Strategi Jitu Jabatan Fungsional - bpsdm.pu.go.id fileINSPIRATIF 22 Agus, Penggerak Literasi Warga Parung Panjang, Bogor INFo PelATIHAN 24 Jadwal Pendidikan Pelatihan Bulan April-Juni

Buletin

Media Komunikasi BPSDM Kementerian PUPREdisi Maret 2019

Mencetak Jafung PBJ yang Kompeten dan Berintegritas

Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T. Optimalkan Potensi, Kembangkan

Karir dengan Jabatan Fungsional

Strategi JituJabatan Fungsional di Kementerian PUPR

Strategi JituJabatan Fungsional di Kementerian PUPR

2 Buletin | 2019

28TAHUKAH ANDA?20 Surabaya Mendunia di Tangan Risma

INSPIRATIF22 Agus, Penggerak Literasi

Warga Parung Panjang, Bogor

INFo PelATIHAN24 Jadwal Pendidikan Pelatihan

Bulan April-Juni 2019

AKTUAlITA26 Netralitas ASN dalam Musim

Pemilu 201930 Harapan Dunia Transportasi Indonesia kepada Tol

Bakauheni

KomUNITAS28 Rahasia di Balik Bersihnya

Ciliwung, Bogor

moTIvASI32 4B Kunci Mencapai Kesuksesan

Q & A34 Cara Menggunakan SIMANTU

SelINGAN35 BPSDM Komik SIMANTU? Apa Itu?

PARAMPARA adalah buletin/majalah internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan diharapkan menjadi salah satu alat/media komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan informasi dan komunikasi di lingkungan SDM-PUPR.

daftar isi08

18

beRITA UTAmA04 Optimalkan Potensi,

Kembangkan Karier dengan Jabatan Fungsional

06 Jabatan Fungsional: Berkarier Sesuai Minat,

Keahlian, dan Keterampilan

08 Mencetak Jafung PBJ yang Kompeten dan Berintegritas

11 Jafung, Jalur Akselerasi Karier: Proaktif dan Berani Keluar Dari

Zona Nyaman

12 Wahyu Supriyo Winurseto, S.T., M.Eng.: Jafung Sekaligus Pegawai Teladan Kementerian PUPR Tahun 2017

13 Kunci Keberhasilan Jafung: Niat dan Rajin

14 Jafung Peneliti: Berpeluang Kembangkan Karier

15 Jafung, Peta Karier yang Menguntungkan

16 Dr. Iskandar Rahim, S.T., M.T.: Bangun Citra Jafung Dengan

Berkarya

INFo bAlAI10 Lebih Dekat Dengan Balai

Diklat Wilayah IX Papua

INTeRmezzo17 Inpassing, Dorong

Pertumbuhan Jafung PUPR

leNSA KITA18 BPSDM PUPR 4.0 Expo

19 Sertifikasi Elektronik Kerjasama BPSDM

Kementerian PUPR dengan BSSN

04

Edisi Maret 2019 3

editorialSeMAngAT Pagi!Tak kenal, maka tak sayang. Ungkapan ini menggambarkan

keberadaan jabatan fungsional (jafung) saat ini, khususnya di lingkungan Kementerian PUPR. Ya, kurangnya pemahaman akan jafung menyebabkan profesi ASN ini masih dipandang sebelah mata. Tak sedikit yang menganggap jafung sebagai jabatan yang tidak menguntungkan.

Tak sedikit pula, yang menganggap jafung hanya sebagai alat untuk memperpanjang masa pensiun. Kondisi ini, kian diperparah, dengan kurangnya sosialisasi seputar jafung dan ketidaktepatan pimpinan dalam menempatkan jafung sesuai dengan bidang keahliannya.

Maka, Parampara edisi 12 pun hadir untuk membantu meluruskan pemahaman ASN akan jafung. Dengan menggali informasi dari berbagai narasumber tepercaya, jafung menjadi tema utama yang mengisi lebih dari separuh halaman buletin. Kami pun merangkai pengalaman dari beberapa pejabat fungsional, dengan harapan, dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi jafung lainnya maupun ASN PUPR secara umum.

Beragam informasi menarik lainnya, kami sajikan pula ke tangan para pembaca setia Parampara. Selamat membaca!

SalamTim Redaksi Buletin Parampara

DEWAN REDAKSIKETUA :

K. M. ArsyadWAKIL KETUA :

S. Bellafolijani AdimiharjaANGGOTA :

Thomas S. AdenYudha Mediawan

Moeh. Adam

PEMIMPIN REdAKsIKETUA : Lisniari Munthe

WAKIL KETUA : Yunaldi

REdAKTUR PELAKsANANieke PermanikSatya Raharja

Indra Gunawan

KONTRIBUTORRismawati

Rizza KumalasariEndah Prihatiningtyas

ALAMAT REdAKsIKementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan RakyatGedung Heritage Lt.2,

Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

4 Buletin | 2019

Berita Utama

TAk hAnyA ITu, jafung juga merupakan elemen penting dalam reformasi birokrasi. Di sisi lain, jafung dapat sekaligus menjadi jalan bagi ASN untuk memaksimalkan potensinya.

Jabatan ASnBerdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat tiga jabatan ASN, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Ketiga jabatan tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan tugas kenegaraan.

Begitu pun dengan fungsi yang diembannya, ketiga jabatan ini memiliki tiga fungsi yang sama. Pertama, adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi kedua, sebagai pelayan publik dan fungsi ketiga adalah sebagai perekat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Adapun yang membedakan ketiga jabatan ASN ini adalah perannya di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan. Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi terfokus pada pencapaian visi dari organisasi melalui penyusunan langkah dan strategi untuk mencapai visi. Sementara itu, Jabatan Administrasi berfungsi untuk memberikan dukungan bagi upaya pencapaian visi tersebut.

Dalam hal ini, pejabat administrasi menyiapkan dari

sisi taktis dan operasional untuk melaksanakan strategi yang telah disiapkan. Misalnya saja, memastikan seluruh sumber daya yang diperlukan tersedia dan terpenuhi, baik dari sisi SDM, peralatan, keuangan, dan segala hal yang bersifat mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan Jabatan Fungsional, berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis. “Dengan kata lain, pejabat fungsional ini adalah para ahli. Ada ahli bendungan, ahli geologi, ahli geoteknik, ahli hidrologi, ahli air tanah, dan masih banyak lagi jenis bidang keahlian yang dimiliki pejabat fungsional,” jelas Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T., Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

“Kunci dari

Keberadaan jabatan fungsional (jafung) di lingkungan Kementerian PUPR memiliki peran penting sebagai sebuah komponen strategis dalam penyelenggaraan

infrastruktur nasional.

Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T. Optimalkan Potensi, Kembangkan Karier dengan Jabatan Fungsional

Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T.Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Edisi Maret 2019 5

jabatan fungsional ini adalah jabatan yang langsung mendukung kepada penyelenggaraan infrastruktur. Di bidang PU sendiri, ada lima jenis jabatan fungsional utama, yakni Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan, Teknik Penyehatan Lingkungan, dan Pembina Jasa Konstruksi,” tambahnya.

Selain lima jabatan fungsional utama, ada pula jabatan fungsional yang bersifat supporting. Di antaranya, peneliti, perencana, widyaiswara, perekayasa, pustakawan, analisis kepegawaian, dan—yang terbaru adalah pengelola barang dan jasa. Jafung supporting ini mendukung tugas jafung utama yang bersifat teknis. Perbedaan lainnya dari peran struktural dan fungsional adalah terkait kebijakan yang akan diputuskan oleh pimpinan. Dalam menjalankan perannya, pejabat fungsional harus menyampaikan kejujuran intelektual, yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat struktural dalam pengambilan keputusan.

Peluang karierSelama ini, tepatnya sebelum jabatan fungsional berjalan, memang masih terjadi tumpang tindih tugas dan peran antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Asep menjelaskan bahwa struktural yang semestinya lebih berperan pada memfasilitasi dan menjamin berjalannya sistem, realisasinya, turut mengerjakan tugas-tugas yang bersifat teknis.

“Memang, saat ini, peran keduanya masih belum optimal. Di satu sisi, pejabat fungsional merasa belum diberdayakan secara maksimal. Di

sisi lain, pejabat struktural belum memanfaatkan jafung secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,” ungkap Asep.

“Jadi, memang diperlukan strategi untuk memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak, baik struktural maupun fungsional. Menurut saya, tidak cukup hanya dengan imbauan. Melainkan, perlu ditetapkan dalam suatu aturan terkait pembagian peran ini,” imbuh Asep.

Asep menegaskan bahwa hal lain yang perlu diluruskan terkait jabatan fungsional dan struktural adalah terkait pengembangan karir. Sesuai yang tertuang dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, karir seorang PNS diawali dari fungsional karena struktural baru dimulai ketika Eselon 4. Ketika seseorang menjadi PNS sejak pertama kali, haruslah menjadi seorang ahli.

“Dari awal rekrutmen, sudah dilakukan perekrutan pejabat fungsional. Jadi, seluruh pegawai yang baru masuk sekarang ini sudah memiliki jabatan fungsional. Kemudian, ada tahapan yang harus

dilalui,” jelas Asep.

Ketika bergabung pertama kali, pegawai harus memahami dengan baik tugasnya sesuai bidangnya. Dalam waktu 3—5 tahun, pegawai bisa mengumpulkan angka kredit dan sudah dapat menduduki jabatan struktural. Selama menjadi fungsional, pegawai akan didorong untuk mengembangkan kompetensinya sehingga memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Namun, untuk dapat menjabat fungsi struktural, pegawai juga harus memiliki kompetensi manajerial, selain kompetensi teknis. Hal ini dapat diketahui melalui assessment yang diselenggarakan oleh BPSDM yang mencakup tiga aspek, yaitu manajerial, teknis, dan sosial budaya.

Ketika ketiga aspek tersebut cukup bagus, maka pejabat fungsional dapat didorong untuk menjadi struktural. Dengan demikian, pejabat fungsional memiliki kesempatan dan peluang untuk mengembangkan karirnya, bahkan menduduki jabatan pimpinan tertinggi, hingga menjelang masa pensiunnya.

6 Buletin | 2019

Berita Utama

kArenAnyA, Kementerian PUPR melalui BPSDM PUPR senantiasa meningkatkan serta mendukung kinerja pejabat fungsional PUPR sehingga terwujud pejabat fungsional yang profesional, mandiri, kompeten, serta berjiwa melayani.

Jafung Bidang PuPrJabatan fungsional (jafung) merupakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jafung telah diatur secara jelas dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan peraturan tersebut, jafung melekat pada diri ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hingga saat ini, jafung bidang PUPR berjumlah 2.879 orang dari 3.866 orang jafung yang ada di lingkungan PUPR. Jumlah jafung bidang PUPR tersebut baru mencapai 10% dari jumlah ASN Kementerian PUPR yang jumlahnya sekitar 22.914 orang. (data Juli 2018). Di bawah pembinaan Kementerian PUPR, terdapat lima bidang jafung, yaitu Teknik Pengairan; Teknik Jalan dan Jembatan; Teknik Penataan Lingkungan; Teknik Tata Bangun Perumahan; serta Pembina Jasa Konstruksi.

Jafung Pembina Jasa Konstruksi merupakan jafung dengan kompetensi

dalam tatanan Kementerian PUPR, kehadiran pejabat fungsional tak ubahnya motor penggerak bagi pembangunan infrastruktur nasional.

manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku jafung dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi (unor). Sementara, 4 bidang jafung lainnya merupakan jafung dengan kompetensi teknis. Dalam hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku jafung diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik sesuai bidang teknis jabatannya.

“Jafung itu bisa berfungsi apabila didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, mumpuni di bidangnya. Tetapi yang terjadi saat ini adalah, kebanyakan orang yang mumpuni inginnya menjadi pejabat struktural,” jelas Nicodemus Daud, yang pada saat wawancara ini berlangsung masih menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional. Dan kini beliau memangku jabatan sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Padahal ke depannya, Nico menambahkan, jafung akan memiliki jangka waktu lebih panjang dibandingkan dengan pejabat struktural. Dalam hal ini, Nico mengistilahkannya sebagai “Jabatan

Seumur Hidup”.

Tantangan JafungHingga saat ini, jafung masih dihadapkan

pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masih terdapat penugasan

pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas jafung. Akibatnya, jafung kesulitan untuk mendapatkan angka

Jabatan Fungsional: Berkarier Sesuai Minat, Keahlian, dan

Keterampilan

Ir. Nicodemus Daud, M.Si.Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian PUPR.(Saat wawancara ini berlangsung masih menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional)

Edisi Maret 2019 7

kredit untuk peningkatan kariernya. Tantangan lainnya terkait dengan kewenangan yang masih berada di pejabat struktural.

“Saat ini, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana tengah menyusun suatu Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang pembagian peran antara pejabat struktural dan fungsional. Nantinya, dengan adanya Permen tersebut jafung akan memiliki kewenangan sesuai dengan jabatannya,” ungkap pria yang biasa disapa Nico ini.

Kemudian, dari sisi pekerjaan, Nico mengatakan bahwa jafung jarang dilibatkan dalam pekerjaan. Hal ini dikarenakan masih ada pejabat struktural yang merasa jafungnya tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga tidak yakin jika jafung bisa diajak untuk bekerja sama.

“Maka, kami membangun konsep bahwa (1) jafung tidak dibatasi dalam ruang dan waktu dan (2) jafung harus bersertifikasi agar

keahliannya dapat diakui. Kami pun tengah menyiapkan standar kompetensi Jafung,” papar Nico.

Disamping itu, Kementerian PUPR juga melakukan penyesuaian (inpassing) dan uji kompetensi (penilaian) jafung. Selain untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional bidang PUPR, upaya ini juga merupakan langkah pengembangan karir serta peningkatan kinerja organisasi dan profesionalisme. Penilaian dilakukan, baik oleh satgas penilai secara offline maupun melalui

Bagi ASn di lingkungan kementerian PuPr yang ingin menjadi jafung, berikut sederet tip yang disampaikan nico.

• Memilih mentor yang tepat karena ASn disyaratkan harus memiliki mentor (boleh lebih dari satu) dengan level mentor sebaiknya berbeda 2 tingkat.

• Mengenali potensi diri melalui assessment maupun diskusi dengan mentor

• Mengetahui kekurangan diri dan menutupnya dengan mengikuti berbagai pelatihan

• Menyusun rencana karir dan menepati rencana karir yang sudah disusun.

sistem penilaian secara online. Termasuk dalam sistem online ini, adalah sidang penilaian yang dilakukan melalui teleconference sebanyak 4 kali dalam setahun.

Nico mengimbau agar ASN di lingkungan Kementerian PUPR dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan minat, keahlian, dan keterampilannya dengan cara menjadi jafung. Sekali lagi, Nico menegaskan bahwa jafung adalah jabatan seumur hidup sekaligus motor penggerak dalam pembangunan infrastruktur.

8 Buletin | 2019

Berita Utama

Dewi Chomistriana ST. M.Sc Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Proses pengadaan barang dan jasa bukanlah pekerjaan yang mudah.

PekerJAAn ini memiliki risiko yang tinggi, sehingga butuh sumber daya manusia yang berkompetensi dan berintegritas tinggi. Di sinilah, keahlian dan keterampilan pejabat fungsional (jafung) sangat diperlukan. Oleh karenanya, pembinaan Jafung menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dewi Chomistriana ST. M.Sc selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengatakan bahwa adanya peraturan Jafung ini menjadi tantangan bagi Kementerian PUPR dalam mencetak Jafung yang berkualitas.

Pembinaan Jafung Guna mendukung kelancaran transisi Jafung PBJ, Dirjen Bina Konstruksi telah membentuk sebuah organisasi baru. “Namanya Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, disitulah direktorat yang nanti akan mengomandani seluruh UKPJB yang ada di 34 provinsi. Dimana yang didalamnya Jafung-Jafung PBJ,” ujar

Mencetak Jafung PBJ yang Kompeten dan Berintegritas

Dewi. Direktorat ini jugalah yang akan melakukan berbagai pembinaan Jafung PBJ.

Dalam masa transisi Jafung ini, Dewi mengaku kendala yang dihadapi Dirjen Bina Konstruksi adalah menarik minat pegawai PU untuk berpindah menjadi Jafung PBJ. “Peraturan terkait dengan Jafung ini masih banyak yang membuat pegawai tidak tertarik,” ujarnya. Salah satunya adanya aturan SLKPP No 8 tahun 2015 yang menyatakan bahwa kelas jabatan dari Jafung PBJ berada pada kelas jabatan 8 sampai 11. Menurutnya, aturan ini tidak sepadan dengan pekerjaan Jafung PBJ yang beresiko tinggi.

Menanggapi aturan ini, Ditjen Bina Konstruksi tengah bekerjasama dengan staf khusus Menteri, Binsar dari BPKP untuk merumuskan peraturan baru yang mampu mendorong besaran remunerasi Jafung PBJ. “Sehingga diharapkan kalau mereka sudah mendapat

Edisi Maret 2019 9

tunjangan yang memadai, mereka bisa menjalankan pekerjaan dengan lebih tenang,” lanjut Dewi.

Sementara itu, untuk pembinaan jafung dilakukan berdasarkan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). “Tetapi untuk masing-masing kementerian tentunya pembinaan harus dilakukaan juga,” ujarnya. Hal ini dikarenakan, kebutuhan Jafung setiap direktorat berbeda-beda, baik dari sisi kuantitas maupun spesifikasi kemampuan ASN.

Prospek Prospek pekerjaan Jafung PBJ pun sangat menjanjikan. Peluang untuk mempelajari hal baru serta berinovasi dalam proses alur pengadaan barang dan jasa juga terbuka lebar. “Seluruh pengadaan barang dan jasa akan mereka (Jafung PBJ) laksanakan. Artinya kesempatan mereka untuk berkarya juga sangat besar,” tambah Dewi.

Pengadaan barang dan jasa akan semakin berkembang. Nantinya, alur pengadaan ini tidak akan dilakukan secara konvensional, tapi bergerak ke era digital seperti adanya e-katalog, e-katalog

sectoral, kompetitif catalog, dan lainnya. Perkembangan ini akan menuntut Jafung PBJ agar terus melakukan inovasi dalam perbaikan maupun pembaharuan produk.

“Ini adalah kesempatan untuk para Jafung PBJ berinovasi juga. Jadi seorang Jafung PBJ dituntut untuk tidak hanya memahami proses pengadaannya saja, tapi dia juga mau tidak mau harus mengerti pekerjaan apa yang dia lelangkan, spek apa yang dilelangkan, jenis pekerjaan konstruksi siapa yang dilelangkan,” jelas Dewi.

Seorang Jafung PBJ pun memiliki peluang untuk pindah ke sektor lain. “Tidak hanya bekerja di pengadaan barang dan jasa saja.

Tapi dia bisa zig zag ke sektor lain, sehingga punya kemampuan lebih dan memperbanyak portofolio dengan bidang-bidang lainnya,”

Selain itu, Jafung PBJ juga memiliki peluang mengembangkan karir profesionalnya di agen-agen pengadaan selepas purna tugas. Hal ini dilandasari oleh peraturan yang memperbolehkan suatu kementerian yang tidak mampu melaksanakan pengadaan dengan sumber dayanya sendiri menggunakan bantuan agen-agen pengadaan. “Menurut saya ini adalah peluang yang sangat baik sekali untuk Jafung-Jafung PBJ, karena akan jadi agen-agen pengadaan di seluruh kementerian,” ujarnya. (red)

10 Buletin | 2019

Info Balai

Welly Wihardi atau yang akrab disapa Welly memulai kariernya di Kementerian PUPR sekitar 14 tahun yang lalu.

LeBIh dekAT dengAnBALAI dIkLAT WILAyAh IX PAPuA

kALA ITu, Welly ditempatkan di Direktorat Jenderal Cipta Karya tepatnya di Bina Program Kerjasama Luar Negeri. Bertindak sebagai staf pelaksana selama 10 tahun nampaknya merupakan bekal yang cukup baginya untuk berkarier di level lebih tinggi. Kemudian di tahun 2015, tepat saat BPSDM berdiri, Welly mendapat tugas baru sebagai Kepala Seksi Program dan Evaluasi di Pusdiklat SDA dan Konstruksi Bandung. Kemudian selang 2,5 tahun kemudian, Welly diangkat menjadi Kepala Balai Diklat Wilayah IX Papua.

Akulturasi BudayaPerbedaan yang cukup signifikan antara tempat tugas sebelumnya selain dari tupoksinya yang memiliki beban kerja lebih berat karena harus mengelola sebuah Balai Pelatihan yang letaknya di ujung Indonesia adalah budaya kerja dan personalnya. Seperti yang kita tahu, mayoritas warga Bandung, Jawa Barat cenderung lebih kalem namun beda dengan orang Papua yang cukup keras adatnya. Namun, itu bukan menjadi penghalang bagi Welly untuk bekerja dengan baik.

Wilayah kerja Balai Diklat Wilayah IX Papua meliputi Papua, Papua Barat dan Maluku. Selain tipikal Papua yang cukup keras, dalam

menyelenggarakan pelatihan

tentunya Welly harus tahu kebiasaan di sana.

Contohnya, orang Papua memiliki tanggal merahnya sendiri yang ditetapkan oleh Gubernur Papua pada setiap tahunnya. Sehingga untuk jadwal pelatihan acapkali Welly selalu mencocokkan dengan Surat Edaran Gubernur tentang Hari Libur Papua, karena jika asal membuat jadwal maka alih-alih ramai, pelatihan yang diselenggarakan malah sepi peserta.

“Saya sempat alami kesulitan saat mendelegasikan tugas-tugas di kantor. Saya harus cepat beradaptasi. Mungkin masalah cara berkomunikasi saja, maka saya berpikir untuk sesekali mengunjungi meja kerja rekan-rekan di kantor ajak mengobrol santai, yaa pendekatan persuasif saja. Paling tidak sedikit banyak saya jadi paham karakter masing-masing. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat, saya tahu bagaimana mengatasinya”, tukas Welly.

Pria yang hobi berolahraga ini membuat kebijakan baru saat menjalani tugas barunya. Ia mengadakan survey dan mewawancarai para karyawan di tempatnya serta, membuat rotasi kecil. Seperti efektifitas jumlah karyawan di unit kerjanya, jangan sampai ada ketimpangan beban kerja, semua harus rata agar efektif. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan prestasi kerja di Balai Diklat Wilayah IX Papua, tahun 2017 realisasi kegiatan sebesar 73% dan di penghujung tahun 2018 lalu persentasenya naik menjadi 95,21%.

“Saya berharap di tahun 2019 tentunya menjadi lebih baik, secara pribadi maupun kinerja keseluruhan Balai. Sebab kan hanya di Balai Papua yang mendapat prioritas penjaringan peserta 50:50 antara ASN pusat dan daerah, seharusnya ini menjadi acuan bagi kami sebagai fasilitator pelatihan menjadi lebih tepat waktu dalam penyerahan sertifikat diklat. Maka dari itu, saya menekankan kedisiplinan yang tinggi kepada semua pegawai karena impact-nya berpengaruh di segala aspek”, tutup Welly dengan semangat.

Welly Wihardi, S.T.,MTKepala Balai DiklatWilayah IX Papua.

Edisi Maret 2019 11

Berita Utama

Jabatan Fungsional masih “dipandang sebelah mata” oleh sebagian AsN PUPR

Jafung, Jalur Akselerasi karier:ProAkTIf dAn BerAnI keLuAr

dArI ZonA nyAMAn

PAndAngAn ini kian diperkuat oleh pernyataan sejumlah pejabat fungsional yang merasa “terjebak” di profesi ini. Tak kenal, maka tak sayang. Itulah fenomena jabatan fungsional yang merebak di kalangan ASN. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang jabatan fungsional ditengarai sebagai salah satu pemicunya. Padahal, jabatan fungsional justru dapat menjadi jalur akselerasi karir yang tepat bagi ASN PUPR. Sebagaimana yang dialami dan dirasakan Anggoro Putro, S.T., M.Sc., Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (TBP) Muda Pengembangan Air Minum Strategis, Direktorat Bina Penataan Bangunan, DJCK Kementerian PUPR.

AkselerasiAnggoro adalah salah seorang jafung PUPR yang merasakan manfaat dari profesinya sebagai pejabat fungsional. Hanya dalam waktu kurang lebih 5,5 tahun, ia mendapat kenaikan pangkat dari 3B menjadi 4A. Lazimnya, promosi kenaikan pangkat ASN dilakukan setiap 4 tahun. Dengan demikian, jafung menjadi jalur akselerasi karir yang tepat bagi Anggoro. Bahkan, dengan kenaikan pangkat tersebut, Anggoro telah mendahului para seniornya yang 3—4 tahun sudah lebih dulu bergabung di PUPR.

“Saya bergabung di PUPR pada Desember 2008. Era jafung dimulai sekitar tahun 2010—2011 dan saya baru mengikuti pelatihan untuk jafung di akhir 2012, tepatnya setelah menyelesaikan S2. Waktu itu, saya memang proaktif agar saya bisa diundang untuk pelatihan jafung karena saya melihat banyak strategic point dari jafung ini. Tahun 2013, saya mendapat sertifikasi jafung, lalu mengajukan Jafung TBP,” papar Anggoro.

Dalam kurun waktu 2 tahun, di akhir tahun 2015, Anggoro mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan kenaikan pangkat menjadi 3C, lalu menjadi 3D di tahun 2017. Di tahun 2018, Anggoro kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi 4A atas prestasinya sebagai pegawai teladan. “Namun, karena penghargaan pegawai teladan tersebut di tingkat kementerian, saat pengajuan ke BKN—sepertinya ada keberatan. Karenanya, kenaikan pangkat 4A ini akan saya terima pada April 2019,” jelas Anggoro.

The Right Man on The Right PlaceJafung memang menjadi jalur akselerasi bagi karir Anggoro. Namun, di balik itu, ada kerja keras dan keberanian dari Anggoro untuk keluar dari zona nyaman. Menurutnya, karir ASN sebagai jafung dapat berkembang selama ASN tersebut rajin menyusun Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan mendokumentasi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan.

Namun, Anggoro menambahkan bahwa dalam hal ini, juga dibutuhkan ketepatan pimpinan dalam menyeleksi sehingga pejabat fungsional berada di tempat yang

tepat. The right man on the right place. “Ketika seseorang ditempatkan tidak sesuai dengan kejafungannya, bisa membuat orang tersebut seolah terjebak. Hal ini disebabkan ia tidak bisa mengajukan kredit karena apa pun yang

dikerjakannya tidak bisa dimasukkan dalam kredit poinnya sehingga selama 6

tahun, ia pun tidak memperoleh kenaikan pangkat,” ungkap

Anggoro.

Anggoro Putro, ST.M.ScJafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (TBP) Muda Pengembangan Air Minum Strategis, Direktorat Bina Penataan Bangunan, DJCK Kementerian PUPR.

12 Buletin | 2019

Penyelesaian pembangunan 4 buah fly over hanya dalam waktu 6 bulan di tahun 2017 merupakan sebuah pencapaian positif infrastruktur nasional.

Wahyu Supriyo Winurseto, S.T., M.Eng.:JAfung SekALIguS PegAWAI TeLAdAnkeMenTerIAn PuPr TAhun 2017

TAk hAnyA bagi sektor infrastruktur, pencapaian itu pun menjadi sebuah prestasi yang terukir dalam buku perjalanan karir seorang Wahyu. Atas prestasi itu, Wahyu Supriyo Winurseto, S.T., M.Eng., pun meraih penghargaan sebagai Pegawai Teladan Kementerian PUPR Tahun 2017.

PrestasiAnugerah Pegawai Teladan merupakan sebuah kehormatan yang diterima Wahyu selama berkarir di Kementerian PUPR. Hingga sampai pada titik tersebut, Wahyu harus melalui proses seleksi yang cukup panjang. Mulai dari usulan semua unit organisasi di lingkungan PUPR, hingga melalui tahapan seleksi Tim Panelis yang dibentuk oleh Biro Kepegawaian dan Ortala.

Menurut Wahyu, salah satu pencapaian yang mengantarkannya pada penghargaan tersebut adalah keberhasilannya dalam penyelesaian pembangunan 4 buah fly over di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal sehingga dapat berfungsi dan memperlancar arus mudik Lebaran tahun 2017. Pembangunan fly over itu sendiri berangkat dari peristiwa arus mudik Lebaran tahun 2016 yang telah menelan korban jiwa dalam musibah Brexit (Brebes Exit).

Adapun kendala teknis yang harus diatasi, antara lain pelaksanaan kontrak dan waktu pelaksanaan pembangunan yang sangat cepat. Sedangkan, kendala nonteknis yang dihadapi terkait pembebasan lahan dan manajemen lalu lintas yang harus terjaga selama pembangunan berlangsung. Akhirnya, segala kendala

dan tantangan itu pun dapat dieksekusi dengan baik sehingga pembangunan dapat diselesaikan.

Peran JafungSelain sebagai Kepala Satker PJN Wilayah D.I. Yogyakarta, Wahyu juga merangkap sebagai Pejabat Fungsional Jalan dan Jembatan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Motivasi wahyu untuk menjadi Jafung adalah tekadnya yang kuat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta ide-ide inovatif dan solutif di bidang jalan dan jembatan. Selain, adanya peluang tambahan bagi pejabat fungsional berupa percepatan kenaikan pangkat yang dapat dicapai setiap 2 tahun sekali. “Salah satu tantangan dalam menggeluti profesi Jafung bidang Jalan dan Jembatan, menurut saya, adalah peraturan dan kebijakan yang selalu baru. Hal ini mendorong saya untuk selalu update, mengikuti perkembangan terbaru dan mematuhi kebijakan yang berlaku,” aku Wahyu.

Kendati demikian, Wahyu menegaskan bahwa Jafung PUPR dapat menjadi wadah untuk mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri, serta memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Disamping itu, Wahyu berharap kegiatan pendampingan dan pelatihan jafung dapat lebih digiatkan serta diadakan layanan konsultasi Jafung. Layanan konsultasi ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi Jafung untuk dapat mempelajari tentang pelaporan, pengembangan penulisan, dan perbaikan penyusunan sehingga dapat meningkatkan keahlian dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan DUPAK.

“Dengan demikian, kehadiran jafung diharapkan dapat berperan dalam mendukung visi dan misi Kementerian PUPR sekaligus menjadi motor penggerak dalam pembangunan infrastruktur nasional,” pungkas Wahyu.

Berita Utama

Edisi Maret 2019 13

Berita Utama

Novi Rindani, ST., MT.Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan MudaDirektorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

SeTeLAh selama tiga tahun mengawali karirnya di PUPR (2005), Novi mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional di tahun 2008. Itulah awal mula ketertarikannya pada pola karir yang Jafung tawarkan kepada para ASN.

niat & rajinBicara tentang Jabatan Fungsional, Novi menekankan pada dua hal yang menjadi kunci utama keberhasilan seorang jafung, yaitu niat dan rajin. Menurut perempuan bernama lengkap Novi Rindani ini, untuk menjadi jafung tidak cukup hanya dengan niat ataupun rajin saja. Melainkan, harus mengolaborasikan keduanya.

Memang, di lingkungan kerjanya, Novi dikenal sebagai sosok yang sangat rajin, terutama dalam mendokumentasikan setiap kegiatan. Setiap kali mendapat penugasan, Novi serta merta langsung mengerjakannya. Ia pun rajin mengikuti pelatihan. “Arsip adalah bukti penting dalam pengajuan angka kredit. Bukti ini didapat dari dokumentasi yang dikumpulkan, baik sertifikat maupun laporan kegiatan,” ujar Novi.

“Semuanya akan menjadi sia-sia, manakala jafung sudah mengikuti berbagai kegiatan, tetapi tidak ada buktinya,” tambah Novi.

Novi sendiri telah merasakan manfaat dari jafung. Baginya, pola karir jafung sangat menarik dan menguntungkan. Salah satunya adalah adanya akselerasi karir yang memungkinkan kenaikan pangkat dan golongan lebih cepat. Sebagai bukti, Novi terjun langsung menjadi Jafung di tahun 2009. Meskipun sempat mengambil cuti pendidikan, saat ini golongan Novi sudah 4A.

Mandiri, kreatif, & ProaktifNamun, tidak semua ASN memiliki pandangan yang

Tahun 2008 merupakan titik awal karir Novi sebagai pejabat fungsional.

sama dengan Novi, terkait jafung. Bahkan, terkadang Novi mendapati rekan-rekan seniornya masih menganggap jafung sebagai profesi yang sulit dan tidak menguntungkan.

“Pandangan tersebut menjadi doktrin yang dianggap benar oleh sebagian ASN, khususnya yang belum pernah menjalani profesi sebagai jafung. Padahal, kalau dipahami dan dijalani, jafung tidak seperti itu,” ungkap Novi yang menyayangkan hal tersebut.

“Motivasinya sederhana, jika ingin lekas naik pangkat, ya harus rajin mengumpulkan angka kredit. Caranya, dokumentasikan selalu setiap kegiatan yang dilakukan, harus mandiri, kreatif, dan proaktif,” lanjutnya.

Saat ini, Novi bertugas sebagai PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III di Satker Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya. Lingkup wilayah kerja Novi meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu NTT, Maluku, dan Papua. Dalam tugasnya, Novi bertanggung jawab terhadap penyaluran air bersih hingga ke daerah pelosok, terutama daerah yang belum terlayani PDAM. Kemudian, Novi juga memberikan materi tentang Capacity Building kepada masyarakat lokal dengan kapasitas sebagai fasilitator, konsultan, sekaligus mediator. Maka, masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara langsung kepada Novi setiap kali ia berkunjung ke daerah-daerah.

Kunci Keberhasilan Jafung:

Niat dan Rajin

14 Buletin | 2019

Natalia Tanan, ST., MT.Jafung Peneliti Madya Bidang Teknik Transportasi, Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR.

Berita Utama

sebagai motor penggerak pembangun infrastruktur nasional, seorang jafung dituntut untuk memberikan sumbangsih terbaiknya dalam dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur negeri.

SePerTI yang dilakukan Natalia Tanan ST. MT, jafung Peneliti Madya Bidang Teknik Transportasi, Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Sebagai seorang jafung Peneliti, Natalia mampu memberikan karya penelitian untuk perkembangan infrastruktur kedepan.

Peranan Jafung Peneliti Seorang jafung peneliti memiliki peranan penting dalam mendukung visi dan misi Kementerian PUPR. Balitbang sebagai scientific backbone, technosctructure dan clearing house, menjadi institusi yang mendukung direktorat jenderal teknis yang memberikan masukan inovasi teknologi untuk menjawab masalah pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Selain itu, jafung peneliti juga dituntut memberikan solusi sistematis, sehingga produk litbang yang dihasilkan mampu dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan dinamika pembangunan. Semua ini bermuara pada menyelenggarakan infrastruktur yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi jafung peneliti adalah tantangan untuk menghasilkan penelitian yang bersifat terapan (applied research), dengan harapan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Tidak hanya itu, jafung Peneliti juga ditantang untuk mampu menerapkan teknologi melalui pilot project dan menyiapkan kriteria perencanaan sebagai acuan penyusunan rencana teknis rinci. Disamping itu, memberikan layanan teknis dan alih teknologi untuk memecahkan persoalan-persoalan infrastruktur di lapangan.

“Tugas sehari-hari saya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan,” papar Natalia. Lebih lanjut, beberapa tugas sebagai

fungsional peneliti adalah memimpin kelompok penelitian, menyusun SNI dan Pedoman, melakukan advis teknik dan pendampingan teknik, melakukan diseminasi dan alih teknologi hasil litbang yang telah dihasilkan kepada stakeholder terkait serta masyarakat.

Pengembangan karir Dalam hal pengembangan karir seorang Jafung Peneliti, Natalia mengatakan bahwa pembinaan karier di Kementerian PUPR sudah sangat mendukung. Dengan kebijakan strategi percepatan penyediaan infrastruktur melalui penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru, peluang para peneliti untuk mengembangkan idenya sangat terbuka lebar. Kementerian sangat mendukung para peneliti untuk mampu menghasilkan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan. Begitu pula dengan prestasi penelitian di kancah internasional, peneliti yang hendak mempresentasikan hasil penelitiannya melalui Karya Tulis Ilmiah di konferensi internasional akan sepenuhnya dibiayai.

Natalia sendiri telah memiliki berbagai prestasi di bidang penelitian. Diantaranya sebagai Peneliti terbaik Pusjatan tahun 2013 dan Peneliti muda Terbaik Balitbang Kementerian PUPR 2015. “Disamping itu, saya juga telah menyusun beberapa pedoman dan spesifikasi, serta telah menghasilkan paten mengenai

Metode untuk Menilai Kondisi Kelayakan Berjalan Suatu Kawasan dan Ruas Jalan,” jelasnya. Selain itu, formasi yang dibuka untuk Peneliti di Kementerian PUPR masih sangat luas. Peningkatan jenjang karir jafung peneliti sangat leluasa, sehingga seorang jafung peneliti dapat naik ke jenjang karir yang lebih

tinggi dalam waktu yang terbilang singkat.

Jafung Peneliti: BerPeLuAng keMBAngkAn kArIer

Edisi Maret 2019 15

Meylina Deliana Hasbullah, ST., M.M.Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR

sejak tahun 2008, Meylina deliana Hasbullah, s.T., M.M. tercatat sebagai salah seorang AsN di lingkungan Kementerian PUPR.

Meylina Deliana Hasbullah, S.T., M.M.:JAfung, PeTA kArIer

yAng MengunTungkAn

SeJAk itu pula, Meylina menjalani karirnya di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, mulai dari pelaksana biasa di bagian Perencanaan hingga, kini menjabat sebagai Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda.

Pilihan JafungMeylina merupakan salah seorang insan PUPR yang menjabat jafung melalui proses penyesuaian atau inpassing. Pilihan menjadi jafung murni atas dasar keinginan Meylina karena ketertarikannya untuk menjadi Jafung Perencanaan sejak tahun 2012. Ketertarikan Meylina tersebut didasarkan pada peta karir jafung yang, menurutnya, lebih menguntungkan. Dalam hal ini, jafung membuat pekerjaan yang dilakukan lebih spesifik. Konsep jafung juga akan meningkatkan profesionalisme seorang ASN. Berangkat dari ketertarikan tersebut, Meylina pun mengikuti proses penyesuaian (inpassing) di tahun 2017 dan telah memperoleh SK sebagai Jafung Pembina Jasa Konstruksi.

“Awalnya, Saya berniat untuk mengajukan sebagai Jafung Perencanaan karena selama ini saya berada di Bagian Perencanaan dan Evaluasi Ditjen Bina Konstruksi. Namun, belakangan, saya mengetahui kalau ada Jafung Pembina Jasa Konstruksi yang di dalamnya mencakup tugas dan program/ kegiatan perencanaan,” aku Meylina, Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda yang bertugas di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III

Jakarta, Ditjen Bina Konstruksi

Kementerian PUPR.

“Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan Bagian Kepegawaian, saya mengikuti saran dari mereka dan menentukan pilihan berdasarkan SK jafung yang terbit. Ternyata, SK yang terbit pertama adalah SK Jafung Pembina Jasa Konstruksi,” lanjutnya.

MotivasiDengan terbitnya SK tersebut, Meylina pun menjalankan tugasnya sebagai Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda sejak tahun 2017. Baginya, baik perjalanan menuju jafung hingga pelaksanaan tugas sebagai jafung, tidak ditemukan adanya kendala yang berarti. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan jafung adalah keinginannya sendiri, tanpa ada unsur paksaan.

“Beberapa kali, saya mendapat kesempatan untuk mengajar di kelas yang berisi CPNS. Saat ini, seluruh CPNS adalah jafung. Istilahnya, mereka itu seperti dicemplungin, tidak ada pilihan. Meskipun begitu, teman-teman CPNS ini aware serta cepat memahami dan beradaptasi. Nah, yang perlu pendekatan lain adalah teman-teman yang lebih senior, yang telah terbiasa melakukan sebuah rutinitas. Untuk itu, sosialisasi harus jalan terus,” papar Meylina.

Selain itu, Meylina menambahkan, bahwa diperlukan juga adanya diklat penjenjangan, temu ilmiah tahunan, dan desk pembuatan DUPAK. Lalu, yang tak kalah penting adalah motivasi, khususnya bagi CPNS.

“Mereka ini dituntut untuk berlari dan menguasai kompetensi yang sifatnya spesifik. Menurut saya, untuk itu, mereka membutuhkan sebuah wadah, panggung, dan piala agar mereka dapat berlari lebih kencang,” pungkas Meylina.

Berita Utama

16 Buletin | 2019

Berita Utama

terkait tema ini dan beberapa sudah di-publish,” ujar Iskandar.

Selain itu, Iskandar juga telah menulis beberapa jurnal lainnya untuk tingkat nasional maupun internasional dan juga jurnal untuk berbagai seminar. Dari salah satu jurnal yang dipresentasikan dalam sebuah seminar internasional di Jepang, Iskandar mendapat predikat “Best Presenter and Best Content”.

kombinasiSepak terjang Iskandar sebagai jafung di tanah kelahirannya, menjadikannya sebagai salah seorang ASN yang menikmati manfaat dan keberhasilan sebagai jafung. Tak hanya akselerasi karir, jafung membuat kemampuan teknisnya terus terasah dan terjaga. Namun, hal tersebut tidak serta merta membuatnya cepat berpuas diri. Melainkan, Iskandar masih merasa perlu untuk terus mengembangkan potensi dirinya, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek manajemen.

Menurut Iskandar, tolok ukur keberhasilan seorang jafung adalah manakala ia dapat menyeimbangkan antara kemampuan teknis dan kemampuan manajemennya. Karenanya, setiap pegawai hendaknya dapat melaksanakan pola karir zigzag. Pola karir ini memungkinkan seorang ASN beralih jabatan dari fungsional ke struktural dan sebaliknya.

“Dengan jabatan fungsional, kemampuan teknis akan senantiasa terasah. Tetapi, jika tidak diikuti dengan kemampuan manajerial, saya rasa seorang jafung akan sulit menyampaikan dan mengaplikasikan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi, kombinasi kemampuan

ini memang sangat diperlukan bagi seorang ASN sehingga ia bisa melaksanakan tugasnya,

melayani masyarakat, secara profesional,” tegas Iskandar.

SALAh satu materi tulisan yang menjadi concern-nya saat ini adalah tentang “Pergerakan Sedimen di Dalam Waduk”. Melalui karya ini pula, Iskandar meraih penghargaan internasional sebagai “Best Presenter and Best Content”.

PrestasiSejak tahun 2009 lalu, Iskandar mendapat penugasan sebagai PPK di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan, Jeneberang, Sulawesi Selatan. Di tempat ini pula, Iskandar telah merasakan bertugas di 4 satker yang berbeda, mulai dari Satker Perencanaan Program, Satker PJSA, Satker BPJA, dan Satker Bendungan. Pengalaman dari berbagai bidang satker ini pun membuat Iskandar lebih memahami dan menguasai bidang sumber daya air.

Baru di tahun 2013, Iskandar merangkap tugas sebagai PPK sekaligus pejabat fungsional (Jafung). Kala itu, ia menjabat sebagai Jafung Muda Teknik Pengairan. Kemudian, pada Februari 2018, Iskandar dilantik sebagai Jafung Madya Teknik Pengairan. Sejak itu pula, Iskandar bertugas sebagai Penilai Jafung Teknik Pengairan untuk klasifikasi muda pertama serta tingkat ahli muda pertama dan terampil.

“Selain sebagai penilai, saya juga memberikan bimbingan teknis dalam pengisian DUPAK untuk jabatan Teknik Pengairan, baik bagi CPNS maupun rekan-rekan yang sudah menjabat sebagai Jafung Teknik Pengairan ataupun yang masih berstatus inpassing,” jelas Jafung Madya Teknik Pengairan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

“Salah satu tema yang saya coba terus angkat di berbagai seminar adalah tentang pergerakan sedimen di dalam waduk. Tema ini merupakan hasil studi S3 saya. Ada beberapa jurnal

Menjabat sebagai fungsional, memberikan kesempatan pada dr. Iskandar Rahim, s.T., M.T. untuk berbagi ilmu dan pengetahuan bidang PU, khususnya bidang Teknik Pengairan.

Dr. Iskandar Rahim, ST. M.T. Jafung Teknik Pengairan Madya Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, DIrektorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

Dr. Iskandar Rahim, S.T., M.T.:BAngun cITrA JAfungdengAn BerkAryA

Edisi Maret 2019 17

Intermezzo

Inpassing, dorong Pertumbuhan Jafung PuPr

M.M., M.T., Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Dari ketiga cara pengangkatan jafung, inpassing dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan jumlah jafung di lingkungan Kementerian PUPR. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya jumlah jafung di lingkungan PUPR. Hingga saat ini, jumlah jafung PUPR baru sekitar 7% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dari jumlah ASN di PUPR.

Tulang Punggung organisasiInpassing diperuntukkan bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana dan belum diangkat menjadi jafung berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Selain itu, inpassing juga diperkenankan bagi ASN yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya, inpassing dilaksanakan bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Kemudian, ASN yang tengah dibebaskan sementara dari jabatan karena tidak dapat memenuhi angka kredit dalam kurun waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir juga dapat melalui proses inpassing.

“Inpassing memberikan kemudahan bagi ASN yang ingin diangkat sebagai pejabat fungsional,” ujar Asep. Dengan upaya ini, diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah jafung di Kementerian PUPR. Mengingat, PUPR merupakan instansi yang sarat dengan bidang teknis sehingga dibutuhkan ASN dengan keahlian dan keterampilan yang mumpuni di bidang PUPR untuk menduduki jabatan fungsional. Hal ini, lantaran, jafung merupakan tulang punggung organisasi, tak terkecuali Kementerian PUPR.

SALAh SATunyA, melalui kebijakan inpassing (penyesuaian) jabatan fungsional yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing. Menyusul terbitnya peraturan tersebut, Kementerian PUPR pun menerapkan inpassing sebagai salah satu cara pengangkatan pejabat fungsional (jafung).

Pengangkatan JafungDalam lingkungan Kementerian PUPR, pengangkatan jafung dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pengangkatan dengan pola regular, yaitu Pengangkatan Pertama yang dilaksanakan melalui tahapan pelatihan. Kedua, adalah inpassing, yaitu penyesuaian pangkat dan golongan ASN dengan kriteria yang harus dipenuhi. Penyesuaian dilakukan melalui penilaian portofolio atau uji kompetensi.

Kemudian, pengangkatan yang ketiga adalah melalui perpindahan jabatan. Cara pengangkatan ini hanya berlaku untuk Pejabat Pimpinan Tinggi. Perpindahan jabatan ini sangat ditentukan oleh Unit Instansi Pembina. “Perpindahan jabatan ini juga bisa diajukan oleh ASN yang mendekati batas usia pensiun. Dengan catatan, pengajuan harus diajukan satu tahun sebelum batasan usia pensiun,” jelas Ir. Asep Arofah Permana,

Upaya perkuatan organisasi senantiasa dilakukan Pemerintah guna mendukung kinerja birokrasi.

18 Buletin | 2019

Lensa Kita

BPSDM PUPR 4.0 Expo11 Februari-15 Maret 2019

Kementerian PUPR mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pembangunan infrastruktur dengan meluncurkan aplikasi Sistem manajemen Pengetahuan (SImANTU).

SImANTU didesain untuk manajemen pengetahuan (Knowledge management) yang berisikan aset intelektual khususnya dalam bidang PUPR. #SobatPUPR dapat mengaksesnya melalui http://simantu.pu.go.id atau diunduh melalui ponsel android.

Selain itu, SImANTU didesain sebagai perpustakaan dunia maya (library 3.0), sebagai dokumentasi tentang keilmuan di PUPR dan menjadi sumber pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan teknis dan non-teknis dibidang PUPR.

Edisi Maret 2019 19

Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Sertifikasi ElektronikKerjasama BPSDM Kementerian PUPR dengan BSSN

Jakarta 8 Maret 2019

Dengan perjanjian kerjasama Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik diharapkan dapat terwujudnya penerapan sistem elektronik yang aman dilingkungan bPSDm Kementerian PUPR dalam menjalankan pemerintahan turut mendukung revolusi industri 4.0

Perjanjian Kerjasama ini tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di bPSDm Kementerian PUPR.

Perjanjian ini meliputi : 1) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi 2) Penerbitan Sertifikat3) Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik di BPSDM

20 Buletin | 2019

Tahukah Anda?

Masyarakat surabaya patut berbangga dengan prestasi yang diraih oleh tempat tinggalnya. Kota yang dijuluki sebagai kota Pahlawan ini telah mendapat sederet

penghargaan dari Indonesia hingga kancah internasional berkat penataan kotanya.

Surabaya Mendunia di Tangan Risma

dI BAWAh kepemimpinan walikota Tri Rismaharini, ibukota Jawa Timur, Surabaya kini berkembang pesat menjadi kota yang sangat layak berjajar dan bersanding dengan kota-kota besar lain di dunia.Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dinilai mendapatkan penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize dalam kategori Special Mention di Singapura, dan kini nama Kota Surabaya semakin terdengar gaungnya di kancah Internasional. Kota Surabaya pun sempat viral saat bunga Tabebuya bermekaran di Pusat Kota hingga menyerupai negeri Sakura.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Surabaya pun mempunyai cara unik untuk mengurangi limbah plastik.

Dirasa tidak cukup dengan mengkampanyekan “diet plastik” seperti yang sudah dilakukan di Pulau Dewata, tetapi cara yang dilakukan yakni menukarkan sejumlah botol plastik bekas untuk naik bus, transportasi umum. Langkah Pemkot Surabaya ini tentu saja mencuri perhatian dunia.

Jenis transportasi yang ramah plastik itu dinamakan Suroboyo Bus. Informasi tersebut dijelaskan dalam sebuah video yang berdurasi kurang dari 1 menit melalui facebook resmi World Economic Forum (WEF). “Bus kota di Indonesia menerima pembayaran sampah plastik dengan tunai. Penumpang di Surabaya membayarnya dengan botol plastik,” tulis keterangan dari video tersebut dikutip kumparan, Rabu (28/11).

Sum

ber:

http

s://n

usan

tara

.new

s

Edisi Maret 2019 21

Walikota Surabaya Tri Rismaharini, bersama jajaran Pemda setempat secara resmi telah meluncurkan Suroboyo Bus, pada April 2018 lalu di Gedung Siola, Surabaya. Suroboyo Bus terbilang unik sebab masyarakat yang ingin menaiki Suroboyo Bus tidak dikenai biaya. Namun, mereka harus membayar dengan sejumlah sampah plastik.

Sistem penukaran plastik sebagai alat pembayaran tiket bus sebenarnya terbilang cukup praktis. Namun, bagi yang belum terbiasa akan terasa merepotkan, apalagi jika kita sedang dalam keadaan terburu-buru namun tidak memiliki sampah plastik. Tentu kebijakan ini pasti menimbulkan pro kontra tersendiri. Tetapi gerakan ini dianggap sebagai salah satu inovasi yang berani dalam dunia transportasi sekaligus pemeliharaan lingkungan.

“Bagi penumpang yang akan naik harus membawa 5 botol ukuran tanggung, 3 botol besar, 10 gelas air mineral, kantong plastik dan kemasan plastik,” tutur Risma.

Sementara, bagi penumpang yang tidak membawa sampah plastik, mereka dapat menukarkan jenis-jenis sampah di bank sampah, drop box halte, dan drop box terminal Purabaya yang telah bekerja sama dengan DKRTH. Selanjutnya, masyarakat bisa menukarkan sampah dengan kartu setor sampah untuk ditukar dengan tiket bus.

Dalam sistem ini penumpang dapat menukarkan sampah plastik di Bank Sampah yang telah ditunjuk. Selain itu, di setiap halte juga disediakan boks penukaran yang telah bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang plastik terbanyak di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016, produksi sampah per hari tertinggi berada di Pulau Jawa, khususnya Surabaya. Pada 2015, produksi sampah di Surabaya sebesar 9.475,21 meter kubik dan meningkat menjadi 9.710,61 meter kubik di 2016. Jika hal ini dibiarkan maka akan berbahaya tidak hanya bagi Surabaya namun Indonesia. Maka harus segera dilakukan langkah konkret untuk mengatasinya.

Saat ini, pihak Pemkot Surabaya telah melibatkan 3 bank sampah untuk membawa hasil setor sampah dari halte serta terminal diantaranya bank sampah induk Surabaya, yaitu Bintang Mangrove dan Pitoe.

“Perbandingan kendaraan pribadi dengan transportasi massal saat ini 75 persen dan 25 persen, dan kalau sampai tembus angka 90 persen maka jalan di Surabaya akan berhenti. Idealnya 50 banding 50,” ujar Risma.

Risma juga mengaku sulit mengubah perilaku masyarakat dari sistem kendaraan pribadi ke transportasi massal. “Ini yang disebut psikologi perkotaan dari angkutan pribadi ke transportasi massal. Dibutuhkan transformasi dengan menggunakan transportasi massal,” tambah dia. Semoga kebijakan ini akan dapat menularkan

Sumber:kumparan.comnews.detik.comhumas.surabaya.go.id

Surabaya (DKRTH). Sampah yang telah ditukar akan diberi kartu setor sampah untuk selanjutnya diberikan tiket naik Suroboyo Bus.

Penumpang bisa berkeliling Surabaya selama 2 jam keliling secara gratis. Setiap kali transaksi terjadi akan dicatat melalui Kartu Setor Sampah (KSS) yang dimiliki setiap orang. Suroboyo Bus ini memiliki rute dari Terminal Purabaya di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang melintasi jalur utama Kota Surabaya, seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Terminal Joyoboyo, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Blauran, Jalan Bubutan, Pasar Turi, Jalan Indrapura, dan Jalan Rajawali. Sedangkan rute sebaliknya melewati Jembatan Merah, Jalan Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Raya Darmo, Jalan Wonokromo, Jalan Ahmad Yani dan kembali ke Terminal Purabaya.

Konsep ini dimaksudkan selain mengurangi sampah plastik juga turut mengurangi volume kendaraan di Surabaya. Terlebih, saat ini volume kendaraan di Surabaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, transportasi massal merupakan alternatif yang dinilai tepat untuk mengurangi kepadatan kendaraan.

Hanya saja konsep ini belum memiliki hitungan laba rugi dalam penggunaan sampah plastik sebagai alat pembayaran transaksi transportasi umum. “Tapi setidaknya ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menggurangi sampah plastik,” tutup WEF dalam laporannya.

22 Buletin | 2019

Inspiratif

Berbekal empati yang tinggi terhadap rendahnya budaya literasi di lingkungan tempat tinggalnya, ia sukses menggelar pendidikan berbiaya murah untuk

masyarakat kurang mampu.

AguS, PenggerAk LITerASIWArgA PArung PAnJAng, Bogor

AguS WIJAnArko yang akrab disapa Agus tergerak hatinya untuk membangun sebuah perpustakaan kecil dekat rumahnya yang bisa diakses secara bebas oleh anak-anak di lingkungannya. Agus yang sekaligus Ketua RT setempat berdiskusi dengan istrinya terkait niatnya tersebut. Menurutnya daripada koleksi buku yang ia miliki hanya dibaca terbatas oleh orang di rumahnya alangkah baiknya jika dikenalkan ke warga sekitar. Paling tidak, mensubsidi ilmu pengetahuan lebih mendidik.

“Ya kita kan lillahita’alaa aja, bu. Saya merasa tidak bisa menyumbang secara materi kepada warga saya, yang saya dan istri punya hanya koleksi buku, yang mungkin dapat menambah pengetahuan anak-anak”, ucap Agus mengawali kisahnya membangun Yayasan Al Istiqomah yang berlokasi di Parung Panjang, Bogor.

Berangkat dari kepeduliannya akan pendidikan, Agus pun berniat membuka TPA (Taman Pendidikan Alqur’an) pada tahun 2003 yang bersandingan dengan perpustakaan mini miliknya. Mengingat setelah dibukanya perpustakaan tersebut ternyata peminatnya masih sedikit. Lalu ia dan sang istri memutar akal agar anak-anak makin tertarik untuk membaca buku.

Tepatnya pada tahun 2008, niat tulus

Agus bak gayung

bersambut.

Ia pun mulai mendapat bantuan dari rekan sejawatnya di Kementerian PUPR yaitu tanah wakaf berukuran 289m2 yang berlokasi masih di Parung Panjang. Dengan adanya tanah tersebut, keinginan Agus untuk senantiasa mencerdaskan bangsa semakin kuat. Maka ia memutuskan memperlebar cakupan tempat belajarnya menjadi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan ia membebaskan biaya bagi siapa saja yang mau menjadi siswa di sana.

Perjalanannya membangun sebuah PAUD yang layak cukup panjang, di tahun 2009/2010 baru mulai terkumpul dana untuk membangun pondasi bangunan. Sebelum mendapat bantuan dari pihak luar, Agus membiayai kebutuhan PAUDnya masih swadaya. Kemudian saat ia menggelar acara santunan kepada anak yatim, Agus mengundang Joko Karsono dan Retno. Melihat kondisi PAUD dan niat baik rekannya akhirnya tercetuslah ide untuk membeli tanah lagi sekitar 9/10 meter. Sebagai tambahan ruang kelas.

Akhirnya pada tahun 2010, mereka mulai merencanakan pembangunan Madrasah Diniyah (MD) dan Sekolah Dasar. Agus dengan semangat menyebar proposal bantuan dana untuk sekolah yang dibangunnya, di sini istrinya membantu bagian administratif. Usahanya pun membuahkan hasil. Muncul bantuan dana dari Kabupaten sebesar 30 juta. Kemudian, Agus mulai bergerilya dengan mengajak teman-teman di Kementerian PUPR pusat untuk turut berbagi kebahagiaan kepada yayasannya. Akhirnya terbangunlah lantai 1. Nah, pada saat itu ada salah seorang temannya masih dari PUPR ingin membantu dalam pembangunan lantai 2-nya akan tetapi orang tersebut tidak mau disebutkan namanya.

“Saya cukup terharu dengan kebaikan teman-teman

R. Agus Wijanarko, Amd.Staf Pengadministrasi Umum Seksi Keterpaduan Perencanaan, Subdirektorat

Edisi Maret 2019 23

saya di kantor. Alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik. Saya kalo rembug masalah ini dengan Pak Joko ini, kemudian cari solusi bersama-sama”, lanjutnya.Ketika Joko Karsono terlibat dalam pembangunan Yayasan ini, beliau melakukan survey terhadap masyarakat sekitar. Memang masih banyak yang apatis terhadap pendidikan. Selain karena kondisi finansial yang di bawah standar, dan minimnya fasilitas pendidikan, khususnya pendidikan agama yang memadai maka ia pun semakin tergerak untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi anak-anak di perkampungan Parung Panjang.

“Alhamdulillah, makin banyak yang tergabung menjadi donator tetap setelah saya dan Pak Agus mendirikan Yayasan Al Istiqomah ini. Kadang kami berdua masih tidak menyangka dapat membangun sebuah Sekolah Dasar, padahal awalnya hanya TPA dan PAUD saja. Meskipun masih banyak PR kami agar dapat memberikan fasilitas pendidikan yang layak, tapi saya sangat bersyukur dapat melakukan sesuatu bagi sesama melalui pendidikan. Ini tujuannya mengabdi

ke masyarakat dan ibadah”, tukas Joko Karsono.

Hingga tahun 2018, Yayasan Al Istiqomah telah berhasil meluluskan 1 angkatan. Total siswanya sudah 217 orang. Beberapa melanjutkan ke sekolah negeri dan pesantren. Kurikulum pendidikan mereka cukup kuat di bagian pendidikan agama, maka tidak heran anak-anak kelas 1 pun sudah memiliki hafalan Quran yang baik. Mereka mengambil tenaga pengajar dari warga sekitar.

Ruang kelas saat pagi digunakan untuk PAUD dan SD, kemudian sore berlanjut TPA dan Madrasah Diniyah. Antusiasme warga cukup baik dengan adanya Yayasan Al Istiqomah ini. Saat peresmian gedung pun, mereka mengundang bupati.

Agus dan Joko berharap dengan adanya Yayasan Al Istiqomah ini, kualitas pendidikan meningkat. Sebab untuk siswa yang yatim piatu bebas biaya, dan yang membayar

pun tidak mahal. Sehingga ada subsidi silang. Selain itu terkadang mereka mendapat BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sehingga dapat membantu untuk keperluan di sekolah maupun penambahan honor karyawannya. Sebab tidak hanya pendidikan, para siswa juga mendapat pakaian seragam layak dan makan siang selama di sekolah.

Rencananya SD Yayasan Al Istiqomah ini akan mengarah ke SD-IT, maka kompetensi tenaga pengajar akan ditingkatkan. Jika donator semakin banyak, tidak menutup kemungkinan dapat membuka beasiswa bagi para siswanya dan meningkatkan honor para pengajar minimal sesuai UMR.

Semoga artikel ini dapat menginspirasi para pembaca, sebab kita tidak pernah tahu hal kecil yang kita lakukan dapat juga berarti besar bagi orang lain. Untuk mengetahui kegiatan Yayasan Al Istiqomah lainnya dapat mengunjungi facebook mereka atau menghubungi Agus Wijanarko selaku salah satu penggagasnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Subdit Keterpaduan Perencanaan Kemitraan (081310129301).

Ir. Joko Karsono, MTKepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR

24 Buletin | 2019

Info Pelatihan

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur

No Nama Diklat Tanggal Lokasi

1 Sistem Informasi Pemetaan untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah 4 - 11 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

2 Teknis Jabatan Dasar I Bidang PIW : Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah 4 - 11 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelatihan Bidang Jabatan fungsional


1 Penjenjangan Jabatan Fungsional 21 - 25 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan PuPr Bidang Manajemen


1 Tata Persuratan dan Kearsipan 10 - 13 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

Jadwal Pendidikan Pelatihan Bulan April-Juni 2019Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Sumber daya Air


1 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan4 - 11 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

23 - 30 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

2 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai 4 - 11 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

3 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 6 - 15 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

4 Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tingkat Ahli 8 - 13 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

5 Teknologi Pemecah Gelombang Ambang Rendah (PEGAR) 8 - 13 April Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

6 Perencanaan Teknis Bangunan Pantai 8 - 12 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

7 Operasi dan Pemeliharaan Rawa 22 - 27 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

8 Teknologi Sabodam Modular 22 - 27 April Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

9 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi 22 - 27 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

10 Perencanaan Teknis Air Baku

22 - 30 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

29 April - 7 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

13 - 21 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

17 - 25 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

11 Perencanaan Teknis Embung 22 - 30 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

12 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT)

23 - 30 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

14 - 21 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

25 Juni - 2 Juli Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

13 Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Sumber Daya Air

29 April - 11 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

6 - 17 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

13 - 24 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

14 Penanggulangan Bencana Banjir 13 - 18 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

15 Perencanaan Teknis Sungai 14 - 21 Mei Balai Diklat PUPR Wilyah I Medan

16 Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Teknik Pengairan Tingkat Ahli

15 – 18 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

22 – 25 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

17 Perencanaan Teknis Hidrologi dan Alokasi Air20 - 25 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

24 - 29 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

18 Perencanaan Teknis Sabo DAM 18 - 25 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

19 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan19 - 28 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

24 Juni - 3 Juli Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

20 Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tingkat Ahli 24 - 29 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perumahan rakyat


1 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan 4 – 11 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

2 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai 4 – 11 April Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman

3 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 6 - 15 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

4 Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tingkat Ahli 8 - 13 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

Edisi Maret 2019 25

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan PuPr Bidang kepemimpinan


1 Kepemimpinan Tingkat IV 17 Juni - 13 September Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang konstruksi


1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 - 6 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta



17 - 21 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

24 - 29 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

2 Sistem Manajemen K3 Konstruksi (E-Learning)

1 - 15 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin


22 April - 6 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

22 April - 6 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

1 - 14 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

3 Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) 8 - 12 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

4 Hukum Kontrak Konstruksi 8 - 13 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Bina Marga


1 Dasar Teknis (Latsartek) Bidang Jalan dan Jembatan (Bina Marga)

1 - 6 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

1 - 6 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya


1 - 6 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah V Yogyakarta

1 - 6 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

2 Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Ahli


13 - 18 Mei Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

3 Padat Karya dalam Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment 8 - 10 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

4 Perencanaan Umum dan Program 8 - 13 April Balai Uji Coba Sistem Pendididikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5 Perencanaan Laik Fungsi Jalan18 - 24 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

24 - 29 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

6 Metode Pengumpulan Data Perkerasan Jalan 22 - 27 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

7 Metode Pengumpulan Data Jembatan 22 - 27 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

8 Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Ahli 24 - 27 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

9 Penyiapan Bahan dan Formula Rancangan (DMF) 17 - 23 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

10 Pemeriksaan Jembatan (Fase I) 17 - 25 Juni Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

11 PISK Bidang Jalan dan Jembatan 24 Juni - 13 Juli Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang cipta karya


1 Pemeriksaan (Quick Assesment) Bangunan Pasca Bencana 4 - 10 April Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman

2 Sertifikasi Jabatan Kerja Komisioning Instalasi Pengolahan Air 4 - 12 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

3 Audit Bangunan Gedung 8 - 13 April Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman

4 Perencanaan Pengolahan Sampah Dengan Konsep Waste To Energy 8 - 13 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

5 Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan & Perumahan Tingkat Ahli



6 Manajemen Pengelolaan PAMSIMAS (Padat Karya) 22 - 25 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

7 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 22 - 27 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

8 Pengawasan Mutu Pembangunan Bangunan Gedung 18 - 26 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

9 Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Tingkat Ahli 24 - 29 April Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

26 Buletin | 2019

Aktualita

Aparatur sipil Negara (AsN) merupakan penggerak utama birokrasi di Indonesia.

neTrALITAS ASndALAM MuSIM PeMILu 2019

SeJATInyA, birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat demi tegaknya NKRI. Peran ini menempatkan ASN pada clear position (posisi netral) di kancah politik nasional. Karenanya, setiap ASN dituntut untuk dapat bersikap netral, khususnya di musim Pemilu 2019. Hal ini pun menjadi sebuah imbauan yang disampaikan Menteri PUPR secara tegas kepada seluruh insan PUPR dalam setiap kesempatan, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

netralitasSelama musim Pilkada 2018 lalu, tercatat 508 kasus keterlibatan 978 ASN dalam politik praktis di seluruh wilayah Indonesia. Keikutsertaan ASN dalam politik praktis tersebut, tentunya, tak sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netralitas ASN dalam konteks Pemilu juga telah diatur secara jelas tegas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, serta Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2014, bahwa ASN merupakan profesi yang terikat pada tugas dan kewajiban untuk melaksanakan seluruh peraturan dan program Pemerintah. Dalam profesinya sebagai aparatur negara, ASN memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) melaksanakan kebijakan publik, (2) melayani masyarakat, serta (3) mempererat NKRI. Merujuk pada fungsi tersebut, ASN berkewajiban untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Dalam hal ini, ASN tidak diperbolehkan untuk memiliki keberpihakan terhadap unsur politik tertentu. Dengan kata lain, ASN harus menjadi penyelenggara negara yang bersikap netral sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah netralitas tidak menghilangkan hak politik ASN. Sebagai warga negara, ASN tetap memiliki hak politik, seperti halnya warga negara lainnya. Hak politik ini pun dijamin dalam undang-undang sehingga setiap ASN tetap mempunyai pilihan-pilihan sesuai hati nuraninya. “Politik ASN itu adalah politik pemerintah. Artinya, siapa pun pemimpinnya, ASN tetap harus melaksanakan tugasnya. Siapa pun pemimpinnya, seorang ASN tetap bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dan pelayan publik,” tegas Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T.

“Hak politik yang kita (ASN) miliki, hendaknya, hanya digunakan dalam bilik suara saja. Meskipun kita pro pada satu unsur politik, kita harus tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Seorang ASN tidak

Edisi Maret 2019 27

diperkenankan untuk berkampanye, apalagi melakukan provokasi, sehingga membuatnya tidak pada posisi netral,” imbau Asep.

Asep menambahkan bahwa ASN harus dapat membedakan antara sikap politik dan politik praktis. Sikap politik adalah hak politik yang dimiliki setiap warga negara, tak terkecuali ASN. Sedangkan, politik praktis adalah upaya atau tindakan berpolitik secara aktif. Dalam undang-undang, ASN tidak diperbolehkan untuk mengikuti politik praktis.

“Ada yang memahami bahwa larangan berpolitk praktis ini hanya berlaku selama jam kerja. Selepas jam kerja, warga negara yang berprofesi sebagai ASN pun bisa berpartisipasi secara aktif di kancah politik. Namun, netralitas itu hendaknya dimiliki sepanjang kita menyandang profesi ASN atau PNS. Sikap netralitas harus selalu diusung ASN, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja,” ungkap Asep.

SanksiKeberpihakan ASN terhadap unsur politik yang ditunjukkan secara nyata dapat menjadi sebuah bentuk pelanggaran yang akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga hukuman berat, tergantung pada kasus pelanggarannya. Sanksi dan pelanggaran ini telah diatur secara tegas dalam PP No. 5 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Pelanggaran ringan akann diberikan sanksi berupa teguran yang disampaikan secara langsung (lisan) maupun melalui surat peringatan. Misalnya saja, ASN yang membuat

postingan bernuansa politik praktis di akun media sosial. Pada tingkatan pelanggaran yang lebih serius, bisa dikenakan sanksi—misalnya saja—berupa penundaan kenaikan gaji berkala atau diturunkan pangkatnya dalam satu tahun. Untuk pelanggaran yang berat, sanksi terberat adalah diberhentikan dengan hormat sebagai ASN/PNS.

“Namun, hal itu pun tidak bisa dilakukan begitu saja. ASN yang diberhentikan dari profesi dan jabatannya adalah yang benar-benar terbukti melakukan kesalahan setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan mendetail terlebih dahulu,” papar Asep.

Adapun proses pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang disebut Dewan Kepegawaian, yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Unor terkait. Misalnya saja, pelanggaran dilakukan oleh ASN dari Direktorat Jenderal SDA, maka pemeriksaan

akan dilakukan oleh Sekjen, Irjen, dan Dirjen SDA. “Jadi, di sini memang telah ditegaskan bahwa kita harus memastikan, menentukan pilihan: apakah mau berpolitik atau tetap setia pada profesi ASN?” tambahnya.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang peran dan posisi ASN dalam kancah politik, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada musim Pemilu tahun ini, diharapkan tidak ditemukan lagi kasus-kasus pelanggaran ASN akibat keterlibatannya dalam politik praktis. ASN diimbau untuk menggunakan hak politiknya secara bijak.

“Silakan gunakan hak berpolitik Anda, cukup di dalam bilik suara saja,” pungkas Asep.

Sum

ber:

http

://be

ritam

agel

ang.

id/s

imul

asi-p

enga

man

an-tp

s

28 Buletin | 2019

Sum

ber:

http

s://w

ww

.goo

dnew

sfrom

indo

nesia

.id

Komunitas

dari fakta di lapangan hasil penelusuran sungai Ciliwung di Kota Bogor, terbukti bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, menjadikan sungai ini

sebagai tempat buang sampah selain memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari lainnya.

Pada tahun 2009, kelompok ini memiliki ide untuk mengadakan lomba mulung sampah di Sungai Ciliwung yang diikuti oleh warga Kota Bogor. Kegiatan ini kemudian mendapat respon yang baik dari aparat pemerintahan di tingkat kelurahan dan warga masyarakat. Sejak tahun 2011, agenda tahunan memulung sampah di Sungai Ciliwung kemudian dimasukkan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai agenda resmi tahunan dalam perayaan Hari Jadi Kota Bogor.

Selain memunguti sampah sungai, KPC Bogor juga aktif dalam menanam pohon-pohon di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Bibit pohon nyampulung (Callophyllum inophyllum) dan beringin mereka kumpulkan dari anakan alam, dimasukkan dalam polybag dan secara rutin mereka tanam di tepi Sungai

JeLAS SekALI hal ini merupakan tindakan yang salah dan sangat tidak dibenarkan karena fungsi, kondisi, serta kegunaan sungai tersebut akan menurun. Dan tentunya akan mengganggu ekosistem di sekitarnya.Komunitas Peduli Ciliwung Bogor berdiri sejak Maret 2009. Komunitas ini hanya ingin meningkatkan rasa kepedulian para warga Kota Bogor terhadap keberlangsungan sungai Ciliwung. Cikal bakal Kelompok Komunitas Peduli (KPC) Bogor tidak dapat dipisahkan dari inisiatif perintis sekaligus pendiri kelompok ini yaitu almarhum Hapsoro. Hapsoro yang memiliki hobi memancing, mengakui dalam sebuah wawancara media bahwa kegiatan membersihkan sampah dimulai dari rasa gelisahnya saat ia hendak memancing. Saat itu, ia menemukan aliran sungai Ciliwung telah dipenuhi oleh limbah dan tumpukan sampah.

rahasia di BalikBersihnya ciliwung, Bogor

Edisi Maret 2019 29

Ciliwung. Kelompok ini secara swadaya juga melakukan pendataan sungai, termasuk melakukan pengecekan dan monitoring lokasi-lokasi pencemar sungai hingga ke hulu sungai Ciliwung di daerah Puncak.

Berawal dari sana, diskusi terus berlanjut dengan pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sungai Ciliwung yang penuh sejarah dengan cara-cara yang sederhana, murah dan tidak rumit. Dari situ lahirlah sebuah konsep yang simpel, yaitu aksi mulung sampah di sungai Ciliwung yang bersifat voluntary, bukan berdasarkan proyek.

Sejak saat itulah salah satu agenda kegiatan KPC Bogor adalah mulung sampah setiap hari Sabtu, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang. Kami anggap saja olahraga di hari libur. Bisa berkeringat, bermanfaat, dan juga bisa tambah teman baru. Kegiatan yang dilakukan komunitas ini sangat sederhana. Hanya mengambil sampah-sampah yang mengotori sungai Ciliwung, untuk dikumpulkan

dan dimasukan ke dalam karung-karung. Lalu selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah sebenarnya. Jumlah orang yang datang setiap sabtunya berbeda-beda. Pernah ada lebih dari 100 orang yang bergabung. Tapi pernah juga hanya 2 orang. Bagi kami tidak masalah. Yang penting KPC Bogor harus terus mengingkatkan warganya untuk peduli sungai ciliwung di Kota Bogor.

Laskar karung adalah julukan untuk mereka para relawan yang ikut serta dalam aksi Komunitas Peduli Ciluwung dalam membersihkan sungai Ciliwung. Berkat antusias Laskar Karung Komunitas Peduli Ciliwung Bogor (KPC Bogor) setelah apa yang mereka lakukan selama ini mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia atau MURI pada tanggal 5 Juni 2013 yang sekaligus bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup itu.

Komunitas Peduli Ciliwung Bogor akhirnya mencatatkan namanya di MURI setelah mengadakan kegiatan Lomba Mulung Sampah Antar Kelurahan Se-Kota Bogor

ke-5. MURI memberikan piagam penghargaan kepada KPC Bogor atas rekor “Lomba Memulung Sampah Sungai oleh Peserta Terbanyak”.

Selama kurun waktu 9 tahun Laskar Karung menjadi relawan memungut sampah di pinggiran sungai Ciliwung tanpa henti. Relawan-relawan tersebut memberikan dukungan, kampanye, ajakan ke semua masyarakat bahwa sangat pentingnya menjaga sungai Ciliwung dari sampah karena sungai tersebut adalah salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Setiap minggu banyak hal dan cerita dari relawan yang memulung sampah yang ikut serta dalam hal mulia tersebut.

Sembilan tahun berlalu relawan-relawan dari generasi ke generasi terus bertambah dan berubah namun visi dan misi mereka bawa untuk Sungai Ciliwung bersih tetap sama, yaitu Sungai Ciliwung bersih dengan target dan harapan bahwa tahun 2020 Sungai Ciliwung tersebut bebas dari berbagai sampah. Cita-cita mulia yang harus diperjuangkan dengan semangat yang terus menerus bertambah untuk menciptakan suatu yang bermanfaat di kemudian hari. Semoga dengan adanya komunitas ini masyarakat semakin peduli dengan lingkungannya masing-masing. Karena jika bukan kita yang peduli, siapa lagi?

Sumber :https://tjiliwoeng.blogspot.com/p/tentang-kami.htmlhttps://www.mongabay.co.id/2013/06/09/resmi-lomba-mulung-sampah-di-sungai-ciliwung-tercatat-dalam-rekor-muri/

Sum

ber:

http

s://id

.wik

iped

ia.o

rg/w

iki/B

erka

s:Cili

wun

g_10

0303

-043

5_jk

t.jpg

30 Buletin | 2019

Aktualita

Harapan Dunia Transportasi Indonesia kepada Tol Bakauheni

SALAh satu ruas tol yang telah beroperasi penuh yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 Km) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/3/2019).

Peresmian dilakukan di Gerbang Tol (GT) Natar yang ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo yakni Ibu negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Lampung Ridho Ficardo, serta Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo.

“Ini adalah babak pertama yang kita resmikan, dan kita harapkan nantinya di bulan Juni 2019, Bakauheni sampai di Palembang juga akan segera tersambung dengan jalan tol. Lebih panjang lagi. Berarti 350 kilometer” kata Presiden.

Menurut Presiden, pembebasan lahan untuk jalan tol ini begitu cepat, “Saya lihat Lampung bisa dijadikan contoh dalam pembebasan lahan begitu sangat cepat. Ada yang bertanya kepada saya, ini adalah bagian dari Lampung sampai ke Aceh, kapan kira-kira Lampung

sampai ke Aceh ini sambung. InshaAllah Lampung sampai ke Aceh tersambung tahun 2024,” ungkap Presiden.

Peletakan batu pertama Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2015, sekaligus menjadi tonggak awal pengerjaan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung-Aceh sepanjang lebih kurang 2.700 Km, termasuk 3 lintas penghubungnya.

Pemerintah menyelesaikan secara bertahap pembangunan Tol Trans sumatera dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Sebelumnya pada tahun 2007 telah diselesaikan desain Tol Trans Jawa oleh Kementerian PUPR bersama KOICA (Korean International Cooperation Agency) dilanjutkan dengan keluarnya Perpres No. 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tol Bakaheuni - Terbanggi Besar dilakukan pada 4 September 2015 dan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Mei 2016.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk ruas tol selanjutnya yakni Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang (189,2 Km) ditargetkan pada Juni 2019 bisa fungsional. Tol ini terdiri atas 2 (dua) seksi yakni Seksi 1 Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112,2 Km) dengan progres

Sum

ber:

http

s://e

n.w

ikip

edia

.org

/wik

i/Tra

ns-S

umat

ra_T

oll_

Road

Edisi Maret 2019 31

konstruksi 89,06 % dan Seksi 2 Pematang Panggang-Kayu Agung (77 Km) dengan progres konstruksi 90,80 %.

Setelah diresmikan, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sudah bisa digunakan tanpa tarif selama dua minggu. “Operasional tanpa tarif untuk dua minggu ke depan, sekaligus sebagai masa sosialisasi untuk masyarakat bisa menikmati ruas tolnya,” ujar Menteri Basuki.Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dikerjakan melalui sinergi antar BUMN, yakni PT. Hutama Karya dengan empat BUMN konstruksi yaitu PT. PP, PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Wijaya Karya.Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan ruas prioritas Trans-Sumatera yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Ruas ini akan menjadi jalan utama dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang merupakan salah satu pelabuhan utama yang menghubungkan Jawa dengan Sumatra. Diharapkan dengan dioperasikannya jalan tol ini semakin memperkuat konektivitas dan mendukung pengembangan ekonomi di Sumatera.

Jalan tol dengan nilai investasi sebesar 16,6 Triliun ini memiliki

Ruas ini meningkatkan konektivitas menuju Pelabuhan Bakauheni sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera.

Tol Bakaheuni - Terbanggi Besar dilengkapi dengan fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol atau Rest Area yang dilengkapi fasilitas SPBU, toilet, mushola, restoran/tempat makan, fasilitas isi ulang (top up) uang elektronik. Rest area juga menjadi pendukung ekonomi lokal yang memasarkan produk-produk lokal.

Selain itu disediakan juga sarana pelayanan lalu-lintas yang lengkap seperti Patroli Jalan Raya (PJR), mobil derek, ambulans, hingga mobil rescue untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengendara.Presiden berharap, kesiapan infrastruktur dan proses perizinan yang cepat akan dapat menarik investasi sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, akan senantiasa membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak di Provinsi Lampung.

Sumber :pu.go.idfinance.detik.com

9 Simpang Susun (SS), yaitu SS Bakauheni, SS Kalianda, SS Sidomulyo, SS Lematang, SS Kotabaru, SS Natar, SS Metro, SS Gunung Sugih 2 dan SS Terbanggi Besar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, PT. Hutama Karya (Persero) mendapat penugasan membangun 24 Jalan Tol salah satunya adalah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Pengusahaan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya (Persero). Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ini ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 dan diamandemen tanggal 20 April 2015 dan 15 Juli 2015. Masa pengusahaan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi selama 40 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK).

Nilai investasi sebesar Rp 16,7 miliar dengan porsi modal atau ekuitas sebesar 51,9 % dan 48,1 % dipenuhi melalui skema pinjaman investasi dari tujuh bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

32 Buletin | 2019

Motivasi

setiap orang memiliki persepsi dan definisi yang berbeda tentang “sukses”.

kunciMencapaikesuksesan

SukSeS merupakan sebuah perjalanan, bukanlah suatu tujuan. Namun, tujuan tanpa arah pun bukanlah suatu kesuksesan. Karenanya, kesuksesan ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, antara tujuan dan perjalanan. Anda ingin mencapai kesuksesan? Berikut 4 langkah sederhana untuk meraih kesuksesan, yaitu Berikhtiar, Berdoa, Bersyukur, dan Bersedekah (4B).

Berikhtiar :Ikhtiar merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita menyerahkan sepenuhnya (berpasrah) kepada Yang Mahakuasa. Secara harfiah, ikhtiar

adalah usaha. Namun, secara konsep, ikhtiar bukan sekadar usaha untuk menyelesaikan suatu persoalan. Melainkan, lebih kepada cara berpikir seseorang dalam mengatasi permasalahan.

Ikhtiar merupakan perintah Tuhan kepada seluruh hamba-Nya. Karena hanya kepada hamba-hamba yang berusaha, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya. Maka, ikhtiar hendaknya meliputi tindakan-tindak yang baik sesuai norma karena ikhtiar yang baik akan dicatatkan sebagai ibadah.

B

Edisi Maret 2019 33

Salah satu kunci dalam berikhtiar adalah jangan pernah berputus asa karena yang kita cari adalah rahmat dan ridha Yang Mahakuasa. Setiap ikhtiar yang kita lakukan dengan segenap kemampuan yang kita miliki, serahkanlah segala usaha kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yakinlah, bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan kepada setiap hamba-Nya.

Berdoa Terkadang, kita mengalami kegagalan dalam mewujudkan keinginan kita. Kegagalan tersebut merupakan pengingat yang paling keras bahwa tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita raih. Ada hal-hal tertentu yang berada di luar jangkauan dan kuasa kita sebagai manusia.

Dalam ketidakberdayaan tersebut, tak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain berdoa dan berusaha. Sejatinya, berdoa dan berikhtiar adalah tugas kita sebagai hamba kepada Tuhan. Mengenai hasil akhirnya, biarlah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menentukannya. Karena sebenarnya, hasil merupakan dampak dari proses panjang yang kita jalani.

Kolaborasi usaha, doa, dan tawakal akan menjadi kekuatan luar biasa bagi setiap manusia. Karena itu, ketiganya hendaknya selalu berjalan beriringan. Ketika seseorang giat berusaha, ia akan mengiringinya dengan doa serta menyempurnakannya dengan tawakal dan berserah diri pada-Nya. Maka, ia pun akan mendapat kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidupnya. Insyaa Allah. BersyukurBersyukur adalah wujud rasa

terima kasih manusia atas segala rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Manusia yang senantiasa bersyukur ternyata dapat merasakan kenikmatan dan manfaat dari rasa syukur tersebut. Sejumlah penelitian, bahkan, menyebutkan bahwa menerapkan pola rasa syukur bisa memberikan manfaat.

Di antara manfaat dari bersyukur adalah memberikan perasaan yang nyaman, menjadikan hati lebih tenang, menciptakan emosi yang positif, serta membentuk pola pikir sukses. Bersyukur juga dapat menghindarkan manusia dari risiko penyakit degeneratif dan menjauhkan diri dari penyakit hati serta membuat seseorang dapat menjalani hidup lebih santai dan menikmati kesejahteraan hidup.

Manusia yang tahu cara bersyukur akan menikmati setiap rezeki yang diberikan oleh Tuhan, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit. Rasa syukur itu pun mendatangkan keberkahan dan membuat hidupnya menjadi lebih berkah. Tuhan pun berjanji akan menambahkan nikmat-Nya kepada hamba yang senantiasa bersyukur.

BersedekahSetiap ajaran agama memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersedekah. Meskipun bukanlah amalan yang bersifat wajib, sederkah memiliki keutamaan yang begitu besar. Tidak ada ketentuan mengenai besaran harta yang disedekahkan dan orang yang bersedekah karena sedekah tidak hanya untuk mereka yang kaya dan mampu.

Ketika sedekah didasari keikhlasan, maka Tuhan akan membalas dengan nikmat yang lebih besar

lagi. Maka, bersedekahlah setiap hari karena para malaikat akan mendoakan rezeki berlipat bagi orang-orang yang bersedekah.

Bersedekah juga akan memperbesar kesempatan kita untuk mendapat tiket ampunan Tuhan dan tiket ke surga. Yang tak kalah penting, pahamilah konsep bersedekah bahwa sedekah tak melulu tentang uang. Melainkan, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan keikhlasan juga merupakan bentuk sedekah.

Yes, kesuksesan ditentukan dari diri pribadi seseorang dengan didukung lingkungan positif untuk bergerak maju serta alam semesta yang mengikutinya dan sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Alam Semesta. Kesuksesan adalah satu kesatuan yang saling mengisi antara Berikhtiar, Berdoa, Bersyukur, dan Bersedekah.

We support you, dream come true...

Ir. Joko Mulyono, ME.Jafung Teknik Pengairan Madya Balai Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

34 Buletin | 2019

Yth. Redaksi Buletin Parampara,

Hai mimin Parampara, mau tanya dong. Beberapa waktu lalu kan launching Aplikasi SIMANTU nih. Apa aja ya manfaat dari aplikasi ini? Kemudian fitur apa saja yang ditampilkan? Terima kasih atas responnya, min.

Dina – Pembiayaan Perumahan

-------

Halo Dina, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, SIMANTU ini merupakan akronim Sistem Manajemen Pengetahuan yang berisikan aset intelektual bidang ke-PUPR-an yang dapat diakses melalui http://simantu.pu.go.id atau diunduh melalui gawai android, untuk perangkat iOS masih tahap perkembangan.

Sistem tersebut dibuat sebagai sarana manajemen aset intelektual agar terjaga dan dapat digunakan kembali oleh SDM PUPR dan masyarakat umum. Diharapkan sistem tersebut menjadi portal penghubung antara seluruh pegawai dan para tenaga ahli di Kementerian

PUPR, untuk saling bertukar informasi pengetahuan bidang PUPR.

Fitur yang menarik dari SIMANTU itu adanya forum diskusi. Di sini para pengunjung yang sudah login menggunakan NIP bertanya langsung dengan ahlinya. Dan pertanyaan yang diajukan langsung terintegrasi kepada para ahli secara langsung (real time). Hal ini dirasakan cukup efektif dalam membagi ilmu pengetahuan tentang bidang ke-PUPR-an. Di sini kami berharap kepada siapapun ASN PUPR yang memiliki NIP dapat berkontribusi dalam membagikan karya ilmiah bidang ke-PUPR-annya di sini. Karena portal ini resmi milik Kementerian PUPR.

Tanya Jawab Cara Menggunakan SIMANTU

Apabila ada pertanyaan terkait sumber daya manusia Kementerian PUPR dapat dikirimkan ke email : [email protected]

Edisi Maret 2019 35

Selingan

@bpsdm_pupr Bpsdm PuprBpsdm Pupr@BPSDM_PUPR

Tersedia di Playstore

Eh Maspro...lo udah punyaSIMANTU

Blom?

Sementarabaru bisa di Playstore, kalo Appstore masih tahap pengembangan. Disini lo bisa unggah

tentgang karya ke PUPR-an yang lo punya, tulisan

atau video selama punya NIP,Maspro...

Oh gitu.....Keren juga ya....terus apalagi?bisa diskusi

gak?

Manteb abis !kalo gitu, gua mau

unduh ah....Thanks ya pan.

Akhirnyaada info

yang berfaedah dari lo...

Nah, ada forum diskusi juga

Jadi, bisa tanya langsung ke yang ahli. jadi, info yang

didapat lebih valid.Mantep kan?

Sembarangan lo..Nikah aja belum

udah nanyaMantu Yee...

Ini aplikasi Maspro,bukan mantu yang

onoh. Baru Launching nh. Makanya unduh

dong...Keren nih

Ooh kirain...Unduh dimana? Emang Sekeren

apa sih?

simantu.pu.go.id

SIMANTU ini merupakan akronim Sistem Manajemen Pengetahuan yang berisikan aset intelektual bidang ke-PUPR-an yang dapat diakses melalui http://simantu.pu.go.id atau diunduh melalui

gawai android.

Diharapkan sistem tersebut menjadi portal penghubung antara seluruh pegawai dan para tenaga ahli di Kementerian PUPR, untuk saling bertukar informasi pengetahuan

bidang PUPR.

Strategi Jitu Jabatan Fungsional - bpsdm.pu.go.id fileINSPIRATIF 22 Agus, Penggerak Literasi Warga Parung Panjang, Bogor INFo PelATIHAN 24 Jadwal Pendidikan Pelatihan Bulan April-Juni

Documents