1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perlindungan kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, namun fasilitas kesehatan di Indonesia masih relatif mahal. Biro Pusat Statistik merilis jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin pada bulan september 2015 sebanyak 28.51 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Masyarakat yang tergolong miskin ini tentu akan merasakan kesulitan menikmati fasilitas kesehatan yang memadai. Masyarakat ekonomi kelas menengah keataspun keuangannya dapat terganggu bilamana terkena penyakit kritis. Banyak yang jatuh miskin karena mahalnya biaya pengobatan. Perkiraan biaya akibat penyakit kritis seperti kanker, jantung, gagal ginjal dapat menelan ratusan juta rupiah. Indonesia rawan penyakit kritis dibanding negara-negara maju. Menurut pusat data dan informasi Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi 2012), 1 di Indonesia, 80 persen masyarakatnya jauh dari harapan hidup sehat. Banyak masyarakat kita akhirnya menderita penyakit kritis karena tak kunjung berobat, akibat kekurangan uang. Sementara itu, 20 persen masyarakat menengah ke atas uangnya habis untuk mengobati penyakit berat. Setiap penduduk berhak atas jaminan kesehatan manakala ia sakit demikian isi deklarasi PBB tahun 1948. Pada amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dikatakan pula bahwa ―setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan undang undang tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup sehat merupakan hak dan kebutuhan yang paling mendasar dan bagian dari tanggung jawab pemerintah, seperti yang tertuang pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Perlindungan kesehatan rakyat menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh negara sebagai bentuk social security. Setelah sekian lama diperjuangkan, akhirnya tanggal 1 Januari 2014 reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia dimulai. Berdasarkan UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah badan yang hadir dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat. Badan ini menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program jaminan sosial. JKN menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dan gotong-royong. Program JKN wajib diikuti oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala secara pribadi/mandiri, bisa juga iuran dibayari oleh perusahaan pemberi kerja atau Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba BPJS Kesehatan (Thabrani 2015). Kehadiran BPJS kesehatan mengalihkan peran PT. Taspen, PT. Asabri, PT. Askes, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan PT. Jamsostek 1 http://www.pdpersi.co.id/content/i.php?mid=2
7
Embed
Strategi pemasaran perusahaan asuransi kesehatan komersial ...repository.sb.ipb.ac.id/2873/3/E48-05-Zaraswati-Pendahuluan.pdf · Di Indonesia, sebelum BPJS Kesehatan ini beroperasi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perlindungan kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia,
namun fasilitas kesehatan di Indonesia masih relatif mahal. Biro Pusat Statistik
merilis jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin pada bulan september
2015 sebanyak 28.51 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk
Indonesia. Masyarakat yang tergolong miskin ini tentu akan merasakan kesulitan
menikmati fasilitas kesehatan yang memadai. Masyarakat ekonomi kelas
menengah keataspun keuangannya dapat terganggu bilamana terkena penyakit
kritis. Banyak yang jatuh miskin karena mahalnya biaya pengobatan. Perkiraan
biaya akibat penyakit kritis seperti kanker, jantung, gagal ginjal dapat menelan
ratusan juta rupiah. Indonesia rawan penyakit kritis dibanding negara-negara
maju. Menurut pusat data dan informasi Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi
2012), 1di Indonesia, 80 persen masyarakatnya jauh dari harapan hidup sehat.
Banyak masyarakat kita akhirnya menderita penyakit kritis karena tak kunjung
berobat, akibat kekurangan uang. Sementara itu, 20 persen masyarakat menengah
ke atas uangnya habis untuk mengobati penyakit berat.
Setiap penduduk berhak atas jaminan kesehatan manakala ia sakit demikian
isi deklarasi PBB tahun 1948. Pada amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat (1)
dikatakan pula bahwa ―setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan undang undang tersebut dapat
disimpulkan bahwa hidup sehat merupakan hak dan kebutuhan yang paling
mendasar dan bagian dari tanggung jawab pemerintah, seperti yang tertuang pada
Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Perlindungan kesehatan rakyat menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh negara
sebagai bentuk social security.
Setelah sekian lama diperjuangkan, akhirnya tanggal 1 Januari 2014
reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia dimulai. Berdasarkan UU no. 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS
Kesehatan adalah badan yang hadir dengan tujuan memberikan kepastian jaminan
kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup
sehat. Badan ini menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang merupakan program jaminan sosial. JKN menjamin biaya pemeliharaan
kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan
secara nasional dan gotong-royong. Program JKN wajib diikuti oleh seluruh
penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala secara pribadi/mandiri, bisa
juga iuran dibayari oleh perusahaan pemberi kerja atau Pemerintah kepada badan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba BPJS Kesehatan (Thabrani 2015).
Kehadiran BPJS kesehatan mengalihkan peran PT. Taspen, PT. Asabri, PT.
Askes, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan PT. Jamsostek