STRATEGI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

STRATEGI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah

Disusun Oleh:Dede Nugraha (0607619)

Deden Tesar Noor I. (0607696)

JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA2009/2010

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya lah makalah ini dapat

selesai disusun dengan baik dan tepat waktu.

Selama menyusun makalah ini, penulis mengalami berbagai masalah dan

hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh penulis sendiri. Oleh Karen itu,

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Budi S. Purnomo, SE, MM, M.Si, sebagai tim dosen mata kuliah

Manajemen Keuangan Daerah,

2. Kedua orang tua,

3. Teman-teman.

Yang telah ikut membantu secara langsung maupun tidak langsung

sehingga makalah ini dapat disusun dengan baik.

Dalam penyusunan makalah ini mungkin saja masih terdapat kekurangan

atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang

membangun sehingga penulis dapat menyusun makalah yang lebih baik lagi

dilain waktu. Mudah-muadahan dengan disusunnya makalah ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 28 September 2009

ii

DAFTAR ISI

PRAKATA................................................................................................................. iiDAFTAR ISI............................................................................................................. iiiBAB I....................................................................................................................... 4PENDAHULUAN...................................................................................................... 4

1.1. LATAR BELAKANG......................................................................................4

1.2. RUMUSAN MASALAH................................................................................4

1.3. TUJUAN PENULISAN..................................................................................5

1.4. MANFAAT PENULISAN...............................................................................5

BAB II...................................................................................................................... 6KAJIAN PUSTAKA....................................................................................................6

2.1 PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH..........................................................6

2.2 KINERJA PEMERINTAH DAERAH................................................................8

BAB III...................................................................................................................14PEMBAHASAN.......................................................................................................14

3.1. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH..............................14

3.1.1. PERENCANAAN...............................................................................143.1.2. PELAKSANAAN................................................................................153.1.3. PENGAWASAN................................................................................16

3.2. STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK

MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH.............................................16

BAB IV PENUTUP...................................................................................................194.1. KESIMPULAN..............................................................................................19

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................20

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi bertambahnya

kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan

(wewenang) yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemidian

dialihkan kepada daerah. Salah satu contohnya adalah terjadinya perubahan

kewenagngan dalam hal pengelolaan asset Negara (pemerintah) yang semula

banyak ditangani oleh pemerintah pusat, maka dengan otonomi daerah,

pemerintah daerah akan mendapat pelimpahan kewenangan yang lebih besar

untuk melakukan pengelolaan asset Negara (pemerintah). Perubahan tersebut

meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dikuasai

pemerintah daerah yang tadinya dimiliki/dikuasai pemerintah pusat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan makalah ini penulis

mengemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah

2. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daearah

4

1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Mengetahui prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah.

2. Mengetahui strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah.

1.4. MANFAAT PENULISAN

Dengan tujuan di atas penulis berharap makalah ini dapat memberikan

manfaat, diantaranya adalah:

1. Dapat mengetahui prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah.

2. Dapat mengetahui strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah.

5

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Apakah asset daerah? Terminologi “asset daerah” memiliki makna yang

sama dengan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, namun memiliki makna yang lebih sempit dari “kekayaan

negara” dalam terminologi hukum dan mengandung makna yang lebih luas dari

“aset tetap“ yang biasa digunakan dalam terminologi akuntansi. Barang milik

daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh

daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang

bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan

fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen

keuangan, dan akuntansi.

Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar

APBD. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini:

6

1. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan

output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun

anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan

besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri

No.13/2006 memang memungkinkan kita menyataan bahwa besaran

belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal

ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena

penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai perolehannya (konsep full

cost). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut

siap digunakan (ready to use) haruslah dihitung sebagai kos aset

bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan

adalam semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam

pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian,

termasuk di dalamnya belanja pegawai dan belanja barang & jasa,

selain dari belanja modal tentunya. Jadi, kos untuk aset adalah

seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome.

2. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini,

pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran

daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanaj pegawai dan

belanja barang & jasa. Pemda sering menerima aset dari pihak lain,

seperti lembaga donor dan masyarakat. Saat ini, beberapa daerah

menerima penambahan aset yang cukup signifikan dari pihak lain,

7

seperti di Aceh, Sumut, dan DIY. Di Aceh, ALGAP dan LGSP

memberikan sumbangan peralatan kerja seperti komputer jinjing,

jaringan internet, dan printer. Belum lagi pembangunan gedung untuk

perkantoran dari NGO asing.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri

No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup

pengelolaan aset dimaksud meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

2. Pengadaan,

3. Penggunaan,

4. Pemanfaatan,

5. Pengamanan dan pemeliharaan,

6. Penilaian,

7. Penghapusan,

8. Pemindahtanganan,

9. Penatausahaan, dan

10. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

2.2 KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan pada setandar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang

8

baik bagi suatu orhganisasi dicapai ketika admistrasi dan penyediaan jasa oleh

organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efesiensi,

dan efektivitas.

Manajemen kinerja pemerintahan yang meliputi perancangan sistem,

pendeklarasian variabel, mekanisme penerapan, proses pelaporan serta evaluasi

dan tindak lanjut yang mencakup efisiensi, kualitas dan efektivitas program

pemerintah merupakan topik yang hangat dikupas di Amerika Serikat sepuluh

tahun yang lalu baik di level pemerintah federal, negara bagian maupun

pemerintahan lokal setingkat kota madya.

Penerapan manajemen kinerja pemerintahan ini didorong oleh empat

kekuatan utama yaitu The Government Performance and Results Act of 1993

(GPRA), The National Performance Review (NPR), Usaha tolok banding

(benchmarking) yang dilakukan oleh negara bagian dan komunitas masyarakat,

dan laporan yang diminta oleh The Governmental Accounting Standards Board

(GASB).

Dalam konteks penilaian kinerja pemerintahan Indonesia, variabel-

variabel pengukuran kinerja yang dapat diajukan di bawah ke empat perspektif

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Finansial

Pada dasarnya dalam perspektif finansial, tolok ukur dari

pengukuran kinerja pemerintahan adalah tercapainya ukuran-ukuran

perbaikan (improvement) di bidang finansial. Ukuran perbaikan ini dapat

9

diperbandingkan dengan pencapaian pada periode sebelumnya maupun

diperbandingkan dengan pencapaian negara lain. Bahkan dalam titik yang

lebih ekstrim, pencapaian pada beberapa variabel, pada suatu saat nanti,

sebaiknya diperbandingkan dengan pencapain terbaik (best practice/

best-in-class) dengan melakukan kaji banding (benchmarking) dengan

pencapaian di level dunia.

Variabel-variabel yang dapat digunakan dalam menilai kinerja

pemerintah yang termasuk dalam perspektif finansial ini misalnya

pertumbuhan ekonomi, penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, penurunan laju inflasi atau laju inflasi yang stabil pada angka

terendah yang dapat dicapai pada periode waktu yang lama, peningkatan

pendapatan dan daya beli masyarakat relatif terhadap harga barang dan

jasa di dalam negeri maupun luar negeri, menyempitnya gap pendapatan

berbagai lapisan masyarakat di berbagai sektor dan bidang usaha,

peningkatan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan dalam pasaran

internasional (pertumbuhan ekspor bukan karena penurunan nilai mata

uang), tumbuhnya investasi dari para pemodal baik dalam negeri maupun

luar negeri, penurunan biaya operasional yang digunakan oleh

pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kerjanya (rasio biaya

yang dikeluarkan dengan keluaran yang dihasilkan, misalnya: biaya

kunjungan ke luar negeri terhadap investasi yang masuk, gaji dan fasilitas

10

yang dibayarkan terhadap hasil kerja, dsb), dan penggunaan sumber-

sumber finansial dari kekuatan sendiri, bukan dari hutang.

2. Perspektif Pelanggan

Dalam konteks negara, pelanggan utama pemerintah adalah

warga negara Indonesia (WNI) baik rakyat yang berdiam di wilayah

negara kesatuan Republik Indonesia maupun yang berdomisili di negara

lain. Setelah itu, pelanggan level berikutnya adalah negara lain yang

membina hubungan dalam berbagai bidang dengan RI termasuk di

dalamnya warga negara sahabat tersebut.

Pada perspektif pelanggan yang menyangkut rakyat yang menjadi

warga negara Indonesia, maka variabel ukuran kinerja pemerintah yang

dapat diukur keberhasilannya adalah antara lain: pemerataan hasil-hasil

pembangunan antara berbagai kawasan di Indonesia yang secara kasar

dapat diukur dari dua hal. Pertama, persentasi beredarnya uang di suatu

kawasan relatif terhadap seluruh uang yang beredar di negara tersebut

(di mana saat ini diperkirakan lebih dari 60% uang hanya beredar di

Jakarta). Kedua pemerataan lapangan kerja baik bagi orang-orang yang

terdidik maupun pekerja biasa ( di mana kecenderungan para lulusan S1

perguruan tinggi saat ini mayoritas ‘terpaksa’ menuju Jakarta, Surabaya,

Bandung dan Medan). Variabel yang termasuk ke dalam perspektif

pelanggan lainnya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

berbagai macam program pemerintah, kebijakan dan langkah riil

11

pemerintah yang dapat direpresentasikan dengan sedikitnya gejolak

kemasyarakatn yang terjadi, kualitas dan kuantitas demonstrasi yang

dihadapi pemerintah, teredamnya berbagai konflik sosial yang terjadi,

hilangnya rasa ketakutan mengeluarkan pendapat (termasuk di dalamnya

meningkatnya kesantunan dalam mengeluarkan pendapat baik oleh

berbagai kalangan masyarakat, politisi maupun media masa),

menurunnya kuantitas dan kualitas kriminalitas, meningkatnya level

kebutuhan masyarakat yang tidak hanya terus berkutat pada masalah

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan saja tetapi pada

level yang lebih tinggi dan masih banyak lagi variabel yang dapat

diturunkan dalam perspektif pelanggan yang menyangkut kebutuhan

warga negara ini.

Variabel untuk mengukur perspektif pelanggan dalam kaitannya

dengan negara lain di antaranya adalah pertama, banyaknya warga

negara lain yang ikut menikmati hasil kerja pemerintah yang misalnya

dapat diukur melalui jumlah, lama dan penyebaran kunjungan wisatawan

luar negeri, jumlah pekerja kelas menengah dan bawah yang mencari

nafkah ke Indonesia yang bukan merupakan paket dari bantuan asing

yang menyertainya tetapi karena memang adanya daya tarik secara

ekonomis maupun sosial. Kedua, terpeliharanya hubungan bilateral dan

multilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang: pendidikan,

perdagangan, industri, kesehatan dan tenaga kerja.

12

3. Perspektif Internal

Dalam perspektif internal, fokus utama ukuran yang dapat dipakai

untuk menilai kinerja pemerintah adalah lebih pada proses yang terjadi.

Beberapa variabel ukuran kinerja yang dapat diterapkan di antaranya

adalah efisisiensi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang

misalnya dapat diukur dari proses perijinan yang harus ditempuh warga

negara dalam berbagai urusan baik menyangkut lama waktu pelayanan

maupun kompleksitas prosedur yang ditempuh; produktivitas aparat

dalam melaksanakan tugasnya; menurunnya/ tiadanya ongkos-ongkos

siluman yang harus dibayarkan dalam pengurusan berbagai macam

kebutuhan; peningkatan jumlah dan kualitas aturan-aturan yang

dikeluarkan yang berkaitan dengan jaminan berusaha yang adil dan

transparan; peningkatan daya saing sektor-sektor yang menjadi tanggung

jawab pemerintah seperti misalnya BUMN, Perguruan Tinggi, Pelayanan

Kesehatan dan sebagainya; rasio kebocoran anggaran; penggunaan

anggaran pada bidang yang tepat dan urgent (the right money for the

right needs); penurunan hutang; efektivitas komunikasi antara

pemerintah dengan rakyatnya.

4. Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan

Dalam tataran yang paling dasar dari pengukuran kinerja

pemerintah adalah ukuran yang ditinjau dari perspektif pembelajaran dan

perkembangan. Perspektif ini, dalam beberapa variabel, selain lebih

13

berorientasi pada jangka panjang juga seringkali ukuran-ukuran yang

dpakai lebih bersifat kualitatif dari pada kuantitatif dan bahkan seringkali

lebih bersifat subjektif yang artinya dapat dirasakan namun sulit untuk

diungkapkan. Variabel yang dapat digunakan antara lain peningkatan

pemberdayaan masyarakat; peningkatan partisipasi masyarakat dalam

keamanan, penjagaan asets umum, pendidikan dan bisnis; keterlibatan

berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;

kesamaan hak dan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber

informasi (misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang

murah terutama di jenjang sampai dengan level sekolah menengah atas,

informasi sektor usaha yang dapat dimasuki, tender-tender yang dapat

diikuti dan sebagainya); peningkatan daya kreativitas dan inisiatif dalam

berbagai bidang (seni, budaya, usaha); peningkatan sarana dan prasarana

serta pelayanan di bidang perhubungan, telekomunikasi, energi dan air

minum dan penghargaan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan (gap

pendapatan antar berbagai jenjang karir dan profesi)

14

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

3.1.1. PERENCANAAN

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (tupoksi)

pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu

membuat perencanaan kebutuhan asset yang akan digunakan/dimiliki. Setiap

pembelian barang atau asset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik

dalam system database kekayaan daerah.

Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan

system tender. Hal tersebut supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak

dirugikan.

Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Contohnya

adalah tanah, hutan,tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai, dan

peninggalan bersejarah.

2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembeliaan maupun yang

akan dibangun sendiri. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan

barang modal lainnya.

15

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap

kedua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan

terhadap asset yang belum termanfaatkan atau masih berupa asset potensial.

Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan 3 hal, yaitu melihat kondisi

asset daerah dimasa lalu, asset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan

perencanaan kebutuhan asset di masa yang akan datang.

Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang

harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan layanan yang dibutuhkan

masyarakat.

3.1.2. PELAKSANAAN

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan

memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas

publik. Pengelolaan menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan.

Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang professional agar tidak terjadi

overlapping tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah.

Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik

pengamanan fisik, maupun melalui system akuntansi (sistem pengendalian

internal).

Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas

publik, yang paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

16

2. Akuntabilitas proses

3. Akuntabilitas kebijakan.

3.1.3. PENGAWASAN

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga

penghapusan asset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD auditor internal

sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat

penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah

dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari

penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan asset yang dimiliki daearah.

3.2. STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (asset) daerah meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset daerah

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang

dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang msaih berupa potensi yang

belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu

melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset daerah. Kegiatan

identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang

akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau

dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi asset daerah

tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan

dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan

17

inventarisasi asset daerah secara lebih efektif dan dapat diandalkan, pemerintah

daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilaian yang

independen.

2. Perlunya sitem informasimanajemen asset daerah

Untk mendukung asset pengelolaan asset daerah secara efesien dan efektif

serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan asset daerah, maka

pmerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan system informasi

manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan

keputusan . Sistem Informasi manajemen asset daerah juga berisi database

asset yang dimiliki daerah. System tersebut bermanfaat untuk menghasilkan

laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sitem informasi tersebut juga

bermanfaat untuk dasar pengembangan keputusan mengenai kebutuhan

pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal)

dalam penyusunan APBD.

3. Pengawasan dan pengandalian pemanfaatan asset daerah

Pemanfaatan asset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar

tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan, dan tidak

termanfaatkan (idle). Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran

masyarakat dan DPRD sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan DPRD

tersebut harus menghasilkan feedback bagi pemerintah daerah berupa

perbaikan perencanaan dan pemenfaatan asset daerah.

4. Keterlibatan jasa penilai (Appraisal)

18

Pertambahan asset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh

penilai yang independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan

asset daerah antara lain:

a. Identifikasi dan inventarisasi asset daerah

b. Member informasi mengenai status hukum harta

c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud (tangible asset)

maupun yang tidak berwujud (intangible asset)

d. Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan

e. Pemberian jasa konsultasi manajemen asset daerah (asset management

consultant)

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan

yang lebih besar untuk mengelola kekayaan daerahnya. Untuk itu, pemerintah

daerah dituntut untuk dapat mengelola kekayaan daerah secara professional,

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

19

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan:

Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut.

2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembeliaan maupun yang

akan dibangun sendiri.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi

ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada

masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah

sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

strategi yang optimal dalam pengelolaan asset daerah tersebut.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (asset) daerah meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset daerah

2. Perlunya sitem informasimanajemen asset daerah

3. Pengawasan dan pengandalian pemanfaatan asset daerah

4. Keterlibatan jasa penilai (Appraisal)

20

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2009). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. [Online]. Tersedia:

http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-

daerah/. [28 September 2009].

Acuviarta. (2009). Mengelola Kekayaan Daerah. [Online]. Tersedia:

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?

mib=beritadetail&id=29936. [28 September 2009].

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit

Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 6 Tahun 2006, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Wibisono, D. (2008). Mengukur Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. [Online].

Tesedia: http://dermawanwibisono.wordpress.com/2008/07/15/mengukur-

kinerja-pemerintah-dan-pemerintah-daerah/. [28 September 2008]

21