STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

HANJAR PENDIDIKAN POLRI

STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME

DAN RADIKALISME

untuk

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

TAHUN 2022

MILIK DINAS

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

ii

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

SAMBUTAN

Assalamu ‘alaikum wr. wb. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Budaya dan Salam Kebajikan.

uji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada

kita sekalian atas tersusunnya bahan ajar (Hanjar) dalam bentuk modul ini, sehingga dapat membantu para Pendidik maupun peserta didik dalam mengikuti pendidikan sampai dengan selesainya pendidikan Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-62 T.A. 2022.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau disingkat Lemdiklat Polri merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan dan pengemban yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan kepolisian dalam rangka menjadikan sumber daya manusia (SDM) Polri yang Presisi, dan perubahan teknologi kepolisian modern berdasarkan jenis pendidikan Profesi, Manajerial (Kepemimpinan), Akademis dan Vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran Lemdiklat Polri.

Untuk menyiapkan calon pimpinan Polri tingkat menengah yang profesional dan mampu menghadapi dinamika tantangan tugas yang sangat kompleks, dimana Polri dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang responsif dan mampu mewujudkan penegakan hukum berkeadilan, bersikap tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan (Covid-19) di tengah masyarakat, dan membantu mengawal pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, maka perlu dilakukan pembenahan dan penyempurnaan pada semua komponen pendidikan Sespimmen antara lain kurikulum dan hanjar. Sehingga diharapkan peserta didik Sespimmen memiliki kompetensi yang diharapkan dan siap pakai.

Sespimmen Polri merupakan pendidikan pengembangan umum tingkat menengah Polri yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon-calon pimpinan Polri pada tingkat menengah. Visi yang diemban pada pendidikan Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-62 T.A. 2022 adalah mengembangkan kepemimpinan tingkat menengah yang visioner, kolaboratif, dan panutan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan strategis untuk Indonesia maju. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan transormasi dalam mengembangkan kemampuan manajerial strategis dan kepemimpinan tingkat menengah Polri yang berintegritas. Sehingga dapat menghasilkan profil lulusan sebagai Pemimpin Polri tingkat menengah yang visioner, kolaboratif, dan panutan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan strategis sekaligus sebagai manajer organisasi tingkat menengah yang visioner, kolaboratif, dan panutan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan strategis.

Untuk . . . . .

P


iii

Untuk mendukung proses pembelajaran agar memperoleh hasil maksimal sesuai yang diharapkan pimpinan Polri maka perlu disusun hanjar yang uptodate/valid dan akuntabel. Untuk itu Biro Kurikulum Lemdiklat Polri telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan para pendidik masing-masing mata pelajaran dan personel Lemdiklat Polri.

Materi Hanjar dalam bentuk modul ini diharapkan dapat menjadi literasi bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya serta mampu mengaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran dan lebih jauh untuk dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber, Dosen Pengampu/Dosen Pendamping mata pelajaran “Strategi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme” dan peserta rapat koordinasi penyusunan hanjar untuk Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-62 T.A. 2022, yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya, sehingga tersusun hanjar yang kekinian sesuai dengan tantangan tugas saat ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Jakarta, Maret 2022


Prof. Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.

KOMISARIS JENDERAL POLISI

Paraf : 1. Konseptor/Kasubbag Sespimmen : ........... 2. Kaurmin Dikbangum : ........... 3. Kabag Dikbangum : ………. 4. Kaurtu Rokurlum : ………. 5. Karo Kurikulum : ………. 6. Kataud Lemdiklat Polri : ............ 7. Waka Lemdiklat Polri : ............


iv

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI Nomor: Kep/ /III/2022

tentang

HANJAR PENDIDIKAN POLRI

STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI PENDIDIKAN REGULER (DIKREG) KE-62 T.A. 2022


Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) diperlukan adanya Hanjar yang sesuai dengan kurikulum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

2.

Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1947/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2022;

4.

Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/445/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Satker Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan . . . . .


v

2 KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ /III/2022

TANGGAL: MARET 2022

Memperhatikan: hasil rapat koordinasi penyusunan Hanjar dalam bentuk modul pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) T.A. 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. mengesahkan berlakunya Hanjar pendidikan Polri untuk Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-62 T.A. 2022, yang berjudul Strategi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme;

2. Hanjar dalam bentuk modul ini, berklasifikasi terbatas;

3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: Maret 2022


Prof. Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.

KOMISARIS JENDERAL POLISI

Kepada Yth: 1. Kasespim Lemdiklat Polri. 2. Kasespimmen Sespim

Lemdiklat Polri

Paraf : 1. Konseptor/Kasubbag Sespimmen : ........... 2. Kaurmin Dikbangum : ........... 3. Kabag Dikbangum : ………. 4. Kaurtu Rokurlum : ………. 5. Karo Kurikulum : ………. 6. Kataud Lemdiklat Polri : ............ 7. Waka Lemdiklat Polri : ............


vi

LEMBAR IDENTITAS

Strategi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme

Penyusun: Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar Sespimmen T.A. 2022 Editor : 1. Brigjen. Pol. Drs. Adi Kuntoro (Karo Kurikulum Lemdiklat Polri) 2. Kombes. Pol. Drs. Hudit Wahyudi, M.Hum., M.Si. (Kabag Kurhanjar Dikbangum

Rokurlum). 3. Kombes. Pol. Andreas Widihandoko, S.H., M.H. 4. Kombes. Pol. Arief Kurniawan, S.I.K.. 5. AKBP. Wilianah, M.H. (Kasubbag Sespimmen Bag Kurhanjar Dikbangum

Rokurlum). 6. Pembina Drs. Heru Martono.

Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Diterbitkan oleh : Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen Polri) Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2020

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi bahan ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini tanpa ijin tertulis dari Kalemdiklat Polri


vii

DAFTAR ISI

Cover .................................................................................................................. i Sambutan Kalemdiklat Polri .............................................................................. ii Keputusan Kalemdiklat Polri ............................................................................... iv Lembar Identitas ................................................................................................. vi Daftar Isi ............................................................................................................. vii MODUL STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME

Pendahuluan ............................................................................... 1

Standar Kompetensi .................................................................... 2

Pengantar ................................................................................... 3

Kompetensi Dasar ...................................................................... 3

Materi Pelajaran ......................................................................... 4

Metode Pembelajaran ................................................................ 5

Alat/Media, Bahan, dan Sumber ................................................. 5

Kegiatan Pembelajaran .............................................................. 6

Tagihan/Tugas ........................................................................... 8

Lembar Kegiatan ........................................................................ 8

Bahan Bacaan ............................................................................ 10

POKOK BAHASAN 1:

KONSEP PELAYANAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE

1. Konsepsi Good Governance ............................................... 10

2. Praktik Good Governance di Indonesia .............................. 14

3. Konsep Dasar Pelayanan Publik Yang Bersifat Ideal ......... 18

4. Pelayanan Publik Menuju Good Governance ..................... 23

5. Pelayanan Prima Kepolisian Menuju Trust Publik ............... 26

6. Karakter Pelayanan Publik .................................................. 28

7. Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. ...................................... 34

8. Standar Pelayanan Publik ................................................... 37

9. Perkembangan Paradigma Pelayanan Publik. .................... 39

POKOK BAHASAN 2:

KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD

GOVERNANCE

1. Implementasi Tata Kelola Manajemen Resiko dan

Kepatuhan dalam Organisasi Polri Tingkat KOD .................

47

2. Implementasi Smart Governance dalam Pelaksanaan

Manajemen dan Opsnal Kepolisan Tingkat KOD ................

57

3. Digitalisasi Pelayanan Publik .............................................. 73

Rangkuman ................................................................................ 88

Latihan ....................................................................................... 89


19

STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

MODUL

02

STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME DAN

RADIKALISME

5 JP (225 menit)

Pendahuluan

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum marakanya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asai manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945.

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak


20



Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tugas dari mata pelajaran strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme yaitu setiap peserta didik menyusun Essai dan Ketentuan lebih lanjut dalam format penyusunan Essai disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Sespim Lemdiklat Polri.

Standar Kompetensi

Memahami dan mahir menganalisis strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme

Pengantar

Dalam modul ini membahas materi tentang kebijakan strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme, aturan hukum terkait strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.


21



Kompetensi Dasar

1. Memahami strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan kebijakan strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

b. Menjelaskan aturan hukum terkait strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

2. Menganalisis strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

Indikator Hasil Belajar :

Menguraikan strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

Materi Pelajaran

Pokok Bahasan :

1. Strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme

Sub Pokok Bahasan :

1. Kebijakan strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

2. Aturan hukum terkait strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

2. Strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

Sub Pokok Bahasan :

Strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.


22



Metode Pembelajaran

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

2. Metode Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Brainstorming (curah pendapat).

Metode ini digunakan untuk meng-eksplore pendapat peserta didik tentang pemahaman awal materi yang akan dibahas.

Alat/Media, Bahan dan Sumber

1. Alat/media :

a. Panaboard. b. Laptop. c. LCD In focus. d. Slide. e. Spidol. f. Flipchart.

2. Bahan :

Kertas Flipchart.

3. Sumber :

a. Lembar petunjuk penugasan (lembar merah).

b. Paparan pendidik.


23



Kegiatan Pembelajaran

1. Tahap Awal : 15 menit.

a. Ketua kelas laporan tentang kesiapan peserta didik untuk menerima pelajaran.

b. Pejabat senat yang ditunjuk memperkenalkan peserta didik dan membacakan riwayat hidup pendidik secara singkat.

c. Pendidik memperkenalkan diri.

d. Pendidik menyampaikan kompetensi dan indikator hasil belajar.

2. Tahap Inti : 190 menit.

a. Pendidik menyampaikan materi tentang strategi penanganan terorisme dan radikalisme. (Waktu: 160 menit)

b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan. (30 menit).

3. Tahap Akhir : 20 menit.

a. Penguatan materi :

Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan materi yang disampaikan.

b. Umpan Balik Cek penguasaan materi :

Pendidik memancing umpan balik penguasaan materi dari peserta didik dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik

c. Learning point :

Pendidik merumuskan dan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan.

d. Ketua kelas menyampaikan terimakasih dan pemberian cenderamata kepada pendidik


24



Tagihan / Tugas

Membuat Essai (Essai 3) dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKTI).

Lembar Kegiatan

Format Essai sesuai buku petunjuk (buku biru)


25



Bahan Bacaan


1. Kebijakan Strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;

b. Penguatan kesatuan antiteror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi aksi terorisme;

c. Penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM;

d. Peningkatan kegiatan dan operasi penggulangan aksi terorisme melalui antisipasi dan penanganan serta penangkapan tokoh utama pelaku terorisme;

e. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan aksi terorisme.

Dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan terorisme, Badan Intelijen Negara telah menerapkan strategi supremasi hukum, indiskriminasi, independensi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Melalui strategi supremasi hukum, upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Strategi indiskriminasi yang mensyaratkan upaya pencegahan dan penanggulangan diberlakukan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Prinsip indepedensi juga dilaksanakan untuk tujuan menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat tanpa terpengaruh tekanan negara asing dan kelompok tertentu.

Penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara instansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif dari komponen masyarakat. Strategi demokrasi diterapkan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam rangka meredam potensi gejolak radikalisme dan terorisme.

Upaya penggalangan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama moderat, dan yang cenderung radikal


26



terus dilaksanakan, terutama untuk membentuk pola pikir yang lebih moderat dan pemahaman yang benar tentang keyakinan. Hasil operasi intelijen yang telah dicapai dalam perwujudan strategi tersebut adalah pengungkapan jaringan pelaku terorisme lanjutan, pemutusan mata rantai dukungan dana dari dalam dan luar negeri, dan upaya mempersempit ruang gerak jaringan terorisme. Keberhasilan operasi intelijen dan kontraintelijen tersebut telah berdampak positif dengan tidak adanya aksi peledakan bom terorisme sejak semester II tahun 2006 hingga semester I tahun .

Keberadaan Densus 88 dan Satuan Tugas Khusus telah melakukan tugas pelacakan yang intensif terhadap para tersangka dan pengawasan aktivitas jaringan terorisme. Keberadaaan lembaga pelatihan antiteror Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dan Platina dengan bantuan dan kerja sama pemerintah Australia, Amerika, Belanda, dan Jepang telah mendukung upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Polri dalam menanggulangi terorisme. Upaya peningkatan kemampuan Polri tersebut telah berperan serta pada serangkaian keberhasilan penangkapan kelompok terorisme.

Pada bulan Juli telah berhasil ditangkap sepuluh tersangka jaringan terorisme dan ditemukan dua puluh bom serta bahan peledak lainnya yang menggemparkan suasana Palembang yang relatif aman menyambut program Visit Musi dan kesibukan pilkada gubernur pada bulan September . Para teroris tersebut telah berhasil menyembunyikan jati dirinya dan dapat berbaur dengan warga yang selama ini terbiasa dengan peristiwa kriminalitas dan tindak kekerasan. Seorang dari tersangka tersebut adalah warga negara Singapura yang memang sudah lama masuk red-notice Pemerintah Singapura dan mengaku memberi pelatihan merakit bom kepada sembilan tersangka anggota terorisme yang merupakan warga Palembang. Warga negara Singapura tersebut merupakan salah satu anak buah dari gembong terorisme Dr. Azahari yang tewas tahun 2005 yang lalu.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dua puluh buah bom pipa elektrik, satu buah Tupperware bom, satu buah senjata api jenis revolver, lima puluh butir peluru kaliber 38 mm dan delapan belas unit Central Processing Unit (CPU). Pada tanggal 2 Juli , di lokasi yang sama berhasil disita bahan peledak 9.1 kg, 6 dan 2 buah kotak makanan dari plastik masing-masing berisi detonator elektronik buatan yang siap pakai, catatan berisi petunjuk pembuatan rangkaian peledak elektronik, 1 bungkus plastik alumunium powder, 11 plastik potassium nitrat, 1 bungkus plastik campuran carbon dan potassium nitrat, 1 bungkus urea, 1 buah pistol rakitan, 11 peluru rakitan, 2 buah platisin dan berbagai jenis gulungan kabel. Rangkaian bom dan bahan peledak yang berhasil disita Polri di Palembang tersebut memiliki daya ledak


27



amat besar, bahkan dapat melebihi kemampuan ledak Bom Bali II tahun 2005. Berdasarkan fakta yang ada, kelompok teroris Palembang tersebut memiliki hubungan erat dengan jaringan terorisme di Semarang dan Wonosobo, Jawa tengah pimpinan Noordin M. Top yang hingga kini masih menjadi buronan Polri.

Keberhasilan penangkapan pelaku terorisme di Palembang merupakan kelanjutan keberhasilan Polri dalam melakukan penangkapan Abu Dujana dan Zarkasi pada Juni 2007 di Desa Kebarongan, Banyumas dan tersangka aksi teror Sarwo Edi beserta kelompoknya (delapan orang) di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Maret 2007. Pada pertengahan 2006 Polri telah mampu menangkap lingkaran dalam Noordin M. Top yaitu kelompok Abdul Hadi di Wonosobo serta pada bulan November 2005 telah berhasil menewaskan tokoh kunci terorisme dalam pembuatan bom Dr.Azahari Husin di daerah Batu, Malang. Terkait kasus terorisme di Poso dan Palu, Polri telah berhasil menangkap kelompok Basri pada tanggal 11 Januari 2007.

Pada penangkapan tersebut turut disita sejumlah senjata api laras panjang dan pendek, ribuan amunisi, ratusan bahan peledak potasium klorat, dan TNT, serta ratusan detonator. Upaya penyidikan dan penyelidikan pelaku terorisme sepanjang periode 2005— yang dilaksanakan Polri telah berhasil dilakukan proses hukum dan hasilnya 420 tersangka telah ditangkap, 260 tersangka diantaranya, telah diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang hukuman mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses pengadilan dan, 13 orang masih dalam proses penyidikan. Upaya-upaya Polri tersebut telah mereduksi aktivitas terorisme pada tingkat ketentraman masyakat dan memulihkan nama Indonesia di dunia internasional dalam keseriusannya memberantas terorisme.

Dalam rangka membendung keahlian jaringan terorisme dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan mengurangi kerawanan jaringan komunikasi pemerintahan terhadap upaya penyadapan, Lembaga Sandi Negara melaksanakan penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme melalui gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS Very Very Important Person (VVIP), JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus. JKS tersebut berfungsi mengolah informasi berita rahasia untuk pihak yang berhak menerima kandungan informasinya. Saat ini, penggelaran JKS nasional pada tahun 2005— baru tergelar sebanyak 36% pada instansi pemerintah dan terus dimonitor, dibina, dan ditingkatkan kemampuannya sehingga kemungkinan terjadinya penyadapan menjadi minimal. Sampai dengan awal tahun , gelar JKS terbatas tersebut telah terbukti mampu mengamankan komunikasi berita yang berklasifikasi rahasia di instansi


28



pemerintahan, dengan indikasi tidak adanya laporan dan temuan terjadinya kebocoran dalam pengiriman dan penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.

Melengkapi upaya perlindungan pasif, Lembaga Sandi Negara mulai tahun meningkatkan skala operasi analisis sinyal komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi keamanan nasional. Untuk keperluan tersebut telah direvitalisasi Direktorat Analisa Sinyal dengan tugas pokok melakukan kegiatan kriptonalisis sinyal komunikasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan perangkat keras dan lunak teknologi tinggi. Kegiatan sterilisasi dan pemblokiran frekuensi komunikasi tertentu terus dilakukan untuk meminimalkan upaya penyadapan dan mengamankan jalannya koordinasi institusi keamanan nasional. Terhadap penggunaan jaringan komunikasi biasa, Lembaga Sandi Negara melakukan asistensi pengamanan transmisi untuk mengamankan informasi yang dialirkan melalui sarana transmisi Public Switched Telephone Network (PSTN), Integrated Services Digital Network (ISDN), internet, ataupun gelombang radio.

Keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya pada kondisi atau situasi tertentu, serta atas keputusan pimpinan negara. Namun, keberadaan dan kesiapan pasukan antiteror serta satuan intelijen strategis TNI telah memperlihatkan keahlian dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Kemampuan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni dari satuan khusus antiteror TNI, seperti Den-Gultor Kopassus, Den-Jaka Korps-Marinir, dan Den-Bravo Kopaskhas serta kemampuan intelijen strategis TNI telah memberi andil dalam menciptakan efek penggentar pada jaringan terorisme dan memberikan bantuan teknis kepada institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut secara aktif berlatih bersama satuan anti-teror pilihan internasional dalam rangka pengembangan kemampuan dan pertukaran pengalaman. Tradisi satuan antiteror yang telah tercipta selama puluhan tahun, serangkaian pengalaman, serta kemampuan sumber daya manusia yang disegani di kawasan regional dan internasional perlu terus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya.

2. Aturan Hukum Terkait Dengan Terorisme dan Radikalisme.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna. Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016. Pembahasan antara DPR dan


29



pemerintah berlangsung alot dan memakan waktu lama. Sejumlah aksi teror yang belakangan melanda tanah air pun menjadi pemicu agar UU ini segera disahkan. Presiden Joko Widodo sempat mengancam akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila sampai bulan Juni UU ini belum rampung. Revisi UU ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat untuk mencegah dan menindak kejahatan terorisme. Namun akhirnya, Panitia Khusus RUU Antiterorisme di DPR serta kementerian dan lembaga terkait bisa menyelesaikan revisi UU sebelum tenggat waktu yang diberikan Jokowi. Berikut poin-poin penting UU Antiterorisme

a. Pasal 1: Definisi Terorisme

Definisi terorisme ini menjadi pembahasan yang paling alot dan yang paling terakhir disepakati oleh pemerintah dan DPR. Pada akhirnya, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

b. Pasal 12 A: Organisasi Teroris

Pasal ini mengatur, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Dengan pasal ini, Kapolri mengaku akan segera menyeret JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JI (Jemaah Islamiyah) ke pengadilan. (Baca: UU Antiterorisme Sah, Kapolri Akan Seret JAD dan JI ke Pengadilan)

c. Pasal 12 B: Pelatihan Militer

Pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Dengan pasal ini, maka WNI yang selama ini banyak mengikuti pelatihan di Suriah bisa dijerat


30



pidana.

d. Pasal 13 A: Penghasutan

Pasal ini mengatur, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

e. Pasal 16 A: Pelibatan Anak

Pasal ini mengatur, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pasal ini dibuat dengan berkaca pada banyaknya aksi teror yang melibatkan anak di luar negeri. Namun, belakangan teror dengan melibatkan anak juga terjadi saat aksi bom bunuh diri di tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya. (Baca: UU Antiterorisme Sah, Kapolri Akan Seret JAD dan JI ke Pengadilan)

f. Pasal 25: Waktu Penahanan

Pasal ini mengatur tersangka teroris bisa ditahan dalam waktu yang lebih lama. Jika sebelumnya penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, kini menjadi 270 hari atau 9 bulan. Kendati demikian, pasal ini juga mengatur bahwa penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 28: Penangkapan

Pasal ini mengatur polisi memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya. Jika sebelumnya polisi hanya memiliki waktu 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari. Polisi Punya Waktu 21 Hari untuk Tangkap dan Tetapkan Terduga Teroris Jadi Tersangka Namun, pasal ini juga mengatur bahwa penangkapan terduga teroris harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pasal 31 dan 31A: Penyadapan

Pasal ini mengatur, dalam keadaan mendesak penyidik kepolisian bisa langsung melakukan penyadapan kepada


31



terduga teroris. Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri kini dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. Penyadapan juga wajib dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika. Selain menyadap, penyidik juga bisa membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman dari pos atau jasa pengiriman lain. Penyidik Kini Bisa Sadap Terduga Teroris Tanpa Izin Pengadilan Pasal 33 dan 34: Perlindungan Pasal ini mengatur penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Di UU sebelumnya, perlindungan hanya diberikan pada saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim saja.

i. Pasal 35A-B dan 36A-B: Hak Korban

Empat tambahan pasal baru ini mengatur secara lebih komprehensif hak korban terorisme. Ada enam hak korban yang diatur, yakni berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi. Sebelumnya hanya dua hak korban yang diatur di UU yang lama, yaitu kompensasi dan restitusi.

j. Pasal 43-C: Pencegahan

Pasal ini mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan ini, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

k. Pasal 43 E-H: BNPT

Keempat pasal mengatur mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Disebutkan bahwa BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT betugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan


32



Radikalisme. Selain itu, BNPT juga bertugas mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme hingga mengoordinasikan program pemulihan korban. Ketentuan mengenai susunan organisasi BNPT diatur dengan Peraturan Presiden.

l. Pasal 43 I: TNI

Tambahan satu pasal ini mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden . Baca juga: Siapa Jabat Komandan Koopsusgab TNI? Pasal 43J Pasal ini mengatur DPR untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas ini diatur dengan Peraturan DPR

RANGKUMAN

1. Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;

b. Penguatan kesatuan antiteror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi aksi terorisme;

c. Penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM;

d. Peningkatan kegiatan dan operasi penggulangan aksi terorisme melalui antisipasi dan penanganan serta penangkapan tokoh utama pelaku terorisme;

e. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan aksi terorisme.

2. Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna. Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah


33



kepada DPR sejak Februari 2016.

3. Pembahasan antara DPR dan pemerintah berlangsung alot dan memakan waktu lama. Sejumlah aksi teror yang belakangan melanda tanah air pun menjadi pemicu agar UU ini segera disahkan. Presiden Joko Widodo sempat mengancam akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila sampai bulan Juni UU ini belum rampung. Revisi UU ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat untuk mencegah dan menindak kejahatan terorisme. Namun akhirnya, Panitia Khusus RUU Antiterorisme di DPR serta kementerian dan lembaga terkait bisa menyelesaikan revisi UU sebelum tenggat waktu yang diberikan Jokowi. Berikut poin-poin penting UU Antiterorisme

Latihan

1. Jelaskan strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme !

2. Jelaskan aturan hukum terkait strategi pencegahan terorisme dan Radikalisme!


34



STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME

Documents