STATUTA
CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS ACTIVITIES
Bab I
IDENTITAS
NAMA ORGANISASI
Pasal 1 Nama Organisasi
Ayat 1 Nama resmi organisasi ini adalah Center for Indonesian Medical Students Activities.
Ayat 2Alih bahasa nama resmi yang diakui adalah Pusat Aktivitas Mahasiswa Kedokteran Indonesia.
Ayat 3Singkatan / Akronim yang diakui hanyalah CIMSA dan atau PAMKI
L A M B A N G
Pasal 2 Lambang
Ayat 1Lambang resmi CIMSA terdiri dari : a. Burung garuda yang menghadap ke kanan berwarna biru.b. Sayap burung garuda yang berwarna kombinasi oranye dan hijau, di bagian tengahnya terdapat gelombang EKG.c. Tulisan Akronim CIMSA yang berwarna biru tua dan memudar di bagian atas hurufnya.d. Bendera Merah putih di bagian bawah akronim CIMSA yang berwarna biru tua. e. Tulisan kepanjangan CIMSA yaitu Center for Indonesian Medical Students Activities berwarna biru.Ayat 2Lambang resmi CIMSA hanya dapat dipakai oleh pengurus dan anggota CIMSA.
Ayat 3Hanya lambang resmi yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan lambang resmi diatur. Pengubahan komposisi ukuran, tata letak, dan pengubahan lambang secara keseluruhan tidak dibenarkan.
Pasal 3 BahasaBahasa tc "1.2. Language"resmi CIMSA adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Pasal 4 Identitas
Ayat 1CIMSA merupakan organisasi non-pemerintahan.
Ayat 2CIMSA merupakan organisasi non-profit dan netral,
Pasal 5 Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga CIMSAtc "1.4. Constitution and Bylaws"Ayat 1CIMSA diatur menurut Konstitusi dan Statuta.
Ayat 2Konstitusi merupakan hukum tertinggi CIMSA.
Ayat 3Statuta mengatur pelaksanaan dan pengelolaan internal CIMSA.
Bab II
KEANGGOTAANtc "Chapter 2. Members"Pasal 1 Ketentuan Umumtc "2.1. General"Ayat 1Anggota CIMSA adalah mahasiswa kedokteran yang merupakan anggota Standing Committee di dalam CIMSA.
Ayat 2Mahasiswa kedokteran yang menjadi anggota CIMSA harus berkomitmen untuk menunjukkan kesungguhan dalam profesi kedokteran.
Ayat 3Mahasiswa kedokteran yang tergabung sebagai anggota CIMSA harus berkomitmen menjalankan visi, misi, dan tujuan organisasi serta menjalankan amanat yang tercantum di dalam piagam CIMSA.
Ayat 4Anggota beraktivitas dalam Standing Committee untuk mengambil manfaat dari bidang tertentu yang diminati .
Ayat 5Semua anggota harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIMSA setiap waktu. Hal ini telah harus disetujui secara tertulis ketika terdaftar sebagai anggota. Jika suatu saat anggota tidak mentaatinya, maka Sidang umum dapat melakukan pemungutan suara untuk pencabutan status keanggotaan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) suara mayoritas.
Ayat 6Semua anggota CIMSA bebas untuk mengundurkan diri dari CIMSA 6 bulan setelah Sektretariat Umum menerima permohonan tertulis, yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi. Selama 6 bulan ini semua hutang dan perjanjian harus dari anggota harus dipenuhi.
Ayat 7Hanya anggota yang dapat mengikuti kegiatan CIMSA. Pengamat diizinkan untuk hadir pada pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan CIMSA.
Pasal 2 Ketentuan untuk mendapatkan keanggotaan CIMSA
Ayat 1Seorang mahasiswa kedokteran dapat menjadi anggota CIMSA dengan mendaftarkan diri di Lokal CIMSA (Universitas) tempat mahasiswa kedokteran tersebut menempuh pendidikan serta menjalankan sistem kaderisasi yang ditetapkan CIMSA.
Ayat 2Dalam hal tidak adanya lokal CIMSA di Universitas tempat mahasiswa tersebut menempuh pendidikan, seorang mahasiswa kedokteran dapat mengajukan diri sebagai anggota, dan mengisi blangko permohonan yang di tanda tangani dan di stempel oleh President, Secretary General, dan National Officer Standing Committee yang dimaksud.
Ayat 3Blangko permohonan disertai dengan data pribadi dan dikirim ke Sekretariat Umum kapan saja.
Ayat 4Pembentukan Lokal CIMSA di suatu universitas dapat dilakukan dengan mengisi dan mengajukan blangko permohonan yang di tanda tangani dan di stempel oleh President, Secretary General, dan National Officer Standing Committee yang dimaksud serta menjalani masa percobaan sebagai pengamat sebelum disahkan sebagai local CIMSA.
Ayat 5Blangko permohonan ditetapkan dan dikeluarkan oleh Secretary General untuk kemudian diisi oleh pemohon.
Ayat 6Blangko permohonan disertai dengan data pribadi anggota aktif, dan dikirim ke Sekretariat Umum kapan saja.
Bab III
KADERISASI
Pasal 1
Ketentuan Umum
Ayat 1Kaderisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam CIMSA sebagai saran peningkatan SDM CIMSA dalam upaya membentuk individu-individu yang cerdas dan memiliki kompetensi yang tinggi demi tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi.Ayat 2Sistem kaderisasi merupakan suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk perkembangan organisasi beserta peningkatan kualitas anggota.Ayat 3CIMSA menerapkan sistem Kaderisasi yang terstruktur.Ayat 4Sistem ini terdiri dari :
1.4.1Sistem pendaftaran
1.4.2Member Development1.4.3Sistem level keanggotaan
1.4.4CIMSA Credit Point ( CCP )
Ayat 5Keterangan detail mengenai sistem kaderisasi CIMSA di atur dalam Standar Operasional Prosedur Kaderisasi.
Pasal 2 Sistem Pendaftaran
Ayat 1Sistem Pendaftaran bagi calon anggota yang universitasnya memiliki lokal CIMSA dilakukan melalui pendaftaran manual di lokal masing-masing dan juga dapat melalui sistem online.
Ayat 2 Sistem Pendaftaran bagi calon anggota yang universitasnya belum memiliki lokal CIMSA
dapat dilakukan melalui sistem online.Pasal 3
Member DevelopmentAyat 1 Member Development dilakukan melalui pemberian training untuk anggota CIMSA.
Ayat 2 Pemberian training dalam CIMSA dilakukan dengan sistem bertingkat.
Ayat 3 Sistem bertingkat dimulai dari training dasar hingga training tingkat lanjut.
Ayat 4 Training dasar terdiri atas training yang berisi kemampuan umum ( softskill) seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
Ayat 5 Training dasar dapat diberikan baik melalui training yang diadakan melalui pertemuan yang diadakan langsung ditingkat lokal maupun melalui media online berupa website CIMSA.
Ayat 6Training lanjutan dapat diberikan melalui training yang diadakan pada pertemuan nasional.
Ayat 7 Training tingkat lanjutan dilakukan pada National Leadership Summit.
Pasal 4
Sistem Level Keanggotaan
Ayat 1 Sistem level di CIMSA dari atas ke bawah meliputi level kuning, hijau, jingga, biru, dan, emas serta anugrah lifetime achievement.
Ayat 2 Level Kuning yaitu anggota yang baru saja mendaftar sebagai anggota dan wajib mengikuti pelatihan dasar CIMSA.
Ayat 3 Level Hijau yaitu anggota yang sudah memilih SCO.
Ayat 4 Level Jingga yaitu anggota sudah mulai menjadi pengurus lokal.
Ayat 5 Level Biru yaitu anggota sudah mulai menjadi pengurus nasional.
Ayat 6 Level Emas yaitu anggota yang sudah termasuk senior CIMSA dan mempunyai kesempatan menjadi pengurus IFMSA dan SC.
Ayat 7 Lifetime Achievement diberikan pada anggota yang dinilai sejak awal sampai akhir telah konsisten untuk belajar dan berkarya bersama CIMSA.
Pasal 5
CIMSA Credit Point
Ayat 1 CIMSA credit Point merupakan sistem yang memastikan anggota CIMSA telah memiliki point yang cukup di setiap level hingga dapat berlanjut ke level berikutnya.
Ayat 2 Penjelasan detail mengenai jumlah minimal point yang dibutuhkan tercantum pada SOP Kaderisasi.
Bab IV
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADVOKASI
Pasal 1
Ketentuan Umum
Ayat 1Sebagai organisasi yang menjalankan misi-misi social, CIMSA menjalin hubungan dengan dengan masyarakat dan melakukan berbagai upaya-upaya advokasi demi pengembangan organisasi.
Ayat 2Dalam hal hubungan masyarakat dan advokasi CIMSA melakukan upaya-upaya, dan strategi demi pengembangan dan pemasaran organisasi.
Ayat 3Pemasaran organisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Ayat 4Pemasaran Organisasi secara langsung dilakukan dengan upaya-upaya terjun langsung ke masyarakat lewat kegiatan-kegiatan social CIMSA.
Ayat 5Pemasaran Organisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai media-media publikasi organisasi.
Ayat 6CIMSA mengutus seorang divisi pendukung dalam upaya membangun hubungan masyarkat yang baik, upaya-upaya advokasi dengan pihak-pihak luar Organisasi.
Ayat 7Keterangan detail mengenai hubungan masyarakat dan advokasi dijelaskan melalui standar operasional prosedur.Ayat 8Syarat seorang untuk melakukan suatu advokasi dengan syarat sudah mengikuti minimal 1 kali training advokasi dari CIMSA pada tingkat nasional
Bab V
RISET DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
Pasal 1
Ketentuan Umum
Ayat 1CIMSA menempatkan riset dan pengembangan organisasi sebagai salah satu fokus organisasi.
Ayat 2CIMSA memaksimalkan teknologi dalam upaya meningkatkan riset dan pengembangan Organisasi.
Ayat 3Adanya sistem evaluasi dan kontrol kualitas dalam penatalaksanaan internal organisasi.
Ayat 4Pengembangan organisasi dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan pada aspirasi dan evaluasi yang ada di lapangan.
Bab VI
K E U A N G A N
Pasal 1
Ketentuan Umum
tc "13.1. General"Ayat 1Tahun anggaran CIMSA mulai berjalan dari tanggal 1Juli sampai 30 Juni tahun berikutnya.
Ayat 2Mata uang resmi CIMSA adalah Rupiah, Euro, dan dolar Amerika Serikat.
Pasal 2
Aturan Anggaran Umum CIMSA
Ayat 1Anggaran Umum CIMSA termasuk semua pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan manajemen CIMSA dan pengeluaran perjalanan pengurus CIMSA.Ayat 2Bendahara mengajukan Anggaran Umum CIMSA untuk tahun anggaran berikutnya kepada Sidang Umum yang akan memutuskannya pada May Meeting.
Ayat 3Anggaran harus disahkan oleh Sidang Umum.
Ayat 4Dalam hal anggaran yang diajukan oleh Bendahara tidak disahkan, Executive Board berkonsultasi dengan Standing Committee dan mengajukan anggaran baru atau mengamandemen anggaran yang diajukan.
Ayat 5Anggaran mencakup :
2.5.1Pemasukan dari :
a.Iuran anggota dari SCO.
b.Exchange income.
c.Simpanan dan bunga bank.
d.Fundraising dan pemasukan lain.
2.5.2Pengeluaran untuk :
a.Keanggotaan IFMSA.
b.Sekretariatan umum.
c.Officers.
d.Percetakan, marketing, dan fundraising.
e.Komunikasi.
f.Pelatihan.
g.Hubungan Internal.
h.Dana Cadangan.
i.Pengeluaran Lain.
Ayat 6Pengeluaran perjalanan yang melebihi anggaran tidak akan dikembalikan.
Ayat 7Pengeluaran yang tidak terkait dengan biaya perjalanan tidak dapat melebihi anggaran lebih dari 25%.
Ayat 8Hanya dalam hal keberadaan CIMSA terancam, anggaran dapat melebihi 25% setelah keputusan Executive Board. Executive Board harus memberitahukan semua Standing Committee bila hal tersebut terjadi.
Pasal 3
Manajemen Keuangantc "13.3. Financial Management"Ayat 1Pengeluaran dan pembiayaan dapat diotorisasikan oleh :
A. Bendahara.
B. Bendahara dan satu anggota Executive Board.
C. Executive Board.
Ayat 2Batas keputusan untuk tingkat A : sebesar Rp 300.000,00
Ayat 3Batas keputusan untuk tingkat B : Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00
Ayat 4Batas keputusan untuk tingkat C : Pengeluaran yang melebihi Rp 1.000.000,00
Ayat 5Dalam keadaan darurat, Bendahara atau Presiden dapat membuat keputusan sampai tingkat B. Keputusan tersebut harus dikonfirmasikan kepada Executive Board dengan segera.
Ayat 6Untuk menjamin keberlangsungan CIMSA, organisasi ini harus memiliki dana cadangan sekurang-kurangnya 10% dari anggaran keseluruhan. Pengeluaran dana cadangan hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan seluruh Executive Board.
Ayat 7Surplus keuangan melebihi 5% dari anggaran pertemuan, dari pertemuan CIMSA harus ditransfer ke rekening CIMSA.
Ayat 8Proyek CIMSA membiayai diri sendiri. Proyek CIMSA dapat memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran CIMSA apabila dikabulkan oleh Sidang Umum. Koordinator Proyek CIMSA harus mempresentasikan anggaran tertulis kepada Sidang Umum pada Rapat Pleno Kedua.
Ayat 9Surplus Keuangan :
9.1 Surplus keuangan dari segala aktivitas CIMSA dibagi dalam bagian yang sama antara anggaran umum CIMSA dan anggaran proyek yang bersangkutan, atau fungsi tertentu.
9.2 Surplus keuangan dari kegiatan CIMSA yang masih berjalan akan tetap berada pada anggaran aktivitas terebut.
Pasal 4
Pengawasan tc "13.4. Supervision and Audit"Ayat 1Bendahara harus dapat memberikan laporan terinci mengenai status keuangan CIMSA setiap saat.
Ayat 2Administrasi keuangan terbuka untuk dilihat oleh semua Standing Committee atas permintaan.
Ayat 3CIMSA harus memiliki pengawasan internal yang berkelanjutan menyangkut keuangan oleh anggota tertentu dari Supervising Council. Anggota tersebut harus menerima salinan dari semua bukti transaksi perbankan secara langsung. Anggota ini memiliki kewenangan seperti tercantum dalam Tugas Supervising Council ( Pasal 2 Bab XI ).
Bab VII
PENGURUS
Pasal 1
Ketentuan Umumtc "5.1. General"
Ayat 1Pengurus CIMSA adalah orang- orang yang menggerakkan Organisasi CIMSA.
Ayat 2Pengurus CIMSA adalah orang yang dipilih oleh Sidang Umum atau ditunjuk oleh Badan Eksekutif.
Ayat 3Pengurus CIMSA harus memenuhi persyaratan berikut pada waktu mengajukan aplikasi :
3.1Menjadi mahasiswa kedokteran, atau tidak telah lulus lebih dari 6 bulan yang lalu.
3.2Menjadi anggota Standing Committee.
3.3Telah menghadiri sekurang-kurangnya satu Pertemuan Sidang Umum.
3.4Telah berpartisipasi dalam Standing Committee dan atau proyek dan acara CIMSA selama sekurang-kurangnya satu tahun.
3.5Memiliki pengetahuan dasar struktur, fungsi, dan hubungan CIMSA.
3.6Tidak menjadi anggota Komite Lokal atau Standing Committee yang melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA.
Ayat 4Pengurus CIMSA adalah:
4.1Anggota Badan Eksekutif.
4.2Direktur atau Koordinator Divisi Penunjang.
4.3National Officer.4.4Supervising Council
Ayat 5 Kewajiban Pengurus :5.1 Mematuhi Konstitusi dan Statuta.5.2Memenuhi tugas yang telah dideskripsikan sesuai posisi seperti termaktub dalam Statuta. 5.3 Menghadiri pertemuan sidang umum dalam masa jabatannya.
5.4 Mempresentasikan laporan tertulis kepada semua Standing Committee, satu bulan sebelum Pertemuan Sidang Umum.5.5 Menyediakan informasi mengenai kegiatannya atas permintaan Standing Committee atau pengurus lain CIMSA.5.6 Memelihara komunikasi secara teratur dengan Badan Eksekutif dan Standing Committee.Ayat 6Dengan menanda tangani pencalonan kandidat, Standing Committee bertanggung jawab secara organisatoris untuk kerusakan apapun yang disebabkan kandidatnya setelah dipilih menjadi Badan Exekutif yang bersangkutan.
Ayat 7Standing Committee mengawasi bahwa delegasinya yang terpilih memenuhi rencana kerjanya.
Pasal 2
Tata Cara Pencalonan
Ayat 1Pencalonan kandidat harus sudah diterima selambat-lambatnya dua hari sebelum pemilihan, daftar pencalonan kandidat akan ditutup tengah malam pada hari tersebut. Para kandidat harus mendaftar dengan menyerahkan dokumen yang diminta kepada Presidium. Pencalonan kandidat ini akan diumumkan kepada publik. Para kandidat harus menyebarkan surat motivasi kepada semua Standing Committee.Ayat 2Kandidat untuk Executive Board harus mengirimkan pencalonan dirinya sebelum tanggal 1 Mei kepada Sekretariat Umum. Cap pos akan digunakan sebagai indikasi tanggal. Daftar pencalonan kandidat dan surat motivasi harus dikirimkan kepada Standing Committee bersamaan dengan undangan untuk Pertemuan Sidang Umum. Jika tidak ada pencalonan kandidat yang diterima untuk jabatan pengurus harian tertentu, dimungkinkan untuk mengajukan pencalonan kandidat untuk jabatan tersebut sampai dua hari sebelum hari pemilihan seperti yang tertera pada Pasal sebelumnya (Pasal 2.1).Ayat 3Tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kandidat untuk Executive Board berasal dari Standing Committee yang sama.
Ayat 4Kandidat untuk Executive Board CIMSA harus menyediakan dokumen sebagai berikut :
a. Formulir pencalonan kandidat yang sudah terisi lengkap, ditanda tangani dan distempel oleh National Officer.
b. Kartu data teknis untuk pengurus harian yang sudah terisi lengkap.
c. Surat Motivasi.
d. Curriculum Vitae.
e. Foto ukuran paspor yang akan digunakan untuk publikasi
f. Tiga lembar salinan dari identitas diri kandidat untuk keperluan registrasi.
Ayat 5Kandidat harus melakukan presentasi lisan sehari sebelum pemilihan.
Ayat 6Para kandidat memiliki batasan waktu untuk mempresentasikan pencalonan mereka. Waktu bicara meliputi presentasi audio-visual dan jenis presentasi lainnya.
Waktu yang tersedia untuk presentasi adalah :
6.1 Executive Board : 5 (lima) menit waktu bicara, dan 3 (tiga) menit untuk tanya jawab.
6.2 Pengurus lainnya dengan 2 (dua) atau lebih kandidat untuk jabatan yang sama :
3 (tiga) menit waktu bicara, dan 2 (dua) menit untuk tanya jawab.
6.3 Pengurus lainnya apabila hanya ada satu kandidat untuk satu jabatan :
3 (tiga) menit waktu bicara, dan 2 (dua) menit untuk tanya jawab.
Ayat 7Dalam hal ada lebih dari satu kandidat untuk satu jabatan, urutan presentasi akan ditentukan berdasarkan nama kandidatur secara alfabetis. Selama presentasi dari seorang kandidat, kandidat yang lain untuk jabatan yang sama harus meninggalkan ruangan.
Ayat 8Presentasi akan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
8.1 Anggota Executive Board8.2 Pengurus lainnyaAyat 9 Pengurus Executive Board dan National Officers harus terpilih pada saat May Meeting yang berlangsung. Untuk pengurus yang lain, bisa dilakukan pada sidang umum berikutnyaPasal 3
Tata Cara Pemilihantc "3.12. Elections "Ayat 1Pemilihan Pengurus CIMSA diadakan pada Pertemuan Sidang Umum.
Ayat 2Pemilihan diadakan paling lambat satu hari sebelum hari terakhir dari Pertemuan Sidang Umum.
Ayat 3Kandidat harus melakukan presentasi lisan sehari sebelum pemilihan.
Ayat 4Pemilihan akan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
4.1Pemilihan akan dilakukan dengan pemungutan suara tertutup. Untuk setiap jabatan atau kelompok akan diberikan kertas suara yang terpisah.
4.2Standing Committee dari kandidat diperbolehkan untuk memilih jika Standing Committee tersebut memiliki hak suara.
4.3Semua pengurus dan tuan rumah untuk Petemuan Sidang Umum dipilih berdasarkan suara mayoritas absolut.
4.4Apabila ada lebih dari satu kandidat untuk satu jabatan dan tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut, akan diadakan ronde kedua. Hanya dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi pada ronde pertama yang akan melanjutkan ke ronde kedua, di mana akan dipilih kandidat yang memperoleh suara mayoritas relatif.
4.5Jika dua orang kandidat memperoleh jumlah suara yang sama pada ronde kedua, akan ditambahkan suara penentu dari Presidium yang dilaksanakan dengan undian.
4.6Dalam hal hanya ada satu orang kandidat untuk satu jabatan dan kandidat tersebut gagal mendapatkan mayoritas suara, kandidat tersebut tidak akan dipilih.
Pasal 4
Pembekuan dan Pemberhentian Pengurustc "5.2. Suspension and removal of Officials"Ayat 1Pengurus dapat dibebas tugaskan oleh Konsil Pengawas untuk alasan berikut ini :
1.1Penipuan.
1.2Melakukan tindakan pidana berat.
1.3Tidak berfungsinya tugas jabatan.
1.4Ketidakmampuan memenuhi tugas sesuai jabatan.
1.5Melanggar Konstitusi dan Statuta.
1.6Dengan sengaja bekerja melawan Badan Eksekutif atau Keputusan Pertemuan Sidang Umum.
1.7Kegagalan berkomunikasi dengan badan keorganisasian.
1.8Menolak memberikan laporan.
Ayat 2Prosedur pembebas-tugasan Pengurus :
2.1 Standing Committee CIMSA dapat memberitahukan Konsil Pengawas mengenai tindakan-tindakan Pengurus CIMSA yang bekaitan dengan alasan-alasan dalam butir (Pasal 4.1). Konsil Pengawas kemudian berkewajiban melakukan penyelidikan atas klaim tersebut.
2.2 Dalam hal Konsil Pengawas memutuskan bahwa seorang pengurus telah melakukan pelanggaran seperti tersebut dalam butir (.1), dewan Pengawas membebas tugaskan pengurus bersangkutan dan harus memberitahukan kepada semua pengurus mengenai temuan mereka dalam satu minggu setelah keputusan.
2.3 Keputusan apapun yang dibuat oleh Konsil Pengawas untuk membebas tugaskan pengurus akan diambil pemungutan suaranya pada Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Dua pertiga suara diperlukan untuk mencabut pengurus dari jabatan. Jika tidak tercapai, maka pengurus tersebut akan melanjutkan fungsinya.
2.4Dalam pembebas-tugasan, seorang pengurus harus mengembalikan semua dana yang dialokasikan CIMSA untuknya yang belum digunakan sampai saat ini. Selebihnya ia tidak akan diberikan penggantian atau pembiayaan selanjutnya.
2.5Jika pengurus melanjutkan fungsinya, sisa uang yang dialokasikan akan dikembalikan kepada pengurus bersangkutan.
2.6Jika seorang Pengurus dicabut dari jabatannya oleh Sidang Umum, Badan Eksekutif akan menulis surat menjelaskan pencabutan. Surat ini dikirimkan kepada semua Standing Committee dan pengurus. Selebihnya, Executive Board dapat memutuskan untuk mengirimkan surat ini kepada relasi-relasi eksternal, individu maupun institusi, yang pernah berhubungan dengan pengurus bersangkutan. Dan ia tidak dapat lagi dipilih atau ditunjuk sebagai Pengurus CIMSA.
Pasal 5
Penggantian PengurusAyat 1Penggantian Pengurus dapat dilakukan apabila ada pengurus yang tidak dapat meneruskan lagi tugas-tugasnya sebagai pengurus CIMSA dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh kongres dan tugas-tugasnya tidak dapat dilakukan oleh pengurus lainnya.
Ayat 2Penggantian pengurus dilakukan apabila :
2.1 Pengurus sebelumnya di bekukan dan dibebas tugaskan.
2.2 Tidak ada pengurus lain yang bisa menjalankan tugas - tugas Pengurus yang di
bebas-tugaskan.
2.3 Ketiadaan Pengurus tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan dan mengganggu
jalannya roda organisasi.
Ayat 3 Adapun pergantian pengurus dapat tidak dilakukan apabila kongres menyatakan bahwa
tugas-tugas pengurus tersebut masih dapat dilaksanakan oleh Pengurus lainnya.
Ayat 4 Prosedur Penggantian Pengurus :
4.1 Penggantian Pengurus hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum atau Sidang
Umum Luar Biasa atau Kongres CIMSA.
4.2 Calon Pengganti diajukan oleh Pengurus dan atau Standing Committee dengan
sebelumnya Pengurus dan atau Standing Committee tersebut memaparkan alasan
kenapa penggantian tersebut perlu dilakukan.
4.3 Pengajuan ditujukan kepada Konsil Pengawas, untuk kemudian konsil Pengawas
meniindak-lanjuti pengajuan dan memutuskan penggantian Pengurus tersebut
harus dilakukan atau tidak.4.4 Dalam hal Konsil Pengawas memutuskan bahwa penggantian pengurus harus dilakukan, Konsil Pengawas memberitahukan mengenai keputusan mereka dalam satu minggu setelah keputusan.4.5 Pengurus pengganti tetap harus membuat dan menandatangani surat pengajuan tanda calon pengurus itu bersedia menggantikan pengurus terdahulu dan memaparkan visi, misi, serta program kerja nya sebagai pengurus nasional yang baru pada kongres.4.6 Keputusan apapun yang dibuat oleh Konsil Pengawas untuk mengganti pengurus akan diambil pemungutan suaranya pada Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Dua pertiga suara diperlukan untuk melakukan pergantian pengurus. Jika tidak tercapai, maka jabatan itu akan kosong sampai ada pengajuan berikutnya.
4.7 Selama proses pergantian berlangsung, Presiden berhak menentukan seorang
pelaksana tugas jabatan pengurus yang akan digantikan hingga terpilihnya Pengurus
yang baru.
BADAN EKSEKUTIFPasal 1
Ketentuan UmumAyat 1Badan Eksekutif adalah badan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan CIMSA antara Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dibawah mandat, panduan, dan keputusan yang diberikan saat sidang umum.
Ayat 2Badan Eksekutif menjalankan fungsi pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan, manajemen, administrasi, serta fungsi pengembangan organisasi.Ayat 3Badan Eksekutif terdiri dari 5 anggota sebagai berikut :
a. Presidenb. Wakil Presiden Urusan Internal.
c. Wakil Presiden Urusan Eksternal.
d. Sekretaris Jenderal.
e. Bendahara.
Ayat 4Masa jabatan seluruh Badan Eksekutif adalah satu tahun. Sebelum masa jabatan dimulai terdapat masa persiapan antara setelah May Meeting saat mereka terpilih hingga tanggal 30 Juni tahun tersebut. Dalam masa persiapan tersebut, Badan Eksekutif sebelumnya
memberikan pelatihan kepada Badan Eksekutif yang baru. Masa jabatan dimulai tanggal 1 Juli tahun tersebut hingga tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Ayat 5Setelah masa jabatan berakhir terdapat masa pendampingan sejak tanggal 1 Juli hingga akhir bulan Oktober. Seluruh pejabat tersebut pada masa persiapan dan masa pendampingan diharapkan berpartisipasi dalam Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dan menjadi nara sumber yang aktif serta menurunkan pengalaman yang telah didapat kepada Penggantinya. Ayat 6Badan Eksekutif dapat mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, dimana mereka tetap bertanggungjawab terhadap tugas tersebut.Ayat 7Anggota Badan Eksekutif tidak diperkenankan untuk memegang jabatan lain dalam CIMSA. Ayat 8Tidak diperkenankan untuk menjadi anggota Badan Eksekutif lebih dari dua kali masa jabatan.Ayat 9Seluruh anggota Badan Eksekutif memiliki kewenangan mewakili atas nama CIMSA dalam bidang masing-masing.Ayat 10 Anggota Badan Eksekutif harus menghadiri seluruh Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum. Pasal 2
Tugas masing-masing Anggota Badan Eksekutiftc "6.2. Tasks"
Ayat 1Tugas Presiden :1.1Mengetuai Badan Exekutif.
1.2Mengadakan pertemuan Badan Eksekutif.
1.3Mewakili CIMSA dalam hubungan eksternal dan menjaga hubungan baik dengan relasi.
1.4Menindaklanjuti aktivitas Laison Officers.
1.5Menggalang dana untuk CIMSA.
1.6Menjalin hubungan dengan pihak-pihak non-Standing Committee, memfasilitasi mereka untuk bergabung dan berpartisipasi dalam aktivitas CIMSA.
1.7Menginformasikan Standing Committee yang telah hilang status keanggotaannya atau telah dikeluarkan dari CIMSA segera setelah Pertemuan Sidang Umum.Ayat 2Tugas Wakil Presiden Urusan Internal :2.1 Bertanggung jawab menjaga hubungan antara Standing Committee dan Executive Board.2.2 Bertanggung jawab menjaga hubungan antara Lokal Koordinators dan Badan Eksekutif .2.3 Mengadakan pertemuan dengan Standing Committee melalui internet, sekali setiap dua bulan sehubungan dengan pekerjaan Executive Board.2.4 Menggantikan Presiden apabila berhalangan, dalam masa hukuman, telah diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.2.5 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencarian dana untuk National Leadership Traning bekerja sama dengan HRDD. 2.6 Bertanggung jawab mengenai kaderisasi CIMSA di tingkat local committee dengan bekerja sama dengan HRDD.Ayat 3Tugas Wakil Presiden Urusan Eksternal :
3.1 Mengembangkan dan menerapkan strategi pencarian dana CIMSA yang berkait-
an dengan program-program nasional penelitian, pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat CIMSA, pengadaan dan pengelolaan materi promosi CIMSA (website, poster, buklet).
3.2 Bertanggungjawab atas hubungan masyarakat CIMSA.
3.3 Mengembangkan materi promosi CIMSA
3.4 Bertanggungjawab atas hubungan dengan media massa.
3.5 Mendukung kegiatan Liaison Officers.
3.6 Menggantikan Bendahara apabila berhalangan, dalam masa hukuman, telah
diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.
3.7 Bertanggung jawab atas hubungan masyarakat CIMSA untuk memajukan
pelaksanaan program-program nasional penelitian, pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat CIMSA dengan menjalin dan membina kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa kedokteran lain, organisasi pendidikan, penelitian, profesi kedokteran di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
3.8 Mengembangkan materi promosi CIMSA dan kegiatan-kegiatannya yang
dituangkan dalam bentuk profil, poster, buklet dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.
3.9 Menggantikan Presiden apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya untuk
beraudiensi dengan pihak eksternal.
3.10 Bila Wakil Presiden dalam masa hukuman telah diberhentikan, mengundurkan
diri, atau meninggal dunia, tugasnya menjadi tanggung jawab anggota Executive Board lainnya, dengan cara melakukan pembagian tugas diantara mereka sendiri.
3.11 Anggota Executive Board yang mendelegasikan tugasnya dalam urusan tertentu kepada orang lain, harus meminta persetujuan semua anggota Executive Board dan tetap bertanggung jawab terhadap tugas tersebut setiap saat.
3.12 Bertanggung jawab memberi dan menigirmkan newsletter CIMSA sekurang kurangnya 4 kali dalam setahun
3.13 Mencari dana untuk penerbitan newsletter
Ayat 4Tugas Sekretaris Jenderal :
4.1 Bertanggung jawab atas administrasi, korespondensi, dan pengarsipan CIMSA.
4.2Menyusun notulensi Badan Eksekutif and Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dan mengirimkan pada waktunya kepada Supervising Council.
4.3 Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi Sekretariat Umum.
4.4 Menjaga registrasi CIMSA beserta strukturnya.
4.5 Memperbarui Konstitusi and Statuta berdasarkan keputusan Sidang Umum.
4.6 Mempersiapkan dan mengirimkan undangan, draft agenda, dan informasi lain
yang sesuai, sehubungan dengan penyelenggaraan Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dibantu oleh Sekretariat Umum.
4.7 Mempersiapkan dan mengirimkan undangan, draft agenda, dan informasi lain
yang sesuai, sehubungan dengan penyelenggaraan Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dibantu oleh Sekretariat Umum.
4.8 Menjalankan fungsi Administrasi, korespondensi, dan Pengarsipan CIMSA sesuai
dengan standar operasional prosedur kesekretariatan.
4.9 Berwenang menjaga informasi pada homepage and mailing list, dengan
perincian sebagai berikut :
4.9.1Sekjen harus bertanggung jawab dalam mengarsipkan semua laporan jenis pendelegasian CIMSA apapun. Sebaiknya ada juga laporan pendelegasian pribadi dari masing-masing delegasi.
4.9.2Sekjen juga bertanggung jawab mengelola informasi tsb..
4.9.3Bertanggung jawab juga untuk mengadakan stationery CIMSA (seperti kertas kop amplop, dan cap) yang akan digunakan oleh seluruh official CIMSA selama masa jabatan mereka.4.9.4Bertanggung jawab juga untuk menyebarkan informasi mengenai aturan2 kesekretariatan dan berbagai macam juklak CIMSA kepada CIMSA officials dan anggota CIMSA yang lain.
4.9.5Bertanggung jawab untuk mempublikasikan kemajuan dan target kerja setiap CIMSA officials maupun hasil pertemuan EB kepada anggota CIMSA lain melalui mailing list ataupun website. Hal ini diusahakan dikerjakan setiap bulan sehingga anggota CIMSA mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa target selanjutnya. Jadi, semua officials harus setiap bulan membuat laporan hasil dan target kerja mereka ke SecGen dan Sekjen yang menyebar-luaskan info ini ke anggota CIMSA yang lain.
Ayat 5Tugas Bendahara :
5.1 Bertanggungjawab atas administrasi keuangan dan pembukuan CIMSA.
5.2 Mengumpulkan iuran anggota.
5.3 Bertanggung jawab terhadap rekening bank resmi CIMSA dan pembukuan yang
berlaku secara legal.
5.4 Membuat laporan keuangan tertulis untuk setiap pertemuan Badan Eksekutif.
5.5 Mengajukan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit kepada Sidang
Umum pada akhir masa jabatan.
5.6 Mengaudit laporan keuangan Panitia Penyelenggara Pertemuan Sidang Umum.
5.7 Mengajukan daftar Standing Committee yang memiliki utang kepada CIMSA
kepada Supervising Council.
5.8 Menggalang dana untuk CIMSA.
5.9 Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan merchandise CIMSA sesuai
dengan SOP merchandise CIMSA.
5.10 Bertanggung jawab dalam menggalang dana untuk mengisi uang kas Local
Committee.
5.11 Mengelola semua rekening yang digunakan untuk mendukung kegiatan CIMSA, bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat keterangan/kuasa atas pengelolaan sebuah rekening CIMSA yang karena keterbatasan itu tidak dapat menggunakan nama CIMSA sebagai account beneficiary itu.
DIVISI PENDUKUNG
Pasal 1
Divisi Pendukung
Ayat 1Divisi Pendukung CIMSA dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang penting secara permanen untuk manajemen internal CIMSA.
Ayat 2Divisi Pendukung adalah badan yang mempunyai kapasitas teknis khusus, untuk membantu memenuhi kebutuhan organisasi di bidang tertentu.
Ayat 3Divisi Pendukung dijalankan oleh Direktur Divisi beserta Tim, dan terdiri atas:
a. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Divisi Riset dan Pengembangan.
c. Divisi Pemasaran, Kampanye serta Advokasi.
d. Divisi Media dan Hubungan Masyarakat.
e. Divisi Pengembangan Proyek.
f. Divisi Usaha Dana.
g. Divisi Alumni.
Pasal 2
Tugas Divisi Pendukung Ayat 1Setiap Divisi Pendukung bekerja atas kewenangan langsung dari Executive Board. Keputusan Support Division harus disetujui terlebih dahulu oleh Executive Board.Ayat 2Secara Struktural kerja dari Divisi Pendukung berkoordinasi dengan EB melalui Wakil Presiden.Ayat 3Koordinator Divisi Pendukung dipilih oleh Sidang Umum.
Pasal 3
Kewajiban Koordinator Divisi Pendukung
3.1. Melakukan koordinasi aktivitas CIMSA dalam bidang tertentu.
3.2 Mengumpulkan informasi yang sesuai.
3.3 Menginformasikan dan mendukung Standing Committee, Pengurus and Koordinator Proyek CIMSA dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukannya.
Pasal 4Dalam melaksanakan tugasnya setiap divisi pendukung berpedoman kepada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
PETUGAS PENGHUBUNG
Pasal 1
Petugas Penghubung CIMSA dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang penting secara permanen dalam kaitan hubungan CIMSA dengan pihak luar organisasi yang dianggap perlu.
Pasal 2
Petugas penghubung secara structural berkoordinasi dengan badan eksekutif CIMSA.
Pasal 3
Setiap keputusan Petugas Penghubung harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Badan Eksekutif CIMSA.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penghubung berpedoman kepada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
NATIONAL OFFICER
Pasal 1
National Officer adalah ketua Standing Committee yang dipilih pada rapat kerja Standing Committee masing-masing.
Pasal 2
National Officer memiliki hak bicara dan hak pengajuan saat Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum dan hak bicara dan hak pengajuan saat pertemuan Executive Board.
Pasal 3
National Officer harus menghadiri Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum.
Pasal 4
Untuk menjadi National Officer, seorang anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIMSA.
b. Merupakan mahasiswa kedokteran, atau telah lulus tidak lebih dari enam bulan sebelumnya.
c. Telah mengikuti setidaknya satu kali Sidang Umum CIMSA dan atau satu kali Pertemuan Nasional Standing Committee CIMSA.
d. Telah secara aktif berpartisipasi dalam Standing Committee yang berkaitan dan atau proyek CIMSA serta kegiatan CIMSA lainnya sekurang-kurangnya selama satu tahun.
e. Memiliki pengetahuan dasar mengenai struktur, fungsi, dan hubungan dalam CIMSA.
Pasal 5
Dalam melakukan tugasnya, National Officer berkordinasi dengan Badan Eksekutif.
Bab VIII
STANDING COMMITTEE
Pasal 1
Ketentuan Umum
Ayat 1Standing Committee bergerak dalam bidang yang tertentu. Aktivitas Standing Committee harus berkesinambungan.
Ayat 2Standing Committee terdiri dari National Officer dan mahasiswa kedokteran yang bergerak dalam Local Committee yang merupakan anggota dari Standing Committee.
Ayat 3Setiap Local Committee dapat menjadi anggota atau menarik keanggotaannya dari suatu Standing Committee sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Standing Committee.
Pasal 2
Standing Committee CIMSA adalah :
1.
Standing Committee on Medical Education ( SCOME ).
2.
Standing Committee on Professional Exchange ( SCOPE ).
3.
Standing Committee on Public Health ( SCOPH ).
4.
Standing Committee on Reproductive Health including AIDS ( SCORA ).
5.
Standing Committee on Research Exchange ( SCORE ).
6. Standing Committee on Human Rights and Peace ( SCORP ).
Ayat 1Untuk mengatur manajemen internal masing-masing, setiap Standing Committee dapat memiliki peraturan internal. Peraturan tersebut harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIMSA. Peraturan internal Standing Committee diputuskan oleh perwakilan dari Local Committee yang ikut serta dalam Standing Committee tersebut.
Ayat 2Standing Committee CIMSA menggunakan Logo CIMSA yang tercantum pada Bab I, Pasal 1.2, ayat 1.2.1.
Ayat 3Konstitusi Standing Committee adalah konstitusi CIMSA.
Ayat 4Kekhususan Standing Committee diatur didalam Statuta.
Pasal 3
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran
Ayat 1Untuk mendirikan Standing Committee CIMSA, proposal pendirian Standing Committee harus dalam bentuk tertulis. Sekurang-kurangnya dua local committee harus mengajukan, dalam proposal tersebut, minat dan partisipasi aktif dalam Standing Committee bersangkutan. Sidang Umum akan memutuskan proposal tersebut dengan mayoritas biasa.
Ayat 2 Sidang Umum dapat memutuskan pembubaran atau perubahan aktivitas atau nama Standing Committee. Keputusan tersebut membutuhkan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara mayoritas.
Pasal 4
Pertemuan Standing Committee
Ayat 1Standing Committee mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun yaitu pada May meeting dan Oktober Meeting atau September Meeting. Standing Committee dapat melakukan pertemuan selama Pertemuan CIMSA.
Ayat 2 PertemuanStanding Committee adalah pengambil keputusan dalam Standing Committee
masing-masing.
Ayat 3Tujuan PertemuanStanding Committee adalah :
a. Untuk menjalankan aktivitas dengan menetapkan rencana kerja, koordinasi, dan strategi pelaksanaan.
b. Untuk membuat kebijakan dalam bentuk resolusi dan deklarasi yang akan dimasukkan dalam pernyataan kebijakan CIMSA setelah diputuskan dengan keputusan Sidang Umum.
c. Untuk melaporkan aktivitasnya kepada Sidang Umum.
Pasal 5
Pengaturan Iuran Standing Committee tc "2.8. Regulations for IFMSA Membership Fees"Ayat 1Iuran anggota dibayar oleh iuran Standing Committee dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Sidang Umum di dalam anggaran yang diajukan oleh Executive Board.
Ayat 2 Setiap pembayaran iuran Standing Committee harus dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau selambat-lambatnya sebelum rapat pleno kedua May Meeting.
STANDING COMMITTEE ON MEDICAL EDUCATION
( SCOME )NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 N a m a
SCOME adalah Standing Committee on Medical Education of Center for Indonesian Medical Students Activities, yang selanjutnya disingkat SCOME CIMSA.
Pasal 2 Kedudukan
Sekretariat Nasional SCOME CIMSA berkedudukan di fakultas kedokteran tempat National Officer on Medical Education menuntut ilmu.
STATUS DAN SIFAT
Pasal 3 Status
SCOME CIMSA adalah salah satu standing committee dari CIMSA.
Pasal 4 Sifat
SCOME CIMSA adalah organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan kedokteran dengan sifat otonom, mandiri, non politis dan tidak berpihak pada suku, agama, ras dan antar golongan tertentu.
LANDASAN HUKUM
Pasal 5
SCOME CIMSA adalah organisasi yang berlandaskan pada Constitution and By laws of CIMSATUJUAN
Pasal 6
Menciptakan sumber daya manusia kedokteran Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga cepat tanggap dan memiliki kemampuan menghadapi setiap perubahan dalam skala lokal maupun global dengan kompetensi yang relevan melalui :
1. Penggalakan reformasi sistem dan kurikulum pendidikan kedokteran untuk mengembangkan pendidikan kedokteran.
2. Peningkatan dukungan mahasiswa, masyarakat dan pembuat kebijakan dalam bidang Kedokteran dan pemerintahan untuk kesadaran akan urgensi pengembangan pendidikan Kedokteran
3. Penguatan jaringan pendukung dan sumber daya bagi mahasiswa Kedokteran untuk memperkuat pembentukan sumber daya manusia Kedokteran yang berkualitas.
4. Perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kedokteran dalam menghadapi perubahan berskala lokal maupun global.
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7 Rapat
Ayat1Rapat Nasional merupakan kekuasaan tertinggi untuk SCOME CIMSA untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.
Ayat2Rapat luar biasa yaitu pertemuan nasional secara langsung maupun tidak langsung untuk memutuskan hal-hal yang yang dianggap luar biasa di luar rapat nasional.
Pasal 8 Kelengkapan Kepengurusan
Ayat1Kepengurusan di tingkat nasional dikelola oleh National Committee on Medical Education, yang seterusnya disingkat NCME, dipimpin oleh seorang National Officer on Medical Education, yang seterusnya disingkat NOME.
Ayat2Kepengurusan di tingkat universitas dikelola oleh Local Committee on Medical Education, yang seterusnya disingkat LCME, dipimpin oleh seorang Local Officer on Medical Education, yang seterusnya disingkat LOME.
Ayat3NCME adalah komite yang berkedudukan di tingkat nasional dan menjadi koordinator seluruh LCME.
Ayat4NOME adalah orang yang memimpin NCME dan mengkoordinir NCME.
Ayat5LCME adalah komite yang berkedudukan di Fakultas Kedokteran masing-masing universitas di seluruh Indonesia yang secara resmi telah menjadi bagian dari SCOME CIMSA.
Ayat6LOME adalah orang yang memimpin LCME dan mengkoordinir LCME.
Pasal 9 Keanggotaan
Ayat 1Anggota SCOME CIMSA adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di Indonesia yang telah mengajukan diri secara resmi kepada LCME, memenuhi semua persyaratan pengajuan diri sebagai anggota, dan disetujui serta disahkan oleh LCME setempat.
Ayat 2Observer SCOME CIMSA adalah Fakultas Kedokteran di Indonesia yang telah
mengajukan diri secara resmi kepada NOME,
memenuhi semua persyaratan pengajuan diri sebagai observer, dan disetujui serta
disahkan oleh NOME.
Ayat 3
Anggota tetap SCOME CIMSA adalah Fakultas Kedokteran di Indonesia yang telah menjadi observer dalam jangka waktu minimal 3 bulan dan dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam AD/ART SCOME, serta disahkan oleh NOME
Ayat 4
Sanksi diberikan kepada observer dan anggota tetap jika melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, sanksi teringan adalah peringatan dan yang terberat adalah dikeluarkan dari SCOME CIMSA
Ayat 5
Sanksi diberikan oleh NCME setelah dilakukan komunikasi internal NCME mengenai hal tersebut
KEUANGAN
Pasal 10 Sumber dana SCOME CIMSA berasal dari iuran wajib tiap LCME yang besarnya disepakati pada ranas, pencarian dana mandiri, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
Pasal 11 Pengelolaan keuangan SCOME CIMSA dilakukan oleh bendahara SCOME CIMSA dan diketahui oleh NOME
KEMANDIRIAN
Pasal12 SCOME CIMSA berhak untuk menyusun program secara mandiri.
Pasal13 SCOME CIMSA berhak untuk mencari dana sendiri untuk kegiatan operasionalnya.
Pasal14 SCOME CIMSA berhak untuk mengatur kegiatan administrasinya menurut kebijakan
sendiri dan disesuaikan dengan SOP administrasi / kesekretariatan.
KEPENGURUSAN NASIONAL
Pasal 15 Ayat 1SCOME CIMSA dikelola oleh NCME yang dipimpin oleh NOME
Ayat 2
NCME dibentuk oleh NOME.
Ayat 3NCME adalah koordinator LCME yang sekurang-kurangnya terdiri dari NOME, Vice NOME for Internal Affair,Vice NOME for External Affair, Secretary General, Treasurer, Project Coordinator, dan Issue Media Director.
Ayat 4NCME bertugas memberi masukan dan saran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan SCOME CIMSA.
Pasal 16Tata Cara Pemilihan, Masa Jabatan dan Pergantian Kepengurusan NOME
Ayat 1
NOME dipilih pada May Meeting.
Ayat 2
Persyaratan pemilihan merujuk pada AD/ART CIMSA.
Ayat 3Masa jabatan NOME adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
Ayat 4
Apabila NOME berhalangan dan atau tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya maka akan digantikan sementara oleh Vice NOME sampai diputuskan dalam Rapat Luar Biasa atau May Meeting selanjutnya.
Pasal 17Tugas dan Wewenang NOME
Ayat 1 Sebagai representasi dari SCOME CIMSA dalam kepengurusan nasional CIMSA.
Ayat 2Bertanggung jawab atas pelaksanaan program SCOME CIMSA yang berskala nasional dan internasional.
Ayat3Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada May Meeting kepada NCME dan CIMSA.
Ayat4Membuat aturan khusus koordinasi tingkat nasional.
Ayat5Aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan IFMSA SCOME dan menjalin kerjasama dengan NOME negara lain.
Ayat6Berhak mendapatkan pemberitahuan kegiatan SCOME di luar program nasional yang telah disepakati.
Ayat7Melakukan penyeleksian delegasi dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran baik dalam skala nasional maupun internasional.
Pasal 18Tugas dan Wewenang NCME
Ayat1Membuat dan melaksanakan program kerja selama 1 tahun kepengurusan.
Ayat2Mengkoordinasi seluruh LCME.
Ayat3Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban LCME.
Ayat4Melakukan evaluasi terhadap program nasional yang dijalankan oleh LCME.
Ayat5Memberikan sanksi kepada LCME yang tidak dapat menjalankan program nasional yang telah disepakati.
Ayat6Mempunyai wewenang mengadakan Rapat Luar Biasa bila dianggap perlu.
KEPENGURUSAN LOKAL
Pasal 19Kepengurusan tingkat universitas di masing-masing fakultas kedokteran dijalankan oleh Local Committee on Medical Education (seterusnya disingkat LCME) yang dipimpin oleh Local Officer on Medical Education (seterusnya disingkat LOME).
Pasal 20
Hak LCME
Ayat1Menyampaikan pendapat, usulan dan pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada NCME dan NOME.
Ayat2Memiliki hak bicara saat Rapat Nasional dan rapat luar biasa.
Ayat3Memiliki hak suara pada Rapat Nasional dan rapat luar biasa jika sudah disahkan menjadi anggota tetap.
Ayat4Menentukan anggaran sendiri.
Ayat5Menyelenggarakan kegiatan di luar program Nasional.
Ayat 6 Mengirimkan delegasi dalam kegiatan nasional dan internasional setelah
mendapat persetujuan dari NOME.
Pasal 21 Kewajiban LCME
Ayat1Mematuhi dan melaksanakan aturan Dasar, aturan Rumah Tangga, hasil Rapat Nasional, hasil rapat luar biasa dan surat keputusan NOME yang berlaku.
Ayat2Berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap program dan evaluasi program.
Ayat3Menyelenggarakan acara yang bersifat lokal sesuai dengan program nasional yang dirancang NCME.
Pasal 22
Hak LOME
Ayat1Memimpin dan mengkoordinir LCME.
Ayat2Menyusun program lokal di luar program nasional sesuai dengan visi dan misi SCOME.
Pasal 23Kewajiban LOME
Ayat1Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan baik program yang diinisiasi oleh lokal maupun program nasional kepada NCME.
Ayat2Berkewajiban memberitahukan/menginformasikan seluruh kegiatan lokal kepda SCOME nasional melaui media media yang tersedia
Ayat3Mengikuti semua pertemuan nasional SCOME CIMSA, dan jika berhalangan hadir wajib memberikan keterangan kepada NOME dan mengirimkan perwakilan.
LOCAL COMMITTEE ON MEDICAL EDUCATION
( LCME )Pasal 24 Kriteria Pembentukan LCME
Ayat1Mengajukan diri secara resmi untuk menjadi LCME kepada NCME.
Ayat2Memiliki komitmen dan bersedia mematuhi segala peraturan yang ada di SCOME CIMSA.
Ayat3Memiliki kelengkapan organisasi yang disyaratkan :
Beranggotakan minimal 2 (dua) orang mahasiswa kedokteran Indonesia.
-
Memiliki kesiapan untuk menjalankan program kerja nasional.
Ayat4Disahkan oleh NOME pada Rapat Nasional.
Ayat 5 LCME yang baru terbentuk pertama kali harus melalui masa observasi selama 3 bulan pertama
Pasal 25 Kedudukan LCME
Ayat1LCME berada di bawah koordinasi NOME melalui LOME
Ayat2Tiap LCME wajib melaporkan kegiatannya kepada NCME selama 4 bulan sekali dan/atau setiap melakukan suatu program
Ayat3Program yang disusun dan dilaksanakan oleh LCME harus dilaporkan kepada NCME
Ayat4LCME berhak mengadakan kerjasama dengan pihak luar dengan sepengetahuan dari NOME.
Pasal 26 Berakhirnya Keanggotaan LCME, bila :1. Dikeluarkan dalam keputusan Rapat Nasional atau Rapat Luar Biasa dan disahkan oleh NOME2. Mengundurkan diri dengan disetujui oleh pimpinan lembaga kemahasiswaan dan fakultasnya bagi LCME yang dinaungi lembaga mahasiswa serta disahkan oleh Rapat Nasional.
3. Meninggal duniaPasal 27Masa Jabatan LOME
Masa jabatan LOME adalah satu tahun, paling lama dua tahun kepengurusan dan tidak dapat
dipilih kembali.
PEMILIHAN PIMPINAN
Pasal 28Ayat 1
Pemilihan NOME diadakan pada May Meeting setelah satu tahun masa
jabatan, atau pada Rapat Luar Biasa jika dalam keadaan yang tidak
memungkinkan.
Ayat 2 Syarat-syarat pengajuan diri sebagai NOME sesuai dengan persyaratan pengajuan diri sebagai National Officer yang diatur dalam CB CIMSA.
Ayat 3 Pergantian LOME diserahkan sepenuhnya pada kebijakan LCME disesuaikan dengan AD/ART SCOME.
RAPAT NASIONAL
Pasal 29 Rapat Nasional dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun pada May meeting dan
October Meeting, di kota yang mengajukan diri sebagai Tuan Rumah pertemuan/rapat
nasional pada saat May Meeting dan October Meeting.
Pasal 30 Rapat Nasional berhak :
Ayat 1 Mengajukan perubahan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga CIMSA.
Ayat 2 Menetapkan pelaksanaan program kerja dan agenda lain yang telah ditetapkan pada pasal-pasal sebelumnya.
RAPAT LUAR BIASA
Pasal 31Ayat 1
Rapat Luar Biasa dilaksanakan apabila diajukan oleh 2/3 dari LCME dan atau
atas permintaan NCME
Ayat 2
Pelaksanaan Rapat Luar Biasa diatur selanjutnya dalam aturan operasional.
PENUTUP
Pasal 32Peraturan Rumah Tangga akan diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu.
Pasal 33Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi AD/ART ini setelah disahkan.
Pasal 34Setiap anggota harus menaati AD/ART ini dan apabila melanggarnya akan dikenakan
sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai anggota.
STANDING COMMITTEE ON PROFESSIONAL EXCHANGE
( SCOPE )
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Nama
Standing Committee on Professional Exchange Center for Indonesian Medical
Students Activities, disingkat SCOPE-CIMSA.
Pasal 2 Kedudukan
Ayat 1Sekretariat tetap SCOPE-CIMSA berkedudukan di ibukota Negara Indonesia. Sekretariat tetap digunakan untuk hubungan eksternal dan internal organisasi.
Ayat 2Sekretariat National Exchange Committee (NEC) SCOPE-CIMSA berkedudukan di tempat National Exchange Officer (NEO) menuntut ilmu. Sekretariat National Exchange
Committee (NEC) digunakan hanya untuk hubungan internal organisasi.
S T A T U S
Pasal 3 SCOPE adalah Standing Committee Center for International Medical Students Activities
(CIMSA).
VISI DAN MISI ORGANISASIPasal 4 Visi Organisasi
Ayat 1 Terwujudnya kondisi optimal dari sumber daya manusia, sistem pendidikan kedokteran,
dan infrastruktur pendukung yang siap menghadapi tantangan internasional di bidang
kedokteran dan kesehatan.
Ayat 2 Terciptanya pelaksanaan program pertukaran professional mahasiswa kedokteran
internasional yang berkualitas di Indonesia.
Pasal 5 Misi Organisasi adalah untuk meningkatkan pemahaman kebudayaan dan kerja sama
diantara mahasiswa kedokteran dan semua tenaga medis melalui pemfasilitasian
pertukaran mahasiswa antar negara.
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN ORGANISASI
Pasal 6 SCOPE CIMSA memberikan kesempatan kepada mahasiswa kedokteran untuk melakukan praktik medis yang dinamakan clerkship di negara lain sesuai dengan negara tujuan, universitas, dan departemen yang diinginkan dengan durasi clerkship minimal empat minggu yang disupervisi oleh dokter yang
ditunjuk oleh Fakultas Kedokteran terkait.
Pasal 7 Dalam mencapai misi organisasi dan meraih visi yang telah dirumuskan, organisasi akan
melakukan langkah-langkah yang tercantum dalam tujuan sebagai berikut:
1. Memfasilitasi seluruh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia untuk mengikuti program
pertukaran mahasiswa kedokteran.
2. Memfasilitasi mahasiswa kedokteran untuk membagi pengalaman dengan rekan mahasiswa kedokteran di seluruh dunia.
3. Menawarkan pengalaman berharga tentang pendidikan dan kebudayaan kepada mahasiswa kedokteran dalam rangka memperkaya kurikulum kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas akademis baik pada pertukaran mahasiswa kedokteran preklinik ataupun klinik.
5. Memperbaiki logistik dan prosedur aplikasi pertukaran mahasiswa SCOPE CIMSA.
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8 Struktur Organisasi SCOPE-CIMSA adalah :
a. Rapat Nasional.
b. National Exchange Committee.
c. Local Exchange Committee.
Pasal 9 Kepengurusan SCOPE - CIMSA dijalankan oleh National Exchange Committee (NEC) di
tingkat nasional dan Local Exchange Committee (LEC) di tingkat Universitas.
Pasal 10 Anggota SCOPE-CIMSA adalah mahasiswa kedokteran yang telah mengajukan diri
secara resmi sebagai Local Exchange Committee (LEC) dan memenuhi semua
persyaratan pengajuan diri sebagai anggota yang ditetapkan dan disahkan oleh Rapat
Nasional.
RAPAT NASIONAL
Pasal 11 Rapat Nasional
Ayat 1 Rapat Nasional adalah lembaga kekuasaan tertinggi SCOPE-CIMSA.
Ayat 2 Setiap LEC penuh mempunyai hak suara di dalam Rapat Nasional.
Ayat 3 Rapat Nasional diadakan minimal dua kali dalam satu tahun, yakni pada May meeting
dan September Meeting di kota yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Ayat 4Dalam keadaan khusus dapat dilakukan Rapat Nasional Luar Biasa, yang
berkedudukan sama dengan Rapat Nasional.
NATIONAL EXCHANGE COMMITTEE ( NEC )
Pasal 12 National Exchange Committee (NEC)
Ayat 1 Struktur National Exchange Committee
a. National Exchange Officer (NEO) for Incoming
b. National Exchange Officer ( NEO ) for Outgoing
c. Vice NEO for Incomingd. Secretary Generale. Liaison Officer (LO)
f. Treasurerg. SCOPE Advisor Team (SAT) h. PeriSCOPE Coordinator
i. Webmasterj. Project Coordinator
Ayat 2 National Exchange Officer (NEO) adalah representative SCOPE CIMSA dalam
hubungan eksternal.
LOCAL EXCHANGE COMMITTEE ( LEC )
Pasal 3 Local Exchange Committee (LEC)Ayat 1 Local Exchange Committee (LEC) adalah organisasi mahasiswa yang berhak
melakukan kegiatan professional exchange di tingkat fakultas kedokteran.
Ayat 2 LEC dipimpin oleh Local Exchange Officer (LEO).
Ayat 3 LEO adalah representatif LEC dalam hubungan external.
EXCHANGE AREA
Pasal 17 Exchange Area
Ayat 1 Exchange Area (EA) adalah tempat Exchangee dari luar negeri menjalani program
pertukaran (professional exchange) di Indonesia.
Ayat 2 Pihak yang berkepentingan dalam EA antara lain adalah para Exchangee LEC, Fakultas
Kedokteran yang bersangkutan dan Host.SUMBER KEUANGANPasal 12 Untuk menunjang kerja organisasi SCOPE-CIMSA sumber keuangan didapat dari :
a. Exchange fee.
b. Pencarian dana mandiri, melalui kerjasama dengan sponsor maupun donator.
c. Alokasi dana dari CIMSA.
PERATURAN RUMAH TANGGA
Pasal 13 Peraturan Rumah Tangga
Ayat 1 Segala sesuatu yang belum di atur dalam Peraturan Dasar ini, diatur dalam Peraturan
Rumah Tangga.
Ayat 2 Perubahan terhadap Peraturan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Rapat
Nasional.
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 14 Pembubaran Organisasi
Ayat 1 Pembubaran SCOPE-CIMSA hanya dapat dilakukan oleh Rapat Nasional dengan
persetujuan minimal Anggota Penuh ditambah satu orang NEC.
Ayat 2 Pengajuan pembubaran organisasi disampaikan kepada seluruh anggota selambat-
lambatnya enam bulan sebelum Rapat Nasional.
Ayat 3 Rapat Nasional memutuskan segala sesuatu tentang aset-aset yang di miliki SCOPE-
CIMSA setelah pembubaran organisasi.
PERATURAN RUMAH TANGGAPasal 1 Independensi Internal
Ayat 1SCOPE-CIMSA berhak menyusun suatu program kerja tanpa adanya campur tangan
pihak lain.
Ayat 2SCOPE-CIMSA berhak mengatur kegiatan admisnistrasi menurut kebijakan sendiri
tanpa tergantung pihak lain, meliputi kop surat, cap, amplop, penomoran surat dan
surat menyurat.
Ayat 3SCOPE-CIMSA berhak mencari dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya secara
mandiri.
Ayat 4SCOPE-CIMSA berhak mengadakan seleksi dan pengiriman delegasi untuk acara-acara
resmi SCOPE-IFMSA maupun acara lain yang diadakan SCOPE negara lain.
Pasal 2 Prosedur Keanggotaan SCOPE-CIMSA
Mahasiswa kedokteran yang ingin menjadi anggota SCOPE-CIMSA harus memenuhi
prosedur administrasi dengan sepengetahuan NEO yang dikirimkan ke sekretaris umum
CIMSA, sesuai dengan Constitution and bylaws CIMSA. LOCAL EXCHANGE COMMITTEE ( LEC )
Pasal 13 Local Exchange Committee (LEC)
Ayat 1 SCOPE-CIMSA terdiri atas calon Local Exchange Committee (LEC) dan LEC Penuh.
Ayat 2 Pengesahan LEC Penuh hanya dapat dilakukan dalam Rapat Nasional.
Ayat 3 LEC SCOPE-CIMSA wajib mematuhi PD/PRT SCOPE-CIMSA.
Pasal 4 Calon LEC Ayat 1 Calon LEC adalah organisasi mahasiswa yang telah mengajukan diri untuk bertindak
sebagai LEC dan belum disahkan menjadi LEC Penuh.
Ayat 2 Calon LEC hanya mempunyai hak bicara dalam Rapat Nasional.
Ayat 3 Calon LEC dapat mengikuti seluruh kegiatan SCOPE-CIMSA kecuali menerima
Exchangee dan mewakili SCOPE-CIMSA dalam hubungan external. Calon LEC tidak
berhak mengirimkan wakilnya untuk duduk dalam kepengurusan SCOPE-CIMSA.
Pasal 5 LEC Penuh
Ayat 1 LEC Penuh adalah Calon LEC yang telah memenuhi syarat LEC dan di sahkan dalam
Rapat Nasional.
Ayat 2 LEC Penuh mempunyai hak bicara , hak suara, hak memilih dan dipilih dalam Rapat
Nasional. LEC Penuh berhak mengirimkan wakilnya untuk duduk di kepengurusan
SCOPE-CIMSA.
Ayat 3 LEC Penuh berhak mengikuti seluruh kegiatan SCOPE-CIMSA.
Pasal 6 Syarat-syarat LEC a. Mengajukan diri secara resmi untuk menjadi LEC melalui prosedur yang di tetapkan.
b. Berasal dari satu Fakultas Kedokteran.
c. Fakultas Kedokteran (poin b.) tersebut tidak mempunyai LEC CIMSA saat pengajuan
diri dibuat.
d. Bersedia mematuhi PD/PRT dan hasil Rapat Nasional lainnya.
e. Mendapatkan persetujuan dan dukungan tertulis dari fakultas kedokteran tempat
anggota itu berada.
f. Menandatangani kontrak kerja sama dengan NEC.
Pasal 7 Kewajiban dan Wewenang Calon LEC
Ayat 1 Kewajiban Calon LEC
a. Menyediakan akses informasi internasional seluas-luasnya kepada mahasiswa di fakultasnya.
b. Mengadakan kegiatan sosialisasi, promosi, pendataan, seleksi, pengembangan dan tindak lanjut dalam pengiriman out-going students.
c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan seorang outgoing students sesuai dengan ketentuan SCOPE-CIMSA, SCOPE-IMFSA, dan Negara tujuan.
d. Berkoordinasi dengan NEC dalam pengiriman outgoing students sesuai prosedur yang ditetepkan dan dalam program-program SCOPE-CIMSA lainnya.
e. Memberi laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Nasional.
Ayat 2 Wewenang Calon LEC
a. Meminta informasi kepada NEO.
b. Mengatur struktur LEC.
c. Mengatur keuangan LEC.
d. Merancang anggaran LEC.
Pasal 8 Kewajiban dan Wewenang LEC Penuh
Ayat 1 Kewajiban LEC Penuh
a. Melaksanakan kewajiban seperti Calon LEC.
b. Menyediakan program akedemik dan non-akademik bagi incoming students sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Bertanggungjawab atas kesejahteraan dan keselamatan incoming students dalam batas-batas yang telah di tentukan.
d. Berkoordinasi dengan NEC dalam penerimaan incoming students sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dalam program-program SCOPE-CIMSA lainnya.
e. Memastikan exchangee mengisi , menyetujui dan menandatangani formulir-formulir resmi program pertukaran.
f. Membuat peraturan untuk exchangee pada masing-masing exchange area dan memberiakn sanksi jika perlu dengan berkoordinasi dengan NEC.
g. Memberi rancangan Exchange Condition kepada NEO.
h. Memberi evaluasi per Exchange.
Ayat 2 Wewenang LEC Penuh
a. Meminta informasi kepada NEO.
b. Mengatur keuangan LEC.
c. Merancang anggaran LEC.
d. Mengajukan usulan untuk mengadakan Rapat Nasioanal Luar Biasa.
e. Mengikut pendelegasian ke pertemuan IMFSA melalui proses penyeleksian di tingkat SCOPE-CIMSA dan CIMSA.
Pasal 9 Sanksi Organisasi
Ayat 1 Sanksi organisasi diberikan kepada Calon LEC dan LEC Penuh bila:
a. Melakukan tindakan yang melanggar PD/PRT dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
b. Melakukan tindakan yang merusak nama baik organisasi.
Ayat 2 Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa :
a. Peringatan tertulis oleh NEC
b. Pembekuan hak pada pasal 2 dan 3 PRT, setelah mendapat dua kali peringatan tertulis dan tidak diindahkan dalam tempo 1 bulan sesudah peringatan tertulis kedua di sampaikan
c. Dikeluarkan dari status LEC Penuh oleh Rapat Nasional setelah pembekuan hak diberlakukan
Pasal 10 Pembekuan Kegiatan
Ayat 1Pembekuan kegiatan anggota dapat dilakukan atas dasar :
a. Sanksi organisasi.
b. Permintaan dari anggota tersebut.
Ayat 2Pembekuan kegiatan anggota hanya berlaku untuk selama-lamanya 1 (satu) masa
kepengurusan, apabila setelah masa itu anggota tersebut tidak membentuk
kepengurusan baru, mengajukan permohonan aktif kembali ke NEC atau mengaktifkan kegiatannya maka anggota tersebut akan kehilangan keanggotaannya.
Ayat 3 Anggota yang telah dikeluarkan dapat mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh
keanggotaannya kembali melalui prosedur yang telah ditentukan.
Pasal 11 Kehilangan Status sebagai LEC Penuh
LEC kehilangan statusnya sebagai LEC Penuh apabila :
a. Fakultas Kedokteran tempat LEC berada dibatalkan atau dibubarkan, dan/atau
b. Dikeluarkan oleh Rapat Nasional, dan/atau
c. Mengeluarkan diri dengan diketahui oleh pimpinan fakultas tempat LEC berada dan disahkan oleh Rapat Nasional.
d. Tidak mengajukan permohonan kembali aktif setelah pembekuan kegiatan atas alasan apapun.
NATIONAL EXCHANGE COMMITTEE
( NEC )
Pasal 12 National Exchange Committee (NEC)
Ayat 1 Pengurus SCOPE-CIMSA adalah National Exchange Committee (NEC) yang dipimpin
oleh National Exchange Officer (NEO) dan terdiri dari staf-staf yang ditunjuk oleh NEO.
Ayat 2 NEC berkewajiban menyukseskan hasil-hasil Rapat Nasional.
Ayat 3 NEC bertugas untuk mengkoordinasikan program pertukaran mahasiswa kedokteran
internasional (professional exchange) dari dan ke Indonesia , dan menjalankan program-
program SCOPE-CIMSA lainnya.
Ayat 4 NEC berkoordinasi dengan Executive Board CIMSA.
Ayat 5 NEO bertanggung jawab terhadap Rapat Nasional.
Ayat 6 Lamanya satu periode kepengurusan adalah satu tahun.
Ayat 7 Seseorang dapat dipilih sebagai NEO untuk satu periode kepengurusan berturut-turut dan
sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
Pasal 13 Program Kerja
Ayat 1Program kerja National Exchange Committee terdiri dari program kerja tetap dan program kerja tambahan.
Ayat 2 Program kerja tetap meliputi segala yang berkaitan dengan Pertukaran Mahasiswa.
Ayat 3 Program kerja tambahan meliputi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kreatifitas dan
rutinitas lokal.
NATIONAL EXCHANGE OFFICER
( N E O )
Pasal 14 Kewajiban dan Wewenang NEO
Ayat 1 Kewajiban NEO
a. Mengkoordinasi pelaksanaan program pertukaran mahasiswa (professional exchange).
b. Membuat program kerja selama setahun masa jabatan.
c. Menerbitkan booklet exchange condition Indonesia setiap tahun untuk di promosikan di setiap General Assembly IFMSA.
d. Mendistribusikan dokumen dan formulir resmi program pertukaran mahasiswa.
e. Mengirimkan Card of Acceptance dan Invitation Letter kepada setiap incoming.
f. Mendistribusikan informasi kepada LEO dan seluas mungkin kepada seluruh fakultas kedokteran se-Indonesia.
g. Mengupayakan advokasi di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung program-program SCOPE-CIMSA.
h. Mengkoordinasi kan dengan SCOPE-IFMSA dan menjalin kerjasama dengan NEO negara-negara lain.
i. Mengkoordinasi perlaksanaan program kerja dengan Executive Board CIMSA.
j. Menyampaikan laporan tahunan kepada Executive Board CIMSA.
k. Bertanggung jawab atas kesiapan visi dan misi dalam setiap pendelegasian perwakilan SCOPE-CIMSA ke General Assembly IFMSA.
Ayat 2 Wewenang NEO
a. Menentukan struktur NEC.
b. Menyusun anggaran NEC.
c. Meminta laporan NEC.
d. Meminta informasi kepada LEO.
e. Meminta laporan harian LEC.
f. Meminta laporan dan formulir resmi program pertukaran yang di butuhkan dari LEO.
g. Membuat aturan khusus untuk koordinasi tingkat nasional.
h. Mewakili SCOPE-CIMSA dalam Working Committee SCOPE-IFMSA pada General Assembly.
Pasal 15 Pemilihan Pimpinan NEO
Ayat 1 Penggantian dan pemilihan NEO diadakan pada Rapat Nasional setelah selesai masa
jabatannya atau Rapat Nasional Luar Biasa jika masih di dalam masa jabatannya pada
kondisi yang tidak dapat menunggu Rapat Nasional berikutnya.
Ayat 2 Seseorang berhak di ajukan atau mengajukan diri menjadi NEO jika telah menjadi staf
NEC/LEC minimal satu tahun dan telah menghadiri Rapat Nasional minimal satu kali
sebelum Rapat Nasional pemilihan NEO tersebut.
Pasal 16 Penggantian Pimpinan
Ayat 1Penggantian Local Exchange Officer (LEO) dilakukan di tingkat universitas dengan
mekanisme diserahkan kepada Local Exchange Committee (LEC) masing masing dan
dilaksanakan sebelum Rapat Nasional.
Pasal 17 Rapat Nasional
Ayat 1 Peserta Rapat Nasional adalah Local Exchange Committee dan National Exchange
Committee.
Ayat 2 Undangan dalam rapat adalah Executive Board CIMSA , Supervising Council CIMSA dan
lain-lain yang dianggap perlu.
Pasal 18 Kekuasaan dan Wewenang Rapat Nasionala. Menerima/mensahkan Calon LEC dan LEC Penuh.
b. Menerima/mensahkan laporan pertanggung jawaban NEO.
c. Memilih dan menetapkan NEO.
d. Menetapkan besarnya exchange fee.
e. Menetapkan program SCOPE.
f. Menetapkan peraturan organisasi.
g. Menetapkan rekomendasi organisasi.
Pasal 19 Kuorum dan Pengambilan Keputusan
Ayat 1 Kuorum Rapat Nasional adalah kehadiran LEC ditambah satu anggota NEC.
Ayat 2 Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Ayat 3 Apabila tidak tercapai muafakat maka dilakukan voting.
Ayat 4 Keputusan dengan voting diambil berdasarkan 2/3 dari pemilik hak suara yang hadir.
Ayat 5 LEC Penuh dan NEC memiliki hak bicara , hak suara , hak memilih dan dipilih.
Ayat 6 Anggota LEC memiliki hak bicara, tanpa hak suara,hak memilih dan dipilih.
Pasal 20 Rapat Nasional Luar Biasa
Ayat 1Rapat Nasional Luar Biasa dapat di selenggarakan jika diminta oleh LEC Penuh.
ditambah satu anggota NEC dan atas pertimbangan Supervising Council CIMSA.
Ayat 2 Pemberitahuan dan Undangan atas Rapat Nasional Luar Biasa disampaikan kepada LEC
dan NEC selambat-lambatnya 3 bulan sebelum rapat tersebut.
Pasal 21 Program Kerja
Ayat 1 Program kerja nasional disusun oleh National Exchange Officer.
Ayat 2 Program kerja local di susun oleh Local Exchange Officer.
Ayat 3 Program kerja NEO disahkan dalam rapat nasional.
PROFESSIONAL EXCHANGE
Pasal 22 Kontrak unilateral dan bilateralAyat 1Kontrak unilateral adalah kontrak di mana hanya satu Negara yang mengirimkan mahasiswa fakultas kedokteran untuk menjalani program exchange.Ayat 2Kontrak bilateral adalah kontrak di mana dua Negara saling mengirimkan mahasiswa fakultas kedokteran untuk menjalani program exchange dengan jumlah yang sama.Pasal 23 Incoming Student
Ayat 1 Incoming Student adalah mahasiswa/i fakultas kedokteran mancanegara yang berstatus
anggota IFMSA yang mempunyai hubungan kontrak dengan CIMSA.
Ayat 2 Incoming Student berkewajiban untuk menaati exchange condition CIMSA.Ayat 3 Incoming Student berhak menerima perlakuan baik dari CIMSA.Ayat 4Incoming Student berkewajiban mengisi evaluation Form setelah selesai mengikuti kegiatan exchange di Negara Tujuan.Pasal 24 Outgoing Student
Ayat 1 Outgoing student adalah mahasiswa/i fakultas kedokteran lokal CIMSA ataupun tidak.
Ayat 2 Kewajiban Outgoing Student yaitu menaati exchange condition negara tujuan.
Ayat 3 Outgoing Student Menerima perlakuan baik di negara tujuan.Ayat 4 Outgoing Student berkewajiban untuk mengisi evaluation form setelah selesai mengikuti kegiatan exchange di Negara tujuan.Pasal 25 PengawasanAyat 1 Pengawasan kerja organisasi dilakukan oleh Supervising Council (SC) CIMSA.
Ayat 2 SC CIMSA berhak mengajukan pendapat , usul, dan pertanyaan serta menyampaikan
peringatan kepada pengurus.
Ayat 3SC CIMSA berhak untuk meminta pengurus untuk mengadakan Rapat Nasional Luar
Biasa dalam keadaan darurat.
Pasal 26 Keuangan National Exchange Committee ( NEC )Ayat 1Keuangan NEC di susun oleh NEO.
Ayat 2 Keuangan NEC di distribusikan oleh bendahara NEC.
Ayat 3 Bendahara bertanggung jawab langsung kepada NEC.
Ayat 4 Central Budget CIMSA akan mendapatkan 3 Euro untuk setiap kontrak yang disetujui
SCOPE dengan Negara tujuan dengan maksimal 100 kontrak dalam satu periode.
Ayat 5Pendelegasian setiap kegiatan akan di atur NEO sesuai dengan keadaan keuangan.
Ayat 6 Anggaran dana untuk telekomunikasi NEC dan LEO di distribusikan oleh bendahara.
Pasal 27 Keuangan Local Exchange Committee ( LEC )
Ayat 1 Keuangan LEC diatur oleh bendahara LEC.
Ayat 2 Bendahara bertanggung jawab langsung terhadap LEC dan Bendahara NEC.
Ayat 3 Setiap LEC berhak mendapatkan dana pemeliharaan SCOPE lokal dari kas nasional
SCOPE.
Ayat 4 Keuangan LEC diatur berdasarkan mekanisme yang ditentukan masing-masing LEC.
Pasal 28 Exchange FeeAyat 1Besar exchange fee ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Nasional SCOPE-CIMSA
Ayat 2 Exchange fee dari incoming student sudah diterima oleh LEO paling lambat pada saat
kedatangan exchangee (upon arrival).
Ayat 3 Exchange Fee yang diberikan kepada LEC untuk setiap incoming student adalah
sejumlah 2,500,000 IDR atau disesuaikan dengan kondisi keuangan SCOPE.
Ayat 4 Exchange Fee yang dibayarkan oleh Outgoing Student adalah sebagai berikut :
a. Kontrak bilateral : sejumlah 260 Euro yang dikonversikan ke dalam rupiah pada saat
penerimaan kontrak.
b.Kontrak unilateral : sesuai dengan yang tertera dalam Exchange Condition negara
tujuan.
Ayat 5 Bagian exchange fee untuk Central Budget dikirim oleh NEO sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh treasurer CIMSA.
Ayat 6 Keterlambatan pembayaran exchange fee oleh LEO akan di beri sanksi berupa :
a. 50% dari jumlah exchange fee yang seharusnya di bayarkan kepada NEO bila
keterlambatan terhitung 1 bulan setelah kedatangan exchangee.
b. denda tidak dapat mengikuti program pertukaran selama periode berikutnya.
c. pembekuan hak LEC sampai kewajiban administrsi mampu di penuhi.
HUBUNGAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL
Pasal 29 Pihak Dekanat
Ayat 1 Menyangkut pengurusan dokumen outgoing dan incoming.
Ayat 2 Melindungi kegiatan-kegiatan SCOPE.
Pasal 30 Pihak Departemen Pendidikan Nasional
Menyangkut program kerjasama yang telah di sepakati.
Pasal 31 Lain-Lain
Sebagai mitra menyangkut kerjasama dalam mengadakan suatu kegiatan.
P E N U T U P
Pasal 32Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi PD/PRT ini setelah di umumkan
Pasal 33 Setiap anggota harus mentaati PD/PRT ini dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi-sanksi organisasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebagai anggota.
STANDING COMMETTEE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE
( SCORP )
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Nama
Standing Committee on human Rights and Peace Center for Indonesian Medical Students Activities, disingkat SCORP CIMSA.
Pasal 2 Kedudukan
Sekretariat National Committee on human Rights and Peace -- Center for Indonesian Medical Students Activities (NCORP CIMSA) berkedudukan di tempat National Officer on human Rights and Peace (NORP) menuntut ilmu. Sekretariat National Committee digunakan untuk hubungan internal dan eksternal organisasi.
S T A T U S
Pasal 3Status
SCORP-CIMSA merupakan anggota penuh Center for Indonesian Medical Students Activities
(CIMSA).
T U J U A N
Pasal 4 Tujuan
Ayat 1Terciptanya lingkungan mahasiswa dan masyarakat yang sadar akan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perdamaian.
Ayat 2 Terwadahinya aktivitas mahasiswa kedokteran Indonesia di bidang hak asasi manusia
dan perdamaian.
Ayat 3 Terciptanya pelaksanaan program hak asasi manusia dan perdamaian yang sesuai dengan isu-isu hak asasi manusia dan perdamaian di Indonesia maupun dunia.RAPAT NASIONAL
Pasal 5 Rapat Nasional
Ayat 1Rapat Nasional adalah lembaga kekuasaan tertinggi SCORP CIMSA
Ayat 2Rapat Nasional dilaksanakan pada sidang umum CIMSA May Meeting dan Musyawarah Nasional (Oktober Meeting).
Ayat 3Rapat Nasional diadakan minimal dua kali dalam setahun kepengurusan
Ayat 4Dalam keadaaan khusus dapat dilakukan Rapat Nasional Luar Biasa yang berkedudukan sama dengan Rapat Nasional.Ayat 5Rapat Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas keputusan seluruh NCORP dan 2/3 dari seluruh LCORP yang ada.KEANGGOTAAN
Pasal 6 Keanggotaan
Ayat 1Anggota SCORP CIMSA terdiri dari atas Calon Anggota dan Anggota Penuh.
Ayat 2Pengesahan Anggota Penuh dapat dilakukan dalam Rapat Nasional.
NATIONAL COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE
( NCORP )
Pasal 7 National Committee on Human Rights and Peace (NCORP)
Ayat 1National Committee on human Rights and Peace (NCORP) adalah pengurus SCORP CIMSA yang mengkoordinasikan kegiatan hak asasi manusia dan perdamaian di tingkat Nasional dan Internasional.
Ayat 2NCORP dipimpin oleh seorang National Officer on human Rights and Peace (NORP).
Ayat 3NORP adalah representasi SCORP CIMSA dalam hubungan eksternal.
Pasal 8 Kepengurusan NCORP
Ayat 1Pengurus SCORP CIMSA adalah National Committee on human Rights and Peace (NCORP) yang terdiri dari NORP dan staf-stafnya yang ditunjuk oleh NORP terpilih.
Ayat 2NCORP terdiri dari :
1. NORP
2. Secretary General
3. Treasurer
4. Serta jabatan-jabatan lainnya yang sudah ditetapkan dan dipublikasikan setelah kepengurusan dinyatakan aktif yaitu 1 (satu) bulan setelah serah terima jabatan.
Ayat 3NCORP berkewajiban :
1. Menyukseskan hasil-hasil Rapat Nasional.
2. Mengoordinasikan program hak asasi manusia dan perdamaian di tingkat nasional dan internasional.
3. Memastikan program SCORP CIMSA lainnya berjalan.
LOCAL COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE
( LCORP )
Pasal 9 Local Committee on Human Rights and Peace (LCORP)
Ayat 1Local Committee on human Rights and Peace (LCORP) adalah organisasi mahasiswa yang berhak melakukan kegiatan SCORP di tingkat fakultas kedokteran se-Indonesia.
Ayat 2LCORP dipimpin oleh seorang Local Officer on human Rights and Peace (LORP).
Ayat 3LORP adalah representatif LCORP dalam hubungan eksternal LCORP yang meliputi SCORP nasional, internasional, serta pihak lain di luar SCORP.
Pasal 10 Lingkup Kegiatan
Ayat 1Lingkup kegiatan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan hak asasi manusia dan perdamaian di tingkat nasional dan internasional.
Ayat 2Pihak-pihak yang berkepentingan dalam lingkup kegiatan ini antara lain NCORP, LCORP, mahasiswa fakultas kedokteran di Indonesia, simpatisan yang menjadi relawan, dan lembaga/perorangan terkait.
Pasal 11 Keanggotaan LCORP
a. Calon Anggota
Ayat 1Calon Anggota adalah organisasi mahasiswa yang telah mengajukan diri untuk bertindak sebagai LCORP dan belum disahkan menjadi Anggota Penuh.
Ayat 2Calon Anggota memiliki hak sebagai berikut :
1. Berbicara dalam Rapat Nasional.
2. Mengikuti seluruh kegiatan SCORP CIMSA.
Ayat 3Calon Anggota berkewajiban menyelenggarakan minimal satu kegiatan di bidang hak asasi manusia dan perdamaian.
Ayat 4Calon Anggota tidak dapat mengikuti kegiatan pendelegasian SCORP CIMSA.
Ayat 5Calon Anggota tidak dapat menggunakan nama SCORP CIMSA dalam hubungan eksternal sampai disahkan menjadi anggota penuh.
Ayat 6Calon anggota tidak berhak mengirimkan wakilnya untuk duduk di kepengurusan NCORP.
b. Anggota Penuh
Ayat 1Anggota Penuh adalah Calon Anggota yang telah memenuhi syarat keanggotaan dan disahkan dalam Rapat Nasional / Rapat Nasional Luar Biasa.
Ayat 2Anggota Penuh memiliki hak sebagai berikut :
1. Berbicara dalam Rapat Nasional.
2. Memilih dalam Rapat Nasional.
3. Dipilih dalam Rapat Nasional.
4. Mengirimkan wakilnya untuk duduk di kepengurusan NCORP.
5. Mengikuti seluruh kegiatan SCORP CIMSA.
6. Mengikuti pendelegasian SCORP CIMSA.
Ayat 3Anggota Penuh berkewajiban membayar iuran anggota yang besarnya disepakati di Rapat Nasional / Rapat Nasional Luar Biasa.
c. Syarat-syarat Keanggotaan
1. Mengajukan permohonan resmi untuk menjadi LCORP.
2. Berasal dari satu Fakultas Kedokteran.
3. Fakultas Kedokteran tersebut (poin 2) tidak mempunyai LCORP CIMSA saat
pengajuan diri dibuat.
4. Bersedia memenuhi PD/PRT dan hasil Rapat Nasional lainnya.
5. Mendapatkan dukungan resmi dari fakultas kedokteran tempat anggota tersebut
berada dalam bentuk tertulis.
6. Menandatangani kontrak kerja sama dengan NCORP.
d. Sanksi Organisasi
Ayat 1Sanksi organisasi diberikan hanya kepada Anggota Penuh apabila :
1. Melakukan tindakan yang melanggar PD/PRT dan hasil Rapat Nasional/Rapat Nasional Luar Biasa lainnya.
2. Melakukan tindakan yang merusak nama baik organisasi.
3. Tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
Ayat 2Bentuk sanksi yang diberikan berupa :
1. Peringatan tertulis oleh NCORP.
2. Pencabutan hak Anggota Penuh, setelah mendapat dua kali peringatan tertulis dan tidak diindahkan dalam tempo sebulan sesudah peringatan tertulis kedua disampaikan.
3. Dikeluarkan dari keanggotaan oleh Rapat Nasional/Rapat Nasional Luar Biasa setelah pencabutan hak diberlakukan.
e. Kehilangan Keanggotaan
Anggota Penuh kehilangan keanggotaannya apabila :
1. Fakultas Kedokteran tempat LCORP berada dibubarkan.
2. Dikeluarkan melalui hasil Rapat Nasional/Rapat Nasional Luar Biasa.
3. Mengundurkan diri dengan diketahui oleh pimpinan fakultas tempat LCORP berada dan disahkan oleh Rapat Nasional / Rapat Nasional Luar Biasa.
Pasal 12 Kewajiban dan Wewenang Calon Anggota LCORP
Ayat 1Kewajiban Calon Anggota LCORP
1. Menyediakan akses informasi nasional dan internasional seluas-luasnya kepada mahasiswa di fakultasnya.
2. Mengadakan kegiatan sosialisasi, promosi, pendataan, pengembangan, dan tindak lanjut dalam kegiatan hak asasi manusia dan perdamaian.
3. Berkoordinasi dengan NCORP dalam kegiatan hak asasi manusia dan perdamaian SCORP- CIMSA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dalam program-program SCORP CIMSA lainnya.
4. Memberi laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Nasional.
Ayat 2Wewenang Calon Anggota LCORP
1. Meminta informasi kepada NORP.
2. Mengatur keuangan LCORP.
3. Merancang anggaran LCORP.
Pasal 13 Kewajiban dan Wewenang Anggota Penuh LCORP
Ayat 1Kewajiban LCORP Anggota Penuh LCORP
1. Melaksanakan kewajiban seperti LCORP Calon Anggota.
2. Membuat peraturan untuk anggota pada masing-masing LCORP dan memberikan sanksi jika perlu dan berkoordinasi dengan NCORP jika perlu.
3. Memberi rancangan kegiatan hak asasi manusia dan perdamaian di lokal masing-masing kepada NORP.
4. Memberi evaluasi per kegiatan.
5. LCORP bertanggung jawab kepada lokal dan NCORP.
Ayat 2Wewenang Anggota Penuh LCORP
1. Meminta informasi kepada NORP.
2. Mengatur keuangan LCORP.
3. Merancang anggaran LCORP.
4. Mengajukan usulan untuk mengadakan Rapat Nasional Luar Biasa.
5. Mengikuti pendelegasian ke pertemuan IFMSA melalui proses penyeleksian di tingkat SCORP CIMSA dan CIMSA.
SUMBER DANA
Pasal 14 Sumber dana
Untuk menunjang kerja organisasi SCORP CIMSA sumber keuangan didapat dari :
1. Iuran anggota.
2. Pencarian dana mandiri melalui kerja sama dengan sponsor maupun donatur.
3. Alokasi dana dari CIMSA.
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 15 Pembubaran organisasi
Ayat 1Pembubaran SCORP CIMSA hanya dapat dilakukan oleh Rapat Nasional dengan persetujuan minimal Anggota Penuh.
Ayat 2Pengajuan pembubaran organisasi disampaikan kepada seluruh anggota selambat-l
lambatnya enam bulan sebelum Rapat Nasional.
Ayat 3Rapat Nasional memutuskan segala sesuatu tentang aset-aset yang dimiliki SCORP CIMSA setelah pembubaran organisasi.
RAPAT NASIONAL
Pasal 16 Rapat Nasional
Ayat 1Rapat nasional/musyawarah nasional SCORP CIMSA diadakan minimal dua kali dalam satu tahun yaitu pada saat May Meeting dan Oktober Meeting.
Ayat 2Musyawarah Nasional diselenggarakan sebelum Sidang Umum CIMSA May Meeting.
Pasal 17 Peserta dan Undangan Rapat Nasional
Ayat 1Peserta Rapat Nasional adalah anggota LCORP dan NCORP.
Ayat 2Undangan dalam Rapat Nasional adalah Executive Board CIMSA, Supervising Council CIMSA dan lain-lain yang dianggap perlu.
Pasal 18 Penyelenggara Rapat Nasional
Ayat 1Penyelenggara Rapat Nasional Pengurus CIMSA ditentukan melalui Sidang Umum CIMSA May Meeting sebelumnya.
Pasal 19 Wewenang Rapat Nasional
Ayat 1Rapat Nasional pada Sidang Umum CIMSA May Meeting memiliki wewenang :
1. Menerima/mensahkan Calon Anggota SCORP.
2. Menerima/mensahkan Anggota Penuh SCORP.
3. Mengeluarkan Anggota Penuh SCORP.4. Menerima/mensahkan laporan pertanggungjawaban NORP.
5. Memilih dan menetapkan NORP baru.
6. Menetapkan besarnya iuran anggota.
7. Menetapkan peraturan organisasi.
8. Menetapkan rekomendasi organisasi.
9. Menetapkan program-program SCORP.
Pasal 20 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Nasional
Ayat 1Kuorum Rapat Nasional adalah kehadiran 1/2 jumlah total Anggota Penuh + 1.
Ayat 2Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Ayat 3Apabila tidak tercapai mufakat dilakukan voting.
Ayat 4Keputusan dengan voting diambil berdasarkan n + 1 dari jumlah total Anggota Penuh yang hadir.
Pasal 21 Rapat Nasional Luar Biasa
Rapat Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diminta oleh Anggota Penuh.
NATIONAL OFFICER ON HUMAN RIGHTS AND PEACE
( NORP )
Pasal 22 Kewajiban dan Wewenang NORP
Ayat 1Kewajiban National Officer on Human Rights and Peace (NORP)
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia dan perdamaian.
2. Membuat program kerja selama setahun jabatan.
3. Menerbitkan booklet mengenai kondisi hak asasi manusia dan perdamaian di
4. Indonesia setiap tahun untuk disosialisasikan di setiap General Assembly IFMSA.
5. Mendistribusikan informasi kepada LORP dan seluas mungkin kepada seluruh
6. Fakultas Kedokteran se-Indonesia.
7. Mengupayakan advokasi di tingkat nasional dan Internasional untuk mendukung program-program SCORP CIMSA.
8. Mengkoordinasikan dengan SCORP IFMSA dan menjalin kerja sama dengan NORP negara-negara lain.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dengan Executive Board CIMSA.
10. Menyampaikan laporan tahunan kepada Executive Board CIMSA.
11. Bertanggung jawab atas kesiapan visi dan misi dalam setiap pendelegasian perwakilan SCORP CIMSA ke General Assembly IFMSA.
Ayat 2Wewenang National Officer on Human Rights and Peace (NORP)
1. Menentukan struktur NCORP.
2. Menyusun anggaran NCORP.
3. Mengatur keuangan NCORP.
4. Meminta informasi kepada LORP.
5. Meminta laporan berkala dari LCORP.
6. Meminta laporan secara resmi program hak asasi manusia dan perdamaian yang
dibutuhkan dari LORP.
7. Membuat aturan-aturan khusus untuk koordinasi tingkat nasional.
8. Mewakili SCORP CIMSA dalam Working Committee SCORP IFMSA pada
general Assembly IFMSA dan menentukan perwakilan untuk menggantikan
wewenang NORP bila berhalangan hadir.
Ayat 3NORP berkoordinasi dengan Executive Board CIMSA.
Ayat 4NORP bertanggung jawab kepada Rapat Nasional.
Ayat 5Lamanya satu periode kepengurusan
