STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF KETERBELAKANGAN MENTAL (Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: Ahmad Said Fandi 11150440000062 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441 H/2020 M
114
Embed
STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50393...STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF KETERBELAKANGAN MENTAL (Studi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF
KETERBELAKANGAN MENTAL
(Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
Ahmad Said Fandi
11150440000062
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H/2020 M
ii
STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF
KETERBELAKANGAN MENTAL
(Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
Ahmad Said Fandi
11150440000062
Pembimbing:
Hj. Rosdiana, M.A.
196906102003122001
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441H/2020M
iii
PENGESAHAN PANITIA PERSETUJUAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul “Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif
Keterbelakangan Mental” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Program Studi Hukum dan Keluarga Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah pada (30 Januari 2020). Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-
1) pada Program Studi Hukum dan Keluarga.
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Said Fandi
NIM : 11150440000062
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua narasumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya
atau merupakan hasil penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlalu di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
v
ABSTRAK
Ahmad Said Fandi. NIM 11150440000062. STATUS PEMBATALAN AKTA
IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF KETERBELAKANGAN MENTAL.
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441H/2020M. Xiv halaman +
71 halaman.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan wakif keterbelakangan
mental dalam pembatalan akta ikrar wakaf di Pengadilan Agama, dan
pertimbangan putusan hakim untuk kedudukan wakif keterbelakangan mental
dalam pembatalan akta ikrar wakaf. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41
tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan ramuan dari berbagai literatur fikih
klasik, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 yaitu wakaf sah apabila
dilaksanakan menurut syariah, dan dalam pasal 3 yaitu wakaf yang telah
diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library
research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan,
buku-buku, kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa wakif yang diduga memiliki
keterbelakangan mental dalam putusan Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk oleh
kakak kandungnya sehingga wakaf yang telah diikrarkan harus dibatalkan tidak
dapat dibuktikan dengan cukup. Kemudian, berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan dalam persidangan, ikrar wakaf yang telah diikrarkan telah memenuhi
rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku yakni
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini sesuai dengan
konsep mashlahah mursalah dengan metode istishlahiyyah yang mencari hukum
berdasarkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dalam hal ini
gugatan tidak dapat dibuktikan, hal yang mashlahat apabila hakim memutuskan
untuk menolak gugatan yang telah di ajukan ke Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Wakaf, Keterbelakangan Mental, Mashlahah Mursalah
Pembimbing : Hj. Rosdiana, MA
Daftar Pustaka :1977 s.d. 2018
vi
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada
Tuhan semesta alam, Allah SWT. Sebuah kesyukuran yang mendalam atas segala
nikmat, ma‟unah, hidayah serta karunia Allah kepada kita semua khususnya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul
Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental
(Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012). Shalawat serta salam tak lupa penulis
haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa
ummatnya menuju jalan yang lurus dan yang diridhoi oleh Allah SWT.
Penulis amat terharu, bersyukur dan bahagia, karena telah menyelesaikan
tugas akhir dalam jenjang pendidikan S1 ini, sehingga bisa memperoleh gelar
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila skripsi ini
kurang berkenan bagi para pembaca, karena penulis menyadari bahwa skripsi
penulis jauh dari kata kesempurnaan.
Perlu diketahui bahwa selama penulis masih di bangku perkuliahan sampai
pada tahap akhir ini yakni penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak
pendidikan, arahan, bantuan, masukan, serta dukungan yang luar biasa dari para
pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya khususnya kepada:
1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A., Rektor Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berikut para wakil
Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Hj. Mesraini, M.A., dan Ahmad Chairul Hadi, M.A., selaku Ketua
Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum
vii
Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, atas jasa-jasa beliaulah yang
membuat penulis bersemangat untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan
bermanfaat, selalu mendukung penulis di tengah-tengah kesibukannya
serta memotivasi penulis untuk secepatnya menyelesaikan penyusunan
skripsi ini.
4. Drs. Ahmad Yani, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang tak
kenal lelah membimbing penulis serta mendampingi penulis dengan
penuh keikhlasan dan kesabaran sampai pada tahap semester akhir di
Fakultas Syariah dan Hukum tercinta ini, khususnya pada penyelesaian
skripsi penulis.
5. Hj. Rosdiana, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang
selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran di tengah kesibukan
yang beliau hadapi, memberikan arahan serta masukan yang sangat positif
untuk perumusan dan penyusunan skripsi ini, sehingga merupakan suatu
kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah dibimbing oleh orang
hebat seperti beliau.
6. Kedua orang tua penulis, ayahku tercinta Epen Afandi, dan ibuku
tersayang Juju Jubaedah, terima kasih atas kasih sayangmu yang tiada
tara, pengertianmu yang sangat membuatku bahagia, doa-doamu tiap
malam, dukunganmu yang luar biasa ketika Ananda sedang jatuh
terpuruk, serta didikanmu selama ini, sehingga karena kalian berdualah
Ananda terinspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kaka perempuan tercinta beserta suami, Ida Farida dan Febi Fikri
Mulyadi yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga
penulis dapat segera menuntaskan skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik penulis
dan memberikan keilmuannya sehingga skripsi ini dapat tuntas.
9. Keluarga Besar Kahfi BBC Motivator School, terkhusus guru sehat Om
Bagus dan Mba Wie, dosen wali, kakak-kakak, adik-adik, serta rekan
seperjuangan senasib sepenanggungan yang senantiasa mengingatkan dan
memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
viii
10. Sahabat-sahabat seperjuangan senasib sepenanggungan dan yang saat ini
masih berjuang yakni, Deni Endika, Adam Wildan Al-Kihfi, Darul,
Acong, Pascal, Zaenal. Tak lupa yang selalu menemani serta memotivasi
penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini yakni, Maudy Arnita Razak
S.KPM.
11. Teman-teman Kemka Jakarta yang selalu mengingatkan dan
menyemangati penulis. Tak lupa pula Sahabat-sahabat Hukum Keluarga
2015 penulis yakni, Fikri, Iyan, Sarwedi, Anwar, Robby, Mimil, Aza,
Furqon, Illa, Fateh, Zulfan, Kamal, Irwan, Fadil, Ridwan, Vania, dan
masih banyak lagi teman-teman penulis yang tidak tercantum namanya
disini, terima kasih atas dukungannya selama ini, kalian terbaik!
Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa
mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di
akhirat kelak, Amiin! Semoga skripsi ini membawa berkah dan banyak manfaat
bagi para pembaca walaupun masih banyak kekurangan dan belum sempurna,
karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wallahu a‟lam bi al-Showab.
Jakarta, 03 Januari 2019
Ahmad Said Fandi
ix
PEDOMAN TRANSLITERASI
Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan
asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama
bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah
Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih
penggunaannya terbatas.
a. Padanan Aksara
Berikut ini adalah daftar akasara Arab dan padanannya dalam aksara
Latin:
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan
Tidak Dilambangkan ا
B Be ب
T Te ت
Ts te dan es ث
J Je ج
h} ha dengan garis bawah ح
Kh ka dan ha خ
D De د
Dz de dan zet ذ
R Er ر
Z Zet س
S Es س
Sy es dan ye ش
x
s} es dengan garis bawah ص
d} de dengan garis bawah ض
t} te dengan garis bawah ط
z} zet dengan garis bawah ظ
koma terbalik diatas hadap „ ع
kanan
Gh ge dan ha غ
F Ef ف
Q Qo ق
K Ka ك
L El ل
M Em م
N En ن
W We و
H Ha ه
Apostrop „ ء
Y Ya ي
b. Vokal Pendek dan Vokal Panjang
Vokal Pendek Vokal Panjang
_____ ______ = a ىا = a>
xi
_____ ______ = i ىي = i>
_____ ______ = u ىو = u>
c. Diftong dan Kata Sandang
Diftong Kata Sandang
al = )ال( ai = __ أ ي
al-sh = )الش( aw = __ أ و
-wa al = )وال(
d. Tasydid (Syaddah)
Dalam alih aksara, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf,
yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak
berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang
yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: al-Syuf’ah, tidak ditulis asy-
syuf’ah
e. Ta Marbutah
Jika ta marbutah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1)
atau diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut
dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti
dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi huruf “t”
(te) (lihat contoh 3).
Kata Arab Alih Aksara
syarî „ah شزيعة
al- syarî „ah al-islâmiyyah الشزيعة الإسلا مية
Muqâranat al-madzâhib مقارنة المذا هة
Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih
aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia
Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut
berasal dari Bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn
al-Rânîrî.
xii
Istilah keislaman (serapan): istilah keislaman ditulis dengan berpedoman
kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut contoh:
B. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Penentuan Wakif
Keterbelakangan Mental dalam Putusan Nomor 686/K/AG/2012 .. 54
C. Implikasi Putusan Nomor 686/K/AG/2012 Terhadap Wakif
Keterbelakangan Ditinjau dari Perspektif Maslahah Mursalah ....... 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 65
B. Saran ................................................................................................ 66
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Aturan wakaf merupakan aturan yang berasal dari hukum Islam,
oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan tentunya akan
membicarakan mengenai konsep wakaf menurut hukum Islam. Namun,
dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf.
Perbedaan pendapat tersebut dimulai dari pendapat ulama mendefinisikan
wakaf itu sendiri. Menurut mazhab Syafi‟i dan mazhab hambali wakaf
adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan
wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang telah
diwakafkan. Hal ini artinya bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat
ditarik kembali, dipindah tangankan, dan dijual. Harta tersebut hanya
dapat dimanfaatkan sesuai ikrar wakaf yang diucapkan. Sedangkan
menurut mazhab hanafi kecuali Abu Yusuf dan Imam Muhammad wakaf
adalah penahanan pokok harta dalam tangan pemilik wakaf dan
menyedekahkan hasil barang yang diwakafkan digunakan untuk tujuan
amal saleh. Oleh karena itu, mazhab hanafi membolehkan wakif untuk
menarik kembali harta yang telah diwakafkan.1
Selain itu wakaf memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi
agar wakaf yang telah diikrarkan dinyatakan sah. Wakaf dapat dikatakan
sempurna jika rukun dan syarat serta unsur-unsur yang terdapat dalam
perbuatan wakaf telah terpenuhi. Kedua hal tersebut tidak dapat
dipisahkan mengingat keberadaan satu dengan yang lain saling berkaitan
satu sama lain.2 misalnya wakif disyaratkan harus orang yang dapat
melakukan perbuatan hukum. Jika wakif ternyata bukan seorang yang
1 Ahmad Shodikin, Asep Abdul Aziz, “Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi
Wakaf (Studi Komparatif Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah)”, Mahkamah: Jurnal Kajian
Hukum Islam, 2, 02, (Desember 2017), h. 256. 2 Ahmad Mukhlishin, Nur Hamidah, “Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf
Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2,
02, (Desember 2017), h.222.
2
dapat melakukan perbuatan hukum, maka wakaf yang telah diikrarkan
secara syar‟i tidak sah.3
Harta wakaf merupakan hak umat, dengan demikian manfaatnya
pun harus dirasakan oleh umat oleh karena itu harta wakaf menjadi
tanggungjawab bersama. Namun sebagai negara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam, Indonesia terbilang lamban dalam membuat
regulasi wakaf, akibatnya banyak harta wakaf yang kurang terurus dan
bahkan belum dimanfaatkan dengan baik.4
Atas pertimbangan diatas, pemerintah kemudian menerbitkan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam praktiknya
kadang-kadang muncul permasalahan perebutan hak kepemilikan tanah
wakaf antara nazhir dengan ahli waris wakif atau ada oknum yang dengan
sengaja melawan hukum untuk memindahtangankan atau mengalihkan
kepemilikannya kepada pihak lain.5
Di beberapa negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Turki,
Dan Yordania, lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu
memberikan manfaat yang besar, bukan hanya untuk rakyat dalam negeri
tetapi juga masyarakat di negara lain karena mampu menjadi sarana
pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.6
Di Indonesia sendiri saat ini secara formal dalam kerangka hukum
nasional wakaf juga diatur dalam perwakafan nasional, yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977. Setidaknya ada sekitar 15 buah
peraturan yang yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk
mengatur tentang wakaf.7
3 Taufiq, Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, 24, 01, (Maret 2013), h.69-70. 4 Junaidi Abdullah, Nur Qodin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Islam”,
ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1, 01, (Juni 2014), h. 39. 5 Junaidi Abdullah, Nur Qodin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Islam”, h.
40. 6 Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya
Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 32. 7 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 2.
3
Apabila mengacu pada pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat
dibatalkan.8 Meskipun pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa
wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan tetapi jika terjadi
perkara mengenai masalah wakaf, pengadilan agama bertugas dan
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf
tersebut. Hal itu sesuai dengan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam salah satu diantaranya adalah perkara wakaf.9
Ini menandakan bahwa jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan
wakaf maka yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili
perkara tersebut adalah pengadilan agama. Hal tersebut memungkinkan
untuk terjadinya pembatalan akta ikrar wakaf dilakukan oleh majelis
hakim.
Berdasarkan penjelasan mengenai praktik wakaf di atas, penulis
akan mengambil sebuah contoh kasus wakaf yang terjadi di Nitikan,
Umbulharjo, Yogyakarta. Masalah ini sangat berkaitan dengan bagaimana
peran serta hubungan masing-masing unsur yang ada di dalam wakaf
sehingga dapat tercapai tujuan wakaf yang ideal tanpa merugikan pihak
manapun. Kasus ini berawal dari konflik yang muncul antara penggugat
yakni selaku wali pengampu wakif dan nazhir selaku pengelola wakaf.
Penggugat menyatakan bahwa wakif mengalami keterbelakangan mental
sejak kecil hingga berujung gugatan pembatalan akta ikrar wakaf.
Penggugat yang bertindak selaku wali pengampu dari wakif
mempermasalahkan mengenai ikrar yang diucapkan wakif yang
mengalami keterbelakangan mental sejak kecil. Hal tersebut didasarkan
8 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9 Sovia Hasanah SH dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/
ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf diakses pada 23 Mei 2019.
Taufiq. “Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. 24. 01. (2013).
Thahir, A.Halil. Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis
Interkoneksitas Maslahah. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015.
Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Usman, Nurodin. “Varian Mauquf „Alaih sebagai Alternatif dalam
Pengembangan Wakaf Produktif”. Al-Ahkam. 2. 01. (2017).
Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
2013.
Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian dalam Hukum
Islam. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqih. Penerjemah Saefullah Ma‟shum, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2008.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 686 K/AG/2012
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:
1. SUNARDI SYAHURI selaku NADZIR, bertempat
tinggal di Jalan Ipda Tut Harsono No. 3, RT 27, RW
09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta;
2. PENGURUS YAYASAN SITI RAHMAH, bertempat
tinggal di Jalan Golo No. 22, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
ABDUL JAMIL, S.H., M.H., Advokat, berkantor di
Kantor Gemawang, RT 03/RW 44, Gg. Sepidol No. 69
A, Jalan Condrolukito (lama Jalan Monumen
Yogyakembali), Sinduadi Sleman, para Pemohon
Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding dan turut
Tergugat II/turut Terbanding II;
m e l a w a n:
Hj. BANIYAH ILYAS binti ACHMAD JADIR, bertempat
tinggal di Jalan Nitikan Baru No. 20, RT 029, RW 008,
Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.
MUKHTAR ZUHDY, S.H., M.H., 2. DANANG WAHYU
MUHAMMAD, S.H., M.Hum., 3. SINTA NOER
HUDAWATI, S.H., 4. BUDI PRATOMO, S.H., para
Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan No. 88 (Utara
Universitas PGRI), Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah
1
Hal 1 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Intimewa Yogyakarta, Termohon Kasasi Penggugat/
Pembanding;
d a n:
1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
UMBULHARJO selaku PPAIW, berkedudukan di
Jalan Glagahsari No. 99, Yogyakarta;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56,
Kompleks Balaikota Timoho, Yogyakarta, para turut
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan
turut Tergugat I/turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan
Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:
Bahwa Ny. Hj. BANIYAH ILYAS (Penggugat) yang dilahirkan di
Yogyakarta pada 12 November 1935 adalah merupakan seorang anak
kandung dari pasangan suami isteri almarhum ACHMAD JADIR dengan
almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR;
Bahwa dari perkawinan almarhum ACHMAD JADIR dengan
almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR, tersebut telah lahir 6
(enam) orang anak, dimana 3 (tiga) di antaranya telah meninggal dunia,
dan 3 (tiga) orang anak lainnya masih hidup dua di antaranya adalah
Penggugat dan adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH,
yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1939 yang sejak kecil
hingga sekarang masih tinggal serumah bersama Penggugat di Jl. Nitikan
2
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Baru No. 20 RT 029, RW 008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH
sejak kecil telah menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental atau
gangguan kejiwaan) sehingga tidak mampu menjalani kehidupan
sebagaimana layaknya orang normal pada umumnya dalam menjalankan
kehidupannya sendiri. Oleh karenanya, Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil tidak
mampu bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang lain,
sehingga jarang atau bahkan tidak pernah keluar rumah, oleh karena itu
sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah;
Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan yang
diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH ini menurut keterangan keluarganya
dialaminya sejak masih kecil kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan
beliau yang menderita keterbelakangan mental ini diperkuat pula oleh hasil
pemeriksaan para dokter/ahli dari Poliklinik Psikiatri RSUP. DR. SARDJITO
Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan
Psikiatri No 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang
ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, Sp.KJ, diterangkan sebagai berikut:
• Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan:
Pada saat kurang lebih usia 2 tahun penderita sering kejang demam;
Penderita tidak pernah sekolah (tidak bisa mengikuti pelajaran);
Penderita lebih banyak diam di rumah, tidak mudah kenal dengan orang
baru, selama wawancara harus didampingi anggota keluarga yang
dianggap cocok. Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah menikah,
saat ini janda;
• Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan:
Retardasi mental pada usia lanjut;
Tidak mampu membuat keputusan;
3
Hal 3 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa oleh karena itu Ibu Rr. FATIMAH telah dinyatakan
mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sebagaimana
dimaksudkan pada butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara hukum
Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan sebagai orang yang “tidak cakap melakukan
perbuatan hukum” (ONBEKWAAMHEID);
Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH yang menderita
keterbelakangan mental tersebut, maka yang bersangkutan tidak mampu
mengurus kepentingan dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya serta yang
bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku kakak
kandung dari Ibu Rr. FATIMAH;
Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr. FATIMAH
ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang lain yang
mempunyai niat tidak baik atas ketidakberdayaan dan/atau ketidak-
cakapan (keterbelakangan mental) yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH;
Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata
sebagaimana disebutkan dalam pasal 433, sebagai berikut:
“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak
atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan”;
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ibu Rr.
FATIMAH berdasarkan atas surat keterangan yang dilakukan oleh RSUP
SARDJITO yang menyatakan bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami
keterbelakangan mental sudah selayaknya jika Ibu Rr. FATIMAH termasuk
dalam orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan hal tersebut di dalam
hukum tergolong orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
berdasarkan atas ketentuan pasal 1330 KUHPerdata yaitu “Tak cakap
membuat perjanjian-perjanjian adalah:
1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdata, yang
menyatakan sebagai berikut:
4
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga
sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak dan mata
gelap”;
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini
Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. FATIMAH, jelas-jelas
merupakan orang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan
pengampuan atas diri Ibu Rr. FATIMAH yang mengalami keterbelakangan
mental;
Bahwa Ibu Rr. FATIMAH memiliki harta kekayaan yang berasal dari
warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas
2.810 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98,
Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas
nama Pemegang Hak Rr. FATIMAH, Gambar Situasi Nomor 3590/1995
dengan batas-batas sebagai berikut:
• Sebelah Barat : Parit;
• Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru;
• Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476;
• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers: 378;
Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. FATIMAH mengalami
keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas
nama dirinya, serta seluruh kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak
kecil ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. BANIYAH ILYAS), serta untuk
memberikan keamanan dan kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang
diperoleh melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam
posita ke 10 tersebut di atas, maka Ny. Hj. BANIYAH ILYAS dengan
persetujuan seluruh keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995
bermaksud (rasan-rasan sekaligus berkonsultasi minta saran/nasehat)
untuk mewakafkan harta kekayaan milik Ibu Rr. FATIMAH tersebut yang
secara informal maksud tersebut disampaikan secara lisan kepada Bp. H.
SUNARDI SYAHURI yang dikenal oleh keluarga Penggugat sebagai
seorang mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan
Muhammadiyah;
5
Hal 5 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya tanpa
sepengetahuan dan persetujuan Ibu Hj. BANIYAH ILYAS, Ibu Rr.
FATIMAH beserta seluruh keluarganya, proses ikrar wakaf atas sebidang
tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana tersebut pada
posita ke-10, ternyata telah dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo,
Yogyakarta;
Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun
1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-
Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. NASIRUDDIN, telah
terjadi Ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Rr. FATIMAH luas
2.810 m2, terletak di Nitikan UH VI/98, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318,
terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan
Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut Rr.
FATIMAH bertindak sebagai WAKIF, dan bertindak sebagai NADZIR
adalah SUNARDI SYAHURI mewakili BADAN HUKUM YAYASAN PDHI
Cabang Umbulharjo (Tergugat II);
Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga Penggugat
mendapatkan foto copy dokumen-dokumen proses wakaf sebagaimana
dimaksud di atas dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan
Umbulharjo, dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:
1. Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995;
2. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta Gambar
Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut diketahui
oleh pihak keluarga Penggugat bukan dari pengurus Yayasan Siti Rahmah
dan/atau Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, melainkan
dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.
Dimana di dalam dokumen Akta Ikrar Wakaf tersebut terdapat beberapa
6
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kejanggalan, hal tersebut terlihat dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat pada
tanggal 11 September 1995 dimana dalam akta ikrar wakaf tersebut tertera
“dihadiri dan disaksikan oleh Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.
FATIMAH juga “membubuhkan cap jempol” pada Akta Ikrar Wakaf
tersebut;
Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.
FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II
tercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI
Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak keluarga Penggugat,
Tergugat II adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah serta pihak keluarga
tidak pernah mengenal dan tidak tahu tentang Badan Hukum Yayasan
PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena berdasarkan kesepakatan seluruh
keluarga Penggugat dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk
Persyarikatan Muhammadiyah;
Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut maka pihak
keluarga pada tanggal 03 Juni 2007 mengadakan pertemuan yang juga
dihadiri oleh Tergugat II selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting
Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan Takmir Masjid
Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana pada pertemuan tersebut
dimusyawarahkan bahwa dari pihak Penggugat beserta seluruh
keluarganya menghendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk
Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang lainnya, dan Tergugat II
tidak menyetujuinya dan bersikukuh pada pendiriannya, oleh karenanya
dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau tidak ada
kesepakatan;
Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses musyawarah pernah
dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM Yogyakarta,
Kuasa Hukum Penggugat, dan Bpk. H. Sunardi Syahuri (Tergugat II),
Pengurus PDHI Pusat, serta dihadiri juga beberapa Pengurus Pengajian Ar
Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat bermaksud untuk
merubah peruntukan tanah yang sejak semula keinginan dari keluarga
7
Hal 7 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi
musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau tidak tercapai
kesepakatan;
Bahwa pada Bab VII pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf,
sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak
berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase
atau pengadilan;
Bahwa berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di atas
dihubungkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004, maka perkara aquo telah memenuhi persyaratan
untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama
Yogyakarta);
Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan prosedur
wakaf secara hukum serta merealisasikan niat dan kesepakatan seluruh
keluarga Ibu Rr. FATIMAH dan Penggugat dalam mewakafkan harta
kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH
sebagaimana disebutkan pada posita ke-10 tersebut di atas, maka untuk
dapat melakukan perbuatan hukum Ibu Rr. FATIMAH harus diperlukan
seorang pengampu (CURATOR) untuk mewakili atau bertindak untuk dan
atas nama dirinya. Oleh karena itu seluruh keluarga sepakat agar
Penggugat sebagai kakak kandung Ibu Rr. FATIMAH untuk menjadi
pengampunya;
Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH seperti dijelaskan dalam
posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 01 Maret
2009 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan
Pengampuan (Curatele) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada
tanggal 02 April 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan
8
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menyatakan,
sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Rr. FATIMAH karena keterbelakangan
mental untuk ditaruh di bawah pengampuan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu
dari adik kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH;
Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta No. 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara sah bertindak selaku
pengampu dari adik kandungnya yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, oleh
karenanya Penggugat (Ny. BANIYAH) secara hukum berhak dan memiliki
wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama adik
kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH yang berada di bawah
pengampuannya;
Bahwa setelah terjadi Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada
posita ke 13 tersebut di atas, terhadap Tanah Pekarangan Wakaf tersebut
dilakukan proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan Pertanahan
Nasional atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat
I), sehingga pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor Pertanahan
Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan balik nama atau peralihan hak yang
sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/
tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai pemegang hak
atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No. 3318 berubah
menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);
Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama pemegang hak
atas tanah pekarangan tersebut, di atas tanah tersebut telah berdiri suatu
bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh
turut Tergugat II (Jama’ah Pengajian Yayasan SITI RAHMAH);
Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih diberlakukan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik;
9
Hal 9 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik sebagaimana
diuraikan pada posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, pada waktu
pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang
menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, secara hukum terikat oleh
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik. Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf atas
sebidang tanah tersebut tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan
pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah
tersebut;
Bahwa untuk dapat bertindak sebagai WAKIF (pihak yang
mewakafkan) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu:
“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan
dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimaan
dimaksud dalam posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telah
terjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut
mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor
W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh
Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo
yang secara ex oficio sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai WAKIF adalah Ibu
Rr. FATIMAH, dan pada Akta tersebut terdapat cap jempol tangan dan
bermaterai diatasnamakan Rr. FATIMAH. Padahal telah diketahui bahwa
Ibu Rr. FATIMAH mengalami gangguan/keterbelakangan mental sejak
kecil, sehingga secara hukum termasuk orang yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan
para dokter/ahli dari poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta
sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No.
10
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr.
Budi Pratiti, SP.KJ dan selanjutnya diperkuat lagi dengan Penetapan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/ 2009/PN.YK tanggal 02
April 2009. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,
maka dapat diketahui bahwa Ibu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhi
persyaratan sebagai seorang WAKIF. Dengan demikian secara hukum
Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-
Yogyakarta, pada tanggal 11 September 1995 adalah tidak sah, sehingga
segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun
yang mendasarkan pada Akta tersebut secara mutatis mutandis
merupakan peristiwa dan atau tindakan hukum yang tidak sah juga;
Bahwa selain kejanggalan mengenai Wakif yang berakibat tidak sah
terhadap Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15 dan
16 tersebut di atas, ternyata mengenai Nadzir dalam wakaf sebagaimana
dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut juga terdapat kejanggalan yang
sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat
hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun
1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-
Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir adalah Sunardi Syahuri mewakili
Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo dengan jabatan sebagai
Ketua (Tergugat II). Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu
belum pernah ada atau belum pernah terbentuk Badan Hukum Yayasan
PDHI Cabang Umbulharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI
sebagai Ketua I Pimpinan Pusat PDHI, sehingga sangat janggal apabila
dalam wakaf tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum Yayasan
PDHI Cabang Umbulharjo (sebagai Nadzir). Oleh karena itu apabila
11
Hal 11 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan: “Mempunyai perwakilan
di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan”. Dengan demikian
karena Nadzir dalam wakaf tersebut fiktif, maka wakaf tersebut tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2
huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh
karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11
September 1995 secara hukum adalah tidak sah;
Bahwa selain kejanggalan-kejanggalan dalam proses wakaf tersebut
di atas, ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Umbulharjo/ PPAIW Kecamatan Umbulharjo) dalam melakukan
tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani proses wakaf telah
bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena dalam prosedur
perwakafan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah
(PP) No. 28 Tahun 1977 jo. Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam jo.
Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan Ketentuan yang lebih
operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam No.Kep/
D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan
Tentang Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu “Wakif harus
datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama
Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf”. Dan dalam
pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu ikrar wakaf tersebut
dilaksanakan Ibu Rr. FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri
(Tergugat II) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW Kecamatan
Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggar
ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukum
ikrar wakaf tersebut tidak sah;
Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H. Nasiruddin (sebagai
PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam
suatu rapat dan/atau klarifikasi untuk membahas masalah wakaf a quo
yang bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses pembuatan Akta Ikrar
12
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 pada hari Senin tanggal 11
September 1995 tersebut, Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II selaku
Nadzir tidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Ibu Rr. FATIMAH
selaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat itu
hanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr. FATIMAH
yang hadir sebagai Wakif dan bersikap layaknya orang normal sehat
jasmani dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan menulis, sehingga
hanya membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut.
Padahal sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin Ibu Rr.
FATIMAH hadir, karena yang bersangkutan sejak kecil jarang keluar rumah
dan untuk berkomunikasi dengan orang lain sajapun sangat sulit, bahkan
untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang saja Ibu Rr. FATIMAH
mengalami ketakutan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan
mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan;
Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam
Pasal 433 KUHPerdata, yang menyebutkan: “Setiap orang dewasa yang
selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus
ditaruh di bawah pengampuan”. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa
proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dengan
demikian secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah;
Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah milik Ibu Rr.
FATIMAH sebagaimana diuraikan di atas tidak sah atau batal maka proses
peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu
Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan dalam posita ke-10, 13 dan ke-22
tersebut di atas itu didasarkan pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut,
secara hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal;
Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas
adalah cacat hukum, dan secara hukum seharusnyalah dinyatakan batal
atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum
apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Ikrar
Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/
13
Hal 13 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-
Yogyakarta, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal
menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta seluruh
benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat di atas
tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh Yayasan
Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus
dikosongkan dan selanjutnya harus diserahkan atau dikembalikan kepada
Pemegang Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu Ibu Rr. FATIMAH yang
dalam hal ini melalui Penggugat sebagai pengampunya (curator);
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai
berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun
1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta (Tergugat I)
dinyatakan tidak sah atau batal;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan Sertifikat
Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH kepada Badan
Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang sebab
perubahannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/
tahun 1995 yang dibuat atau dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan
atau dinyatakan batal;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan di atas
sebidang tanah (sebagaimana disebutkan pada posita kw 10) dalam
gugatan ini yang dilakukan oleh turut Tergugat II atas seijin Tergugat
II adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya
harus dinyatakan tidak sah;
14
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Menghukum kepada Tergugat II dan turut Tergugat II untuk
mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat di
atas tanah pekarangan sebagaimana diebutkan dalam Sertifikat Hak
Milik No. 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH dan selanjutnya untuk
mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada
Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat II dan turut Tergugat II untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat II
mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara
pembatalan Akta Ikrar Wakaf karena Akta Ikrar Wakaf adalah produk dari
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga Akta yang
dikeluarkannya adalah sebuah putusan Tata Usaha Negara sehingga
peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan AKTA
IKRAR WAKAF adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami
ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Dalam pasal tersebut secara tegas dan jelas ditegaskan, bahwa
perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara
antara orang-orang yang beragama Islam. Sementara dalam perkara a quo
antara Penggugat sebagai orang melawan Pejabat Negara dalam hal ini
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tentu saja bukan
termasuk kategori manusia yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya
Tergugat II kutip ulang ketentuan pasal 49 tersebut:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
bergama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
15
Hal 15 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Waris;
c. Wasiyat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Shadaqah. Dan;
h. Ekonomi Syari'ah;
Bahwa Tergugat II sengaja mencetak tebal dan memberi garis
bahwa bagian dari pasal tersebut untuk menunjukkan bahwa yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa wakaf yang menyangkut
orang dengan orang, sedangkan yang menyangkut orang dengan Pejabat
Negara adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama namun merupakan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami
ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 (yang
telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf). Dalam ketentuan tersebut harus dipahami bahwa perselisihan
yang masuk kewenangan Pengadilan Agama adalah perselisihan yang
menyangkut persoalan perwakafan tanah dan disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk
memahami ketentuan ini harus dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan
pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan hal
ini sudah Tergugat II jelaskan secara gamblang dalam dalil 3 di atas;
Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam
menyebutkan para pihak. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam
menyebutkan pihak turut Tergugat II. Dalam gugatannya Penggugat
berganti-ganti dalam menyebutkan pihak turut Tergugat II, kadang disebut
Pengurus Yayasan Siti Rahmah, namun kadang disebut juga dengan
Pengurus Pengajian Ar Rahmah;
16
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada
Pengadilan Agama Yogyakarta agar menolak gugatan Penggugat atau
setidak-tidak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama
Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 322/Pdt.G/2009/
PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal
1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,- (satu juta
sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan No. 19/Pdt.G/ 2011/
PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban
1432 H. yang amarnya sebagai berikut:
• Menerima permohonan banding Pembanding;
• Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 02
Maret 2011, Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk;
Dan Dengan Mengadili Sendiri:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas
tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta luas 2.810 m2 yang
terletak di Nitikan tersebut dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan : Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Nitikan Baru;
- Sebelah Utara berbatas dengan : m 2475 dan m 2476;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Berbatasan dengan Pers:
378;
17
Hal 17 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan untuk selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut
hukum (ikrar oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf
keluarga yang bersangkutan;
3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995
tanggal 11 September 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum dan
oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta
gambar situasi tanah Nomor 3590/1995, juga tidak mempunyai
kekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang yang mendapat hak
dari padanya untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada
Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan
siapapun;
5. Menghukum para turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat
pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,00 (satu
Juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluih ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 29 September 2011,
kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal
30 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi
No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk jo. No. 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan tersebut
kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 13
Oktober 2011;
Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang
pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Tergugat II/Terbanding dan turut Tergugat II/turut Terbanding II, diajukan
18
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Yogyakarta pada tanggal 9 November 2011;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-
undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para
Pemohon Kasasi/Tergugat II dan turut Tergugat II dalam memori kasasinya
tersebut pada pokoknya adalah:
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah
menerapkan hukum, karena:
a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ternyata ada yang
bertentangan satu dengan lain. Hal ini bisa dilihat antara lain diktum
kedua dan ketiga, dimana diktum kedua, dua baris terahir dalam
halaman 18 dinyatakan: “Ikrar wakaf diulang menurut hukum (ikrar
oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf keluarga”.
Sedangkan diktum ketiga dua baris dari bawah dalam halaman 19
dinyatakan: “juga tidak mempunyai kekuatan hukum..”. Hal ini
bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta yang tidak menyebutkan bentuk
manipulasi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I
dan II. Sebab keterangan saksi Anton Sudarmaji yang merupakan
anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa
wakaf yang diinginkan oleh Rr Fatimah adalah untuk Yayasan
Arrahmah yang merupakan organisasi di bawah PDHI Yogyakarta.
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan keterangan
Anton Sudarmaji yang tidak dikutip oleh Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta, mengatakan bahwa Rr. Fatimah tipe orang pendiam
yang tidak mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dicocoki,
menurut Anton Sudarmadi Rr. Fatimah di rumah sering
berkominikasi dengan orang yang disukai (termasuk saksi Anton).
19
Hal 19 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melakukan
kesalahan, maka itu putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut
haruslah dibatalkan;
b. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta pada diktum 2 dan 3, karena telah didasarkan
hukum serta pertimbangan yang tidak benar (vide putusan halam 6
sampai dengan 11) dan tidak sesuai dengan bukti yang diajukan
oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta hanya mengambil pertimbangan yang
menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat. Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta telah menyembunyikan keterangan saksi yang
dianggap merugikan Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini terbukti
dalam pertimbangannya halaman 10 s/d 12. Kenyataannya kalau
dinyatakan bahwa Pewakif (Rr. Fatimah) orang yang tidak normal
dan tidak mampu baca adalah salah, sebab keterangan saksi yang
diajukan oleh Penggugat/Pembanding asal (baik saksi Abdul Rahim,
Abdul Syukur dan Anton Sudarmaji/anak kandung Termohon
Kasasi/Penggugat adalah Pewakif (Rr. Fatimah) pernah menikah.
Bagaimana mungkin orang yang menikah dikatakan cacat. hanya
mengambil sebagian keterangan saksi saja (Vide keterangan saksi
dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dari halaman 48
sampai dengan 57);
c. Bahwa para Pemhon Kasasi/para Tergugat tidak sependapat
dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena
didasarkan hukum serta pertimbangan hukum yang tidak benar (vide
putusan halaman halaman 15 sampai dengan 16). Letak
ketidakbenaran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah:
c.1. Sangat salah kalau Sunardi Syahuri (Pemohon Kasasi II/
Tergugat II) tidak hadir dalam proses ikrar wakaf, sebab saksi
H. Marwan DS bin Jalaluddin (di halaman 15 s/d 16) dalam
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan saksi Suratman
bin Pawiro Djasmo (putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
20
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
halaman 54 s/d 56). Apabila menurut keterangan para saksi
yang juga dikutip dalam putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta pada halaman 67 s/d 71, jelas nampak kesalahan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut dalam membuat
pertimbangannya. Baik Rr. Fatimah selaku wakif dan Sunardi
Syahuri (selaku nadzir) datang sendiri dan bahkan Rr. Fatimah
datang tidak hanya sendirian. Atas dasar keterangan saksi-
saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta;
c.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pendapat proses
terjadinya wakaf adalah tidak sah, Rr. Fatimah (selaku wakif)
tidak cakap hukum tidak ada alasan yang jelas, bahkan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tidak atas dasar
hukum yang benar. Sebab apabila dilihat bukti surat
Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 April
2009 yang dijadikan rujukan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta halaman 12 dapat membatalkan perbuatan
hukum yang sudah dilakukan sejak 15 (lima belas) tahun yang
lalu. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
melihat, kenapa surat penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta baru keluar tahun 2009 sedangkan perbuatan
hukum tahun 1995. Harusnya Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta menilai ada apa di balik surat Penetapan
Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perwalian tersebut? Hal
ini tidak pernah dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta. Pertimbangan Rr. Fatimah sebagai wakif
tidak cakap, dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta salah dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang
21
Hal 21 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
benar. Hal ini dapat dilihat (vide putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta dari hamalan 11 s/d 12) adalah
bertentangan dengan penjelasan saksi-saksi yang diajukan
baik oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun bukti dan saksi
yang diajukan oleh turut Tergugat II;
Kesalahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta itu sangat
kelihatan manakalah didasarkan atas pertimbangan judex facti
tingkat pertama (mejelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)
pada halaman 48 s/d 64). Atas dasar keterangan saksi-saksi
yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah
Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;
d. Bahwa kami pemohonan kasasi tidak sependapat dengan putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan Bahwa
kalau wakaf yang dilakukan oleh Rr. Fatimah tidak sesuai dengan
asas-asas hukum dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan
ikrar wakaf harus dibatalkan. Pendapat tersebut didasarkan atas
hukum serta pertimbangan hukum yang tidak benar (vide putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta halaman 15 s/d 16), sehingga
Pemohon Kasasi menolak pendapat tersebut. Untuk menguatkan
penolakan tersebut kami tunjukkan kesalahan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya. Adapun
kesalahan tersebut adalah:
d.1. Sangat tidak benar kalau Sunardi Syahuri (Pemohon kasasi II/
Tergugat II) selaku nadzir tidak ikut dalam proses Ikrar Wakaf.
Hal ini jelas disampaikan oleh saksi SURATMAN bin PAWIRO
DJASMO, menerangkan di bawah sumpah bahwa baik Rr.
Fatimah (wakif) maupun Sunardi Syahuri (nadzir) datang dalam
prosesi ikrar wakaf tersebut, bahkan Rr. Fatimah didampingi
oleh keluarga yang lain (vide putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta halaman 70 s/d 71). Atas dasar keterangan saksi-
22
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta;
d.2. Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikan
persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex facti
sebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan pada
dasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yang
mengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi Anton
Sudarmaji bin Muh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/
Penggugat) bahwa yang diberi wakaf adalah kelompok
pengajian kakak saksi dan Bu Nur yaitu pengajian Arrahmah
(vide putusan Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 57).
Keterangan saksi Anton ini singkron dengan saksi yang lain Ny.
Suhanah binti Mursidi dan Sri Muryadi binti Wargo Pangakso.
Dari keterangan saksi ini jelas tidak ada penyimpangan dari
niat wakif tentang peruntukan dan tujuan wakaf itu kepada
siapa. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas
apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung
RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;
d.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbang-
kan Rr. Fatimah dianggap orang yang tidak mampu berbuat
hukum karena dianggap keterbelakangan, adalah
pertimbangan yang keliru dan didasarkan pada dasar hukum
yang salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Anton
Sudarmaji bin Moh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/
Penggugat) bahwa kondisi fisik bu Rr. Fatimah biasa-biasa
saja, untuk komunikasi hanya dilakukan dengan orang yang ia
cocoki, terhadap orang yang tidak cocok ia tidak mau
23
Hal 23 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berkomunikasi, dia kalau makan mengambil sendiri makan
yang disiapkan pembantu di meja makan (vide putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 57). Saksi Anton
Sudarmaji adalah keponakan Rr. Fatimah yang mengerti setiap
harinya dibanding keterangan saksi yang hanya tahu pada
masa kecil dan baru ketemu lagi sudah 40 tahunan lalu
menjelaskan masa kecil. Apakah masa kecil seseorang yang
tidak naik kelas, atau bodoh dianggap sebagai idiot. Sangat
sumir dan prematur pendapat tersebut. Sebab dalam perjalan
hidupnya Rr. Fatimah sempat berumah tangga dan suaminya
meninggal bukan bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa rumah
tangga bu Rr. Fatimah adalah wajar dan tidak ada masalah,
kalau bu Rr. Fatimah dikatakan idiot tentu suaminya pasti akan
menceraikan. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip
dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas
apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung
RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta,
karena didasarkan pada dasar hukum yang salah;
d.4. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam
menilai bahwa PDHI tidak mempunyai cabang di Umbulharjo
adalah telah keliru dan didasarkan pada dasar hukum yang
salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Ny. Suhanah binti
H. Mursidi, Sri Muryadi binti Wargo Pangakso, Zamzuri Umar
bin Umar Djonet, Anton Sudarmanji, Yayasan Siti Rahmah/
Arrahmah adalah milik PDHI dan PDHI Yogyakarta sudah
mempunyai banyak cabang di tingkat kecamatan atau
kabupaten. Di kota saja ada PDHI Cab. Kota Gede,
Umbulharjo, di Gunung Kidul, di Bantul dan Kulonprogo.
Keterangan saksi ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara
organisasi PDHI sudah memiliki cabang termasuk di
Kecamatan Umbulharjo. Jadi sangat salah Pengadilan Tinggi
24
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Agama Yogyakarta (vide putusan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta halaman 16) Yayasan PDHI tidak mempunyai
perwakilan di kecamatan Umbulharjo. Atas dasar keterangan
saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta;
e. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas kami (para Pemohon Kasasi/
para Tergugat) tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa membatalkan Ikrar
Wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas tanah pekarangan di
Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta dan menyatakan akta ikrar wakaf tidak mempunyai
kekuatan hukum adalah karena ternyata kesimpulan tersebut telah
didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar, pantas
apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lalai memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, karena:
a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah keliru dan
didasarkan pada dasar hukum salah dalam menilai perwakilan legal
standing dari Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi. Sebab
salah satu dari penerima kuasa yaitu MUHTAR ZUHDY, S.H.,
adalah tidak memenuhi syarat sebagai advokat karena tidak
bersumpah di hadapan pejabat yang berwenang sebagai advokat.
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Hal tersebut jelas menyalai
ketentuan hukum acara. Kalau pertimbangan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta mendasarkan bahwa surat kuasa tercantum baik
25
Hal 25 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sendiri-sendir atau bersama-sama dalam beracara. Sebab yang
namanya surat kuasa harus memenuhi syarat baik formal maupun
material, kalau surat kuasa banding itu diberikan kepada beberapa
orang dimana salah satu tidak memenuhi syarat kuasa maka kuasa
etersebut adalah cacat, kalau kuasa tersebut adalah cacat maka
menjadi tidak berlaku sehingga menjadi gugur semuanya.
Pertimbangan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang benar
karena hakim lalai tidak menerapkan hukum yang benar. Akibat
kelalaian tersebut menurut bukunya Sudikno Mertokusumo
menyebabkan batalnya putusan tersebut (vide Hukum Acara
Perdata Indonesia, Ctk. 05, tahun 2010, hlm 330);
b. Bahwa oleh karena pengajuan banding itu dilakukan atas dasar
surat kuasa yang batal seharusnya Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta tidak menerima permohonan banding dari Pemohon
banding/Penggugat asal, hal ini bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan Yurisprudensi. Sebab manakala surat
kuasa itu cacat segala perbuatan hukum menjadi catat, apakah
sendiri-sendiri atau bersama-sama;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:
Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:
Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta salah dalam mempertimbangkan pokok
masalah, dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Pertama, bahwa Termohon Kasasi mempersalahkan pribadi
Pewakaf yang keterbelakangan mental (hasil pemeriksaan Rumah
Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2009). Pewakaf
lahir tahun 1939, berarti pemeriksaan pada usia 70 tahun, maka hal
yang tidak mustahil pada usia tersebut yang bersangkutan sudah
agak pikun dan sebaliknya menurut kesaksian anak kandung
Termohon Kasasi (Anton Sudarmadi), bahwa Rr. Fatimah di rumah
sering berkomunikasi dengan orang yang disukai (termasuk saksi
26
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Anton Sudarmadi), hal ini sama sekali tidak dianalisa oleh
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
• Kedua, bahwa Pewakaf pernah menikah, tidak dijelaskan nikah
pada tahun berapa dan apakah pewakafan pada tahun 1995
tersebut pada saat Pewakaf masih ada suami, setelah menjanda
atau sebelum menikah juga tidak dijelaskan;
• Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Akta Ikrar
Wakaf harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum; Bila alasannya
Pewakaf adalah seorang yang tidak cakap bertindak, hal ini
bertentangan dengan uraian pertama di atas, bila alasannya Nadzir
salah dalam pengelolaannya, maka tidak ada alasan untuk
membatalkan wakaf, tetapi Nadzirnyalah yang digugat;
• Bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan
hukum lagi dengan Wakif, oleh karenanya Termohon Kasasi/
Penggugat error in persona. Bila ada pemalsuan atau rekayasa,
maka menjadi wilayah bidang “Hukum Pidana” tentang pemalsuan
atau penipuan;
Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara ini dengan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Agama
Yogyakarta sebagai pertimbangannya sendiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARDI SYAHURI dan kawan
dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
No. 19/Pdt.G/ 2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 23 Sya’ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H. serta Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana
yang akan disebutkan di bawah ini;
27
Hal 27 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak
yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun
2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/
Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23
Sya’ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H.;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI:
• Menolak eksepsi para Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA:
• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 oleh Prof. Dr. H. ABDUL
MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN,
M.Hum. dan Prof. Dr. H. RIFYAL KA’BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
28
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Drs. SUHARDI, S.H., Panitera Pengganti, dengan
tidak dihadiri oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota; Ketua;
ttd/.
ttd/. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.
Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.
td/.
Prof. Dr. H. RIFYAL KA’BAH, M.A.
Biaya-biaya: Panitera Pengganti;
1. Meterai ……………….. Rp 6.000,- ttd/.
2. Redaksi ……………….. Rp 5.000,- Drs. SUHARDI, S.H.
3. Administrasi kasasi … Rp 489.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-
Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama
Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP: 19590414 198803 1 005
29
Hal 29 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29