-
EDISI 3 / OKTOBER 2016ISSN 2528 - 0716
Tips Cegah Pungli
STOP PUNGLI
PELAYANAN PRIMA DENGAN KESEHATAN MENTAL YANG PRIMA
Carpooling Sebagai Solusi BertransportasiRevolusi Mental Sebagai
Perubah Peradaban
Mudahnya pakai WhatsApp Web
UPAYA TATA KELOLA TRANSPORTASI ONLINE DALAM BINGKAI PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK
-
Redaksi menerima kontribusi tulisan dari pegawai Pusbang SDM
Aparatur Perhubungan, karyawan PPSDMAP atau pihak lainyang
relevan dengan semangat buletin PPSDMAP dengan syarat diketik
rapi dengan spasi ganda, maksimal 2000 karakter
( setengah halaman ) dengan disertai identitas diri penulis
[ FOKUS UTAMA ]
Tips Cegah Pungli
STOP PUNGLI
PELAYANAN PRIMA DENGAN KESEHATAN MENTAL YANG PRIMA
Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi
Revolusi Mental Sebagai Perubah Peradaban
Mudahnya pakai WhatsApp Web
GALERI
POJOK KONSEPSI
5
3
6
8
10
11
14
15
19
Alamat Redaksi :Pusbang SDM Aparatur PerhubunganJl. Raya Parung
KM 26-Bogor 16310
Telp : 0251-7540092/7540093 Fax : 0251-7540191/7540094Website
:http://ppsdma.bpsdm.dephub.go.id
WHAT’S INSIDE
STOP PUNGLI
Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang
masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak
terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan
dan supervise di kalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah
lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya
pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi
dihilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas
pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk
menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata
masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa
melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi
tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya
pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong
suburnya perilaku korup melalui pungutan liar.
UPAYA TATA KELOLA TRANSPORTASI ONLINE DALAM BINGKAI PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK
SALAMREDAKSISalam Redaksi
Pembaca buletin Aparatur yang kami banggakan.
Salam hangat dari kami,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan
nikmatnya kepada kita semua. Segenap tim redaksi Buletin Aparatur
Edisi III Tahun 2016 kembali hadir di hadapan pembaca dengan
menyuguhkan berbagai artikel, berita dan rubrik yang sangat menarik
untuk dibaca.
Artikel mengenai Carpooling Sebagai Solusi Bertransportasi,
Pelayanan Prima dengan Kesehatan Mental yang Prima dan beberapa
artikel lainnya dihadirkan di buletin edisi III ini.
Selain berita dan artikel terdapat juga galeri kegiatan internal
di PPSDMAP.
Akhirnya kepada seluruh pembaca kami ucapkan selamat menikmati
sajian berita dari kami, semoga bulletin ini mampu menjadi teladan
dan tambahan pengetahuan. Saran dan kritik kami nanti demi
perbaikan dan kemajuan masa kedepannya.
PENGARAHPEPEN SUPENDI YUSUP
PENANGGUNG JAWAB :SYAFEK JAMHARISRI LESTARIHAMIDAHEDI
SANTOSA
REDAKTUR :SUGIYANTO SOEDARTO
PENYUNTING/EDITOR :FIFI PRIHANDAYANI NUR HIDAYATI
DESAIN GRAFIS/ FOTOGRAFER :ROBBY CAHYAWANINDAH IMAYANTI
SEKRETARIAT/PRODUKSI :EVA SRI RAHAYUNINGSIHTITIK ISMIYATI
3APARATUR EDISI 3 / Oktober 2016APARATUR EDISI 3 / Oktober
20162
-
[ FOKUS UTAMA ] [ FOKUS UTAMA ]
Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan
menjadi korban pungutan liar (pungli) karena daya tawar yang
rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan
karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa
birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak
mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu,
pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang
memadai. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi
terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara
membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan
penolakan pembayaran di luar biaya resmi. Budaya “sedekah” untuk
memperlancar urusan dengan
birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama
berabad-abad. Sejak zaman feudal masyarakat terbiasa memberi upeti
kepada raja dan aparat kerajaan.
Berikut tips untuk mencegah agar tidak terkena dampak
pungli:
1. Pelajari seluk beluk urusan andaPungli biasanya hanya
berhasil pada orang-orang yang tidak memahami peraturan sebenarnya.
Jika sedang mengurus tanah, pelajarilah alur pengurusan tanah yang
baik. Begitu pula dengan urusan-urusan yang lain. Pelajari dan
carilah informasi di website resmi instansi tersebut mulai dari
syarat-syarat hingga biaya resmi yang seharusnya dikeluarkan.
2. Jangan mau bayar tanpa Bukti Tertulis
Setiap jenis transaksi yang dilakukan secara resmi pasti
diterbitkan bukti
Begitu besarnya pengaruh
Pungli terhadap perkembangan pembangunan dan investasi
serta pelayanan kepada masyarakat
menyebabkan Pemerintah bergerak cepat, yaitu Presiden
Joko Widodo telah menandatangani
Peraturan Presiden (Perpres) yang
bertindak sebagai payung hukum
pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yaitu
Perpres Nomor 87
Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar.
Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang melayani masyarakat
di sektor transportasi telah menindaklanjuti Perpres tersebut
dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan
Pungli, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan
publik yang bebas pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tim
Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kemenhub merupakan Tim Adhoc
yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan, dengan anggota dari wakil dari Kementerian
Perhubungan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI). Tim ini diharapkan akan lebih independen
dan bersih sehingga akan mampu memberi kontribusi buat Negara
khususnya dalam pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan.
Adapun Satgas ini nantinya memiliki tugas pengawasan, pemantauan,
dan pelaporan sebagai berikut:
a. Mengawasi proses pelaksanaan pelayanan publik yang bebas
pungli di Lingkungan Kemenhub.b. Melakukan monitoring terhadap
pelayanan publik yang bebas pungli di Lingkungan Kemenhub.c.
Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan atas pelaksanaan
pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kemenhub.
Untuk itu Kemenhub mengharapkan partisipasi masyarakat untuk
mengadukan jika terjadi penyimpangan melalui contact center 151,
Facebook Kemenhub 151, Twitter Kemenhub 151, email
[email protected], simadu.dephub.go.id, lapor.go.id, SMS ke
1708, Twitter @LAPOR1708 melalui pengaduan Indonesia Corruption
Watch (ICW) atau pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) melalui [email protected] dan juga melalui nomor WhatsApp
0818195030.
Semoga dengan adanya Tim Saber Pungli dan pelibatan masyarakat
yang aktif, reformasi birokrasi yang beretika dan bermoral dapat
sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan yang lebih
penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan publik
yang praktis, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi.
Sumber : http://www.dephub.go.id/
transaksi tertulis. Mintalah bukti-bukti pengeluaran yang
dikeluarkan oleh pihak terkait. Kalau tidak ada berarti perlu
dipertanyakan apakah biaya itu sesuai dengan aturan atau tidak.
3. Tanyakan identitas merekaTips yang ini sepertinya banyak
berhasil jika kita ada dalam posisi yang benar. Jika tidak
melakukan pelanggaran lalu oknum mencari-cari pelanggaran kita,
tinggal tanyakan saja nama, kesatuan dan kantornya.
4. Lapor!Jika menemukan, merasakan atau mengetahui adanya pungli
yang terjadi pada pelayanan publik bisa melaporkan melalui laman
web www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 atau Twitter @LAPOR!1708.
Sangat optimistis Indonesia di masa depan akan bersih dari
korupsi atau pungutan liar yang disebabkan oleh berbagai oknum,
entah preman, calo, bahkan pejabat sekalipun. Semua itu tidak akan
terjadi jika pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan
sempurna. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara menanam bibit
generasi muda berkarakter dan jujur.
Tips Cegah Pungli
5APARATUR EDISI 3 / Oktober 2016APARATUR EDISI 3 / Oktober
20164
-
[ TRANSPORTASI ]
PENDAHULUANKebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi
yang handal semakin tinggi seiring dengan semakin majunya peradaban
manusia. Implikasi dari peradaban yang semakin berkembang
diantaranya kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier secara
signifikan meningkat dengan berbagai tuntutan dan variabelnya.
Kebutuhan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya yaitu dengan
beribadah, bekerja, pendidikan, sosialisasi, rekreasi dan lain
sebagainya membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang
memadai sehingga mendukung mobilisasi manusia dan/atau barang
sehingga roda kehidupan dan perekonomian terus berputar secara
dinamis.
Gambaran mikro terkait kebutuhan transportasi yang semakin masif
di Indonesia dewasa ini sudah menjadi isu aktual yang perlu
penanganan secara optimal dari pihak terkait. Kemacetan terjadi
hampir di setiap sudut jalanan ibukota dan kota besar lainnya.
Layanan transportasi umum belum memadai baik dari segi kualitas dan
kuantitas serta
pelayanan kurang optimal sehingga secara umum masyarakat belum
tercukupi dari segi pemenuhan layanan transportasi secara
komprehensif.
Sejak setahun belakangan ini muncul transportasi berbasis
aplikasi atau online atau dikenal dengan istilah ridesharing yang
secara instan seolah sudah menjadi jawaban akan kerinduan
masyarakat terhadap transportasi yang mudah, murah dan aman.
Layanan transportasi jenis ini semakin menjamur, baik dengan
sarana
transportasi kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat
(mobil). Yang menjadi masalah adalah aspek legalitas dari para
penyedia layanan transportasi online tersebut, baik dari segi badan
usaha, safety dan tata kelolanya.
PEMBAHASANYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam suatu
kesempatan menyampaikan komentar melalui republika.co.id (news),
keberadaan transportasi
berbasis daring (online) dinilai akibat kesemrawutan sistem
angkutan massal yang tidak bisa diatasi pemerintah. Disinilah
pemerintah harus mengambil langkah strategis dan paripurna.
Langkah-langkah yang sudah mulai dilakukan adalah pembenahan
secara menyeluruh terkait sistem angkutan massal, baik dari segi
sarana, prasarana, sistem dan kelembagaan. Dari segi sarana dan
prasarana saat ini pemerintah sedang membangun mega proyek Mass
Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT). Pembangunan MRT
dan LRT yang menyerap anggaran cukup besar ini sampai dengan
semester I tahun 2016 telah mencapai progress 60%. Direktur
Konstruksi PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) Mohamad
Nasyir (dalam industri.bisnis.com) mengatakan, perusahaan
optimistis karena proses pengeboran dan pembangunan underground
cukup lancar. Ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi terbukti
mampu mengkesampingan efek sementara kemacetan yang semakin menjadi
di area sekitar proyek MRT maupun LRT karena berharap manfaat
jangka panjang yang akan diterima. Sedangkan dari segi sistem dan
kelembagaan sudah dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
(BPTJ) yang merupakan ‘miniatur’ Kementerian Perhubungan khusus
area Jabodetabek. Intitusi ini bertugas untuk mengembangkan,
mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara
terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola
organisasi yang baik.
Tetapi sebagian besar konsumen ‘kekinian’ yang membutuhkan
layanan transportasi handal dalam waktu yang tidak terlalu lama,
mencari alternatif solusi masalah jasa transportasi dengan
memanfaatkan tawaran menarik dari penyedia layanan transportasi
online. Hal ini didukung kolaborasi antara kemajuan teknologi
telepon seluler dengan kecerdasan para pengusaha dalam melihat
peluang usaha di bidang transportasi. Kemudian mulai dikenal di
kalangan masyarakat layanan jasa seperti Go-Jek dan Grab-Bike
(motor) dan Grab-Car serta Taksi Uber (mobil). Di awal masa
kemunculannya banyak terjadi pro dan kontra terkait layanan
transportasi yang notabene sangat mudah dan murah ini.
Kementerian Perhubungan mengambil langkah tegas dengan
menyatakan bahwa layanan transportasi ini adalah ilegal, karena
tidak memenuhi beberapa unsur sebagai angkutan umum sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang merupakan regulator di bidang komunikasi dan
teknologi informasi (online) menyatakan bahwa semakin menjamurnya
transportasi online adalah suatu keniscayaan, pasti terjadi karena
kondisi eksisting yang ada memungkinkan hal tersebut muncul. Yang
perlu dilakukan
adalah koordinasi antar pihak terkait, sehingga nantinya layanan
online tersebut memiliki badan usaha yang tentunya memiliki unsur
costumer services, consumer protection, serta bagian level playing
field yang menangani dari sisi aspek legal maupun perpajakan.
Kementerian Perhubungan sebagai leading sector dalam masalah ini
kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Produk
hukum ini mengatur tentang Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; Angkutan Orang Untuk
Keperluan Pariwisata dan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.
Terkait dengan fenomena layanan transportasi online, pada
intinya peraturan ini ditujukan untuk mengatur tentang prasyarat
kendaraan roda empat atau lebih, termasuk layanan serupa Uber dan
GrabCar. GrabCar dan Uber dan sejenisnya yang harus berstatus badan
usaha tetap dan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kemudian untuk izin operasinya, GrabCar dan Uber misalnya harus
bisa bekerjasama dengan koperasi (berbadan hukum) sebagai wadah
para mitra pengemudinya. Contohnya Uber telah merangkul Koperasi
Trans Usaha Bersama, sementara GrabCar merangkul Perkumpulan
Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) untuk mewadahi mitra pengemudi.
Aturan ini juga termasuk meminta para mitra pengemudi Uber dan
GrabCar untuk melakukan Uji Kelaikan Kendaraan (KIR), memiliki SIM
A Umum, dan memiliki STNK atas nama perusahaan, bukan pribadi.
Peraturan ini juga menyebut bahwa para pihak yang menampung mitra
pengemudi harus membentuk pool, fasilitas perawatan, serta
penyesuaian tarif yang ditentukan pemerintah. Semua syarat itu
disosialisasikan selama enam bulan dan mulai 1 Oktober 2016 semua
pengusaha jasa transportasi online wajib melengkapi semua
persyaratan tersebut.
SIMPULANBabak baru layanan jasa transportasi online telah
dimulai per 1 Oktober 2016, dengan harapan tidak muncul lagi
pertentangan antara pihak-pihak terkait. Masing-masing menjalankan
fungsi dan kegiatan dalam ‘wadah legal’ sehingga masyarakat sebagai
‘tuan’ atas pelayanan publik khususnya jasa transportasi dapat
merasakan kenyamanan dan keamanan dalam ‘ber-mobilisasi’ dan
‘ber-transportasi’. Pihak perusahaan jasa angkutan online perlu
terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan beserta
dengan kelengkapan legalitas yang perlu terus diperbaharui.
Kementerian Perhubungan sebagai regulator harus terus melakukan
pengawasan sehingga aspek keamanan dan keselamatan dalam rangka
mendukung Road Map to Zero Accident
selalu terus dijaga dan dapat tercapai.
Pekerjaan rumah berikutnya yang harus diselesaikan oleh
Kementerian Perhubungan adalah merumuskan dan mengeluarkan payung
hukum untuk jasa transportasi online dengan menggunakan kendaraan
roda dua (motor) yang sering disebut dengan istilah ‘ojek online’.
Hal ini sangat krusial mengingat jenis transportasi online yang
pertama muncul adalah jenis ini dan saat ini pangsa pasar pemakai
terbesar juga adalah jenis ojek online. Sinergi kembali menjadi
kata kunci dan hal klasik yang perlu dikedepankan oleh seluruh
stakeholder, sehingga tata kelola transportasi nasional dapat
berada dalam status ideal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
secara keseluruhan.
KEPUSTAKAANJDIH Kementerian Perhubungan (2015). Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan
Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
. Tersedia: http: // jdih.dephub.go.id/. [3 November 2016].
JDIH Kementerian Perhubungan (2016). Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek . Tersedia: http: // jdih.dephub.go.id/. [3 November
2016].
Ridwan Aji Pitoko (2016). Progress Pembangunan LRT
Cibubur-Cawang 60 % . Tersedia: http: // properti.kompas.com. [2
November 2016].
Surya Riyanto (2016). Progress Pembangunan MRT Jakarta Capai 60
% . Tersedia: http: // industri.bisnis.com. [2 November 2016].
_________ (2016). YLKI : Transportasi Online Muncul Karena
Angkutan Umum Amburadul . Tersedia: http: // www.
nasional.republika.co.id. [2 November 2016].
Abstrak
Indikator keberhasilan pelayanan transportasi adalah
penyelenggaraan angkutan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
sebagai pengguna jasa. Dewasa ini masyarakat diberikan kemudahan
dalam memilih jenis layanan dengan hadirnya transportasi
online.
Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sering terjadinya
kesalahpahaman dalam hal status transportasi online (berbasis
aplikasi) yang sedang mendapat perhatian dari masyarakat luas.Fokus
utama tulisan ini adalah untuk memotret aspek legalitas dan
implikasinya setelah dikeluarkannya peraturan tentang jenis
transportasi online tersebut dan bagaimana menyikapi beberapa
fenomena yang menyertai dinamika lahirnya serta semakin maraknya
transportasi berbasis aplikasi (ridesharing).Kata kunci : tata
kelola, transportasi, aplikasi, peraturan
DALAM BINGKAI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Yohanes Nugraha
UPAYA TATA KELOLA TRANSPORTASI ONLINE
APARATUR EDISI 3 / Oktober 20166 7APARATUR EDISI 3 / Oktober
2016
-
[ ORGANISASI ]
Latar BelakangTugas Aparatur Sipil Negara adalah pelaksana
kebijakan dan memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas
bagi pelanggannya baik internal maupun ekternal sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan dapat
diartikan sebagai melayani , sedangkan pelayanan prima melayani
dengan sangat baik. Agar dapat memberikan pelayanan yang prima
(Excelent Service) salah satunya adalah senantiasa menjaga kondisi
kesehatan mental kita.
Permasalahan Begitu pentingkah kesehatan mental dalam
menjalankan tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara ?Apakah
Kesehatan Mental Itu ?
Pembahasan Beberapa Pengertian Sebelum membahas dan menjawab
pertanyaan di atas, yang dikatakan sehat adalah keadaan tidak sakit
atau kondisi normal, sedangkan kesehatan menurut Undang undang
Kesehatan nomor 36 tahun 2009 adalah Keadaan sehat baik secara
fisik , mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif, secara sosial, dan ekonomis.
Mental merupakan cara berfikir dan berperasaan berdasarkan atas
nurani yang tercermin pada perilaku seseorang.Dr. Zakiah Darajat
(1996) memberikan beberapa pengertian mengenai kesehatan mental
sebagaimana tertuang dalam Modul Diklat Prajabatan Golongan III, II
dan I Materi Kesehatan Mental adalah, sebagai berikut : a.
Kesehatan Mental adalah terhindarnya
seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari
gejala-gejala penyakit jiwa.
b. Kesehatan Mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri
dengan diri sendiri dengan orang lain dan masyarakat serta
lingkungan dimana ia hidup.
c. Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara
fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi
problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif
kebahagiaan dan kemampuan dirinya
Dari difinisi di atas dapat dikatakan secara sederhana bahwa
kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi ,
menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dengan diri
sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan dimana dia
tinggal/berada.Dengan demikian, ASN untuk dapat memberikan
pelayanan yang prima harus mempunyai kesehataan mental yang baik
yang prima, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang
terjadi dengan dirinya dengan orang lain dan dengan perubahan
lingkungan dimana dia berada.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Mental ASN :a. -
Faktor internal adalah yang berasal
dari dalam diri seseorang, misalnya: sifat pemarah, halus,
talenta di bidang kesenian, dan sebagainya;
- Faktor keturunan juga cenderung memegang peran terhadap mental
seseorang, misalnya: intelektualitas, emosi dan potensi.
Contoh intelektualitas: mampu menyelesaikan masalah dengan
bijak
b. Eksternal Yang dimaksud dengan faktor
eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar diri manusia dan
dapat mempengaruhi mental (cara berpikir dan cara berperasaan
berdasarkan hati nuraninya).
Misalnya: pendidikan agama (keyakinan), status sosial, hukum,
budaya dan sistem pemerintahan juga lingkungan keluarga, masyarakat
dan pekerjaan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental baik secara
positif maupun negatif
Ciri ciri Kesehatan Mental bagi seorang ASN
Menurut pemahaman dari pakar agama, orang yang bermental sehat
adalah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:a. Jujur (sidik), yaitu
orang yang setia,
ikhlas, ber-tanggungjawab, terbuka dan tulus;
b. Terpercaya (amanah), yaitu orang yang dapat dipercaya baik
dalam bersikap, berbicara maupun dalam berbuat, jadi tidak
munafik;
c. Adil, yaitu orang yang bisa melihat dan menempatkan
permasalahan secara proporsional, obyektif, tidak pilih kasih;
d. Konsisten (istiqomah), yaitu orang taat azas, berprinsip,
sehingga tidak mudah ter-ombang-ambing oleh lingkungan;
e. Dapat bekerjasama, yaitu orang yang dengan mudah menyesuaikan
diri dengan lingkungan
Ciri mental sehat yang juga merupakan cerminan dari sifat-sifat
berbudi pekerti luhur (Sedyawati, dkk. 1997 tertuang dalam Modul
Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I Materi Kesehatan Mental)
sebagai berikut:a. Beriman dan bertaqwa, yaitu perilaku
yang menunjukkan adanya rasa percaya dan yakin disertai
kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi
larangan-Nya;
b. Bertanggungjawab, yaitu perilaku yang konsekuen, konsisten
dan berani menanggung segala resiko atas apa yang dilakukannya;
c. Berpikir positif, yaitu perilaku yang rasional, kritis,
bijak, obyektif dan optimis;
d. Sikap hormat dan sopan santun, menghargai orang lain, dan
berperilaku tertib sesuai adat istiadat atau norma- norma yang
berlaku dalam masyarakat;
e. Dewasa, yaitu perilaku yang wajar, terkendali, tidak
kekanak-kanakan
f. Menghargai waktu, yaitu perilaku yang menunjukkan pentingnya
memanfaatkan waktu secara optimal untuk kegiatan-kegiatan yang
positif.
g. Disiplin, yaitu perilaku yang menunjukkan pola hidup tertib,
teratur dan taat pada aturan/tatanan;
Beberapa cara yang bisa digunakan atau dilakukan oleh seorang
ASN untuk mengatasi gangguan Kesehatan Mental, antara lain adalah
sebagai berikut:a. Berusaha memahami hakekat manusia
yang mempunyai pembawaan dan pengalaman yang berbeda-beda dengan
segala kelebihan dan
kekurangannya. Termasuk memahami diri sendiri yang bisa
dilakukan melalui introspeksi atau umpan balik;
b. Konsultasi pada orang yang dianggap bisa memahami membantu
mengatasi masalahnya;
c. Mencurahkan isi hatinya kepada orang lain yang dipercaya;
d. Berpikir positif, dengan memandang segala sesuatu dari aspek
positif/hikmahnya;
e. Realistis yaitu dengan menerima kenyataan/fakta secara
rasional
Berusaha untuk menyesuaikan diri yang bisa dilakukan secara:
1) Alloplasties yaitu dengan mengubah sikap perilaku diri
sendiri agar sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, jika
diri sendiri tidak mungkin/mampu mengubah situasi dan kondisi
lingkungan;
2) Geneplasties yaitu dengan mengadakan perubahan pada diri
sendiri dan pada lingkungan, sepanjang hal tersebut
memungkinkan;
3) Autoplasties yaitu mengubah situasi dan kondisi lingkungan
sesuai dengan yang kita harapkan, sepanjang hal tersebut
memungkinkan, baik secara kemampuan, kemauan, kewenangan maupun
peluang, sehingga seseorang akan merasa lebih baik, senang, nyaman
dan bahagia.
f. Melakukan rekreasi dan olah raga ringan agar secara fisik
maupun mental seseorang merasa lebih segar dan enak;
g. Melakukan relaksasi misalnya dengan program latihan
relaksasi, massage, rekreasi, dan sebagainya yang akan membuat
seseorang merasa lebih tenang;
h. Berdo’a dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga seseorang akan merasa tenang, tentram dan damai.
Ketika Seorang ASN terganggu Kesehatan Mentalnya maka dapat
mempengaruhi :- Perasaan - Pikiran /kecerdasan- Kesehatan -
Perilaku
Gangguan Kesehatan Mental dapat diobati secara informal seperti
masuk perkumpulan sosial, berliburan, mendiskusikan sesuatu dengan
orang terdekat, makan di luar atau pergi menyaksikan atraksi yang
menarik.Pengobatan informal ini dapat berupa partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan mental dan
fisik secara keseluruhan, dan didukung oleh filsafat atau ideologi
tertentu mengenai bagaimana seseorang harus hidup Contoh:Mengikuti
latihan pengembangan diri, latihan yoga atau orhiba (olahraga hidup
baru), mendalami ajaran agama, ikut
PELAYANAN PRIMA DENGAN KESEHATAN MENTAL YANG PRIMA
dalam kelompok arisan yang disenangi, secara teratur mengikuti
pengajian dan sebagainya.
Pengobatan formal menyangkut segala bentuk terapi, perawatan
medis atau lainnya yang dilakukan sematamata untuk meringankan
masalah-masalah mental. Kegiatan ini meliputi berbagai bentuk
kegiatan psikoanalisis, terapi tingkah laku, terapi umum atau
konseling professional lainnya Pengaruh Timbal Balik Antara Kondisi
Mental Dan FisikKita mengenal istilah dalam badan yang sehat
terdapat mental yang sehat. Padahal seringkali terjadi hal yang
sebaliknya mental yang tidak sehat menyebabkan badan tidak sehat.
Hal ini disebut psikomatis, yaitu gangguan fisik yang disebabkan
adanya gangguan mental, khususnya emosi. Contoh gejala-gejala
penyakit yang disebabkan oleh tekanan hidup yang mengganggu
ketenangan pikiran/batin antara lain adalah tekanan darah tinggi,
darah rendah, maag, sesak napas, eksim, enoreksia, migraine, diare
dan gemetar
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat lah disimpulkan bahwa betapa
pentingnya seorang Aparatur Sipil Negara untuk selalu menjaga
kesehatan mentalnya agar dapat melaksanakan tugas pelayanan secara
baik dan prima sekaligus dapat menjadi teladan bagi
lingkungannya.Pembinaan Kesehatan mental menjadi suatu hal yang
sangat penting bagi pegawai/karyawan yang merupakan aset yang
paling berharga dalam mengelola dan dikelola dalam sebuah
organisasi/instansi. Pembinaan Kesehatan mental di
Instansi/organisasi dapat dilakukan dengan beberapa upaya, antara
lain: dengan mengikutkan/mengirimkan pegawai dalam diklat dan
penyuluhan misalnya pelatihan ESQ, Motivasi, dll.
Sumber :1. Undang Undang ASN no. 5 Tahun
2014;2. Undang Undang Kesehatan No. 36
tahun 2009;3. Undang Undang Pelayanan Publik No.
25 Tahun 20094. Modul dan Bahan Ajar Diklat Prajabatan
golongan III, II dan I , Materi Kesehatan Mental;
5.
http://www.litbang.kemkes.go.id/asn-siap-melayani-bukan-dilayani /
Senin, 7 Nopember 2016
Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa Tugas
seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan
yang profesional dan berkualitas. Agar dapat memberikan pelayanan
yang prima dibutuhkan pribadi yang prima, untuk memiliki pribadi
yang prima dibutuhkan mental yang prima. Untuk itulah ASN
diharapkan mempunyai kesehatan mental yang prima
untuk mendukung tugas tersebut yang merupakan abdi negara dan
abdi masyarakat. Memiliki kesehataan Mental yang prima menjadi
syarat mutlak dalam pelaksanaan tugas karena dengan kesehatan
mental yang baik seorang ASN akan dapat menyesuaikan diri dengan
diri sendiri, dengan orang lain dan dengan siapapun dimanapun
berada dalam pelaksanaan tugasnya. Tulisan ini mencoba menuangkan
beberapa ciri-ciri kesehatan mental yang harus dipunyai oleh
seorang ASN, Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ASN,serta
beberapa cara ASN dalam upaya menyesuaikan diri dengan perubahan
yang terjadi dengan diri, dengan orang lain dan dengan
lingkungannya.Kata kunci : Pelayanan Prima, Kesehatan, Mental,
Kesehatan Mental
Bandiah
APARATUR EDISI 3 / Oktober 20168 9APARATUR EDISI 3 / Oktober
2016
-
[ TRANSPORTASI ]
CARPOOLINGSebagai Solusi Bertransportasi
Apa sih carpooling itu? Carpooling itu adalah adalah sebuah
aktivitas menggunakan kendaraan bersama-sama dalam satu
mobil/kendaraan sehingga terdapat lebih dari satu orang berada di
dalam mobil dalam satu rute perjalanan yang hampir sama. Ide dasar
Carpooling ada dua yaitu 1) Bahwa seseorang yang tidak punya mobil
biasanya tidak akan banyak melakukan perjalanan dengan mobil dan 2)
Bahwa kita tidak perlu punya mobil untuk bisa “bermobil ria” /naik
mobil seperti yang lain.
Pada awalnya maksud Carpooling lebih cenderung adalah bentuk
kreatifitas dari para pengguna jasa
berkembang di Swiss, Jerman dan Norwegia pada dekade 80an.
Inisiatif Carpooling pada tahun 80-an ini muncul seiring dengan
naiknya biaya kepemilikan sekaligus pemeliharaan dan operasional
mobil.
Salah satu cara mudah dan efektif untuk mengurangi macet dan
polusi udara akibat semakin bertambahnya kendaraan di jalan adalah
dengan Carpooling. Dengan Carpooling diharapkan tidak lagi dijumpai
mobil yang dikendarai satu orang saja dan akibatnya volume lalu
lintas di jalan raya dan polusi kendaraan bermotor semakin
berkurang.
Seseorang yang tinggal di luar kota yang berbeda di mana ia
bekerja akan menghadapi masalah yang ditimbulkan karena adanya
kegiatann commuter (pulang pergi) untuk bekerja. Carpooling adalah
cara yang fleksibel, nyaman dan lebih murah untuk mencapai tujuan
dalam bekerja. Carpooling juga dikenal sebagai penggunaan mobil
bersama dan berbagi ongkos/tarif kendaraan dalam suatu perjalanan
yang sama.
Suatu perjanjian atau kesepakatan harus dibuat untuk mengatur
penggunaan mobil secara bergiliran. Setiap pengguna dikenakan biaya
operasional yang bisa dihitung per kilometer. Termasuk dalam biaya
operasional adalah biaya BBM dan biaya pemeliharaan. Biaya BBM per
kilometer bisa dihitung lewat efisiensi rata-rata pemakaian BBM
kendaraan yang bersangkutan, sedangkan biaya pemeliharaan juga
dapat dihitung berdasarkan besarnya biaya ganti oli, minyak rem,
tune-up, dan lain-lain misalnya per 10000 kilometer.
Berawal dari inisiatif swadaya tersebut, ide Carpooling semakin
berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara (Kanada).
Asosiasi-asosiasi Carpooling (semacam lembaga swadaya masyarakat
atau LSM) semakin menjamur yang semakin merapikan ide tersebut
semakin sempurnanya penghitungan biaya/iuran tetap dan operasional,
sistem asuransi untuk semua pengguna dan semakin canggihnya sistem
penggiliran maupun reservasi penggunaan lewat sistem informasi
seperti Internet.
Pihak swasta pun sejak dekade 90an mulai pula berinvestasi di
bisnis Carpooling. Di Belgia misalnya, beberapa perusahaan swasta
menyediakan puluhan kendaraan di titik-titik tertentu di berbagai
kota yang bisa dipakai oleh para anggotanya, setelah mereservasi
lewat internet. Para anggota membayar iuran tahunan dan berhak
sewaktu-waktu mereservasi lalu memakai salah satu kendaraan yang
tersedia dan membayar penggunaan tersebut berdasarkan jarak
(kilometer) yang telah ditempuh.
Dalam sekala yang lebih besar
carpooling sangat bermanfaat bagi “Diri dan alam kita”, karena
dengan adanya carpooling yang telah “membumi” dapat menghemat
energy (bbm), mengurangi jumlah mobil di jalan dan sebagai hasilnya
mengurangi kemacetan. Selain itu, carpooling juga secara langsung
menghemat uang untuk biaya komuter (pulang-pergi ke kantor) dan
juga mengurangi dampak pada lingkungan.
Menurut sebuah studi di Amerika Serikat tentang perjalanan
komuter di Amerika menunjukkan bahwa pengguna jalan / pemakai
kendaraan di Amerika Serikat membauang waktu percuma selama 4,2
miliar jam duduk di dalam kemacetan lalu lintas pada tahun 2005.
Akibat kemacetan lalu lintas ini merugikan sekitar 2,9 miliar galon
bahan bakar.
Feel free to steal this idea, as long as it could make Jakarta’s
and others traffic better, good enough for me. “Jangan ragu untuk
mencuri ide ini, asalkan bisa membuat lalu lintas Jakarta dan kota
anda lebih baik/lancar, itu sudah cukup baik bagi saya”.
angkutan baik pribadi maupun angkutan umum untuk memperoleh
biaya yang lebih efesien dalam melakukan perjalanan dari asal ke
tujuan (misalnya rumah ke kantor/sekolah) secara terus menerus
(setiap hari/commuter).
Carpooling diawali di negeri Belanda dan Perancis pada tahun
60an dan 70an, namun baru benar-benar
Syamsuddin
APARATUR EDISI 3 / Oktober 201610 11APARATUR EDISI 3 / Oktober
2016
-
[ ORGANISASI ]
Sebagai Perubah Peradaban
Indrianingtyas Pancawardhany
A. Abstrak
Makna Revolusi Mental adalah mengubah cara pandang, pikiran,
sikap, perilaku untuk berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
Revolusi Mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh
komponen bangsa dengan memperkuat peran intitusi Pemerintahan dan
pranata sosial-budaya di masyarakat melalui internalisasi
nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial,
masyarakat dan Lembaga Negara
Apabila kita menengok kembali pesan yang diharapkan Bapak
Presiden, Joko Widodo, bahwa Revolusi Mental merupakan perubahan
mind-set (pola pikir) dan
culture-set (budaya/kebiasaan dan perilaku) dari dilayani
menjadi melayani; dari duduk dibelakang meja menjadi aktif turun
lapangan; dari mental majikan menjadi pelayan, dan stop pemborosan
yang pada akhirnya gerakan penghematan nasional dengan menekan
belanja yang tidak perlu/ mendesak.
Adapun nilai- nilai yang terkandung dalam Revolusi Mental yang
telah diharapkan oleh Kepala Negara tersebut diantaranya adalah
nilai-nilai Integritas, nilai-nilai kerja keras (etos kerja dan
etos kemanjuan) dan nilai-nilai kegotong-royongan/kebersamaan yang
hasil akhir dari gerakan Revolusi Mental ini adalah Bangsa
Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat yang
ditunjukkan melalui kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan
kepribadian dalam kebudayaan.
B. Pengertian Revolusi mental sebagai Perubah Peradaban.Apa yang
mendasari Gerakan Revolusi Mental? Revolusi Mental adalah gerakan
pembangunan moral dan etika kerja yang dilakukan secara
komprehensif, integral, dan holistic kepada seluruh komponen Bangsa
Indonesia dengan cara penerapan dan pengamalan nilai etika agama,
budaya, dan sosial kemasyarakatan sebagai nilai-nilai Dasar
Pancasila sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
sebagai warga negara, untuk menciptakan kreativitas dan inovasi
kerja, dalam persaingan globalisasi, kehidupan demokrasi sehingga
menjadi bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan
bermartabat.
Dalam revolusi mental ini telah ditetapkan sasaran pembangunan
revolusi mental yang ingin dicapai antara lain; 1. Peningkatan
kemandirian ekonomi
dan daya saing bangsa,2. Pembangunan pendidikan yang
berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan
inovasi;
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi
birokrasi pemerintahan;
4. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi
pemerintahan;
5. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya;
6. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa;
7. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga, dan media
publik.
C. PermasalahanBagaimana gerakan Revolusi Mental dapat merubah
Peradaban suatu Bangsa?
D. AnalisaHasil analisa atas gerakan revolusi mental yang telah
digulirkan dalam sasaran capaian dalam lima tahun antara lain :1.
Hal terbaik untuk mempertahankan
mental yang sehat bukanlah suatu hal yang istimewa, kecuali
pembiasaan diri,
2. Sudah menjadi fakta umum bahwa kondisi mentalitas bangsa
Indonesia, belumlah menjadi mentalitas yang unggul.
3. Sehingga upaya-upaya perbaikan mental ini adalah proses yang
terus menerus.
Mentalitas dapat menentukan kemajuan suatu Bangsa, Revolusi
Mental bermula di alam pikiran, menuntun dalam meraih cita-cita dan
mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya Revolusi Mental dapat
membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju
Bangsa yang maju dan modern melalui internalisasi nilai-nilai
esensial Revolusi Mental, yaitu : Integritas (jujur, taat hukum dan
aturan, disiplin, sportivitas dan fairness), Etos Kerja dan Etos
Kemajuan (motivasi berprestasi, berpandangan optimis, produktif,
inovatif dan adaptif) serta Gotong Royong (kerja sama, saling
menghargai, berorientasi pada kepentingan umum dan berpedoman pada
kebijakan publik dan kemaslahatan umum)
Syarat-syarat Revolusi Mental adalah adanya manusia unggul
dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan ketrampilan,
menguasai teknologi, pekerja keras dan mempunyai etos kemajuan.
Modal dasar Revolusi Mental adalah adanya posisi geografis sebagai
negara maritim, adanya geo-ekonomi dan geo-politik (strategi
menjadi kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan) dan jumlah
penduduk yang besar.
Hasil akhir dari gerakan Revolusi Mental ini adalah adanya
Bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera dan
bermartabat yang dapat ditunjukkan melalui :
Kedaulatan Politik1. Meningkatnya indeks
pembangunan hukum2. Meningkatnya indeks perilaku anti
korupsi3. Meningkatnya integritas pelayanan
publik4. Meningkatnya indeks Demokrasi
Indonesia
Kemandirian Ekonomi 1. Menurunnya indeks gini2. Meningkatnya PDB
per kapita
Kepribadian Dalam Kebudayaan1. Meningkatnya indeks
pembangunan manusia2. Meningkatnya indeks
pembangunan masyarakat
E. Kesimpulan Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa, gerakan revolusi mental merupakan kegiatan untuk membangun
manusia dan pembangunan sosial yang ada di Indonesia melalui
internalisasi 3 (tiga) nilai-nilai esensial Revolusi Mental, yaitu
: Integritas (jujur, taat hukum dan aturan, disiplin, sportivitas
dan fairness), Etos Kerja dan Etos Kemajuan (motivasi berprestasi,
berpandangan optimis, produktif, inovatif dan adaptif) serta Gotong
Royong (kerja sama, saling menghargai, berorientasi pada
kepentingan umum dan berpedoman pada kebijakan publik dan
kemaslahatan umum), dengan harapan berangkat dari dampak penyakit
emosi/ mental/ jiwa yaitu secara individu bebal, malas, dan tidak
karakter, sebagai sebuah masyarakat banyak kecemburuan akibat
ketimpangan sosial, yang berakibat pada gangguan ketertiban dan
kenyamanan,serta negara dan bangsa yang produktifitas dan berdaya
saing rendah, lemah dan tidak bermartabat. Hasil akhir dari gerakan
revolusi mental ini adalah Bangsa Indonesia yang maju, modern,
makmur, sejahtera dan bermartabat yang ditunjukkan melalui
kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam
kebudayaan.
F. Daftar PustakaPerpres No. 2 Th. 2015 tentang RPJM
2015-2019Bahan Ajar Pelatihan Revolusi Mental, Jakarta :
LANinternet
REVOLUSI MENTAL
APARATUR EDISI 3 / Oktober 201612 13APARATUR EDISI 3 / Oktober
2016
-
[ TEKNOLOGI ]
Mudahnya pakai WhatsApp Web
[ GALERI ]
Nur Hidayati
Mungkin beberapa atau bahkan banyak dari kita pernah mengalami
hal diatas. Kabar baiknya adalah sekarang ini pihak WhatsApp telah
membangun web client resmi untuk keperluan ini, yaitu WhatsApp Web,
ya setidaknya dengan adanya perkembangan ini kita semua para
pengguna WhatsApp bisa menggunakan perangkat WhatsApp yang
sebelumnya kita jalankan di smartphone sekarang ini bisa kita
jalankan di komputer via browser.
Syarat untuk dapat menggunakan WhatsApp Web yaitu, aplikasi
WhatsApp di smartphone harus yang terbaru (versi 2.11.505) dan ada
menu WhatsApp Web. Syarat lainnya smartphonenya harus tetap
terhubung ke Internet (memiliki paket data atau koneksi internet
via wifi) selama kita menjalankan WhatsApp versi web.
Berikut langkah-langkah menggunakan WhatsApp di komputer:1.
Kunjungi alamat web.whatsapp.
com dari komputer
2. Buka aplikasi WhatsApp di ponsel lalu pilih menu – WhatsApp
Web
3. Arahkan kamera smartphone ke halaman WhatsApp Web yang ada di
komputer untuk me-scan QR code. Tunggu sampai QR code tersebut
menghilang yang berarti WhatsApp sudah dapat digunakan di
komputer.
4. Selesai. Setelah sukses maka akan
terlihat akun WhatsApp pada layar komputer dan sudah bisa
digunakan untuk chat, mengirim
foto/dokumen dari komputer, mengunduh foto/dokumen WhatsApp ke
komputer ataupun mencetak foto/dokumen tersebut.
5. Untuk keluar WhatsApp Web di ponsel pilih menu – WhatsApp Web
– klik “Log out from all computers”.
Sebagai catatan WhatsApp yang ada di komputer merupakan “mirror”
atau duplikat dari WhatsApp yang ada di smartphone dan untuk
menghindari biaya penggunaan data di ponsel, sebaiknya kita selalu
terhubung ke Wi-Fi ketika menggunakan WhatsApp Web. Selamat mencoba
. . .
Sumber :
https://de-tekno.com/2015/04/cara-mainkan-whatsapp-di-laptoppc-whatsapp-web/
http://www.tipstriks.com/2015/02/cara-menjalankan-whatsapp-web.html
https://penablog.com/cara-menggunakan-whatsapp-di-pc/
Bagaimana ya cara cetak foto/dokumen dari WhatsApp? Bagaimana ya
melampirkan foto/dokumen dari komputer ke WhatsApp? Bisa tidak ya
chat WhatsApp di komputer? Kalau keseharian kita bekerja di depan
komputer yang terhubung ke Internet tentunya akan lebih mudah
berWhatsAppan lewat komputer dari pada mengetik di smartphone.
RAPAT KERJA
PEMBUKAAN KANTIN
15APARATUR EDISI 3 / Oktober 2016APARATUR EDISI 3 / Oktober
201614
-
KEGIATAN DIKLAT PELATIHAN SECURITY
STUDI BANDING KEMENDIKBUD
[ GALERI ]
17APARATUR EDISI 3 / Oktober 2016APARATUR EDISI 3 / Oktober
201616
-
SOSIALISASI TAX AMNESTY
PENGUKUHAN PIN PPSDMAP
[ GALERI ] [ POJOK KONSEPSI ]
Budi Santoso Martono
Delik Penerbangan - Mengoperasikan Pesawat Udara Sipil Indonesia
Atau Asing Dari Bandar Udara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
Dalam Pasal 52 – Pasal 410 UU No 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan.Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil
Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan
melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari bandar udara yang
tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana
penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).Ketentuan Pidana Pasal 52 sebagai berikut:Pasal 52(1)
Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau
berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas
dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu.(2) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan
darurat. Penj. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan darurat”
adalah suatu keadaan yang memaksa sehingga harus dilakukan
pendaratan di luar bandar udara yang telah ditetapkan, misalnya
karena terjadi kerusakan mesin, kehabisan bahan bakar, cuaca buruk,
ancaman bom, atau pembajakan, teroris yang dapat membahayakan
keselamatan penerbangan apabila penerbangan tetap ilanjutkan.(3)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:a. peringatan;b.
pembekuan sertifikat; dan/atauc. pencabutan sertifikat.
Delik Penerbangan - Dengan Sengaja Menerbangkan Atau
Mengoperasikan Pesawat Udara Yang Membahayakan – Pasal 411 UU No 1
Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Setiap orang dengan sengaja
menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk
atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Ketentuan Pidana Pasal 53 sebagai berikut:Pasal 53(1) Setiap
orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang
dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang,
dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau
merugikan harta benda milik orang lain. Penj. Pasal 53 Ayat (1)
Kegiatan yang membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut
antara lain terbang di luar jalur yang ditentukan, terbang tidak
membawa peralatan keselamatan, dan terbang di atas kawasan udara
terlarang.(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:a.
pembekuan sertifikat; dan/ataub. pencabutan sertifikat.
Delik Penerbangan - Setiap Orang Di Dalam Pesawat Udara Selama
Penerbangan Melakukan Perbuatan Yang Dapat Membahayakan Keamanan
Dan Keselamatan Penerbangan – Pasal 412 UU No 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan. (1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan
dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf a sebagai berikut:Setiap orang di
dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:a.
perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan
penerbangan;(2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam
penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pidana
Pasal 54 huruf b sebagai berikut:Pasal 54Setiap orang di dalam
pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:b. pelanggaran
tata tertib dalam penerbangan;
(3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan
keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana
dengann pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan Pidana
Pasal 54 huruf c sebagai berikut:Pasal 54Setiap orang di dalam
pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:c. pengambilan
atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan
keselamatan;(4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah). Ketentuan Pidana Pasal 54 huruf e sebagai
berikut:Pasal 54Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan dilarang melakukan:e. perbuatan yang mengganggu
ketenteraman; (5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama
penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu
navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan
Pidana Pasal 54 huruf f sebagai berikut:Pasal 54Setiap orang di
dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:f.
pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi
penerbangan.(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan
kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).(7)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap
atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun.
DELIK PENERBANGAN
APARATUR EDISI 3 / Oktober 201618 19APARATUR EDISI 3 / Oktober
2016
-
“Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, kepada seluruh
instansi, mulai sekarang ini STOP yang namanya PUNGLI, HENTIKAN
yang namanya PUNGLI, terutama yang berkaitan dengan pelayanan
kepada masyarakat, pelayanan kepada rakyat”
Presiden Joko Widodo
STOP PUNGLI