PERKEMBANGAN
STANDAR ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Disusun oleh :
Puji Astuti(1431-0618)
Vivin Dwi I.(1431-0286)
Sandi Setiawan(1431-0404)
Siskha Nur Indah. S.(1431-0359)
Dita Pitaloka A.(1431-0326)
Riska Noviani(1431-0484)
Silaturrohmi(1431-0729)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI
PROGAM STUDI AKUNTANSI
2014/2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul Standar Profesional Akuntansi
Publik ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan
tidak lupa kami berterima kasih kepada bapak Martha Tona,SE.,MSA
selaku dosen mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 yang telah
memberikan tugas ini.Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna
dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai
Standar Profesional Akuntansi Publik.Kami juga menyadari sepenuhnya
bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan
usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang
akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran
yang membangun.Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi
siapapun yang membacanya.Sekiranya laporan yang telah disusun ini
dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya.
Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata
yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang
membangun demi perbaikan di masa depan.
Surabaya, Maret 2016
Penyusun
Daftar isi
Halaman Juduli
Kata Pengantarii
Daftar Isiiii
Bab 1 Pendahuuan1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah2
1.3 Tujuan Penulisan2
Bab 2 Pembahasan3
2.1 Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik3
2.2 Tipe Standar Profesional3
2.3 Kode Etik/Komitmen Profesi Akuntan Publik13
Bab 3 Penutup21
3.1 Kesimpulan21
3.2 Saran21
Daftar Pustaka22
Resume23
i
Bab 1 Pendahuuan
1.1 Latar Belakang
Pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik
adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).Pengembangan ini
sudah mulai dilakukan sejak tahun 1973. Pada tahap awal
perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam
organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diberi nama Komite
Norma Pemeriksaan Akuntan. Komite ini kemudian menghasilkan Norma
Pemeriksaan Akuntan. Seperti tercermin dari nama yang diberikan,
standar yang dikembangkan pada saat itu lebih berfokus ke jasa
audit atas laporan keuangan historis.
Respon profesi akuntan publik terhadap perkembangan dunia bisnis
dan bidang profesi akuntan publik diwujudkan dalam dua keputusan
penting yang dibuat oleh IAI pada pertengahan tahun 1994 : (1)
perubahan nama dari Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ke Dewan
Standar Profesional Akuntan Publik dan (2) perubahan nama standar
yang dihasilkan dari Norma Pemeriksaan Akuntan ke Standar
Profesional Akuntan Publik.
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika
Kompartemen Akuntan Publik untuk mengatur perilaku akuntan yang
menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan
publik.Nilai-nilai moral atau yang sering lebih kita kenal dengan
etika merupakan topik yang sering menyita banyak perhatian di
kalangan masyarakat sekarang ini, karena nilai etika di kalangan
masyarakat telah memudar seiring perkembangan zaman yang semakin
modern.Perhatian ini merupakan indikasi penting berperilaku dan
beretika di kalangan masyarakat.Perilaku beretika merupakan hal
penting praktik akuntan publik dan harus di tanggapi secara serius
oleh para mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Untuk itulah
etika profesi akuntan dipelajari secara khusus dan bab tersendiri
di dalam mata kuliah auditing.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1.2.1 Mendiskripsikan pengertian SPAP (Standar Profesional
Akuntan Publik) ?
1.2.2 Apa saja tipe SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)
?
1.2.3 Bagaimana manfaat SPAP terhadap standar auditing ?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini sebagai berikut:
1.3.1 Mengetahui definisi dari SPAP (Standar Profesional
Akuntansi Publik)
1.3.2 Mengetahui tipe-tipe SPAP (Standar Profesional Akuntansi
Publik)
1.3.3 Memahami manfaat SPAP terhadap standar auditing, dan
ketika melakukan pemeriksaan akuntansi
Bab 2 Pembahasan
2.1 PERKEMBANGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
Dalam Kongres ke VII Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994,
disahkan Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar
berisi:
1. Uraian mengenai standar profesional akuntan publik.
2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah
diklasifikasikan.
3. Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah
diklasifikasikan.
4. Pernyataan jasa akuntansi dan review.
5. Pertengahan tahun 1999 Ikatan Akuntan Indonesia merubah nama
Komite Norma
Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah
kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan
panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
PublikInstitut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).
Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan
Publik. Selama tahun 1999 Dewan melakukan perubahan atas Standar
Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya
dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per
1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari
2001 terdiri dari lima standar, yaitu:
1. Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan
Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).
2. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan
Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT).
3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang
dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi
dan Review (IPSAR).
4. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi
dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK).
5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi
dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
(IPSM).
Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan Aturan
Etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang
wajib dipenuhi oleh akuntan publik.
Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi denganKode Etik
Profesi Akuntan Publik yang merupakan aturan norma yang wajib
dipenuhi oleh akuntan publik. Di tahun 2011 Institut Akuntan Publik
Indonesia telah merevisi SPAP tersebut.Pada gambar
2.1.diperlihatkan kodifikasi dari Standar Profesional Akuntan
Publik per 31 Maret 2011, sedangkan pada Gambar 2.2. diperlihatkan
Hierarki Standar Auditing.
2.2 TIPE STANDAR PROFESIONAL
1. Standar Auditing
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan
disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang
terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar
pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan
pedoman audit atas laporan keuangan historis.Standar auditing
terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan
Standar Auditing (PSA).Dengan demikian PSA merupakan penjabaran
lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar
auditing.Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut
Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh
the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
a. Pernyataan Standar Auditing (PSA)
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar
yang tercantum didalam standar auditing.PSA berisi
ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh
Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit.Kepatuhan
terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi
seluruh anggota IAPI.Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi
Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi
resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang
diterbitkan oleh IAPI dalam PSA.Dengan demikian, IPSA memberikan
jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan
perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA.Tafsiran resmi
ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga
pelaksanaannya bersifat wajib.
b. Standar umum
1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
c. Standar pekerjaan lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan.
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai
dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang
diaudit.
d. Standar pelaporan
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan
telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas
mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan
tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor
2. Standar Atestasi
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau
pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan
kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas
telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah
suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk
digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan
historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Standar atestasi
membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination),
(2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon
procedures).
a. Standar umum
1) Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi
atestasi
2) Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih
yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan
dengan asersi
3) Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki
alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa kedua kondisi berikut
iniada:Asersi dapat dinilai dengan kritera rasional, baik yang
telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam
penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif
bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. Asersi tersebut
dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan
menggunakan kriteria tersebut.
4) Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap
mental independen harus dipertahankan oleh praktisi
5) Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi
dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai
dengan pelaksanaan perikatan tersebut
b. Standar pekerjaan lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2) Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar
rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan
c. Standar pelaporan
1) Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan
menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan
2) Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah
asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau
kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur
3) Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang
signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi
4) Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang
disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu
perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi
suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh
pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut
3. Standar Jasa Akuntansi dan Review
Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk
fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa
akuntansi dan review.Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan
pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan
keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan
audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu
pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan
dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan pendapat akuntan.Jasa akuntansi yang diatur dalam
standar ini antara lain:
a. Kompilasi laporan keuangan penyajian informasi-informasi yang
merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan
keuangan
b. Review atas laporan keuangan - pelaksanaan prosedur
permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai
bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak
terdapat modifikasi material yagn harus dilakukan atas laporan
keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia
c. Laporan keuangan komparatif penyajian informasi dalam bentuk
laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk
berkolom.
4. Standar Jasa Konsultansi
Standar Jasa Konsultansi merupakan panduan bagi praktisi
(akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya
melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para
praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi.Sifat dan
lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian
antara praktisi dengan kliennya.Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi
dilaksanakan untuk kepentingan klien.Jasa konsultansi dapat
berupa:
a. Konsultasi (consultation) memberikan konsultasi atau saran
profesional (profesional advise) berdasarkan pada kesepakatan
bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan
komentar terhadap rencana bisnis buatan klien
b. Jasa pemberian saran profesional (advisory services) -
mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk
dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini
adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategic
c. Jasa implementasi - mewujudkan rencana kegiatan menjadi
kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber
daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi.
Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem
komputer dan jasa pendukung yang berkaitan.
d. Jasa transaksi - menyediakan jasa yang berhubungan dengan
beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga.
Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan.
e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya - menyediakan
staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan
jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh
klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien
sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini
adalah menajemen fasilitas pemrosesan data
f. Jasa produk - menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa
profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau
pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah
penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan
implementasi perangkat lunak komputer
5. Standar Pengendalian Mutu
Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan
panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan
pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan
mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Profesional Akuntan PublikInstitut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP
IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan
oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap
KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi
meliputi:
a. Independensi meyakinkan semua personel pada setiap tingkat
organisasi harus mempertahankan independensi
b. Penugasan personel meyakinkan bahwa perikatan akan
dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan
dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud
c. Konsultasi meyakinkan bahwa personel akan memperoleh
informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki
tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan
wewenang memadai
d. Supervisi meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi
standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
e. Pemekerjaan (hiring) meyakinkan bahwa semua orang yang
dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga
memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.
f. Pengembangan profesional meyakinkan bahwa setiap personel
memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi
tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan
pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan
memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan
untuk kemajuan karier mereka di KAP.
g. Promosi (advancement) meyakinkan bahwa semua personel yang
terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang
disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
h. Penerimaan dan keberlanjutan klien menentukan apakah
perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk
meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang
manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip
pertimbangan kehati-hatian (prudence).
i. Inspeksi meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan
unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan
efektif
2.3 KODE ETIK/KOMITMEN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global
dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas
penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan
untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan
pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar
Profesi International. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah
pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk
bertugas secara bertanggung jawab dan objektif .
Menurut Mulyadi (2001: 53), Kode Etik Profesi Akuntan Publik
yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip
dasar etika profesi, yaitu:
1. Prinsip Pertama Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga ahli yang
professional setiap akuntan harus mampu mempertanggung jawabkan
tugas, kewajiban maupun laporan yang ia buat. Semua tindakan dalam
tugasnya harus dilaksanakan dengan pertimbangan moral dan
profesionalisme yang tinggi.Sebagai seorang yang professional dalam
bidangnya seorang akuntan harus memiliki rasa tanggung jawab
terhadap pemakai jasanya tersebut.Dan setiap anggota juga harus
memliki tanggung jawab dalam menjalin hubungan yang baik antar
sesama anggota professional dan menjaga kepercayaan dari masyarakat
sendiri.Dimana masyarakat yang dimaksud adalah pemegang saham,
karyawan, kreditur, pemerintahan maupun orang-orang yang
berkepentingan.
2. Prinsip Kedua Kepentingan Publik
Setiap anggota memiliki kewajiban untuk bertindak dalam
pelayanan kepada public atau masyarakat banyak dan orang-orang yang
memakai jasanya bukan hanya kepentingan pribadi.Untuk kepentingan
masyarakat seorang anggota yang professional harus memberikan
kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dalam
tugas-tugasnya.Untuk kepentingan dari pengguna jasanya seorang
anggota professional harus bertanggung jawab dengan integritas,
obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk
melayani publik.Anggota diharapkan untuk memberikan jasa
berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan
berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme
yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.
3. Prinsip Integritas
Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas,
jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan
bisnisnya.Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikais
atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat :
a) Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan
b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak
hati-hati
c) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas
informasi yang seharusnya diungkapkan.
4. Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak
membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang
tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan
profesional atau pertimbangan bisnisnya.Praktisi mungkin dihadapkan
pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya.Karena beragam
situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi
tersebut.setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang
bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang
tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.
5. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian
Profesional
Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian
profesional mewajibkan setiap praktisi untuk :
a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang
dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten
kepada klien atau pemberi kerja
b) Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai
dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam
memberikan jasa profesionalnya.
Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan
pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian
profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap
yang terpisah sebagai berikut :
a) Pencapaian kompetensi profesional
b) Pemeliharaan kompetensi professional
Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran
pemahaman yang berkelanjutan terhdap perkembangan teknis profesi
dan perkembangan bisnis yang relevan.Pengembangan dan pendidikan
profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan
dan memelihara kemampuan Praktisi agar dapat melaksanakan
pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.
Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan
setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati,
menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan.
Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan
penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya
dalam kapasitas profesional.
Praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang
diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa
profesional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran
atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang
diberikan.
6. Prinsip Kerahasiaanan
Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
a. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh
dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar
KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpat adanya wewenang
khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya
sesuai dengan ketentuan hokum.
b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasian yang diperoleh
dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan
pribadi atau pihak ketiga.
Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan,
termasuk dalam lingkungan sosialnya.Setiap praktisi harus waspada
terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama
dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan
bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga
dekatnya.
Setiap praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang
diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja harus
mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam KAP
atau jaringan KAP tempatnya bekerja.
Setiap praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap
perlu untuk memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan oleh
mereka yang bekerja di bawah wewenangnya, serta pihak lain yang
memberkan saran dan bantuan profesionalnya.
Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut,
bahkan setelah berakhirnya hubungan antara praktisi dengan klien
atau pemberi kerja.Ketika berpindah kerja atau memperoleh klien
baru, praktisi berhak untuk menggunakan pengalaman yang
diperolehnya sebelumnya. Namun demikian, praktisi tetap tidak boleh
menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat
rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan profesional atau
hubungan bisnis.
Situasi-situasi yang mungkin mengharuskan praktisi untuk
mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika
pengungkapan tersebut dianggap tepat :
a. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh
klien atau pemberi kerja
b. Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, sebagai contoh :
1. Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang
pengadilan; atau
2. Pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu
pelanggaran hukum; dan
c. Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional untuk
mengungkapan, selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum :
1. Dalam mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan
oleh organisasi profesi atau regulator
2. Dalam menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan
oleh organisasi profesi atau regulator
3. Dalam melindungi kepentingan profesional praktisi dalam
sidang pengadilan
4. Dalam mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang
berlaku.
Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat
rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Dirugikan tidaknya kepentingan semua pihak, termasuk pihak
ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan
informasi oleh praktisi
b. Diketahui tidaknya dan didukung tidaknya semua informasi yang
relevan. Ketika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti, atau
ketika informasi tidak lengkap, pertimbangan profesional harus
digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus
dilakukan
c. Jenis komunikasi yang diharapkan dan pihak yang dituju.
Setiap praktisi harus memastikan tepat tidaknya pihak yang dituju
dalam komunikasi tersebut.
7. Prinsip Perilaku Profesional
Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk
mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta
menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.Hal
ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya
kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan
memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang
dapat menurunkan reputasi profesi.
Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap
praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi
harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan
tindakan :
a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional
yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman
yang telah diperoleh
b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan
perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil perkerjaan
praktisi lain.
8. Prinsip Kedelapan Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai
dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan.Sesuai
dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama
penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan
obyektivitas.Bila anggota tidak menjalankan tugasnya dengan system
dan struktur yang ada artinya mereka tidak melakukannnya dengan
standar yang ada.Standar itu adalah standar yang dikeluarkan oleh
lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants,
badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Bab 3 Penutup
3.1 Kesimpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa standar professional dan kode etik sangat penting
bagi akuntan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari manfaat
Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dalam melakukan
pemeriksaan akuntansi yang sudah diatur dalam sepuluh standar
auditing.
Akuntan publik sebagai profesi yang mengembangkan kepercanyaan
masyarakat publik harus bekerja dalam peraturan perudangan , kode
etik dan standar professional.
Demikianlah bahwa salah satu hal yang membedakan profesi akuntan
publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab publik untuk
melindungi kepentingan publik.Oleh karena itu, tanggung jawab
profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien
dan pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik,
setiap akuntan publik harus mematuhi dan menerapkan kode etik .Kode
etik yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi
terarah dan jauh dari skandal.
3.2 Saran
Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) yang digunakan oleh
Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan atas Entitas swasta ( di
luar keuangan Negara), Standar ini merupakan Standar Profesional
yang digunakan untuk memperoleh mutu tertinggi dalam pemeriksaan
sesuai Standar Profesional yang telah ditetapkan.Maka dari itu
dalam pembelajaran tentang SPAP semoga para mahasiswa akuntansi
khususnya,mengerti dalam laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan
bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan agar
tidak terjadi indikasi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang-undangan
Daftar Pustaka
Sukrisno Agoes, AuditingPetunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan
Publik, 2011, Edisi4 Buku 1, Penerbit Salemba Empat
Mulyadi, Auditing, Maret 2002, Edisi Enam, Penerbit Salemba
Empat, Jakarta
http://muzttofa.blogspot.co.id/2013/06/standar-profesional-akuntan-publik-spap.html
http://hmjakuntansiunswagati.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-spap.html
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/464/jbptunikompp-gdl-supriyati-23195-3-3_standa-l.pdf
Resume
Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah
kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan
panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
PublikInstitut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).
Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri
dari lima standar, yaitu:
6. Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan
Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan
disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang
terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar
pelaporan beserta interpretasinya.
7. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan
Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT).
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau
pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan
kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas
telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.Standar atestasi
membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination),
(2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon
procedures).
8. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang
dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi
dan Review (IPSAR).
Standar yang memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi
jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review,
bersifat non-atestasi tidak menyatakan pendapat. Jasa akuntansi
yang diatur dalam standar ini antara lain:
a. Kompilasi laporan keuangan
b. Laporan keuangan komparatif
c. Review atas laporan keuangan
9. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi
dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK).
merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang
menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan
publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan,
kesimpulan dan rekomendasi.Pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan
untuk kepentingan klien. Jasa konsultansi dapat berupa:
a. Konsultasi (consultation)
b. Jasa pemberian saran profesional (advisory services)
c. Jasa implementasi
d. Jasa transaksi
e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya
f. Jasa produk
10. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi
dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
(IPSM).
Standar yang memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di
dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh
kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh
DSPAP IAPI dan IAPI. Unsur-unsur pengendalian mutu meliputi:
a. Independensi
b. Penugasan personel
c. Konsultasi
d. Supervisi
e. Pemekerjaan (hiring)
f. Pengembangan profesional
g. Promosi (advancement)
h. Penerimaan dan keberlanjutan klien
i. Inspeksi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah pedoman bagi para
anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara
bertanggung jawab dan objektif .
Menurut Mulyadi (2001: 53), Kode Etik Profesi Akuntan Publik
yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 8 prinsip-prinsip
dasar etika profesi, yaitu:
1. Prinsip Tanggung Jawab Profesi
2. Prinsip Kepentingan Publik
3. Prinsip Integritas
4. Objektivitas
5. Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Kehati-hatian Profesional
6. Prinsip Kerahasiaan
7. Prinsip Perilaku Profesional
8. Prinsip Standar Teknis
25