STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENJAMIN … · 4.Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan. Anggaran Kesehatan Meningkat (5 persen dari APBN) ... dari penerimaan

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

STRATEGI PEMERINTAH UNTUK

MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN

PURWANTODirektur Anggaran Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, 12 Desember 2017

Diskusi Panel Stakeholder Jaminan Kesehatan Nasional

KEMENTERIAN KEUANGAN

PELAKSANAAN PROGRAM JKN DAN

CAPAIANNYA

TANTANGAN APBN TAHUN 2018

Pendahuluan

2

POKOK BAHASAN

STRATEGI MENJAGA

KEBERLANGSUNGAN JKN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pendahuluan

3

FOKUS APBN 2018

OPTIMALISASI DAN

REFORMASI

PENERIMAAN

NEGARA

EFISIENSI DAN

KUALITAS BELANJA

PRIORITAS

JAGA MOMENTUM

EKONOMI DAN

KEPERCAYAAN

RAKYAT

Pengurangan Kemiskinan

Pengurangan Kesenjangan

Penciptaan Kesempatan Kerja

Pajak

Kepabeanan dan Cukai

PNBP

Keberlanjutan Pembiayaan

Utang terkendali

Pertumbuhan lebih baik

4

9,5-10,0% 5,0-5,3% 0,38

APBN Tahun 2018 Ditujukan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Yang Berkeadilan

5

Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Gini Ratio

5,4%

5

2017Outlook: 5,1%

2017Realisasi s.d Maret:

10,64%

2017Realisasi s.d Agustus:

5,5%

2017Realisasi s.d Maret :

0,393

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

6

Teknokrat Politis Tata Kelola

Harmonisasi Antara Proses Teknokratis dan Politis Perlu Dijaga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

• Analisa data dan kondisi

ekonomi

• Prioritas Pembangunan

• Desain penerimaan,

belanja, dan pembiayaan

Tantangan

• Janji politik• proses kabinet• proses DPR dan DPD• proses daerah

• Kecepatan vs

governance

• Transparansi &

akuntabilitas• Kepatuhan vs Pragmatis

Tantangan

FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN KEUANGAN

TANTANGAN APBN TAHUN 2018

7

POKOK BAHASAN

Tantangan Perencanaan APBN : Menjaga Kredibilitas

8

Ruang Fiskal Masih Dibatasi Oleh Pendapatan

(perpajakan dan non Pajak)Tingkat Pendapatan dan Belanja Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara lain

32

,6

27

,7

44

,6

21

,4

14

,1

33

,7

20

,8

53

,1

19

,3

22

,0

22

,3

36

,3

31

,4

22

,9

43

,0

30

,7

44

,5

28

,1

16

,6

38

,9

24

,2

50

,1

19

,7

19

,6

22

,7

39

,6

35

,5

29

,5

-10,4-3,0 0,1

-6,7-2,5 -5,2 -3,4

3,0-0,4 2,4 -0,4 -3,3 -4,1 -6,5

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Bra

zil

Ch

ina

Ge

rman

y

Ind

ia

Ind

on

esi

a

Jap

an

Mal

aysi

a

No

rway

Ph

ilip

pin

es

Sin

gap

ore

Thai

lan

d

Un

ite

d K

ingd

om

Un

ite

d S

tate

s

Vie

tnam

Revenue Expenditure Surplus/Deficit

Posisi Fiskal Negara – Negara 2016 (general government, % of GDP)

Sumber: IMF, diolah

Pendapatan Belanja

9

Menjadi tantangan sekaligus prestasi

Porsi Belanja Pemerintah dalam Nilai Total Perekonomian relatif kecil, sekitar 15-16 % thd PDB, termasuk untuk pembiayaan investasi

APBN

15%

Non

APBN

85%

PDB Tahun 2017: Rp13.716 Triliun

Pemerinta

h

9%Perbanka

n

8%

Pasar

Modal

17%

Capex

BUMN

9%PMA

PMDN

15%

Internal

Funds

Korporasi

dan

lainnya

42%

Sumber Pembiayaan Investasi

2017: + Rp4.517 Triliun

Di tengah kondisi tersebut, APBN juga:

▪ Berdinamika tinggi sumber dananya tergantung pada berbagai faktor eksternal dan internal

▪ Menghadapi “public goods problem” semua merasa memiliki tetapi sedikit yang memelihara sustainabilitasnya

10

KEMENTERIAN KEUANGAN

Indikator Kesehatan

Stunting 28,8%29,6%

Persalinan di fasilitas kesehatan

82%81%

Ketersediaan obat danvaksin di puskesmas

86%83%

2017 2018

Arah kebijakan

1.Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenagakesehatan.

2.Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untukpenyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui.

3.Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN.

4.Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatanmutu layanan.

Anggaran Kesehatan Meningkat (5 persen dari APBN)

• meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjagakeberlanjutan JKN

11

74,0 ribu

Program Indonesia Sehat 92,4 juta jiwa

Kesertaan ber-KB melalui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR1,8 juta orang

Imunisasi untuk anak

usia 0-11 bulan92,5%

Penyediaan sarana fasilitas

kesehatan yang berkualitas

Sasaran Target (sementara)

Sertifikasi obat dan makanan

Pusat

81,5

Transfer ke daerah

29,5

111,0

Alokasi 2018 (triliun rupiah)

Pertumbuhan (%)

2015:

65,9

2016:

92,3

40,1 40,1

2017:

104,9

8,6

29,629,6 10,310,3 5,813,7

2014:

59,7

2018:

111,0

0 00

00

0

49 RS/Balkes

74,0 ribu

Mensinergikan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah

Belanja Pemerintah

Pusat

Transfer ke Daerah dan

Dan Desa

masih cukup tingginya belanja barang aparatur/operasional (perjalanan dinas, paket pertemuan, dan honorarium)

rendahnya kemampuan penyerapan belanja kementerian/lembagadengan rata-rata hanya sebesar 88,3 persen dalam 7 tahun terakhir

rendahnya efektivitas belanja barang bantuan pemerintah dan bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan

Belum optimalnya sistem monitoring pada K/L

alokasi belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal

penyerapan anggaran belum optimal khususnya pada awal tahun anggaran

Ketimpangan layanan publik antar daerah

kesalahan tata kelola keuangan daerah

Sinkronisasi K/L dan

Pemda

12

KEMENTERIAN KEUANGAN

PELAKSANAAN PROGRAM JKN DAN

CAPAIANNYA

13

POKOK BAHASAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Penyelenggaran Jaminan Sosial di Indonesia

1

4

Program berdasarkan jenis

pekerjaan

Program Kesehatan

Miskin dan tidakmampu

PNS & TNI/PolriPekerja formal

lainnya

Program Ketenagakerjaan

Pekerja formal dan informal

PNS TNI/Polri

Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN)

Program Kesehatan

dikelola olehBPJS Kesehatan

Seluruh warga

Program Ketenagakerjaan

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua(JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan

Seluruhpekerja

Sebelum UU 40/2004 (UU SJSN)

Setelah UU SJSN dan UU 24/2011 (UU BPJS)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

15

Alat untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) in 2019

Program asuransi kesehatansosial dengan skema kontributoriSemua orang membayar iuran

Iuran orang miskin dan tidak mampu dibayaroleh Pemerintah

Dimulai pada 1 Januari 2014

Bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia (secara bertahap)

Paket manfaat yang komprehensif, sepanjangterindikasi medisUntuk kebutuhan dasar kesehatan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. No limits

Menerapkan layanan berjenjang

Metode pembayaran:

Kapitasi (pada primary care) dan case payment Diagnostic Related Group (DRG) (INA CBGs) (secondary and tertiary care)

Model bisnis: dana wali amanat

Aset penyelenggara dipisahkan dari aset program

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 16

PendudukLayanan

kesehatanBiaya yang terjangkau

Apa itu UHC?

“…menjamin seluruh penduduk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai dan efektif, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan(WHO)

Ada 3 dimensi dari UHC

Jenis layanan kesehatan yang dijamin adalah komprehensif

Biaya yang terjangkau untuk mendapatkan layanan kesehatan

Seluruh pendudukdiharapkan memilikijaminan atas layanankesehatan

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pencapaian Program JKN

17

JKN meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminankesehatan (dimensi kepesertaan dari UHC)

• Per 1 Des 2017, total peserta JKN 186,6 juta jiwa• Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang disubsidi: Jamkesmas

76,4 juta (2013), Penerima Bantuan Iuran JKN 92,4 juta (2017)• Sektor informal JKN (PBPU)I: 24,7 juta jiwa. Sebagian besar

mereka, sebelum JKN, tidak memiliki jaminan kesehatan

JKN meningkatkan perlindungan atas seluruh penyakit, khususnya atas penyakit katastropik (dimensi jenis layanan dari UHC)

• Paket manfaat komprehensif, sepanjang terindikasi medis

JKN meningkatkan akses ke fasillitas kesehatan pada tingkatbiaya yang relatif sangat terjangkau (dimensi biaya, lebih terjangkau)

• Iuran terendah Rp25.500 (seharga rata-rata 2 bungkus rokok di Jakarta)

• Untuk menjadi peserta tidak diperlukan screening

KEMENTERIAN KEUANGAN18

POKOK BAHASAN

STRATEGI MENJAGA

KEBERLANGSUNGAN JKN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Defisit Program JKN (1)

Dari PengalihanAset PT Askes

2014 PMN Rp5T2015PMN

Rp6.8 T2016

APBNP: Cad Belanja Rp3,6 T

2017

Defisit Financial Program JKN disebabkan oleh, a.l :

1. insurance effect dan adverse selection

2. Sebagian masyarakat (yang sehat) cenderung menunda atau menghindar

untuk menjadi peserta.

Karena hal-hal tersebut, biaya per orang per bulan (popb)

yang terjadi saat ini adalah biaya di atas yang semestinya(apabila seluruh warga menjadi peserta)

Karena itu, selama 4 tahun pertama, Pemerintah

Pusat menetapkan besaran iuran pada tingkat

yang dinilai terjangkau (affordable) oleh wargayang non-miskin

2014 2015 2016

-3,3 T -9,1 T -8,6 T

Defisit(Kumulatif)

Konsekuensi

Dukungan

Pemerintah

20

Dukungan Pemerintah terhadap Pelaksanaan JKN

triliun rupiah

4,5 4,8 5,2 5,6

19,9 19,9

24,8 25,5

-

5,06,8

3,6

24,4

29,7

36,834,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2014 2015 2016 APBNP 2017

PPU Pemerintah (PNS/TNI/Polri) Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penyertaan Modal Negara (PMN) Total

Dukungan Pemerintah tersebut berupa:

1. Pemerintah sebagai pemberi kerjamelakukan kewajibannya denganmembayar 3% dari gaji per bulanuntuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PNS/TNI dan Polri

2. Pemerintah secara konsistenmendukung pelaksanaan Program JKN dengan terus mengalokasikan bantuanpremi bagi 92,4 juta jiwa pada segmenPBI dengan premi Rp23.000,-per jiwaper bulan.

3. Pemerintah juga berupaya menjagasustainability program JKN denganmemberikan suntikan dana untukmengatasi defisit financial DJS Kesehatan baik melalui PenyertaanModal maupun melalui BantuanPemerintah.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Beberapa hal yang telah dan sedang dilaksanakan terkaitpengendalian Defisit BPJS Kesehatan Tahun 2017 dan 2018

1. Pencairan iuran PBI dimuka untuk Bulan November dan Desember 2017 (Rp4,2 T) telah dilaksanakan pada tanggal 6 Nov 2017

2. Pencairan dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp3,6 T telah cair ke Rekening BPJS Kesehatan pada tanggal 30 Nov 2017

3. PMK tentang Tata Cara Pemotongan DAU/DBH atas Tunggakan Iuran JaminanKesehatan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut UU APBN 2018 (selesaitanggal 30 Nov 2017)

4. Proses penyusunan Permenkeu tentang Biaya Operasional BPJS Kesehatan

a. Rakor Menkeu,Menkes, Ketua DJSN membahas kelayakan besaran biayaOperasional BPJS Kesehatan tahun 2018 (undangan Kemenkeu c.q DJA PIC Dit HPP)

b. Penetapan Permenkeu tentang Biaya Operasional BPJS Kesehatan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan

c. Sudah dilakukan rapat teknis internal DJA pada tanggal 29 November 2017, dandiusulkan batas maksimal 4,8% sebagaimana hasil RTM di Kemenko PMK

21

Upaya Pemerintah (1)

KEMENTERIAN KEUANGAN

5. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalammendukung program JKNa. Dukungan tidak secara langsung menutup defisit BPJS Kesehatan, melainkan melalui

perbaikan supply side JKN (kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan)b. Besaran dukungan adalah 50% dari DBH CHTc. PMK mengenai penggunaan DBH CHT ini ditargetkan selesai pada akhir Desember

2017

6. Proses revisi Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatana. Revisi substansi yang akan diatur, antara lain:

i. Perbaikan manajemen klaim faskes (mitigasi fraud)ii. Penyesuaian batas atas pengenaan iuraniii. Perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik (optimalisasi Dana kapitasi)iv. Cost sharing penyakit dengan potensi moral hazard (10%)v. Strategic purchasingvi. Dukungan Pemda melalui dana hasil Pajak Rokok

b. Dukungan Pemda pada poin vi tersebut, dilakukan melalui pemotongan di depansebesar 75% dari 50% (35%) dari penerimaan Pajak Rokok setiap Daerah sebagaibantuan untuk mendukung keberlangsungan program JKN. PMK tentang Tata Cara Pemotongan-nya dilakukan setelah diterbitkan Revisi Perpres tersebut.

22

Upaya Pemerintah (2)

KEMENTERIAN KEUANGAN

c. Substansi lebih detail akan dibahas bersama antara Kemenkeu denganDJSN, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan

d. Unit Eselon I Kemenkeu yang terkait DJA (Dit HPP), DJPB (Dit. SP), BKF (PKSK dan PKAPBN), DJPPR (Dit PRKN), DJPK (Dit PKKD), DJBC (Dit. TF Cukai), Setjen (Biro Hukum) dan akan dikoordinasi oleh Staf Ahli KRJKPM

7. Proses penyelesaian Revisi PP Perubahan kedua atas PP 87/2013 tentangpengelolaan aset jaminan sosial kesehatan

a. Menkeu telah menyampaikan izin prakarsa kepada Presiden pada tanggal 19 September 2017

b. Substansi telah dibahas antar Kementerian(Kemenkes,Kemenkumham,Setneg, dan Kemenkeu.

c. Tindak Lanjut hasil pembahasan akan dilakukan oleh Staf Ahli KRJKPM dengan dibantu Dirjen KN (izin prakarsa dari Presiden telah diterima)

23

Upaya Pemerintah (3)

KEMENTERIAN KEUANGAN 24

TANTANGAN DAN UPAYA PERBAIKAN PROGRAM JKN

1. Belum terbentuknya

risk pool yang ideal

2. Tingkat kolektibilitas

iuran yang belum

optimal

3. Peran Fasilitas

Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP)

sebagai gatekeeper

belum optimal

4. Kualitas layanan

perlu ditingkatkan

5. Keterbatasan jumlah

serta tidak

meratanya distribusi

faskes dan tenaga

kesehatan

1. Mendorong percepatan kepesertaan khususnya pada sektor formal dan

PBPU & BP (informal) dan peningkatan kepatuhan peserta dalam

membayar iuran antara lain dengan mengkaitkan kewajiban

kepesertaan dengan layanan publik• Enforcement kepada seluruh Badan Usaha untuk mendaftarkan seluruh

pegawainya sebagai peserta JKN• Bekerja sama dengan PLN sehingga kelompok pelanggan golongan rumah

tangga dengan daya 1300-2.200 watt didorong untuk menjadi peserta JKN

2. Meningkatkan supply side, ketersediaan dan pemerataan distribusi faskes

serta tenaga kesehatan dengan mendorong partisipasi faskes swasta

3. Memperkuat peran FKTP sebagai gat keeper untuk memastikan sistem

rujukan berjenjang berjalan optimal dengan memperbaiki sistem kapitasi

4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan kepuasan

peserta atas layanan kesehatan, mengurangi antrian panjang dan waktu

tunggu yang lama

5. Meningkatkan akses ke faskes khususnya bagi PBI JKN melalui edukasi

masyarakat dan mendirikan faskes yang mudah dijangkau oleh

masyarakat

6. Penerapan waiting period secara wajar, khususnya bagi peserta

reinstatement (yang pernah menunggak dan ingin aktif kembali)

7. Peningkatan kualitas verifikasi melalui penerapan IT based verification

system dan peningkatan kualitas verifikator BPJS Kesehatan

8. Penerapan strategic purchasing dengan memperkuat peran BPJS

Kesehaan dalam bernegosiasi dengan penyedia jasa layanan terkait

layanan yang diberikan

9. Penerapan co-payment atau deductible cost

10. Peningkatan efisiensi dana operasional

TANTANGAN UPAYA PERBAIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN 25

PENUTUP

Pemerintah mempunyai komitmen untuk menjaga

kelangsungan JKN, melalui supply-demand side, dan upaya

kesehatan promotif-preventif

Dukungan pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan

antara kesinambungan program JKN, kesinambungan

pelaksaan program, dan kesinambungan fiskal

Pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran, sehingga

perlu sinergitas antara pemerintah pusat - pemerintah

daerah – BPJSK - fasilitas kesehatan

KEMENTERIAN KEUANGAN

TERIMA KASIH

26