Page 1
SKRIPSI
STRATEGI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN BONE
Disusun Oleh :
A. Magfirah Maulani
Nomor Stambuk :105610535515
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
Page 2
i
STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN BONE
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan Diajukan Oleh
A.MAGFIRAH MAULANI
Nomor Stambuk : 10561 05355 15
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
Page 5
iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : A.Magfirah Maulani
Nomor Stambuk : 105610535515
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : Strategi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di
Kabupaten Bone adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di
dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini, saya siap menaggung resiko/sanksi yang dijatuhkan
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika
keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya
ini.
Makassar,15 Februari 2020
Yang Menyatakan
A.Magfirah Maulani
Page 6
v
ABSTRAK
A. Magfirah Maulani. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone
(dibimbing oleh Muh. Isa Ansyari dan Sudarmi).
Pembangunan daerah di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir ini,
belum sepenuhnya berjalan secara dinamis serta bersamaan diberbagai daerah
termasuk didalamnya ruang lingkup kabupaten bone. Permasalahan yang dihadapi
pembangunan daerah Kabupaten Bone diantaranya Rendahnya Indeks
Pembangunan Manusia dan Tidak sampai disitu saja, kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap perekonomian daerah masih kecil, dengan rendahnya tingkat
pendidikan dan keterampilan serta masih terjadinya ketimpangan antar wilayah
dan nantinya konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, konektivitas dan
aksesbilitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba
menjelaskan tentang Strategi Badan Perencanan Pembangunan Daerah dalam
Merencanakan Pembangunan di Kabuaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Strategi dalam Merencanakan Pembangunan Daerah di Kabpaten
Bone serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dalam proses
Strategi dalam Merencanakan Pembangunan daerah tersebut. Jenis penelitian yang
digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan
secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis
data menggunakan model analisa interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Badan Perencaaan
Pembangunan Daerah dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone
sepenuhnya telah terselenggara secara optimal, hal ini dilihat dari indikator
Kebijakan Organisasi dan Motivasi Pegawai serta alokasi sumber daya yang
masih perlu untuk ditingkatkan. Faktor Pendukung dalam Strategi dalam
Merencanakan pembangunan ini ialah Kebijakan organisasi dan kebiakan
pembangunan serta potensi dan Produktifitas Kemudian Faktor Penghambat yaitu
Pemberdayaan SDM dan Sumber daya Mterial yang belum sedikit mempuni
dalam merencanakan pembangunan sehingga menjadi perhatian besar akan
pentingnya pembangunan yang merata di Kabupaten Bone.
Kata Kunci : Strategi, Perencanaan Pembangunan
Page 7
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone”
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Andi Waris Amir dan Ibunda
tercinta Nurfaidah Husanda yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam
membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada
hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.
Bapak Dr. Muh. Isa Ansyari, M.Si, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sudarmi,
M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing
dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor
Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Page 8
vii
Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak
memberikan pengetahuan dimulai dari semester awal hingga semester akhir.
Letting Executive 2015, teman seperjuangan angkatan 2015 yang lainnya yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak dan tetap semangat
untuk berjuang dalam mencapai Toga.
Pihak Kantor Bappeda yang telah memberikan izin dan bantuan untuk
melakukan penelitian. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-
persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam
proses penyelesaian skripsi. Kakanda tercinta dan terbaik Mohd. Rezah Rezuan H,
S.Sos beserta Adinda tercinta A.Sahrul Maulana, terima kasih atas dukungan yang
senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materil. Demi
kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat
penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan
sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Makassar, 15 Februari 2020
A.Magfirah Maulani
Page 9
viii
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi ........................................................................................... i
Halaman Persetujuan ...................................................................................................... ii
Halaman Penerimaan Tim .............................................................................................. iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................................. iv
Abstrak ........................................................................................................................... v
Kata Pengantar ............................................................................................................... vi
Daftar Isi......................................................................................................................... viii
Daftar Tabel ................................................................................................................... x
Daftar Gambar ................................................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori ........................................................................... 6
1. Konsep Manajemen Strategi ......................................................................... 6
2. Konsep Strategi............................................................................................. 9
3. Konsep Pembangunan Daerah .................................................................... 10
4. Kerangka BAPPEDA ................................................................................. 12
5. Tingkat-tingkat Strategi .............................................................................. 14
6. Tipe-tipe Strategi Organisasi ...................................................................... 19
7. Perencanaan Pembangunan Buttom-up ...................................................... 20
B. Kerangka Pikir ................................................................................................. 22
C. Fokus Penelitian .............................................................................................. 23
D. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................................. 23
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .......................................................................... 24
B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................................. 24
C. Sumber Data .................................................................................................... 25
D. Informan Penelitian ......................................................................................... 25
Page 10
ix
E. Teknik Pengumpulan data ............................................................................... 26
F. Teknik Analisis Data ....................................................................................... 27
G. Teknik Pengabsahan data ................................................................................ 28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian ............................................................................. 31
1. Profil Kantor BAPPEDA Kab. Bone ........................................................ 31
2. Visi dan Misi ............................................................................................. 32
B. Hasil Penelitan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam
Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone .......................................... 33
1. Kebijakan Organisasi ................................................................................ 33
a. Kemampuan untuk Menjabarkan Strategi ........................................... 34
b. Kebijakan Pembangunan ..................................................................... 39
2. Motivasi Pegawai ...................................................................................... 45
a. Potensi ................................................................................................. 45
b. Produktifitas ........................................................................................ 48
3. Alokasi Sumber Daya ............................................................................... 52
a. Pemberdayaan SDM............................................................................ 52
b. Sumber Daya Material ........................................................................ 57
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten
Bone ................................................................................................................ 61
1. Faktor Pendukung ..................................................................................... 61
a. Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan .......................... 62
b. Potensi dan Produktifitas..................................................................... 67
2. Faktor Penghambat.................................................................................... 72
a. Pemberdayaan SDM............................................................................ 72
b. Sumber Daya Material ........................................................................ 75
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan ............................................................................................... 79
2. Saran .......................................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 81
Page 11
x
DAFTAR TABEL
........................................................................................................................... Halaman
3.1 Informan penelitian ............................................................................................... 26
4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Sulsel dan Kab. Bone ................. 38
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kab. Bone 2018-2023 ............................................. 42
4.4 Profil Pegawai Bappeda Kab. Bone ...................................................................... 55
Page 12
xi
DAFTAR GAMBAR
......................................................................................................................... Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir ........................................................................................... 22
Page 13
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara
kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau, yang terbentang dari sabang sampai
merauke. Negara Kesatuan Republik Indoesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan provinsi tersebut dibagi lagi atas kabuten dan kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk menjangkau keseluruhan
pelosok tanah air agar pembangunan dapat merata perlu dikembangkan yang
sesuai dan serasi dengan kebutuhan daerah. Negara Republik Indonesia saat ini
sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi
mencapai cita-cita nasional untuk melindungi segenap bangsa indonesia,
selanjutnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial, sesuai yg dinyatakan dalam pembukaan UUD 1946.
Pembangunan daerah memerlukan tenaga yang cukup giat dan kecerdasan
yang dimiliki oleh para pemimpinnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan
berjalan maksimal dan tenaga yang dibutuhkan pula memerlukan mental yang
cukup kuat demi membangun bangsa yang tertata, pembangunan tersebut tidak
akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahannya tidak dibenahi sedemikian
rupa. Sebagaimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan
dari prinsip otonomi daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri
Page 14
2
nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah.
Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di
daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu
dengan mengembangkan swadaya gotongroyong serta partisipasi masyarakat
secara aktif. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang
telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Disinilah peran
strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah melalui penentuan
program atau kebijakan berdasarkan potensi wilayah, permasalahan maupun isu
strategi yang ada. Pada dasarnya perencanaan meliputi tiga konsep yaitu;
1.) Proses Memilih, melakukan perencanaan juga berarti memilih atas berbagai
alternatif kegiatn yang mungkin dilakukan karena tidak semua kegiatan yang
diinginkan dapat dilakukan secara similtan.
2.) Alat Pengalokasian Sumber Daya, perencanaan meliputi proses penentuan
bagaimana penggunaan sumber daya (SDA, SDM Keuangan atau Anggaran)
yang tersedia.
Page 15
3
3.) Alat Untuk Mencapai Tujuan, pada proses perencanaan ditentukan target dan
sasaran yang terukur sehingga dapat digunakan sebagai media untuk
mencapai tujuan pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Adapun fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi;
1.) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
2.) Pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
3.) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
daerah.
4.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan,
monitoring, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan dibidang
sosial, budaya maupun ekonomi. Perencanaan yaitu penyususunan rencana
pembangunan daerah dan penganggarannya, baik antar waktu sektor maupun
wilayah. Monitoring yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
Pembangunan daerah di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir ini,
belum sepenuhnya berjalan secara dinamis serta bersamaan diberbagai daerah
termasuk didalamnya ruang lingkup kabupaten bone. Berdasarkan informasi dari
Radarbone.co.id Ada 13 permasalahan yang dihadapi pembangunan daerah Kabupaten
Page 16
4
Bone kata Abu Bakar diantaranya Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Dimana IPM ditahun 2017 mencapai 64,16, target pada tahun 2020 IPM
sudah harus meningkat menjadi 66,57 persen. Selanjutnya, masih tingginya
angka kemiskinan, dimana penduduk miskin ditahun 2017 masih ada 17.130 jiwa
target tahun 2020 menurun 65.800 jiwa. Kemudian rendahnya tingkat pendapatan
per kapita penduduk, dimana pada tahun 2017 pendapatan per kapita hanya
mencapai 39,15 juta target 2020 harus meningkat menjadi 51,60 juta. Tidak
sampai disitu saja, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian
daerah masih kecil, dimana pada tahun 2017 hanya mencapai 6,68%, target 2020
meningkat menjadi 7,23%. Selanjutnya, rendahnya tingkat produktivitas pekerja,
dimana tingkat pengangguran terbuka 4,55%, tingginya angka kemiskinan
10,28% dan di kontribusi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.
Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah.“Disini nantinya konsentrasi
aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, konektivitas dan aksesbilitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abu Bakar membeberkan permasalahan pembangunan daerah yaitu
rendahnya angka harapan hidup ditahun 2017 angka harapan hidup 62,22 tahun,
target 2020 66,78 tahun.
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas maka dilakukan
penelitian yang mengkaji tentang strategi dalam menghadapi permasalahan
pembangunan daerah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Strategi
Badan Perencanaan Pebangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di
Kabupaten Bone”.
Page 17
5
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam
Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Strategi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan
Daerah Di Kabupaten Bone?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui bagaimana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone.
2. Mengetahui faktor-faktor apasaja yang menghambat dan mendukung Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan
Di Kabupaten Bone.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat secara ilmiah
Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah didalam studi administrasi
dan pembangunan umumnya dan pembangunan dibidang sektor publik
khususnya dengan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagain salah
satu syarat dalam penyelesaian Skripsi.
2. Manfaat secara praktis
Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan
yang terkait dengan rencana pembangunan daerah di kabupaten bone.
Page 18
6
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep, dan Teori
1. Konsep Manajemen Strategi
Manajemen strategi memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi
dan bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan.
Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu menajemen merupakan isu
penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan
berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen strategi adalah cara
yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan membuat
keputusan strategik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai (Akdon, 2011:7).
Sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi
penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan
pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan.
Akdon (2011:277) merumuskan bahwa manajemen strategi adalah suatu
seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan
evaluasi (evaluating keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang
memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya masa datang. Dengan
demikian, manajemen strategi itu terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu
pembuatan strategi, penerapan strategi, dan atau kontrol terhadap strategi.
Pembuatan strategi meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang,
pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan
pada organisasi, pengembangan alternatif strategi meliputi penentuan sasaran
Page 19
7
operasional tahunan, dan penentuan strategi yang sesuai untuk diaplikasikan.
Penerapan strategi meliputi kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan
mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah
ditetapkan dapat diimplementasikan. Sedangkan evaluasi strategi meliputi
upayaupaya yang dilakukan untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan
penerapan termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah koreksi
bila diperlukan. Selanjutnya, dalam proses manajemen strategi ini, peneliti hanya
berfokus pada penerapan strategi. Karena, strategi dalam penelitian ini mengarah
pada komponen-komponen yang ada dalam proses pelaksanaan strategi. Proses
pelaksanaan strategi harus mengintegrasikan komponen-komponen yang
mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. Komponen-komponen tersebut
meliputi: kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber
daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat
diimplementasikan (Akdon, 2011:277). Adapun penjelasan dari komponen
tersebut, yaitu :
1. Kebijakan Organisasi
Strategi merupakan garis besar atau pedoman pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut maka
strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan sendiri menurut Akdon (2011:154) adalah pedoman pelaksanaan
tindakan-tindakan tertentu. Berdasarkan buku SAKIP LAN-RI dalam Akdon
(2011:155) disebutkan bahwa elemen penting dalam menyikapi kebijakan adalah
kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang
Page 20
8
cocok, dapat dilaksanakan, dan tidak hanya baik secara teoritis. Kebijakan
organisasi dapat berupa tindakan, cara/langkah, program-program dan kegiatan-
kegiata organisasi.
2. Motivasi Pegawai
Menurut Hasibuan (2005:92) motivasi adalah pemberian daya penggerak
yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja
efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Artinya
motivasi mempersoalkan bagaimana caranya menggerakkan daya dan potensi
seseorang supaya mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya memotivasi pegawai
karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung
perilaku pegawai supaya mau bekerja giat dan antusias dalam mencapai hasil yang
maksimal.
3. Alokasi Sumber Daya
Menurut Silalahi (2011:237), sumber daya merupakan aset, baik berupa
orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-
hal yang bersifat intanjibel termasuk faktor struktur dan kultural yang digunakan
organisasi untuk memenuhi satu kebutuhan dan memecahkan masalah. Sumber
daya dapat dikelompokkan atas sumber daya manusia (human resources) dan
sumber daya non manusia (nonhuman resources) atau sumber daya material
(material resources). Sumber daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja
(workforce atau personalia (personnel) merupakan orang yang bekerja untuk
mencapai tujuan organisasional (Silalahi, 2011:238). Menurut Silalahi (2011:242),
Page 21
9
sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan
dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi
penting bagi terwujudnya tujuan organisasi.
2. Konsep Strategi
Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani strategos atau
streteus dengan kata jamak strategi. Strategos sendiri memiliki generalship atau
sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk
memenangkan perang (Salusu, 2006 :84). Penggunaan kata Strategos itu dapat
diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan
menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki
(Brecker dalam Heene dkk, 2010:53)
Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam
Akdon, 2011:13) menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan,
menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organiasi dengan
tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama
organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi
didefinisikan sebagai suatu proses peentuan rencana para pemimpin puncak yang
berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara
atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Marrus (2002:31).
Dari kedua pendapat diatas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu
rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
Page 22
10
3. Konsep Pembangunan daerah
1. Pengertian Pembangunan Daerah
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan
masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah
(value added) yang tercipta di suatu wilayah. Sedangkan pembangunan harus
dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-
perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan
pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan
absolut. Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerah tersebut dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun
2015-2019 pembangunan daerah diarahkan untuk penguatan daerah dan
masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah untuk
mendorong pengembangan daerah yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan
sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan antara daerah-kota.
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari
berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat
lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan
keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga
Page 23
11
peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat
ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:
- Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan
daerah.
- Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
- Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia
2. Tujuan Pembangunan Daerah
- Mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub
daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
- Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
- Menciptakan lapangan kerja.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
- Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar
bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 3 perencanaan pembangunan daerah yaitu :
- Pola dasar pembangunan daerah
Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum
dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan
atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun
jangka pendek.
Page 24
12
- Repelita Daerah
Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar
pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan
Gubernur Kepala Daerah.
- Rencana tahunan dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD
merupakan tindakan pelaksanaan Repelita daerah, karena itu harus terlihat
jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya
hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah.
4. Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah
lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah
yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan
pembangunan daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan
pembangunan daerah mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah seperti Undang-undang No.25 Tahun 2014 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah No.8 Tahun 2018, dan
yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.86 Tahun 2017
tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Page 25
13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan
pertimbangan:
a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah
diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan
pembangunan daerah.
b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan
kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih
menyeluruh, terarah dan terpadu
1. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
c) Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
d) Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
e) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah[1]
f) Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah.
g) Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Page 26
14
a) BAPPEDA mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka
pengembangan pembangunan secara umum.
b) Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
c) Penyusunan REPELITA daerah
d) Penyusunan Program Tahunan Daerah
e) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah
dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun
swasta.
f) Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
g) Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
h) Penyelenggaraan tugas pembantuan.
i) Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BAPPEDA.
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
3. Struktur Organisasi
a) Kepala Bidang
b) Sekertaris
c) Bidang dan Sub Bidang
5. Tingkat-Tingkat Strategi
Merujuk pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101) menjelaskan adanya
empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu:
enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.
Page 27
15
1. Enterprise Strategy
Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi
mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang
berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang
tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok
penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi
enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu
akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga
menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk
memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2. Corporate Strategy
Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut
Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.
Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita
mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis,
tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah
misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi
lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat
jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya. Jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa
fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam
dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap
anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya.
Page 28
16
Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan
stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap
organisasi.
3. Business Strategy
Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di
tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa,
para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat
memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang
berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.
4. Functional Strategy
Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya
strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:
a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang
memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat,
antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya,
penelitian dan pengembangan.
b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu
planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading,
motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik
situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui
atau yang selalu berubah.
Page 29
17
Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi
isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi
tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga
hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi. Pada
prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu
strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis. Proses pengembangan
strategi dimulai dari pengembangan strategi korporat dengan fokus
mempertahankan hidup (survival).
Komponen strategi operasional dibuat untuk mendukung penerapan misi
dan strategi perusahaan. Rangkuti (2013:3-7) yaitu sebagai berikut:
1. Strategi kualitas
Perusahaan harus menentukan persepsi konsumen mengenai kualitas yang
diharapkan. Ia juga harus merumuskan secara jelas kebijakan serta prosedur untuk
mencapai kualitas seperti yang diharapkan oleh konsumen agar ia dapat bersaing
untuk memperoleh keunggulan bersaing. Misalnya keunggulan bersaing dalam hal
desain yang fleksibel, kualitas yang baik dan konsisten, kecepatan pelayanan,
harga relatif rendah, dan variasi produk.
2. Strategi produk
Strategi mengenai produk sangat tergantung pada proses transformasi.
Strategi ini meliputi biaya produksi, kualitas dan keputusan penggunaan sumber
daya manusia dan interaksi dengan desain produk.
Page 30
18
3. Strategi proses
Proses produksi setiap produksi berbeda. Pengambilan keputusan terhadap
proses menyangkut komitmen yang diambil oleh pihak manajemen. Faktor-faktor
yang harus dipertimbangkan adalah teknologi yang digunakan, kualitas,
pendayagunaan tenaga kerja manusia dan peralatan. Semua biaya-biaya atau
investasi yang akan ditanam sangat tergantung pada struktur biaya perusahaan.
4. Strategi fasilitas
Pengambilan keputusan mengenai fasilitas baik pada industri manufaktur
maupun pada industri jasa sangat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan.
Strategi mengenai fasilitas akan gagal jika perusahaan tidak mengetahui semua
peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan fasilitas yang ada.
Perusahaan juga perlu mengetahui pengaruh potensi fasilitas yang akan
mempengaruhi tingkat persaingan. Fasilitas industri pada umumnya
membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga hal itu perlu direncanakan secara
teliti. Keputusan penyediaan suatu fasilitas dibuat berdasarkan perubahan kondisi
atau sebagai reaksi terhadap tingkat persaingan. Artinya, strategi mengenai
fasilitas merupakan tindakan yang bersifat proaktif dari keseluruhan startegi
operasional, karena strategi ini memerlukan pengukuran biaya, produktivitas, dan
implikasi persaingan suatu perusahaan.
6. Tipe-Tipe Strategi Organisasi
Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi
tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi
Page 31
19
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam
Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :
1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi)
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan
inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai
apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2) Program strategy (Strategi Program)
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari
suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu
dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi sumber daya memusatkan perhatian pada memaksimalkan
sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja
organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan
sebagainya.
4) Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)
Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan
organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisatif strategi.
Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program.
Hal demikian dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari
suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih
mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu
Page 32
20
strategi mencakup bagaimana organisasi memulai tahapan pengenalan program
programnya kepada masyarakat dengan bentuk sosialisasi. Sehingga dengan
begitu dampak dari terkenalnya organisasi ini yaitu masyarakat mengetahui dan
mengenal lebih jauh untuk lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam setiap
kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.
7. Perencanaan Pembangunan Bottom Up
Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur
kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan
keputusan (decision making)untuk masa depan, baik jangka panjang maupun
jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan: apa, siapa, bagaimana,
kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni
maupun usaha-usahanya.
Proses perencanaan dapat dilaksanakan menyeluruh, misalnya
dalam perencanaan korporat, perencanaan strategis, atau perencanaan jangka
panjang. Bisa juga dilakukan per divisi atau unit bisnis stategis menjadi rencana
divisi atau anak perusahaan tertentu di dalam suatu korporasi yang lebih besar.
Bisa juga dilakukan per fungsi baik di dalam korporasi, di dalam divisi maupun
unit bisnis individual, misalnya rencana fungsi pemasaran, rencana
fungsi keuangan, rencana fungsi produksi dan distribusi, dan rencana
fungsi personalia. Bagaimana pun lingkup perencanaan yang dilakukan, pokok
pertanyaan yang dipikirkan sama saja: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan
berapa. Perbedaannya menyangkut metode yang digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan itu.
Page 33
21
Saalah satu proses atau rencana perencanaan yang sering dilakukan dalam
melakukan rencana pembangunan adalah dengan menggunakan sistem
pembangunan yang bersifat Button Up. Button Up Planning adalah perencanaan
yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi
oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau
pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan
dalam pengertian dibidang pemerintahan, button up planning atau perencanaan
bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri
dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
Dari bawah ke atas (bottom-up). Pendekatan ini merupakan upaya
melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil
dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong
keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya
memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan
pengembangan budaya perusahaan yang sesuai.
Page 34
22
B. Kerangka Pikir
Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Merencanakan
Pembangunan di Kabupaten Bone merupakan langkah inovatif didalam
menuntaskan berbagai permasalahan pembangunan daerah sehingga terciptanya
Pembangunan Daerah yang merata di Kabupaten Bone. Berdasarkan rumusan
masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan
gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas. Untuk menentukan
dan mengetahui bagaimana Strategi yang dipakai dalam mengatasi permasalahan
pembangunan daerah, digunakan 3 (tiga) indikator untuk menilai hal tersebut,
yakni : (1) Kebijakan Organisasi, (2) Motivasi Pegawai, (3) Aloksi Sumber Daya.
Bagan 2.1
Kerangka Pikir
Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bone
Faktor Pendukung
1. Kebijakan Organisasi dan
Kebijakan Pembangunan
2. Potensi dan Produktifitas
Indikator Manajemen Strategi
Akdon
- Kebijakan Organisasi
- Motivasi Pegawai
- Alokasi Sumber Daya
Pembangunan Daerah yang merata
di Kabupaten Bone
Faktor Penghambat
1. Pemberdayaan SDM
2. Sumber daya Material
Page 35
23
C. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini dengan judul yang akan menjadi fokus penelitian
ialah indikator Strategi (1) Kebijakan Organisasi, (2) Motivasi Pegawai, (3)
Alokasi Sumber Daya, serta (4) Faktor Pendukung dan (5) faktor penghambat.
D. Deskripsi Fokus Penelitian
1. Kebijakan Organisasi, meliputi kemampuan untuk menjabarkan strategi
disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam membuat suatu
perencanaan pembangunan yaitu tidak terlepas dari peraturan pemerintah dan
perundang-undangan yang telah ditetapkan. Serta kebijakan pebangunan
disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan dilaksanakan atas peraturan
daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti RPJPD, RPJMD dan
RKPD.
2. Motivasi Pegawai, meliputi Potensi disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki
oleh pegawai di Kantor Bappeda Kabupaten Bone sudah memiliki potensi,
namun tenaga kerja yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Bone jumlahnya
masih sangat terbatas. Serta Produktifitas disimpulkan bahwa secara umum
hal tersebut dinilai berjalan dengan baik dan sesuai karena melakukan dengan
target kerja yang telah ditetapkan.
3. Alokasi Sumber daya, meliputi Pemberdayaan SDM disimpulkan bahwa
Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja dinilai sangat kurang dan hal
tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai, baik itu dalam hal membuat
dokumen perencanaan dan pencapaian tujuan, dan kapasitas yang dimiliki
pegawai berbeda disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berbeda. Serta
Page 36
24
sumber daya material dalam hal ini pembangunan daerah di Kabupaten Bone
masih belum merata disebabkan oleh daerah Kabupaten Bone yang cukup
luas dan memliki sekita 27 kecamatan, dan dari sumber dana APBD yang
dimiliki dinilai kurang untuk pembangunan daerah yang merata.
4. Faktor pendukung, Dalam hal ini kebijakan organisasi dan kebijakan
pebangunan disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan
Peraturan Mentri Dalam Negeri sebagai acuan utama dalam merencanakan
dan mengevaluasi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang
akan diterapkan oleh pemerintah dan memiliki jangka waktu yang telah
ditetapkan dan semua itu tidak terlepas dari acuan utama dalam
merencanakan pembangunan yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Dan
RKPD. Serta potensi dan produktifitas disimpulkan bahwa sudah mampu
dalam hal kemahiran dalam bekerjasama secara produktif serta dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Faktor penghambat, dalam hal ini pemberdayaan SDM disimpulkan bahwa
kurangnya sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bone menjadi hal kelemahan yang sangat krusial. Serta
Sumber Daya Material disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya material
yang ada di Kabupaten Bone sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang
belum sepenuhnya terpenuhi.
Page 37
25
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone” penelitian ini
dilaksanakan dari tanggal 9 November 2019 hingga 9 Januari 2020 di wilayah
Kabupaten Bone, yang dimana peneliti berfokus untuk melakukan penelitian pada
Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone dikarenakan ingin mengetahui bagaimana
Strategi dalam merencanakan Pembangunan Daerah.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan
analisis terhadap informasi berupa narasi yang berkaitan dengan objek
penelitian yang menggunakan analisis terhadap informan yang telah
ditentukan.
2. Tipe Penelitian
Tipe Penelitian yang peneliti gunakan pada penlitian ini adalah tipe
pendekatan narrative atau jenis penelitian deskriptif, yang terbatas pada usaha
mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan sebagaimana adanya
sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan
gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang
ingin diteliti.
Page 38
26
C. Sumber Data
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang ditemukan secara langsung oleh
peneliti dari tangan pertama, sementara data sekunder merupakan data yang
ditemukan dari sumber yang sudah ada dan dipeoleh langsung oleh peneliti.
Berdasarkan uraian tersebut maka sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari para informan di
Kantor Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone
mengenai strategi yang dipakai dalam pengatasi permasalahan
pembangunan daerah baik melalui pengamatan dan wawancara seperti
mengamati langsung proses administratif yang berjalan dan mengamati
sejauh mana perkembangan dan inovasi yang dikembangkan di lapangan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-
dokumen (arsip) pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten Bone sebagai objek penelitian.
D. Informan Penelitian
Dasar penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada narasumber /
Informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan
dengan Rumusan Masalah penelitian. Peneliti menggunakan teknik purposive
sampling dalam menentukan informan penelitian ini. Purposive sampling adalah
penentuan informan yang bukan berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau
Page 39
27
tempat namun berdasar pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang
tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
Tabel 3.1 : Informan penelitian
No Nama Inisial Jabatan Ket.
1. Drs. H. Abu Bakar, MM AB Kepala Bappeda 1 orang
2. H. Kaharuddin, S.Sos, M.Si HK Sekretaris Bappeda 1 orang
3. Drs. A. Zainal, M.Si AZ Kabid Insfratruktur dan
Pegembangan Wilayah
1 orang
4. Muh. Zuhdi S.Stp, M.Si MZ Kabid Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
1 orang
Jumlah
4 orang
Sumber : Bappeda.bone.go.id
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi merupakan suatu pengamatan secara sistematis tentang kejadian
dan tingkahlaku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti langsung.
Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dekat bagaimana penerapan Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpuan data yang didasarkan pada
percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. Adapun dengan cara
Page 40
28
melakukan tanya jawab secara langsung dan singkat kepada pegawai Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan faktor pendukung dalam sebuah penelitian dan
sebagai bukti penelitian yang dilakukan dalam melaksanakan observasi dan
wawancara yang terkait tentang Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Kabupaten Bone.
F. Teknik Analisis Data
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis
konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari
informan. Dalam melalukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan
yang dijelaskan Miles dan Huberman (Sugiyono 2010:91) yang terdiri dari
beberapa tahapan, antara lain:
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data
yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti, tujuan dilakukannya transformasi data
Page 41
29
untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang
menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagian yang bertujuan
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih
kemudian disajikan dalam teks ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, kofigurasi yang
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penerikan kesimpulan dilakukan
secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-
catatan di lapangan sehingga data-data diuji validitasnya.
G. Teknik Pengabsahan Data (Triangulasi)
Teknik yang menggunakan fungsi data, sumber, teknik dan waktu
Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik
Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam
pengertiannya Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam mengembangkan hasil wawancara
terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)
Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda
(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini
selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk
memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna
untuk menyelidiki validitias tafsiran peneliti terhadap data, kerena itu triangulasi
Page 42
30
bersifat reflektif. Lebih lanjut bahwa fenomena ditemukan pada saat penelitian
dapat dianalisa dengan baik maka dari itu didapatkan tingkat kebenaran yang sah
jika ditinjau dari berbagai sudut pandang dan persepsi, adapun bentuk triangulasi
yaitu :
1. Triangulasi Sumber
Membandingkan cara mengecek kembali derajat kepercayaan informasi
yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil
pengamatan dengan wawancara, membandingkan sudut pandang secara umum
dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
Lebih lanjut dalam penelitian ini yang mengkaji tentang Strategi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone, peneliti
membandingkan hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan
baik itu dari perspektif internal maupun eksternal.
2. Triangulasi Teknik
Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memastikan data
yang ada dengan sumber yang serupa dengan teknik yang berbeda. Dalam
penelitian ini, lebih lanjut peneliti menggunakan teknik yang berbeda didalam
memperoleh dan menggali informasi terkait.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan
pengecekan berbagai sumber, cara dan waktu. Perubahan suatu proses dan
perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu kewaktu sehingga untuk
Page 43
31
mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan
pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. Peneliti menggali informasi
yang dibutuhkan terkait pelayanan secara online dengan berbagai cara dan
berbagai waktu.
Dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh
seseorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan
aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu
penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah
pemeriksaan melalui sumber lain.
Page 44
32
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Profil Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bone
Dalam Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi
perencanaan, monitoring, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan
dibidang sosial, budaya maupun ekonomi. Perencanaan yaitu penyususunan
rencana pembangunan daerah dan penganggarannya, baik antar waktu sektor
maupun wilayah. Monitoring yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan daerah. Sebagaimana pembangunan daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat
dilepaskan dari prinsip otonomi daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam
negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah.
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone
terletak di jalan Jend.Ahmad Yani NO.1, Watampone dengan kode pos 92713,
yang merupakan suatu akses padat karena menghubungkan jalur jalan ke
kecamatan-kecamatan baik itu jalur ke Bone Barat, Bone Selatan dan Bone Utara.
Page 45
33
Kawasan ini tepatnya berada pada lingkup kecamatan Tanete Riattang barat,
Kabupaten Bone. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tepat nya
berada disebelah kiri kantor Bupati Bone.
2. Visi dan Misi
Visi
Menjadi lembaga profesional dalam mewujudkan perencanaan pembangunan
berkualitas
Misi
Meningkatkan kualitas SDM perencanaan dan SDM administratif;
Meningkatkan ketersediaan prasarana gedung (ruang) dan sarana kerja;
Meningkatkan kualitas manajemen operasional lembaga;
Meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan yang
memenuhi kaidah politis, teknoktaris, partisipatif, buttom up dan top down;
Meningkatkan kualitas subtansi perencanaan melalui kaidah konsisten dan
terukur serta sinergis antar sektor;
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral
dan perencanaan-perencanaan afirmatif lainnya;
Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi perencanaan pembangunan yang valid, reliable, dan up to date.
Page 46
34
B. Hasil Penelitian Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone
Manajemen Strategi merupakan cara yang akan dilakukan para penyusun
strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategik sehingga tujuan dan
sasarannya tercapai. Sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas
organisasi, efisiensi penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi
program dan pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone dalam hal ini Badan Pembangunan
Daerah yang diharapkan mampu menyederhanakan prosedur pembangunan daerah
terbaik kepada masyarakat. Wujud dari pemanfaatan hal tersebut adalah dengan
adanya pembangunan daerah yang merata di Kabupaten Bone. Peneliti akan
membahas bagaimana strategi pembangunan daerah, yang meliputi indikator (1)
Kebijakan organisasi, yang didalamnya terdapat : (a) Kemampuan untuk
menjabarkan strategi, (b) kebijakan pembangunan. Selanjutnya dalam indikator
(2) Motivasi pegawai, yang didalamnya terdapat : (a) Potensi, (b) Produktivitas.
Dan indikator terakhir (3) Alokasi sumber daya, yang didalamnya terdapat : (a)
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, (b) Sumber daya material. Adapun
pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Kebijakan Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone sebagai
penyedia sarana perencanaan pembangunan daerah tentunya mempunyai
kebijakan-kebijakan sebagai elemen penting yaitu kemampuan untuk menjabarkan
strategi kedalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang tepat, dan dapat
dilaksanakan dalam pembangunan daerah. Tingkatan dari kebijakan organisasi,
Page 47
35
dapat ditinjau dari aspek : (a) Kemampuan untuk menjabarkan strategi dan (b)
Kebijakan Pembangunan.
a. Kemampuan untuk menjabarkan strategi
Kemampuan untuk menjabarkan strategi yang digunakan dalam
merencanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bone dapat dilihat dari
kebijakan-kebijakan pembangunan daerah maupun yang telah dilaksanakan.
Berkaitan dengan hal kemampuan untuk menjabarkan strategi, peneliti kemudian
mewawancarai AB selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bone :
“Yang pertama harus diketahui bersama bahwa Bappeda itu adalah satu-
satunya lembaga yang menangani urusan perencanaan pembangunan di
kabupaten bone otomatis dalam kegiatan pelaksnaannya itu pada frame
regulasi yang telah ditetapkan. Berbicara tentang strategi sebenarnya yang
paling utama untuk dipahami dulu apa yang menjadi pedoman dalam
perencanaan pembangunan di kabupaten bone sebagaimana kita ketahui
bahwa perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada yang pertama UU
No.25 Thn 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang ke
dua ada peraturan pemerintah no.8 Tahun 2008, dan yang terakhir ada
PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah” (Hasil Wawancara dengan AB 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas yang disampaikan
oleh Kepala Bappeda dapat diketahui bahwa kemampuan untuk menjabarkan
strategi dapat dilihat dari apa yang dipahami bersama bahwa pedoman dalam
merencanakan pembangunan di Kabupaten Bone tidak terlepas dari peraturan
Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan Peraturan Mentri Dalam Negeri
sebagai acuan utama dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan
daerah. Hal tersebut diatas sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti selama
dilapangan bahwa strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Page 48
36
Bone pada dasarnya mengacu kepada peraturan pemerintah dan perundang-
undangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan
berikutnya yaitu HK selaku Sekertaris Bappeda Kabupaten Bone yang
mengatakan bahwa :
“kalau berbicara strategi tentunya kita berbicara tentang regulasi, kita tidak
bisa keluar dari frame regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ini
menjadi koridor yang harus dijalankan secara simultan antara Bappeda dan
seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone” (Hasil wawancara
dengan HK 2 Desember 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh Sekertaris
Bappeda dapat diketahui bahwa Strategi Bappeda Kabupaten Bone mengacu pada
frame regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi acuan yang
harus dijalankan oleh Bappeda dan seluruh perangkat daerah yang ada di
Kabupaten Bone. Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil observasi penelitian
selama di lapangan bahwa Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tidak terlepas dari keterkaitan simultan seluruh perangkat daerah yang ada di
Kabupaten Bone. Selanjutnya hasil wawancara dari informan berikutnya yaitu MZ
selaku Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang mengatakan
bahwa :
“terkait dengan apakah strategi ini evektif atau tidak itu tergantung dari apa
yang dihasilkan artinya ketika tujuan Bappeda sebagai lembaga perencana
dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu betul-
betul telah menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah mulai
dari RPJPD, RPJMD, RKPD setiap tahun itu sudah dapat dilakukan otomatis
strategi yang selama ini dilakukan itu sudah dianggap berhasil, namun apabila
dokumen rencana pembangunan daerah ini dinilai kurang berkualitas ataukah
kualitasnya kurang bagus itulah kembali akan dipertanyakan bahwasanya
bagaimana strategi Bappeda dalam melaksanakan perencanaan itu sendiri
Page 49
37
apakah susuai regulasi yang ada atau tidak” (Hasil wawancara dengan MZ 2
Desember 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh Kabid
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka dapat diketahui bahwa
Strategi Bappeda dapat dilihat dari kualitas dokumen rencana pembangunan
daerah apakah sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah atau tidak. Hal tersebut
belum sesuai dengan hasil observasi dilapangan karena masih terdapat kekeliruan
kualitas perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya peneliti mewawancarai AZ
selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang mengatakan bahwa :
“Terkait strategi yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan daerah
di kabupaten bone pada dasarnya tidak terlepas dari peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan dan adapun yang membedakan kalau terkait
dengan penelitian di kabupaten bone ada badan yang khusus menangani
penelitian dan pembangunan daerah namanya Badan Penelitian Dan
Pengembangan daerah, kalau Bappeda itu sendiri pada dasarnya
merencanakan pembangunan yang tidak terlepas dari peraturan pemerintah
dan perundang-undangan”. (Hasil wawancara dengan AZ 2 Desember 2019).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwa pendapat
yang disampaikan oleh AZ selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah hampir sama dengan hasil wawancara dengan informan sebelumnya,
bahwa perencanaan pembangunan tidak terlepas dari peraturan pemerintah dan
perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
observasi selama dilapangan bahwa perencanaan pembangunan tidak terlepas dari
peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam merencanakan
pembangunan.
Page 50
38
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa informan yang
bersangkutan terkait dengan aspek kemampuan menjabarkan strategi maka dapat
disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam membuat suatu perencanaan
pembangunan yaitu tidak terlepas dari peraturan pemerintah dan perundang-
undangan yang telah ditetapkan. Adapun dalam aspek kemampuan dalam
menjabarkan Strategi ini, dapat dilihat dari prioritas pembangunan daerah dalam
hal ini dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bone untuk periode 2018-2023, maka
ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik
yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpuh pada desa dan kawasan
perdesaan.
5. Pembangunan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan
pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan
usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan
masyarakat.
Page 51
39
Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sinkronisasi prioritas pembangunan
nasional, prioritas pembangunan sulawesi selatan, dan prioritas pembangunan
Kabupaten Bone.
Tabel 4.2
No Prioritas Nasional
(RKP 2019)
Prioritas SulSel
(Ranwal RPJMD SulSel)
Prioritas Kabupaten
Bone
1. Pembangunan manusia
melalui pengurangan
kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar.
Perbaikan tat kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik.
Peningkatan tata kelola
pemerintahan untuk
mendukung pelayanan
publik yang berkualitas.
2. Pengurangan kesenjangan
antar wilayah melalui
penguatan konveksitas dan
kemaritiman.
Penguatan infrastruktur
wilayah.
Pengembangan ekonomi
daerah untuk
meningkatkan taraf
hidup masyarakat.
3. Peningkatan nilai tambah
ekonomi melalui pertanian,
industri dan jasa produktif.
Pengembangan kawasan
pertumbuhan.
Peningkatan pelayanan
pendidikan, kesehatan,
dan sosial dasar lainnya.
4. Pemantapan ketahanan
energi, pangan dan sumber
daya air.
Penurunan kesenjangan
sosial ekonomi.
Percepatan
pembangunan daerah
dengan bertumpuh pada
pembangunan daerah
dan kawasan pedesaan.
5. Stabilitas keamanan
nasional dan kesuskesan
pemilihan umum.
Pembangunan manusia. Pengembangan inovasi
daerah untuk
mendukung
pembangunan daerah
dan pelayanan publik.
6. Hilirisasi pengelolaan
sumber daya alam.
Penciptaan iklim
investasi yang kondusif
untuk mendorong
pengembangan usaha.
7. Pelestarian lingkungan
hidup.
Stabilitas keamana,
ketertiban, ketentraman
dalam kemajemukan
masyarakat.
Sumber : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
Page 52
40
b. Kebijakan Pembangunan
Kebijakan pembangunan daerah yang diterapkan di kabupaten bone tidak
terlepas dari peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, berkaitan dengan
kebijakan pembangunan, peneliti kemudian melakukan wawancara kepada AB
selaku kepala Bappeda di Kabupaten Bone :
“Untuk kebijakan pembangunan sebenarnya framenya adalah lima tahunan
dan setiap tahun, kalau frame jangka panjang yang dua puluh tahun yang
dikenal dengsan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
kemudian kalau dia kebijakan lima tahunan dikenal dengan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kemudian kalau dia kebijakan
tahunan dikenal dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). (Hasil
wawancara dengan AB 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwa pendapat
yang disampaikan oleh AB selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bone bahwa
kebijakan pembangunan ditetapkan oleh pemerintah yang dikenal dengan RPJPD,
RPJMD, Dan RKPD. Hal tersebut diatas telah sesuai dengan hasil observasi
sebelum peneliti melakukan wawancara kepada informan, bahwa dalam kebijakan
pembangunan suatu daerah mengacu pada peraturan pemerintah yang telah
ditetapkan. Selanjutnya hasil wawancara dari informan HK selaku sekertaris
Bappeda Kabupaten Bone mengatakan bahwa :
“kalau misalnya pertanyaannya kebijakan pembangunan yang akan
diterapkan di Kabupaten Bone tantunya saya akan bertanya kembali maunya
kebijakan yang jangka panjang (RPJPD), kebijakan jangka menengah
(RPJMD) atau kebijakan tahunan (RKPD) karna kalau kita berbicara jangka
panjang itu seperti 2005-2025 ada periode waktunya dan kalau kita berbicara
jangka menengah itu pada tahun 2018-2023, dan kalau kita berbicara jangka
tahunan itu maka setiap tahunnya ada kebijakan dan itulah kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan”. (Hasil wawancara dengan KH 2
Desember 2019)
Page 53
41
Berdasarkan hasil wawancara dengan KH selaku sekertaris Bappeda
Kabupaten Bone bahwa kebijakan pembangunan daerah memiliki jangka waktu
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan waktu yang
ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil observasi
sebelum peneliti melakukan wawancara kepada informan bahwa kebijakan
pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya hasil wawancara kepada informan
AZ selaku Kepala bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah di Bappeda
Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :
“Yang sementara berjalan ini dan yang sementara kita tangani ini yang akan
dijalankan sesuai dengan APBD yang sudah ditetapkan yaitu perencanaan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 kemudian start di desember ini kita
juga merencanakan pada tahun 2021, kebijakan kita ditahun ini mengacu pada
kebijakan yang ada di RPJMD 2018-2023, jadi kebijakan baik itu kebijakan
yang terkait dengan urusan pendidikan, urusan kesehatan maupun urusan
lainnya itu termuat dari RPJMD”. (Hasil wawancara dengan AZ 2 Desember
2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan AZ selaku Kabid infrastruktur dan
pengembangan wilayah kabupaten bone, bahwa saat ini kebijakan pembangunan
yang berjalan di kabupaten bone saat ini berdasarkan kebijakan RPJMD, dan juga
kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2021 nanti berdasarkan kebijakan
APBD yaitu kebijakan tahunan. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil observasi
yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti bahwa kebijakan pembangunan daerah
mengacu pada pereturan pemerintah yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil
wawancara oleh informan MZ selaku Kepala bidang perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :
Page 54
42
“Ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal
pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam kebijakan
tersebut itu berbeda dalam hal waktu perencanaan yang ditetapkan, nah pada
kebijakan ini berlaku dalam hal pembangunan yang akan diterapkan di
Kabupaten Bone, jadi ada acuan bahwa kebijakan itu tidak dibuat-buat oleh
siapa saja tetapi ada aturan yang jauh sebelumnya telah ditetapkan oleh
pemerintah”. (Hasil wawancara dengan MZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh MZ selaku
kabid perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah bahwa Kebijakan
Pembangunan didasarkan atas peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan
tidak hanya dibuat-buat oleh siapa saja tetapi ada aturan jauh sebelumnya dibuat
oleh pemerintah yang harus jalankan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
pengamatan observasi yang telah dilakukan sebelumnya bahwa kebijakan
pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pendapat informan diatas
terkait dengan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Bone maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan dilaksanakan atas peraturan daerah
yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan
dari kebijakan tersebut pemerintah Bappeda Kabupaten Bone merencanakan
pembangunan di Kabupaten Bone yang merata dan sesuai dengan tujuan
pembangunan daerah, namun hingga saat ini pembangunan daerah di Kabupaten
Bone dinilai masih belum merata. Adapun isi RPJMD yang menjadi acuan
rencana pembangunan daerah di Kabupaten Bone, dengan arah kebijakan
pembangunan daerah.
Page 55
43
Arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam lima tahun
mendatang disesuaikan dengan masing-masing strategi yang telah dipilih.
Didalam peraturan mentri dalam negeri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa
arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan danmengantisipasi isu strategis
daerah yang dilaksanakan secara pertahap sebagai penjabaran strategi. Terdapat
sejumlah strategi yang telah dirmuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Hl tersebut dapat dilihat dari tabel keterkaitan strategi dan
arah kebijakan Kabupaten Bone lima tahun kedepan.
Tabel 4.3
No Strategi Arah Kebijakan
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
1. Melakukan
reformasi birokrasi
serta pelayanan
publik berdasarkan
teknologi informasi
dan kearifan budaya
lokal
Penataan
kelebagaan,
analisa jabatan,
penatalaksanaan
dan peningkatan
pelayanan publik
Penguatan
kelembagaan,
analisa jabatan,
penatalaksanaan
dan peningkatan
pelayanan publik
Pengembangan
pelayanan publik
berbasis
teknologi
informasi
Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
2. Meningkatkan
kualitas perencanaan
dan penganggaran
serta pengukuran
dan capaian kinerja
pembangunan
Penguatan
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
Optimalisasi
penyusunan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Konsistensi
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Konsistensi
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Konsistensi
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
3. Meingkatkan akses
layanan infrastruktur
Pemerataan
pembangunan
infrastruktur
kecamatan luar
kota
Pemerataan
pembangunan
infrastruktur
kecamatan luar
kota
Akselerasi
Pemerataan
pembangunan
infrastruktur
kecamatan luar
kota
Akselerasi
Pemerataan
pembangunan
infrastruktur
kecamatan luar
kota
Pemerataan
pembangunan
infrastruktur
kecamatan luar
kota
4.
Peningkatan nilai
tambah dan daya
saing usaha
produktif masyarakat
Peningkatan
dukungan sarana
dan prasarana
sektor-sektor
ekonomi di
wilayah-wilayah
Peningkatan sarana
dan prasarana
sektor-sektor
ekonomi di
wilayah pesisir dan
perbatasan
Akselerasi
Peningkatan
sarana dan
prasarana sektor-
sektor ekonomi
di wilayah pesisir
Akselerasi
Peningkatan
sarana dan
prasarana
sektor-sektor
ekonomi di
Pengembangan
sektor-sektor
ekonomi di
wilayah pesisir
dan perbatasan
Page 56
44
1 2 3 4 5 6 7
potensial dan perbatasan wilayah pesisir
dan perbatasan
5. Membangun pusat-
pusat ekonomi
kawasan kecamatan
Perbaikan
infrastruktur
dasar di kawasan
kecamatan
Perbaikan
infrastruktur dasar
di kawasan
kecamatan
Pembangunan
industri kecil dan
menengah
Akselerasi
pengembangan
industri kecil
dan menengah
Pengembangan
industri kecil
dan menengah
6. Mengupayakan
pemenuhan hak
dasar dan
pemberdayaan
penduduk miskin
Identifikasi
kebutuhan dasar
penduduk miskin
Perbaikan sistem
data dan
informasipenduduk
miskin
Penanggulangan
kemiskinan
melalui
penguatan
kelembagaan
TKPKD
Tanggung
miskin bagi
setiap perangkat
daerah per
kecamatan
Tanggung
miskin bagi
setiap perangkat
daerah per
kecamatan
7. Mengurangi
pencemaran dan
perusakan
lingkungam hidup
Identifikasi
sumber
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
Penyiapan regulasi
dan SDM terkait
dengan
pengendalian
lingkungan hidup
Peningkatan
pengawasan
terhadap
pencemarandan
perusakan
lingkungan
Peningkatan
pengawasan
terhadap
pencemarandan
perusakan
lingkungan
Peningkatan
pengawasan
terhadap
pencemarandan
perusakan
lingkungan
8. Meningkatkan akses
layanan pendidikan
dan ketersediaan
sarana dan prasarana
pendidikan serta
tenaga pendidikan
yang berkualitas
Penguatan basis
data terkait
partisipasi
sekolah terhadap
semua jenjang
pendidikan dan
penguatan
kapasitas
perencanaan
Penguatan
perencanaan
pendidikan
termasuk di tingkat
desa untuk
optimalisasi
implementasi
program dan
kebijakan
Akselerasi
implementasi
program dan
kebijakan
termasuk
diseminasi
praktik-prktik
baik untuk
menjangkau
yang belum
terjangkau
Akselerasi
implementasi
program dan
kebijakan
termasuk
diseminasi
praktik-praktik
baik untuk
menjangkau
yang belum
terjangkau
Pemantapan dan
reviu kapasitas
kelembagaan
dalam
perencanaan
pendidikan di
semua jenjang
9. Meningkatkan
ketersediaan saraa
dan prasarana
kesehatan terjangkau
oleh seluruh lapisam
masyarakat dan
tenaga kesehatan
yang berkualitas
Pemerataan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan di
seluruh
kecamatan
Pemerataan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan di
seluruh kecamatan
Akselerasi
Pemerataan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan di
seluruh
kecamatan
Akselerasi
Pemerataan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan di
seluruh
kecamatan
Pemerataan
penyediaan
srana dan
prasarana
kesehatan di
seluruh
kecamatan
10. Menyebarluaskan
isu kesehatan gender
dan pemberdayaan
perempuan dan
anakmelalui
pendidikan
kecakapan hidup
Pengmbangan
data terpilih
terkait dengan
pembangunan
daerah
Pelibatan berbagai
pelaku
pembangunan
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
anak
Pelibatan
berbagai pelaku
pembangunan
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
anak
Peningkatan
keterlibatan dan
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan
daerah
Peningkatan
keterlibatan dan
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan
daerah
11.
1
Mempercepat dan
meningkatkan
layanan
inftrastruktur dasar
2
Pengembangan
jaringan
infrastruktur
jalanan, listrik,
3
Pengembangan
jaringan
infrastruktur
jalanan, listrik,
4
Pengembangan
jaringan
infrastruktur
jalanan, listrik,
5
Pengembangan
jaringan
infrastruktur
jalanan, listrik,
6
Pengembangan
jaringan
infrastruktur
jalanan, listrik,
7
di kawasan pedesaan sanitasi, air
bersih
sanitasi, air bersih sanitasi, air
bersih
sanitasi, air
bersih
sanitasi, air
bersih
12.
Meningkatkan
kerjasama dengan
pihak swasta dalam
Penguatan
kelembagaan
pemerintah dan
Penciptaan iklim
investasi yang
kondusif termasuk
Akselerasi
pembangunan
sistem pelayanan
Akselerasi
pembangunan
sistem
Pembangunan
sistem
pelayanan
Page 57
45
1 2 3 4 5 6 7
pembangunan masyarakat kemudahan dalam
perizinan
publik berbasis
digital
pelayanan
publik berbasis
digital
publik berbasis
digital
13. Pengembangan
inovasi pelayanan
publik berbasis
digital
Pembangunan
jaringan
telekomunikasi
dan informasi
Penguatan sistem
dan data base
Akselerasi
pembangunan
sistem pelayanan
publik berbasis
digital
Akselerasi
pembangunan
sistem
pelayanan
publik berbasis
digital
Pembangunan
sistem
pelayanan
publik berbasis
digital
14. Meningkatkan peran
pemerintah dalam
memfasilitasi
penyelenggaraan
pendidikan politik
masyarakat
Koordinasi
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
pendidikan
politik
masyarakat
Pemantapan
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
pendidikan politik
masyarakat
Pemantapan
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
pendidikan
politik
masyarakat
Akselerasi
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
pendidikan
politik
masyarakat
Pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
pendidikan
politik
masyarakat
15. Meningkatkan
kesadaran
masyarakat dalam
menjaga
ketentraman dan
ketertiban serta
upaya antisipasi dan
cegah dini terhadap
konflik dan
kerawanan sosial
Koordinasi
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat
Pemantapan
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat
Pemantapan
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat
Akselerasi
pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat
Pembinaan
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
untuk
meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat
16. Meningkatkan
kualitas daya tarik
wisata dan seni
pengembangan
destinasi wisata baru
berbasis budaya dan
produk lokal dengan
melibatkan lembaga
non pemerintah
Inventarisasi dan
pemaetaan daya
tarik wisata dan
seni budaya dan
produk lokal
Perbaikan
infrastruktur dasar
di kawasan
destinasi
pariwisata
Pengembangan
destinasi wisata
baru berbasis
budaya dan
produk lokal
Akselerasi
Pengembangan
destinasi wisata
baru berbasis
budaya dan
produk lokal
Pengembangan
destinasi wisata
baru berbasis
budaya dan
produk lokal
Sumber : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2018-2023
2. Motivasi Pegawai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tentunya
dalam merencanakan pembangunan diperlukan adanya potensi dan produktifitas
yang dimiliki pegawai dalam hal untuk menggerakkan daya dan potensi seseorang
supaya dapat bekerjasama secara produktif, sehingga mampu mewujudkan tujuan
Page 58
46
yang telah ditetapkan. Dalam hal motivasi pegawai dapat ditinjau dari aspek : (a)
Potensi dan (b) Produktivitas.
a. Potensi
Potensi yang dimiliki pegawai mengacu pada bagaiman kemahiran
pegawai dalam bekerjasama secara produktif, potensi pegawai juga dapat dilihat
dari perilaku sehari-hari sesuai kemampuan dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan. Berkaitan dengan hal potensi, peneliti kemudian mewawancarai AB
selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :
“Diharapkan kemahiran pegawai ketika pegawai itu punya disiplin yang
tinggi kemudian kapasitasnya sudah baik untuk menyusun dokumen
perencanaan, kemudian dia punya komitmen untuk menyusun perencanaan
yang betul-betul berkualitas, jadi tiga hal ini menjadi dasar ketika pegawai itu
dinilai mahir atau tidak mahir”.(Hasil wawancara AB, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh AB selaku Kepala
Bappeda Kabupaten Bone mengatakan bahwa mengenai potensi yang dimiliki
pegawai sangat diharapkan serta kedisiplinan dan kapasitas pegawai dalam
menyusun perencanaan yang betul-betul berkualitas, apabila pegawai mampu
menerapkan tiga hal tersebut maka dapat dikatakan mahir. Hal tersebut sudah
sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa dalam hal potensi pegawai harus
memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab sehingga dapat dikatakan memiliki
potensi untuk bekerjasama. Selanjutnya peneliti mewawancarai HK selaku
Sekertaris Bappeda Kabupaten Bone mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara tentang kemahiran pegawai sebenarnya kita berbicara
tentang kedisiplin pegawai, kapasitas pegawai, dan komitmen pegawai,
kadang dia disiplin tapi tidak berkomitmen dan tidak punya kapasitas contoh
misalkan dia mungkin tamatan SD atau tamatan SMP, dia disiplin masuk
kantor tapi kapasitasnya untuk mengolah dokumen itu tidak mampu sehingga
Page 59
47
hal itu juga tidak memadai dalam pencapaian tujuan, dan pegawai yang ada di
Bappeda ini tdak semuanya ASN sehingga kemampuan pegawai berbeda-
beda”. (Hasil wawancara dengan HK 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan HK
sebagai sekertaris Bappeda Kabupaten Bone maka dapat dikatakan bahwa ada tiga
hal yang diperlukan dalam mengukur potensi yang dimiliki pegawai yaitu disiplin
pegawa, kapasitas pegawai dan komitmen pegawai, dan beberapa diantara
pegawai yang ada di Bappeda Kabupaten Bone merupakan bukan aparatur sipil
negara, namun tiga hal tersebut harus dimiliki pegawai sehingga dapat dikatakan
berpotensi. Hal tersebut sama dengan hasil informan sebelumnya yang
mengatakan bahwa ada tiga hal yang diperlukan dalam menjalankan serta
mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam hal ini potensi yang harus dimiliki
pegawai, namun peniliti melihat bahwa Pemerintah Bappeda Kabupaten Bone
belum dapat dikatakan berpotensi karena tidak terlihat kedisiplinan maka juga
belum bisa dikatakan berkomitmen. Selanjutnya peneliti mewawancarai AZ
selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan wilayah mengatakan bahwa :
“Sebenarnya rata-rata pegawai yang ada di Bappeda itu sudah mahir dalam
mengelola peralatan atau membuat suatu dokumen perencanakan sehingga
apa yang telah menjadi tujuan bersama dapat tercapai, namun hal tersebut
tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pegawai yang ada di Bappeda ini
merupakan aparatur sipil negara (ASN) namun ada juga pegawai honorer.
Maka dari itu kemampuan atau kemahiran pegawai yang ada di Bappeda ini
berbeda-beda”. (Hasil wawancara dengan AZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh AZ maka dapat dikatakan bahwa
rata-rata pegawai yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Bone telah mahir dalam
menggunakan peralatan maupun membuat suatu dokumen perencanaan namun
tidak semua mahir dalam hal itu, disebabkan tingkat pendidikan pegawai yang ada
Page 60
48
di Kantor Bappeda Kabupaten Bone berbeda. Hal tesebut sesuai dengan hasil
observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa tingkatat golongan
pegawai mempengaruhi kinerja dalam menyusun dokumen perencanaan
pembangunan sehingga dalam potensi atau kemarihan pegawai berbeda-beda dan
hal tersebut mempengaruhi tingkat kinerja pegawai. Selanjutnya hasil wawancara
dari MZ selaku Kabid Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang mengatakan
bahwa :
“Ada beberapa hal yang harus pegawai terapkan dalam meningkatkan
motifasi pegawai dari segi potensinya baik itu dari aspek kedisiplinan dalam
bekerja, kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dan berkomitmen untuk
bekerjasama secara produktif sebagai tujuan bersama, apabila beberapa aspek
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pegawai tersebut dapat
dikatakan mampu dan mahir dalam melaksanakan tugas sesuai potensi
masing-masing”. (Hasil wawancara MZ, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh MZ maka dapat dikatkan bahwa
pegawai yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Bone harus memiliki beberapa
aspek yang ditetapkan sehingga pegawai tersebut dikatakan mahir dalam
melaksanakat tugas masing-masing. Hal tersebut yang dikatakan oleh MZ hampir
sama dengan apa yang dikatakan oleh AB bahwa pegawai harus memiliki
beberapa aspek tersebut untuk dapat dikatakan mahir dalam melaksanakan
tugasnya yaitu harus disiplin, memilik kapasitas dan komitmen dalam bekerja.
Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang bersangkutan terkait
aspek potensi maka secara umum peneliti menganalisa dan menyiimpulkan bahwa
potensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor Bappeda Kabupaten Bone sudah
memiliki potensi, namun tenaga kerja yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten
Bone jumlahnya masih sangat terbatas, baik itu tenaga kerja PNS maupun Non
Page 61
49
PNS sehingga kemampuan untuk mengolah data perencanaan pembangunan juga
masih terbatas.
b. Produktifitas
Produktifitas berkaitan dengan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana
baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
Terkait dengan produktifitas pegawai maka pegawai harus mampu mewujudkan
tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentingnya motivasi pegawai
Bappeda Kabupaten Bone dalam hal produktifitas yang dimiliki, maka peneliti
kemudian mewawancarai Kepala Bappeda yang mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara produktifitas kita berbicara apa yang dihasilkan oleh
pegawai ketika dia sudah melakukan serangkaian kegiatan selama satu tahun
berjalan, jadi berapa besaran anggaran yang dia kelola, berapa banyak
kegiatan yang dia jalankan kemudian apa out put atas pekerjaan yang
dihasilkan misalnya seorang kepala bidang dengan tugas dan pokoknya
menyusun dokumen perencanaan pembangunan maka out put nya berapa
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang sudah dihasilkan maka itu
berbicara produktifitas.”(Hasil wawancara dengan AB 2 Desemer 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan
bahwa produktifitas yang dihasilkan pegawai selama melaksanakan tugas yang
berjalan baik itu dalam mengelola anggaran maupun melaksanakan kegiatan dapat
menghasilkan out put dokumen perencanaan pembangunan, begitupula dengan
tugas dari kepala bidang yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan,
maka pegawai dikatakan mampu memiliki pruduktifitas apabila hasil kinerja
pegawai itu dilihat dari seberapa lama ia bekerja. Hal tersebut sesuai dengan hasil
observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa produktifitas yang
dihasilkan oleh pegawai disesuaikan dengan hasil kinerja masing-masing pegawai,
Page 62
50
serta tugas kepala bidang dalam merencanakan pembangunan bekerja sesuai
dengan tugas dari kepala bidang dapat menyusun dokumen perencanaan dengan
out put yang dihasilkan. Selanjutnya hasil wawancara dari HK sebagai Sekertaris
Bappeda Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara tentang produktifitas maka kita berbicara tentang sebuah
kinerja,dan kalau berbicara tentang kinerja maka kita berbicara tentang
berapa besar sumbangsi pegawai terhadap penuntasan tujuan dan sasaran
organisasi misalnya tujuan organisasi Bappeda ini dibentuk dalam melahirkan
perencanaan yang multifungsi, semua yang ada dikabupaten bone. seberapa
besar kontribusi bidang itu terhadap penuntasan dan tujuan organisasi maka
disitulah letak produktifitas tersebut.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan HK diatas dapat dikatakan bahwa
produktifitas merupakan sebuah kinerja yang dilaksanakan oleh pegawai di
Kantor Bappeda Kabupaten Bone tersebut, seberapa besarkah sumbangsi pegawai
tersebut sehingga dapat mencapai tujuan. Hal tersebut dapat dikatakan sesuai
dengan hasil pengamatan terhadap peneliti selama dilapangan bahwa produktifitas
pegawai dilihat dari tingkat kinerja yang ia miliki, seberapa tingkat kinerja
pegawai tersebut maka disitulah dapat dinilai tingkat produktifitas yang ia miliki.
Selanjutnya peneliti mewawancarai AZ sebagai Kabid Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah yang mengatakan bahwa :
“Produktifitas pegawai dalam mencapai tujuan dilihat dari kemampuan
pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugas yang diberikan, ketika
pegawai tersebut tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik maka
dikatakan pegawai tersebut belum produktif dalam hal itu, dapat dilihat pula
dari segi kedisiplinan pegawai, kemampuan pegawai dalam menaati segala
aturan, dan itulah yang menjadi tolak ukur karena tidak semua pegawai
memiliki kapasitas lebih untuk dapat dikatakan produktif dalam bekerja.
Berdasarkan hasil wawancara oleh AZ dapat dikatakan bahwa
produktifitas pegawai dinilai dari kemampuan pegawai itu sendiri dalam
Page 63
51
melaksanakan tugas yang diberikan, pegawai dapat dikatakan produktif apabila ia
mampu menjalankan aturan dengan baik. Pegawai di kantor Bappeda belum
sepenuhnya memeiliki kapasitas yang baik sehingga dapat dikatakan pegawai
tersebut belum produktif dalam menjalankan aturan. Hal tersebut dapat dikatakan
sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengatakan
produktifitas pegawai dilihat dari tingkat kemampuan pegawai dalam
melaksanaakan tugas yang telah diberikan, apakah pegawai mampu atau tidak
dalam hal itu disitulah dapat dikatakan bahwa pegawai tersebut produktif dalam
bekerja atau tidak. Selanjutnya hasil wawancara dengan MZ sebagai Kabir
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara tentang produktifitas maka kita berbicara tentang target
kinerja, jadi semua pegawai yang ada dikantor Bappeda Kabupaten Bone ada
sasaran kinerjanya, misalnya saya dibidang perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah saya punya tugas pokok dan fungsi membuat dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan menyusun rencana pembangunan
daerah dan itu ada target kerja, dan target kerjanya itu berupa target kinerja
Eslon III, target kinerja Eslon IV dan target bagi staf.” (Hail wawancara
dengan MZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan MZ maka dapat dikatakan bahwa
ketika berbicara tentang produktifitas maka berbicara tentang target kinerja, setiap
pegawai memiliki sasaran kinerja yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh masing-
masing pegawai itu berbeda dan ada target kerja masing-masing pegawai. Hal
tersebut tidak sesuai dengan hasil pengamatan peneliti selama di lapangan bahwa
produktifitas pegawai dilahat dari kinerjanya dan setiap pegawai memiliki tugas
masing-masing dan target masing-masing untuk dicapai, namun pemerintah
Page 64
52
Bappeda Kabupaten Bone dalam hal produktifitas dinilai belum mampu untuk
menjalankan kinerja sesuai dengan terget kinerja yang ditetapkan.
Peneliti kemudian menganalisa dan menyimpulkan keterangan dari setiap
informan terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam indikator Produktifitas,
bahwa secara umum hal tersebut dinilai berjalan dengan baik dan sesuai karena
melakukan dengan target kerja yang telah ditetapkan dan juga indikator dari setiap
aspek kebanyakan sesuai dan berjalan namun masih ada yang kurang sesuai
seperti kinerja pegawai dalam bekerja masih kurang disebabkan kurangnya SDM
yang dapat bekerja dengan maksimal.
3. Alokasi Sumber Daya
Alokasi sumber daya pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan Sumber Daya yang dapat dikelompokkan atas Sumber daya
manusia dan sumber daya non manusia atau sumber daya material. Dalam hal
Alokasi Sumber Daya maka dapat ditinjau dari aspek (a) Pemberdayaan SDM dan
(b) Sumberdaya Material :
a. Pemberdayaan SDM
Pemberdayaan SDM dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Kabupaten bone harus mampu bekerja untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah berupa pengalokasian sumberdaya, Berdasarkan hal
tersebut maka peneliti kemudian mewawancarai AB sebagai Kepala Bappeda
Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :
“Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah itu maka diperlukan tenaga
kerja atau SDM yang memiliki kapasitas lebih sehingga tujuan pembangunan
daerah dapat tercapai, sedangkan di Bappeda Kabupaten Bone ini bisa
Page 65
53
dikatakan Tenaga kerja PNS dan Non PNS masih kurang, dan belum
memenuhi syarat ketentuan sehingga bisa dikatakan dapat mencapai tujuan
pembangunan daerah.” (Hasil wawancara oleh AB, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dari AB selaku Kepala Bappeda, maka dapat
dikatakan bahwa Pengalokasian Sumber Daya Manusia yang bekerja di Bappeda
Kabupaten Bone masih kurang atau masih terbatas, hanya ada beberapa tenaga
kerja PNS Dan Non PNS sehingga Bappeda dapat dikatakan belum mampu untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah menjadi ketentuan bersama. Hal
tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan bahwa Bappeda
masih kekurangan Sumber Daya Manusia sehingga tingkat kinerja pegawai masih
kurang, sehingga hal tersebut mempengaruhi tujuan pembangunan daerah yng
telah ditatpkan. Selanjutnya peneliti mewawancarai HK selaku Sekertaris
Bappeda Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :
“Di Bappeda ini selain dari Kepala Bappeda dan Sekertaris Bappeda terbagi
atas bidang, sub dan staf, yang memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing
dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan, diantara tugas dan
fungsi tersebut sebelumnya telah ditetapkan kebijakan sehingga para pegawai
mampu menjalankan tugas nya masing-masing dengan baik sehingga
tercapailah tujuan yang telah ditetapkan.” (Hasil wawancara dengan HK, 2
Desembe 2019)
Berdasarkan hasil wawancara oleh HK maka dapat dikatakan bahwa
Bappeda memiliki beberapa Bidang, sub bidang dan staf yang memiliki tugas dan
fungsi yang berbeda dan sebelumnya telah ditetapkan kebijakan oleh pemerintah
yang menjadi acuan sehingga dapat mencapai tujuan. Hal tersebut tidak sesuai
dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan karena peneliti melihat bahwa
Bappeda Kabupaten Bone kekurangan SDM sehingga hal tersebut mempengaruhi
tingkat kinerja pegawai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya
Page 66
54
peneliti mewawancarai AZ sebagai Kabid Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah, yang mengatakan bahwa :
“Sumber Daya Manusia yang ada di Bappeda ini baik itu tenaga kerja ASN
atau staf lainya masih kurang, hanya ada beberapa saja staf dalam setiap
bidang, kemahiran pegawai itu juga berbeda-beda, tergantung dari kapasitas
masing-masing yang dimiliki nya.” (Hasil wawancara dengan AZ 2
Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan AZ maka dapat dikatakan bahwa
pemerintah Bappeda Kabupaten Bone dinilai masih kekurangan SDM untuk
bekerja sama dalam merencanakan pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai
dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan bahwa di Bappeda Kabupaten
Bone kekurangan SDM untuk ekerja sama dalam merencanakan pembangunan
daerah yang merata, hal tersebut juga dapat menghambat jalannya aturan
pemerintah yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti mewawancarai MZ selaku
Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Derah yang mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara pengalokasian sumber daya manusia maka kita berbicara
tentang jumlah SDM disetiap organisasi, selama ini di Bappeda sendiri kita
masih kekurangan personil baik tenaga PNS maupun Non PNS , kita masih
terbatas, jadi beberapa bidang hanya memanfaatkan beberapa tenaga PNS
maupun non PNS, itupun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
selama ini diharapkan, harapannya kedepan Bappeda sebagai lembaga
perencanaan betul-betul bisa mendapatkan alokasi jumlah pegawai negeri
sipil maupun non PNS yang berkualitas dan yang mempunyai kapasitas dan
kapabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi bappeda itu sendiri.” (Hasil
wawancara dengan MZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh MZ maka dapat dikatakan bahwa
di Kantor Bappeda Kabupaten Bone masih kekurangan personil atau SDM yang
memadai baik itu tenaga kerja PNS maupun Non PNS, sehingga harapan
kedepannya untuk Bappeda itu sendiri bisa mendapatkan alokasi jumlah PNS
Page 67
55
maupun Non PNS yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sehingga dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi
peneliti selama dilapangan yang melihat bahwa SDM yang ada di Bappeda
Kabupaten Bone masih kurang, atau dengan kata lain masih memerlukan tenaga
kerja sehingga dapat menunjang Bappeda kedepaannya yang lebih berkualitas.
Berdasarkan beberapa keterangan yang dihimpun dari informan terkait
dengan aspek Pemberdayaan SDM dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa
Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja dinilai sangat kurang dan hal tersebut
sangat mempengaruhi kinerja pegawai, baik itu dalam hal membuat dokumen
perencanaan dan pencapaian tujuan, dan kapasitas yang dimiliki pegawai berbeda
disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari
nama-nama pegawai di kantor Bappeda Kabupaten Bone.
Tabel 4.4
NO Nama Pegawai Jabatan
1. Drs. H. Abu Bakar, MM Kepala Bappeda Kab.Bone
2. H. Kaharuddin, S.Sos, M.Si Sekertaris Bappeda Kab. Bone
3. Hj. Samsidar, S.Pi, M.Si Kabid. Pemerintahan, Sosial dan Budaya
4. Dra. Ratnawati AZ, M.Si Kabid. Perencanaan Ekonomi
5. Dra. A.Zainal, M.Si Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
6. Muh. Zuhdi, S.STP, M.Si Kabid. Perencanaan Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
7. Abdul Rahim, S.Sos, M.Si Kasubag Umum dan Kepegawaian
8. Agus. AM, S.Sos Kasubid. Pariwisata, Industri dan
Page 68
56
Perdagangan
9. Drs. M. Nawir Palawa Kasubid. Pendidikan Mental dan Budaya
10. Ir. Andi Arnida Kasubid. TR dan Pengembangan Wilayah
11. Amdi Hidayar, SE Kasubid. Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan
12. Muh Jumaris, S.Sos Kasubid. Pemerintahan dan Permukiman
13. Andi Zulkifly Kasubid. Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Hasbi, SE Kasubid. Data, Informasi dan Pelaporan
15. Adriani, SH Kasubid. Kesos dan Kesra
16. A.Supriadi, S,Hut, M.Si Kasubid. Infrastruktur
17. Nelmi, S.Pt Kasubid. Pertanian Bappeda Bone
18. A. Pasampuri, S.IP, M.Si Kasubid. Pemerintahan dan Politik
19. A. Andry Pratama, SH Kasubid. Evaluasi Pemb. Daerah
20. Muhammad Mustakim, S.Sos, M.Si Kasubag Keuangan
21. Rosita Staf Bappeda Kab.Bone
22. Askar Asdam, S,Sos Staf Bappeda Kab.Bone
23. Junaidah, S.Sos Staf Bappeda Kab.Bone
24. Andi Ashari S, S.Sos Staf Bappeda Kab.Bone
25. Ernawati, S.Pt Staf Bappeda Kab.Bone
26. ST. Hapsah, S.Pd Staf Bappeda Kab.Bone
27. Ramlan Staf Bappeda Kab.Bone
28. Darmawati, S.Sos Staf Bappeda Kab.Bone
29. Sumarni A.Amr Pallampa Staf Bappeda Kab.Bone
30. Jumiati Staf Bappeda Kab.Bone
Page 69
57
31. Muliadi Staf Bappeda Kab.Bone
Sumber: Bappeda Kab.Bone
b. Sumber Daya Material
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki sumber daya material
yang mampu mengembangkan dan mewujudkan pembangunan daerah yang
merata dengan pengalokasian sumber daya. Berdasarkan hal tersebut maka
peneliti kemudian mewawancarai AB sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bone,
beliau mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara material sebenarnya kita berbicara fungsi sarana dan
prasarana, fungsi yusilitas umum kemudian fungsi semua fasilitas umum
maupun fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Bone karena itu terkait dengan
pembangunan daerah, selama ini kita sudah mengalokasikan dana
infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang itu sekitar 25% dari total APBD,
kemudian begitu juga urusan pendidikan kita harus sesuai dengan yang
diamanatkan urusan kesehatan.”(Hasil wawancara AB, 2 Desember 2019)
Berdasarakan hasil wawancara diatas oleh AB maka dapat dikatakan
bahwa Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal Sumber
Daya Material yang merupakan suatu fungsi segala fasilitas umum yang ada di
Kabupaten Bone dan merupakan bagian dari pembangunan daerah, dan adapun
dalam pembangunan daerah tersebut maka Bappeda itu sendiri menggunakan dana
infrastruktur dari pengalokasian dana yang dibuat oleh Bappeda sesuai dengan
ketetapan Undang-undang yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
observasi peneliti selama dilapangan bahwa Sumber daya material yang
digunakan oleh Bappeda merupakan fasilitas yang ada di Kabupaten Bone yang
Page 70
58
dimana dana tersebut dari anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya
peneliti mewawancarai HK sebagai Sekertaris Bappeda yang mengatakan bahwa :
“untuk pengalokasian sumberdaya material sarana dan prasarana fasilitas
umum yang selama ini memang dinilai kurang memadai itu menjadi
tantangan kedepan bagi pemerintah daerah, kenapa karena jangan sampai
nanti ketika semua fasilitas umum sudah tersedia ternyata masih ada bagian-
bagian yang tidak tersentuh oleh sarana dan prasarana umum yang diharapkan
bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.”(Hasil wawancara HK,
2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh HK maka dapat dikatakan bahwa
Sumber daya material di Kabupaten Bone yaitu berupa sarana dan prasarana
fasilitas umum selama ini dinilai kurang memadai di Kabupaten Bone dan hal
tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Hal tersebut sesuai dengan hasil
observasi peneliti selama dilapangan bahwa Sumber Daya Mterial yang ada di
Kabupaten Bone ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
hal pembangunan daerah. Selanjutnya peneliti mewawancarai AZ sebagai Kabid
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang mengatakan bahwa :
“Pemerintah kabupaten bone memiliki sumber daya material yang mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam bidang kesehatan,
pendidikan, maupun akses umum lainnya. Jadi kalau berbicara tentang
material yang digunakan maka ada aturan tersendiri yang ditetapkan dalam
Undang-undang untuk menunjang peradaan material itu tadi.”(Hasil
wawancara AZ, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dari AZ maka dapat dikatakan bahwa di
Kabupaten Bone ini memiliki sumber daya material yang dapat memenuhi segala
kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan akses yang
lainnya sehingga masyarakat mampu terpenuhi kebutuhannya, dan ada aturan
Page 71
59
dalam Undang-undang yang telah ditetapkan sehingga sumber daya material ini
dapat di peradakan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut
tidak sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan bahwa pemerintah
kabupaten bone sepenuhnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam hal pembangunan daerah, yang selama ini masyarakat di Kabupaten Bone
masih membutuhkan perhatian dari pemerintah, contoh pengaspalan jalan dan
pembangunan lapangan kerja. Selanjutnya hasil wawancara dari MZ selaku Kabid
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang mengatakan bahwa :
“Sumber daya material yang didalam lingkup Kabupaten Bone ini juga bisa
disebut sebagai sesuatu yang dihasilkan atau suatu karya yang di buat seperti
pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan
lapangan kerja yang digunakan dalam lingkup Kabupaten Bone, berbicara
tentang sumber daya material di Kabupaten Bone maka saya katakan bahwa
sumber daya material atau pembangunan yang sampai saat ini bisa dikatakan
masih dalam proses pencapaian tujuan, artinya belum sepenuhnya
pembangunan dilaksanakan secara merata, itu membutuhkan proses hingga
waktu yang tidak ditentukan.”(Hasil Wawancara MZ, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara oleh MZ maka dapat dikatakan bahwa
sumber daya material biasa disebut dengan sesuatu yang dihasilkan atau suatu
karya yang dibuat oleh lingkup pemerintah Kabupaten Bone seperti pembangunan
daerah dan pengembangan sumber daya alam, pembangunan di Kabupaten Bone
juga dinilai belum mencapai tujuan, namun disebutkan diatas bahwa
pembangunan daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka dari itu
pembangunan daerah di Kabupaten Bone hingga saat ini masih sedang dalam
proses pembangunan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal
tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan bahwa
sumber daya material yang di gunakan dalam lingkup pembangunan daerah di
Page 72
60
Kabupaten Bone dinilai belum sepenuhnya berada pada tingkat pembangunan
yang merata atau juga belum dapat sepenuhnya mencapai tujuan yang maksimal.
Dari beberapa pendapat informan diatas maka peneliti menyimpulkan
bahwa Sumber Daya Material dalam hal ini pembangunan daerah di Kabupaten
Bone masih belum merata disebabkan oleh daerah Kabupaten Bone yang cukup
luas dan memliki sekita 27 kecamatan, dan dari sumber dana APBD yang dimiliki
dinilai kurang untuk pembangunan daerah yang merata, maka dari itu
pembangunan daerah yang merata membutuhkan waktu yang cukup lama
sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan Bappeda itu sendiri dalam
merencanakan pembangunan daerah yang merata, seperti pada pembangunan
lapangan kerja untuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang hanya
sampai SD, SMP maupun SMA.
Peneliti kemudian menganalisa dan menyimpulkan keterangan dari setiap
informan terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam indikator manajemen
strategi ini, bahwa secara umum hal tersebut belum sepenuhnya sudah berjalan
dengan baik dan sesuai, namun dalam indikator dari setiap aspek kebanyakan
yang telah sesuai dan berjalan namun masih ada yang kurang sesuai seperti
Pemberdayaan SDM dari aspek Alokasi Sumber Daya yang dapat dilihat bahwa di
Kantor Bappeda Kabupaten Bone masih kekurangan personil atau SDM yang
memadai baik itu tenaga kerja PNS maupun Non PNS, sehingga harapan
kedepannya untuk Bappeda itu sendiri bisa mendapatkan alokasi jumlah PNS
maupun Non PNS yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sehingga dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya
Page 73
61
Sumber Daya Manusia pada kantor Bappeda Kabupaten Bone sehingga dalam
proses perencanaan pembangunan masih sedikit kurang berjalan sebagaimana
mestinya. Dan pada bagian Sumber Daya Materil juga pada aspek Alokasi
Sumber Daya juga masih dikatakan belum memadai disebabkan pembangunan
daerah di Kabupaten Bone masih belum merata karena daerah Kabupaten Bone
yang cukup luas dan memliki sekita 27 kecamatan, dan dari sumber dana APBD
yang dimiliki dinilai kurang untuk pembangunan daerah yang merata, maka dari
itu pembangunan daerah yang merata membutuhkan waktu yang cukup lama
sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan Bappeda itu sendiri dalam
merencanakan pembangunan daerah yang merata, seperti pada pembangunan
lapangan kerja untuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang hanya
sampai SD, SMP maupun SMA.
C. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan
di Kabupaten Bone
Strategi Badan Perancanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan
Pembangunan di Kabupaten Bone terdapat didalamnya dua faktor yaitu faktor
pendukung dan faktor penghambat. Dalam faktor pendukung terdapat : (a)
Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan, (b) Potensi dan Produktifitas
sedangkan dalam faktor penghambat terdapat : (a) Pemberdayaan SDM dan (b)
Sumber Daya Material. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Faktor Pendukung
Faktor Pendukung merupakan hal-hal yang mendukung pelaksanaan
strategi dalam merencanakan pembangunan daerah sehingga dapat mencapai
Page 74
62
tujuan yang diinginkan dari dilaksanakannya wujud perencanaan pembangunan
yang sesuai di Bappeda Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan dapat memperlihatkan bahwa faktor pendukung keberhasilan
Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan
Pembangunan di Kabupaten Bone lebih mengarah pada sifat (a) Kebijakan
Organisasi dan Kebijakan Pembangunan, (b) Potensi dan Produktifitas.
a. Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan
Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan dapat menjadi
penunjang kemampuan untuk menjabarkan strategi dalam menciptakan
perencanaan pembangunan dan akan mendorong tingkatan pembangunan yang
merata di Kabupaten Bone, kebijakan organisasi dalam hal ini kemampuan untuk
menjabarkan strategi serta kebijakan pembangunan yang akan diterapkan di
Kabupaten Bone sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Berkaitan dengan hal tersebut peneliti sebelumnya telah mewawancarai salah
seorang informan yang ingin mengulas tentang kebijakan organisasi dan kebijakan
pembangunan terkait dengan kemampuan untuk menjabarkan strategi dalam
merencanakan pembangunan ini, namun keterangan dari informan yang
bersangkutan lebih mengarah pada sifat kemampuan untuk menjabarkan strategi
namun akan dibahas juga tentang kebijakan pembangunan. AB selaku kepala
Bappeda Kabupaten Bone mengatakan :
“Yang pertama harus diketahui bersama bahwa Bappeda itu adalah satu-
satunya lembaga yang menangani urusan perencanaan pembangunan di
kabupaten bone otomatis dalam kegiatan pelaksnaannya itu pada frame
regulasi yang telah ditetapkan. Berbicara tentang strategi sebenarnya yang
paling utama untuk dipahami dulu apa yang menjadi pedoman dalam
Page 75
63
perencanaan pembangunan di kabupaten bone sebagaimana kita ketahui
bahwa perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada yang pertama UU
No.25 Thn 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang ke
dua ada peraturan pemerintah no.8 Tahun 2008, dan yang terakhir ada
PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah” (Hasil Wawancara dengan AB 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas yang disampaikan
bahwa kemampuan untuk menjabarkan strategi dapat dilihat dari apa yang
dipahami bersama bahwa pedoman dalam merencanakan pembangunan di
Kabupaten Bone tidak terlepas dari peraturan Undang-Undang, Peraturan
pemerintah dan Peraturan Mentri Dalam Negeri sebagai acuan utama dalam
merencanakan dan mengevaluasi pembangunan daerah. Sedangkan dari kebijakan
pembangunan AB mengatakan :
“Untuk kebijakan pembangunan sebenarnya framenya adalah lima tahunan
dan setiap tahun, kalau frame jangka panjang yang dua puluh tahun yang
dikenal dengsan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
kemudian kalau dia kebijakan lima tahunan dikenal dengan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kemudian kalau dia kebijakan
tahunan dikenal dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). (Hasil
wawancara dengan AB 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwa kebijakan
pembangunan ditetapkan oleh pemerintah yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD,
Dan RKPD. Hal yang hampir sama mengenai kebijakan organisasi dalam hal
kemampuan untuk menjabarkan strategi juga disampaikan oleh informan
selanjutnya yaitu HK selaku Sekeraris Bappeda Kabupaten Bone mengatakan :
“kalau berbicara strategi tentunya kita berbicara tentang regulasi, kita tidak
bisa keluar dari frame regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ini
menjadi koridor yang harus dijalankan secara simultan antara Bappeda dan
Page 76
64
seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone” (Hasil wawancara
dengan HK 2 Desember 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Strategi Bappeda Kabupaten
Bone mengacu pada frame regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan
menjadi acuan yang harus dijalankan oleh Bappeda dan seluruh perangkat daerah
yang ada di Kabupaten Bone. Sedangkan dari segi kebijakan pembangunan HK
mengatakan :
“kalau misalnya pertanyaannya kebijakan pembangunan yang akan
diterapkan di Kabupaten Bone tantunya saya akan bertanya kembali maunya
kebijakan yang jangka panjang (RPJPD), kebijakan jangka menengah
(RPJMD) atau kebijakan tahunan (RKPD) karna kalau kita berbicara jangka
panjang itu seperti 2005-2025 ada periode waktunya dan kalau kita berbicara
jangka menengah itu pada tahun 2018-2023, dan kalau kita berbicara jangka
tahunan itu maka setiap tahunnya ada kebijakan dan itulah kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan”. (Hasil wawancara dengan HK 2
Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan bahwa kebijakan
pembangunan daerah memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya hasil wawancara dengan MZ selaku Kepala Bidang Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Bone yang mengatakan :
“terkait dengan apakah strategi ini evektif atau tidak itu tergantung dari apa
yang dihasilkan artinya ketika tujuan Bappeda sebagai lembaga perencana
dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu betul-
betul telah menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah mulai
dari RPJPD, RPJMD, RKPD setiap tahun itu sudah dapat dilakukan otomatis
strategi yang selama ini dilakukan itu sudah dianggap berhasil, namun apabila
dokumen rencana pembangunan daerah ini dinilai kurang berkualitas ataukah
kualitasnya kurang bagus itulah kembali akan dipertanyakan bahwasanya
bagaimana strategi Bappeda dalam melaksanakan perencanaan itu sendiri
Page 77
65
apakah susuai regulasi yang ada atau tidak” (Hasil wawancara dengan MZ 2
Desember 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Strategi Bappeda dapat dilihat
dari kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang dibuat apakah sudah
sesuai dengan ketetapan pemerintah atau tidak. Sedangkan dari segi kebijakan
pembangunan MZ mengatakan :
“Ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal
pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam kebijakan
tersebut itu berbeda dalam hal waktu perencanaan yang ditetapkan, nah pada
kebijakan ini berlaku dalam hal pembangunan yang akan diterapkan di
Kabupaten Bone, jadi ada acuan bahwa kebijakan itu tidak dibuat-buat oleh
siapa saja tetapi ada aturan yang jauh sebelumnya telah ditetapkan oleh
pemerintah”. (Hasil wawancara dengan MZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Kebijakan
Pembangunan didasarkan atas peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan
tidak hanya dibuat-buat oleh siapa saja tetapi ada aturan jauh sebelumnya dibuat
oleh pemerintah yang harus jalankan. Selanjutnya hasil wawancara dengan
informan terakhir AZ mengatakan :
“Terkait strategi yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan daerah
di kabupaten bone pada dasarnya tidak terlepas dari peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan dan adapun yang membedakan kalau terkait
dengan penelitian di kabupaten bone ada badan yang khusus menangani
penelitian dan pembangunan daerah namanya Badan Penelitian Dan
Pengembangan daerah, kalau Bappeda itu sendiri pada dasarnya
merencanakan pembangunan yang tidak terlepas dari peraturan pemerintah
dan perundang-undangan”. (Hasil wawancara dengan AZ 2 Desember 2019).
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa
pendapat yang disampaikan oleh AZ selaku Kabid Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah hampir sama dengan hasil wawancara dengan informan
Page 78
66
sebelumnya, bahwa perencanaan pembangunan tidak terlepas dari peraturan
pemerintah dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari
kebijakan pembangunan AZ mengatakan :
“Yang sementara berjalan ini dan yang sementara kita tangani ini yang akan
dijalankan sesuai dengan APBD yang sudah ditetapkan yaitu perencanaan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 kemudian start di desember ini kita
juga merencanakan pada tahun 2021, kebijakan kita ditahun ini mengacu pada
kebijakan yang ada di RPJMD 2018-2023, jadi kebijakan baik itu kebijakan
yang terkait dengan urusan pendidikan, urusan kesehatan maupun urusan
lainnya itu termuat dari RPJMD”. (Hasil wawancara dengan AZ 2 Desember
2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa saat ini
kebijakan pembangunan yang berjalan di kabupaten bone saat ini berdasarkan
kebijakan RPJMD, dan juga kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2021
nanti berdasarkan kebijakan APBD yaitu kebijakan tahunan.
Berdasarkan dari keterangan yang dihimpun oleh beberapa informan
terkait dengan aspek Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan dalam
hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan organisasi dalam hal kemampuan
untuk menjabarkan strategi sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh
peraturan Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan Peraturan Mentri Dalam
Negeri sebagai acuan utama dalam merencanakan dan mengevaluasi
pembangunan daerah. Sedangkan dalam aspek Kebijakan Pembangunan sudah
dilihat dari bagaimana perencanaan pembangunan yang akan diterapkan oleh
pemerintah dan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan dan semua itu tidak
terlepas dari acuan utama dalam merencanakan pembangunan yang dikenal
dengan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.
Page 79
67
b. Potensi dan Produktifitas
Potensi dan Produktivitas menjadi penunjang motivasi pegawai terhadap
jalannya kegiatan administrasi pegawai. Potensi pegawai sangat penting setra
kemahiran pegawai dalam bekerjasama secara produktif sehingga dapat mencapai
tujuan yang ditetapkan. Produktifitas pegawai menjadi penunjang terwujudnya
tujuan yang telah ditetapkan untuk merencanakan pembangunan yang telah
disetujui bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti sebeblumnya telah
mewawancarai salah seorang informan yang ingin mengulas tentang potensi dan
produktifitas pegawai terkait dengan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ini, namun keterangan dari informan yang bersangkutan mengarah pada
potensi pegawai dan juga akan dibahas tentang produktifitas pegawai. AB selaku
kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone mengatakan :
“Diharapkan kemahiran pegawai ketika pegawai itu punya disiplin yang
tinggi kemudian kapasitasnya sudah baik untuk menyusun dokumen
perencanaan, kemudian dia punya komitmen untuk menyusun perencanaan
yang betul-betul berkualitas, jadi tiga hal ini menjadi dasar ketika pegawai itu
dinilai mahir atau tidak mahir”.(Hasil wawancara AB, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa mengenai potensi yang
dimiliki pegawai sangat diharapkan serta kedisiplinan dan kapasitas pegawai
dalam menyusun perencanaan yang betul-betul berkualitas, apabila pegawai
mampu menerapkan tiga hal tersebut maka dapat dikatakan mahir. Sedangkan dari
produktifitas pegawai AB mengatakan :
“Kalau berbicara produktifitas kita berbicara apa yang dihasilkan oleh
pegawai ketika dia sudah melakukan serangkaian kegiatan selama satu tahun
berjalan, jadi berapa besaran anggaran yang dia kelola, berapa banyak
kegiatan yang dia jalankan kemudian apa out put atas pekerjaan yang
dihasilkan misalnya seorang kepala bidang dengan tugas dan pokoknya
Page 80
68
menyusun dokumen perencanaan pembangunan maka out put nya berapa
jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang sudah dihasilkan maka itu
berbicara produktifitas.”(Hasil wawancara dengan AB 2 Desemer 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan
bahwa produktifitas yang dihasilkan pegawai selama melaksanakan tugas yang
berjalan baik itu dalam mengelola anggaran maupun melaksanakan kegiatan dapat
menghasilkan out put dokumen perencanaan pembangunan, begitupula dengan
tugas dari kepala bidang yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan,
maka pegawai dikatakan mampu memiliki pruduktifitas apabila hasil kinerja
pegawai itu dilihat dari seberapa lama ia bekerja. Hal yang hampir sama juga
disampaikan oleh informan selanjutnya yaitu HK sebagai Sekertaris Bappeda
Kabupaten Bone yang mengatakan :
“Kalau berbicara tentang kemahiran pegawai sebenarnya kita berbicara
tentang kedisiplin pegawai, kapasitas pegawai, dan komitmen pegawai,
kadang dia disiplin tapi tidak berkomitmen dan tidak punya kapasitas contoh
misalkan dia mungkin tamatan SD atau tamatan SMP, dia disiplin masuk
kantor tapi kapasitasnya untuk mengolah dokumen itu tidak mampu sehingga
hal itu juga tidak memadai dalam pencapaian tujuan, dan pegawai yang ada di
Bappeda ini tdak semuanya ASN sehingga kemampuan pegawai berbeda-
beda”. (Hasil wawancara dengan HK 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ada tiga hal yang diperlukan
dalam mengukur potensi yang dimiliki pegawai yaitu disiplin pegawa, kapasitas
pegawai dan komitmen pegawai, dan beberapa diantara pegawai yang ada di
Bappeda Kabupaten Bone merupakan bukan aparatur sipil negara, namun tiga hal
tersebut harus dimiliki pegawai sehingga dapat dikatakan berpotensi. Sedangkan
dari produktifitas pegawa HK mengatakan :
Page 81
69
“Kalau berbicara tentang produktifitas maka kita berbicara tentang sebuah
kinerja,dan kalau berbicara tentang kinerja maka kita berbicara tentang
berapa besar sumbangsi pegawai terhadap penuntasan tujuan dan sasaran
organisasi misalnya tujuan organisasi Bappeda ini dibentuk dalam melahirkan
perencanaan yang multifungsi, semua yang ada dikabupaten bone. seberapa
besar kontribusi bidang itu terhadap penuntasan dan tujuan organisasi maka
disitulah letak produktifitas tersebut.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa produktifitas
merupakan sebuah kinerja yang dilaksanakan oleh pegawai di Kantor Bappeda
Kabupaten Bone tersebut, seberapa besarkah sumbangsi pegawai tersebut
sehingga dapat mencapai tujuan. Selanjutnya hasil wawancara dengan MZ sebagai
Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengatakan :
“Ada beberapa hal yang harus pegawai terapkan dalam meningkatkan
motifasi pegawai dari segi potensinya baik itu dari aspek kedisiplinan dalam
bekerja, kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dan berkomitmen untuk
bekerjasama secara produktif sebagai tujuan bersama, apabila beberapa aspek
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pegawai tersebut dapat
dikatakan mampu dan mahir dalam melaksanakan tugas sesuai potensi
masing-masing”. (Hasil wawancara MZ, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatkan bahwa pegawai
yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Bone harus memiliki beberapa aspek
yang ditetapkan sehingga pegawai tersebut dikatakan mahir dalam melaksanakat
tugas masing-masing. Sedangkan pada produktifitas MZ mengatakan :
“Kalau berbicara tentang produktifitas maka kita berbicara tentang target
kinerja, jadi semua pegawai yang ada dikantor Bappeda Kabupaten Bone ada
sasaran kinerjanya, misalnya saya dibidang perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah saya punya tugas pokok dan fungsi membuat dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan menyusun rencana pembangunan
daerah dan itu ada target kerja, dan target kerjanya itu berupa target kinerja
Eslon III, target kinerja Eslon IV dan target bagi staf.” (Hail wawancara
dengan MZ 2 Desember 2019)
Page 82
70
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa ketika
berbicara tentang produktifitas maka berbicara tentang target kinerja, setiap
pegawai memiliki sasaran kinerja yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh masing-
masing pegawai itu berbeda dan ada target kerja masing-masing pegawai.
Selanjutnya pada hasil wawancara yang berkaitan dengan Potensi dikatakan oleh
AZ bahwa :
“Sebenarnya rata-rata pegawai yang ada di Bappeda itu sudah mahir dalam
mengelola peralatan atau membuat suatu dokumen perencanakan sehingga
apa yang telah menjadi tujuan bersama dapat tercapai, namun hal tersebut
tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pegawai yang ada di Bappeda ini
merupakan aparatur sipil negara (ASN) namun ada juga pegawai honorer.
Maka dari itu kemampuan atau kemahiran pegawai yang ada di Bappeda ini
berbeda-beda”. (Hasil wawancara dengan AZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa rata-rata
pegawai yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Bone telah mahir dalam
menggunakan peralatan maupun membuat suatu dokumen perencanaan namun
tidak semua mahir dalam hal itu, disebabkan tingkat pendidikan pegawai yang ada
di Kantor Bappeda Kabupaten Bone berbeda. Sedangkan dalam hal produktifitas
pegawai AZ juga mengatakan :
“Produktifitas pegawai dalam mencapai tujuan dilihat dari kemampuan
pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugas yang diberikan, ketika
pegawai tersebut tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik maka
dikatakan pegawai tersebut belum produktif dalam hal itu, dapat dilihat pula
dari segi kedisiplinan pegawai, kemampuan pegawai dalam menaati segala
aturan, dan itulah yang menjadi tolak ukur karena tidak semua pegawai
memiliki kapasitas lebih untuk dapat dikatakan produktif dalam bekerja.
Berdasarkan hasil wawancara diatas juga dapat dikatakan bahwa
produktifitas pegawai dinilai dari kemampuan pegawai itu sendiri dalam
melaksanakan tugas yang diberikan, pegawai dapat dikatakan produktif apabila ia
Page 83
71
mampu menjalankan aturan dengan baik. Pegawai di kantor Bappeda belum
sepenuhnya memeiliki kapasitas yang baik sehingga dapat dikatakan pegawai
tersebut belum produktif dalam menjalankan aturan.
Berdasarkan dari keterangan yang dihimpun dari beberapa informan
terkait dengan aspek potensi dan produktifitas dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa potensi pegawai sudah mampu dalam hal kemahiran dalam bekerjasama
secara produktif serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan
dalam aspek Produktifitas pegawai sudah dilihat dari bagaimana produktifitas
pegawai mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan, namun tidak terlepas dari
sedikit kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aspek ini pegawai selalu
dituntut untuk berusaha menciptakan perencanaan pembangunan yang terbaik di
Kabupaten Bone.
Peneliti kemudian menganalisa dan menyimpulkan keterangan dari setiap
informan terkait dengan faktor pendukung dalam Strategi Perencanaan
Pembangunan Daerah ini terdapat aspek kebijakan organisasi dan kebijakan
pembangunan beserta aspek potensi dan produktifitas. Lebih lanjut terkait dengan
aspek kebijakan organisasi dan kebijakan pembangunan, bahwa strategi dalam
menjabarkan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari peraturan
perundang-undangan dan peraturan pemerintah dan memiliki jangka waktu yang
telah ditetapkan dan semua itu tidak terlepas dari acuan utama dalam
merencanakan pembangunan yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.
Sedangkan pada aspek potensi dan produktifitas pegawai ialah salahsatu faktor
dihadirkannya strategi perencanaan pembangunan daerah agar dapat dilihat dari
Page 84
72
kerjasama secara produktif pegawai agar dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
2. Faktor Penghambat
Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penyebab hambatnya
strategi badan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi terganggu atau
terkendala dan tidak terlaksana secara maksimal. Dalam faktor penghambat
setelah penliti melakukan analisa yang didalamnya terdapat aspek (a)
Pemberdayaan SDM dan (b) Sumber Daya Material. Lebih lanjut mengenai hal
tersebut diatas akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Pemberdayaan SDM
Pemberdayaan SDM sudah dapat bekerja untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah namun disadari maupun tidak berperan cukup vital didalam
terlaksananya suatu strategi perencanaan pembangunan daerah dengan tingkat
kebijakan organisasi dengan kebijakan pembangunan serta potensi dan
produktifitas yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan alokasi sumber
daya dalam hal Pemberdayaan SDM, maka strategi dalam merencanakan
pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Untuk mencapai strategi
perencanaan pembangunan daerah yang maksimal tentunya sangat bergantung
pada Alokasi Sumber Daya yang dapat dilihat dari Pemberdayaan SDM yang
lebih baik. Kurang nya SDM maka tidak memungkinkan untuk berjalannya
sebuah kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang dapat berjalan dengan
baik. Berkaitan dengan pentingnya Pemberdayaan SDM, peneliti sebelumnya
Page 85
73
telah melakukan wawancara dengan AB selaku Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, mengatakan bahwa :
“Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah itu maka diperlukan tenaga
kerja atau SDM yang memiliki kapasitas lebih sehingga tujuan pembangunan
daerah dapat tercapai, sedangkan di Bappeda Kabupaten Bone ini bisa
dikatakan Tenaga kerja PNS dan Non PNS masih kurang, dan belum
memenuhi syarat ketentuan sehingga bisa dikatakan dapat mencapai tujuan
pembangunan daerah.” (Hasil wawancara oleh AB, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa
Pengalokasian Sumber Daya Manusia yang bekerja di Bappeda Kabupaten Bone
masih kurang atau masih terbatas, hanya ada beberapa tenaga kerja PNS Dan Non
PNS sehingga Bappeda dapat dikatakan belum mampu untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah yang telah menjadi ketentuan bersama, namun tidak
membuat kebijakan organisasi dan kebijakan pembangunan serta potensi dan
produktifitas pegawai ikut terhambat karena sudah berjalan secara evektif.
Selanjutnya peneliti mengutip wawancara dengan HK selaku sekertaris Bappeda
mengatakan bahwa :
“Di Bappeda ini selain dari Kepala Bappeda dan Sekertaris Bappeda terbagi
atas bidang, sub dan staf, yang memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing
dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan, diantara tugas dan
fungsi tersebut sebelumnya telah ditetapkan kebijakan sehingga para pegawai
mampu menjalankan tugas nya masing-masing dengan baik sehingga
tercapailah tujuan yang telah ditetapkan.” (Hasil wawancara dengan HK, 2
Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa
Bappeda memiliki beberapa Bidang, sub bidang dan staf yang memiliki tugas dan
fungsi yang berbeda dan sebelumnya telah ditetapkan kebijakan oleh pemerintah
yang menjadi acuan sehingga dapat mencapai tujuan. Selanjutnya hasil
Page 86
74
wawancara dengan MZ selaku Kabid Perencanaan dan Evaluasu Pembangunan
Daerah mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara pengalokasian sumber daya manusia maka kita berbicara
tentang jumlah SDM disetiap organisasi, selama ini di Bappeda sendiri kita
masih kekurangan personil baik tenaga PNS maupun Non PNS , kita masih
terbatas, jadi beberapa bidang hanya memanfaatkan beberapa tenaga PNS
maupun non PNS, itupun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
selama ini diharapkan, harapannya kedepan Bappeda sebagai lembaga
perencanaan betul-betul bisa mendapatkan alokasi jumlah pegawai negeri
sipil maupun non PNS yang berkualitas dan yang mempunyai kapasitas dan
kapabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi bappeda itu sendiri.” (Hasil
wawancara dengan MZ 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa di
Kantor Bappeda Kabupaten Bone masih kekurangan personil atau SDM yang
memadai baik itu tenaga kerja PNS maupun Non PNS, sehingga harapan
kedepannya untuk Bappeda itu sendiri bisa mendapatkan alokasi jumlah PNS
maupun Non PNS yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sehingga dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kekurangan pegawai di Bappeda
Kabupaten Bone tentunya dalam mengusung strategi perencanaan pembangunan
daerah tentunya terhambat, maka pemberdayaan SDM sangat penting sebagai
pengalokasian sumber daya yang dapat bekerja untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah. Selanjutnya hasil wawancara dengan AZ selaku Kabid
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang mengatakan :
“Sumber Daya Manusia yang ada di Bappeda ini baik itu tenaga kerja ASN
atau staf lainya masih kurang, hanya ada beberapa saja staf dalam setiap
bidang, kemahiran pegawai itu juga berbeda-beda, tergantung dari kapasitas
masing-masing yang dimiliki nya.” (Hasil wawancara dengan AZ 2
Desember 2019)
Page 87
75
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa
pemerintah Bappeda Kabupaten Bone dinilai masih kekurangan SDM untuk
bekerja sama dalam merencanakan pembangunan daerah. Kurangnya pegawai dan
staf di Bappeda Kabupaten Bone tentunya dalam merencanakan pembangunan
daerah sedikit terhambat dan perlu menjadi perhatian besar bagi stakeholder
terkait dan segera dilakukan pembenahan.
Berdasarkan keterangan dari beberapa kesimpulan yang dihimpun dari
informan diatas maka dengan aspek pemberdayaan SDM ini dapat disimpulkan
bahwa kurangnya sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bone menjadi hal kelemahan yang sangat krusial karena begitu
penting dalam keberlangsungan alokasi sumber daya dalam strategi merencanakan
pembangunan daerah.
b. Sumber Daya Material
Sumber daya material dapat disadari bahwa tidak berjalan sesuai dengan
yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa
sumber daya material merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah dari
usaha dan kerja keras, seperti halnya pembangunan daerah. Dalam pembangunan
daerah perlu persiapan yang matang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal
sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian peneliti telah
melakukan wawancara dengan AB selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bone yang
mengatakan bahwa :
“Kalau berbicara material sebenarnya kita berbicara fungsi sarana dan
prasarana, fungsi yusilitas umum kemudian fungsi semua fasilitas umum
maupun fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Bone karena itu terkait dengan
pembangunan daerah, selama ini kita sudah mengalokasikan dana
Page 88
76
infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang itu sekitar 25% dari total APBD,
kemudian begitu juga urusan pendidikan kita harus sesuai dengan yang
diamanatkan urusan kesehatan.”(Hasil wawancara AB, 2 Desember 2019)
Berdasarakan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa
Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal Sumber Daya
Material yang merupakan suatu fungsi segala fasilitas umum yang ada di
Kabupaten Bone dan merupakan bagian dari pembangunan daerah, dan adapun
dalam pembangunan daerah tersebut maka Bappeda itu sendiri menggunakan
dana infrastruktur dari pengalokasian dana yang dibuat oleh Bappeda sesuai
dengan ketetapan Undang-undang yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti
telah mewawancarai HK sebagai Sekertaris Bappeda Kabupaten Bone yang
mengatakan :
“untuk pengalokasian sumberdaya material sarana dan prasarana fasilitas
umum yang selama ini memang dinilai kurang memadai itu menjadi
tantangan kedepan bagi pemerintah daerah, kenapa karena jangan sampai
nanti ketika semua fasilitas umum sudah tersedia ternyata masih ada bagian-
bagian yang tidak tersentuh oleh sarana dan prasarana umum yang diharapkan
bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.”(Hasil wawancara HK,
2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa Sumber
daya material di Kabupaten Bone yaitu berupa sarana dan prasarana fasilitas
umum selama ini dinilai kurang memadai di Kabupaten Bone dan hal tersebut
menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Sedangkan pendapat dari Kabid
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu AZ mengatakan bahwa :
Page 89
77
“Pemerintah kabupaten bone memiliki sumber daya material yang mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam bidang kesehatan,
pendidikan, maupun akses umum lainnya. Jadi kalau berbicara tentang
material yang digunakan maka ada aturan tersendiri yang ditetapkan dalam
Undang-undang untuk menunjang peradaan material itu tadi.”(Hasil
wawancara AZ, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa di
Kabupaten Bone ini memiliki sumber daya material yang dapat memenuhi segala
kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan akses yang
lainnya sehingga masyarakat mampu terpenuhi kebutuhannya, dan ada aturan
dalam Undang-undang yang telah ditetapkan sehingga sumber daya material ini
dapat di peradakan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan
selanjutnya pendapat dari MZ slaku Kabid Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah mengatakan bahwa :
“Sumber daya material yang didalam lingkup Kabupaten Bone ini juga bisa
disebut sebagai sesuatu yang dihasilkan atau suatu karya yang di buat seperti
pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan
lapangan kerja yang digunakan dalam lingkup Kabupaten Bone, berbicara
tentang sumber daya material di Kabupaten Bone maka saya katakan bahwa
sumber daya material atau pembangunan yang sampai saat ini bisa dikatakan
masih dalam proses pencapaian tujuan, artinya belum sepenuhnya
pembangunan dilaksanakan secara merata, itu membutuhkan proses hingga
waktu yang tidak ditentukan.”(Hasil Wawancara MZ, 2 Desember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa
sumber daya material biasa disebut dengan sesuatu yang dihasilkan atau suatu
karya yang dibuat oleh lingkup pemerintah Kabupaten Bone seperti pembangunan
daerah dan pengembangan sumber daya alam, pembangunan di Kabupaten Bone
juga dinilai belum mencapai tujuan, namun disebutkan diatas bahwa
pembangunan daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka dari itu
Page 90
78
pembangunan daerah di Kabupaten Bone hingga saat ini masih sedang dalam
proses pembangunan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan keterangan dari beberapa kesimpulan yang dihimpun dari
informan diatas maka dengan aspek Sumber Daya Material ini dapat disimpulkan
bahwa kurangnya sumber daya material yang ada di Kabupaten Bone sehingga
banyak kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti halnya
pada pembangunan akses jalanan dan pembangunan lapangan kerja yang belum
memadai, hal tersebut menyebabkan masyarakat kekurangan perhatian dari
pemerintah dan pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugas dengan
baik, dalam hal ini tentunya Bappeda sendiri menjadi sasaran untuk merencanakan
pembangunan yang merata di Kabupaten Bone sehingga kebutuhan masyarakat
dapat terpenuhi, dari beberapah hal diatas menjadi acuan bagi pemerintah bahwa
masyarakat sangat memerlukan pembangunan yang merata dan masyarakat
tentunya ingin melihat Kabupaten Bone kedepannya lebih maju dan menjadi
salahsatu daerah yang kaya akan Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya
Material yang memadai dalam menunjang pembangunan daerah yang merata.
Page 91
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam
Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan
Pembangunan di Kabupaten Bone secara umum strategi yang digunakan
sudah dapat dikatakan baik, namun terlepas dari beberapa kekurangan yang
ada dalam proses strategi yang digunakan tentunya perlu ditingkatkan. Hal
tersebut ditinjau dari segi potensi pegawai dalam membuat dokumen
perencanaan, kedisiplinan, kapasitas dan komitmen dalam bekerja sama untuk
merencanakan pembangunan daerah yang merata.
2. Faktor pendukung Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten Bone adalah unsur (a) Kebijakan Organisasi dan Kebijakan
Pembangunan dikarenakan dapat menjadi penunjang kemampuan dalam
menjabarkan strategi dan akan mendorong tingkatan kinerja dalam
merencanakan pembangunan di Kabupaten Bone sesuai dengan peraturan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (b) Potensi dan Produktifitas
pegawai sangat penting bagi sistem pemerintahan yang berdasarkan
kepercayaan. Potensi dan Produktifitas yang dimiliki pegawai menjadi suatu
acuan utama dalam merencanakan suatu program pembangunan yang ada di
Kabupaten Bone. Sedangkan yang menjadi Faktor Penghambat ialah (a)
Page 92
80
Pemberdayaan SDM yang masih kurang dalam hal jumlah pegawai yang
masih terbatas di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone. (b) Sumber Daya Material yang masih kurang dalam hal
perencanaan program pemangunan daerah, sehingga sumber daya material
yang masih belum mempuni sangat berperan sehingga masih sedikit kurang
terwujudnya strategi dalam merencanakan pembangunan.
B. Saran
1. Diharapkan pimpinan dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan
atensinya terhadap Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam
Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone.
2. Seharusnya pegawai dibagian perencanaan dan evaluasi pembangunan
daerah lebih mengutamakan perencanaan pembangunan yang berpotensi
terhadap kebijakan yang ada di Kabupaten Bone
3. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah seharusnya lebih
memperhatikan kedisiplinan dan aturan waktu yang ditetapkan, begitupula
dengan komitmen dalam bekerja sehingga terwujudnya kinerja pegawai
yang berkualitas.
4. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Bone diharapkan untuk
direncanakannya pengembangan wilayah atau pemekaran wilayah
Kabupaten Boone supaya tidak lagi terlalu luas sehingga Bappeda atau
Pemerintah terkait mampu untuk merencanakan pembangunan yang lebih
maksimal.
Page 93
81
DAFTAR PUSTAKA
Afriyadi, (Februari 2018). Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli.
Diperoleh 6 Agustus 2018, dari rimaru.web.id
Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca
Reformasi. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
Furchan, Arief, 2004. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Garna, Judistira K. 1999. Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif. Bandug:
Primaco Akademika
Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: Rajawali Pers
Madani, Muhlis, dkk. 2016. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi,
Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Mahmudi, 2011. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi ke 3. Yogyakarta:
Ull Press
Mardiasmo. 2004. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi
Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM,
Yogyakarta.
M. Hikmat, Mahi. 2011. Metode Penelitian; Dalam Perspektif ilmu komunikasi
dan sastra. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Pohan, Chairil Anwar, 2017. Pengantar Perpajakan. Edisi kedua. Jakarta: Mitra
Wacana Media
Satori, Djam’an dan Aan Khomairah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta
Sedarmayanti, 2009. Sumberdaya Manusia dan Produktifitas Kerja. Bandung:
Mandar Maju
Page 94
82
Siagian, Sondang P. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta:
Rineka Cipta
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed
Methods) Edisi Keempat. Bandung: Alfabeta
Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrai. Edisi ke 12, Bandung: Alfabeta
Sumarsan, Thomas, 2015 Perpajakan Indonesia. Edisi 4. Jakarta Barat: Indeks
______________, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.
Bandung: Alfabeta
Page 95
83
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Page 96
84
1. Pedoman Observasi
Pedoman Observasi
Lokasi : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bone
Fokus Penelitian
Indikator
Kondisi/Keadaan
Ya/Tidak
Keterangan
Srategi Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Dalam
Merencanakan
Pembangunan Di
Kabupaten Bone
1. Kebijakan
Organisasi
a) Kemampuan untuk
Menjabarkan Strategi
dalam merencanakan
pembangunan di
Kabupaten Bone
Ya
Strategi dalam
merencanakan
pembangunan di
Kabupaten Bone
sudah berjalan sesuai
dengan peraturan
pemerintah dan
peraturan perundang-
undangan yang telah
ditetapkan.
b) Kebijakan
pembangunan yang
akan diterapkan di
Kabupaten Bone
Ya
Kebijakan
pembangunan yang
diterapkan di
Kabupaten Bone
berjalan sesuai
dengan apa yang
telah ditetapkan oleh
pemerintah seperti
RPJPD, RPJMD, dan
RKPD.
2. Motivasi
Pegawai
a) Potensi kemahiran
pegawai dalam
bekerjasama secara
produktif dan dapat
mencapai tujuan yang
ditetapkan
Tidak
Potensi yang dimiliki
pegawai kantor
Bappeda Kabupaten
Bone sudah memiliki
potensi, namun
tenaga kerja yang
ada di Bappeda
Kabupaten Bone
jumlahnya masih
terbatas.
b) Produktifitas pegawai
sehingga mampu
mencapai tujuan yang
ditetapkan
Ya
Produktifitas
pegawai dalam hal
merencanakan
pembangunan
berjalan sesuai
dengan potensi yang
dimiliki pegawai dan
Page 97
85
disesuaikan dengan
hasil kinerja masing-
masing pegawai serta
tugas dari kepala
bidang dalam
merencanakan
pembangunan
3. Alokasi
Sumber
Daya
a) Pemberdayaan SDM
dalam pengaloksian
sumberdaya manusia
yang dapat bekerja
untuk mencapai
tujuan pembangunan
daerah
Tidak
Sumberdaya manusia
yang dapat bekerja
dinilai kurang dalam
hal tersebut sangat
mempengaruhi
kinerja pegawai, baik
itu dalam hal
membuat dokumen
perencanaan dan
pencapaian tujuan.
b) Sumber daya material
dalam pengalokasian
sehingga dapat
mewujudkan
pembangunan daerah
yang merata
Tidak
Sumber daya
Material dalam hal
pembangunan daerah
di Kabupaten Bone
dinilai masih belum
merata disebabkan
daerah di Kabupaten
Bone memiliki 27
kecamatan dan dari
sumber APBD yang
diterima juga dinilai
masih kurang untuk
pembangunan daerah
yang merata.
Page 98
86
LAMPIRAN 3
LAMPIRAN DOKUMENTASI
Kegiatan proses wawancara pada Kepala Bidang Perencaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab. Bone (2 Desember 2019 – 13.15)
Dukementasi Bersama Pegawai dan Staf Bidang Perencanaan dan evaluasi
Pembangunan daerah BAPPEDA Kab. Bone (2 Desember 2019 - 13.45)
Page 99
87
Foto kegiatan dalam ruangan sekretaris dan Bidang Perencanaan BAPPEDA
Kab. Bone (2 Desember 2019 – 13.30)
Dokemtasi dan pengambilan dokumen oleh Sekretaris BAPPEDA Kabupaten
Bone (3 Desember 2019)
Page 100
88
RIWAYAT HIDUP
A. MAGFIRAH MAULANI, lahir pada
tanggal 15 Desember 1997 di Mattoanging,
Desa Mattoanging, Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone. Ia merupakan seorang anak
pertama dari dua bersaudara yang merupakan
buah cinta pasangan Andi Waris Amir dan
Nurfaidah Husanda. Penulis menempuh
pendidikan Sekolah Dasar di SD/INP 5/81
Mattoanging mulai tahun 2003 sampai tahun
2009. Pada tahun yang sama penulis
melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kahu dan tamat pada tahun
2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di
SMA Negeri 1 Kahu dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada
tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi,
tepatnya di Universitas Muhamadiayah Makassar pada jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1
(S1). Dalam organisasi extra kampus penulis juga merupakan salah
seorang dari badan pengurus Dewan Pengurus Cabang Kesatuan
Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (Kepmi Bone DPC Kahu) tepatnya
pada jabatan sekretaris Bidang Pendidikan dan Penalaran. Pada tanggal
30 Januari 2020 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil
karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Strategi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan
Pembangunan Di Kabupaten Bone” dan mendapatakan gelar S.Sos.