Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program ...

2 - 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program yang

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu startegi dapat terhubung dengan

pencapaian satu sasaran, dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu

tema, satu strategi dapat dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa

sasaran tersebut.

Aspek strategis merupakan gambaran kondisi yang dihadapi oleh pemerintah

Kabupaten Bintan saat ini dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

Yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Oleh karena itu ,akan

dapat diperoleh gambaran secara utuh mengenai apa yang ada yang dikaitkan

dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bintan yang merupakan amanah

masyarakat .dengan bertitik tolak dari kondisi yang ada,maka diidentifikasikan

secara strategis ke depan melalui program lima tahun sebagaimana dirumuskan

dalam tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya berkesinambungan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal

yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangan

/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting

lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan

terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih agar rumusan isu yang

dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah

terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan analisis situasi yang terjadi ,baik situasi internal maupun

eksternal maka diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan

daerah di Kabupaten Bintan sebagai berikut :


a. Mengembangkan potensi pariwisata melalui pengembangan sarana dan

prasarana, promosi, serta pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian

fungsi lingkungan hidup (core);

b. Mengembangkan potensi perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya

perikanan dan kelautan secara optimal,adil dan berkelanjutan serta

pengembangan kawasan minapolitan serta sarana dan prasarana

penunjanganya (core);

c. Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan

pembangunan diwilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumber

daya alam dan manusia, serta pola tata ruang daerah dan mendorong

perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing (costumer);

d. Melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan

karakteristik wilayah, sumberdaya yang ada, dan kebutuhan penduduk serta

memperhatikan mitigasi bencana(core);

e. Memanfaatkan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan

pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat (core);

f. Menyusun dan menetapkan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang

pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman

pembangunan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan

terpadu (Consequency);

g. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat

pada umumnya agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan

optimal (culture);

h. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, aparatur pengawasan dan

pembinaan, serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha

pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat (control)


i. Melekatkan aspek ekologis dan kelestarian lingkungan pada setiap program

pembangunan ekonomi dan sosiopolitik di Kepulauan Bintan (concequency)

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data dari BPS pada tahun 2012

berjumlah 157.063 jiwa terdiri dari 43.396 rumah tangga (KK). Perbandingan antara

jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) sebesar 107,41. Artinya

jumlah penduduk laki-laki 7,41 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk

perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 77.420 jiwa (51,77 persen) dan

penduduk perempuan sebesar 72.134 jiwa (48,23 persen). Kecamatan yang terpadat

penduduknya terdapat di kecamatan Bintan Timur dengan peringkat jumlah

penduduk tertinggi 43.053 jiwa (27,41 persen) sedangkan yang terendah terdapat

dikecamatan Mantang sebanyak 4,300 jiwa (2,74 persen).

Tabel 2.1

JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BINTAN,

KECAMATAN Penduduk

Sex Ratio Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Bintan timur 22,435 20,618 43,053 108.82

2. Gunung Kijang 7,260 5,993 13,253 121.13

3. Teluk Bintan 5,250 4,611 9,861 113.87

4. Toapaya 6,328 5,408 11,736 117.00

5. Teluk Sebong 9,415 8,266 17,681 113.90

6. Seri Kuala Lobam 8,865 10,595 19,460 83.67

7. Bintan utara 11,751 11,640 23,391 100.96

8. Tambelan 2,835 2,656 5,491 106.77

9. Mantang 2,350 1,951 4,300 120.45

10. Bintan Pesisir 4,847 3,988 8,836 121.53

Jumlah 81,337 75,726 157,063 107.41

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013


Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan (LPP) secara rata-rata (dalam

rentang waktu 3 tahun) dari tahun 2009-2012 adalah 4,05 per tahun.pertumbuhan

Penduduk ini relatif tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Adanya

dugaan perpindahan penduduk dari daerah lain ke Pulau Bintan seiring dengan

semakin berkembangnya pembangunan perkotaan di Bintan dan adanya penetapan

kawasan Free Trade Zone (FTZ) serta adanya pembangunan lain baik yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun puhak swasta merupakan salah satu

penyebab meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan.

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara

penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi Kabupaten

Bintan tahun 2011 mencapai 49,00. Pada tahun 2012 tetap pada angka 49,00. Artinya

bahwa pada tahun 2011, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten

Bintan menanggung sekitar 49 penduduk usia belum/tidak produktif. Selengkapnya

dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN DEPENDENCY RASIO DI

KABUPATEN BINTAN, TAHUN 2008-2012

No. KELMPOK

UMUR

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1. 0-4 14.760 12.208 16.307 17.138 17,999

2. 5-9 12.465 12.457 14.725 15.476 16,253

3. 10-14 11.725 10.808 11.541 12.129 12,738

4. 15-19 10.968 10.755 10.270 10.794 11,335

5. 20-24 12.454 9.543 13.324 14.003 14,706

6. 25-29 13.586 13.504 17.000 17.867 18,763

7. 30-34 13.009 12.047 15.583 16.377 17,200

8. 35-39 10.409 10.946 12.121 12.739 13,379

9. 40-44 7.769 9.076 9.096 9.560 10,040

10. 45-49 5.859 7.839 6.866 7.216 7,579

11. 50-54 4.299 5.297 4.989 5.243 5,507

12. 55-59 2.937 4.175 3.623 3.808 3,999


13. 60-64 1.933 3.338 2.570 2.701 2,837

14. 65-69 1.279 2.311 1.963 2.062 2,167

15. 70+ 1.606 3.073 2.322 2.440 2,563

Jumlah 125.058 127.404 142.281 149.554 157.063

Dependency Rasio 0,50 0,50 0,49 0,49 49

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2013

2. SUMBER DAYA ALAM

A. Kawasan Permukiman

Kawasan pemukiman berupa kawasan yang didominasi oleh lingkungan

hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan

prasarana sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan

kesempatan kerja terbatas untuk mendukung fungsi perumahan tersebut. Lahan

permukiman ini menyebar di tiap desa dengan pola linier mengikuti jaringan jalan

atau di daerah pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman

yang mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur

(Kijang) dan Ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban).

B. Kawasan Perkebunan

Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet. Jenis

perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah Kecamatan

Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir.

C. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi : Kawasan

Tanaman Pangan Lahan Kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman

pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan;

Kawasan Perikanan Darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik

berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya; serta Kawasan

Perikanan Air Payau dan Laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan

perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budidaya maupun penangkapan.

Jenis pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan didominasi

kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering untuk tanaman palawija,


holtikultura dan tanaman pangan. Lahan pertanian ini tersebar hampir di seluruh

Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

D. Kawasan Hutan

Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan menjadi

pemanfaatan untuk hutan lebat/belukar, hutan lindung dan hutan mangrove (bakau).

Di Kabupaten Bintan terdapat hutan lindung yaitu Kawasan Hutan Jago di Kecamatan

Bintan Utara, Kawasan Hutan Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong,

Kawasan Hutan Gunung Bintan di Kecamatan Teluk Bintan, Kawasan Hutan Sei Pulai

dan Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, dan Kawasan Hutan Gunung

Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.

E. Kawasan Pariwisata

Jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi

kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di

Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan

Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora.

F. Kawasan Pertambangan

Jenis pemanfaatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi

pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan

kegiatan pertambangan. Jenis galian tambang yang ada di Kabupaten Bintan adalah

bauksit, granit, dan pasir darat. Jenis pemanfaatan lahan pertambangan ini terbagi

dua, yaitu lahan tambang yang masih aktif dan lahan pasca tambang. Dominasi

sebaran lahan tambang dan pasca tambang bauksit berada di Kijang (Kecamatan

Bintan Timur), sedangkan tambang pasir darat berada di Busung (Kecamatan Seri

Kuala Lobam), Kecamatan Teluk Bintan, serta Kecamatan Gunung Kijang.

G. Kawasan Industri

Jenis pemanfaatan industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi industri,

berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Dominasi sebaran kawasan industri ini

berada di Lobam (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang (Kecamatan Gunung

Kijang), dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur).


H. Kawasan Pemerintahan

Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat

pemerintahan. Kawasan pemerintahan sementara Kabupaten Bintan saat ini terletak

di Kijang dan merupakan kawasan milik PT. Aneka Tambang. Saat ini sudah

disiapkan satu kawasan yang berfungsi sebagai ibukota baru Kabupaten Bintan serta

pusat pemerintahan, yaitu Bandar Seri Bentan yang terletak di Kecamatan Teluk

Bintan. Sejak tahun 2008, pusat pemerintahan ini telah mulai dibangun secara

bertahap, karena dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Kabupaten Bintan harus memindahkan

kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan.

I. Pemanfaatan Lahan di Gugusan Pulau Tambelan

Perkebunan adalah salah satu potensi yang terdapat di Kecamatan Tambelan,

beberapa jenis hasil perkebunan merupakan hasil khas dari Kecamatan Tambelan.

Kebiasaan berkebun di ladang pulau-pulau ini telah dilakukan oleh warga Tambelan

sejak kurun waktu yang lama. Pada tahun 60-an, hasil perkebunan Tambelan mampu

menembus pasar ekspor ke Singapura. Komoditi kopra dan karet merupakan

komoditi unggulan yang dihasilkan oleh Kecamatan Tambelan waktu itu. Kegiatan

ekspor ini tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun,

pasar ekspor kopra dan karet mulai melemah.

Proses eksploitasi pada waktu 10 tahun tersebut tanpa adanya peremajaan

lahan dan tanaman adalah pemicu lemahnya pasar. Kualitas komoditi pun mulai

menurun dan harganya pun turun drastis. Selain itu, pembukaan lahan baru untuk

perkebunan juga kurang memperhatikan lingkungan, penebangan liar dan

pembakaran adalah cara tercepat untuk membuka lahan baru. Kurangnya

pengetahuan dalam hal berkebun dan bercocok tanam juga sangat

berpengaruhterhadap menurunnya kualitas komoditi kopra dan karet. Penduduk

Tambelan awalnya merupakan nelayan, sehingga perubahan dari nelayan menjadi

petani ini membawa dampak terhadap pengolahan lahan. Kebiasaan nelayan yang

langsung memanen ikan tanpa harus menyebar benih di laut (tanpa harus menunggu

waktu yang lama) sangat berbeda dengan pola petani yang harus menyemai bibit,

menanam, merawat dan baru memanen yang membutuhkan waktu yang lama.

Perubahan kebiasaan yang drastis ini menyebabkan pengolahan lahan yang salah,


dan untuk mendapatkan hasil yang cepat, perusakan kadang dilakukan baik sengaja

maupun tidak sengaja. Karena waktu yang diperlukan dalam proses perkebunan,

akhirnya penduduk Tambelan banyak yang kurang melirik sektor ini namun tidak

mau meninggalkannya. Akhirnya, lahan yang ada tetap ditanami dengan tanaman

seperti cengkih, kopra, karet dan mangga serta tanaman-tanaman buah-buahan yang

lain. Kebun-kebun tersebut tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja, ketika saat

berbuah atau saat tiba waktu panen, pemilik kebun tersebut mendatangi kebun

mereka masing-masing untuk memanen hasil perkebunan. Para petani kebun ini

memiliki rumah kebun dan mereka biasanya menetap di kebun untuk memanen hasil

kebun 3-7 hari bahkan hingga 1 bulan. Setelah proses panen selesai dan hasil panen

telah habis, masyarakat kemudian meninggalkan pulau-pulau tersebut dan kembali

bekerja sebagai nelayan. Kebiasaan ini menyebabkan hasil yang diperoleh kurang

maksimal karena tanaman tidak mendapat perawatan yang benar. Hutan mangrove

banyak ditemui di sepanjang pantai Teluk Tambelan, namun sebagian telah

mangalami kerusakan karena keperluan manusia yang menggunakan daerah

tersebut untuk keperluan permukiman. Hampir semua kampung (desa) yang ada di

pulau Tambelan sebagian besar rumahnya berada di daerah pesisir. Penggunaan

lahan di Pulau Tambelan sebagian besar merupakan kawasan lindung laut untuk

melindungi terumbu karang, kemudian kawasan hutan produksi konversi, kawasan

lindung dan sebagian kecil merupakan kawasan permukiman.

3. EKONOMI

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan

terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi Kabupatan Bintan, PDRB per

kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang

tertangani.

Pertumbuhan PDRB

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu

periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah seluruh unit usaha dalam suatu wilayah

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh


seluruh unit ekonomi. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan

referensi harga yang berlaku pada tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas dasar

harga berlaku yang berguna untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu

daerah, sedangkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga

pada satu tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas dasar harga konstan, dimana

harga pada tahun 2000 dijadikan sebagai dasar penghitungannya dan ini berguna

untuk melihat besarnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bintan yang merupakan

gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif,

meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan

warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-

daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bintan. Perekonomian suatu

daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah

dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 200

9 2010

1. Pertanian 114,36 124,85 139,41 150,22 162,55

175,37

2.Pertambangan & penggalian

254,22 266,89 277,44 292,80 307,06

325,84

3. Industri pengolahan 1.336,40 1.392,96

1.441,85 1.502,41

1.562,13

1.634,16

4.Listrik, gas dan air bersih

6,52 6,87 7,40 7,72 8,05 8,38

5. B a n g u n a n 66,44 72,00 78,92 84,96 90,69

96,90

6.Perdagangan, hotel dan restoran

435,04 467,20 506,33 540,08 576,17

615,25

7.Pengangkutan dan komunikasi

83,50 88,76 95,02 100,54 106,55

112,77

8.Keuangan, persewaan dan jasa

36,11 37,86 40,04 42,88 45,78

48,65


9. J a s a - j a s a 67,97 71,83 77,11 82,30 88,07

93,47

PDRB 2.400,56

2.529,22

2.663,52

2.803,91

2.947,05

3.110,79

LPE 5,28 5,36 5,31 5,27 5,11 5,56 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian 147,72 166,25 191,2

2 210,95

232,55

255,65

2. Pertambangan & penggalian

329,51 357,88 384,98

416,92

446,26

487,81

3. Industri pengolahan 1.591,60 1.713,63

1.842,53

196.804

2.077,06

2.255,84

4. Listrik, gas dan air bersih

9,20 10,08 11,30 12,25 13,11 14,10

5. B a n g u n a n 87,48 97,82 111,64

123,44

151,60

165,12

6. Perdagangan, hotel dan restoran

561,74 622,08 688,26

749,46

804,63

893,39

7. Pengangkutan dan komunikasi

109,62 118,52 129,23

140,85

152,60

166,11

8. Keuangan, persewaan dan jasa

41,91 45,31 49,78 54,51 59,19 64,73

9. J a s a - j a s a 82,40 87,72 94,30 102,99

112,99

122,12

PDRB 2.961,18

3.219,29

3.503,24

3.792,96

4.049,98

4.424,87

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB

Kabupaten Bintan tahun 2005 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 2,961

trilyun meningkat menjadi 4,002 trilyun pada tahun 2009 yang diukur dari sembilan

sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian;

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan/Konstruksi; Perdagangan,

Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan dan Jasa-jasa.

Selaras dengan indikator kinerja PDRB, indikator kinerja makro ini

merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari Pemerintah


Kabupaten Bintan di dalam menjalankan misinya dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Bintan. PDRB Kabupaten Bintan yang dihitung menurut harga

kini (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor

dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun

yang bersangkutan yang di dalamnya telah tercakup unsur tingkat inflasi makro

Kabupaten Bintan.

Mengingat PDRB harga berlaku mengandung unsur inflasi makro nampaknya

tinggi rendahnya %tase tersebut lebih diakibatkan tingginya tingkat inflasi dalam

periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB harga berlaku belum secara riil

menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Untuk memperlihatkan

pertumbuhan PDRB secara riil Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan PDRB

harga konstan. PDRB harga konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bintan tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang

terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang

konstan, yakni harga dasar.

1. Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya memegang peranan penting didalam kesejahteraan masyarakat,

adapun aspek sosial terdiri dari :

1. Pendidikan

2. Angka melek huruf

3. Angka rata-rata lama sekolah

4. Kesehatan

5. Kemiskinan

6. Kesempatan kerja

7. Kriminalitas ( angka kriminalitas yang tertangani)

Sedangkan budaya merupakan kegiatan kesenian, di Kabupaten Bintan belum

menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah

sanggar seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan

budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan kegiatan

pembinaan seni pada 10 sanggar seni yang ada di Kabupaten Bintan. Lebih jelasnya,

jumlah sarana seni dapat dilihat pada Tabel II.41.


Sementara itu, Kabupaten Bintan memiliki 186 buah sarana olah raga dengan jumlah

terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 31 buah. Sebaliknya, Kecamatan

Bintan Utara merupakan Kecamatan paling sedikit yang memiliki sarana olah raga yaitu

hanya 4 buah.

Sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan berjumlah 39

buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di Kecamatan Teluk Sebong yaitu

23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di Bintan Pesisir yaitu 1 buah. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5 JUMLAH SARANA SENI, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2010

No. Kecamatan Sarana Olah Raga Sarana Seni Sarana Pariwisata

1 Teluk Bintan 16 3 -

2 Seri Kuala Lobam 9 2 -

3 Bintan Utara 4 1 5

4 Teluk Sebong 17 2 23

5 Bintan Timur 31 5 4

6 Bintan Pesisir 27 1 1

7 Mantang 19 1 -

8 Gunung Kijang 15 2 6

9 Toapaya 30 0 -

10 Tambelan 18 2 -

Jumlah 186 19 39

Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010

5. Ketahanan dan Ketertiban Umum

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan

pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak

kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan,

dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan Angka Kriminalitas

adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya

dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori

seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.


Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan

tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi

pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-75

Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk

dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Tabel Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010

Kabupaten Bintan NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah polisi pamong praja

194 190 188 176 178

2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

3. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

15,99 15,49 15,03 13,81 12,51

Sumber : Hasil Olahan

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar

ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Sarana dan Prasarana.

Sarana Trasportasi

Sarana transportasi di Kabupaten Bintan berupa angkutan penumpang dan angkutan

barang yang dipergunakan sebagai alat pergerakan bagi penduduk kota dan desa

dalam melakukan aktivitas dari daerah asal ke daerah tujuan atau sebaliknya.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2007, mobil penumpang

berjumlah 273 unit, mobil angkutan barang berjumlah 537 unit, autobis berjumlah

91 unit, dan sepeda motor berjumlah 3.871 unit. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan diketahui bahwa pada tahun 2008

terdapat 1 buah terminal type B yang melayani angkutan antar kota/desa dalam


kecamatan. Pada tahun 2008, jumlah PO angkutan perdesaan yang beroperasi yaitu

sebanyak 4 buah dengan jumlah armada sebesar 55 unit yang melayani 6 trayek.

Sedangkan jumlah PO angkutan sewa pada tahun 2008 berjumlah 1 buah dengan

jumlah armada sebanyak 15 unit. Jumlah PO angkutan pariwisata pada tahun 2008

terdapat 1 buah dengan 9 jumlah armada yang beroperasi, sementara jumlah PO

Taksi pada tahun 2008 berjumlah 2 buah dengan jumlah armada sebanyak 180 unit.

Sedangkan pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah

pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13 buah

pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah pelabuhan

khusus negara.

Sarana Telekomunikasi

Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom, saat ini Kabupaten Bintan memiliki

11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 % atau 8.009

unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini berjumlah 285 unit,

terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan Sambungan Telepon).

Sarana Ekonomi

Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khusunya untuk perdagangan dan jasa

sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu mengikuti kecenderungan

potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya terdapat di Tanjung Uban,

Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur karena dua

kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan.

Adapun untuk koperasi, jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang

terdiri dari koperasi nelayan koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi

industri kecil menengah.

Sarana Peribadatan

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah pemeluk agam islam, sehingga

jumlah sarana peribadatannya pun cukup besar. Pada tahun 2010 jumlah rumah

ibadah umat Islam di Kabupaten Bintan mencapai 386 unit yang terdiri dari 164

mesjid dan 162 mushala. Adapun rumah ibadah umat kristiani mencapai 32 unit yang

terdiri dari 13 gereja katolik dan 19 gereja protestan. Untuk umat Budha terdapat 28


vihara atau klenteng. Sedangkan untuk umat Hindu belum terdapat sarana

peribadatan secara khusus.

Sarana peribadatan ini tumbuh dan berkembang serta tersebar secara alami.

Khusus untuk mushala, pertambahannya cukup signifikan karena mengikuti pola

pertambahan penduduk muslim di suatu kawasan dan juga mengikuti perkembangan

jumlah permukiman yang umumnya menyediakan fasilitas mushala bagi

penghuninya. Untuk saat ini, sarana peribadatan terbanyak berada di Kecamatan

Bintan Timur dengan jumlah 85 unit

Sarana Ruang Terbuka Hijau Dan Pemakaman Umum

Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH

adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan

maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana penggunaannya lebih

bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman

lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan

olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau.

Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah

terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang

tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 141.000 m2, ruang terbuka

hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir

gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Sementara itu, terdapat

5 pemakaman umum di Kabupaten Bintan yang berada di 3 Kecamatan dengan total

luas makam ± 30 H, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah.

PRASARANA AIR BERSIH

Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di Kabupaten Bintan

dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu PDAM Kijang, PDAM

Tanjung Uban, dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari ketiga PDAM tersebut maka

PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan volume produksi, dan tingkat

distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bintan Utara banyak

memiliki industri besar/sedang serta jumlah penduduk yang relatif besar. Sementara

itu, menurut data PODES 2007, sumber air bersih di kecamatan lainnya seperti


Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir,

Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya umumnya berasal dari sumur gali.

Prasarana Persampahan

Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah daratan 1.319,51 km2. Saat ini, persampahan

telah menjadi isu utama karena Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan

persampahan secara terpadu sementara volume sampah telah mencapai 30.240 m3 per

tahun. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan oleh Dinas

Kebersihan Kabupaten Bintan, antara lain TPS (Tempat Pembuangan Sementara)

sejumlah 50 unit, dimana 30 unit berada di Bintan Timur, dan 20 unit tersebar di

Bintan Utara, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. Kemudian, truk pengangkut sampah

yang terdiri atas Armroll Truck sejumlah 3 unit, Dump Truck sejumlah 3 unit, Lorry

Box sejumlah 5 unit, dan Motor Kaisar sejumlah 3 unit. Selain itu, terdapat juga gerobak

sampah dan sarana pendukung lainnya.

Tabel

Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan

Tahun 2010

NO Lokasi Jumlah TPS Jumlah Daya

Tampung TPS (m3)

Jumlah Daya

Angkut/Hari

(m3)

%

1 Kecamatan Bintan

Timur

31 111 30 27.03

2 Kawal Kecamatan

Gunung Kijang

5 12 7 58.33

3 Kecamatan Bintan

Utara

10 37 32 86.49

4 Kecamatan Teluk Bintan 2 12 3 25.00

5 Kecamatan Teluk

Sebong

2 12 5 41.67

6 Kecamatan Sri Kuala

Lobam

3 35 7 20.00

TOTAL 53 219 84 38.36

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010

Prasarana Drainase

Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar terdapat di pusat-pusat

kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota dan di

pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui jalan utama umumnya menggunakan

sistem jaringan drainase alami yang sebagian besar masih berupa tanah serta dalam


keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih

belum memadai, yang umumnya kondisi salurannya terputus dan belum

menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola.

Prasarana Listrik

Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di Kabupaten Bintan

pada tahun 2010 mencapai 60,38%. Sampai bulan Juni 2010, jumlah pelanggan PLN

sudah mencapai 15.848 pelanggan. Adapun, rekapitulasi konsumsi listrik

berdasarkan daftar pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut :

Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya energi kelistrikan, pada tahun 2010

kemampuan daya dari semua pembangkit yang ada di Pulau Bintan adalah 46.015

KW sebagaimana dapat dilihat secara detail dari kondisi neraca listrik dan

rekapitulasi kebutuhan pada tabel di bawah ini :

Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Keterangan Jumlah (kw)

1 Daya terpasang 70,280

2 Daya mampu 46,015

3 Beban puncak 43,195

4 Surplus/defisit 2,820

Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010

Neraca listrik di atas sudah termasuk kapasitas daya terpasang di Kota

Tanjungpinang, karena jangkauan pelayanan PLN adalah meliputi Pulau Bintan dan

sekitarnya. Dari data di atas terlihat total daya terpasang sudah jauh melebihi

kemampuan daya mampu, namun kelebihan daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan

untuk penambahan pemasangan baru karena cadangan ini akan digunakan ketika

terjadi kerusakan atau perawatan. Demikian pula daya mampu telah melebihi daya

beban puncak sehingga terjadi surplus 2,820 KW, daya ini juga dimanfaatkan sebagai

cadangan. Sedangkan daftar tunggu pemasangan baru di Kabupaten Bintan pada

bulan Juni tahun 2010 telah mencapai 5.768 pelanggan.


Sarana Kesehatan

Secara umum, pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bintan

mencapai 122 unit. Adapun jumlah sarana kesehatan yang utama seperti Puskesmas,

Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu mencapai 93 unit dengan tingkat rasio 65,36

per 100.000 penduduk, artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat 65

Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Dalam perkembangannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan terus meningkat

dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan semakin mudah

dijangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Pada tahun 2010,

jumlah Puskesmas mencapai 12 unit dengan cakupan pelayanan mencapai 120%

yang artinya terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari 1 Puskesmas. Adapun rasio

Puskesmas per 100.000 penduduk mencapai 8,43, artinya dalam setiap 100.000

penduduk terdapat 8 puskesmas. Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2005 yang

hanya mencapai 5,77 dengan jumlah puskesmas hanya 6 unit. Berdasarkan standar

pelayanan minimal, rasio Puskesmas di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar

karena menurut SPM rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk

adalah 1 unit Puskesmas melayani 15.000 jiwa penduduk.

Pada tahun 2010, pemerintah daerah telah mengupayakan peningkatan 5 (lima) unit

Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan yaitu : Puskesmas Kijang, Tanjung Uban,

Kawal, Tambelan dan Puskesmas Mantang

d. STRUKTUR ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang

pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor :33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah ,kabupaten bintan menetapkan organisasi ,kewenangan

dan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,sekretariat DPRD,

badan perencanaan pembangunan daerah,inspektorat daerah,dinas daerah,kantor

daerah dan pemerintah kecamatan .

Struktur organisasi dari Sekretariat ,Lembaga Teknis Daerah,Dinas ,Badan dan

Kantor di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :


1. Sekretariat Daerah

Susunan organisasi sekertariat daerah sesuai dengan peraturan daerah

kabupaten bintan nomor 6 tahun 2008,terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah

2) Asisten,terdiri dari :

a. Asisten administrasi pemerintah

b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan

c. Asisten administrasi umum

d. Staf ahli

3) Bagian terdiri dari :

a. Bagian pemerintahan

b. Bagiab argaria

c. Bagian hukum

d. Bagian administrasi perekonomian

e. Bagian administrasi sumber daya alam

f. Bagian kesejahteraan sosial

g. Bagian organisasi

h. Bagian humas dan protokol

i. Bagian umum

Masing-masing bagian membawahi beberapa sub bagian.

2. Sekretariat DPRD

Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

1) Sekretaris DPRD

2) Bagian persidangan dan risalah

3) Bagian hukum

4) Bagian keuangan


5) Bagian humas dan protokol

Masing-masing point 2 s/d 5 membawahi beberapa subbag.

3. Lembaga teknis daerah

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 8 tahun 2008 dan

nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah di lingkungan

pemerintah daerah kabupaten bintan terdiri dari badan dan kantor yang merupakan

unsur penunjang pemerintah daerah,yang terdiri dari 9(sembilan) badan ,dan 2(dua)

kantor, yaitu:

1) Badan perencanaan pembangunan

2) Inspektor daerah

3) Badan pengendalian linkungan hidup

4) Badan kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat

5) Badan kepegawaian daerah

6) Badan pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan

7) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

8) Badan pemberdayaan masyarakat ,perempuan dan keluarga berencana.

9) Badan penanggulangan bancana daerah

10) Kantor perpustakaan dan arsip

11) Kantor satuan polisi pamong praja

Susunan secara umum organisasi lembaga teknis daerah kecuali badan dan

kantor terdiri dari:

1)kepala

2)sekretariat membawahi beberapa sub bagian

3)bidang membawahi beberapa sub bidang

4)kelompok jabatan fungsional


Susunan organisasi kantor terdiri dari:

1) Kepala

2) Sub bagian

3)seksi

4)kelompok jabatan fungsional

4.Dinas-Dinas Dareah

Sesuai dengan peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 bahwa

Dinas di lingkup pemerintah daerah kabupaten Bintan terdiri dari :

1)Dinas kesehatan

2)Dinas pendidikan pemuda dan olahraga

3)Dinas pertanian

4)Dinas kelautan dan perikanan

5)Dinas pariwisata dan kebudayaan

6)Dinas pekerjaan umum

7)Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Desa

8)Dinas tenaga kerja

9)Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

10)Dinas pertambangan dan energi

11)Dinas perhubungan

12)Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah

13)Dinas koperasi ,UKM dan perindustrian dan perdagangan

14)Dinas kebersihan dan pertamanan

Susunan orgsnisasi Dinas pada umumnya adalah sebagai berikut:

1)Kepala Dinas

2)Bagian Tata Usaha membawahi beberapa sub bagian

3)Sub Dinas membawahi beberapa Seksi


4)Unit pelaksana Teknis Dinas

5)kelompok Jabatan fungsional

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bintan selama tahun

2013.Capaian kinerja (performance results) Tahun 2012 tersebut di perbandingkan

dengan penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolak ukur

keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) pemerintah kabupaten Bintan tahun 2013

berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan

penetapan kinerja dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Menjelaskan secara ringkas latar belakang,bidang kewenangan, pemerintah

kabupaten Bintan dan struktur organisasi.

BAB II ASPEK STRATEGIS :

Menjelaskan aspek strategis dari berbagai sector Pemerintah Kabupaten

Bintan

Bab III PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA :

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program ,kegiatan dan angaran pemerintah kabupaten Bintan

Tahun 2013 meliputi RPJMD 2010-2015 dan penetapan kinerja Tahun 2013.


Bab IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 :

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bintan

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian

SASARAN STRATEGIS untuk Tahun 2013.

Bab V PENUTUP :

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

pemerintah kabupaten Bintan Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program ...

Documents