hal ini terlihat dari data makro kondisi

angka kesakitan (jumlah penderita) akibat sanitasi buruk sebesar ……..orang per 10.000

penduduk, kepadatan penduduk sebesar 7693 jiwa per km2, prosentase penduduk miskin 4,6 %

dari 1.352.136 orang, rasio PAD terhadap

sebanyak 169.080 SR atau 54,72 % dari jumlah KK. Oleh karena itu masih dibutuhkan peran

serta aktif dari semua elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi, khususnya Sektor

Swasta dan Lembaga Non Pemerintah y

dan Koperasi.



t kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada


pedoman bagi Pemerintah daerah.

Kabupaten Maros merupakan daerah dengan dinamika yang tinggi dimana kebijakan



sesuai dengan visi pembangunan daerah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Men

Daerah (RPJMD) tahun 2010-2014 yaitu Maros Menjadi Lebih BAIK (Bersih, Amam, Inovatif &

Kreatif)Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi pertambahan penduduk dengan rata

kenaikan 1,56% per tahunnya.

Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan yang



namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi persoalan pengelolaan

sanitasi, Hal ini dapat terlihat dari bermunculnya kantung-kantung permukiman kumuh di


terhadap sanitasi dapat meningkatkan resiko kesehatan lingkungan terutama penularan



dilakukan, misalnya studi EHRA dan penetapan area beresiko.



dan Air Limbah, hal ini terlihat dari data makro kondisi sanitasi Kabupaten Maros yang meliputi



dari 1.352.136 orang, rasio PAD terhadap APBD sebesar 1,09 % dan SR air minum pada 2011



Swasta dan Lembaga Non Pemerintah yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)



t kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada


dimana kebijakan



sesuai dengan visi pembangunan daerah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2014 yaitu Maros Menjadi Lebih BAIK (Bersih, Amam, Inovatif &

Kreatif)Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi pertambahan penduduk dengan rata-rata

i prioritas karena permasalahan yang



apan dalam mengatasi persoalan pengelolaan

kantung permukiman kumuh di


resiko kesehatan lingkungan terutama penularan





sanitasi Kabupaten Maros yang meliputi



APBD sebesar 1,09 % dan SR air minum pada 2011



ang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan target Millennium Development Goals (MDGs) khususnya

target ke-7 (menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan) dan ke

yang berarti dalam kehidup

untuk menciptakan Kabupaten Maros yang berkualitas, sebagai kota yang menarik baik sebagai

tempat usaha/kerja atau sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun tempat tinggal yang indah,

bersih sehat dan nyaman, maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Maros Tahun 2009

infrastuktur kota termasuk sektor sanitasi.

Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi

parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki

sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat

dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dar

suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan

kebutuhan riil masyarakat. Tahapan

berurutan, bertahap dan berkelanj

dengan permasalahan yang dihadapi.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu rencana strategi berjangka waktu

menengah (3-5 tahun) yang di buat khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor sanita

suatu kota. Juga memastikan satu program pembenahan layanan sanitasi akan bersinergi

dengan program-program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati serta

mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadya Masya

atau kelompok masyarakat. SSK yang disusun oleh Pokja Sanitasi ini mengacu kepada 4

karakteristik utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu:

1. Intersektor dan terintegrasi

2. Mensinkronkan pendekatan ‘top down’ dengan bottom

3. Skala kota (city wide)

4. Berdasarkan data empiris (dari studi

Penyusunan strategi sanitasi kota adalah simpul awal dari iterasi proses

pembangunan sanitasi yang berkesinambungan juga merupakan dokumen pembanguna

khusus tentang perencanaan sanitasi jangka menengah yang komperhensif dan bersifat




7 (menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan) dan ke-11 (mencapai perbaikan

yang berarti dalam kehidupan 100 juta penghuni permukiman kumuh, sampai tahun 2020), serta



t dan nyaman, maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Maros Tahun 2009-2014, salah satu fokusnya adalah percepatan pembangunan

infrastuktur kota termasuk sektor sanitasi.

Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara



dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun


kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara

berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi.


5 tahun) yang di buat khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor sanita


program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati serta

upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadya Masya



1. Intersektor dan terintegrasi

2. Mensinkronkan pendekatan ‘top down’ dengan bottom up’

3. Skala kota (city wide)

4. Berdasarkan data empiris (dari studi-studi pendukung Buku Putih Sanitasi)


pembangunan sanitasi yang berkesinambungan juga merupakan dokumen pembanguna





11 (mencapai perbaikan

an 100 juta penghuni permukiman kumuh, sampai tahun 2020), serta



t dan nyaman, maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

2014, salah satu fokusnya adalah percepatan pembangunan

yang berjalan secara



i aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun


tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara

utan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai


5 tahun) yang di buat khusus untuk mengarahkan pembangunan sektor sanitasi


program lainnya guna mencapai sasaran pembangunan yang disepakati serta

upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadya Masyarakat



studi pendukung Buku Putih Sanitasi)


pembangunan sanitasi yang berkesinambungan juga merupakan dokumen pembangunan


BAB I

PENDAHULUAN

strategis,berkelanjutan dan partisipatif dalam mencapai target minimal layanan sanitasi yang

mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun peraturan perundangundanga

serta peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. SSK Kabupaten

Maros berisi Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Maros berikut strategi

strategi pencapaiannya.

Tiap-tiap strategi diterjemahkan menjadi berbagai usul

komponen kegiatan indikatifnya hal ini terjabarkan pada cakupan suatu Strategi Sanitasi Kota

yang, meliputi :

• Aspek Teknis

Mencakup startegi dan usulan kegiatan pengembangan (a) Layanan Sub Sektor Air

Limbah Domestik, (b) Layan

Lingkungan, (d) Layanan Sektor Air Bersih, dan (e) Aspek Higiene/Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS).

• Aspek Pendukung

Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan

Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan, (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e)

Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan Evaluasi.

Dalam hal ini jelas bahwa fungsi SSK untuk pembangunan dan peningkatan askes

pelayanan sanitasi kota di samping itu juga sebagai portofolio untuk mengakses pendanaan dari

beberapa sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat juga

untuk mengikat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan semua pelaku pembangunan

sanitasi untuk bersinergi dan mengikat komitmen.

Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi

pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak

berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat

Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan

pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Untuk ini pemerintah mendorong

kota/kabupaten untuk men




mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun peraturan perundangundanga


Maros berisi Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Maros berikut strategi

strategi pencapaiannya.

tiap strategi diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen



Limbah Domestik, (b) Layanan Sub Sektor Persampahan, (c) Layanan Sub Sektor Drainase



erah dan Kelembagaan, (b) Keuangan, (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e)



n sanitasi kota di samping itu juga sebagai portofolio untuk mengakses pendanaan dari



sanitasi untuk bersinergi dan mengikat komitmen.

Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi karena lemahnya perencanaan


berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat



kota/kabupaten untuk menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip




mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun peraturan perundangundangan


Maros berisi Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Maros berikut strategi-

an kegiatan berikut komponen–



an Sub Sektor Persampahan, (c) Layanan Sub Sektor Drainase



erah dan Kelembagaan, (b) Keuangan, (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e)



n sanitasi kota di samping itu juga sebagai portofolio untuk mengakses pendanaan dari



lemahnya perencanaan


pada perilaku hidup bersih dan sehat.



K) yang memiliki prinsip

BAB I

PENDAHULUAN

berdasarkan data aktual

bottom-up dan top-down.

Studi Bank Dunia, pada tahun 2007 angka kerugian akibat sanitasi di Indonesia

mencapai angka 58 triliyun rupiah. Akibat Sanitasi yang buruk menurut studi itu 70 % air tanah

dan 75 % air sungai tercemar, 30 % penghasilan warga miskin hilang untuk biaya pengobatan,

warga miskin juga harus membayar lebih untuk fasilitas MCK yang kurang layak serta biaya

PDAM untuk produksi airnya bertambah 25 %.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten

dengan memetakan situasi sanitasi wilayah

dengan mengumpulkan dan menganalisa berbaga

mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek tekn

diharapkan akan menjadi modal utama dalam melakukan penyusunan Strategi Sanitasi

Kabupaten yang berkualitas sesuai dengan

Strategi S

perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif

pada tingkat kabupaten

menyeluruh bagi pembangunan sanitasi

dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan

Guna menghasilkan

maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten

hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan

Maros merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi

Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja

sanitasi.

Pengembangan layanan sa

pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis.

Kondisi ini diharapkan dapat sinergi dengan target

(MDGs) Tahun 2015

Tahun 2010-2014 bidang sanitasi

(SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kota



erdasarkan data aktual, berskala permukiman,disusun sendiri dan menggabungkan pendekatan

down.


triliyun rupiah. Akibat Sanitasi yang buruk menurut studi itu 70 % air tanah



PDAM untuk produksi airnya bertambah 25 %.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Maros telah dilakukan dengan baik

emetakan situasi sanitasi wilayah permukiman yang ada. Pemetaan situasi

dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai data dan informasi yang lengkap, akurat dan

mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis, yang


Kabupaten yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Maros

Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Maros adalah suatu dokumen


kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan

menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar pembangunan sanitasi

dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Guna menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas,


Strategi Sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar

hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja Strategi Sanitasi

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten


Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana


Kondisi ini diharapkan dapat sinergi dengan target pencapaian Millennium Development Goals

Tahun 2015Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)

bidang sanitasi Rencana jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten

itu memang dibutuhkan mengingat kota/kabupaten di seluruh



enggabungkan pendekatan


triliyun rupiah. Akibat Sanitasi yang buruk menurut studi itu 70 % air tanah



telah dilakukan dengan baik

. Pemetaan situasi dihasilkan

informasi yang lengkap, akurat dan

is maupun non teknis, yang


Maros.

adalah suatu dokumen


yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan

dengan tujuan agar pembangunan sanitasi

sebagaimana tersebut di atas,


dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar

anitasi Kabupaten

Kabupaten Maros.


harus didasari oleh suatu rencana


Millennium Development Goals

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)


Indonesia akan

BAB I

PENDAHULUAN

memerlukan waktu bertahun

memenuhi prinsip layanan

sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan

sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi

Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten

tahunan (annual action plan

program/kegiatan pengembangan layanan sanitasi yang disusun sesuai tahun rencana

pelaksanaannya.


akhirnya dalam dijabarkan dalam visi misi dan tujuan sanitasi dan selanjut

kerangka besar untuk mencapai visi visi dan tujuan tersebut dengan menetapkan sasaran dan

strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap

usulan program/kegiatan berikut komponen

1.2. WILAYAH CAKUPAN SSK

Wilayah cakupan perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Strategi Sanitasi

Kabupaten (SSK) Kabupaten

penyusunan Buku Putih Sanitasi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya yaitu seluruh

wilayah permukiman di Kabupaten

adalah 14 Kecamatan dengan 143

Bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS. Wilayah cakupan dan sektor

yang menjadi cakupan SSK ini disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra SKPD

Maros.. Wilayah Cakupan Strate

Peta 1.1.



memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang

memenuhi prinsip layanan sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten


anitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi

Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak

(annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usu

kegiatan pengembangan layanan sanitasi yang disusun sesuai tahun rencana

Strategi Sanitasi Kabupaten(SSK) Kabupaten Marosberisi visi misi kabupaten yang

akhirnya dalam dijabarkan dalam visi misi dan tujuan sanitasi dan selanjut


strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai

kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya.

WILAYAH CAKUPAN SSK


Kabupaten (SSK) Kabupaten Maros sesuai dengan wilayah cakupan yang dilakukan dalam


wilayah permukiman di Kabupaten Maros. Wilayah cakupan Review SSK Kabupaten Maros

adalah 14 Kecamatan dengan 143 desa/kelurahan.Cakupan Review SSK ini meliputi Sektor Air

Bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS. Wilayah cakupan dan sektor

yang menjadi cakupan SSK ini disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra SKPD

. Wilayah Cakupan Strategi Sanitasi Kabupaten di Kabupaten Maros dapat dilihat pada



tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang

Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan


anitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi wilayahnya.

akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak

). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan

kegiatan pengembangan layanan sanitasi yang disusun sesuai tahun rencana

misi kabupaten yang

akhirnya dalam dijabarkan dalam visi misi dan tujuan sanitasi dan selanjutjya disusun


tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai


sesuai dengan wilayah cakupan yang dilakukan dalam


Wilayah cakupan Review SSK Kabupaten Maros

Cakupan Review SSK ini meliputi Sektor Air

Bersih, Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS. Wilayah cakupan dan sektor-sektor

yang menjadi cakupan SSK ini disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten

dapat dilihat pada

STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

BAB I

PENDAHULUAN

Peta. 1.1 Cakupan Wilayah Kajian Strategi Sanitasi


STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI SANSANSANSANIIIITASITASITASITASI KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

1.1 Cakupan Wilayah Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten Maros


BAB I

PENDAHULUAN

Sedangkan c

:

� Aspek Teknis yang

yang terdiri dari

persampahan, dan (c)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (P

� Aspek Pendukung

komponen yang meliputi

Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender

dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan

dokumen perencanaan strategis sanitasi Kota yang dapat dijadikan rujukan perencanaan

pembangunan sanitasi

Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja

adalah:

a. Tujuan Umum

Kerangka kerja

rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan

sanitasi Kabupaten

b. Tujuan Khusus

1) Kerangka kerja

tentang arahkebijakan pembangunan Sanitasi

yaitu Tahun 2013

2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah

kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan

3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat

dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi

dalam pembangunan sanitasi



Sedangkan cakupan Strategi Sanitasi Kabupaten(SSK) di Kabupaten

yang mencakup strategi dan usullan kegiatan pengembangan

yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan

persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Aspek Pendukung yang mencakup strategi dan usulan program/kegiatan pengembangan

yang meliputi (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c)


Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya


pembangunan sanitasi Kabupaten Maros dalam jangka menengah (5 tahunan).

Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten

Umum

Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini disusun sebagai


Kabupaten Maros mulai Tahun 2013 hingga Tahun 2017.

Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini dapat memberikan gamba

tentang arahkebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Maros

yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan

kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.

Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat


dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Maros.



di Kabupaten Maros meliputi

dan usullan kegiatan pengembangan sektor sanitasi

air limbah domestik, (b) layanan sub sektor

, serta sektor air bersih dan aspek

kegiatan pengembangan

(a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c)


(SSK) adalah tersusunnya


dalam jangka menengah (5 tahunan).

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini

(SSK) ini disusun sebagai


(SSK) ini dapat memberikan gambaran

selama 5 tahun

langkah pelaksanaan

tahunan sektor sanitasi.

Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat


BAB I

PENDAHULUAN

1.4. METODOLOGI

Penyusunan

kabupaten secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya

pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri

City Facilitator. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa

pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan

yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan

pendamping adalah :

1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (dari Buku Putih Sanitasi

Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi

kondisi yang ada saat ini

pengelolaan sanitasi K

sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan

PHBS dan sektor air

data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.

2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi

sanitasi kota, dan tujuan

kabupaten. Juga bagaimana strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan.. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Maros dan dokumen perencanaan lainnya yang ada.

3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis

kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan

akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

4. Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten

kegiatan pembangunan sanitasi k

analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan

Sistem Sanitasi.



Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Maros ini disusun oleh Pokja Sanitasi

secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan konsultasi public

pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri yang difasilitasi dari tim pendamping

. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa


yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan oleh Pokja Sanitasi

Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (dari Buku Putih Sanitasi

Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi kabupaten dengan

kondisi yang ada saat ini sehingga diketahui potensi dan permasalahan yang ada dalam

pengelolaan sanitasi Kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub

sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan

dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian


Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi

sanitasi kota, dan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran pembangunan sanitasi


. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD dan RTRW Kabupaten

dan dokumen perencanaan lainnya yang ada.

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis

kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin

dapi dalam mencapai tujuan.

Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan

kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat

analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram



ini disusun oleh Pokja Sanitasi

dan konsultasi public dan

yang difasilitasi dari tim pendamping yaitu

. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa


Sanitasi dan tim fasilitator

Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (dari Buku Putih Sanitasi ).

kabupaten dengan memastikan

permasalahan yang ada dalam

. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub

sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sub sektor

bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian


Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi

pembangunan sanitasi


. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana

, Renstra SKPD dan RTRW Kabupaten

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis

kendala yang mungkin

yang menjadi basis penyusunan program dan

jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat

ancaman dan Diagram

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.1. Alur dan Proses Kegiatan Penyusunan

Sumber : Buku Manual PPSP 2012



1. Alur dan Proses Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten




Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. SSK DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

Strategi Sanitasi pada dasarnya bukan tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk

mencapai tujuan tersebut yakni pada pembangunan sektor sanitasi. Oleh karena itu, SSK disusun

secara Komprehensif, skala kab/kota, disusun dengan proses perpaduan top down dan bot

yang berfungsi sebagai dokumen sumber (source document). Dengan posisi demikian, maka SSK

perlu diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran formal kab/kota,

dengan melakukan advokasi ringkasan SSK, pada waktu, dan pada pihak kun

tepat. Gambaran yang jelas tentang posisi dokumen strategi Sanitasi Kabupaten

kaitannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

bawah ini.

Didalam penyusunan Buku Didalam penyusunan Buku

Kabupaten Maros berdasar pada beberapa peraturan perundang

tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Kegiatan Program Pengembangan Sanitasi

Perkotaan di Kabupaten Maros didasarkan pada aturan

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19452. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan

Ekosistemnya. 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidu4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb

Pusat dan Pemerintah Daerah.8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20

Pengendalian dan pengendalian Pencemaran Air.18. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan

Industri.



SSK DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN



secara Komprehensif, skala kab/kota, disusun dengan proses perpaduan top down dan bot



dengan melakukan advokasi ringkasan SSK, pada waktu, dan pada pihak kun

ambaran yang jelas tentang posisi dokumen strategi Sanitasi Kabupaten

kaitannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dapat dilihat pada gambar di

Didalam penyusunan Buku Didalam penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Kabupaten Maros berdasar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di


Perkotaan di Kabupaten Maros didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan

undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hiduundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampahundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air. emerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian dan pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan





secara Komprehensif, skala kab/kota, disusun dengan proses perpaduan top down dan bottom up



dengan melakukan advokasi ringkasan SSK, pada waktu, dan pada pihak kunci (aktor) yang

ambaran yang jelas tentang posisi dokumen strategi Sanitasi Kabupaten Maros dalam

dapat dilihat pada gambar di

Strategi Sanitasi Kota (SSK)

undangan yang berlaku di


aturan dan produk hukum yang meliputi :

undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan

undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

angan Keuangan antara Pemerintah

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

01 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan

BAB I

PENDAHULUAN

20. Peraturan Daerah Nomor Maros.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten

23. Peraturan Daerah

Pendapatan dan Bela

Kabupaten Maros Nomor

24. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor Kelompok Kerja Sanitasi

Gambar 1.2.Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten


Strategi Sanitasi

perencanaan yang berisi

dapat dikatakan sebagai sebuah perencanaan sanitasi yang

berkaitan erat atau harus bersinergi dengan perencanaan lain yang telah ada seperti RPJP,

Profil Sanitasi Tahunan

LaporanTahunan

Apakah kita menuju arah yang

tepat ?

MONEV



Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten MarosNomor 17Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah

Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2011);

Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 213/KPTS/050.13/III/2013 tentanKelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013.

Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)


anitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Marosyang merupakan

perencanaan yang berisi Visi misi, tujuan, sasaran, strategi serta program dan kegiatan atau

dapat dikatakan sebagai sebuah perencanaan sanitasi yang komprehensif, hal ini tentunya ak


Apakah kita menuju arah yang

Dimana kita sekarang?

Kemana tujuan kita?

Bagaimana mencapai

tujuan?

Implementasi

Evaluasi

Buku Putih Sanitasi

Survei “demand & supply”, EHRA

& studi

Strategi Sanitasi Kab

Kerangka Kerja

Rencana Tindak

Rencana

Anggaran



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

tentang Pembentukan dan

tentang Rencana Pembangunan

Tahun 2009 – 2014;

tentang Penetapan Anggaran

(Lembaran Daerah

tentang Pembentukan

yang merupakan dokumen

Visi misi, tujuan, sasaran, strategi serta program dan kegiatan atau

, hal ini tentunya akan


Buku Putih Sanitasi

“demand & supply”, EHRA

& studi –studi lainnya


Kerangka Kerja, Strategi

Rencana Tindak

Rencana Anggaran

Anggaran Tahunan

BAB I

PENDAHULUAN

SSKdiinte

ke

RPJMD, Renstra SKPD, RTRW, Rencana rinci lain, RKPD dan Renja SKPD. Dan sebaliknya

bila SSK ini telah disusun dan ditetapkan maka seyogjanya produk perencanaan b

juga harus mengacu pada Dokumen SSK ini. Berikut ini digambarkan keterkaitan dokumen SSK

terhadap dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.3.

Sumber : Buku Manual PPSP



RPJMD

RPJPD

RENSTRA SKPD

RKPD

RENJA SKPD

ernalisasikan

e dalam

KUA

Nota KesepaDP

Per-KDH ttgRKA

RKA -

AP

DPA -

DOKUMEN ANGGARAN

DOKUMEN RENCANA


bila SSK ini telah disusun dan ditetapkan maka seyogjanya produk perencanaan b


terhadap dokumen perencanaan lainnya.

Posisi Dokumen SSK terhadap Rencana Kerja Pemerintah




A - PPAS

epakatan KDH - DPRD

ttg Penyusunan A SKPD

- SKPD

APBD

- SKPD

ANGGARAN


bila SSK ini telah disusun dan ditetapkan maka seyogjanya produk perencanaan baru tersebut


Posisi Dokumen SSK terhadap Rencana Kerja Pemerintah

BAB II

KERANGKA

PEMBANGUNAN SANITASI

KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI

2.1. VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN MAROS TabeldibawahinimenggambarkanPetaVisi dan MisiSanitasi K

Tabel 2.1.Visi dan MisiSanitasi K

Visi

TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAROS YANG SEJAHTERA DAN BERIMAN, MELALUI PEMERINTAHAN YANGBERSIH DANPROFESIONAL

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh sungguh simpul perekonomian;

2. Mengoptimalkan sumberpendanaan dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;

3. Penataan Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidik

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;

7. Meningkatkan pembinaan keagamaan; dan

8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan.


STRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANIIIITASITASITASITASI KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

NGUNAN SANITASI

BAB BAB BAB BAB KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI

VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN MAROS

TabeldibawahinimenggambarkanPetaVisi dan MisiSanitasi Kabupaten Maros

Tabel 2.1.Visi dan MisiSanitasi Kabupaten Maros

Misi VisiSanitasi

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh -sungguh simpul - simpul perekonomian; Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif; Penataan Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; Meningkatkan pembinaan keagamaan;

Meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Mewujudkan pelayanan AMPL (Air Minum dan PenyehatanLingkungan) secara profesional, partisipatif dan berkelanjutan

AIR BERSIH- Meningkatkan kuantitas, kontiniutas pelayanan air minum.

- Mewujudkanperlindungan dan dan pengelolaan air baku

- Memberlakukan sanksi dan penghar

AIR LIMBAH- Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah yang berkualitas

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana air limbah

- Membentuk institusi pengelola air limbah

- Mewujudkan- Memberlakukan sanksi dan penghargaan terhadap regulasi

PERSAMPAHAN- Menindaklanjutkan sarana dan prasarana persampahan

- Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengelola sampah dari sumber dengan sistem 3 r


Pokja Sanitasi Kabupaten MarosI- BAB II 1


BAB BAB BAB BAB IIIIIIII KERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASIKERANGKA PEMBANGUNAN SANITASI

MisiSanitasi

AIR BERSIH Meningkatkan kuantitas, kontiniutas pelayanan air

Mewujudkan regulasi perlindungan dan dan pengelolaan air baku Memberlakukan sanksi dan penghargaan terhadap regulasi

AIR LIMBAH Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah yang berkualitas Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana air

Membentuk institusi pengelola air limbah Mewujudkan regulasi Memberlakukan sanksi dan penghargaan terhadap regulasi

PERSAMPAHAN Menindaklanjutkan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengelola sampah dari sumber dengan sistem 3 r Mewujudkan regulasi Memberlakukan sanksi dan penghargaan terhadap regulasi

BAB II

KERANGKA


2.2 TAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI 2.2.1 BerdasarkanRPJMD BerdasarkanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Pembangunan SektorSanitasiadalah

1) Meningkatnyakualitasudara;2) Berkembangnyakemampuanadaptasiterhadapperubahaniklim global; 3) Pelestarian dan pemanfaatankeanekaragamanhayatisecaraberkelanjutan;4) Meningkatnyaupayapengelolaansampahperkotaanterutamapadapengurangantimbunansampah

(zero waste) sehinggasampah yang harusdikelol5) Meningkatnyasistempengelolaan dan pelayananlimbah B3 (bahanberbahayaberacun)

padakegiatan-kegiatantertentu yang dianggapberpotensimenghasilkanlimbah B3 sepertirumahsakit, bengkel, laboratoriumuji dan lain

6) Tersusunnyainformasi dan petbencanaalam;

7) Meningkatnyakesadaranmasyarakatakanpentingnyamemeliharasumberdayaalam dan lingkunganhidup;

8) Pemerintahan yang berorientasipada Tata PrajaLingkungan yang berwawasanlingkungan (Environmental Governance

9) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih.



NGUNAN SANITASI

DRAINASE- Melakukan penataan pada wilayah rawan banjir

- Meminimalisir luas wilayah genangan

- Menormalisasi saluran- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan fungsi drainasi


PHBS - Melakukan advokasi dan kampanye penyadaran masyarakat tentang PHBS

- Melakukan advokasi kepada pemerintahan ttg PHBS


2.2 TAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI

BerdasarkanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Maros makaPembangunan SektorSanitasiadalah, sebagaiberikut :

Meningkatnyakualitasudara; Berkembangnyakemampuanadaptasiterhadapperubahaniklim global; Pelestarian dan pemanfaatankeanekaragamanhayatisecaraberkelanjutan; Meningkatnyaupayapengelolaansampahperkotaanterutamapadapengurangantimbunansampah

) sehinggasampah yang harusdikelolasemakinsedikit; Meningkatnyasistempengelolaan dan pelayananlimbah B3 (bahanberbahayaberacun)

kegiatantertentu yang dianggapberpotensimenghasilkanlimbah B3 sepertirumahsakit, bengkel, laboratoriumuji dan lain-lain; Tersusunnyainformasi dan petawilayah-wilayah yang rentanterhadapkerusakanlingkungan dan

Meningkatnyakesadaranmasyarakatakanpentingnyamemeliharasumberdayaalam dan

Pemerintahan yang berorientasipada Tata PrajaLingkungan yang berwawasanlingkungan (Environmental Governance); Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih.



DRAINASE Melakukan penataan pada wilayah rawan banjir Meminimalisir luas wilayah genangan Menormalisasi saluran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

drainasi Mewujudkan regulasi Memberlakukan sanksi dan penghargaan terhadap regulasi

Melakukan advokasi dan kampanye penyadaran masyarakat tentang PHBS Melakukan advokasi kepada pemerintahan ttg PHBS Mewujudkan regulasi Memberlakukan sanksi dan

argaan terhadap regulasi

makaKebijakanUmum

Meningkatnyaupayapengelolaansampahperkotaanterutamapadapengurangantimbunansampah

Meningkatnyasistempengelolaan dan pelayananlimbah B3 (bahanberbahayaberacun) kegiatantertentu yang dianggapberpotensimenghasilkanlimbah B3

wilayah yang rentanterhadapkerusakanlingkungan dan

Meningkatnyakesadaranmasyarakatakanpentingnyamemeliharasumberdayaalam dan

Pemerintahan yang berorientasipada Tata PrajaLingkungan yang berwawasanlingkungan (Good

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih.

BAB II

KERANGKA


SedangkanPrioritasArahKebijakan

1. MeningkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyamemeliharaSumberDayaAlam (SDA)

dan lingkunganhidupdidasarkanpada agenda 21 (nasional dan global) dalammerencanakan dan melaksanakanpembangunannasional yang berkelanjutan (sustainable development

2. Pengembangankawasan dan penataanruang Kota yang terpadu; 3. Mengelola dan mendayagunakanpotensis

pulausecaralestariberbasismasyarakat;4. Membangunsistempengendalian dan pengawasandalampengelolaansumberdayalaut dan

pesisir; 5. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau;6. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

pulau dan perairan tawar;7. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan

bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pul

8. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau;

9. Mengarusutamakan (mainstreaming) seluruh bidang pembangunan;

10. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup; 11. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;12. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam

menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam musiman dan bencana;

13. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;

14. Ketersediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhisr (TPA) sampah.

Dan Program Pembangunan.

1. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan.2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.4. ProgramRehabilitasi dan PemulihanCadanganSumberDaya5. ProgramPeningkatanKualitas dan AksesInformasiSumberDayaAlam dan LingkunganHidup.6. ProgramPeningkatanPengendalianPolusi.7. ProgramPengelolaan dan RehabilitasiEkosistemPesisir dan Laut.8. ProgramPengelolaanRuangTerbukaHijau (RTH).9. Program pengawasan dan penertiban 10. Program pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

2.2.2 BerdasarkanSektor SSK A. Pengembangan Air LimbahDomestik

Tahapan Pengembangan Air Limbah



NGUNAN SANITASI

SedangkanPrioritasArahKebijakan, adalah :

MeningkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyamemeliharaSumberDayaAlam (SDA) lingkunganhidupdidasarkanpada agenda 21 (nasional dan global)

dalammerencanakan dan melaksanakanpembangunannasional yang berkelanjutan sustainable development); Pengembangankawasan dan penataanruang Kota yang terpadu; Mengelola dan mendayagunakanpotensisumberdayalaut, pesisir dan pulausecaralestariberbasismasyarakat; Membangunsistempengendalian dan pengawasandalampengelolaansumberdayalaut dan

Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau; Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, pulau dan perairan tawar; Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau; Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau;

(mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;

ordinasi pengelolaan lingkungan hidup; Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan

sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; Ketersediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhisr (TPA) sampah.

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. ProgramRehabilitasi dan PemulihanCadanganSumberDaya Alam.

ningkatanKualitas dan AksesInformasiSumberDayaAlam dan LingkunganHidup.ProgramPeningkatanPengendalianPolusi. ProgramPengelolaan dan RehabilitasiEkosistemPesisir dan Laut. ProgramPengelolaanRuangTerbukaHijau (RTH). Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.Program pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Pengembangan Air LimbahDomestik

Pengembangan Air Limbah Domestik



MeningkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyamemeliharaSumberDayaAlam (SDA) lingkunganhidupdidasarkanpada agenda 21 (nasional dan global)

dalammerencanakan dan melaksanakanpembangunannasional yang berkelanjutan

umberdayalaut, pesisir dan

Membangunsistempengendalian dan pengawasandalampengelolaansumberdayalaut dan

hidup di wilayah pesisir, laut,

Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang

Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam

prinsip pembangunan berkelanjutan ke

Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan; Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam

yang bersifat

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan

ningkatanKualitas dan AksesInformasiSumberDayaAlam dan LingkunganHidup.

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

BAB II

KERANGKA


Berdasarkan peta zonasi sanitasi untuk air limbah

dengan sistem onsite atau pengolahan air limbah setempat dengan me

menggunakan tanki septik Komunal

(sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat)

dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) setempat.

SLBMKabupaten Marosmembangun MCK Septik

dengan sistem yang sama di 8 (delapan) lokasi

direncakan akan dibangun di 10 (sepuluh) lokasi.

Bontoa, Simbang, Bantimurung, Maros Baru, Mandai, T

Didalam SSK ini dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah

(apakah onsite maupun off site) secara umum

tersebut, yaitu kepadatan penduduk,

lahan, serta resiko kesehatan lingkungan.

Berdasarkan kriteria tersebut dihas

limbah untuk perencanaan pengembangan sist

tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang

pengelolaan air limbah di Kabupaten Maros

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

• Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko

Maros Baru dengan peta ini diberi warna hijau.

• Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko

Lau dengan peta ini diberi warna biru.

• Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi yang memiliki kepadatan tinngi, yaitu Kecamatan

Mandai dengan peta ini diberi warna Kuning.

• Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi yang memiliki kepadatan sangat

Kecamatan Lau dengan peta ini diberi warna biru.



NGUNAN SANITASI

onasi sanitasi untuk air limbahdi Kabupaten Maros, sejak 2010 telah

dengan sistem onsite atau pengolahan air limbah setempat dengan membangunan MCK dengan

Komunal. Pembangunan fasilitas-fasilitas ini dilaksanakanmelalui program

Berbasis Masyarakat)oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama

dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) setempat.. Pada tahun 2011melalui program

membangun MCK SeptikKomunal di 4 (empat) lokasi dan berlanjut pada tahun

dengan sistem yang sama di 8 (delapan) lokasi.Program ini masih akan dilanjutkan pada tahun 2013 yang

direncakan akan dibangun di 10 (sepuluh) lokasi. Dari sepuluh lokasi tersebut terdapat di kecamatan

Bontoa, Simbang, Bantimurung, Maros Baru, Mandai, Tanralili, dan Lau.

ini dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah

(apakah onsite maupun off site) secara umum.Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas

tersebut, yaitu kepadatan penduduk, klafikasi wilayah (perkotaan dan pedesaan), karakteristik tata guna

lahan, serta resiko kesehatan lingkungan.

sarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air

limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam zonasi, dimana zona

sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang

pengelolaan air limbah di Kabupaten Maros.

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

merupakan area dengan tingkat resiko rendah yang memiliki kepadatan rendah, yaitu Kecamatan

Maros Baru dengan peta ini diberi warna hijau.

2, merupakan area dengan tingkat resiko sedang yang memiliki kepadatan sedang, yaitu Kecamatan

ini diberi warna biru.

3, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi yang memiliki kepadatan tinngi, yaitu Kecamatan

Mandai dengan peta ini diberi warna Kuning.

4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi yang memiliki kepadatan sangat

Kecamatan Lau dengan peta ini diberi warna biru.



, sejak 2010 telah dikembangkan

mbangunan MCK dengan

laksanakanmelalui programSLBM

oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama

melalui program

dan berlanjut pada tahun 2012

Program ini masih akan dilanjutkan pada tahun 2013 yang

tersebut terdapat di kecamatan

ini dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah

.Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas

klafikasi wilayah (perkotaan dan pedesaan), karakteristik tata guna

yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air

em. Peta tersebut terbagi dalam zonasi, dimana zona

sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang

yang memiliki kepadatan rendah, yaitu Kecamatan

, yaitu Kecamatan

3, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi yang memiliki kepadatan tinngi, yaitu Kecamatan

4, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi yang memiliki kepadatan sangat tinggi, yaitu

BAB II

KERANGKA


Peta 2.1TahapanPengembangan Ai


NGUNAN SANITASI

TahapanPengembangan Air LimbahDomestik



BAB II

KERANGKA


Tabel 2.2.TahapanPengembangan Air LimbahDomestik

No Sistem

(a) (b)

A Sistem On-site

1 Individual (tangki septik)

2 Komunal

B Sistem Off-site

1 Skala Kota

2 Skala Wilayah

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

Cakupan layanan air limbah onsite individual saat ini berkisar 26% dihitung dari kepemilikan jamban. Diharapkan secara berkelanjutan, kenaikan angka cakupan ini mencapai 5 % per tahun program SLBM. Cakupan layanan komunal saat ini sekitprogram tersebut di atas cakupan layanan air limbah pada jangka panjang mencapai 25%. Pengembangan air limbah domestiSanitasisesuaidengan yang terteradala Padatahun 2013pengembangan air limbah domestiyang tersebar di 8 (delapan)yang Tahapanpengembangan air limbah domesti Tabel 2.3.TahapanPengembangan

No Sistem

(a) (b)

A Penaganan Langsung

1 Kawasan komersial

B Penanganan tidak langsung

1 Perkotaan

2 Perdesaan



NGUNAN SANITASI

TahapanPengembangan Air LimbahDomestik Kabupaten Maros

Cakupan layanan

eksisting* (%)

Target cakupan layanan* (%)

Jangka

pendek

Jangka

menengah

(c) (d)

26% 31% 40%

3% 10% 15%

30% 50%

10% 30%

*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

Cakupan layanan air limbah onsite individual saat ini berkisar 26% dihitung dari kepemilikan jamban. Diharapkan secara berkelanjutan, kenaikan angka cakupan ini mencapai 5 % per tahun

Cakupan layanan komunal saat ini sekitar 3 % pertahun. Diharapkan dengan ditunjang oleh program tersebut di atas cakupan layanan air limbah pada jangka panjang mencapai 25%.

Pengembangan air limbah domestikakanditentukanberdasarkanpenentuanZona dan sSanitasisesuaidengan yang terteradalamBukuPutihSanitasi.

engembangan air limbah domestik akandilakukandengan sistem Onsite/Individualyang tersebar di 8 (delapan)yang akanmelayaniKawasan Permukiman.

pengembangan air limbah domestik tersebut seperti yang dijelaskanpada table di bawahini

TahapanPengembangan PersampahanKabupaten Maros

Cakupan layanan

eksisting* (%)


Jangka

pendek

Jangka

menengah

(c) (d)

80% 50% 20%

Penanganan tidak langsung

90% 60% 20%

50% 20% 20%




Jangka

menengah

Jangka

panjang

(e)

60%

25%

80%

50%


Cakupan layanan air limbah onsite individual saat ini berkisar 26% dihitung dari kepemilikan jamban. Diharapkan secara berkelanjutan, kenaikan angka cakupan ini mencapai 5 % per tahun yang didukung oleh

ar 3 % pertahun. Diharapkan dengan ditunjang oleh program tersebut di atas cakupan layanan air limbah pada jangka panjang mencapai 25%.

Zona dan sistem

stem Onsite/IndividualIndividual

seperti yang dijelaskanpada table di bawahini :


Jangka

menengah

Jangka

panjang

(e)

10%

10%

20%

BAB II

KERANGKA


Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

B. Pengembangan Persampahan Pengembangan sarana persampahan prasarana pengolahan sampah denganprasarana persampahan ditujukandilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutannya maupun pengelolaannya di TPA. Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sampah. Pengembangan prasanara sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat. Rencana pemanfaatan ruang sistem penglolaan persampahan Kabupaten Maros



NGUNAN SANITASI


Persampahan

Pengembangan sarana persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup. Pengembangan prasarana persampahan ditujukan untuk mencapai target penanganan 90% dari jumlah total sampah, yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutannya maupun pengelolaannya di TPA. Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan

ah. Pengembangan prasanara sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat. Rencana pemanfaatan ruang sistem penglolaan




diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dan pengembangan yang berwawasan lingkungan hidup. Pengembangan

dari jumlah total sampah, yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutannya maupun pengelolaannya di TPA. Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan

ah. Pengembangan prasanara sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat. Rencana pemanfaatan ruang sistem penglolaan

BAB II

KERANGKA


Peta 2.2 :Peta pelayanan persampahan Kabupaten Maros



NGUNAN SANITASI

persampahan Kabupaten Maros



BAB II

KERANGKA


Sedangkan pentahapan pengembangan Persampahan seperti yang dijelaskan pada tab

Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kota

No Sistem

(a) (b)

1.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengangkutan persampahan permukiman

2. Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah

3.

Diterapkannya teknologi pengelolaan persampahan berkelanjutan dan berbiaya rendah oleh SKPD terkait dan masyarakat

4. Meningkatnya porsi belanja fisik sub sektor persampahan

5.

Meningkatnya kesadaran masyarakat ber- PHBS dalam pengelolaan persampahan

Sumber :Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. MarosC. PengembanganDrainase

Arah pengembangan drainase terbagi menjadi jangka pendek menengah dan panjang. Sebagian besar

wilayah perkotaan yang belum terlayani akan dikembangkan sistem drainase untuk jangka pendek sampai

jangka menengah; sedangkan untuk wilayah kelurahan yang belum

pada program jangka menengah sampai jangka panjang.

dibenahi sistem drainase dalam jangka pendek, yakni

Pampangan Kec. Marusu, Sekitar Psr Amarang Kec. Tanralili, BontoTanga Kec. Taralili, Desa Cenrana,

Pasar Camba, Cempaniga Kec. Camba, Desa Benteng Kec. Camba, Dsn Sumpatu Kec. Camba, Jl. Poros Ds.

Benteng Gajah, Pasar WatangBengo, da



NGUNAN SANITASI

Sedangkan pentahapan pengembangan Persampahan seperti yang dijelaskan pada tabel

Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kota

Cakupan Layanan

eksisting (%)

Cakupan Layanan (%)

Jangka Pendek

Jangka Menengah

(c) (d)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

engangkutan 85 85 89

Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan 87 90 92

teknologi

berkelanjutan dan berbiaya rendah oleh SKPD terkait dan

55 60 65

Meningkatnya porsi belanja fisik sub sektor 2,3 3,5 4,5

Meningkatnya kesadaran PHBS

dalam pengelolaan 59 % 62 % 65 %

Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros



jangka menengah; sedangkan untuk wilayah kelurahan yang belum terjangkau dari pusat kota akan dilakukan

menengah sampai jangka panjang. Ada beberapa kecamatan yang mendesak untuk

dibenahi sistem drainase dalam jangka pendek, yakniPembuatan Drainase Kamp.Ongkoe Kec. Marusu,

Sekitar Psr Amarang Kec. Tanralili, BontoTanga Kec. Taralili, Desa Cenrana,


Benteng Gajah, Pasar WatangBengo, da n Desa Laiya Dan Desa Lebbo Tengae



di bawah ini

Cakupan Layanan (%)

Menengah Jangka panjang

(f)

90

95

75

5

70 %



terjangkau dari pusat kota akan dilakukan

Ada beberapa kecamatan yang mendesak untuk

Pembuatan Drainase Kamp.Ongkoe Kec. Marusu,

Sekitar Psr Amarang Kec. Tanralili, BontoTanga Kec. Taralili, Desa Cenrana,


n Desa Laiya Dan Desa Lebbo Tengae.

STRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SAN KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

BAB II

KERANGKA


Peta 2.3.PetaTahapanPengembanganDrainase



PetaTahapanPengembanganDrainase Kabupaten Maros


STRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SAN KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

BAB II

KERANGKA


Pentahapan pengembangan Air Minumseperti yang dijelaskanpada table di bawahiniTabel 2.4.TahapanPengembanganDrainase Kabupaten Maros

No Sistem Cakupan layanan

eksisting* (%)

(a) (b)

1 Terbuka

2 Tertutup

Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk D. Pengembangan Air Minum Pengembangan Air Minum akan ditentukan berdasarkanjaringan perpipaan dan rencana seperti yang terteraKabupaten Maros sampai dengan tahun 2016 merencanakanminum menggunakan 2 (dua) system yaitu Air Minum PDAM dan Air Minumprogram Pansimas. Saat ini pelanggan PDAM Kabupaten Maros adalahdengan perbandingan jumlah air produksi sebesar 3.980.103 m3, air distribusi 3.913.988 m3 dan air terjualadalah 2.548.122 m3/ tahun itu menunjukkan kehilangan air sebesar 34,90 %.Target cakupanakses air minum yang berkelanjutanmenjadi 65, 49 % terlayani pada tahun 2015. Pentahapanseperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.TahapanPengembangan Air Minum Kota Makassar

No Sistem CakupanLayananeksisting* (%)

(a) (b)

1. SR 24

2 SambTidakLangsung (Master Meter/HU/Terminal Air)

50

3 Non PDAM, 10


pengembangan Air Minumseperti yang dijelaskanpada table di bawahini Kabupaten Maros

Cakupan layanan

eksisting* (%)

Cakupan layanan* (%)

Jangka

pendek

Jangka

menengah

Jangka

panjang

(c) (d) (e) (f)

N/A 25% 25% 50%

N/A 15% 30% 70%


berdasarkan wilayah pelayanan sesuai dengan ketersediaan seperti yang tertera dalam Buku Putih Sanitasi.

merencanakan pengembangan cakupan area pelayanan air menggunakan 2 (dua) system yaitu Air Minum PDAM dan Air Minum berbasis masyarakat melalui

adalah 11.050 SR dan pelanggannon aktif sebanyak 722 unit sebesar 3.980.103 m3, air distribusi 3.913.988 m3 dan air terjual

kehilangan air sebesar 34,90 %. Target cakupanakses air minum yang berkelanjutan sampai dengan 2015 dari 64, 18% penduduk terlayani

tahun 2015. Pentahapan Pengembangan Air Minum Kabupaten Maros

Tabel 2.5.TahapanPengembangan Air Minum Kota Makassar

CakupanLayananeksisting* CakupanLayanan* (%)

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka panjang

(c) (d) (f)

50 75 100

50 50 50

20 20 20

BAB II

KERANGKA


Peta 2.5. PetaTahapanPengembangan Air Minum

PETA RENCANA PENGEMBANGAN

PELAYANAN PDAM KAB. MAROS


NGUNAN SANITASI

PetaTahapanPengembangan Air Minum

PETA RENCANA PENGEMBANGAN

PELAYANAN PDAM KAB. MAROS



BAB II

KERANGKA


E. Pengembangan PHBS

PengembanganPHBS akanditentukanberdasarkanlokasiantara lain PHBS di Sekolah dan di masyarakat. Pentahapanpengembangan PHBSseperti yang dijelaskanpada table di bawahini

Tabel 2.6.TahapanPengembanganPHBS Kota

No Sistem

CakupanLayananeksisting*

(a) (b)

A Sekolah

1. TK

2. SD

3. SMP

B Masyarakat

1. TTU

2. Tempat Kerja

3. Masyarakat

4. Puskesmas dan RS

Sumber :DinasKesehatanKabupaten MarosKeterangan : *) Cakupanlayananadalahpresentasipendudukterlayanioleh s

2.3 PERKIRAAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI

Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah

faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah.

kebutuhan dan merujuk pada

melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten

Kajian ini dimaksudkan untuk pendanaan sanitasisebagaini.UntukmendapatkangambaranKabupatenMaros.Dalam buku pendanaan dan besaran nilai pendanaan yangHasil analisis Pendanaan Sanitasi Kabupaten bawah ini.



NGUNAN SANITASI

PengembanganPHBS akanditentukanberdasarkanlokasiantara lain PHBS di Sekolah dan di masyarakat. PHBSseperti yang dijelaskanpada table di bawahini :

Tabel 2.6.TahapanPengembanganPHBS Kota

CakupanLayananeksisting* (%)

CakupanLayanan* (%)

Jangka Pendek

Jangka Menengah

(c) (d)

56,4 60 80

70 80

56,1 70 80

Kabupaten Maros

*) Cakupanlayananadalahpresentasipendudukterlayanioleh sistem dimaksudatas total penduduk

PERKIRAAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI


faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah.

tuhan dan merujuk pada dokumen APBD 5 tahun terakhir, maka pokja PPSP Kabupaten

melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Maros 5 tahun kedepan.

uk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daasisebagaimanayang dimaksudkan

baranini,makaanalisis difokuskan padaaspek belanja daDalam buku Buku Putih Sanitasi Kabupaten Maros,tergambar beberapa sumber

pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang dipergunakan dalam pembangunan sarana sanitasiHasil analisis Pendanaan Sanitasi Kabupaten Maros secara berturut-turut dapat dilihat pada tabel di



PengembanganPHBS akanditentukanberdasarkanlokasiantara lain PHBS di Sekolah dan di masyarakat.

CakupanLayanan* (%)

Jangka Panjang

(f)

100

100

100

dimaksudatas total penduduk


faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan

Kabupaten Maros

5 tahun kedepan.

puan daerah dalam dalamdokumen a dalamAPBD

,tergambar beberapa sumber dipergunakan dalam pembangunan sarana sanitasi.

turut dapat dilihat pada tabel di

BAB II

KERANGKA


No URAIAN

1 Belanja Sanitasi

(1.1+1.2+1.3+1.4) 6,225,262,000

1.1 Air limbah domestic

937,132,764

1.2 Sampah rumah tangga

2,174,533,701

1.3 Drainase Lingkungan

2,910,353,959

1.4 PHBS

203,241,576

2 Dana Alokasi Khusus

(2.1+2.2+2.3)

2.1 DAK Sanitasi

2.2 DAK Lingkungan Hidup

2.3 DAK Perumahan dan

Permukiman

2.4 DAK PHBS

Sumber: Hasil Kajian Pokja PPSP Kab. Maros tahun 2012

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan



NGUNAN SANITASI

BELANJA SANITASI (RP.)

2008 2009 2010 2011

6,225,262,000

8,464,701,050

1,471,950,000

3,213,867,000

937,132,764

1,274,251,379 -

20,000,000

2,174,533,701

2,956,787,635

269,639,095

803,466,750

2,910,353,959

3,957,307,534

1,202,310,905 2410400250

203,241,576

276,354,502 -

33,980,000

- - -

13,040,711,000

- - - 5,523,600,000

- - - 3,915,909,000

- - - -

- - - 3,601,202,000


Tabel 2.5

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi



RATA-RATA

PERTUMBUHAN (%)

2012

43,477,199,000

331.13

20,000,000

11,312,908,000

28250.26

803,466,750

6,307,476,250

207.026

18,922,428,750

187.9672

33,980,000

6,934,386,000

10171.62

13,040,711,000 0

5,523,600,000 0

3,915,909,000 0

-

3,601,202,000 0

BAB II

KERANGKA


No URAIAN

2013

1 Perkiraan Belanja

Langsung -

2 Perkiraan APBD Murni

Untuk sanitasi -

3 Perkiraan Komitmen

Pendanaan Sanitasi -



No URAIAN

2008

1 BELANJA SANITASI

1.1 Air Limbah domestik

937,132,764

1.1.1 Biaya

operasional/pemelihaaan

2 Sampah rumah tangga 2,174,533,701

1.1.1 Biaya


3 Drainase lingkungan

2,910,353,959

1.1.1 Biaya


Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab. Maros



NGUNAN SANITASI

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp juta)

2013 2014 2015 2016 2017

- - - -

- - - -

- - - -



BELANJA SANITASI (Rp.)

2008 2009 2010 2011

937,132,764

1,274,251,379 -

20,000,000

2,174,533,701

2,956,787,635

269,639,095

803,466,750

2,910,353,959

3,957,307,534

1,202,310,905 2410400250

Tabel 2.6

erkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

Tabel 2.7

umbuhan Pendanaan APBD Kab. Maros untuk Operasional/Pemeliharaan dan

InvestasiSanitasi



Total

-

-

-

RATA-RATA

PERTUMBUHAN

(%)

2012

11,312,908,00

0

6,307,476,250

18,922,428,75

0

untuk Operasional/Pemeliharaan dan

BAB II

KERANGKA



No URAIAN

2013

1 BELANJA SANITASI

1.1 Air Limbah domestik

1.1.1 Biaya


2 Sampah rumah tangga

1.1.1 Biaya


3 Drainase lingkungan

1.1.1 Biaya


No URAIAN

2013

1

Perkiraan

Kebutuhan

Operasional /

Pemeliharaan

2

Perkiraan APBD

Murni untuk

Sanitasi

3 Perkiraan

Komitmen

Pendanaan

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Maros

Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017

Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Maros



NGUNAN SANITASI


PENDANAAN (Rp.)

2013 2014 2015 2016

1.500.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

2.060 2.178 2.395 2.635

PENDANAAN (Rp.)

2014 2015 2016 2017

Tabel 2.8

an Pendanaan APBD Kabupaten Maros untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan

Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017

Tabel 2.9

an Kemampuan APBD Kabupaten Maros dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK



RATA-

RATA

PERTUM

BUHAN

(%) 2017

500.000

2.898

TOTAL

PENDANAAN 2017

untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan

dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

BAB II

KERANGKA



Sanitasi

4

Kemampuan

Mendanai SSK

(APBD Murni) (2-1)

5

Kemampuan

Mendanai SSK

(Komitmen) (3-1)

-



NGUNAN SANITASI


- - -



- -

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Pencapaian strategi percepatan

pemanfaatan sistem analisis

Opportunities dan Threats). Strategi

oleh factor internal dan eksternal

.Analisis SWOT adalah suatu

secara sistematis terhadap

ancaman dari lingkungan seki

diperoleh dari hasil analisis matriks

kuadran II (Diversifikasi), kuadran III (Defensif), dankuadran IV (Turn Around). Strategi

khusus di bawah disebutkan sesuai

PokjaSanitasiKabupatenMaros - BAB I

STRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANIIIITASITASITASITASIKABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

percepatan pembangunan sanitasi dilakukan

analisis strategi yaitu Analisis SWOT (Strength,

Strategi untuk menyukseskan program PPSP terpengaruhi

eksternal masyarakat dan lingkungan Kabupaten

suatu bentuk analisis dengan mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan program, kesempatan

sekitar untuk merumuskan strategi Yang tepat.

matriks diklasifikasikan dengan metode kuadran I (Agresif),

II (Diversifikasi), kuadran III (Defensif), dankuadran IV (Turn Around). Strategi

sesuai tingkat kuadran hasil analisis.

Gambar 3.1 Diagram SWOT

BAB III Hal: 1


BAB IBAB IBAB IBAB IIIIIIIII STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASISTRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

dilakukan dengan

Analisis SWOT (Strength, Weaknesses,

menyukseskan program PPSP terpengaruhi

Kabupaten Maros

berbagai faktor

program, kesempatan dan

tepat. Strategi yang

kuadran I (Agresif),

II (Diversifikasi), kuadran III (Defensif), dankuadran IV (Turn Around). Strategi

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


Analisis yang dilakukanakan

pada gambar di atas. Proses matriks 2 x 2 menjadi

dilakukan(dilampirkan). Dan hasil

sektoradalahsebagaiberikut :

3.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah

Kondisi pengelolaan Sanitasi Sekt

melakukan penetapkan isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya,

lalu isu tersebut dianalisa kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

yakni Kekuatan (Strength) dan

adalah (Opportunity) dan ancaman (Threat). Faktor internal terdiri dari beberapa item

yakni kelembagaan dan kebijakan, keuangan, komunkasi, teknik dan operasional

sedangkan item dari faktor eksternal antara

dan kebijakan, keuangan, partisipasi dunia usaha serta PMJK. Setiap item ditetapkan

besaran bobotnya oleh POKJA, dan besaran bobot isu yang diangkat mengikuti

besaran bobot per item yang telah disepakati. Jumlah sko

antara kolom bobot dan kolom nilai, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1Posisi pengelolaan sanitasi Sub Sektor Air Limbah Dometik

NO URAIAN ISU DAN PERMASALAHAN

LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN ( STRENGTH)

Kelembagaan

1 Dukungan dari SKPD / Istansi dalam rangka mensukseskan

penanganan 10 program Gerbang mastra

2 Sudah ada Jamban Komunal yang dibangun oleh Pemda melalui

program demo gerbang mastra

Keuangan

1 Sudah ada penganggaran sektor Air Limbah domestik di

beberapa SKPD terkait

Komunikasi

1 Sudah ada sosialisasi untuk tidak BABs yang dilakukan oleh

Dinkes, BPM dan Pemdes



menghasilkan strategi dengan kalsifikasi kuadran

gambar di atas. Proses matriks 2 x 2 menjadi metode

. Dan hasil dari kajian untuk

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah

pengelolaan Sanitasi Sektor Air limbah domestik dapat dieksplor dengan

enetapkan isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya,


yakni Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) sedangkan Faktor eksternal



sedangkan item dari faktor eksternal antara lain Teknik dan operasional, Kelembagaan



besaran bobot per item yang telah disepakati. Jumlah skor diperoleh dari hasil kali


Posisi pengelolaan sanitasi Sub Sektor Air Limbah Dometik

URAIAN ISU DAN PERMASALAHAN BOBOT NILAI

0.45

Dukungan dari SKPD / Istansi dalam rangka mensukseskan

penanganan 10 program Gerbang mastra

0.25 5

Sudah ada Jamban Komunal yang dibangun oleh Pemda melalui

program demo gerbang mastra

0.2 3

0.2

Sudah ada penganggaran sektor Air Limbah domestik di

0.2 3

0.35

Sudah ada sosialisasi untuk tidak BABs yang dilakukan oleh

Dinkes, BPM dan Pemdes

0.35 4

BAB III Hal: 2


kuadran seperti

analisis yang

semua sub

dapat dieksplor dengan

enetapkan isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya,


Kelemahan (Weakness) sedangkan Faktor eksternal



lain Teknik dan operasional, Kelembagaan



r diperoleh dari hasil kali


SKOR

1.25

0.6

0.6

1.4

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



JUMLAH KEKUATAN ( STRENGTH )

KELEMAHAN ( WEAKNESS )

Teknik dan Operasional

1 Belum memmiliki IPLT maupun IPAL Komunal

2 Terbatasnya database Limbah (skala industri kecil, pemukiman,

hotel)

Kelembagaan dan Kebijakan

1 Belum ada regulasi yang

mulai dari User Interface ( Kloset ) hingga Pembuangan Akhir

2 Master Plan Air Limbah domestik belum ada

3 Koordinasi antar SKPD masih belum solid sehingga

program/kegiatan kurang sinkron dan

4 Sistem monitoring dan evaluasi limbah ALD, Limbah industri

rumah tangga dan Limbah medis masih lemah

Keuangan

1 Alokasi anggaran belanja SKPD terkait Air Limbah Domestik

(selain PU ) masih belum

Komunikasi

1 Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pengurasan septic

tank

2 Belum optimalnya kegiatan STBM di Kab. Maros

1 Belum ada kemitraan bidang ALD antara pemerintah dengan

pihak swasta dan masyarakat

SDM

1 Masih ada penempatan SDM yang kurang tepat

JUMLAH KELEMAHAN ( WEAKNESS )

SELISIH KEKUATAN – KELEMAHAN

LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG( OPPORTUNITY )




0.2

Belum memmiliki IPLT maupun IPAL Komunal 0.15 4

Terbatasnya database Limbah (skala industri kecil, pemukiman, 0.05 3

0.3

Belum ada regulasi yang mengatur tentang Air Limbah Domestik

mulai dari User Interface ( Kloset ) hingga Pembuangan Akhir

0.1 5

Master Plan Air Limbah domestik belum ada 0.1 5

Koordinasi antar SKPD masih belum solid sehingga

program/kegiatan kurang sinkron dan belum konsisten

0.05 3

Sistem monitoring dan evaluasi limbah ALD, Limbah industri

rumah tangga dan Limbah medis masih lemah

0.05 3

0.25

Alokasi anggaran belanja SKPD terkait Air Limbah Domestik

(selain PU ) masih belum signifikan

0.25 4

0.15

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pengurasan septic 0.05 4

Belum optimalnya kegiatan STBM di Kab. Maros 0.1 5

Belum ada kemitraan bidang ALD antara pemerintah dengan

dan masyarakat

0.025 3

0.1

Masih ada penempatan SDM yang kurang tepat 0.1 2

BAB III Hal: 3


SKOR

3.85

0.6

0.15

0.5

0.5

0.15

0.15

1

0.2

0.5

0.075

0.2

3,95

-0.1

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN




1 79 % warga telah memiliki jamban Pribadi

2 Beberapa Warga telah menggunakan Sumur Resapan untuk

limbah Gray Water

Kelembagaan

1 ada partisipasi perhatian dari LSM, kalangan Akademisi maupun

dunia usaha untuk proaktif terhadap

domestik

Partisipasi dunia Usaha

1 Ada potensi pendanaan dunia usaha melalui Program CSR

2 Sudah ada Usaha Jasa Penyedotan Tinja swasta yang

memerlukan instalasi pengelolahan lumpur tinja

Komunikasi

1 Sudah ada radio dan siaran tv lokal yang tersebar di beberapa

cakupan wilayah untuk mengisi acara kegiatan sosialisasi

PMJK dan Swasta

1 Adanya Organisasi kemasyarakatan ( BKM/KSM/UPL) yang

dapat dijadikan mitra kerja dalam pegelolaan sanitasi

2 adanya keterlibatan PKK dalam hal sosialisasi ALD pada ibu

rumah tangga

3 telah ada Program Pemberdayaan ( PNPM Mandiri Perkotaan )

yang menangani masalah ALD ( User Interface dan Pengumpulan

)

JUMLAH PELUANG ( OPPORTUNITY )

ANCAMAN ( THREAT )

Teknis dan Operasional

1 50,6 % tangki septik yang dimiliki oleh warga terindikasi sebagai

cubluk

2 14 % warga dalam wilayah kajian PPSP masih BABs

3 Masih ada jamban yang tidak memiliki tangki septik

Kelembagaan

1 Legislativ saat ini belum memandang sanitasi sebagai prioritas




0.15

warga telah memiliki jamban Pribadi 0.1 5

Beberapa Warga telah menggunakan Sumur Resapan untuk 0.05 3

0.2

ada partisipasi perhatian dari LSM, kalangan Akademisi maupun

dunia usaha untuk proaktif terhadap pengelolaan air limbah

0.2 3

0.3

Ada potensi pendanaan dunia usaha melalui Program CSR-nya 0.2 5

Sudah ada Usaha Jasa Penyedotan Tinja swasta yang

memerlukan instalasi pengelolahan lumpur tinja

0.1 2

0.05

Sudah ada radio dan siaran tv lokal yang tersebar di beberapa

cakupan wilayah untuk mengisi acara kegiatan sosialisasi

0.05 4

0.3

Adanya Organisasi kemasyarakatan ( BKM/KSM/UPL) yang

kerja dalam pegelolaan sanitasi

0.15 5

adanya keterlibatan PKK dalam hal sosialisasi ALD pada ibu-ibu 0.05 4

telah ada Program Pemberdayaan ( PNPM Mandiri Perkotaan )

yang menangani masalah ALD ( User Interface dan Pengumpulan

0.1 4


0.4

50,6 % tangki septik yang dimiliki oleh warga terindikasi sebagai 0.2 5

14 % warga dalam wilayah kajian PPSP masih BABs 0.1 2

jamban yang tidak memiliki tangki septik 0.1 3

0.15

Legislativ saat ini belum memandang sanitasi sebagai prioritas 0.15 3

BAB III Hal: 4


SKOR

0.5

0.15

0.6

1

0.2

0.2

0.75

0.2

0.4

4

1

0.2

0.3

0.45

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



Komunikasi

1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar teknis

sarana pengelolaan air limbah

PMJK

1 Minimnya kepedulian warga untuk memelihara sarana MCK

(O&M ) yang dibangun oleh Pemda maupun Program

Pemberdayaan

JUMLAH ANCAMAN ( THREAT )

SELISIH PELUANG – ANCAMAN

Dari tabel diatas diperoleh gambaran tentang pengelolaan Sektor Air Limbah

domestik yang ada di Kabupaten Maros saat ini. Faktor internal yakni kekuatan

(Strength) nilai 3,85 dan kelemahan (Weakness) nilai 3,95 sehingga selisih antara

kekuatan dan kelemahan ada

nilai 4 dan Ancaman (Threath) nilai 3,8 sehingga selisih antara peluang dan ancaman

sebesar 0,2 . Nilai tersebut menempatkan pengelolaan sektor air limbah domestik pada

posisi pemeliharaan agresif ata

diatas dan berdasarkan matriks internal eksternal maka diperoleh pemahaman bahwa

kekuatan internal dalam hal pengelolaan sektor limbah domestik masing kurang, namun

didukung oleh lingkungan eksternal yang

strategi pemerintah daerah yang sesuai adalah pemerintah diharapkan membenahi

kelemahan yang ada pada internal kelembagaan sehingga pada akhirnya disaat

kelembagaan sudah mulai baik peluang yang ada dapat dimanfaatkan

memaksimalkan pengelolaan sanitasi sektor air limbah domestik.




0.2

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar teknis

sarana pengelolaan air limbah domestik (tangki septik)

0.2 3

0.25

Minimnya kepedulian warga untuk memelihara sarana MCK

(O&M ) yang dibangun oleh Pemda maupun Program

0.25 5

tabel diatas diperoleh gambaran tentang pengelolaan Sektor Air Limbah



kekuatan dan kelemahan adalah – 0,1. Faktor eksternal untuk peluang (Opportunity)



posisi pemeliharaan agresif atau berada pada kuadran III. Mengacu pada nilai skor



didukung oleh lingkungan eksternal yang mendukung sehingga arah, sasaran dan



kelembagaan sudah mulai baik peluang yang ada dapat dimanfaatkan

memaksimalkan pengelolaan sanitasi sektor air limbah domestik.

BAB III Hal: 5


SKOR

0.6

1,25

3.8

0,2

tabel diatas diperoleh gambaran tentang pengelolaan Sektor Air Limbah



0,1. Faktor eksternal untuk peluang (Opportunity)



u berada pada kuadran III. Mengacu pada nilai skor



mendukung sehingga arah, sasaran dan



kelembagaan sudah mulai baik peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


Pemeliharaan

Keterangan : = Posisi pengelolaan Air limbah Domestik

Gambar 3.2Posisi pengelolaanSanitasiSektor Air Limbahdomestik



Pertumbuh

an

Pertumbuhan

Pemeliharaan

Agresif

Berputar

Ceruk

DiversifikasiBe

sar-

DiversifikasiTerp

usat

Pemeliharaan

Selektif

Keterangan : = Posisi pengelolaan Air limbah Domestik

Posisi pengelolaanSanitasiSektor Air Limbahdomestik

BAB III Hal: 6


Posisi pengelolaanSanitasiSektor Air Limbahdomestik

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


1

Dukungan dari SKPD / Istansi dalam rangka

mensukseskan penanganan 10 program

Gerbang mastra

2

Sudah ada Jamban Komunal yang dibangun

oleh Pemda melalui program demo gerbang

mastra

3Sudah ada penganggaran sektor Air Limbah

domestik di beberapa SKPD terkait

4Sudah ada sosialisasi untuk tidak BABs yang

dilakukan oleh Dinkes, BPM dan Pemdes

179 % warga telah memiliki jamban

Pribadi1

Pembangunan jamban komunal sebagai langkah

pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk

sarana jamban yang tepat

2

Beberapa Warga telah

menggunakan Sumur Resapan

untuk limbah Gray Water

3

Menggali potensi dunia usaha dan organisasi

kemasyarakatan dalam mendukung

pembangunan sanitasi Kabupaten Maros

3

ada partisipasi perhatian dari LSM,

kalangan Akademisi maupun dunia

usaha untuk proaktif terhadap

pengelolaan air limbah domestik

4

Pembangunan sanitasi sektor air limbah lebih

dikonsentrasikan pada pemenuhan sarana

pengelolaan limbah/IPAL

4Ada potensi pendanaan dunia

usaha melalui Program CSR-nya5

Pemanfaatan media komunikasi yang lebih

dalam kegiatan sosialisasi sanitasi

5

Sudah ada Usaha Jasa

Penyedotan Tinja swasta yang

memerlukan instalasi pengelolahan

lumpur tinja

6

Arah kegiatan PNPM Mandiri yang lebih terarah

dan terkoordinasi lebih baik dengan visi-misi

sanitasi Kabupaten Maros

6

Sudah ada radio dan siaran tv

lokal yang tersebar di beberapa

cakupan wilayah untuk mengisi

acara kegiatan sosialisasi

7

Adanya Organisasi

kemasyarakatan ( BKM/KSM/UPL)

yang dapat dijadikan mitra kerja

dalam pegelolaan sanitasi

8

adanya keterlibatan PKK dalam hal

sosialisasi ALD pada ibu-ibu

rumah tangga

9

telah ada Program Pemberdayaan

( PNPM Mandiri Perkotaan ) yang

menangani masalah ALD ( User

Interface dan Pengumpulan )

1

50,6 % tangki septik yang dimiliki

oleh warga terindikasi sebagai

cubluk

1Program pembangunan sanitasi untuk sektor

septik tank lebih digalakkan

214 % warga dalam wilayah kajian

PPSP masih BABs2

Sosialisasi BABs perlu dievaluasi dan dilakukan

secara lebih optimal

3Masih ada jamban yang tidak

memiliki tangki septik3

Pemanfaatan program PPSP sebagai langkah

terintegrasi dalam penanganan persoalan

sanitasi Kabupaten dan disepakati oleh seluruh

stake holder daerah termasuk lembaga legislatif

daerah sebagai program utama dan prioritas

4

Legislativ saat ini belum

memandang sanitasi sebagai

prioritas

4

Pemanfaatan media dan sosialisasi langsung

yang optimal dalam menyukseskan pemahaman

seluruh masyarakat mengenai Pengelolaan

limbah Septik Tank dll

5

Kurangnya pemahaman

masyarakat tentang standar teknis

sarana pengelolaan air limbah

domestik (tangki septik)

5Pemeliharaan sarana sanitasi harus melibatkan

seluruh masyarakat dan perlu disosialisasikan

6

Minimnya kepedulian warga untuk

memelihara sarana MCK (O&M )

yang dibangun oleh Pemda

maupun Program Pemberdayaan

Internal

Streghts (Kekuatan) :

Opportunities (Peluang) :Strategi OS

External

Threats (Ancaman)

Strategi TB

perlu khawatir karena internal Pokja sangat kuat)



MatriksAnalisis SWOT

Dukungan dari SKPD / Istansi dalam rangka

mensukseskan penanganan 10 program

Gerbang mastra

1 Belum memmiliki IPLT maupun IPAL Komunal

Sudah ada Jamban Komunal yang dibangun

oleh Pemda melalui program demo gerbang

mastra

2Terbatasnya database Limbah (skala industri

kecil, pemukiman, hotel)

Sudah ada penganggaran sektor Air Limbah

domestik di beberapa SKPD terkait3

Belum ada regulasi yang mengatur tentang Air

Limbah Domestik mulai dari User Interface (

Kloset ) hingga Pembuangan Akhir

Sudah ada sosialisasi untuk tidak BABs yang

dilakukan oleh Dinkes, BPM dan Pemdes4 Master Plan Air Limbah domestik belum ada

5

Koordinasi antar SKPD masih belum solid

sehingga program/kegiatan kurang sinkron dan

belum konsisten

6

Sistem monitoring dan evaluasi limbah ALD,

Limbah industri rumah tangga dan Limbah medis

masih lemah

7

Alokasi anggaran belanja SKPD terkait Air

Limbah Domestik (selain PU ) masih belum

signifikanC

8Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang

pengurasan septic tank

9 Belum optimalnya kegiatan STBM di Kab. Maros

10

Belum ada kemitraan bidang ALD antara

pemerintah dengan pihak swasta dan

masyarakat

11 Masih ada penempatan SDM yang kurang tepat

Pembangunan jamban komunal sebagai langkah

pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk

sarana jamban yang tepat

1

Pembangunan IPAL dengan lokasi yang tepat

dan strategis untuk melayani seluruh wilayah

Kabupaten Maros

Menggali potensi dunia usaha dan organisasi

kemasyarakatan dalam mendukung

pembangunan sanitasi Kabupaten Maros

2

Melakukan pendataan rinci database limbah

untuk semua jenis lingkungan yang ada di

Kabupaten Maros (Industri, Permukiman, dan

Perhotelan)

Pembangunan sanitasi sektor air limbah lebih

dikonsentrasikan pada pemenuhan sarana

pengelolaan limbah/IPAL

3

Sosialisasi dan penetapan regulasi yang

memadai untuk pengelolaan air limbah yang

tepat.

Pemanfaatan media komunikasi yang lebih

dalam kegiatan sosialisasi sanitasi4

Penetapan Master Plan Air Limbah Kabupaten

Maros

Arah kegiatan PNPM Mandiri yang lebih terarah

dan terkoordinasi lebih baik dengan visi-misi

sanitasi Kabupaten Maros

5

Stake holder pembangunan, pemeliharaan, dan

monitoring adalah seluruh masyarakat

Kabupaten Maros melalui pembimbingan dan

peran aktif SKPD terkait.

6

Penentuan matriks anggaran untuk seluruh

kegiatan dan program pembangunan sanitasi

yang disahkan dan diadvokasikan ke dalam

pendanaan daerah dan nasional yang tepat

Program pembangunan sanitasi untuk sektor

septik tank lebih digalakkan1



Kabupaten Maros

Sosialisasi BABs perlu dievaluasi dan dilakukan

secara lebih optimal2

Penanganan dan sosialisasi menyangkut Septik

Tank perlu digalakkan

Pemanfaatan program PPSP sebagai langkah

terintegrasi dalam penanganan persoalan

sanitasi Kabupaten dan disepakati oleh seluruh

stake holder daerah termasuk lembaga legislatif

daerah sebagai program utama dan prioritas

3

Sistem penanganan sanitasi daerah perlu

diperbaiki dari pemerintah sampai pada lapisan

masyarakat

Pemanfaatan media dan sosialisasi langsung

yang optimal dalam menyukseskan pemahaman

seluruh masyarakat mengenai Pengelolaan

limbah Septik Tank dll

4Koordinasi dan peran aktif SKPD dalam

pembangunan, pemeliharaan, dan memonitoring

sanitasi di seluruh wilayah Kabupaten Maros

Pemeliharaan sarana sanitasi harus melibatkan

seluruh masyarakat dan perlu disosialisasikan5

Program pembangunan sanitasi perlu dibarengi

dengan sosialisasi fungsi dan cara pemeliharaan

sarana yang terbangun

Streghts (Kekuatan) : Weaknesses (Kelemahan) :

Strategi OS (Ada kekuatan dan dari eksternal ada

peluang program bisa berkembang

Strategi OW (Ada peluang besar dari luar, namun

hati-hati internal tim lemah)

Strategi TB (Ada ancaman dari luar, namun tidak

perlu khawatir karena internal Pokja sangat kuat)

Strategi TW (Gawat, ada ancaman dari luar di sisi

lain secara internal Tim Pokja masih banyak

kelemahan)

BAB III Hal: 7


Belum memmiliki IPLT maupun IPAL Komunal

Terbatasnya database Limbah (skala industri

kecil, pemukiman, hotel)

Belum ada regulasi yang mengatur tentang Air

Limbah Domestik mulai dari User Interface (

Kloset ) hingga Pembuangan Akhir

Master Plan Air Limbah domestik belum ada

Koordinasi antar SKPD masih belum solid

sehingga program/kegiatan kurang sinkron dan

Sistem monitoring dan evaluasi limbah ALD,

Limbah industri rumah tangga dan Limbah medis

Alokasi anggaran belanja SKPD terkait Air

Limbah Domestik (selain PU ) masih belum

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang

pengurasan septic tank

Belum optimalnya kegiatan STBM di Kab. Maros

Belum ada kemitraan bidang ALD antara

pemerintah dengan pihak swasta dan

Masih ada penempatan SDM yang kurang tepat



Melakukan pendataan rinci database limbah

untuk semua jenis lingkungan yang ada di

Kabupaten Maros (Industri, Permukiman, dan

Sosialisasi dan penetapan regulasi yang

memadai untuk pengelolaan air limbah yang

Penetapan Master Plan Air Limbah Kabupaten

Stake holder pembangunan, pemeliharaan, dan

monitoring adalah seluruh masyarakat

Kabupaten Maros melalui pembimbingan dan

peran aktif SKPD terkait.

Penentuan matriks anggaran untuk seluruh

kegiatan dan program pembangunan sanitasi

yang disahkan dan diadvokasikan ke dalam

pendanaan daerah dan nasional yang tepat



Penanganan dan sosialisasi menyangkut Septik

Sistem penanganan sanitasi daerah perlu

diperbaiki dari pemerintah sampai pada lapisan

Koordinasi dan peran aktif SKPD dalam

pembangunan, pemeliharaan, dan memonitoring

sanitasi di seluruh wilayah Kabupaten Maros

Program pembangunan sanitasi perlu dibarengi

dengan sosialisasi fungsi dan cara pemeliharaan

sarana yang terbangun

Weaknesses (Kelemahan) :

(Ada peluang besar dari luar, namun

hati-hati internal tim lemah)

(Gawat, ada ancaman dari luar di sisi

lain secara internal Tim Pokja masih banyak

kelemahan)

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


Tujuan, sasarandanstrategiuntukmencapaivisidanmisisanitasi yang

telahdirumuskandalambab 2.1, telahdirumuskanberdasarkankondisipengelolaan air

limbahsaatinisebagaimanaterlihatpadatabel di bawah.

Tujuan, Sasaran, danTahapanPencapaianPengembangan

Tujuan Pernyataans

Meningkatkanperan stake holder daerahdanseluruhmasyarakatdalampembangunan, pemeliharaan, dan monitoring permasalahandanketersediaansaranadanprasaranasanitasidaerah

79 % wargatelahmemilikijambanPribadi

Dukungandari SKPD / Istansidalamrangkamensukseskanpenanganan 10 program Gerbangmastra

Sudahada Usaha JasaPenyedotanTinjaswasta yang memerlukaninstalasipengelolahanlumpurtinja

Evaluasidanpemberlakuanregulasisanitasi yang jelasdantepat

Diperlukanulasi yang mengaturtentang Air LimbahDome






Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, danTahapanPencapaianPengembangan Air LimbahDomestik

Sasaran

StrategiPernyataansasaran

Indikatorsasaran

79 % wargatelahmemilikijambanPribadi

Adanyapembangunanjambankomunaldan program penanganansanitasi di semua SKPD terkaitsertaperanduniausaha yang segera di galipotensinya

Pembangunan jambankomunalsebagailangkahpemenuhankebutuhanmasyarakatuntuksaranajamban yang t

MenggalipotensiduniausahadanorganisasikemasyarakatandalammendukungpembangunansanitasiKabupatenMaros

Sosialisasi BABs perludievaluasidandilakukansecaralebih optimal

Dukungandari SKPD / Istansidalamrangkamensukseskanpenanganan 10 program Gerbangmastr

AdanyaOrganisasikemasyarakatan ( BKM/KSM/UPL) danpotensibadanusaha yang dapatdijadikanmitrakerjadalampegelolaansanitasi

MenggalipotensiduniausahadanorganisasikemasyarakatandalammendukungpembangunansanitasiKabupatenMaros

Stake holder pemeliharaan, dan monitoring adalahseluruhmasyarakatKabupatenMarosmelaluipembimbingandanperanaktif SKPD terkait.

Sudahada Usaha JasaPenyedotanTinjaswasta yang memerlukaninstalasipengelolahanlumpurtinja

Belummemmiliki IPLT maupun IPAL Komunal

Pembangunan sanitasisektor air limbahlebihdikonsentrasikanpadapemenuhansaranapengelolaanlimbah/IPAL

Diperlukanregulasi yang mengaturtentang Air LimbahDome

Tersediaperaturandaerahmengenaipenanganan air limbah

Sosialisasidanpenetapanregulasi yang memadaiuntukpengelolaan air limbah yang tepat.

BAB III Hal: 8




Air LimbahDomestik

Strategi

jambankomunalsebagailangkahpemenuhankebutuhanmasyarakatuntuksaranajamban yang tepat

MenggalipotensiduniausahadanorganisasikemasyarakatandalammendukungpembangunansanitasiKabup

perludievaluasidandilakukansecaral

MenggalipotensiduniausahadanorganisasikemasyarakatandalammendukungpembangunansanitasiKabup

Stake holder pembangunan, pemeliharaan, dan monitoring adalahseluruhmasyarakatKabupatenMarosmelaluipembimbingandanperanaktif SKPD terkait.

Pembangunan sanitasisektor air limbahlebihdikonsentrasikanpadapemenuhansaranapengelolaanlimbah/

Sosialisasidanpenetapanregulasi yang memadaiuntukpengelolaan air

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


stikmulaidari User Interface ( hinggaPembuanganAkhir

Ketersediaandokumenstrategidan master plan penangananpermasalahansanitasiKabupatenMaros

Master Plan Air Limbahdomestikbelumada

Matrikspenganggaran yang sahdanterkelola optimal dantepat

Alokasianggaranbelanja SKPD terkait Air LimbahDomestik ) masihbelumsignifikan

3.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan

Kondisi pengelolaan Sanitasi Sektor Persampahan

menetapkan isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya, lalu isu

tersebut dianalisa kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni

Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) sedangkan Faktor ekternal adalah

(Opportunity) dan ancaman (Threat). Faktor internal terdiri dari beberapa item yakni

Teknik dan Operasional, kelembagaan dan kebijakan, keuangan, komunkasi, SDM





antara kolom bobot dan kolom nilai, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



stikmulaidari User Interface ( Kloset ) hinggaPembuanganAkhir

Pemanfaatan media komunikasi yang lebihdalamkegiatansosialisasisanitasi

Master Plan Air Limbahdomestikbelumada

Perluketersediaan master plan pembangunansanitasi

Melakukanpendataanrinci database limbahuntuksemuajenislingkungan yang ada di Ka(Industri, Permukiman, danPerhotelan)

Pemeliharaansaranasanitasiharusmelibatkanseluruhmasyarakatdanperludisosialisasikan

Alokasianggaranbelanja SKPD terkait Air LimbahDomestik (selain PU

masihbelumsignifikan

Legislativsaatinibelummemandangsanitasisebagaiprioritas

Pemanfaatan program PPSP sebagailangkahterintegrasidalampenangananpersoalansanitasiKabupatendandisepakatiolehseluruh stake holder daerahtermasuklembagalegislatifdaerahsebagai program utamadanprioritas

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Persampahan

pengelolaan Sanitasi Sektor Persampahan dapat diketahui




pportunity) dan ancaman (Threat). Faktor internal terdiri dari beberapa item yakni



n, keuangan, partisipasi dunia usaha serta PMJK. Setiap item ditetapkan



lom nilai, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB III Hal: 9


Pemanfaatan media komunikasi

lebihdalamkegiatansosialisasisanita

Melakukanpendataanrinci database limbahuntuksemuajenislingkungan yang ada di KabupatenMaros (Industri, Permukiman,

Pemeliharaansaranasanitasiharusmelibatkanseluruhmasyarakatdanp

Pemanfaatan program PPSP sebagailangkahterintegrasidalampenangananpersoalansanitasiKabupatendandisepakatiolehseluruh stake

daerahtermasuklembagalegislatifdaerahsebagai program

dapat diketahui dengan




pportunity) dan ancaman (Threat). Faktor internal terdiri dari beberapa item yakni



n, keuangan, partisipasi dunia usaha serta PMJK. Setiap item ditetapkan



lom nilai, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


Tabel 3.3Posisi pengelolaan sanitasi Sub Sektor Persampahan


LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN ( STRENGTH )


1 Sudah ada Pemilahan sampah (sampah Organik & Anorganik)

di Tempat Penampungan Sementara

2 Sudah memiliki TPA Controll Lanfill


1 Sudah ada rencana induk/masterplan, target dan strategi

pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga TPA

2 sudah ada istitusi yang bertanggungjawab terhadap

pengelolaan persampahan

Keuangan

1 sudah ada penganggaran sektor persampahan dari APBD

2 sudah ada retribusi persampahan yang dikelola oleh Bidang

Persampahan BLHK

SDM

1 Telah memiliki tenaga teknik yang memiliki kemampuan

dibidang pengelolaan persamapahan




1 Frekwensi pengumpulan sampah tidak sesuai jadwal

2 Kurangnya kegiatan pembinaan/pemantauan sarana daur

ulang misalnya Komposter, TPST

3 80 % armada pengangkut sampah sudah beroperasi lebih dari

10 Tahun dan tidak layak operasi , jumlahnya masih kurang

sehingga tidak mencakupi Pelayanan dalam Kajian wilayah

PPSP

4 Sistem Pengoperasian composter komunal belum optimal

5 Tidak difungsikan alat incenerator yang ada dari BLHK



Posisi pengelolaan sanitasi Sub Sektor Persampahan


0.4

ada Pemilahan sampah (sampah Organik & Anorganik)

di Tempat Penampungan Sementara

0.15 3

Sudah memiliki TPA Controll Lanfill 0.25 5

0.4

Sudah ada rencana induk/masterplan, target dan strategi

dari tingkat rumah tangga hingga TPA

0.25 5

sudah ada istitusi yang bertanggungjawab terhadap 0.15 4

0.15

sudah ada penganggaran sektor persampahan dari APBD 0.075 4

persampahan yang dikelola oleh Bidang 0.075 3

0.05

Telah memiliki tenaga teknik yang memiliki kemampuan

dibidang pengelolaan persamapahan

0.05 2

0.4

Frekwensi pengumpulan sampah tidak sesuai jadwal 0.1 4

Kurangnya kegiatan pembinaan/pemantauan sarana daur 0.025 3

80 % armada pengangkut sampah sudah beroperasi lebih dari

10 Tahun dan tidak layak operasi , jumlahnya masih kurang

sehingga tidak mencakupi Pelayanan dalam Kajian wilayah

0.1 5

Sistem Pengoperasian composter komunal belum optimal 0.05 3

Tidak difungsikan alat incenerator yang ada dari BLHK 0.075 4

BAB III Hal: 10


SKOR

0.45

1.25

1.25

0.6

0.3

0.225

0.1

4.175

0.4

0.075

0.5

0.15

0.3

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


6 Belum ada wadah pemilahan sampah /limbah B3


1 Sistem Pengelolaan persamapahan yang ada belum berjalan

dengan maksimal sesuai dengan UU No 8 tahun 2008 tentang

pengelolaan persamapahan dan perda

tentang pengelolaan persampahan

2 Koordinasi Lintas istansi atau badan mengenai penanganan

sampah medis dan industri tidak optimal

3 Perlu dikaji ulang metode retribusi sampah disesuaikan

dengan cakupan wilayah layanan persampahan

Keuangan

1 PAD sektor persampahan cenderung menurun dua tahun

terakhir

Komunikasi

1 Kurang sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan

sampah 3R lima tahun terakhir dari SKPD BLHK

2 Kerjasama SKPD terkait dan media belum optimal dilakukan

JUMLAH KELEMAHAN ( WEAKNES )




Keuangan

1 Peluang pembiayaan memlaui dana csr

Komunikasi

1 Pilihan media cetak ( radar Maros ) untuk menjangkau

masyarakat dalam sosialisasi program persampahan

2 Adanya Organisasi kemasyarakatan (BKM/KSM/UPL) yang


PMJK dan Swasta

1 adanya keterlibatan PKK dalam hal sosialisasi 3R pada ibu

rumah tangga

2 Keterlibatan dunia Usaha, NGO dalam penyediaan layanan

Sanitasi Sub Sektor Persampahan



Belum ada wadah pemilahan sampah /limbah B3 0.05 3

0.3

Sistem Pengelolaan persamapahan yang ada belum berjalan

dengan maksimal sesuai dengan UU No 8 tahun 2008 tentang

pengelolaan persamapahan dan perda no 7 tahun 2007

0.15 5

Koordinasi Lintas istansi atau badan mengenai penanganan

sampah medis dan industri tidak optimal

0.05 3

Perlu dikaji ulang metode retribusi sampah disesuaikan

layanan persampahan

0.1 4

0.2

PAD sektor persampahan cenderung menurun dua tahun 0.2 3

0.1

Kurang sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan

sampah 3R lima tahun terakhir dari SKPD BLHK

0.075 3

Kerjasama SKPD terkait dan media belum optimal dilakukan 0.025 3

.35

Peluang pembiayaan memlaui dana csr 0.35 4

0.25

Pilihan media cetak ( radar Maros ) untuk menjangkau

masyarakat dalam sosialisasi program persampahan

0.05 4

Adanya Organisasi kemasyarakatan (BKM/KSM/UPL) yang


0.2 4

0.4

adanya keterlibatan PKK dalam hal sosialisasi 3R pada ibu-ibu 0.15 4

Keterlibatan dunia Usaha, NGO dalam penyediaan layanan 0.25 5

BAB III Hal: 11


0.15

0.75

0.15

0.4

0.6

0.225

0.075

3.775

0.4

1.4

0.2

0.8

0.6

1.25

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



ANCAMAN ( THREAT )


1 Budaya / prilaku warga yang masih membuang sampah

sembarangan

2 masih banyak warga yang membakar, menimbun/menumpuk

sampah

3 Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan

bertambanhya jumlah timbulan sampah

Komunikasi

1 Masyarakat yang kurang memanfaatkanmedia untuk

mengakses informasi sanitasi

PMJK

1 banyaknya wilayah kumuh dalam kawasan kota Maros

2 keder peduli Lingkungan di masyarakat masih minim dalam

pegelolan persampahan

3 kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan TPS masih

rendah



Dari tabel diatas diperoleh gambaran tentang pengelolaan Sektor persampahan

yang ada di Kabupaten Maros saat ini. Faktor internal yakni kekuatan (Strength) nilai

4,175 dan kelemahan (Weakness) nilai 3,775 sehingga selisih antara kekuatan dan

kelemahan adalah 0,4. Faktor eksternal untuk peluang(Opportunity) nilai 4,25 dan

Ancaman (Threath) nilai 4,4 sehingga selisih antara peluang dan ancaman sebesar

0,15 . Nilai tersebut menempatkan pengelolaan sektor persampahan pada kuadran II,

posisi difersifikasi besar-besaran. Mengacu pada nilai skor diatas dan berdasarkan

matriks internal eksternal maka diperoleh pemahaman bahwa lingkungan internal dalam

hal pengelolaan sektor persampahan sudah cukup baik namun lingkungan eksternal

yang ada belum mendukung sehingga



0.5

Budaya / prilaku warga yang masih membuang sampah 0.25 5

masih banyak warga yang membakar, menimbun/menumpuk 0.15 5

Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan

bertambanhya jumlah timbulan sampah

0.1 4

0.1

Masyarakat yang kurang memanfaatkanmedia untuk 0.1 4

0.4

banyaknya wilayah kumuh dalam kawasan kota Maros 0.1 4

di masyarakat masih minim dalam 0.15 4

kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan TPS masih 0.15 4




ah 0,4. Faktor eksternal untuk peluang(Opportunity) nilai 4,25 dan



besaran. Mengacu pada nilai skor diatas dan berdasarkan



yang ada belum mendukung sehingga arah, sasaran dan strategi pemerintah daerah

BAB III Hal: 12


4.25

1.25

0.75

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

4.4

-0.15




ah 0,4. Faktor eksternal untuk peluang(Opportunity) nilai 4,25 dan

Ancaman (Threath) nilai 4,4 sehingga selisih antara peluang dan ancaman sebesar –


besaran. Mengacu pada nilai skor diatas dan berdasarkan



arah, sasaran dan strategi pemerintah daerah

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


yang sesuai adalah pemerintah cukup menggunakan kekuatan yang ada saat ini untuk

menghadapi ancaman yang datang dari lingkungan luar sambil terus berbenah.

Keterangan : = Posisi pengelolaan persampahan




Gambar 3.3

Pemeliharaan

Selektif

Berputar





Keterangan : = Posisi pengelolaan persampahan




Gambar 3.3 PosisipengelolaanSanitasiSektorPersampahan

Pemeliharaan

Agresif

Pemeliharaan

Selektif PertumbuhanCepat

Ceruk

DiversifikasiB

esar-besaran

DiversifikasiTerp

usat

Berputar

Pertumbu

hanStabil

BAB III Hal: 13






BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



Tujuan Pernyataans

SistemPengelolaansampah yang terpadudan optimal

80 % armada pengangkutsampahsudahberoperasilebihdari 10 Tahundantidaklayakoperasi , jumlahnyamasihkurangsehinggatidakmencakupiPelayanandalamKajianwilayah PPSP

Frekwensipen

gumpulansam

pahtidaksesu

aijadwal

Tidakdifungsikanalatincenerator yang adadari BLHK

Peran SKPD terkaitdalammengsosialisasikandanmemonitoringsistem di tengahmasyarakat

Kurangnyakegiatanpembinaan/pemantauansaranadaurulangmisalnyaKomposter, TPST



Tabel 3.4

danTahapanPencapaianPengembanganPersampahan

Sasaran


Indikatorsasaran

80 % armada pengangkutsampahsudahberoperasilebihdari 10 Tahundantidaklayakoperasi

jumlahnyamasihkurangsehinggatidakmencakupiPelayanandalamKajianwilayah PPSP

Sudahmemiliki TPA ControllLanfill

Program pengadaan armada pengangkutan yang memadaiuntukseluruhwilayahKabupatenMaros

Penambahanlokasi TPA untukluaswilayahKabupatenMaros yang cukupbesar

SosialisasisitemPenanganansampah di seluruhwilayahKabupatenMaros

Frekwensipen

gumpulansam

pahtidaksesu

aijadwal

Sudahadarenc

anainduk/mas

terplan, target

danstrategipe

ngelolaansam

pahdaritingkat

rumahtanggah

ingga TPA

Manajemenpengelolaan yang

tepatdan optimal

melayaniseluruhwilayahKabupaten

Maros

Penambahan armada dansarana TPA untukmengoptimalkanpelayanan di seluruhwilayahKabupatenMaros

Tidakdifungsikanalatincenerator yang adadari BLHK

PemanfaatansistemIncenerator di lingkunganRumahSakit Daerah SalewangangMaros

Sosialisasisistemdaurulangdanpengelolaansampah

Kurangnyakegiatanpembinaan/pemantauansaranadaurulangmisalnyaKomposter, TPST

sudahadaretribusipersampahan yang dikelolaolehBidangPersampahan BLHK

Koordinasiantar SKPD terkaitmengenaipenanggungjawab monitoring dansosialisasipersampahan

Sosialisasidenganpemanfaatanseluruh media yang ada di daerahuntukcapaian optimal

Telahmemilikitenagateknik yang memilikikema

Penetapantenagaahlisebagai coordinator sistempengelolaansampah

BAB III Hal: 14


Persampahan

Strategi

Program pengadaan armada pengangkutan yang memadaiuntukseluruhwilayahKabu

Penambahanlokasi TPA untukluaswilayahKabupatenMaros

SosialisasisitemPenanganansampa

seluruhwilayahKabupatenMaros

Manajemenpengelolaan yang

melayaniseluruhwilayahKabupaten

Penambahan armada dansarana

untukmengoptimalkanpelayanan di seluruhwilayahKabupatenMaros

Sosialisasisistemdaurulangdanpen

Koordinasiantar SKPD terkaitmengenaipenanggungjawab

dansosialisasipersampahan

Sosialisasidenganpemanfaatanseluruh media yang ada di daerahuntukcapaian optimal

Penetapantenagaahlisebagai

sistempengelolaansampah

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


Matrikspenganggaran yang sahdanterkelola optimal dantepat

sudahadapenganggaransektorpersampahandari APBD

3.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan

Kondisi pengelolaan Sanitasi Sektor drainase

permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya, lalu isu tersebut dianalisa kedalam

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni Kekuatan (Strength) dan

Kelemahan (Weakness) sedangkan Faktor ekternal adalah (Opportunity) dan ancaman

(Threat). Faktor internal terdiri dari beberapa item yakni Teknik dan Operasional,

kelembagaan dan kebijakan, keuangan, komunkasi, SDM sedangkan item dari faktor

eksternal antara lain Teknik dan o

partisipasi dunia usaha serta PMJK. Setiap item ditetapkan besaran bobotnya oleh

POKJA, dan besaran bobot isu yang diangkat mengikuti besaran bobot per item yang

telah disepakati. Jumlah skor diperoleh dari

nilai, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Posisi pengelolaan sanitasi Sub Sektor


LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN ( STRENGTH )


1 Sudah ada masterplan/rencana induk drainase untuk Kota

Maros

2 Adanya pembangunan sumur retensi (perangkap lumpur ) di



mpuandibidangpengelolaanpersamapahan

sudahadapenganggaransektorpersampahandari APBD

PAD sektorpersampahancenderungmenurunduatahunterakhir

Sistempenganggarandaerah yang jelasdanmatrikulasipendanaan yang lengkapdansah di daerah, provinsi, danpusat

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Drainase Lingkungan

pengelolaan Sanitasi Sektor drainase telah ditetapkan isu dan



sedangkan Faktor ekternal adalah (Opportunity) dan ancaman



eksternal antara lain Teknik dan operasional, Kelembagaan dan kebijakan, keuangan,



telah disepakati. Jumlah skor diperoleh dari hasil kali antara kolom bobot dan kolom

nilai, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Posisi pengelolaan sanitasi Sub Sektor Drainase


dan Operasional 0.5

Sudah ada masterplan/rencana induk drainase untuk Kota 0.3 5

Adanya pembangunan sumur retensi (perangkap lumpur ) di 0.2 2

BAB III Hal: 15


Sistempenganggarandaerah yang jelasdanmatrikulasipendanaan yang lengkapdansah di daerah,

Drainase Lingkungan

tapkan isu dan



sedangkan Faktor ekternal adalah (Opportunity) dan ancaman



perasional, Kelembagaan dan kebijakan, keuangan,



hasil kali antara kolom bobot dan kolom

SKOR

1.5

0.4

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



empat lokasi di Kabupaten Maros yang dibuat oleh Pemkab

Kelembagaan

1 Sudah ada SKPD yang mengelola drainase

Keuangan

1 Sudah ada penganggaran sub sektor drainase dalam APBD

Kabupaten Maros

JUMLAH SKOR KEKUATAN ( STRENGTH )



1 Belum ada peralatan pembersihan drainase

2 Belum ada jadwal pembersihan drainase

3 Pembangunan drainase tidak terintegrasi

4 Belum ada target pengelolaan drainase skala Kota

5 Belum ada DED sistem drainase


1 Belum ada Perda yang mengatur pengelolaan drainase dan

DAS

2 Masih rendahnya perhatian (

pembangunan drainase

3 Belum adanya aturan dan sanksi bagi pengembang

perumahan dan masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan drainase

4 Belum jelasnya pembagian tugas antar SKPD yang mengelola

drainase

5 penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya

Komunikasi

1 Kurangnya sosialisasi dan komunikasi tentang drainase




empat lokasi di Kabupaten Maros yang dibuat oleh Pemkab

0.3

ada SKPD yang mengelola drainase 0.3 3

0.2

Sudah ada penganggaran sub sektor drainase dalam APBD 0.2 3

JUMLAH SKOR KEKUATAN ( STRENGTH )


Teknik dan Operasional 0.5

peralatan pembersihan drainase 0.025 3

Belum ada jadwal pembersihan drainase 0.025 3

Pembangunan drainase tidak terintegrasi 0.15 4

Belum ada target pengelolaan drainase skala Kota 0.1 5

Belum ada DED sistem drainase 0.2 5

Kelembagaan dan Kebijakan 0.45

Belum ada Perda yang mengatur pengelolaan drainase dan 0.2 5

Masih rendahnya perhatian (political will) terhadap

pembangunan drainase

0.075 4

Belum adanya aturan dan sanksi bagi pengembang

dan masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan drainase

0.1 4

Belum jelasnya pembagian tugas antar SKPD yang mengelola 0.05 3

penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya 0.025 2

0.05

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi tentang drainase 0.05 3

BAB III Hal: 16


SKOR

0.9

0.6

3.4

0.075

0.075

0.6

0.5

1

1

0.3

0.4

0.15

0.05

0.15

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



melalui media





Partisipasi Dunia Usaha

1 - Peluang pendanaan CSR dari perusahaan pertambangan

PMJK

1 Adanya Organisasi kemasyarakatan (BKM/KSM/UPL) yang



ANCAMAN ( THREATH )


1 Drainase yang dibangun melalui program pemberdayaan

belum terintegrasi dengan sistem drainase

2 -Mayoritas pengembang perumahan belum / tidak

membangun sistem drainase yang menyesuaikan dengan

rencana induk drainase

masih terdapat area genangan

Komunkasi

1 Masih kurangya peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan

drainase

PMJK

1 Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah

sembarangan pada drainase

2 Perilaku masyarakat yang merusak infrastruktur drainase





KELEMAHAN

Partisipasi Dunia Usaha 0.6

CSR dari perusahaan pertambangan 0.6 4

0.4

Adanya Organisasi kemasyarakatan (BKM/KSM/UPL) yang


0.4 4


Operasional 0.45

Drainase yang dibangun melalui program pemberdayaan

belum terintegrasi dengan sistem drainase

0.15 5

Mayoritas pengembang perumahan belum / tidak

membangun sistem drainase yang menyesuaikan dengan

rencana induk drainase kota

0.2 5

masih terdapat area genangan 0.1 4

0.15

Masih kurangya peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan 0.15 4

0.4

Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah

sembarangan pada drainase

0.2 5

Perilaku masyarakat yang merusak infrastruktur drainase 0.05 5

BAB III Hal: 17


SKOR

4.3

-0.9

2.4

1.6

4

0.75

1

0.4

0.6

1

0.25

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN



3 Perilaku masyarakat yang membuat bangunan tambahan di

atas saluran drainase



Dari tabel diatas diperoleh



kelemahan adalah – 0,9 . Faktor eksternal untu


0,75 . Nilai tersebut menempatkan pengelolaan sektor persampahan pada kuadran IV,

atau posisi berputar. Mengacu pada nilai skor diatas da

eksternal maka diperoleh pemahaman bahwa lingkungan internal dalam hal

pengelolaan sektor drainase masih lemah dan lingkungan eksternal yang belum

mendukung sehingga arah, sasaran dan strategi pemerintah daerah yang sesuai

adalah membenahi kelemahan

mengatasi ancaman yang datang dari luar.




Perilaku masyarakat yang membuat bangunan tambahan di 0.15 5


ANCAMAN




0,9 . Faktor eksternal untuk peluang (Opportunity) nilai 4 dan



atau posisi berputar. Mengacu pada nilai skor diatas dan berdasarkan matriks internal




adalah membenahi kelemahan-kelemahan yang ada pada lingkungan internal untuk

mengatasi ancaman yang datang dari luar.

BAB III Hal: 18


SKOR

0.75

4.75

-0.75

gambaran tentang pengelolaan Sektor persampahan



k peluang (Opportunity) nilai 4 dan

Ancaman (Threath) nilai 4,75 sehingga selisih antara peluang dan ancaman sebesar –


n berdasarkan matriks internal




kelemahan yang ada pada lingkungan internal untuk

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


Keterangan : = Posisi drainase lingkungan

Tujuan, sasaran dan strategi

dirumuskan dalam bab 2.1, telah

limbah saat ini sebagaimana terlihat


Tujuan Pernyataans

SistemPengelolaandrainase yang terpadudan optimal

SudahSKPD yang mengeloladrainase

Pemeliharaan

LingkunganMendukung

Lingkungantidak/kurangMendukung (

Berputar

Internal

Lemah (-)

Pemeliharaan

Selektif

Gambar 3.4 PosisipengelolaanSanitasiSektorDrainaselingkungan



= Posisi drainase lingkungan

strategi untuk mencapai visi dan misi sanitasi yang telah

bab 2.1, telah dirumuskan berdasarkan kondisi pengelolaan air

terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.6

Tujuan, Sasaran, danTahapanPencapaianPengembanganDrainaseLingkungan

Sasaran


Indikatorsasaran

Sudah ada SKPD yang mengelola drainase

Sudahadamasterplan/rencanaindukdrainaseuntuk Kota Maros

Review danevaluasi master plan yang ada, dengankondisieksistingpengunaanlahan di KabupatenMaros

Dilakukansosialisasimengenaisistemdrainasekota/kabupaten

Sosialisasipembangunansumurretensi (perangkaplumpur) di empatlokasi di KabupatenMaros

Sudahadapenganggaran sub sektordrainasedalam APBD KabupatenMar

Optimalisasiperan SKPD terkaitdalammengelolahketersediaananggaranpembangunandrainase yang optimal danterarah

Pertumbu

hanStabil

PertumbuhanCepat

Pemeliharaan

Agresif

Ceruk

DiversifikasiB

esar-besaran

DiversifikasiTerp

usat

LingkunganMendukung

Lingkungantidak/kurangMendukung (-)

Internal

Kuat (+)

Berputar

Pemeliharaan

PosisipengelolaanSanitasiSektorDrainaselingkungan

BAB III Hal: 19


sanitasi yang telah

pengelolaan air

DrainaseLingkungan

Strategi

Review danevaluasi master plan

dengankondisieksistingpengunaanlahan di KabupatenMaros

Dilakukansosialisasimengenaisistemdrainasekota/kabupaten

Sosialisasipembangunansumurrete(perangkaplumpur) di

empatlokasi di KabupatenMaros

Optimalisasiperan SKPD terkaitdalammengelolahketersediaananggaranpembangunandrainase yang optimal danterarah

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN


RegulasipembangunandrainasedalamKabupatenMaros yang terintegrasibaikdalamsatusistemdrainase

Masihrendahnya (political will) terhadappembangunandrainase

Mayoritaspengembangperumahanbelum / tidakmembangunsistemdrainase yang menyesuaikan rencanadrainasekota

Perilakumasyarakat yang merusakinfrastrukturdrainas



os

Masihrendahn perhatian

(political will) terhadap pembangunandrainase

Masihkurangyaperantokohmasyarakatdalampengelolaandrainase

Master plan drainasekota/kabupatenmenjadidasarpembangunandrainase di semuasektor (Dalamregulasi Daerah)

Tokohmasyarakatmenjadipenggerakseluruhmasyarakatdalammemperhatikandanmenjagasalurandrainase di sekitarnya

Mayoritas pengembang perumahan belum / tidak membangun sistem drainase yang menyesuaika dengan

rencana induk drainasekota

Perizinanpembangunanperumahanharusmengeksplorasi master plan drainaseuntukmenjadiacuandalampengembangandrainaseperumahan

Perilaku masyarakat yang merusak infrastruktur drainase

Perilakumasyarakat yang masihmembuangsampahsembaranganpadadrainase

Sosialisasifungsionalsalurandrainasekepadaseluruhlapisanmasyarakat

Perilakumasyarakat yang membuat bangunan tambahan di atas saluran drainase

Regulasibangunan di sekitarsalurandrainaseperludiperjelasdanditerapkan

BAB III Hal: 20


Master plan drainasekota/kabupatenmenjadidasarpembangunandrainase di semuasektor (Dalamregulasi

Tokohmasyarakatmenjadipenggerakseluruhmasyarakatdalammemperhatikandanmenjagasalurandrainase

Perizinanpembangunanperumahanharusmengeksplorasi master plan drainaseuntukmenjadiacuandalampengembangandrainaseperumahan

Sosialisasifungsionalsalurandrainasekepadaseluruhlapisanmasyarakat

Regulasibangunan di sekitarsalurandrainaseperludiperjel

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

SANITASI

PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN

4.1. Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

Program adalah kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan

sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya (Bab 3). Program pada umumnya termasuk

juga program sanitasi tidak hanya sebatas implementasi fisik, tetapi juga mencakup u

keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada, antara lain aspek keuangan (tersedianya biaya

Operasi dan Pemeliharaan –

kebutuhan masyarakat akan sanitasi menuju ke arah yang lebih baik

Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem

terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non

masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (

baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan

pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari

Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci

penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi)

kampanye untuk sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan

kegiatan di dalam suatu program p

(Survey, Investigation, Land

Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan).Kegiatan yang

sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi

jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi

apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau

tidak.


BAB BAB BAB BAB PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN

PEMBANGUNAN SANITASIPEMBANGUNAN SANITASIPEMBANGUNAN SANITASIPEMBANGUNAN SANITASI

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi



juga program sanitasi tidak hanya sebatas implementasi fisik, tetapi juga mencakup u


O & M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan

kebutuhan masyarakat akan sanitasi menuju ke arah yang lebih baik dan sehat.


terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan

masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang



Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design



kegiatan di dalam suatu program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM

and Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance


bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi



1


BAB BAB BAB BAB IIIIVVVV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN

PEMBANGUNAN SANITASIPEMBANGUNAN SANITASIPEMBANGUNAN SANITASIPEMBANGUNAN SANITASI



juga program sanitasi tidak hanya sebatas implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga


O & M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan


teknis) seperti; (i) menyiapkan

) akan sistem air limbah yang



Detailed Engineering Design – DED), (iv)



embangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM

aintenance - Survai,


bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi




BAB IV



SANITASI

Tabel 4.1a. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan

Strategi Sanitasi Kota

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi

Kab. : Maros

Provinsi : Sulawesi Selatan

Tahun : 2012

No. Sub Sektor

Indikasi Biaya (juta rupiah)

Rekapitulasi Total

2013 2014 2015

1 Sub Sektor Air Limbah

505 9,269

2 Sub Sektor Persampahan

12,509 34,886

3 Sub Sektor Drainase

70 9,230

4 Sub sektor PHBS dan Higiene

300 5,465.2

Total Anggaran 13,384 58,850.2


Tabel 4.1a. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun


Jumlah Keterangan Rekapitulasi Total

2015 2016 2017

2,149.2 2,039.2 1,632.2 15,595

26,386 22,221 80,498 32,604

1,359 670 1,090 12,419

2,117.7 1,585.7 1,316 10,782.2

32,011.9 26,515.9 84,536.2 71,400.2

2


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.1b. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan


Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Kota

Kota : Maros


Tahun : 2012

No. Sub Sektor


APBD Kabupaten

2013 2014


200 1,694


4,075 6,307


70 1,900


132 2,285.7

Total Anggaran 4,477 12,187


Tabel 4.1b. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kab. Maros untuk 5 tahun

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Kota


Jumlah Keterangan APBD Kabupaten

2015 2016 2017

494.2 399.2 362.2 3,150

5,402 5,292 6,047 28,874

610 200 200 2,980

613.2 256.2 253.5 3,539.2

7,119 6,147 6,863 38,543

3


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.1c. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi


Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Kota : Maros


Tahun : 2012

No. Sub Sektor


APBD

2013 2014


25 4,375


465 600


- 115


- 818.5

Total Anggaran 490 5908.5


Tabel 4.1c. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Provinsi


Jumlah Keterangan APBD Provinsi

2015 2016 2017

535 520 470 5,925

1,105 810 750 3,730

234 - - 343

451 371 330.5 1,970

2,325 1,701 1,550.5 11,974

4


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.1d. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 t


Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBN

Kota : Maros


Tahun : 2012

No. Sub Sektor


2013 2014


280 3,200


1,755 7,969


0 7,215


168 2,316

Total Anggaran 2,203 20,745


Tabel 4.1d. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun

dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBN


Jumlah Keterangan APBN

2015 2016 2017

1,120 1,120 800 6,520

27,979 19,879 16,119 73,701

515 470 890 9,090

1,053.5 958.5 732 5273

30,668 22,428 18,541 94,584

5


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.1e. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah


Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Non

Kota : Maros


Tahun : 2012

No. Sub Sektor


Non Pemerintah

2013 2014


- -


- -


- -


- -

Total Anggaran - -


Tabel 4.1e. Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Non Pemerintah


Jumlah Keterangan Non Pemerintah

2015 2016 2017

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

6


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.2a. Tabel Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Sanitasi

Strategi Sanitasi Kota Pembiayaan APBN

Kota : Maros


Tahun : 2013-2017

NO. KODE

NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN

(Output/Sub Output/Komponen)

DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kws)

1 2 3 4

A. KOMPONEN AIR LIMBAH

A.1 Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

A.1.1 2414.003.004.017 Penyusunan Master Plan Air Limbah ( IPAL Komunal) Kawasan

Kab. Maros

Pembangunan IPAL Komunal

Kec. Simbang

A.2

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL

A.2.1

MCK Umum

A.2.1.1 2414.005.002.060

Pelatihan Bimbingan Teknis Air Limbah

Kab. Maros

A.2.1.2 2414.005.002.060

Kajian Limbah Cair dan Padat Domestik dan Rumah Tangga

Kab. Maros

A.2.1.3 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum kec. Marusu


Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Sanitasi

DETAIL LOKASI


Estimasi Outcome

KebutuhanPenanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota IndikasisumberPembiayaan (juta rupiah)

Jml.

Pen

du

du

kter

laya

ni

Lu

as W

ilaya

h t

erla

yan

i

SA

TU

AN

Volume

Total Volume

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kab. Maros 322,212

1,619.12

Paket 1 1 100

300

Paket 1 1,000

Kab. Maros 322,212

1,619.12

Paket - 1

1

50

Kab. Maros 322,212

1,619.12

Paket 1

1

200

kec. Marusu 25,485 53.73 Unit 1 1 1 1 1 5 70 80

7

IndikasisumberPembiayaan (juta rupiah) SKPD

PenanggungjawabPelaksanaan

SKPD/BadanPengelolaPasca

Konstruksi APBN Jumla

h

2015

2016

2017

16 17 18 19 20 21

100

Dinas PU

1,000

Dinas PU

50

Dinas PU

200

Dinas PU

80 80 80 390

Dinas PU


BAB IV



SANITASI

A.2.1.4 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum Kec. Mandai

A.2.1.5 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum Kec. Turikale

A.2.1.6 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum Kec. Lau

A.2.1.7 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum

Kec. Moncongloe

A.2.1.8 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum

Kec. Tompobulu

A.2.1.9 2414.005.002.112 Pembangunan MCK Umum Kec. Mallawa

A.2.2

Program Pembangunan IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal

A.2.2.1 2414.005.002.112 Pembangunan IPAL Komunal

A.2.2.2 Program Pembangunan IPLT

A.2.2.1 2414.005.002.104 Review Detail(DED) IPLT skala

kota/kawasan Kab. Maros

A.2.2.2 2414.005.002.112 Rehabilitasi total IPLT Kab. Maros

A.2.2.3 2414.005.002.104

Perencanaan Teknis Pengelolaan

dan Pengembangan IPLT

Bontoramba

kec. Marusu

A.2.2.4 2414.005.002.060 Pendampingan dalam rangka

Pengelolaan IPLT Bontoramba Kec. Mandai

A.2.2.5 2414.005.002.060 Pelatihan Teknis Operator IPLT

Bontoramba Kec. Turikale


Kec. Mandai 35,820 49.11 unit 1 1 1 1 1 5 70 80

Kec. Turikale 41,856 29.93 Unit

1 1 1 1 4

80

24,463 73.83 Unit

3 2 1 1 7

240

Moncongloe 17,314 46.87 Unit

1 1 1

3

80

Tompobulu 14,214

287.66

Unit

2 2 1 1 6

160

Kec. Mallawa 10,763 235.92

Unit

1 1 1

3

80

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket - 1 1 50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 200

kec. Marusu

25,485

53.73 Unit 1 1 1 1 1 5 70 80

Kec. Mandai

35,820

49.11 unit 1 1 1 1 1 5 70 80

Kec. Turikale

41,856

29.93 Unit 1 1 1 1 4 80

8

80 80 80

390

Dinas PU

80 80 80 320

Dinas PU

80 80 80 480

Dinas PU

80 80

240

Dinas PU

80 80 80 400

Dinas PU

80 80

240

Dinas PU

50 Dinas PU

200 Dinas PU

80 80 80

390 Dinas PU

80 80 80

390 Dinas PU

80 80 80

320 Dinas PU


BAB IV



SANITASI

A.2.2.6 2,414,005,002,112 Operasi dan Pemeliharaan IPLT Kec. Lau

Kec.

Moncongloe

Kec.

Tompobulu

A.2.2.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Kec. Mallawa

A.2.2.2

.1 01.02.01.22

Penyediaan Air Minum Berbasis

Masyarakat (SANIMAS)

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan

Sub-Sektor Air Limbah

perum

tumalia

B. SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

B.1

Program Pengembangan Kebijakan

dan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

kec. Mandai

B.1.1 2414003004017

Review Masterplan Persampahan

Skala Kota Kec. Mandai

B.1.2 2414007001061 Sosialisasi UU No. 18 Tahun 2008

dan Perda Pengelolaan Sampah Kec. Mandai

B.1.3 2414007001112 Pengadaan Tempat Sampah

Terpilah untuk Rumah Tangga. Kec. Mandai

B.1.4 2414007001112 Pengadaan Tempat Sampah

terpilah ditempat umum/jalan Kec. Mandai

B.1.5 2414007001060 Pelatihan Daur Ulang Sampah

kader warga peduli lingkungan Kec. Mandai

B.1.6 1.03.01.34.04

Peningkatan Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana


Kec. Lau

24,463

73.83 Unit 3 2 1 1 7 240

Moncongloe

17,314

46.87 Unit 1 1 1 3 80

Tompobulu

14,214

287.66 Unit 2 2 1 1 6 160

Kec. Mallawa

10,763

235.92 Unit 1 1 1 3 80

perum

tumalia

2,148

3.09 Paket 1

1 1. 2 100

kec. Mandai

35,820 49.11 Paket

1

1

1

3

100

Kec. Mandai

35,820 49.11 Paket 1 1

Kec. Mandai

35,820 49.11 Paket 1 1

Kec. Mandai

35,820 49.12 Paket 1 1

Kec. Mandai

35,820 49.13 Paket 1 1

Kec. Mandai

35,820 49.13 Paket 1 1

9

80 80 80

480 Dinas PU

80 80

240 Dinas PU

80 80 80

400 Dinas PU

80 80

240 Dinas PU

100 100 300 Dinas PU

100

100

300 BLHKP

4,00

0

4,0

00

BLHKP

150

150 BLHKP

500

500 BLHKP

100

100 BLHKP

150

150 BLHKP


BAB IV



SANITASI

B.1.7 2414008001060 Membentuk Kelompok Pengelola

Komposting di TPA

B.2 Program Pengelolaan Sampah

dari Sumbernya

B.2.1 2414007001060

Penyusunan, Penetapan dan

Sosialisasi Perda tentang

pengelolaan sampah

Kab. Maros

B.2.2 2414007001061

Lomba Kreasi Sampah dan

Pemilihan Putra Putri Lingkungan

tkt. SD, SMP, SMA

B.2.3 2414.007.001.112 Pengadaan Tempat Sampah

terpilah ditempat umum/jalan

B.2.4 2414008001060 Sosialisasi Bintek Bank Sampahan

B.2.5 2414.007.001.112 Sosialisasi Sekolah Adiwiyata Kec. Turikale

B.2.6 2414.007.001.060 Operasional dan Pembinaan Bank

Sampah Kab. Maros

B.2.7 2414.007.001.114 Pengadaan Perlengkapan pakaian

kerja Satgas Kebersihan Kec. Turikale

B.2.8 2414.007.001.114 Infrastruktur Station Antara dan

Tempat Proses Akhir Sampah Kec. Turikale

B.2.9 2414.007.001.114 Bimbingan Teknis Pengolahan 3R Kab. Maros

B.2.10 2414.007.001.114 Pelatihan 3R Kab. Maros

B.2.11 2414.007.001.114 pengadaan pick up/Operasional

Satgas Kab. Maros

B.2.12 2414.007.001.114 pengadaan Motor Roda

Dua/Petugas Pengawas Satgas


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 5 20 25 30 80

1,10

0

140

2,45

0

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket

1 1

500

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

3

3

3

3 12

Kec. Turikale

41,856

29.93 unit

20

20

20

20 80

28

Kec. Turikale

41,856

29.93 Unit

20

20

20

20 80

28

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1

1

1

1

1 5

15

15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

paket 1 1 1 1 4 1000 1000

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 2 2

200

10

4,40

0

5,50

0

6,60

0

17,

600

Dinas PU

10,0

60

6,26

0

7,00

0

25,

910

-

-

500 BLHKP

450

450

450

1,3

50 BLHKP

28

28

28

112 BLHKP

28

28

28

112 BLHKP

15

15

15

75 BLHKP

1000 1000 400

0 BLHKP

200 BLHKP


BAB IV



SANITASI

B.2.13 2414.007.001.114 Pengadaan tong sampah pemilah Kab. Maros


Sekolah dan Instansi Kab. Maros

B.2.15 2414.007.001.104 Pengadaan Bak Sampah Kec. Turikale

B.2.16 2414.007.001.060 Pengadaan komposter aerobic Kab. Maros

B.2.17 2414.007.001.112 Pengadaan komposter komunal Kab. Maros

B.2.18 2414.007.001.106 Pengadaan TPS per kecamatan Kab. Maros


Terpilah untuk Rumah Tangga. Kab. Maros


terpilah ditempat umum/jalan Kab. Maros

B.2.21 2414.007.001.112 Penyusunan DED TPST Kab. Maros

B.2.22 2414.007.001.112

Pembangunan TPST /

Pengembangan pelayanan/stasiun

antara

Kab. Maros

B.2.23 2414007001060 Pengelolaan Biogas Kab. Maros

B.2.24 2414007001104 Penyusunan Studi Kelayakan

TPA/FS TPA Bontoramba Kab. Maros


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1

1 4

200

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1

1

1

1

1 5

100

100

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1

1 2

100

50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1 3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 2 2

200

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1,50

0

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 20 20 500

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1

1

1

1 4

-

300

Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

25

25

25

25 100

-

10

11

200 BLHKP

100

100

100 500 BLHKP

150 BLHKP

500 500 BLHKP

200 BLHKP

1,50

0

1,50

0

1,50

0

6,0

00 BLHKP

500 BLHKP

1,50

0

1,50

0

3,0

00 BLHKP

1,50

0

1,50

0

3,0

00 BLHKP

1,50

0

1,50

0

3,0

00 BLHKP

300

300

300

1,2

00 BLHKP

10

10

10 40 BLHKP


BAB IV



SANITASI

B.2.25 2414007001112 Pembangunan TPST Lengkap Kab. Maros

B.2.26 2414007001112 pembangunan TPA Baru ( Landfiil) Kab. Maros

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

Kab. Maros

C SUB SEKTOR DRAINASE

Kab. Maros

C.1 MASTERPLAN

Kab. Maros

C.1.1 Masterplan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan

Kab. Maros

2414006001104 Review Master Plan Drainase

Kab. Maros

C.1.1.1 2414003004017 Penyusunan DED Drainase kota Maros

Kab. Maros

C.2.1 Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer

C.2.1.1 2414.006.001.104 Perencanaan Teknis Drainase Primer Dalam Kota

Kec. Turikale

C.3.1 Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer

C.3.1.1 2414.006.001.104 Pembangunan Drainase primer Dalam Kota

Kec. Turikale


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1

1

1

1 4

-

60

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

20

20

20

20 80

-

28

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

20

20

20

20 80

-

28

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit

2

2

2

4 10

-

400

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4

20

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 9 9 18 45

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

1,00

0

Kec. Turikale

41,856

29.93 m 1 1 1

4,00

0

12

60

60

60 240 BLHKP

28

28

28 112 BLHKP

28

28

28 112 BLHKP

75 BLHKP

50 BLHKP

400

400

800

2,0

00 BLHKP

20

20

40 100 BLHKP

45 90 BLHKP

1,0

00

Dinas PU

4,0

00

Dinas PU


BAB IV



SANITASI

C.4.1 Supervisi Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer

C.4.1.1 2414.006.001.106 Supervisi Pembangunan Drainase Primer Dalam Kota

Kec. Turikale

C.5.1 Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder

C.5.2 2414006001112 Pembangunan saluran drainase Lingkungan kota maros

Kec. Turikale

C.5.3 2414006001112 Pembangunan Teknis Drainase Jl Ratulangi

Kec. Turikale

C.5.6 Monitoring Dan Evaluasi

C.5.7 2414.006.001.106 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Penanganan Drainase Primer

Kec. Turikale

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase

D ASPEK PHBS dan Promosi

Higiene

D.1.1 2414.003.003.041 Advokasi Pelaksanaan STBM Kab. Maros

D.1.2 2414.003.003.041 Advokasi dan kampanye STOP

BBAS tingkat desa Kab. Maros

D.1.3 2414.003.003.041

Advokasi Penyediaan air minum

berkualitas Tingkat Kab, Kec dan

Desa/Kel

Kab. Maros

D.1.4 2414.003.003.041

Pengadaan Percontohan Sarana

Sanitasi dasar (cuci tangan) di

Sekolah

Kab. Maros

D.1.5 2414.003.003.040 Timbangan analitik ohaus Kab. Maros


Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

150

Kec. Turikale

41,856

29.93

1 1

1,00

0

Kec. Turikale

41,856

29.93 m 1 1

500

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1 1 1 4

50

700

79,5

00

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

168

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 30 25 15 10 80

210

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

336

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

SD 80 80

120

Kab. Maros

322,21

1,619.

bh 1 1

25

13

150 Dinas PU

1,0

00

Dinas PU

500 Dinas PU

50

50

50

200 Dinas PU

50

50

50

8,6

50

168 Dinkes

175

105

70

560 Dinkes

336 Dinkes

120 Dinkes

25 Dinkes


BAB IV



SANITASI

D.1.8 2414.005.001.112 Pemeriksan Sampel Makanan di

Laboratorium Air Dinkes Kab.Maros Kab. Maros

D.1.10 2414.007.001.101 Mobil Operasional Laboratorium Air Kab. Maros

D.1.11 2414.005.001.112 Advokasi Penyediaan Sarana Air

Bersih / Air Minum Tingkat Desa Kab. Maros

D.1.12 2414.005.001.112 Pengadaan water test kit

InScienPro AYI‐10 Kab. Maros

D.2 Peningkatan Media komunikasi

dan informasi

D.2.1 Media luar Ruang

D.2.2 2414005001114 - Pengadaan Kendaraan

penerangan keliling Kab. Maros


PHBS

JUMLAH TOTAL


2 12

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

4

4

4

4 16

100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1

1

300

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Des 30 25 15 10 80

75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

pkm 5 4 4 3 16

895

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 1 1 300

168

2,36

1

3,19

3

93,3

93

14

100

100

100

400 Dinkes

300 Dinkes

62.5

37.5

25

200 Dinkes

716

716

537

2,8

64

Dinkes

300 Dinkes

1,05

4

959

732

5,2

73

21,8

91

17,7

36

11,1

69

75,

68

1


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.2b. Tabel Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Sanitasi

Strategi Sanitasi Kota Pembiayaan APBD Propinsi

Kota : Maros


Tahun : 2013-2017

NO. KODE

NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub

Output/Komponen)

DETAIL LOKASI


1 2 3

A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

A.2 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM

SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL

A.2.1 MCK Umum

A.2.1.1 1.03.xx.27 Advokasi dan kampanye Penyadaran Kepemilikan Jamban Sehat

Kab. Maros

A.2.1.2 1.03.xx.29.01 Pembangunan MCK

Kec. Turikale

A.2.2 Program Pembangunan IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal

A.2.2.1 1.03.xx.27

Penyuluhan masyarakat dalam

pengelolaan Air Limbah Domestik IPAL

Komunal)

Kab. Maros



DETAIL LOKASI


Estimasi Outcome


Jml.

Pen

du

du

kter

laya

ni

Lu

as W

ilaya

h t

erla

yan

i

SA

TU

AN

Volume

Total Volume

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 1 5 25 25

Kec. Turikale

41,856

29.93 Unit 1 1

4,00

0

Program Pembangunan IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 3 10

15

IndikasisumberPembiayaan (juta rupiah) SKPD PenanggungjawabPelaksanaan

SKPD/BadanPengelolaPascaK

onstruksi APBD Propinsi

Jumlah

2015

2016

2017

16 17 18 19 20 21

25 25 25 25 125 Dinas PU

4,00

0 4,000 Dinas PU

10

10

10 30 Dinas PU


BAB IV



SANITASI

A.2.2.2 1.03.xx.27 Sosialisasi Pembangunan IPAL

Komunal Kab. Maros

A.2.3.2 1.03.xx.13 Pengadaan Truk Tinja Kab. Maros

A.2.3.3 1.03.01.34 Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja Kab. Maros

A.2.3 Program Pembangunan Jaringan Air

Bersih

A.2.3.1 1.03.xx.27 Pembangunan Jaringan Perpipaan perum

tumalia

A.2.3.2 1.03.xx.27 Pembangunan Sambungan Rumah perum

tumalia

A.2.5 Program Pengembangan Teknologi

Pengelolaan Air Limbah

A.2.5.1 1.08.xx.15.03 Pembangunan BIOGAS Limbah

Tinja/ternak Kec. Mandai

A.2.5.2 1.08.xx.15.03 Pembuatan biogas Kec. Mandai

A.2.5.3 1.08.xx.15.06 Penyediaan sarana dan Prasarana

pengolahan limbah terpadu (Biogas) Kec. Mandai

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-

Sektor Air Limbah


B.1 1.08.xx.15.01 Program Pengembangan Kebijakan dan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

B.1.1 1.08.xx.15.10

Lomba Kreasi Sampah dan Pemilihan

Putra Putri Lingkungan tkt. SD, SMP,

SMA

Kab. Maros


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 3 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 3

perum

tumalia

2,148

3.09 Paket 1 1 1 3 15

perum

tumalia

2,148

3.09 Paket 1 1 1 3 10

Kec. Mandai

35,820

49.11 unit

1 1

200

Kec. Mandai

35,820

49.11 unit

10

10

10

10 40

100

Kec. Mandai

35,820

49.11 unit

1

1

1 3

25 375

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit

3

3

3

3 12

30

16

15

15

15 45 Dinas PU

300

300

300 900 BLHKP

30

15

15 60 BLHKP

15 15 15 45 Dinas PU

10 10 10 30 Dinas PU

200 200 Dinas PU

100

100

100

100 400 Dinas PU

30

30

30 90 Dinas PU

375

535

520

470 1,925

30

30

30

30 120 BLHKP


BAB IV



SANITASI

B.1.2 1.08.xx.15.06 Pelatihan Pengelolaan Sampah 3R Kab. Maros

B.2 Program Pengelolaan Sampah dari

Sumbernya

B.2.1 1.08.xx.15.06 Pelatihan Daur Ulang Sampah kader

warga peduli lingkungan Kab. Maros

B.2.2 1.08.xx.15.02 Pengadaan tong sampah pemilah Kec. Turikale

B.2.3 1.08.xx.15.02 Pengadaan Tempat Sampah Sekolah

dan Instansi Kab. Maros

B.2.4 1.03.xx.27 Pengadaan TPS per kecamatan Kab. Maros

B.2.5 1.03.xx.27 Pengadaan TPS per Kecamatan Kab. Maros

B.2.6 1.08.xx.15.02 Pengadaan Alat Komposting Untuk

Kelompok masyarakat Kab. Maros

B.2.7 1.03.xx.27

Pengadaan Kendaraan Mobil

Operasional Petugas Persampahan Kab. Maros

B.2.8 1.03.xx.27

Pengadaan Kendaraan Roda Dua

Koordinator Satgas Kebersihan Kab. Maros

B.2.9 1.03.xx.27

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persampahan

Kec.

Turikale, Lau,

Mandai,

Bontoa

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-

Sektor Persampahan


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

2

2

2

2 8

30

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1

1

1

1

1 5

15 15

Kec. Turikale

41,856

29.93 Unit

25

25

25

25 100

- 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

250

100

100

52 502

50 50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

2

2

2

2 8

15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 9 9 18 45

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Klp 10 10 10 10 40 200 200

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 2 1 3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 10 10

Kec.

Turikale, Lau,

Mandai,

Bontoa

Paket 2 2 2 3 3 12 200 200

465 600

17

30

15

15

15 75 BLHKP

15

15

15

15 75 BLHKP

15

15

15

15 60 BLHKP

50

20

20

10 150 BLHKP

15

15

15

15 60 BLHKP

45 45 90 BLHKP

200 200 200 200 1,000 BLHKP

500 250 750 BLHKP

200 200 BLHKP

200 250 250 250 1150 BLHKP

600

1,10

5

810

750 3,730


BAB IV



SANITASI


C.1 MASTERPLAN

C.2.1

Penyuluhan masyarakat dalam

pengelolaan Air Limbah Domestik IPAL

Komunal)

C.2.1.1 1.03.xx.16.01

Outlineplan Sistem Drainase Skala

Kota/Kawasan Kab. Maros

C.2.2

Perencanaan Teknis Pembangunan

Saluran dan Gorong-gorong Drainase

Sekunder

C.2.2.1 1.03.xx.16.01 Perencanaan Teknis Drainase

Jl.Pemuda Kec. Turikale

C.2.3 Pembangunan Saluran dan Gorong-

gorong Drainase Sekunder

1.03.xx.16.03 pembangunan saluran drainase primer

kota maros Kec. Turikale

C.2.4 Supervisi Pembangunan Saluran dan

Gorong-gorong Drainase Sekunder

C.2.4.1 1.03.xx.16.03 Supervisi saluran drainase primer kota

maros Kec. Turikale

C.2.4.2 1.03.xx.16.03 Supervisi Teknis Drainase Jl.Pemuda Kec. Turikale

D ASPEK PHBS dan Promosi Higiene

D.1.1 1.02.xx.21.02

Roadshow Penyuluhan tentang PHBS di

sekolah, Pondok Pesantren,

Perkantoran, Pemukiman dan tempat-

tempat umum

Kab. Ma


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 100

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

Kec. Turikale

41,856

29.93

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

15

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

- 115

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 3 3 200

18

100 100 Dianas PU

224 224 Dinas PU

Dinas PU

15 15 Dinas PU

10 10 Dinas PU

115

234

-

- 349

200 200 Dinkes


BAB IV



SANITASI

D.1.3 1.02.xx.16.14

Bina Kesehatan Bagi Kelompok

potensial ( Tani, Nelayan, Perkebunan,

Pengangkut Sampah )

Kab. Maros

D.1.4 1.02.xx.19.02 Pengambilan Sampel Air Bersih dan Air

Minum Kab. Maros

D.1.5 1.02.xx.16.14 Biaya Pengiriman Sampel Air Ke

Laboratorium Kab. Maros

D.1.6 1.02.xx.16.14

Promkes (Pengembangan Media

Promosi dan Informasi sadar hidup

sehat

Kab. Maros

D.1.7 1.02.xx.19.01 Pengadaan reagen analisis kualitas Air Kab. Maros

D.1.8 1.02.xx.19.02 Pengadaan reagen analisis kualitas

Makanan Kab. Maros

D.1.9 1.02.xx.19.02 Pengukuran Suhu Air (Termometer) Kab. Maros

D.1.10 1.02.xx.21.02 Pertemuan Sanitarian Puskesmas di

Tingkat Kabupaten Kab. Maros

D.1.11 1.02.xx.21.02 Pertemuan Pokja AMPL Desa Siaga

Aktif dalam peningkatan PHBS Kab. Maros

D.1.12 1.02.xx.21.02

Orientasi/Peningkatan PHBS kepada

PKK / Kader Kesehatan/KPM,LSM dan

kelompok peduli PHBS Tingkat

Puskesmas

Kab. Ma

D.1.13 1.02.xx.16.14 Pengadaan Percontohan Sanitasi dasar

di Pondok Pesantren Kab. Maros

D.1.14 1.02.xx.16.14 Penyuluhan Air Minum Berkualitas Kab. Maros


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

orang 225 225 40

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 30 30 30 30 120 7.5

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 30 30 30 30 120 3.0

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 41

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 40

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

bh 17 17 17

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 4 4 4 4 16 10

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 30 25 15 10 80 75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

pkm 16 16 16 16 64 40

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit 6 6 15

Kab. Maros

322,21

1,619.

Desa 30 25 15 10 80 30

19

40 40 Dinkes

7.5

7.5

7.5

7.5 30 Dinkes

3.0

3

3

3 12 Dinkes

41 41 Dinkes

75

75

75

75 300 Dinkes

40

40

40

40 160 Dinkes

17 17 Dinkes

10

10

10

10 40 Dinkes

75

62.5

37.5

25 200 Dinkes

40

40.0

40.0

40 160 Dinkes

15 15 Dinkes

30

25.0

15.0

10 80 Dinkes


BAB IV



SANITASI

D.1.15 1.02.xx.16.14 Pelatihan CLTS tingkat Kabupaten Kab. Maros

D.1.16 1.02.xx.16.14 Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Guru Kab. Maros

D.1.17 1.02.xx.21.02 Advokasi CLTS Tingkat Desa Kab. Maros

D.1.18 1.02.xx.21.02 Workedshop dan Monitoring CLTS di

kabupaten Kab. Maros

D.1.19 1.02.xx.21.02 Pemicuan CLTS di Tingkat Desa Kab. M


PHBS

JUMLAH TOTAL


2 12

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Kali 1 1 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

paket 1 1 1 1 4 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 30 25 15 10 80 75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 4 4 4 4 16 60

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 30 25 15 10 80 60

0 818.

5

490

1,90

9

20

15

15 Dinkes

15

15

15

15

60

Dinkes/Dinas

Pendidikn

75

63

38

25

200 Dinkes

60

60

60

60

240 Dinkes

60

50

30

20

160 Dinkes

818. 450.

5

370.

5

330.

5

1,970

1,90

2,32

5

1,70

1

1,55

1

7,974


BAB IV



SANITASI

Tabel 4.2c. Tabel Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Sanitasi

Strategi Sanitasi Kota Pembiayaan APBD Kabupaten Maros

Kota : Maros


Tahun : 2013-2017

NO. KODE

NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub

Output/Komponen)

DETAIL LOKASI


1 2 3

A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

A.1 Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

A.2.2.8 2414.005.002.060 Sosialisasi Sistem On Site Sanitation

KepadaMasyarakat Kec. Mandai

A.2.2.8 2414.005.002.106 Monitoring dan Evaluasi Kec. Mandai

A.1.1 1.08.05.15.06 Pembentukan Unit Teknis Air Limbah

Kab. Maros

A.2 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL

A.2.1 1.05.02 MCK Umum

A.2.1.4 1.05.02.20 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM )

Kec. Turikale



DETAIL LOKASI


Estimasi Outcome


Jml.

Pen

du

du

kter

laya

ni

Lu

as W

ilay

ah t

erla

yan

i

SA

TU

AN

Volume

Total Volume

APBD Kabupaten

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kec. Mandai

35,820 49.14 Paket 1 1

Kec. Mandai

35,820 49.11 Paket 1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1 20

21

IndikasisumberPembiayaan (juta rupiah) SKPD PenanggungjawabPelaksanaan

SKPD/BadanPengelolaPascaK

onstruksi APBD Kabupaten

Jumlah

2015

2016

2017

16 17 18 19 20 21

50

50 BLHKP

30

30 BLHKP

75

75 Dinas PU

20 20 Dinas PU


BAB IV



SANITASI

A.2.1.5 1.05.02 Pembebasan Lahan/ Tanah Kec. Turikale

A.2.1.6 1.05.02.26 - Perencanaan Detail DED

Pembangunan MCK Umum Kec. Turikale

A.2.1.7 1.05.02.26 - Pembangunan MCK ++ Pasar

kecamatan Kab. Maros

A.2.1.8 1.05.02.26 - Pembangunan MCK Umum Kec. Maros

baru

A.2.1.9 1.05.02.26 - Pembangunan MCK Umum Kec. Bontoa

A.2.1.1

0 1.05.02.26 - Pembangunan MCK Umum

Kec.

Bantimurung

A.2.1.1


Kec.

Simbang

A.2.1.1

2 1.05.02.26 - Pembangunan MCK Umum Kec. Tanral

A.2.1.1


Kec.

Cenrana

A.2.1.1

4 1.05.02.26 - Pembangunan MCK Umum Kec. Camba

A.2.2 1.05.02. Program Pembangunan IPAL

Komunal / Tangki Septik Komunal

A.2.2.1 1.05.02.20

Pembentukan Kelompok Swadaya

Masyarakat ( KSM ) pengelola IPAL

komunal

Kab. Maros

A.2.2.2 1.05.02 Pembebasan Lahan/ Tanah Kec. Turikale

A.2.2.3 1.05.02.20 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air

Limbah (IPAL) Komunal Kab. Maros


Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

30

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 2 2 50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 1 1 50

Kec. Maros

baru

24,345

53.76 Unit 1 1 80

Kec. Bontoa

26,583

93.53 Unit 1 1 80

Kec.

Bantimurung

28,181

173.70 Unit 1 1 80

Kec.

Simbang

22,307

105.31 Unit 1 1 2 80

Kec. Tanralili

24,595

89.45 Unit 1 1 2 70 80

Kec.

Cenrana

13,711

181.0 Unit 1 1 80

Kec. Camba

12,575

145.36 Unit 1 1 80

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 3 5

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 2 1 3

30

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 3 7

22

30 Dinas PU

50 Dinas PU

50 Dinas PU

80

80 Dinas PU

80

80 Dinas PU

80

80 Dinas PU

80

80 Dinas PU

80

150 Dinas PU

80

80 Dinas PU

80

80 Dinas PU

5

5

5

15 Dinas PU

30

30

60 Dinas PU

7 7 7

21 Dinas PU


BAB IV



SANITASI

A.2.4 1.08.05. Program Penyusunan Peraturan /

Perda Air Limbah

A.2.4.1 1.08.05.15.06 Penyusunan Peraturan Pengelolaan B3 Kab. Maros

A.2.4.2 1.08.05.15.06 Penyusunan Naskah Akademis dan

Rancangan PERDA air limbah Kab. Maros

A.2.4.3 1.08.05.15.06 Penyelenggaraan Konsultasi Publik &

Pengesahan PERDAair limbah Kab. Maros

A.2.4.4 1.08.05.15.10 Sosialisasi peraturan daerah dan

peraturan yang berlaku terkait air limbah Kab. Maros

A.2.4.5 1.08.05.15.06

Penetapan peraturan daerah tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan

pengendalian pencemaran air.

Kab. Maros

A.2.4.6 1.08.05.15.06 Penyusunan rencana induk sanitasi Kab. Maros

A.2.4.7 1.08.05.15.10 Sosialisasi peraturan daerah tentang

pengelolaan sanitasi Kab. Maros

A.2.4.8 1.08.05.15.10

Penetapan institusi atau unit pengelola

air limbah dalam bentuk peraturan

daerah

Kab. Maros

A.2.4.9 1.08.05.15.06

Koordinasi dengan lembaga/institusi

penegak hukum terkait dengan

penerapan sanksi

Kab. Maros

A.2.4.1

0 1.08.05.15.06

Monitoring penerapan peraturan daerah

tentang pengelolaan sanitasi berupa

jumlah dan sanksi yang diberlakukan

Kab. Maros

A.2.5 1.08.05. Program pengembangan kinerja

pengelolaan air limbah


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

30

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

250

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

20

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

20

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

23

30

30 Dinas PU

250

250 Dinas PU

75

75 Dinas PU

20

20 Dinas PU

20

20 Dinas PU

15

15 Dinas PU

20

20 Dinas PU

15

15 Dinas PU

15

15 Dinas PU

10

10 Dinas PU


BAB IV



SANITASI

A.2.5.1 1.08.05.15.06 Pengujian Kualitas Air dan Limbah Kab. Maros

A.2.5.2 1.08.05.15.06 Pemantauan Kualitas Air Sungai Kab. Maros

A.2.5.3 1.08.05.15.06 Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air

Tanah Kab. Maros

A.2.5.4 1.08.05.15.07 Penyusunan Data Base Air Limbah Kab. Maros

A.2.5.5 1.08.05.15.10 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Kab. Maros

A.2.6 Program kerjasama informsi dan

media massa

A.2.6.1 1.25.03.22.05.5.2 Penyebarluasan informasi Terkait

Sanitasi Kab. Maros

A.2.6.2 1.25.03.22.05.5.2 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat Kab. Maros

A.2.7 01.02.01 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

A.2.7.1 01.02.01.22 Pengawasan dan pemeriksaan TPM

dan TTU Kab. Maros

A.2.7.2 01.02.01.22 Pengawasan dan Pemeriksaan Air

Limbah Perumahan Kab. Maros

A.2.7.3 01.02.01.22 Kampanye dan penyuluhan cara hidup

bersih dan sehat / CLTS Kab. Maros


Sub-Sektor Air Limbah


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit

20

20

20

20 80

120

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit

2

2

2

2 8

10

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit

20

20

20

20 80

15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1

1 4

100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

350

Kab. Maros Paket 1 1 1 1 5 10


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 5.0

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 5.0

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

200 1,69

4

24

120

120

120

120

480 BLHKP

10

10

10

10

40 BLHKP

15

15

15

15

60 BLHKP

100

100

100

100

400 BLHKP

350

350 BKPKP

10 10 10 10 40 Dinas

PU/Diskom info

47 47.2 47.2 47.2 189 Dinas

PU/Diskom info

5.0 5.0 5.0 5.0 20 Dinas PU

5.0 5.0 5.0 5.0 20 Dinas PU

50 50 Dinkes

1,69

4

414

399

362

3,070

-


BAB IV



SANITASI


B.1 1.03.01

Program Pengembangan Kebijakan

dan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

B.1.1 1.03.01.34.04 Penyusunan Perda tentang retribusi

jasa umum kebersihan/ persampahan Kab. Maros

B.1.2 1.03.01.34.04 Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan Kab. Maros

B.1.3 1.03.01.34.04

Penyusunan Pra Studi Kelayakan

investasi pengelolaan persampahan Kab. Maros

B.1.4 1.03.01.34.04

Optimalisasi Kinerja Persampahan

Kab. Maros

B.1.5 Pembangunan Sumur Pantau di TPA

Bontoramba Kec. Mandai

B.1.6 1.03.01.34.04 Sosialisasi kesadaran masyarakat

tentang pengolahan persampahan Kab. Maros

B.1.7 1.03.01.34.04 Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi

Perda tentang pengelolaan sampah Kab. Maros

B.2 Program Pengelolaan Sampah dari

Sumbernya

B.2.1 1.08.0515.02 Penyediaan Lahan Bangunan Bank

Sampah Kec. Turikale

B.2.2 1.08.05.15.10 Sosialisasi Sekolah Adiwiyata Kab. Maros

B.2.3 1.08.05.15.5 Inflementasi Pembinaan Program

Sekolah Adiwiyata Kab. Maros


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

100

Kec. Mandai Paket 1 1 500

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1 3

50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1 3

50

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket

1

100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1 3

50

25

100 100 BLHKP

50 50 BLHKP

75 75 BLHKP

100 100 BLHKP

500 500 BLHKP

50

50

50 150 BLHKP

50

50

50 150 BLHKP

100 BLHKP

50 50 BLHKP

50 50

BLHKP/ Dinas

pendidikn


BAB IV



SANITASI

B.2.4 1.08.05.15.4 Operasional dan Pembinaan Bank

Sampah Kec. Turikale

B.2.5 1.08.05.15.4 Operasional dan Pembinaan Sekolah

Adiwiyata Kab. Maros

B.2.6 1.08.05.15.7 Bintek Penyehatan lingkungan Kab. Maros

B.2.7 1.03.01.34.13 Pengadaan Perlengkapan pakaian kerja

Satgas Kebersihan Kab. Maros

B.2.8 1.08.05.15.06 Bimbingan Teknis Pengolahan 3R Kab. Maros

B.2.9 1.08.05.15.07 Maros Green And Clean Kec. Turikale

B.2.10 1.08.05.15.06 Pembuatan Peraturan Persampahan Kab. Maros

B.2.11 1.03.01.34.13 Pembuatan Papan Informasi

Pengolahan Sampah 3 R Kab. Maros

B.2.12 1.03.01.34.13 Pengadaan truck arm roll Kab. Maros

B.2.13 1.03.01.34.13 Pengadaan Bak container arm Roll Kab. Maros

B.2.14 1.03.01.34.13 Pengadaan gerobak sampah Kab. Maros

B.2.15 1.03.01.34.13 Pengadaan sepeda motor roda 3

(sandong) Kab. Maros


Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket

1

1

1 3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1 3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 2 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Set 178 178 178 178 178 890 47

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 1 5 15

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1 2 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 250

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 50 50 50 50 200 50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1

1

1

1 4

- 400

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

10

5

5

10

10 40

200 100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

15

20

20

20

20 95

75 100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

2

3

3

3

3 14

50 75

26

100

100

100 300 BLHKP

100

100

100 300

BLHKP/ Dinas

pendidikn

15 15 30 BLHKP

47

47

47

47 189 BLHKP

15 15 15 15 60 BLHKP

15 15 30 BLHKP

250 250 BLHKP

50

50

50

50 200 BLHKP

400

400

400

400 1,600 BLHKP

100

100

200

200 800 BLHKP

100

100

100

100 475 BLHKP

75

75

75

75 350 BLHKP


BAB IV



SANITASI

B.2.16 1.03.01.34.13 pengadaan pick up/Operasional Satgas Kab. Maros

B.2.17 1.03.01.34.13 pengadaan Motor Roda Dua/Petugas

Pengawas Satgas Kab. Maros

B.2.18 1.03.01.34.13 Pengadaan Bak Motor Sampah Kab. Maros

B.2.19 1.08.05.15.02 Pengadaan Alat Daur Ulang Sampah Kab. Maros

B.2.20 1.08.05.15.02 Pengadaan Tempat sampah

Masyarakat Kab. Maros

B.2.21 1.03.01.34.13 Pengadaan Bak Sampah Kec. Turikale

B.2.22 1.03.01.34.13 Pengadaan peralatan kerja petugas

kebersihan Kab. Maros

B.2.23 Pembebasan Lahan / tanah untuk TPST Kec. Turikale

B.2.24 1.03.01.34.04 Operasi dan pemeliharaan

Persampahan Kab. Maros

B.2.25 1.08.02.15.03 Pengadaan Alat Komposting Untuk

Kelompok masyarakat Kec. Mandai

B.2.26 1.03.01.34.13 Penataan Lahan Bak Kontainer Sampah Kec. Turikale

B.2.27 1.03.01.34.13 Pengadaan alat bantu kebersihan Kab. Maros

B.2.28 1.08.05.15.02 Pengadaan unit Limbah Organik

Menjadi Biogas Kec. Mandai


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1

1 2

150

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

2

3 5

40

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

20 20

100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1 1

75

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit

1

1

1

1

1 5

50 50

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket

1

1

1

1

1 5

100 100

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1

1

1 5

48 50

Kec. Turikale

41,856

29.93 ha 3 3 150

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket

1

1

1

1

1 5

2,75

2

3,00

0

Kec. Mandai

35,820

49.11 Klp 10 10 10 10 40 200 200

Kec. Turikale

41,856

29.93 Unit 10 10 20 150

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Unit 1 1 1 1 1 5 25 25

Kec. Mandai

35,820

49.11 Unit 10 10 10 10 10 50 100 100

27

150

175

350 675 BLHKP

40

60 100 BLHKP

100 BLHKP

75 BLHKP

50

20

20

20 160 BLHKP

100

100

100

100 500 BLHKP

50

55

60

65 278 BLHKP

150 150 BLHKP

3,00

0

3,20

0

3,50

0

4,00

0

16,452 BLHKP

200 200 200 200 1,000 BLHKP

150 150 300 BLHKP

25 25 25 25 125 BLHKP

100 100 100 100 500 BLHKP


BAB IV



SANITASI

B.2.29 1.03.01.34.04 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan

Penanganan Persampahan Kab. Maros

B.2.30 Sosialisasi/ Penyuluhan masyarakat

untuk TPST Kab. Maros

B.2.31 1.03.01.34.04 Kontak Kader Lingkungan Kab. Maros


Sub-Sektor Persampahan


C.1 MASTERPLAN

C.1.1 1.05.02.

Perencanaan Teknis Pembangunan

Saluran dan Gorong-gorong Drainase

Sekunder

C.1.1.1 1.05.02.20 Perencanaan Teknis Drainase Jl.

Sudirman Kec. Turikale

C.1.1.2 1.05.02.20 Perencanaan Teknis Drainase Jl

Ratulangi Kec. Turikale

C.1.2 1.05.02. Pembangunan Saluran dan Gorong-

gorong Drainase Sekunder

Pembangunan saluran drainase

sekunder kota maros

C.1.2.1 1.05.02.26

Pembangunan Teknis Drainase Jl

Ratulangi

Kec. Turikale

C.1.3 1.05.02. Supervisi Pembangunan Saluran dan

Gorong-gorong Drainase Sekunder

C.1.3.1 1.05.02.20 Supervisi Teknis Drainase Jl. Sudirman Kec. Turikale


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 1 5

50 50

Kab. Maros 322212 1619.1

2 Unit 258 266 524 100 100


4,07

5

6,30

7

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

500

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

Kec. Turikale

41,856

29.93 m 1 1 1,00

0

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

200

28

50

50

50

50 250 BLHKP

100 100 300 BLHKP

50 50 50 50 2000 BLHKP

6,30

7

5,40

2

5,29

2

6,04

7

28,874

500

500 Dinas PU

10

10 Dinas PU

1,00

0

1,000 Dinas PU

200

200 Dinas PU


BAB IV



SANITASI

C.1.3.2 1.05.02.20 Supervisi Teknis Drainase Jl Ratulangi Kec. Turikale

C.1.4 1.03.16 Pemeliharaan Jaringan Drainase

C.1.4.1 1.03.34.16.13 Pemeliharaan jaringan drainase

Skunder wilayah kota Kec. Turikale

C.1.4.2 1.02.19.02 Normalisasi Drainase Tersier dengan

Pembuatan Sumur Resapan Kec. Turikale

C.1.5 1.03.16 Monitoring Dan Evaluasi

C.1.5.1 1.03.16.04 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan

Penanganan Drainase Sekunder Kab. Maros


Drainase

D 1.02.01 ASPEK PHBS dan Promosi Higiene

D.1 1.02.01 Advokasi dan Kampanye PHBS

D.1.1 1.02.01.22 advokasi dan kampanye STOP BABS

Wilayah kota Kab. Maros

D.1.2 1.02.01.22

Pembinaan Kota Sehat Kab. Maros

1.02.01.22

Pembentukan/pembinaan Desa Siaga 103 Desa

D.1.3 1.02.01.22

Pembinaan Kader Posyandu di Sekolah Kab. Maros

D.1.4 1.02.01.22 Pemeriksaan kadar keracunan pada

yang berhubungan dg pestisida Kab. Maros


Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1 1 1 4

100

Kec. Turikale

41,856

29.93 Paket 1 1 1 1 1 5

70 50

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 50

70.0

0 1,90

0

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

127

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 150

103 Desa

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1,80

0

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 106

29

400

400 Dinas PU

100

100

100

100

400 Dinas PU

50

50

50

50

270 Dinas PU

50

50

50

50

200 Dinas PU

1,90

0

610

200

200

2,980

-

127 Dinkes

150

150 Dinkes

1,80

0

1,800 Dinkes

350

350 Dinkes

106

106

106

106

424 Dinkes


BAB IV



SANITASI

D.1.5 1.02.01.22 Biaya Operasional Program Penyehatan

Lingkungan Kab. Maros

D.1.6 1.02.01.22 Inspeksi dan monitoring kualitas air

sumur dan badan air Kab. Maros

D.1.7 1.02.01.22 Pertemuan Sanitarian Puskesmas di

Tingkat Kabupaten Kab. Maros

D.1.8 1.02.01.22

Pertemuan Koordinasi Program

Penyehatan Lingkungan Tingkat

Puskesmas Kab.

D.1.9 1.02.01.22 Biaya Operasional Incenerator

Puskesmas Kab. Maros

D.1.10 1.02.01.22

Pertemuan Koordinasi LS/LP Program

Penyehatan Lingkungan Tingkat

Puskesmas Kab. Maros

D.1.11 1.02.01.22 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Maros

D.1.12 1.02.01.22 Biaya Operasional Kegiatan CLTS

Kab. Maros

D.2 1.25.03 Peningkatan Media komunikasi dan

informasi

D.2.1 1.25.03.22.05.5.2 - Pengadaan Baliho Masing-masing

Kecamatan + Rangka Kab. Maros

D.2.2 1.25.03.22.05.5.2 - Pencetakan Brosur dan Stiker

Kab. Maros

D.2.3 1.25.03.22.05.5.2 - Publikasi Keliling

Kab. Maros


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1 1 4 15.6

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 7

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 4 4 25

Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 31

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

unit 3 3 2 2 10 15

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 2 2 2 2 8 5

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1

5 5

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

paket 1 1 1 1 4 15

Kab. Maros

322,21

2

Kab.

Maros

322,2

12

14 14

3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

bh

2,500

2,50

0

5000 7

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 15 15 15 15 60 3

30

15.6

15.6

15.6

15.6

62 Dinkes

7

7 Dinkes

25

25 Dinkes

31

31 Dinkes

15

15

15

15

60 Dinkes

5

5

5

5

20 Dinkes

5

9 Dinkes

15

15

15

15

60 Dinkes

3

3 Dinkes

7

7

14 Dinkes

3

3

3

3

12 Dinkes


BAB IV



SANITASI

D.2.4 1.25.03.22.05.5.2 - Pemutaran Filem Penyuluhan

Kab. Maros

D.3 1.25.03 Media Interpersonal

D.3.1 1.25.03.22.05.5.2 - Sosialisasi dan Tatap Muka

Kab. Maros

D.3.2 1.25.03.22.05.5.2 - Kegiatan Dialog Interaktif Radio Lokal

Kab.

D.3.3 1.25.03.22.05.5.2 - Kegiatan Dialog Interaktif TV Lokal

Kab. Maros

D.4 1.25.03 Pembuatan Iklan di Mess Media

D.4.1 1.25.03.22.05.5.2 - Pemutaran Iklan radio

Kab. Maros

D.4.2 1.25.03.22.05.5.2 - Penayangan Iklan di TV

Kab. Maros

D.4.3 1.25.03.22.05.5.2 - Penyampaian Informasi melalui Mobil

Publikasi Keliling Kab. Maros

D.4.4 1.25.03.22.05.5.2 - Pembuatan Web Site dan Konten

Kab. Maros


PHBS

JUMLAH TOTAL


Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 10 10 10 10 40 3.5

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 9 9 9 9 36 72

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 5 5 5 5 20 2.5

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 3 3 3 3 12 3

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 90 90 90 270 2.7

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

kali 30 30 30 30 120 2.9

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

desa 20 20 20 20 80 10

Kab. Maros

322,21

2

1,619.

12

Paket 1 1 1.5

132

2,28

5

4,47

7

12,1

87

31

3.5

3.5

3.5

3.5

14.0 Dinkes

72

72

72

72

288 Dinkes

2.5

2.5

2.5

2.5

10.0 Dinkes

3

3

3

3

12 Dinkes

2.7

2.7

2.7

8.1

Dinkes/Diskom

Info

2.9

2.9

2.9

2.9

11.6

Dinkes/Diskom

Info

10

10

10

10

40

Dinkes/Diskom

Info

1.5

1.5 Dinkes

2,28

613

256

254

3,540

12,1

7,03

9

6,14

8

6,86

3

38,463

BAB V

STRATEGI MONEV

5.1. Strategi Monitoring dan Evaluasi Santasi

Strategi monitoring dan evaluasi merupakan salah satu strategi pendukung yang akan turut menentukan

keberhasilan program pembangunan sektor sanitasi. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui

apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan

sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dij

proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, menelaah faktor

yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain,

monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memer

mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada

kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya.

Sesuai dengan tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sa

strategi monitoring dan evaluasi s

memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor

sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan targe

tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan

secara efektif. Strategi ini adalah alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi

dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi di

Kabupaten Maros. Dengan terlaksananya tujuan penyusunan

gambaran umum tentang kerangka kerja monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi

Maros, memberikan pedoman monitoring dan evaluasi proses perencanaan pembangunan sanitasi,

memberikan pedoman monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pembangunan sanitasi dan

memberikan pedoman monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi bagi

Kabupaten Maros.

Monitoring dan evaluasi iniperlu d

sebagai umpan balik bagi penga

dengan dilaksanakannyakegiatan-

disepakati. Kegiatan dalam petunjuk prak

- Menilai ulang kerangka hasil/kerangka

kegiatandan output.

- Menetapkan mekanisme moni

- Memasukkan informasi kerangka

Oleh karena itu, dalam rangka untuk

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten

antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat.

pelaksanaan program dengan evaluasi dampak yang

adalah sebagai berikut:


BAB BAB BAB BAB STRATEGI MONEVSTRATEGI MONEVSTRATEGI MONEVSTRATEGI MONEV

Strategi Monitoring dan Evaluasi Santasi


program pembangunan sektor sanitasi. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui


sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah

proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, menelaah faktor-faktor penghambat

faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain,

monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi, dan menilai jalannya program


kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya.

Sesuai dengan tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini, maka tujuan penyusunan

sanitasi ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan


sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan targe



dan akhirnya proses pengambilan keputusan. Strategi monitoring dan evaluasi akan dijadikan pedoman


. Dengan terlaksananya tujuan penyusunan bab ini diharapkan akan memberikan

gka kerja monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi

, memberikan pedoman monitoring dan evaluasi proses perencanaan pembangunan sanitasi,


doman monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi bagi

u dilakukan secara rutin oleh pokja kabupaten MarosHal ini d

k bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangun

-kegiatan pembangunan dalamkerangka kebijakan dan st

uk praktis ini mencakup:

kerangka stratejik SSK. Kerangkahasil seperti tujuan, sasaran,

onitoring dan evaluasi implementasi SSKdi tingkat pokja.

kerangka hasil kedalam sistem monev berbasis Nawasis PPSP.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Maros, perlu ada keselarasan dan kesesuain

antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Pengendalian monitoring dan evaluasi

dengan evaluasi dampak yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan

1


BAB BAB BAB BAB VVVV STRATEGI MONEVSTRATEGI MONEVSTRATEGI MONEVSTRATEGI MONEV


program pembangunan sektor sanitasi. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui


alankan, apakah

faktor penghambat

faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain,

iksa, mengawasi, dan menilai jalannya program


tujuan penyusunan

anitasi ini adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan


sanitasi kota, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target



monitoring dan evaluasi akan dijadikan pedoman


diharapkan akan memberikan

gka kerja monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi Kabupaten

, memberikan pedoman monitoring dan evaluasi proses perencanaan pembangunan sanitasi,


doman monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi bagi

ni dilakukan

bangunan sanitasi

trategi yang

uan, sasaran, input,

.

mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Percepatan

perlu ada keselarasan dan kesesuain

dan evaluasi selama

selesai dilaksanakan

BAB V

STRATEGI MONEV

1. Waktu dan tahapan Pelaksanaan

pada saat program/proyek sedang jalan. Evaluasi dam

program/proyek atau pelaksanaan telah selesai

2. Tingkat Hierarkhi harapan dalam kerangka kerja logis

keluaran (output) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional

3. Sifat informasi yang dibutuhkan

dini terutama pada saat penentuan penyimpangan kritis dari jadwal pelaksanaan. Sedangkan

evaluasi dampak menyeluruh dan tergantung pada kegiatan pengendal

4. Sifat kebijakan yang dijalankan bersifat

memandang kedepan pada program/proyek lanjutan yang akan direncanakan selanjutnya.

5. Metode Penilaian dan analisis

Sedangkan Evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak

perubahan sebelum dan sesudah adanya program.

6. Orientasi Kegiatan monitoring dan evaluasi

penyimpangan dalam implementasi program. Sementara Evaluasi dampak diarahkan kepada

kelompok sasaran, untuk menilai

Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari

SanitasiKabupaten Maros terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya

tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu

transparan, akuntabel, berkesinambungan


Waktu dan tahapan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinue

pada saat program/proyek sedang jalan. Evaluasi dampak dilaksanakan pada status akhir

program/proyek atau pelaksanaan telah selesai.

Tingkat Hierarkhi harapan dalam kerangka kerja logis monitoring dan evaluasi lebih kearah tingkat

keluaran (output) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional.

Sifat informasi yang dibutuhkan monitoring dan evaluasi selektif, tertentu dan mempunyai


evaluasi dampak menyeluruh dan tergantung pada kegiatan pengendalian (Monev).

Sifat kebijakan yang dijalankan bersifat korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak


Metode Penilaian dan analisis yaitu membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana.

Sedangkan Evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak

perubahan sebelum dan sesudah adanya program.

Orientasi Kegiatan monitoring dan evaluasi diarahkan pada pengelolaan program untuk memperb


untuk menilai keuntungan yang diperoleh dalam kelompok sasaran.

Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari

terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya

ing dan evaluasi tersebut yaitu obyektif, profesional, partisipasi,

erkesinambungan dan berbasis kinerja.

2


dan berkala

pak dilaksanakan pada status akhir

lebih kearah tingkat

mempunyai peringatan


korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak


pencapaian realisasi dengan rencana.

Sedangkan Evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak, pola

program untuk memperbaiki


Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi

terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya

tepat waktu,

STRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANSTRATEGI SANKABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)KABUPATEN MAROS (SSK)

BAB V

STRATEGI MONEV

Tabel 5.1.MatriksKerangkaLogis

Tujuan:Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang sehat

Sasaran Indikator

Data Dasar

Nilai Sumber

&Tahun

Optimalisasai

sarana pengelolaan

air limbah yang

telah terbangun

Sarana pengelolaan

air limbah yang

telah terbangun

berfungsi optimal

tahun 2007

IPLT Dinas Kbersihan tahun 2012

Tersedianya sarana

pengelolaan air

limbah di semua

sarana kesehatan

100% puskesmas

memiliki sarana

pengelolaan air

limbah

14 Puskesmas

Dinkes 2012

Meningkatkanketerli

batanwargadalamp

engelolaan air

limbahdomesticdala

mbentuk KSM

di10lokasidalam

program SLBM

Bertambahnya

akses sarana air

limbah domestik

baik yang bersifat

program maupun

swadaya

masyarakat

10Desa/ Kel.

Dinas kesehatan 2012


tersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang sehat

Target

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Renc. Realisasi Renc. Realisasi Renc.

Sarana pengelolaan lumpur tinja berfungsi dengan baik

1 IPLT

Tersedianya sarana pengelolaan limbah

3

puskes

mas

3

puskes

mas

100% pada tahun 2017

Desa/

Kel.

- 5Desa/K

el.

- 05

desa/Kel.

3


Realisasi Renc. Realisasi Renc. Realisasi

4

puskes

mas

4

puske

smas

-

Desa/

Kel.

-

Desa/

Kel.

-


BAB V

STRATEGI MONEV

Tujuan: Mendorong dan memfasilitasipengelolaansampahskalakawasan dan pengembanganmanfaathasilpengelolaansampah

Sasaran Indikator

Data Dasar

Nilai Sumber

&Tahun

Meningkatcakupanp

elayanansampahda

ri 42.%menjadi

80.% padatahun

2017

diwilayahperkotaan

Berkurangnya

timbunan sampah di

Kota Maros

42 % 2012 80

201

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Pengelolaan

Persampahan

8 kecamatan

memiliki sarana

prasarana

pengelolaan

sampah

2 kec Dinas

kebersih

an 2012

100 % pada 8

kec

Meningkatnya

pengolahan dan

pemanfaatan

sampah sebelum

sampai TPA

Terbangunnya

TPST Lengkap pada

4 kecamatan

Dinas

kebersih

an 2012

Kec. Turikale,

Lau, Mandai dan

Maros Baru

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam

mengelola sampah

3 R

Terbentuknya kader

Pengelolaan

Sampah 3R di

desa/kelurahan

14 Kecamatan

Penguatan

kelembagaan masy

Adanya organisasi

masyarakat dalam

4 kec. 2012 100 % pada tahun 2017


Mendorong dan memfasilitasipengelolaansampahskalakawasan dan pengembanganmanfaathasilpengelolaansampah

Target



80% padatahun

2017

65,44%

- 69,08%

- 72,72%

100 % pada 8

kec

50 % 60% 80%

Kec. Turikale,

Lau, Mandai dan

Maros Baru

20% 40% 80%

14 Kecamatan

100 % pada tahun 2017

1 kec - 2 kec - 3 kec

4



- 76,36%

- 80 %

-

100%

100%

- 4 kec -


BAB V

STRATEGI MONEV

dalam pengelola

persampahanan

pengelolaan

persampahandi kec

Tujuan:

Meningkatkankegiatan yang berbasismasyarakat untuk pembangunan dan pengelolaandrainasepermukiman

Sasaran Indikator

Data Dasar

Nilai Sumber

&Tahun

Meningkatkanjumla

hcakupan/desadala

mpenataandrainase

Berkurangnya

permasalahan

drainase/ genangan

pada musim hujan

Berkurangnya luas

genangan akibat

banjir

Terbangunnya

saluran

pembuangan air

pada daerah

genangan

Dinas

PU

Daerah

genangan pada

kawasan kumuh

perkotaan


Meningkatkankegiatan yang berbasismasyarakat untuk pembangunan dan pengelolaandrainasepermukiman

Target



Daerah

genangan pada

kawasan kumuh

perkotaan

5




BAB V

STRATEGI MONEV

Tujuan: Meningkatkankehidupanmasyarakat yang bersih, sehat melalui perubahan perilaku dan pembangunan sarana sanitasi dan air bersih.

Sasaran Indikator

Data Dasar

Nilai Sumber

&Tahun

Meningkatnya

promosi kesehatan

di dinas kesehatan

kab. Maros

Meningkatnya

anggaran promosi

kesehatan sebesar

25% pertahun

Dinas

kesehat

an

Peningkatan

dan

kesehatan

Presentasi PHBS di

sekolah

100 % sekolah

memiliki jamban

sehat, tempat cuci

tangan, dan

pengelolaan

persampahan

100% Dinas

pendidik

an,

dinas

kesehat

an,

Seluruh sekolah

di Kab. Maros

Sumber ; Hasil Pengolahan pokja Sanitasi


Meningkatkankehidupanmasyarakat yang bersih, sehat melalui perubahan perilaku dan pembangunan sarana sanitasi dan air bersih.

Target



Peningkatan

dana promosi

kesehatan

Seluruh sekolah

di Kab. Maros

50 % 70% 80%

6

Meningkatkankehidupanmasyarakat yang bersih, sehat melalui perubahan perilaku dan pembangunan sarana sanitasi dan air bersih.



905 100%

7

5.2. MonitoringTerkaitPengambilanKeputusan

Tujuan monitoring/pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa Pemerintah

Kabupaten memilikikerangka yang sesua iuntuk melakukan pemantauan proses

perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal in iakan dilakukan melalui:

Teridentifikasinya tingkat kepedulian para pengambil keputusan terhadap rekomendasi

program dan kegiatandalamSSK.

Pemantauan ini berfokus pada pemantauan perencanaan sanitasi Kota dan proses

pengambilan keputusan .Tujuannya adalah untuk menyiapkan perangkat bagi pokja

untuk menentukan tingkat kesuksesan proses perencanaan dan penetapan strategi dalam

usaha pencapaian sasaran sanitasi.

Apabila rekomendasi program dan kegiatan SSK dijalankan keseluruhan, maka dapat

diasumsikan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan adalah efektif. Jika

tidak,maka perlu diidentifikasi langkah perbaikan melalui system yang berjalan

(Musrenbang atau penetapan keputusan alokasi anggaran tahunan).

Penjelasan untuk masing-masing sub sektor dapat di lihat pada tabel di bawah ini:


BAB V

STRATEGI MONEV

Tabel 5.2.MekanismeMonevImplementasi SSK

Obyek Pemantauan Penanggung Jawab Utama

Sub Sektor Air Limbah

Peningkatan sarana prasaran

pengelolaan air limbah

Dinas Kebersihan

Penyediaan sarana pengelolaan air

limbah di semua sarana kesehatan

Dinas Kesehatan

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pengolahan air limbah

domestic

BPMPD, Dinas Kebersihan

Sub Sektor Persampahan

Peningkatan

cakupanpelayanansampah

diwilayahperkotaan

Dinas Kebersihan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan, Dinas PU

Peningkatan kesadaran masyarakat

dalam mengelola sampah 3 R


Penguatan kelembagaan masy

dalam pengelola persampahanan



Penanggung Jawab Waktu

Pelaksanaan Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau

Kebersihan Dinas PU, BLH BLH, Bappeda 2013 – 2017 Bappeda, BLH

Kesehatan Dinas Kesehatan, BLH, Dinas Kebersihan

BLH, Bappeda 2013 – 2014 Bappeda, BLH


BPMPD BPMPD , Bappeda 2013 – 2017 Bappeda, Dinas Kebersihan

Kebersihan BLH BLH, Bappeda 2013 – 2017 Bappeda, BLH

Kebersihan, Dinas PU

Bappeda, BLH BLH, Bappeda 2013 – 2017 Bappeda, BLH





8

Pelaporan

Penerima Laporan

Format

Bappeda, BLH BLH

Bappeda, BLH BLH

Bappeda, Dinas Kebersihan

BPMPD

Bappeda, BLH BLH

Bappeda, BLH BLH


BPMPD


BPMPD


BAB V

STRATEGI MONEV

Obyek Pemantauan Penanggung Jawab Utama

Sub Sektor Drainase

Peningkatan

cakupandesadalampenataandrainase

Dinas PU

Penataan kawasan rawan genangan

dan banjir

Dinas PU

Sub Sektor PHBS

Peningkatan promosi kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan Presentasi PHBS di

sekolah

Dinas Pendidikan

Sumber : Hasil pengolahan Pokja Sanitasi Kab Maros


Penanggung Jawab Waktu

Pelaksanaan Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pengolah Data/Pemantau

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Bappeda 2013 – 2017 Bappeda

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Bappeda 2013 – 2017 Bappeda

Kesehatan Dinas Kesehatan Bappeda 2013 – 2017 Bappeda

Pendidikan Dinas Kesehatan Bappeda 2013 – 2017 Bappeda, dinas

kesehatan

Pokja Sanitasi Kab Maros

9

Pelaporan

Penerima Laporan

Format

Bappeda Dinas PU

Bappeda Dinas PU

Bappeda Dinas Kesehatan

Bappeda, dinas kesehatan

Dinas Kesehatan

Strategi Sanitasi Kota

Documents