KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1 PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014 Jakarta, 10-11 September 2012
26
Embed
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)
Papaparan BAPPENAS saat sosialisasi PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014
Jakarta, 10-11 September 2012
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
INISIATIF PPK DI K/L DAN PEMDA
- KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI
- ROAD MAP DAN UKURAN KEBERHASILAN
- PERANTI ANTI KORUPSI
- FOKUS KEGIATAN PPK
- ALUR PENYUSUNAN AKSI K/L DAN PEMDA
- BANGUNAN STRANAS PPK
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
- KERANGKA STRANAS PPK
KERANGKA PAPARAN
2
STRUKTUR STRANAS PPK
PENYUSUNAN AKSI PPK
PENDAHULUAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PENDAHULUAN
- Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Koordinasi penyusunan Stranas PPK dengan pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya).
- Serial meeting & discussion pembahasan strategi dan aksi Stranas PPK
2006-
2010
- Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012- Penerbitan Inpres No. 9 dan No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 (merupakan “turunan “ dari Stranas PPK) - Penajaman Stranas PPK
- Finalisasi dokumen Stranas PPK - Penyusunan dan Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Stranas PPK (Perpres
No. 55 Tahun 2012)- Diseminasi Stranas PPK ke K/L dan Pemda- Penyusunan Aksi 2013-2014
2011
2012
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
STRUKTUR STRANAS PPK
Pasal 1
1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi
2. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Hasil pelaksanaan Stranas PPK meliputi hasil pemantauan, evaluasi, dan laporan capaian Aksi PPK, serta hasil evaluasi Stranas PPK.
4
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KERANGKA STRANAS PPK
Jangka Panjang (2012-2025)
Jangka Menengah (2012-2014)
1. Pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional2. mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama
nasional dan internasional secara efektif3. Mengembangkan Reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan
penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, tersistematisasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi
4. Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi5. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi
MISI
5
VISI:Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas
Strategi, Indikator Keberhasilan, Peranti Anti Korupsi dan Fokus Kegiatan Prioritas
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BANGUNAN STRANAS PPK
6
STRATEGI PENCEGAHAN
INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI
STRATEGI PENEGAKAN HUKUMINDEKS PENEGAKAN
HUKUM TIPIKOR
STRATEGI HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANGAN% PENYELESAIAN
REKOMENDASI HASIL REVIEW UNCAC
STRATEGI KERJASAMA
INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKORPERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL DALAM BIDANG TIPIKOR
DAN PERSENTASE PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKOR
STRATEGI PENDIDIKAN DAN
BUDAYA ANTI KORUPSI
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI
STRATEGI MEKANISME PELAPORAN
SURVEY TINGKAT KEPUASAN
STAKEHOLDERS TERHADAP
PELAPORAN PPK
VISI & MISI
INDIKATOR KEBERHASILANJANGKA PANJANG (2012-2025) & JANGKA MENENGAH (2012-2014)
PENCAPAIAN IPK % KESESUAIAN (PERATURAN PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
FOKUS KEGIATAN RENCANA AKSI
PERANTI ANTI KORUPSI SDM & KEBIJAKAN/REGULASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PENYUSUNAN AKSI PPK
Pasal 3Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan
dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK, yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun
Pasal 5Dalam menetapkan Aksi PPK, Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri didukung oleh Bappenas
7
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
ALUR PENYUSUNAN AKSI PPK K/L/PEMDA
8
Fokus aksi disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan K/L/Pemda
1. Strategi Pencegahan2. Strategi Penegakan
Hukum3. Strategi
Harmonisasi Peraturan Perundangan
4. Strategi Kerjasama Internasional & Penyelamatan Aset Hasil Tipikor
5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
6. Strategi Mekanisme Pelaporan
Stranas PPK Jangka
Panjang2012-2025
Stranas PPK Jangka
Menengah2012-2014
Fokus Kegiatan
Aksi K/L/Pemda
Partisipasi Masyarakat
Koordinasi dengan Bappenas (K/L) dan Kemendagri (Pemda)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
9
FOKUS STRATEGI PENCEGAHAN
2012-2025a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:
1) K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan fokus pemberian perizinan; 2) integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan; 3) membuka akses antarlembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat; dan 4) keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran
b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar penanganan perkara dan pemrosesan pihak yg menyalahgunakan wewenang.
c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelasd. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan SPIP,
serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan. e. Implementasi UU Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan
pejabat publik, dan penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
f. Pembenahan sistem melalui RB yang fokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan.
g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas. h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana
off-budget, dan memublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik.
j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini WTP bagi K/L dan Pemda.
k. Pembatasan nilai transaksi tunai. l. Penertiban dan publikasi LHKPNm. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan,
mutasi, dan promosi aparat penegak hukumn. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan
jasa. o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L serta Pemda
yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.p. Penerapan pakta integritas.
2012-2014
a. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun daerah.
b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.
c. Peningkatan efektivitas pemberian ijin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi.
d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.
e. Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintahan (eksekutif), yudikatif, maupun legislatif.
f. Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui assesment integritas (tax clearance, clearance atas transaksi keuangan, dll) dan pakta integritas.
g. Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsi secara nasional.
h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja.
i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Kinerja Prima.
j. Pembenahan sistem kepemerintahan melalui Reformasi Birokrasi.
k. Pelaksanaan e-government.
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
2012-2025a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan
administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau tipikor.
b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut.
c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi di antara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (e-law enforcement).
d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan konsultan pajak.
e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik.
f. Pengaturan pencabutan ijin, pengembalian keuntungan, dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan.
g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
h. Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor. j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerah lain.
2012-2014
a. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerja sama antarlembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor.
b. Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus dan proses peradilan (e-law enforcement).
c. Penerapan zero tolerance pada tipikor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan (eksekutif), legislatif, dan yudikatif.
FOKUS STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
10
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
2012-2025a. Harmonisasi dan sinkronisasi terkait masalah sumber daya alam. b. Harmonisasi dan sinkronisasi terkait masalah bidang kehutanan, mineral
dan batu bara, sumber daya air, pertanahan, tata ruang, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
d. Harmonisasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan untuk modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Prolegnas terkait pemberantasan korupsi serta revisi peraturan terkait proses penegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya.
f. Penyelesaian RUU KUHP, KUHAP, perampasan aset, tipikor, ekstradisi, MLA, dan transfer of sentenced person
g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenai pungutan yang bertentangan dengan peraturan Pusat.
h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas Daerah. i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahan kewenangan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. j. Penyelarasan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, yang
berlaku juga bagi partai politik. l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan data putusan korupsi sebagai
preseden bagi para hakim. m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta. n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara tak wajar (illicit
enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading in influence), dan penyuapan pejabat asing.
o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatan peraturan, termasuk jaminan partisipasi dalam uji publik.
2012-2014a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam.
b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih dan tidak konsisten.
d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain: perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), serta menghalangi proses hukum (obstruction of justice).
e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perijinan dalam kapasitas daerah.
g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor.
b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi.
c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (asset management unit) hasil tipikor guna mendukung proses penegakan hukum dan transparansi pengelolaan aset terkait lainnnya sebagai bentuk pemanfaatan pengelolaan aset hasil tipikor.
d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga penegak hukum, baik kualitatif dan kuantitatif, dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi, termasuk perihal intelijen/forensik keuangan.
e. Peningkatan kerja sama dengan penegak hukum asing dalam rangka PPK.
f. Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, termasuk di setiap lembaga terkait.
2012-2014a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka
pelaksanaan MLA dengan fokus pada pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses penyelamatan aset, kerja sama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi.
b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional.
c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi.
d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya.
e. Peningkatan kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.
FOKUS STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
12
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
2012-2025a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi
dalam pelbagai aktivitas tiga pilar PPK, yakni: masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.
b. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai aktivitas pendidikan, yakni; di sekolah, perguruan tinggi dan lingkup sosial, demi menciptakan karakter bangsa yang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dan kegiatan di luar kurikulum.
c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh. d. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelas
dan terencana. e. Menggalang kerja sama dengan media dalam
mengembangkan nilai anti korupsi dan karakter berintegritas, termasuk malalui berbagai media kreatif.
f. Keterpaduan manajemen kampanye anti korupsi (penyebarluasan jejaring AC Forum/ToT Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye).
g. Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil masukan masyarakat kepada publik oleh K/L atau Pemda terkait.
h. Publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi (jaringan pendidikan integritas).
i. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaksanakan diseminasi anti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO, CBO).
2012-2014
a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan di 3 (tiga) pilar PPK; masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.
b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas.
c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh dan terencana.
d. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK.
FOKUS STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
13
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
2012-2025
a. Memperluas dan mempermudah akses informasi berbagai upaya dalam rangka proses PPK dari masing-masing K/L.
b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan aksi dan pelaporan kinerja PPK.
c. Penyusunan payung hukum dan kebijakan yang mendukung kelancaran penyusunan laporan serta publikasi pelaksanaan PPK Nasional secara rutin dan konsisten.
d. Penyusunan mekanisme kerja para pihak untuk mendukung pelaporan dan publikasi PPK Nasional.
e. Penyiapan sarana-prasarana pendukung penyusunan dan publikasi laporan PPK.
2012-2014
a. Penyusunan dan penerapan standar informasi, dokumentasi, dan pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI.
b. Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara terpadu.
c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK.
e. Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC.
bulan sekali kepada Bappenas Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas
Pasal 8Bappenas menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan
Pasal 9 Dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta
masyarakat yang dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Mekanisme pelibatan peran serta masyarakat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pasal 10 Hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference
of the States Parties) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Bahan pelaporan disusun oleh Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya
Pasal 12Ketentuan mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Bappenas
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Bappenas (bersama Kemlu &
Instansi terkait)
Kementerian/Lembaga
Kementerian Dalam Negeri
Provinsi
Kab/Kota
PresidenCoSP
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian/Lembaga
Kementerian Dalam Negeri
Provinsi
Kab/Kota
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi K/L dan Pemda
Bappenas (didukung instansi terkait)
B03 B06 B09 B1223
Koordinasi Penyusunan Aksi K/L dan Pemda(Pasal 4 dan 5)
Pemantauan dan Evaluasi(Pasal 6)
Pelaporan Hasil Pelaksanaan Stranas PPK
(Pasal 7, 8 dan 10)
Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Stranas PPK
(PERPRES 55/2012)
Pelaporan dilakukan triwulanan dan tahunan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
24
Mekanisme Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Inpres No. 9 dan 17 Tahun 2011 dan Aksi PPK 2013-2014
Untuk pemantauan dan evaluasi Inpres No. 9 dan 17 Tahun 2011 serta beberapa kebijakan lainnya, UKP4 telah mengembangkan model monitoring dan pelaporan dari dokumen menjadi Technology based yang memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melakukan pelaporan (paperless), serta memudahkan dalam monitoring (ketaatan terhadap jadwal pelaporan). UKP4 menggunakan Format 8 Kolom (F8K) sebagai dasar.
Model pemantauan yang dilakukan oleh UKP4 lebih kepada indikator output. Pada aksi 2013-2014 akan dilakukan pencapaian dengan indikator outcome (hasil).
Reward & punishment
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
INISIATIF PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
25
Berbagai inisiatif pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah atau sedang dilaksanakan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah disusun menjadi aksi yang disesuaikan dengan Stranas PPK, sehingga lahir sinergitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional dan hasil yang dirasakan masyarakat
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
26
Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310, Telp/Fax. 021-319 34723www.bappenas.go.idwww.ditkumham.bappenas.go.idEmail: [email protected]