STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA FILM DALAM HAK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44137/1/SARAH... · Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah adanya suatu ketidakjelasan

STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA FILM DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

(STUDI PADA FILM BUNG KARNO: INDONESIA MERDEKA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Sarah Alzagladi

11140480000005

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

P R O G R A M S T U D I ILM U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2018 M

ii

STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA FILM DALAM HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI)

(STUDI PADA FILM BUNG KARNO: INDONESIA MERDEKA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Sarah Alzagladi

NIM: 11140480000005

Pembimbing

Indra Rahmatullah, SH.I, M.H

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

P R O G R A M S T U D I ILM U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2018 M

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA FILM DALAM

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) (STUDI PADA FILM BUNG

KARNO: INDONESIA MERDEKA)” telah diajukan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 7 September 2018. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata

Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Jakarta, September 2018

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA

NIP.19691216 199603 1 001

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1. Ketua : Dr. Asep Saepudin Jahar, MA (.……………)

NIP.19691216 199603 1 001

2. Sekretaris : Indra Rahmatullah, SH.I, M.H. (.……………)

3. Pembimbing: : Indra Rahmatullah, SH.I, M.H. (.……………)

4. Penguji I : Syafrudin Makmur, S.H., M.H. (.……………)

5. Penguji II : Fitriyani, S. Ag., M.H. (.……………)

NIP. 197403212002122005

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil kaya asli saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 17 Juli 2018

Sarah Alzagladi

v

ABSTRAK

Sarah Alzagladi, NIM 11140480000005. Status Kepemilikan Hak Cipta Film

Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia

Merdeka). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438

H /2018M. ix + 73 halaman + 3 halaman daftar pustaka + 67 halaman lampiran.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah adanya suatu ketidakjelasan

mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak cipta film dari suatu film yang

memiliki banyak refrensi, serta permasalahan lain dalam skripsi ini adalah

mengenai hak untuk menentukan aktor dalam film yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Sehingga patut dipertanyakan untuk putusan

pengadilan dalam kasus yang diangkat mengenai ketepatan dari pertimbangan

hakim dan putusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan

bersifat normatif yuridis. Normatif yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan,

yaitu penelitian terhadap data primer dalam hal ini adalah mengacu pada norma

hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah adanya inkonsistensi

putusan dengan pertimbangan hakim yang dikeluarkan, serta hak dalam

menentukan pemilihan aktor dalam proses pembuatan film adalah sutradara sesuai

pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Film Soekarno, Hak Cipta, Karya Cipta Turunan

Pembimbing: Indra Rahmatullah, SH.I ., M.H.

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala RahmatNya, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat

dan salam selalu tecurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu bagian syarat

untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi peneliti secara pribadi

adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada keluarga peneliti, dan pihak-

pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, peneliti sampaikan ucapkan

terimakasih kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Djahar, M.A Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Thamrin S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah

memberikan peneliti berupa saran dan masukan terhadap kelancaran proses

penyusunan skripsi ini.

3. Indra Rahmatullah, SH.I., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan,

masukan, dan bimbingan terhadap kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda tercinta Bapak Hasan Alzagladi dan Ibunda Nunung Takaria Sadeli

yang telah memberikan dukungan secara moril, materil, serta doa yang selalu

dipanjatkan sehingga peneliti diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi

ini.

5. Kakak-kakakku tercinta, Lugman Alzagladi, Balgis Alzagladi, dan Faisal

Alzagladi yang juga terus memberikan motivasi dan dukungan baik dalam

vii

bentuk moril dan materil serta kasih sayangnya sehingga peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini peneliti ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat

kata-kata didalam peneliti skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-

pihak tertentu. Semoga skeisi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya

bagi penelti dan umumnya bagi pembaca.

Wassalamualaikum. Wr.wb.

Jakarta, 19 Juli 2018

Sarah Alzagladi

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatsan dan Rumusan Masalah ..................... 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 7

E. Metode Penelitian ................................................................... 11

F. Rancangan Sistematika Penelitian .......................................... 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................... 16

A. Hak Kekayaann Intelektual .................................................... 16

1. Landasan Konsepsional mengenai Hak kekayaan Intelektual

(HKI) ................................................................................ 17

2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ........................ 17

3. Sistem dan Keberadaan HKI Dalam Hukum Indonesia ... 19

B. Hak Cipta ................................................................................ 19

1. Definisi Hak Cipta ............................................................ 20

2. Pemegang Hak Cipta ........................................................ 22

3. Pengalihan Hak Cipta ....................................................... 26

4. Penegakkan Hak Cipta ..................................................... 27

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ...................................... 37

ix

BAB III PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................... 38

A. Film Sebagai Bagian Dari Hak Cipta ..................................... 38

1. Definisi Film ..................................................................... 38

2. Jenis-Jenis Film ................................................................ 39

3. Film Sebagai Ciptaan Turunan (Derivative Works) ......... 40

B. Adaptasi Dalam hak Cipta ...................................................... 42

1. Adaptation ........................................................................ 42

2. Film Soekarno Sebagai Reproductive Works ................... 46

C. Studi kasus Film Bung Karno : Indonesia Merdeka ............... 47

BAB IV ANALISIS KEPEMILIKAN ...................................................... 57

A. Analisis Pertimbangan Hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 93/Pdt.Sus.l-Hak Cipta/2013PN.Niaga dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 305.K/Pdt.Sus-HK/2014.............. 57

B. Pemilihan Aktor Dalam Peraturan Perundang-Undangan ...... 62

1. Pemilihan Aktor Dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ....................................... 62

2. Peran Sutradara Dalam Pemilihan Aktor ......................... 66

3. Fungsi Sutradara ............................................................... 68

BAB V PENUTUP .................................................................................... 71

A. Kesimpulan ............................................................................. 71

B. Rekomendasi .......................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 73

LAMPIRAN .................................................................................................. 76

16

BAB II

HAK CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Kerangka Konseptual

1. Hak Kekayaan Intelektual

a. Landasan konsepsional mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dibalik sistem perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual

ada serangkaian pemikiran konsepsional yang dapat diuraikan. Pemilik

hak atas kekayaan intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga,

dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut.

Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial

maka dianggap wajar bahwa pemilik hak kekayaan intelektual tersebut

memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Secara

simplistik, pertama bentuk penggunaan komersial dan kekayaan

intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut.

Dengan demikian maka pihak pemilik dapat secara langsung

memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut

penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Kedua, pemilik dapat

menjual atau memperoleh kompensasi finansial tersebut kepada pihak

lain, ketiga, pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat

mencegah pihak lain untuk memperoleh atau mempergunakannya.1

Untuk membuat efektif perlindungan mengenai hak tersebut

diperlukan suatu sistem internasional, karena dengan meningkatnya

perdagangan internasional, baik di bidang barang maupun jasa, semakin

terasa oleh pihak pemilik hak kekayaan intelektual kerugian yang

dihadapi apabila haknya dilanggar. Ringkasnya transaksi finansial

sebagai kompensasi atas penggunaan hak intelektual yang seharusnya

diperoleh tidak terjadi.

b. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 33

17

Hak Kekayaan intektual yang disingkat “HKI”, adalah padanan

kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR),

yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu

produk atau proses yang berguna untuk manusia atau dapat dikatakan

juga hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari

pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda

immateril, benda tidak berwujud.2 Pada intinya HKI adalah hak untuk

menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual

manusia.

Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri

khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau

mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan

Negara kepada Individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan

sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya

atau kreativitasnya dan agar orang lain terpacu untuk lebih

mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut

kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Disamping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem

dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga

kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama

dapat dihindarkan atau dicegah.

c. Sistem dan keberadaan HKI dalam Hukum Indonesia

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi

Perdagangan Dunia (Agreement the Establishing World Trade

Organization) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, maka Indonesia

terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait

dengan persetujuan ini. salah satu hukum yang terkena dampak

harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang hak kekayaan

2 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), h. 9.

18

intelektual. Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang hak kekayaan

intelektual.3

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang

sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi oleh individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk

melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil

penelitian karya sastra, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas

seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja, melainkan memerlukan energi

dan tidak jarang memerlukan biaya yang besar. Maka dari itu karya-

karya intelektual yang dilahirkan memiliki perlindungan yang mana

diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut

dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1) Hak Cipta (Copy Rights)

2) Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (Industrial Property

Rights)

3) Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (neighbouring

rights)

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklarifikasikan

lagi menjadi:

1) Paten

2) Utility Models (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum

Indonesia dikenal sebagai istilah paten sederhana

3) Desain Industri

4) Trade Secrets

5) Merek Dagang

6) Service Marks

7) Trade Names or Commercial Names

8) Appelations of Origin

3Budi Agustin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005), h. 1

19

9) Indications of Origin

10) Unfair Competition Protection.

11) Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan

12) Intergreated Cicuits

2. Hak Cipta

a. Definisi Hak Cipta

Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah, pada

Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian

diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak

pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah

hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa

Belanda Auther Rechts.4 Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 1

butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peneliti menyimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi

izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang

secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,

atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas atau bersifat

pribadi.

b. Pemegang Hak Cipta

4Alip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, (Jakarta:

Djambatan, 1984), h.3

20

Hal utama yang penting dalam hak cipta adalah Pemegang Hak

dan kepemilikan. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan

definisi tentang Pencipta, dan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang

Hak Cipta yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta

sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara

sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari

pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang

menjadi pemegang hak cipta adalah:

1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta

adalah;

a) Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan

dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada

Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam

Pasal 39.

b) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau

diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan.

2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak tertulis

dan tidak pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang

berceramah dianggap sebagai penciptanya.

3) Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang

diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai

pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi

penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu,

orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak

cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

4) Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan

dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan

orang yang merancang ciptaan, pencipta adalah orang yang

merancang ciptaan itu.

21

5) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak

lain dalam lingkungan pekerjaannya, pihak yang untuk dan

dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak

cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak

dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai penciptanya

apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan

dinas.

6) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan atau berdasarkan

pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta

dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain

antara kedua pihak.

7) Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal

daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai

penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai

penciptanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

8) Negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil budaya rakyat

yang menjadi milik bersama, bila berhubungan dengan pihak

luar negeri.

9) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan

itu belum diterbitkan, Negara memegang hak cipta atas ciptaan

tersebut atas kepentingan penciptanya.

10) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau pada

ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran pencipta dan

ciptaan itu sudah diterbitkan, penerbit memegang hak cipta atas

ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

11) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui

penciptanya, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut

untuk kepentingan penciptanya.

22

c. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian

karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab-sebab

lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Didalam

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, dijelaskan berbagai

macam ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya: Buku, pamphlet,

perwajahan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan

sastra karya lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis

lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan

ilmu pengetahuan; lagu dan music, dengan atau tanpa teks; drama,

drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; karya

seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya

arsitektur; peta karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi

potret; karya sinematografi; terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai

basis data, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi

budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format

yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;

kompilasi ekspresi, budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli; permainan video, dan program komputer.

Dalam suatu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta akan

terdapat beberapa hak yang melekat, yaitu;

a) Hak moral; hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku)

yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun,

antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau

dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya. Sesuai

dengan sifat hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral

seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk

melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu

mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat

23

dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya

jika pencipta meninggal dunia. Dengan demian, pencipta atau ahli

warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan

pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan.

Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan

sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu

dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk

melaksanakan pengerjaannya. Berkaitan dengan hak moral sapat

dikonstatir bahwa ada tiga basis hak moral;5

(1) The right of publication; is the right to decide whether the work

is to be made public. Inti dari hak ini, pencipta atau pengarang

lah yang berhak memutuskan apakah dan dimanakah karyanya

akan dipublikasikan.

(2) The right of paternity; is the right of the author to safeguard his

reputation by preserving the integrity of the work. Berkaitan

dengan penerbitan suatu karya, yang bisa dibagi menjadi tiga

hak, yaitu; hak menuntut pencantuman nama pencipta atau

pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk

selamanya, hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai

pencipta karya, dan hak mencegah penggunaan atau

pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain.

(3) The right of integrity, is the right of the author to safeguard his

reputation by preserving the integrity of the work. Atau hak

pencipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang

orang lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak

pencipta atau pengarang mencegah pendistorsian atas karyanya.

b) Hak ekonomi; hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi pada ciptaan atau

karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral.

Masalahnya, kegiatan mencipta pada masa lalu belum dipandang

5 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia , (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.70.

24

sebagai suatu pekerjaan. Jadi, kalau terjadi misalnya peniru ciptaan

adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral

dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis.

Pemikiran yang berkembang kemudian, bahwa kegiatan mencipta

dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang menghasilkan

materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian

pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan

pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. 6 Dari berbagai

konvensi dan hukum hak cipta di berbagai negara, ada enam

macam hak cipta yang dapat di pandang sebagai dasar hak

ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu;

(1) The reproduction right; hak reproduksi yang merupakan hak

yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta

dan hak ini diakui baik dalam Konvensi Bern, Universal

Copyrught Convention (UCC), maupun hukum hak cipta di

setiap negara. Hak ini pada hakikatnya adalah memberi izin

untuk mereproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah

ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak

(print) atau secara mekanik. Itu sebabnya, hak mereproduksi

ini sering dibagi lagi menjadi print right dan mechanical right.

(2) The adaption right adalah hak memberi izin melakukan

adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah

bentuk sebuah karya, misalnya menerjemahkan satu karya dari

satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen music,

penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah

menjadi skenario film.

(3) The distribution right adalah hak memberi izin untuk

mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu

karya kepada publik. Termasuk pada kelompok hak ini, antara

lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan

6 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, h.71.

25

hasil perbanyakan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan

dengan karya sinematografi didalam the Bern convention, the

distribution right ini tidak jelas diakui didalam the Bern

convention dan UCC.

(4) The public performance right adalah hak memberi izin untuk

menampilkan suatu karya kepada publik. Hak ini juga diakui,

baik dalam The Bern Convention mapun UCC. Oleh beberapa

penulis dan juga kalangan collecting society seperti Yayasan

Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan

adalah perfoming right yang didalamnya termasuk

menampilkan karya kepada public secara langsung (live)

maupun melalui penyiaran (broadcast)

(5) The broadcasting right adalah hak memberi izin untuk

menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel.

Hak ini juga diakui dalam The Bern Convention dan UCC.

Pengertian broadcasting disini adalah penyiaran suara dan

gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan

berbagai bentuk pengomunikasian karya kepada publik secara

tidak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.

(6) The cablecasting right hak memberi izin untuk menyiarkan

suatu karya dengan menggunakan kabel ada dua bentuk

penyiaran dengan kabel ini, yaitu cable retransmission dan

cable origination. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian

kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan

sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (pre-existing).

Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel

sebuah karya. Didalam The Bern Convention, bentuk yang

pertama ditempatkan sebagai bagian dari broadcasting live

dan bentuk yang kedua diberlakukan sebagai salah satu bagian

dari the public performance right.

26

c) Hak terkait; hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu

hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau meniyarkan

pertunjukan; bagi produser suara untuk memperbanyak atau

menawarkan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan

bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau

menyiarkan langsung. Untuk mengetahui cakupan dari hak

mengumumkan dan memperbanyak dapat dilihat pada pasal 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang

menjelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran,

pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan

dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat

dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, perbanyakan

adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara

keselurushan maupun bagian yang sangat substansial dengan

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,

termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

d. Penegakan Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak

cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak ekskulsif dari pencipta

atau pemegang hak cipta. Mengenai prosedur penegakan hukum hak

cipta secara adil dan setara telah ditetapkan dalam TRIPs,

memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan permohonan

sementara ke Pengadilan Niaga, prosedur tersebut telah diatur dalam

Undang-Undang Hak Cipta, hal ini tidak mengurangi hak Negara

untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Di dalam TRIPs selain tentang prosedur penegakan hukum HKI

juga diatur tentang penetapan sementara (injuctions) oleh Pengadilan

Niaga yang pengaturannya telah didapati dalam Undang-Undang Hak

Cipta. Adanya ketentuan penetapan sementara sebagai kewenangan

27

hakim Pengadilan Niaga ini dimaksudkan utuk mencegah kerugian

yang lebih besar pada pihak yang haknya di langgar.7

Sedangkan upaya lain yang dapat dilakukan adalah pencipta atau

pemegang hak cipta dapat melakukan upaya mengajukan gugatan

ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan

meminta penyitaan terhadap benda yang di umumkan atau hasil

perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran

hak cipta (putusan sela). Dan usaha yang terakhir yang dapat

dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika terjadi

pelanggaran hak cipta adalah melaporkan pelanggaran tersebut kepada

pihak penydik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari kata milik. Kata milik dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kepunyaan; hak. Definisi kepemilikan

adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol

terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan meggunakannya untuk

tujuan pribadi.

Kepemilikan adalah perihal memiliki suatu barang atau ciptaan yang

mencakup pengelolaan dari apa yang dimiliki, termasuk hak dalam

kepemilikan tersebut. Hak kepemilikan adalah sesuatu yang sah dan diakui

karena setiap orang mempunyai hak untuk memelihara atau

mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Kepemilikan memiliki suatu

ikatan seseorang dengan hak miliknya. Kepemilikan memberikan hak

khusus yang didapatkan oleh pemilik, sehingga pemilik mempunyai hal

sejauh tidak melakukan pelanggaran dalam hukum yang berlaku. Menurut

hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta-harta yang

7 Prof. Dr. Eddy Damian, SH., Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009),

h. 280.

28

telah di siapkan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf dan fasilitas

umum.

Menyinggung dalam kepimilkan umum atau bersama, telah di

kemukakan oleh Locke dalam gagasannya mengenai kepemilikan,

berkonsep bahwa Tuhan memberikan bumi kepada semua manusia secara

sama, demi mendukung kehidupan manusia.8 Persoalan yang muncul

kemudian ialah bagaimaa agar kepemilikan bersama itu beralih menjadi

pemilikan pribadi, dasar apa yang yang melegitimasi hak milik pribadi.

Locke mengatakan bahwa hak kepemilikan itu muncul apabila seseorag

melakukan usaha-usaha kepemilikan yakni dengan adanya The ‘Labor’ of

his body and the ‘work’ of his hands, yang berarti memperkejakan

badannya dan menghasilkan karya dari tangannya.

Kepemilikan terkait erat dengan hak kekayaan intelektual, sesuatu

yang timbul dari kecerdasan manusia sehingga menimbulkan ciptaan

merupakan hak kekayaan intelektual, dan intelektual yang dihasilkan

individu atau kolektif tidak dapat dijadikan milik masyarakat, maka dari

itu kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum.

Teori kepemilikan (theory of property) sebagaimana diuraikan oleh

filsuf inggris, John Locke (1632-1704) di aplikasikan pada konsep hak

kekayaan intelektual. Teori kepemilikan yang dikemukakan oleh John

Locke merupakan bagian dari karyanya The Second Treatise Of

Government, dan merupakan bagian dari pemikirannya dalam rangka

mempertahankan individualisme serta membatasasi kekuasaan yang

dimiliki oleh para monarki (Dunn 1994). Dalam bahaa Ashcraft, Locke

dalam karya ini telah memberikan alasan yang kuat untuk melakukan

perlawanan aktif terhadap raja yang tak lagi memiliki otoritas yang diakui.

(Ashcraft 1994:227)

Konsepsi Locke tentang teori kepemilikan ini hendak dilihat kaitannya

dengan konsep hak kekayaan intelektual, yang memberikan pengakuan

8 Ridwan, Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis, (Purwokerto, Stain Press,

2010), h. 112.

29

terhadap hasil karya individu yang telah menciptakan penemuan atau

karya intelektual tertentu yang menyertai karya tersebut. Pemikiran Locke

selalu dirujuk ketika orang membalas bagaimana suatu kekuasaan yang

mutlak seperti dimiliki oleh para raja (monarki) haruslah dibatasi, dan

disitu pulalah harus ada pengakuan atas konsep kepemilikan pribadi

supaya raja tidak bisa mengambil hak milik individu secara semena-mena.

Cara pandang yang ditunjukkan oleh pemikiran Locke merujuk pada

pengalaman yang terjadi di Inggris, dimana teori kepemilikan John Locke

terutama merujuk pada penguasaan atas benda-benda yang terlihat

(tangible property) dalam rupa seperti tanah, rumah dan harta benda.

Sebelum Locke menemukan pemikiran otoritas atas diri individu terhadap

monarki, para penguasa mengambil apa saja yang dimiliki orang biasa

yang berharga atas dasar kekuasaan yang mereka miliki.9

Pengembangan teori kepemilikan menuju pada teori kepemilikan

intelekual berupa barang tak nyata (intangible property), filosofi konsep

kekayaan intelektual memiliki akar pada pemikiran Locke, dan filsafat itu

bergantung pada definisi kerja intelektual (intellectual work) yang menjadi

miliki pribadi (private property), secara lebih spesifik dengan dibekali ide

bahwa berbagai jenis kekayaan intelektual dapat dibedakan dengan adanya

sejumlah kerja mental yang terwujud didalamnya, hal ini merujuk secara

terbalik pada ide John Locke dimana kepemilikan mulai ada ketika jejak

seorang pribadi ditemukan pada alam melalui kerja. dapat disimpulkan arti

sesungguhnya tulisan Locke tentang kepemilikan adalah bahwa ia telah

menunjukkan kebenaran yang koherensi dari argumen yang bersandar

pada pemahaman atas teori hukum alam untuk mendukung konsep hak

kekayaan intelektual terutama tergantung pada konsep komunitas dan

skema metafisika yang menyertainya.

Kutipan dibawah ini menunjukkan preposisi Locke secara tegas:

9 Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Kepustakaan Populer

Gramedia, 2014), h. 2

30

though the earth and all inferior cratures be common to all men, yet every man has a property in his own person; this nobody has any right to but himself. The labour of his body and the works of this hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature has provided and left it in, he has mixed his labor with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. It being by him remoed from the common state nature has placed it in, it has by this labour being something annexed to it that excludes the common right of other men. For this labor being the unwuestionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough and as good left in common for others”10

artinya: meskipun bumi dan semua menjadi hal yang umum bagi semua manusia, namun setiap manusia memiliki properti di dalam dirinya sendiri; tidak ada yang berhak tetapi dirinya sendiri. Tenaga kerja tubuhnya dan karya-karya tangan ini, bisa kita katakan, adalah miliknya. Apa pun yang ia keluarkan dari keadaan yang telah disediakan alam dan membiarkannya masuk, ia telah mencampur tenaga kerjanya dengan, dan bergabung dengannya sesuatu yang menjadi miliknya, dan dengan demikian membuatnya menjadi miliknya. Karena sifatnya yang disingkirkan dari sifat negara yang umum telah menempatkannya di dalamnya, maka oleh tenaga kerja ini ada sesuatu yang terlampir padanya yang tidak termasuk hak umum orang lain. Karena tenaga kerja ini adalah properti pekerja yang tidak diketahui, tidak ada manusia, tetapi ia dapat memiliki hak atas apa yang pernah disatukan, setidaknya di mana ada cukup dan sama-sama baik bagi orang lain.

Pemikiran Locke, utamanya dalam buku Second Treatise of

Government, telah memberikan pendasaran bahwa kepemilikan pribadi

adalah sesuatu yang dimungkinkan, dan untuk itu ada sejumlah syarat

yang harus dilakukan manusia ketika ia mengambil sesuatu dari alam dan

kemudian melakukan kerja tertentu atau mencampurkannya dengan

sesuatu hingga benda tersebut memiliki nilai lebih.

Konsep hak kekayaan intelektual yang kita kenal sekarang berutang

budi pada teori Locke tentang hak milik pribadi. Pembahasan pengaruh

Locke tentang hak kekayaan intelektual, diantaranya, pertama adalah pasar

10Peter Coste, “Second Treatise of Government by John Locke”, Salus Populi Suprema, London Printed MDCLXXXVIII, (1 April, 2012), h. 11.

31

yang memadai untuk menghasilkan sistem komersil dari produksi

kebudayaan. Kedua adalah diakuinya konsep pengarang sebagai pengemas

(reproducer) kebenaran tradisional yang telah dikenal. Ketiga, perlu

adanya teori kepemilikan yang memadai, atau persisnya adanya dikursus

yang lebih banyak tentang kepemilikan, suatu bahasa dimana ide tentang

pengarang sebagai pemilik dapat diperdalam. 11

Pemikiran Locke sangat berakar pada tradisi hukum kodrat dimana

manusia bisa bebas mengambil sesuatu dari alam, dan ia mengusulkan

adanya suatu cara dimana pengambilan sesuatu dari alam itu memiliki

legitimasi, yaitu saat Locke mengajukan konsep “kerja” (labor) sebagai

pembeda dari pengambil alihan sesuatu dari alam semesta ini. konsep

kerja ini dilengkapi dengan konsep pencampuran sesuatu yang diambil

dari alam dengan suatu bentuk kerja tertentu. Dapat dikatakan hal tentang

memberikan nilai lebih inilah yang menjadi pembeda dan sumber

legitimasi manusia untuk bisa mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi

miliknya.

Namun locke mengemukakan konsep hak milik pribadi bukanlah

tanpa suatu prasyarat. Dengan setting sejarah masyarakat dan pemikiran

akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, maka yang menjadi prasyarat

kepemilikan pribadi menurut Locke adalah suatu pengambilan yang tetap

mempertimbangkan adanya ketersediaan yang cukup dan masih baik

tersisa bagi orang lain. Kemudian pengambilan sesuatu itu juga harus

sesuatu yang secukupnya diperlukan, agar tidak menjadian pengambilan

itu sia-sia karena akan menjadi rusak atau busuk. Hal ini tidak bisa

dilepaskan dari penjelasan Locke atau kondisi asli manusia yang

berkelimpahan, lain dengan Hobbes yang menggambarkan kondisi

manusia yang langka, dan untuk itu manusia saling mewaspadai manusia

lainnya dalam keragka persaingan.

11 Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, h. 86.

32

Dengan pemahaman seperti inilah muncul sebutan “Lockean”

dalam paham hak kekayaan intelektual, yaitu besarnya pengaruh Locke

terutama pada konsep labor dalam konsep hak kekayaan intelektual,

pemeriksaan yang dilakukan lewat penelitian ini menunjukkan bahwa

hanya faktor labor yang dipertimbangkan untuk jadi kerangka atas konsep

hak kekayaan intelektual, masalahnya menjadi terlalu sederhana. Bukan

hanya ditunjukkan kompleksitas masalah dalam konsep Hak Kekayaan

Intelektual, tetapi Locke sendiri juga telah menunjukkan prasyarat-

prasyarat tertentu yang harus diberlakukan untuk menghasilkan hak milik

pribadi tersebut.12

2. Teori Derivate Works

Konsep hak cipta di Indonesia, merupakan terjemahan dari konsep

copyright dalam bahasa Inggris. Konvensi Berne pada tahun 1886 adalah

yang pertama kali mengatur masalah copyright antar negara yang

berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada

karya kreatif, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk

mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau

disimpan dalam satu media, pengarang otomatis mendapatkan hak

eksklusif copyright terhadap karya tersebut, dan juga terhadap karya

derivatif hingga pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau

hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Karya cipta turunan (derivative) berlaku selama 50 tahun sejak

pertama kali diumumkan. Dalam hal hak cipta atas perwajahan karya tulis

yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali

diterbitkan, sedangkan hak cipta yang dimaksud dimiliki atau dipegang

oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

pertama kali diumumkan.13

12 Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, h. 145.

13 Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensikopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah.” h. 33.

33

Sebuah karya derivatif (derivate works) atau disebut juga karya

turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang

sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi,

fictionalization, film, rekaman suara, reproduksi seni, ringkasan,

kondensasi, atau bentuk perubahan lain dari suatu karya, ditransformasi,

atau diadaptasi. Dapat dikatakan bahwa suatu karya derivatif adalah

sebuah “versi terbaru” dari suatu karya cipta, dimana jelas diantara

keduanya ditemukan adanya beberapa unsur pembeda namun tidak

merubah format dasar atau basic dari ciptaan tersebut.14

Derivate works merupakan suatu ciptaan karya turunan atas ciptaan,

atau megadaptasi ciptaan yang bersumber dari satu karya saja. Untuk

dapat digolongkan sebagai derivate works atau karya derivatif, tentunya

versi baru harus memiliki perbedaan yang mencukupi dan memiliki konten

atau material baru dalam jumlah tertentu dan sebagai materi baru yang

ditambahkan haruslah orisinil. Sebuah derivasi didasarkan pada karya asli

tetapi berbeda dari itu karena menggabungkan kontribusi asli dari

penciptanya. Mengenai kepemilikan hak cipta atas karya derivatif pun

terpisah dengan hak cipta atas ciptaan asli.

Karya turunan akan melanggar karya asli, dengan asumsi bahwa hak

cipta karya asli telah bertahan hidup di dalamnya, dengan tidak adanya

izin dari pemilik hak cipta karya asli, tapi sebuah transformasi tidak akan

melanggar hak karya asli dan akan tidak memerlukan izin dari pemilik hak

cipta karya asli yang akan diperoleh untuk penciptanya untuk dapat

mengeksploitasinya. Hal ini karena keduanya merupakan adaptasi dan

turunan akan secara substansial bergantung dan beristirahat pada karya

asli, sementara turunan hanya akan menggunakan data mentah dalam

karya asli ide-ide yang yaitu, dalam hal apapun, tidak dilindungi oleh hak

cipta.

14 Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam

Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensikopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah”, h. 34.

34

Untuk menentukan bahwa suatu karya dapat dianggap sebagai karya

turunan, pertama kali suatu karya cipta harus mengandung keaslian dan

kedua, terdaftar secara sah menurut ketentuan Undang-undang hak cipta.

Istilah "sah" mengacu pada izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta

yang sebenarnya.

Oleh karena itu, orang yang ditemukan memiliki sebuah karya turunan

yang berasal dari suatu karya cipta, akan bertanggung jawab atas

pelanggaran jika karya turunan tersebut dibuat tanpa izin pemegang hak

cipta atas karya cipta tersebut. Standar dapat yang digunakan dalam

menentukan orisinalitas yang diperlukan suatu karya untuk dianggap

sebagai karya turunan yakni karya turunan harus membuat variasi pada

karya mendasar yang dianggap lebih dari "hanya sepele".

Jika tingkat orisinalitas dianggap lebih dari "hanya sepele" dan orang

tersebut secara sah telah mendapat izin untuk menciptakan karya turunan,

pencipta karya adaptasi tersebut hak cipta derivatif-nya yang akan terpisah

dari hak cipta yang terkandung di dalamnya.

Karya derivatif dilindungi oleh hak cipta. Untuk dapat digolongkan

sebagai karya derivatif, tentunya versi baru harus memiliki perbedaan

yang mencukupi dan memiliki konten atau material baru dalam jumlah

tertentu. Dengan demikian, perubahan minor tidaklah digolongkan sebagai

karya derivatif.15

Yang dilindungi hak cipta dalam konteks karya derivatif adalah

material baru yang ditambahkan terhadapnya, bukan keseluruhan karya

yang terintegrasi dengan material baru. Perlu ditambahkan, bahwa karya

derivatif sebagai materi baru yang ditambahkan haruslah orisinil dan

dilindungi hak cipta.

15Feri Sulianta, Seri Referensi Praktis: Konten Internet,

http://books.google.co.id/books?id=f9Vurjx2D8C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=buku,+hak+cipta,+derivatif,+karya+turunan&source=bl&ots=4nGPhr0Bv9&sig=iuOfIeNANaoTGKnsJV1s8C5OMA&hl=id&ei=KO19TfKkKMfprQfs06XMBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCsQ6AEwBg#v=onepage&q=buku%2C%20hak%20cipta%2C%20de rivatif%2C%20karya%20turunan&f=false diakses pada 3 Mei 2018 pada pukul 22.02 WIB

35

3. Teori Reproductive Works

Dalam reproduksi, hal yang terpenting adalah ketika kita membuat

suatu karya cipta asli namun menggunakan atau mengutip beberapa

refrensi yang berbeda-beda, maka hal yang terpenting yang dilakukan

adalah kita harus menyebutkan nama dari pencipta masing-masing kalimat

atau refrensi yang dikutip dan digunakan.

Di dalam hukum hak cipta melingkupi pengetahuan di bidang ekonomi

dan sosial, dimana kajiannya juga diperluas terhadap bidang sastra,

pendidikan, informasi, hiburan, dan media. Meskipun hak cipta terkadang

dikatan relatif dibandingkan dengan sifatnya yang absolut tetapi monopoli

atas hal tersebut masih dimungkinkan untuk terjadi.

Sistem yang telah ada saat ini bukan hanya berupa mengendalikan

hasil ciptaan yang sama tetapi juga mendorong terbentuknya hasil ciptaan

lainnya yang sejenis. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan

hasil yang sama tetapi tetap memiliki pembatasan-pembatasan tertentu,

dimana hal tersebut dibangun pada16:

1) Kebebasan pencipta yang independen untuk memanfaatkan

seluruh hasil ciptaannya

2) Fakta bahwa perlindungan hanya dapat diberlakukan pada hasil

dari sebuah ciptaan dan bukan pada gagasan itu sendiri

3) Ketentuan mengenai pengecualian atau “fair dealing”, berita,

pengajaran dan penelitian, serta hal-hal yang diperbolehkan oleh

hukum

4) Sistem dari kewajiban untuk memperoleh perizinan

5) Biaya dan hambatan dalam melaksanakan hak-hak eksklusif

Pembatasan yang sangat signifikan dalam hak eksklusif dari

pemegang suatu hak cipta terletak pada wacana pengecualian yang biasa

dikenal dengan istilah “fair dealing” atau “fair use”. Doktrin ini seringkali

sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan tetap mempertahankan sifat

16 Pan Mohammad Faiz, “Analisa Pengecualian Terhadap Hak Cipta: Suatu Perbandingan Hukum Pada UU Hak Cipta India”, (Oktober, 2006), h.2.

36

yang adil (fair). Sejak abad ke-19, pengadilan telah memulai

mengembangkan prinsip-prinsip pembebasan berbagai bentuk pelanggaran

pengguanaan penggandaan hak cipta sebagai bentuk fair use atau

pengecualian oleh hukum.

Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne memberikan kewenangan terhadap

legislasi nasional untuk mengizinkan perlindungan hukum suatu

reproduksi dalam hal tertentu selama dua kondisi khusus yaitu;17

1) Reproduksi tidak menyebabkan konflik dengan pemanfaatan dari

suatu hasil ciptaan;

2) Setiap reproduksi tidak menyebabkan hilangnya legitimasi sang

pencipta secara wajar.

Konsep yang diterapkan oleh India berbeda dengan Amerika Serikat

yang mengguanakan doktrin fair use atau pengecualian hak cipta secara

general. India juga berbeda dengan civil system yang diterapkan di Eropa

ataupun Indonesia sekalipun, dimana negara-negara tersebut memberikan

pengertian secara umum mengenai pengecualian hak cipta atas nama

pribadi. Konsep demikian dianggap berbeda sebab pengertian

pengecuallian seperti yang diterapkan oleh banyak negara masih bersifat

sangat luas dan kurang tepat. Suatu tindakan pelanggaran hak cipta dengan

pembelaan berdasarkan alasan pengecualian biasanya akan sampai pada

putusan yang menyatakan ditolaknya suatu permohonan.

Namun bagaimanapun juga, fleksibilitas mengenai pendekatan

pengertian pengecualian secara luas, dapat juga membawa dampak positif

untuk menjaga konsep hukum tentang hak cipta selalu diperbaharui dalam

kaitannya dengan perkembangan teknologi dalam hal-hal baru dalam

setiap ciptaan.

17 Pan Mohammad Faiz, “Analisa Pengecualian Terhadap Hak Cipta: Suatu Perbandingan Hukum Pada UU Hak Cipta India”, h. 3.

37

C. Review Studi Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain

Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama” karya Ilyas

Aghnini, Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

tahun 2015, dalam skripsi tersebut menerangkan bagaimana hak-hak bagi

pemegang hak kekayaan intelektual, dalam skripsi berfokus kepada hak

desain industry, yang mana hak desain industry tersebut dikaitkan dengan

asas sistem pendaftaran pertama, sedangkan dalam penelitian peneliti,

peneliti akan meneliti bagaimana kepemilikan hak kekayaan intelektual

yang berfokus pada hak cipta suatu karya sinematografi.

2. Buku yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” yang

ditulis oleh H. OK. Saidin, yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo

Persada pada tahun 2002, didalam buku tersebut dijelaskan mengenai

pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual, yang meliputi UHC

(Undang-undang Hak Cipta) Indonesia, neighboring, Perubahan UHC.

Dalam buku ini menjelaskan konsep HKI secara mendasar. , tetapi dalam

penelitian ini peneliti hanya berfokus terhadap kasus yang peneliti pilih dan

perihal siapa yang berhak dalam pemegang hak cipta menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan mengkaji apakah

pemeran tokoh dalam suatu film diatur dalam Undang-Undang Hak cipta.

3. Jurnal yang berjudul “Kostum Dalam Membangun Karakter Tokoh Pada

Film Soekarno” yang ditulis pada tahun 2014 oleh Ranang Agung

Sugiharto yang merupakan Dosen dari Institut Seni Indonesia Surakarta,

dalam jurnal tersebut menjelaskan aspek-aspek dari pembuatan film

Soekarno, dalam jurnal tersebut membahas secara lengkap bagaimana

persiapan pembuatan film Soekarno, termasuk dalam pemeran tokoh dari

film Soekarno, dan mencakup bagaimana kostum, riasan wajah, tempat

pembuatan film, dan pengambilan gambar untuk film tersebut. Dari jurnal

tersebut mempermudah peneliti untuk lebih dalam mengkaji penelitian

karena dalam jurnal tersebut membahas pemeran-pemeran tokoh dalam

film Soekarno.

38

BAB III

PEMEGANG HAK CIPTA FILM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Film Sebagai Bagian Dari Hak Cipta

1. Definisi Film

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di

suatu tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk

apa saja tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah

film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan

dan informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme

lambing-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara,

perkataan, percakapan dan sebagainya.

Film cerita agar tetap diminati penonton harus tanggap terhadap

perkembangan zaman, artinya ceritanya harus lebih baik, penggarapannya

yang professional dengan teknik penyuntingan yang semakin canggih

sehingga penonton tidak merasa dibohongi dengan trik-trik tertentu

bahkan seolah-olah justru penonton yang menjadi aktor/aktris di film

tersebut.

Dalam pembuatan film cerita diperlukan proses pemikiran dan proses

teknik, yaitu berupa pencarian ide, gagasan atau cerita yang di garap,

sedangkan proses teknis berupa keterampilan artistik untuk mewujudkan

segala ide, gagasan, atau cerita menjadi film yang ditonton.1

Pengertian lain tentang film yaitu selaput tipis yang dibuat dari

seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat poster) atau untuk

tempat gambar positif (yang dimainkan di bioskop).2 Sedangkan menurut

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang

1 http://5martconsultingbandung.blogspot.com/2010/10pengertian-film.html diakses pada

13 April 2018

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1990), h.10.

39

Perfilman (selanjutnya disebut Undang-Undang Perfilman) film adalah

karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komuniasi

massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa

suara dan dapat dipertunjukkan.

Undang-Undang perfilman memberikan definisi perfilman adalah

berbagai hal yang berhubungan dengan film. Undang-Undang perfilman

mendukung kebebasan berkarya yang bertanggung jawab atas pembuatan

film. Kebebasan berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa

ataupun karsa, baik dalam bentuk, makna ataupun caranya.3

2. Jenis-jenis Film

Didalam Undang-Undang film di kenal sebagai sinematografi,

pengaturan mengenai sinematografi memang dilndungi dalam Undang-

Undang Hak cipta yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m yang

dalam penjelasannya berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Karya Sinemtografi adalah ciptaan yang

berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter,

film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skneario, dan film

kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video,

piringan vedo, cakram opic, dan/atau media lain yang memungkinkan

untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya”

Pada dasarnya film atau sinematografi dapat dikelompokan ke dalam

dua pembagian dasar, yaitu kategori film cerita dan non cerita. Pendapat

lain menggolongkan menjadi film fiksi yang diproduksi berdasarkan cerita

yang dikarang, dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film

cerita bersifat komersial, artinya dipertunjukkan di bioskop dengan harga

karcis tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan

tertentu. Film non cerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai

subyeknya yaitu merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan.

3 M. Ramli., Fathurrahman, Film Indepeden Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan

Hukum Perfilman Indonesia. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.34.

40

Melihat fakta dan realita dalam dunia sinematografi atau perfilman

banyak sutradara yang terinspirasi dan membuat suatu karya adaptasi yang

diadaptasi dari kisah atau perjalanan hidup seseorang, bentuk film biografi

mulai menciptakan satu kecenderungan untuk diproduksi, Sebut saja

contohnya akhir ini banyak film yang di liris dan menceritakan kehidupan

seseoarang, misalnya Bung Karno; Indonesia Merdeka, Habibie dan

Ainun, Jokowi, Benyamin, dan yang lainnya.

Ketika film biografi diproduksi memang menimbulkan banyak

pertanyaan, karena sebagian kalangan meyakini bahwa film biografi

adalah bagian dari genre film dokumenter, sehingga menjadi tidak sah

apabila ada unsur dramaturginya. Sementara bagi pelaku film fiksi, sama

sekali tidak menginginkan jika film biografi masuk dalam kategori

dokumenter karena ketiadaan berimprovisasi penciptaan didalamnya.

Ketika film biografi dikemas dalam fiksi, jelas akan memberikan

kemudahan dalam melakukan improvisasi.

Film biografi sering kali disebut sebagai biopic (biographical

pictures). Teori sinema menyebutkan bahwa film biografi adalah sub-

genre dari genre film yang lebih besar yakni drama dan epic. Kombinasi

antara biografi inilah yang menjadi awal dari penciptaan film-film biografi

dan jenisnya pun banyak isu yang melingkupi sosok yang difilmkan, baik

itu menyangkut kehidupan sosok atau kelompok masa lampau, atau bisa

juga pada saat sekarang.

3. Film sebagai Ciptaan Turunan (Derivate Works)

Di dalam hukum hak cipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi di

dalam hukum hak cipta di bagi ke dalam dua kelompok, yaitu ciptaan yang

faktornya asli atau original, dan ciptaan ang bersifat turunan atau

derivative.

Ciptaan yang bersifat asli terdiri dari:

1) Buku pamphlet dan semua karya tulis lainnya;

2) Seni tari, seperti keografi;

3) Seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

41

4) Seni batik

5) Ciptaan lagu dengan music dengan atau tanpa teks

6) Kaya arsitektur

Sedangkan ciptaan yang bersifat turunan atau derivative yaitu:

1) Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari,

pewayangan, pantomime, dan karya siaran, antara lain untuk

media radio, televise, dan film, serta karya rekaman video;

2) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;

3) Peta;

4) Karya sinematografi;

5) Karya rekamana suara atau bunyi;

6) Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai;

7) Karya fotografi;

8) Program komputer;

Pengelompokan jenis ciptaan tersebut merupakan ketentuan yang

universal. Pengelompokan jenis ciptaan ini sangat penting, dalam

kaitannya dengan ketentuan lamanya perlindungan. Di Indonesia,

perlindungan antara hak cipta yang asli (original) dengan yang turunan

(derivative) tidaklah sama, perlindungan dibedakan jangka waktunya,

tetapi diakui sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta

atas ciptaan aslinya.

Selain itu, karya cipta yang tidak atau belum diumumkan akan tetapi

sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan

perbanykan hal karya itu juga dilindungi.4 Film atau yang biasa disebut

sebagai sinematografi termasuk ke dalam salah satu karya cipta yang

derivative (turunan).

Film sebagai karya cipta turunan akan mengalami proses pengalih

wujudan yaitu adaptasi. Film tersebut dapat diadaptasi dari novel, drama,

pertunjukan, pagelaran, dan original works lainnya.

4 Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 32

42

B. Adaptasi dalam Hak Cipta

1. Adaptation

a. Pengertian Adaptasi Secara umum

Adaptasi merupakan istilah yang menggambarkan yaitu kegiatan

menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari sebuah karya cipta.

Adaptasi berarti suatu ciptaan yang diciptakan dari ciptaan yang sudah

ada sebelumnya seperti, terjemahan, adaptasi, ciptaan turunan,

aransemen musik, atau ubahan apapun dari suatu ciptaan literature atau

artistik, atau fonogram atau pagelaran dan termasuk adaptasi

sinematografi atau bentuk apapun lainnya dimana ciptaan tersebut

mungkin dibentuk ulang, diubah, atau diadaptasikan untuk disertakan

dalam bentuk turunan apapun yang dapat diturunkan dari bentuk

aslinya.5

Hak cipta turunan dikenal dengan karya cipta yang di dalamnya

memiliki hak cipta dan berasal dari sebuah karya cipta yang

didalamnya memiliki hak cipta dan berasal dari sebuah karya adaptasi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa karya cipta yang berasal dari adaptasi

sering disebut dengan istilah karya cipta turunan. Dalam karya cipta

turunan terdapat hak ekonomi yang dikenal sebagai hak eksklusif yang

merupakan konteks utama dari hak cipta. Dalam karya cipta turunan

ini antara pemilik hak cipta karya turunan dengan pemilik hak cipta

dari karya orisinil tetap memiliki hak yang sama dalam pembagian

royalty.

b. Pengertian Adaptasi menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor

28 Tahun 2014

Hukum hak cipta melindungi ekspresi asli ide ketika ungkapan itu

mengambil bentuk karya yang dilindungi seperti buku atau karya

musik. Selain untuk melindungi karya asli, juga hukum hak cipta

mencegah orang lain dari membuat adaptasi dari karya yang dilindungi

5http://id.wikepedia.org/wiki/Wikipedia:Teks_Lisensi_Creative_Commons_Atribusi-BerbagiSerupa_3.0

43

tanpa izin dari pemilik hak cipta atas karya asli. Meskipun adaptasi

mungkin memenuhi persyaratan untuk perlindungan hak cipta di

dalam dirinya sendiri, kecuali baik karya asli yang telah diadaptasi di

dalamnya adalah dalam public domain, atau lisensi hak cipta yang

diperlukan telah diperoleh dari pemilik hak cipta karya asli, adaptasi

akan melanggar hak cipta karya asli.

Namun ada perbedaan pendapat apakah hak cipta akan bertahan

hidup diadaptasi dalam konteks teori hak cipta. Salah satu pendapat

adalah bahwa jika seseorang tidak memiliki hak untuk "menggunakan"

karya asli, ia akan tidak punya hak dalam adaptasi dari karya asli.

Pendapat lain mengatakan bahwa adaptasi akan memiliki hak cipta

untuk bertahan hidup ditingkat yang baru dan bahan asli yang terdapat

dalam adaptasi yang tidak hadir dalam karya asli. Hal ini, tentu saja,

berarti bahwa materi baru dalam hal adaptasi untuk mampu

dieksploitasi secara terpisah, materi tersebut harus mampu berdiri

sendiri dan tidak sepenuhnya tergantung pada karya asli untuk

keberadaannya.6

Hak cipta adalah baik positif dan negatif meskipun benar:

memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan itu di satu sisi, dan di

sisi lain, mencegah orang lain dari pemanfaatan itu. Oleh karena itu

bahkan jika pemilik materi baru diadaptasi tidak mampu

mengeksploitasi materi baru itu sendiri karena tidak mampu berdiri

sendiri tanpa karya asli, ia akan tetap dapat mencegah orang lain dari

mengeksploitasi materi baru yang telah menulis dalam proses

menciptakan adaptasi.

Teori hak cipta ini, bagaimanapun, tidak dapat lepas dari hukum

hak cipta. Di India, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1957

mendefinisikan adaptasi dengan cara berikut dalam Bagian 2 (a);

6 Nandita Saikia, Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright law,

http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyrightlaw.

44

Adaptation” means,- (i) in relation to a dramatic work, the conversion of the work into a non-dramatic work; (ii) in relation to a literary work or an artistic work, the conversion of the work into a dramatic work by way of performance in public or otherwise; (iii) in relation to a literary or dramatic work, any abridgement of the work or any version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book, or in a newspaper, magazine or similar periodical; (iv) in relation to a musical work, any arrangement or transcription of the work; and (v) in relation to any work, any use of such work involving its re-arrangement or alteration;…7

Artinya: “Adaptasi ”berarti, - (i) dalam kaitannya

dengan karya dramatis, konversi karya menjadi karya non-dramatis; (ii) dalam kaitannya dengan karya sastra atau karya artistik, konversi karya menjadi karya dramatis dengan cara pertunjukan di depan umum atau sebaliknya; (iii) dalam kaitannya dengan karya sastra atau drama, penyederhanaan karya atau versi apa pun dari karya di mana cerita atau tindakan disampaikan seluruhnya atau sebagian besar melalui gambar dalam bentuk yang cocok untuk reproduksi dalam buku, atau dalam surat kabar, majalah atau majalah serupa; (iv) dalam kaitannya dengan karya musik, pengaturan atau transkripsi karya apa pun; dan (v) dalam kaitannya dengan pekerjaan apa pun, setiap penggunaan pekerjaan yang melibatkan pengaturan atau pengubahannya; ...

Seperti terlihat jelas dari definisi ini, sebuah adaptasi di bawah

hukum India pada dasarnya adalah perubahan format yaitu karya

ber-copyright dikonversi dari satu format yang lain. Hal ini tidak

diperhitungkan sebagai sebuah adaptasi yang dibuat dengan

menambahkan sejumlah besar bahan baru. Bahkan, seperti

adaptasi tidak masuk dalam definisi sebuah "adaptasi" sebenarnya

di bawah Undang-Undang Hak Cipta India ini.8 Jika ada orang

7Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam

Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensikopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah

8Nandita Saikia, Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law, http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyrightlaw

45

yang jatuh kembali pada teori hak cipta, dan membacanya dalam

hubungannya dengan hukum hak cipta, hal itu mungkin untuk

berpendapat bahwa adaptasi, turunan dan transformasi, adalah

spesies yang berbeda walaupun mereka berasal dari keluarga yang

sama, bahwa adaptasi dan turunan kedua milik satu genus dan

yang turunan milik genus lain.

Hukum hak cipta di Indonesia dan juga hukum nasional tentang

hak cipta di berbagai negara lain biasanya mengatur secara jelas

ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan beberapa lama masa berlaku

perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu jenis ciptaan.9

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun

2002 mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yang berupa

ciptaan-ciptaan atau karya cipta yang sifat yang dapat dibedakan

dengan karya cipta yang bersifat turunan atau derivative.

Pengelompokan jenis-jenis ciptaan menjadi ciptaan asli dan

ciptaan derivative, telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-

Undang Hak Cipta yang lama yaitu pada tahun 1987, dan tetap

dilanjutkan dalam undang-undang hak cipta 1997 dan Undang-

Undang yang baru yaitu Undang-undang Hak Cipta Nomor 28

Tahun 2014, dijelaskan didalam pasal 40 ayat (1) butir n dan o,

mengenai obyek perlindungan karya cipta yang dilindungi dan

bersifat umum yaitu karya cipta hasil adaptasi, aransemen,

modifikasi, dan karya cipta lain dari hasil transformasi. Pada butir

o, menjelaskan bahwa terjemahan, adaptasi, aransemen,

transformasi, atau ekspresi budaya tradiosional merupakan suatu

obyek ciptaan yang dilindungi.

Derivative atau turunan suatu ciptaan adalah karya cipta yang

bersifat turunan, bukan karya cipta yang bersifat asli, dimana

9 http://repository.usu.ac.id/bitsream/123456789/37615/3/Chapter%2011.pdf

46

karya cipta derivative ini perlindungan hukum yang diberikan

selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan derivative itu

diumumkan.10 Dalam undang-undnag hak cipta hal ini

dicantumkan didalam pasal 59 ayat (1). Sedangkan karya

Reproductive Works merupakan suatu karya yang menggunakan

refrensi yang berbeda-beda dari berbagai macam karya dan

menghasilkan suatu karya baru.

2. Film Soekarno Sebagai Reproductive Works

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya suatu karya reproductive

adalah karya cipta asli namun menggunakan atau mengutip beberapa

refrensi yang berbeda-beda, maka hal yang terpenting yang dilakukan

adalah harus menyebutkan nama dari pencipta masing-masing kalimat

atau refrensi yang dikutip dan digunakan. Dalam objek penelitian peneliti,

yaitu film Soekarno, peneliti menemukan bahwa sumber atau refrensi

dalam pembuatan film tersebut tidak hanya satu refrensi saja.

Film Soekarno dibuat dengan menggunakan salah satu refrensinya

yaitu naskah “Bung Karno”: Indonesia Merdeka. Naskah ini di ciptakan

oleh ibu HJ. Rachmawati Soekarno Putri yang dituangkan dalam

Pagelaran Gita Dharma Maha Guru yang telah dipertunjukkan beberapa

kali. Namun tidak dapat dikatakan bahwa Film Soekarno ini merupakan

sebuah karya Derivate Works atau sebuah karya cipta turunan dari naskah

“Bung Karno”:Indonesia Merdeka milik dari Ibu Rachmawati.

Jika diperdalam lagi mengenai proses pembuatan Film Soekarno

ini, Film Soekarno juga menggunakan refrensi lain, yaitu refrensi dari Ben

Parulian Sihombing yang berupa skenario atau naskah. Sebagai penulis

dari sebuah naskah atau skenario, masing-masing dari karyanya memiliki

pencipta yang berbeda, sedangkan Film Soekarno diciptakan dari seorang

sutradara, yaitu Hanung Bramantyo.

10 Roesono Harjowidigo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman,

(Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005), h.20.

47

Naskah “Bung Karno”: Indonesia Merdeka diciptakan oleh Ibu

Rachmawati. Kemudian, dalam proses pembuatan Film Soekarno, naskah

milik Ibu Rachmawati “Bung Karno”:Indonesia Merdeka dikembangkan

menjadi sebuah skenario film yang ditulis oleh Ben Sihombing sebagai

penulis skenario dan Hanung Bramantyo sebagai sutradara, kemudian

dalam hal ini Ibu Rachmawati berperan sebagai referensi utama dan telah

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja sama. Hal ini diperkuat

dengan adanya bukti Perjanjian Kerja Sama Produksi Film Layar Lebar

antara PT. Tripr Multivision Plus dengan Yayasan Pendidikan Soekarno.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibu Rachmawati merupakan

pencipta naskah dari “Bung Karno”: Indonesia Merdeka, dan ia menjadi

refrensi utama dalam pembuatan naskah Film Soekarno. Sehingga, dalam

proses pembuatan Film Soekarno beliau menciptakan naskah Film

Soekarno tersebut bersama-sama dengan Ben Sihombing sebagai penulis

skenario, dan Hanung Bramantyo sebagai sutradara dari film tersebut.

Demikian dapat dikatakan bahwa Film Soekarno bukanlah

termasuk sebagai derivate works atau karya cipta turunan dari naskah

Bung Karno: Indonesia Merdeka, melainkan adalah original works atau

karya cipta asli yang memang dibuat dari berbagai macam referensi dan

dari banyak sumber. Film Soekarno memiliki keaslian tersendiri serta

dikarenakan tidak termasuk dalam kategori derivate works maka film ini

juga tidak mengalami proses adaptasi. Atau dapat ditarik kesimpulan dapat

dikatakan hal ini sebagai reproduksi, dan menjadi “reproductive works”.

C. Studi Kasus Film Bung Karno: Indonesia Merdeka

Pada awal perkara, Rachmawati Soekarno Putri melakukan tuntutan atas

kepemilikan dari naskah film Soekarno, atau yang lebih dikenal Bung Karno:

Indonesia Merdeka yang diambil dari pagelarang Dharma Gita Maha Guru

pada Tahun 2011 dan 2012. Sebagai anak kandung dari mantan presiden

Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno yang memiliki karakter yang

dikenal dengan karisma Bung Karno, Rachmawati mempunyai inisiatif agar

48

naskah Bung Karno: Indonesia Merdeka dijadikan sebuah film layar lebar

yang mempunyai nilai sejarah dengan pengenalan Presiden pertama Indonesia

tersebut tentang bagaimana perjuangan pada zaman penjajahan hingga

Indonesia merdeka.

Atas inisiatifnya, Rachmawati berdiskusi dengan seorang artis senior,

yaitu Widyawaty untuk pengembangan film tersebut dengan mencari para

pemeran tokoh yang dalam hal ini dikenal sebagai aktris dan aktor untuk

memerankan soekarno dan tokoh-tokoh lainnya dalam Film Soekarno atau

yang dikenal Bung Karno: Indonesia Merdeka.

Setuju dengan pendapat Rachmwati, Widyawanti memberikan saran

bahwa yang menyutradarai film tersebut adalah Hanung Bramantyo, dan pada

akhirnya Widyawanti mengenalkan Rachmawati dengan sutradara yang

terkenal hebat tersebut dalam menyutradarai film dan mencari aktor dan

aktris. Kemudian, Hanung Bramantyo mengenalkan Rachmawati dengan Ram

Jendral Punjabi selaku produser film. Hasil dari pertemuan mereka

membuahkan hasil yaitu terjadinya kesepakatam untuk membuat Film

Soeakrno atau Bung Karno: Indonesia Merdeka.

Sebagai pencipta dari naskah dalam pembuatan film tersebut, Rachmawati

memberikan saran, ide, dan pendapat tentang karakteristik dan hal lain yang

berhubungan dengan casting film tersebut. Content atau kegiatan produksi

film yang mana dalam hal ini PT. Tripal Multivision Plus dan Ram Jenthal

Punjabi, sehingga pelaksanaan pembuatan film tersebut dibuat dalam sebuah

perjanjian kerjasama antara PT. Tripal Multivision Plus yang diwakili Ram

Jenthal Punjabi dengan Rachmawati Soekarno Putri.

Dari naskah Soekarno yang dimiliki oleh Rachmawati, dibuat lah script

skenario pertama yang dilakukan oleh Ben Sihombing dan Hanung Bramantyo

yang telah disetujui oleh Rachmawatir. Selanjutnya scipt kedua yang

diserahkan oleh Ram Jenthal Punjabi akhirnya disetujui oleh Rachmawati.

Setelah memasuki script ketiga, terjadi kesepakatan antara Rachmawati dan

Ram Jenthal Punjabi, dan Hanung Bramantyo untuk mecari pemera tokoh film

dalam hal ini adalah aktor dan artist terutama yang dapat menjadi pemeran

49

utama Soekarno, dari pembicaraan tersebut diusulkan nama aktor yaitu Aryo

Bayu selaku pemeran dari Soekarno.

Setelah itu Rachmawati melakukan dialog dengan Aryo Bayu yang

diusulkan sebagai pemeran tokoh Soekarno, dari dialog tersebut Aryo Bayu

mengaku bahwa ia tidak memiliki karakteristik Soekarno, dan tidak memiliki

atau mendalami rasa nasionalisme, serta tidak mengenal riwayat perjuangan

Soekarno karena Aryo tinggal di luar Negeri selama 11 tahun. Pada akhirnya

Rachmawati, Hanung Bramantyo, dan Ram Jethmal sepakat untuk tidak

memakai Aryo Bayu sebagai pemeran dari Soekarno. Tetapi, tanpa

sepengathuan Rachmawati, ternyata Ram Jethmal dan Hanung Bramantyo

melakukan shooting tanpa seizin Rachmawati dalam pembuatan film

Soekarno dengan para pelaku diantaranya Aryo Bayu, Maudy Kusnadi,

Lukman Sardi, dan lain-lain, dimana perlu di ingat sudah terjadi kesepakatan

untuk tidak memakai Aryo Bayu untuk peran Soekarno.

Film Soekarno diproduksi dan tidak sesuai dengan naskah milik

Rachmawati selaku pemegang hak cipta dan diperankan oleh seorang aktor

yang tidak mengenal pribadi Soekarno, maka jelas tidak akan menghadirkan

film yang sebagaimana diharapkan, maka akan menimbulkan kerugian apabila

film tersebut tetap ditayangkan di layar lebar dan dapat merusak citra bangsa

Indonesia karena tidak sesuai dengan naskah yang sesungguhnya.

Karakteristik perjuangan Soekarno dan sejarah peruangannya sampai

Indonesia merdeka, adalah syarat utama dalam penyusunan naskah film

tersebut, yang apabila tidak sesuai maka nilai perjuangan Soekarno akan

hilang. Agar film tersebut tidak merugikan Rachmawati menyesatkan

masyarakat akan perjuangan Soekarno, sudah sepatutnya film Soekarno

dihentikan peredarannya atau dicegah peredarannya atau menyimpan bukti-

bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait untuk

menghindari terjadinya penghilangan barang bukti. Tindakan Hanung

Bramantyo dan Ram Jenthal merupakan pelanggran hak cipta karena mereka

melakukan penyiaran, mengumumkan, mengedarkan, atau memperbanyak

film tersebut tanpa izin dari Rachmawati.

50

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Rachmawati memohon

kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menerbitkan penetapan

sementara, untuk mencegah dan menghentikan perderan film Soekarno, dan

menghentikan film soekarno yang dilakukan oleh PT. Multivision Plus, Ram

Jenthal, Hanung Bramantyo, di layar lebar Indonesia. Tetapi, meskipun

penetapan sementara telah dikeluarkan Film Soekarno masih beredar bebas di

bioskop Indonesia, dan akhirnya diperingatkan kembali oleh Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat. Akhirnya Ram Jenthal selaku produser dan Hanung Bramantyo

selaku suradara, menyerahkan master film Soekarno beserta script film

Soekarno.

Sehari sebelum dikeluarkan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat, Rachmawati melalui kuasa hukumnya, Turman M. Panggabean,

SH, MH telah mengajukan gugatan pada tanggal 9 Dessember 2013 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara HAKI

pada tanggal 10 Desember 2013 dengan nomor Perkara 93/Pdt/Sus-Hak

Cipta/2013/PN.Niaga Jkt. Pst.

Siding pertama akhirnya dilaksanakan pada Tanggal 23 Desember 2013

yang dibuktikan dengan ada Relasi Panggilan Sidang. Selanjutnya, setelah

melalui jawaban, replik, dan duplik, akhirnya putusan akhir dicakan oleh

Hakim, tanggal 10 Maret 2014 dan isinya memenangkan pihak Rachmawati.

Tidak terima dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

pihak PT Tripar Mutivision, Ram Jethmal Punjabi, dan Hanung Bramantyo

mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan akhrnya pada isinya

memenangkan pihak PT Tripar Mutivision, Ram Jethmal Punjabi, dan Hanung

Bramantyo. Dan Rachmawati kembali menyerahkan scipt dan master film

Soekarno. Berikut pertimbangan-pertimbangan hakim dan putusannya.

Pertimbangan Hukum oleh Hakim pada Putusan Perkara Nomor

93/Pdt.Sus.-Hak Cipta/2013/PN.Niaga:

Dalam tingkat pertama pokok perkara Nomor 93/Pdt.Sus.-Hak

Cipta/2013/PN.Niaga berhasil memenangkan pihak Ibu Racmawati.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara yang pertama adalah Yang

51

dimaksud hak cipta adalah menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut

UUHC) adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

menggunakan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dan

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak

kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifa dan karakter yang

sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakekat kriteria dan

sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun ekspisit terkadang dalam

beberapa pasal UUHC yaitu Pasal 1 ayat (1) , Pasal 2, Pasal 3, dan penjelasan

Pasal 4 ayat (1) yaitu:

a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta

atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau

menyewakan ciptaannya;

b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dialihkan;

c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;

d. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya’penyalahgunaan

hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau

sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak

dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan

hukum;

Yang dimaksud Pencipta menurut ketentuan Pasal 1 butir (2)

UUHC menyatakan, “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan

berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecakapan,

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang

khas dan bersifat pribadi.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (3)

UUHC, menyatakan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang

52

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim apakah penggugat

sebagai pencipta atas naskah Film Soekarno atau dikenal Bung Karno:

Indonesia Merdeka yang didasarkan pada alat bukti beserta keterangan

saksi dan ahli, maka diperoleh fakta bahwa pagelaran milik

Rachmawati, yaitu Pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang

mengisahkan tentang perjalanan hidup Soekarno dari lahir sampai

meninggal ditulis oleh penggugat yang sekaligus sebagai sutradara dan

produser dari pagelaran tersebut, karena penggugat sangat mengenal

Soekarno dengan baik, hal ini dikarenakan penggugat merupakan anak

kandung dari Soekarno. Pagelaran tersebut sudah tiga kali digelar dan

selalu mendapat respon positif dari penontonnya, pertama kali pada

tahun 2010, kedua 2011, ketiga 2012.

Dalam pagelaran tersebut, saksi Widyawati Sophiaan memerankan

Ibu Fatmawati baik pada pagelaran yang pertama, kedua, dan ketiga.

Sedangkan tokoh utama yaitu Soekarno, pada pagelara pertama dan

kedua diperankan oleh Andre Djarot, dan pagelaran terakhir

diperankan oleh Anjasmara.

Dari fakta tersebut diatas, penggugat telah menciptakan sebuah

karya seni yang berbentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan

keasliannya sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan

kreatifitas atau eahlian sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca, atau

didengar yaitu berupa pagelaran karya seni Dharma Gita Maha Guru.

Berawal dari karya seni ciptaannya, penggugat berkeinginan untuk

menjadikan film Soekarno menjadi film layar lebar, setelah itu

penggugat menceritakan keinginannya dan berkonsultasi kepada saksi,

Widyawati Sophiaan. Penggugat menanyakan siapa yang tepat untuk

menyutradarai film tersebut, akhirnya saksi Widyawati Sophiaan

menyarankan Tergugat III, Hanung Bramantyo, karena saksi pernah

bekerja sama beberapa kali dengan Tergugat III dan hasilnya selalu

53

bagus. Pada akhirnya saksi, Widyawati Sophiaan memperkenalkan

penggugat dengan tergugat II dan tergugat III, di Hotel Kempinski

untuk membicarakan tentang rencana kerjasama pembuatan film

Soekarno.

Bahwa dari bukti dapat dilihat bahwa terdapat surat bukti, yaitu

diperoleh fakta bahwa telah ada perjanjian kerja sama untuk

memproduksi Film layar Lebar dengan judul “Bung Karno” tanggal 17

Oktober 2011 antara penggugat dengan PT. TRIPAR Multivision Plus

(Tergugat I), dan Ram Jenthmal Punjabi (Tergugat II) dengan sumber

referensi dan sumber-sumber lainnya, saran-saran, ide-ide, dan

pendapat sehubungan dengan casting film, kegiatan produksi film

penggugat.

Selanjutnya, naskah ciptaan yang dibuat oleh penggugat yang

berasal dari Pagelaran Dharma Gita Maha Guru, dibuat skenario film

oleh Ben Sihombing selaku penulis skenario fim bersama dengan

Terugat III sebagai sutradara, sedangkan aktor yang terpilih untuk

memerankan Soekarno adalah aktor Aryo Bayu.

Didalam dunia perfilman, terdapat istilah film maker atau

pembuatan film dimana setiap negara memiliki kriteria tersendiri

tentang siapa yang dapat disebut film maker. Banyak pendapat yang

menyatakan bahwa produser film adalah sebagai the sole author atas

sebuah film, tetapi banyak juga pendapat yang menyatakan bahwa

produser film dan sutradara film beserta penulis skenario film sebagai

pencipta film secara kolaborasi di Indonesia. Didalam Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman disinggung tentang film

maker, yaitu, “Setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi

dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film”

Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama disebutkan

bahwa karya sebuah film terdapat berbagai jenis hak cipta yang

dimiliki oleh pencipta yang berbeda-beda, misalnya hak cipta atas

naskah film, dan hak cipta yang terkait dengan musik, lagu, koreografi

54

yang dijadikan soundtrack film, aktor dan perfoma para pemain film

dalam melaksanakan isi skenario film menjadi suatu acting sesuai

dengan karakter dari tokoh yang diperankan olehnya masing-masing

mempunyai hak cipta dari karya film tersebut adalah produser yang

berkewajiban mencantumkan nama-nama penciptanya dalam produksi

film.

Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim untuk pokok

permasalahan yang kedua, berdasarkan penjelasan pada bagian umum

paragraph 5 UUHC, maka penggugat selain mempunyai hak cipta atas

naskah film Soekarno juga mempunyai hak moral yang melekat pada

penggugat, karena penggugat adalah salah satu anak kandung dari

Soekarno dan penggugat juga sebagai ahli waris Soekarno.

Penggugat menuntut ganti rugi materil yaitu Rp. 1,- dan kerugian

immaterial Rp. 1,- hal ini didasari penggugat karena penggugat tidak

mencari materi melainkan hanya untuk mempertahankan nilai-nilai

sejarah yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Sesuai dengan ketentuan didalam pasal 24 butir (1), (2), (3), dan

(4) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan:

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak mewakili pemegang hak

cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam

ciptannya;

(2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah

diserahkan ahli warisnya daam hal pencipta telah meninggal

dunia;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga

terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan pencantuman

dan perubahan nama atau nama samara pencipta;

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptannya

sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;

Dalam pertimbangan tersebut disinggung mengenai pendapat

ahli, Vincensius Henry Soelistyo Budi bahwa sepatutnya apabila

55

ada beberapa pihak yang mengadakan perjanjian tentang

pembuatan film dan ternyata salah satu diantaranya mengundurkan

diri maka sepatutnya pembuatan film tersebut tidak dilanjutkan

maka telah terjadi pelanggaran hak cipta.

Pembuatan film Soekarno ternyata tetap dilanjutkan dan tidak

mencantumkan nama penggugat sebagai pencipta naskah film

Soekarno tersebut, maka perbuatan Terugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III telah melanggar hak cipta beserta hak eknomi, dan

hak moral penggugat, oleh karena itu terhadap tuntutan materil dan

immateril penggugat harus dikabulkan.

Putusan Hakim pada perkara Nomor 93/Pdt.Sus.-Hak

Cipta/2013/PN.Niaga

Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat

III untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara dan konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan Penggugat adalah pencipta atas naskah film “Bung

Karno: Indonesia Merdeka”

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat

bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar Rp. 1,-

kepada Penggugat

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Putusan Hakim pada perkara Nomor 305K/Pdt.Sus-HKI/2014:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1.

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS, 2 Ram jethmal Punjabi, 3.

Hanung bramantyo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt/Sus HAK-

CIPTA/2013//PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014.

56

Dalam eksepsi, Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat I,

tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara dan konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

57

BAB IV

ANALISIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA FILM BUNG KARNO

A. Analisis Pertimbangan Hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 93/Pdt.Sus.-HakCipta/2013/PN.Niaga dan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Pada tingkat pertama pokok perkara Nomor 93/Pdt.Sus.-Hak

Cipta/2013/PN.Niaga berhasil memenangkan pihak Ibu Racmawati sebagian,

sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Pdt.Sus-

HKI/2014 memenangkan pihak Ibu Rachmawati sebagai pemilik naskah Film

Soekarno.

Dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim

pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, Nomor

93/Pdt.Sus.-Hak Cipta/2013/PN.Niaga, telah dikemukakan beberapa pendapat

dan fakta yang telah dicermati oleh Majelis Hakim. Namun, menurut peneliti

yang juga menjadi salah satu rumusan masalah dari peneliti, yaitu mengenai

pertimbangan dan putusan hakim sudah tepat atau belum. Peneliti berpendapat

bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah tepat karena didasari pokok

permasalahan yang dirumuskan oleh Majelis Hakim, yaitu mengenai apakah

penggugat dalam hal ini yang dimaksud adalah HJ. Rachmawati Soekarno

Putri adalah pencipta atas naskah film Soekarno atau disebut Bung Karno:

Indonesia Merdeka.

Pada Tingkat pertama, Majelis Hakim mengemukakan dalam

pertimbangan hukumnya salah satunya adalah bahwa yang menjadi perancang

dalam film Soekarno adalah Hanung Bramantyo sebagai sutradara, dan

Hanung adalah pencipta film Soekarno.

Menurut pendapat peneliti dengan melihat apa yang telah diputus oleh

Majelis Hakim tingkat pertama, maka terdapat kesimpulan bahwa ketika

Majelis Hakim memutus bahwa gugatan yang diajukan oleh Rachmawati

58

Soekarno Putri terkait pelanggaran hak cipta atas film Soekarno hanya dapat

dikabulkan sebagian, dikarenakan majelis Majelis Hakim menyadari bahwa

dalam suatu proses pembuatan film, bukan hanya ide atau kreativitas milik

Rachmawati saja atau naskah milik Rachmawati saja yang dipakai sebagai

referensi. Oleh sebab itu, gugatan hanya dapat dikabulkan sebagian yang

artinya sebagian lagi merupakan hak dari Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III yang ikut terlibat langsung juga dalam proses pembuatan film.

Kembali pada konteks hak cipta, yang menjadi suatu objek hak cipta

adalah sebuah ide atau kreatifitas, namun untuk putusan Majelis Hakim Niaga

yang kedua yaitu, menyatakan Penggugat adalah Pencipta Naskah film

Soekarno, putusan ini tidak tepat dan tidak konsisten. Peneliti berpendapat

bahwa pada salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hak cipta

mengenai film Soekarno bukan hanya mlik Penggugat, namun juga milik

orang-orang yang telah ikut meramu idenya dalam proses pembuatan film.

Namun, pada saat mengadili, Majelis Hakim mengeluarkan isi putusan bahwa

“Menyatakan penggugat adalah pencipta naskah film Soekarno. Menurut

peneliti, putusan Majelis Hakim belum tepat, karena selain terjadi

inkonsistensi dengan pertimbangan yang dikeluarkan, Majelis Hakim juga

belum memahami konteks Pencipta dalam Hukum Hak Cipta khususnya pada

perkara adaptasi karya cipta yang mana didalamnya terdapat teori derivate

works dan reproductive works.

Film adalah suatu bentuk komunikasi massa elektronik yang berupa

media audio visual yang mampu menampilkan kata-kata, bunyi, citra, dan

kombinasinya.1 Film dikenal sebagai suatu ciptaan yang tediri dari beberapa

unsur dan masing-masing unsurnya memiliki hak ciptaannya tersendiri. Hal

ini juga berlaku pada film Soekarno, karena hal tersebut maka jelas tergambar

bahwa Film Soekarno dirancang oleh Hanung Bramantyo berdasarkan naskah

skenario yang dibuat oleh Ben Sihombing bersama-sama dengan Hanung

Bramantyo sebagai sutradara dan Hj. Rachmawati Soekarno Putri.

1 Handi Oktaviunus, “Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film

Conjuring” Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol 3. No.2, 2015, h. 15.

59

Film Soekarno memang dirancang oleh sutradara yaitu, Hanung

Bramantyo. Tetapi, tidak dapat dipisahkan bahwa rencangan film tersebut

berdasarkan naskah skenario yang dibuat oleh Ben Sihombing, yang juga di

adaptasi dari naskah milik Hj. Rachmawati, sesuai dengan pemahaman dari

adaptasi.

adaptation is generally understood as the modification of a work to create another work, for example adapting a novel to make a film, or the modification of a work for different conditions of exploitation, e.g., by adapting a textbook originally written for university students to make it suitable for a lower level.2

Artinya: adaptasi umumnya dipahami sebagai modifikasi pekerjaan untuk menciptakan karya lain, misalnya mengadaptasi novel untuk membuat film, atau modifikasi karya untuk berbagai kondisi eksploitasi, misalnya, dengan mengadaptasi buku teks yang aslinya ditulis untuk mahasiswa untuk membuatnya cocok untuk tingkat yang lebih rendah.

Maka oleh sebab itu mengenai peran dari Ibu Rachmawati dalam hal

ini juga patut diperhatikan, Ibu Rachmawati hanya berperan sebagai referensi

utama dan tidak seluruh Naskah Bung Karno: Indonesia Merdeka yang

dimilikinya menjadi utuh referensi pembuatan film Soekarno yang dirancang

oleh Hanung Bramantyo. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Ibu

Rachmawati hanya dapat dikatakan memiliki hak cipta atas naskah Bung

Karno: Indonesia Merdeka.

Mengingat bahwa Ben Sihombing juga ikut menuangkan ide dan

kreatifitasnya dalam pembuatan naskah Film Soekarno, Ben Sihombing juga

sejatinya memiliki hak cipta atas naskah tersebut, meskipun dalam Perjanjian

Kerjasama Produksi Film Layar Lebar antara PT. Tripar Multivision Plus

Dengan Yayasan Pendidikan Soekarno Pasal 2, butir 2.8 yang menyatakan

bahwa “Para Pihak Sepakat Pihak Pertama sebagai Pencipta/Pemegang Hak

Cipta Film serta berhak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk

2 World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related Rights,

2016, h. 6.

60

melindungi kepemilikannya tersebut tapi tidak terbatas pada tindakan untuk

mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Hak Cipta dan instansi-Instansi

terkait lainnya”. Maka jika ditelaah secara keseluruhan film Soekarno

bukanlah suatu karya derivate works.

The copyright in a derivative work covers only the additions, changes, or other new material appearing for the first time in the work. Protection does not extend to any preexisting material, that is, previously published or previously registered works or works in the public domain or owned by a third party.3

Artinya: Hak cipta dalam karya turunan hanya mencakup penambahan, perubahan, atau materi baru lainnya yang muncul untuk pertama kalinya dalam pekerjaan. Perlindungan tidak meluas ke materi yang sudah ada sebelumnya, yaitu karya atau karya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau sebelumnya terdaftar di domain publik atau dimiliki oleh pihak ketiga.

Hak Cipta dalam suatu karya turunan hanya mencakup penambahan,

perubahan, ata materi baru lainnya dan tidak meluas. Suatu karya dapat

dikatakan sebagai derivate works adalah ketika karya tersebut merupakan

suatu turunan karya dari satu karya yang tidak meluas dan tidak bercampur

dengan karya lainnya.

Sedangkan jika dilihat keseluruhan film Soekarno adalah sebuah karya

yang memiliki banyak referensi dan tidak terpacu pada satu referensi saja, hal

ini membuat film Soekarno bukanlah suatu karya derivative, melainkan suatu

karya yang asli atau original works yang memang dibuat dari berbagai

referensi yang bermacam-macam, dan tidak hanya satu referensi saja, hal ini

yang disebut sebagai karya reproduksi dan menjadi “reproductive works”, hal

ini sesuai dengan teori reproductive works.

3Circular 14, “Copyright in Derivative Works and Compilations”, u.s. government

printing office: 2013-xxx-xxx ⁄xx,xxx, (2013) h. 3.

61

This most basic right is reflected in the term copyright. Authors have an exclusive right of authorizing the reproduction (or copying) of their works "in any manner or form" (Article 9.2 of the Berne Convention). This includes, for example, reproducing a novel in the form of a book or reproducing a song on a sound recording. The reproduction right covers any forms of technology, including photocopying of a book or copying the contents of a CD onto a computer hard disk (although, as outlined later, exceptions are permitted for reproduction in certain cases, for instance for some forms of personal use). Authors normally license the reproduction right to publishers and producers and it thus becomes the legal basis of many commercial forms of exploitation of works.4

Artinya: Hak paling dasar ini tercermin dalam istilah hak cipta. Penulis memiliki hak eksklusif untuk mengotorisasi reproduksi (atau menyalin) karya mereka "dengan cara atau bentuk apa pun" (Pasal 9.2 Konvensi Berne). Ini termasuk, misalnya, mereproduksi novel dalam bentuk buku atau mereproduksi lagu pada rekaman suara. Hak reproduksi mencakup segala bentuk teknologi, termasuk fotokopi buku atau menyalin isi CD ke hard disk komputer (meskipun, seperti diuraikan kemudian, pengecualian diizinkan untuk reproduksi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya untuk beberapa bentuk penggunaan pribadi ). Penulis biasanya melisensikan hak reproduksi untuk penerbit dan produsen dan dengan demikian menjadi dasar hukum dari banyak bentuk komersial eksploitasi karya.

Hal lain yang menjadi objek peneliti dalam perkara ini, Majelis Hakim

kurang memahami apa yang menjadi akar permasalahan yang dipersoalkan

dalam gugatan ini. Hal ini sebenarnya mengacu pada ketidak sepahaman

Hanung Bramantyo dan Rachmawati dalam menentukan aktor untuk

memperankan Soekarno. Majelis Hakim tidak menerangkan secara eksplisit

mengenai siapa yang berhak dalam menentukan penunjukkan aktor.

Peneliti dalam hal ini mengacu kepada dua sudut pandang yang telah

dikaji, yaitu dalam dunia perfilman dan dari Undang-Undang Hak Cipta, maka

peneliti memperoleh kesimpulan bahwa yang memiliki hak untuk memilih

aktor dalam proses pembuatan suatu film adalah sutradara, karena perlu

diketahui bahwa sutradara memiliki suatu keilmuan atau wawasan untuk

menentukan suatu pemeran tokoh yang cocok dengan film yang akan ia buat,

4 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules2_e.pdf Diakses pada 1 Juli 2018 pukul 22.00 WIB

62

dari segi hukum pun dama dilihat bahwa sutradara adalah orang yang

merancang dan memiliki rancangan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hj. Rachmawati tidak berhak

melarang Hanung Bramantyo sebagai sutradara untuk melakukan pemilihan

aktor untuk memerankan tokoh Soekarno, karena Hanung Bramantyo lah yang

memegang hak untuk menentukan seorang aktor dalam film tersebut.

B. Pemilihan Aktor dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Pemilihan Aktor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

Masalah awal yang timbul dan membuat Hj. Rachmawati Soekarno

Putri mengajukan gugatan terhadap PT. Tripar Multivision Plus sebagai

Tergugat I, Ram Jethmal Punjabi sebagai Tergugat II, dan Hanung

Bramantyo sebagai Tergugat III, adalah ketidak adanya sepakatan dalam

menentukan aktor dalam film Soekarno tersebut. Hanung Bramantyo

memilih aktor yang tidak sesuai dengan keinginan Hj. Rachmawati

sebagai pemilik naskah Bung Karno: Indonesia Merdeka.

Hanung Bramantyo memilih aktor Aryo Bayu sebagai pemeran dari

Soekarno, karena menurutnya Aryo Bayu lah yang memiliki kriteria untuk

memerankan Soekarno. Hj. Rachmawati tidak sependapat dengan Hanung

Bramantyo, karena beliau menilai bahwa Aryo Bau tidak memiliki jiwa

nasionalisme, dikarenakan Aryo Bayu dibesarkan di luar negeri, hal ini

tidak sesuai dengan tokoh Soekarno, hal lain yang dikhawatirkan beliau

jika Aryo Bayu dipilih sebagai pemeran dari Soekarno, ia tidak dapat

memerankan tokoh Soekarno secara baik dan tidak sesuai dengan

karakteristik yang dimiliki oleh ayah dari Hj. Rachmawati, yaitu

Soekarno.

Pada awalnya, Hanung Bramantyo sebagai sutradara melakukan

casting untuk mencari pemain-pemain film yang sesuai dengan

karakteristik Soekarno yang diinginkan oleh sutradara sendiri, hal ini telah

63

disampaikan juga pada Hj. Rachmawati. Pada awal rencana, pemeran

tokoh Soekarno akan diambil dari kalangan non artis, namun pada

akhirnya Hanung melakukan seleksi pemain film dari kalangan aktor-artis

dan memperoleh beberapa nama artis yaitu Darius Sinathrya dan Aryo

Bayu. Disaat bersamaan Hj. Rachmawati juga melakukan casting dan

mengusulkan beberapa nama artis/aktor yaitu, Agus Kuncoro, Andre Jarot,

Imam Wibowo, dan Anjasmara.

Dalam perkembangan pembuatan film tersebut, Hanung Bramantyo

melakukan seleksi casting terhadap Darius Sinahrya, Agus Kuncoro, dan

Aryo Bayu. Anjasmara tidak ikut dicasting karena menurut sang sutradara,

Hanung pernah melakukan kerja sama dalam pembuatan film tentang

Soekarno, Hanung menilai bahwa Anjasmara tidak tepat untuk

memerankan tokoh Soekarno. Berdasarkan kandidat-kandidat film

tersebut, akhirnya Aryo Bayu yang terpilih sebagai pemeran Tokoh

Soekarno setelah mengkaji berbaagi aspek cerita dan film. Namun atas

penetapan Aryo Bayu tersebut, Hj. Rachmawati menyatakan kecewa dan

tidak setuju, dan tetap menginginkan Anjasmara sebagai pemeran tokoh

Soekarno. Hal ini menjadi salah satu dasar gugatan yang diajukan oleh Hj.

Rachmawati terhadap Hanung Bramantyo.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak

diatur dan tidak disebutkan secara tegas mengenai hak memilih aktor

dalam pembuatan suatu film, sehingga dalam kasus ini terjadi sebuah

kekosongan hukum ketika dihadapkan pada kasus ini. Akibat tidak adanya

suatu kepastian hukum, hakim tidak bisa melihat secara jernih perkara ini

dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta tidak pernah disebutkan secara jelas mengenai permasalahan

pemilihan aktor.

Dengan demikian, bahwa dalam kasus ini ada kekosongan hukum

yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak.

Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa,

padahal salah satu tujuan hukum adalah mendatangkan sebuah kepastian

64

hukum. Kepastian hukum dalam artian para pihak atau semua orang dapat

mengetahui rambu-rambu dalam kehidupan. Menurut Sudikno

Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa

hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis

yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai

suatu peraturan yang harus ditaati.5 Disinilah kelemahan dari paradigma

positivisme hukum dimana positivesme lambat untuk menangkap sebuah

perkembangan hukum di masyarakat.

Rezim hukum perdata, kepemilikan ada yang bersifat hak mutlak dan

relatif. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada

sesorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat

dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga

harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak relatif atau hak nisbi

ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau

beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu.6

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hak kepemilikan yang

bersifat mutlak, dimana hukum atau negara harus melindungi hak mutlak

orang yang memiliki kekayaan intelektual tersebut. Apalagi, dalam

penelitian ini berfokus pada hak kepemilikan intelektual. Menurut John

Locke hak kekayaan intelektual adalah milik pribadi, dimana negara

berkewajiban memberikan pengakuan terhadap hasil karya individu yang

5 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h. 34

6 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka: 2002), h. 121

65

telah menciptakan penemuan atau karya intelektual tertentu yang

menyertai karya tersebut.7

Meskipun tidak disebutkan secara tegas, peneliti menelaah secara

mendalam sehingga menemukan celah pemilihan aktor ini mengacu pada

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mana disebutkan,

“Dalam hal Ciptaan oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh

Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang,

yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dijelaskan bahwa

sutradara adalah orang merancang suatu film, sutradara memiliki suatu

keilmuan di bidang perfilman, dapat disimpulkan bahwa pemilik

rancangan berhak untuk memimpin pekerjaan untuk mewujudkan

rancangan tersebut sesuai keinginannya, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa hak memilih aktor adalah hak yang dimiliki oleh sutradara, sebagai

orang yang merancang film, dan sutradara adalah pencipta suatu film.

Peneliti dalam hal ini mengacu kepada dua sudut pandang yang telah

dikaji, yaitu dalam dunia perfilman dan dari Undang-Undang Hak Cipta,

maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa yang memiliki hak untuk

memilih aktor dalam proses pembuatan suatu film adalah sutradara,

mengingat bahwa sutradara memiliki suatu keilmuan atau wawasan untuk

menentukan suatu pemeran tokoh yang cocok dengan film yang akan ia

buat, sutradara juga memilki peran dan fungsi yang besar untuk sebuah

kesuksesan suatu film, dari segi hukum pun dapat dilihat bahwa sutradara

adalah orang yang merancang dan memiliki rancangan.

Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Hj. Rachawati tidak berhak

melarang Hanung Bramantyo sebagai sutradara untuk melakukan

pemilihan aktor untuk memerankan tokoh Soekarno, karena Hanung

Bramantyo yang memegang hak untuk menentukan seorang aktor dalam

film tersebut.

7 Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), h. 2

66

2. Peran Sutradara dalam Pemilihan Aktor

Sutradara merupakan "jembatan" antara pemain dan naskah yang akan

dipentaskan. Sutradara mengikat pemain dalam sebuah pola dan bentuk

pementasan yang diinginkan.8 Sebuah pementasan boleh jadi merupakan

“ujung” dari suatu pergumulan kreativitas yang panjang dari seorang

sutradara dapat juga disebut proses penyutradaraan sehingga ia

membentuk peristiwa teater.

Proses mencipta peristiwa teater seorang sutradara mempertaruhkan

daya kreativitas dan imajinasinya menjadi sesuatu yang bermakna.

Bermakna bagi dirinya dan juga bagi masyarakat secara umum.

Kreativitas mencakup sifat-sifat keaslian (originality), kelancaran

(fluency), kelenturan atau fleksibilitas (flexibility), dan elaborasi

(elaboration), yaitu kemampuan untuk melengkapi detil atau bagian-

bagian pada suatu konsep atau pengertian. Sutradara harus kreatif agar

memiliki kelenturan atau fleksibilitas dalam menanggapi banyak

perubahan yang terjadi pada realitas kehidupan.

Teori La politique des auteurus (Inggris: author’s theory) atau biasa

yang disebut sebagai teori pengarang, teori ini berkembang di Eropa,

khususnya di Prancis. Teori ini menempatkan sutradara sebagai pencipta

yang setara dengan pengarang dalam karya sastra.9 Jadi, sutradara

menduduki posisi tertinggi karena sutradara yang paling menentukan dan

akhirnya yang akan menorehkan cap atau gaya pribadinya kepada

keseluruhan film. Berkembangnya teori pengarang semakin mengangkat

status sutradara.

Menurut Naratama, filosofi dalam penyutradaraan merupakan sebuah

daya pemikiran atas nilai-nilai seni visual yang diwujudkan dalam

kenyataan visual itu sendiri menurut Naratama dasar konsep menonton

8 Yusril, “Kreativitas Dan Imajinasi Sutradara Membangun Peristiwa Teater Menuju

Ruang Publik” , Vol. 14, No. 1, (Juni 2012), h. 6.

9 Fachrunissa Dwirachma, Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2014), h.80.

67

yang harus dipahami oleh Sutradara, yakni What People Want To See,

What People Need To See, and What People Want and Need To See.10

Seorang sutradara harus memiliki kemampuan dalam membuat suatu

film secara spesifik, sehingga seorang sutradara harus memiliki wawasan

yang luas mengenai perfilman, keartistikan, pengetahuan tentang medium

film, untuk mengotrol film dari awal produksi sampai dengan tahap

penyelesaian, memperhitungkan daya tarik film yang akan disaksikan oleh

penonton karena biaya produksi, biaya promosi, dan biaya peredaran.

Perlu diingat bahwa film merupakan suatu seni kolaboratif, namun

memang sulit dibedakan kapan kontribusi seorang berakhir dan kontribusi

orang lain muncul. Film juga merupakan seni yang banyak bergantung

pada teknologi yang melibatkan banyak orang. Dengan alasan-alasan ini,

peran sutradara menjadi sangat besar. Seorang sutradara adalah pemikir

kreatif yang harus membuat unsur-unsur yang terpisah jadi suatu kesatuan,

desain serta keutuhan. Wawasan dan keterampilan sutradara yang akan

memberikan cap kepada film dan mengisinya dengan jiwa serta makna.

3. Fungsi Sutradara

Sutradara adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap jalannya

proses produksi, mulai dari pro produksi hingga pasca produksi. Mulai

dari memilih dan mengaktualisasikan naskah, memilih dan melatih

pemain, hingga bekerjasama dengan penata panggung, penata musik,

penata rias dan busana, dan staff pendukung lainnya agar dapat

menghasilkan sebuah karya pementasan teater yang sesuai ekspektasi.

Sutradara merupakan seseorang yang paling bertanggung jawab terhadap

seluruh elemen artistik. Secara umum tugas sutradara dalam teater adalah

seperti yang Pakar Komunikasi paparkan dibawah ini:11

10 https://nahlabarawas.weebly.com/sutradara.html diakses pada 26 Mei 2018 pukul

19.00 WIB

11 https://pakarkomunikasi.com/tugas-sutradara-dalam-teater diakses pada 26 Mei 2018, pukul 19.30

68

a. Menyeleksi naskah, memilih naskah, mempelajari naskah,

menafsirkan naskah.

b. Menentukan nada dasar

c. Memilih dan menentukan pemeran

d. Menyusun mise on scene

e. Menguatkan atau melunakan scene

f. Menciptkan aspek-aspek laku

g. Menjalin kerja sama degan tata rias artistic

Sutradara adalah yang paling bertanggung jawab atas segala elemen

artistik. Sutradara harus memutuskan bagaimana naskah di tafsirkan, dan

sutradara harus mengkoordinasi artist teater lainnya untuk pertunjukan yang

menatu. Sutradara yang hebat adalah sutradara yang mengalami suksesnya

untuk setiap lakon. Meskipun sutradara secara pasti mungkin bervariasi dari

satu organisasi ke lain organisasi, tapi biasanya sutradara menjalankan fungsi

sebagai berikut:

a. Memutuskan tiap penafsiran atas lakon

b. Memilih pemain dalam suatu film

c. Bekerja sama dengan penulis naskah, designer, dan teknisi

d. Melatih pemain

e. Mengkoordinasi semua eleme kedalam pentas pertunjukan yang

tuntas

Sebagai tambahan dalam menganalisis naskah dengan cermat,

sutradara barangkali perlu mengenali/mendapatkan informasi latar belakang

tentang penulisnya, periode lakon (jika bukan modern), dan berknenaan

dengan lingkunganya (jika hal ini akrab bagi sutradara). Atau sutradara sangat

perlu membaca apa kata kritikus tentang lakon itu, dan menemukan

bagaimana hal itu telah mempengaruhi penonton teater. Kebanyakan

informasi diambil dari lembar catatan dari naskah produksi original, biasanya

sutradara mengikuti anjuran-anjuran semirip mungkin. Tetapi kebanyakan

69

mereka memilih menafsirkan sendiri lakon tersebut dan mengadaptasi “floor

plan” dan elemen-elemen lainnya agar sesuai dengan keinginan sutradara.

Sebanyak apapun informasi yang didapatkan oleh sutradara, sutradara harus

tetap menambahkan dalam suatu edisi acting. jika memproduksi lakon baru,

kerja sutradara lebih rumit lagi karena perlu bekerjasama dengan penulis

naskah. Sering kali naskah dalam keadaan berubah-ubah terus menerus

sampai ke malam pembukaan. Perubahan dibikin demi mencapai kejelasan

dan meyakinkan lebih besar. Terkadang seluruh adegan ditulis ulang atau

hanya kalimat seseorang atau beberapa adegan pendek diubah.

Terkadang dapat dikaji ulang oleh sutradara, sutradara harus dapat

menempatkan dirinya sebagai penasehat pada penulis naskah dan harus

menolak jadi otoraktik dan sewenang-wenang dalam tuntutannya. Jika

sutradara dan penulis banyak terjadi ketidak sepahaman lebih baik sutradara

atau produksi film tersebut dihentikan. Baik sutradara maupun penulis harus

tidak menganggap dirinya tidak salah. Namun anjuran siapapun harus

disampaikan dan didengarkan dalam semangat saling bantu. Sutradara naskah

baru dibantu untuk sampai pada pemahaman dan penafsiran lakon adalah

dramawan, yang biasanya siap membantu menjelaskan poin-poin yang

ambigu.

Sutradara tidak harus menerima kata-kata penulis yang dalam naskah

yang tidak bisa dilihat sutradara. Gagasan penulis harus dinyatakan dalam

bentuk dramatic yang bisa diproyeksikan ke penonton. Jika tidak bisa,

sutradara harus mencoretnya dan harus bekerja sama dengan penulis untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, sutradara harus berupaya memahami

naskah dengan segala cara yang dimilikinya. Sutradara harus tahu tahu apa

saja yang harus ditekankan sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai yang

ditemukan. Hanya setelah dia rampugankan eksplorasi dan rancangan awal

70

ini, barulah dia memulai kerja dengan artis/pemain ataupun awak teater

lainnya.12

12 http://teaterdunia.wordpress.com/ diakses pada 26 Mei 2018, pukul 20.45

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Majelis Hakim telah terjadi inkonsistensi dengan

pertimbangan yang dikeluarkan, Majelis Hakim juga tidak melihat

Pencipta dalam Hukum Hak Cipta khususnya pada perkara adaptasi

karya cipta yang mana didalamnya terdapat teori derivate works dan

reproductive works. Menurut Landasan Yuridis yang dipakai saat ini

yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

diatur mengenai definisi adaptasi yang tertuang dalam penjelasan pada

huruf n, yaitu yang dimaksud dengan adaptasi adalah

mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain.

2. Dalam pemilihan aktor dalam suatu film, peneliti mengkaji dari dua

sudut pandang, yaitu sudut dunia perfilman dan juga dari sudut

Undang-Undang Hak Cipta. Dari sudut perfilman, pemilihan aktor

merupakan tugas pokok dari seorang sutradara., dan dari sudut

Undang-Undang Hak Cipta, memang tidak diatur secara tegas, namun

Peneliti mengacu pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta. Maka peneliti membuat kesimpulan bahwa

yang memiliki hak dalam menentukan pemilihan aktor dalam proses

pembuatan film adalah sutradara, karena dia adalah orang yang

merancang dan memiliki rancangan.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemerintah, peneliti merekomendasi untuk menyempurnakan

hal yang belum diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya mengenai adaptasi, objek

sinematografi, derivate works, reproductive works, dan melakukan

sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

73

2. Kepada pembuat karya film, yaitu penulis naskah skenario, sutadara,

produser, peneliti merekomendasikan untuk dapat melakukan

perjanjian kerjasama secara lengkap termasuk menjelaskan mengenai

proses adaptasi karya cipta yang dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Industri film Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat

pertahun, hal ini dapat di lihat dari jumlah film yang beredar di bioskop

semakin meningkat seiring dengan animo penonton di Indonesia.1 Ditinjau

dari potensi penonton Indonesia, di masa depan film-film Indonesia masih

berpeluang menggapai penonton beberapa kali lipat dibanding yang di capai

sekarang. Perkembangan industri perfilman yang semakin pesat dikarenakan

industry perfilaman Indonesia sudah inovatif, dimana industri perfilman

Indonesia sudah dapat membuat film dengan bermacam-macam genre, seperti

genre horror, romantic, action, komedi, animasi, biografi atau sejarah.

Dalam hal ini, perlindungan hak cipta atas film menjadikan Pencipta atau

pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang

lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk

kepentingan yang bersifat komersial, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya, secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah

seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia

adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang

sebutan ringkasan untuk kepraktisannya disebut sebagai pencipta, dan lebih

ringkas lagi menjadi hak cipta.2

Pada umumnya pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat adalah

mengenai siapa pihak yang dianggap sebagai Pencipta atas suatu ciptaan yang

terlahir dari kebebasan berkarya yang dapat diartikan sebagai kebebasan untuk

menghasilkan karya berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa

ataupun karsa, baik dalam bentuk, makna ataupun caranya.3 Adapun yang

1 Heru Efendy, Industri Perfilman Indonesia (Jakarta: Airlangga, 2008), h. 11. 2 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Alumni, 2005), h.125

2

dianggap sebagai pelanggaran dalam hal ini, adalah apabila melihat pada

unsur kerugian secara materiil bagi pihak terkait atau oleh pihak yang merasa

memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan. Pelanggaran terhadap hak cipta ini

motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan atas suatu ciptaan dengan

tanpa hak untuk menggunakan karya tersebut, yang mana hal ini jelas

merupakan tindakan yang merugikan penciptanya.

Dalam kasus yang akan dianalisis, dalam hal ini penulis berfokus pada

sinematografi atau perfilman yang merupakan suatu karya adaptasi dari

pagelaran. Film Soekarno merupakan film yang diadaptasi dari pagelaran

Dharma Gita Maha Guru. Suatu karya cipta dilindungi oleh hak cipta akan

beberapa hak yang melekat pada pencipta, pertama; hak yang melekat adalah

hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pencipta atau pelaku yang

tidak dapat dihilangkan meskipun hak tersebut sudah dialihkan. Kedua; hak

yang melekat adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ketiga;

hak terkait. Hak terkait adalah hak ekskulusif yang berkaitan dengan hak cipta

yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak menyiarkan pertunjukan;

bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menawarkan karya

rekaman suara atau bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk

memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Film biografi atau film sejarah yang semakin banyak menarik

perhatian industri perfilman untuk membuat suatu film yang bercerita tentang

tokoh-tokoh Indonesia, karena memiliki nilai sejarah yang tinggi serta dapat

mendidik anak bangsa. Kini yang menjadi kontroversi dan mengalami

sengketa film adalah film Bung Karno: Indonesia Merdeka, yang mana Ibu

Rachmawati Soekarno Putri melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam

perihal Pelanggaran Hak Cipta Film Soekarno atau Bung Karno: Indonesia

Merdeka, kepada PT. Tripar Multivision Plus sebagai rumah produksi yang

memproduksi Film Soekarno, yang mana dalam hal ini sebagai Tergugat I,

3 M. Rafli, Ahmad., Fathurrahman, Film Indenpenden Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta

Dan Hukum Perfilman Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 75.

3

Produser Film Soekarno, yang bernama Ram Jethmal Punjabi sebagai

Tergugat II, dan seorang Sutradara terkenal yang menyutradarai Film

Soekarno, yaitu Hanung Bramantyo sebagai Tergugat III. Dalam gugatannya,

Ibu Rachmawati merasa bahwa Film Soekarno tersebut dibuat berdasarkan

naskah miliknya, yaitu Naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang telah

di tayangkan 3 kali di Gedung Taman Ismail Marzuki, selain itu Rachmawati

Soekarnoputri mempunyai inisiatif agar naskah Bung Karno dijadikan film

yang mempunyai nilai sejarah bagi Bangsa Negara Indonesia dengan

pengenalan Presiden Republik Indonesia yang pertama lalu bekerja sama

dengan sutradara dan produser film. Namun pada saat berjalannya proses

pembuatan film tidak diketahui Ibu Rachmawati Soekarnoputri, bahwa selain

itu tidak sesuai dengan naskah yang diminta Rachmawati Soekarnoputri, dan

menurut Rachmawati Soekarno Putri, pemeran tokoh yang menjadi Soekarno

tidak cocok.

Setelah membaca Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014 penulis perlu mengingatkan bahwa

film yang menjadi sengketa ini adalah film biografi yang berarti film ini

menceritakan perjalanan hidup Ir. Soekarno sejak lahir hingga wafat dan

dianggap telah melanggar hak cipta yang dilakukan oleh para tergugat

terhadap film ini, namun, jika dikaji lebih dalam lagi, pada bagian

pertimbangan hakim ada beberapa yang tidak bersifat netral dan tidak

mempertimbangkan teori yang melekat pada hak cipta. Majelis hakim tidak

mempertimbangkan pertimbangan hukum dengan melihat bahwa film yang di

sengketakan adalah film biografi atau film sejarah. ditambah lagi dengan

adanya bukti perjanjian kerjasama untuk memproduksi Film Layar Lebar

dengan Judul Bung Karno: Indonesia Merdeka tanggal 17 Oktober 2011

antara Penggugat yaitu Rachmawati Soekarnoputri dengan Tergugat I PT

Tripar Multivision Plus, Tergugat II Ram Jethmal Punjabi, dan Tergugat III

Hanung Bramantyo.

4

Permasalahannya adalah dalam bentuk praktik pembuatan suatu karya

cipta sinematografi yang melibatkan beberapa pihak dalam proses

pembuatannya belum semua dilandasi dengan suatu perjanjian untuk

menegaskan keberadaan kepemilikan hak cipta dari karya cipta, sehingga hal

ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi mengenai siapa saja pihak yang

memang berhak untuk menggunakan hak cipta atas karya sinematografi

tersebut. Pada prinsipnya yang termasuk dalam kategori pelanggaran atas Hak

Cipta adalah apabila seseorang yang bukan pemilik Hak Cipta, dan tanpa izin

dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakannya

seperti melakukan pelanggaran untuk mengkomersialisasikan atau

menyewakan setiap salinan, mendistribusikan salinan, membuat atau memiliki

harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang digunakannya itu atau

dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan membuat salinan; atau

menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan di depan publik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya akan disebut sebagai “UU

Perfilman”), dalam suatu proses pembuatan suatu sinematografi terdapat

hubungan hukum terkait proses lahirnya suatu karya cipta antara pihak-pihak

yang mungkin terlibat dalam proses pembuatan film meliputi penulis scenario

film, sutradara film, artis film, juru kamera film, penata cahaya film, penata

suara film, penyunting suara film, penata laku film, penata musik film, dan

perancang animasi yang pada akhirnya disatukan menjadi satu kesatuan untuk

menghasilkan sebuah karya cipta sinematografi. Salah satu sifat hak cipta

adalah jika suatu ciptaan yang di rancang seseorang diwujudkan dan

dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang

merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.4

Film yang disengeketakan adalah film sejarah atau film biografi, yang

mana tentunya mengangkat objek adalah seseoarang yang pernah hidup dan

pernah menjalani kisah tersebut secara nyata atau dapat dikatakan yang

menjadi tokoh di film ini adalah tokoh non fiksi. Ahli dari seni perfilman juga

4 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Haki, (Jakarta: Visimedia, 2008), h.12

5

menyatakan bahwa apabila pembuatan suatu film berjumlah dari satu orang

atau biasa disebut berbentuk tim, apabila salah satu daintaranya keluar ketika

pembuatan film tersebut berlangsung, maka seharusnya film tersebut bubar

atau tidak dilanjutkan lagi. namun pada faktanya, ketika Ibu Rachmawati

memutuskan mengundurkan diri dari film tersebut, Hanung Bramantyo tetap

melanjutkan proses pembuatan film tersebut. Hal ini menjadi gugatan bahwa

mengenai siapakah yang sebenarnya menjadi pencipta dan memegang hak

cipta dalam Film Soekarno. Banyak hal yang dapat menarik untuk dibahas,

maka peneliti tertarik membuat skripsi yang berjudul “STATUS

KEPEMILIKAN HAK CIPTA FILM DALAM HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI) (STUDI KASUS FILM BUNG

KARNO:INDONESIA MERDEKA)”

B. Indentifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah

dari penelitian ini adalah:

a. Ketidakjelasan status kepemilikan hak cipta

b. Ketidakjelasan kepemilikan aktor

c. Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri

Perfilman.

2. Pembatasan Masalah:

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat

mengakibatkan ketidakjelasan maka penulis membuat pembatasan

masalah yakni, membahas status kepemilikan hak cipta film dalam hak

kekayaan intelektual (HKI) studi kasus film bung karno: Indonesia

merdeka saja.

3. Perumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan

pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah utama yakni

kepemilikan hak cipta film Soekarno menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

6

Untuk mempertegas arah pembahasan dari masalah utama di atas,

maka peneliti membatasi penelitian ini melalui perumusan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai

kepemilikan hak cipta film Bung Karno: Indonesia Merdeka?

b. Bagaimana kepemilikan hak pemilihan aktor dalam peraturan

perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui status kepemilikan hak cipta film Bung Karno:

Indonesia merdeka menurut peraturan perundang-undangan.

b. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan aktor dalam peraturan

perundang-undangan.

D. Manfaat Penulisan

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu

Hukum khususnya Hukum Bisnis dalam Hak Cipta.

b. Hasil penellitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian

lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis:

a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau sumbe ilmu bagi

masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian

mengenai Hak Kekayaan Intelektuan khususnya dalam Hak Cipta.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat mengantisipasi

pelanggaran hak cipta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industri

perfilman yang berkaitan tentang hak cipta perfilman.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

7

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

ketidakbenarannya.5 Teori dipergunakan sebagai landasan atau alasan

mengapa suatu variabel bebas tertentu dimasukkan dalam penelitian,

karena berdasarkan teori tersebut variable bersangkutan memang dapat

mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab.6

Selain itu teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis

terhadap topik yang sedang dikaji, disamping itu teori ini dapat

memberikan bekal kepada kita apabila akan mengemukakan hipotesis

dalam tulisan.7

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,

teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang

menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis8. Sedangkan tujuan dari

kerangka teori menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan

dan menginterprestasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya

dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Dari beberapa pendapat di

atas dapat diketahui bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan

yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri

yang merupakan kerangka dari pemikiran dan sebagai lanjutan dari teori

yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses

penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya

gejala-gejala yang timbul.

5J.J. M. Wuisman, Dan M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, (Jakarta: FE

UI, 1996), h. 203.

6Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 35.

7 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 144.

8 M. Solli Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), h. 80.

8

a. Teori Kepemilikan

Penelitian ini menggunakan suatu konsep kepemilikan yang

dikenalkan John Locke, Hak Cipta dikatakan berakar dari hukum alam

sehingga mau tidak mau mengharuskan kita mempelajari pandangan

dari John Locke. Dalam pandangan John Locke, hak kepemilikan

adalah sesuatu yang sah dan diakui karena setiap orang mempunyai hak

untu memelihara/mempertahankan dirinya. Oleh karena itu setiap orang

mempunyai hak untuk makan, minum dan segala sesuatu yang secara

natural manusia akan mengusahakannya untuk mencukupi kebutuhan

hidupnya. Lebih lanjut Locke menyatakan bahwa setiap orang

mempunyai hak atas benda tertentu sebagai hak pribadinya. Atas dasar

pemikiran ini maka Locke ingin membangun teori hak kepemilikan

bahwa secara natural setiap orang memang sejak awal sudah

mempunyai hak-hak untuk menjadi kebutuhan pokoknya dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.9

Locke dalam gagasannya mengenai kepemilikan, berkonsep

bahwa Tuhan memberikan bumi kepada semua manusia secara sama,

demi mendukung kehidupan manusia.10 Hak milik yang didasarkan

pada pemberian Tuhan mempunyai sifat yang masih umum,

kepemilikan ini masih menunjukkan kepemilikan bersama.11Persoalan

yang muncul kemudian ialah bagaimana supaya kepemilikan bersama

itu beralih menjadi kepemilikan pribadi. Dasar apa yang melegitimasi

hak milik pribadi. Locke mengatakan sesuatu yang telah disediakan

oleh alam secara alamiah diberikan bagi seluruh umat manusia. Namun,

hak kepemilikan itu muncul apabila seseorang melakukan usaha-usaha

9 Ridwan, Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis, (Purwokerto, STAIN Press,

2010), h. 112.

10Henry J Schmandt, Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 336.

11 Sonny Keraf, Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi, (Yogyakarta, Kanisius, 1997), h. 62.

9

kepemilikan yakni dengan adanya The ‘labor’ of his body and the

‘work’ of his hands atau telah memperkerjakan badannya dan

menghasilkan karya dari tangannya. Dengan kata lain, kerja merupakan

dimensi mendasar dari hidup manusia, karena kerja membuat hidup

manusia lebih manusiawi. Kerja mempunyai peranan yang sangat

penting untuk melegitimasi milik umum menjadi milik pribadi12

Negara berusaha mengatur hak-hak kepemilikan objek Hak Cipta

selaku Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan membuat aturan-aturan

dalam perundang-undangan. Aturan-aturan ini berusaha

menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Perbedaan kepentingan ini pada akhirnya juga menimbulkan perbedaan

pandangan atas kepemilikan hak dalam hukum Hak Cipta sehingga

berdampak pada perlindungan hak-hak, baik ekonomi maupun moral

dari seorang Pencipta.13

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak atas kekayaan yang timbul atau

lahir karena kemampuan intelektual manusia yang akhirnya

menghasilkan karya-karya inteklektual berupa pengetahuan, seni,

sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan

pengrobanan, tenaga, waktu, biaya, dan pikiran.14

b. Status adalah keadaan, kepastian, kedudukan hukum seseorang

c. Biografi adalah suatu uraian atau perjalanan hidup tentang seseorang

d. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk

memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan

menggunakannya untuk tujuan pribadi.

12 Sonny Keraf, Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi, (Yogyakarta, Kanisius, 1997), h. 67.

13 Belinda Rosalinda, Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta, (Bandung, PT. Alumni, 2010), h. 37.

14 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2005), h. 31

10

e. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan fikiran,

imajinasi, kecekatan, keterampian atau keahlian yang dituangkan

dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

f. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Suatu

ciptaan yang telah diekspresikan secara nyata akan melahirkan hak

cipta.

g. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

memberi izin untuk itu, dengan tudak mengutangi pembatasan-

pembatasan menutut perundanga-undangan yang berlaku.

h. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri seorang pencipta yang

tidak dapat dialihkan atau dihilangkat dengan alasan apapun.

i. Hak ekslusif adalah bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hak

itu, kecuali dengan izin pencipta.15

j. Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan

akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang

menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa.

k. Film adalah karya cipta atau seni dan budaya yang merupakan salah

satu media komunikasi massa audiovisual yang diuat berdasarkan asas

sinematografi yang di rekam pada pita seluloid, pitavideo, piringan

video, dan/bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala

bentuk, jenis, ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau

proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan

dan/atau di tayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik,

dan sistem lainnya.

l. Sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik

menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar

15 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Alumni 2005), h. 129

11

tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki

kemampuan menyampaikan ide dan cerita.

m. Industri perfilman adalah usaha atau kegiatan dalam kegiatan

perfilman yang dapat menghasilkan keuntungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis,

yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan

tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut dengan bahan

hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas. 16

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, hukum yang tertulis dikaji

dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi,

penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan

argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah

benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum

yang berlaku. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum

dan selanjutnya akan dicari rujukan pada system norma seperti peraturan

perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum.17 Penelitian normatif

ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas, dan kaidah

mengenai penyiaran, informasi transaksi elektronik, dan kekayaan

intelektual saja, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan

peraturan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari penelitian normatif yuridis ini adalah

menetukan hubungan dan status para pihak dalam sebuah peristiwa hukum

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Dan Tinjauan Singkat,

(Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 25.

17Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 26.

12

memberikan justifikasi, meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem

norma terhadap, norma dasar, asas-asas, doktrin serta Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan untuk rumusan masalah dalam skripsi ini

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.18 Pendekatan ini akan

membuka kesempatan untuk mempelajari dan melihat adakah konsistensi

dan kesesuian satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau

antara satu dengan suatu undang-undang dan undang-undang dasar atau

regulasi dan undang-undang.

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin. Penulis akan menemukan

pengertian, konsep, das asas hukum yang berlaku relevan dengan isu yang

dihadapi untuk kemudian membangun argumentasi hukum dan

memecahkan isu yang dihadapi.19

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan

(Library Research). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari studi:

a. Bahan hukum primer

Yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang

dikeluarkan oleh pemeritah Republik Indonesia maupun peraturan

yang diterbitkan oleh negara lain dan bahan-bahan internasional.20

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,

18 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) Cet.

12, h. 33.

19 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , h. 135.

20 Sedamayanti, Metodelogi Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 23.

13

yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan nomor

93/Pdt./Sus.HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dan nomor

305K/Pdt.Sus-HKI/2014, serta Perjanjian antara Ibu Rachmawati dan

Bapak Hanung Bramantyo.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer

dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, terdiri dari

buku-buku literaur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya

yang sehubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum,

Kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, dan dokumen-

dokumen lain yang berhubungan dengan objek.

d. Bahan non hukum

Bahan yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan sekunder, yang berupa wawancara kepada praktisi

serta akademisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini

adalah studi (Library Research), yaitu mencari landasan teoritis dari

permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur

yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah,

peraturan perundang-perundangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah

dan dirumuskan secara sistematis.21 Dalam penelitian hukum untuk keperluan

akademik, bahan hukum primer yang pertama kali dikumpulkan adalah

21 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Gressindo,

1999), h. 45.

14

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang akan

dipecahkan. Kemudian, pada pendekatan konseptual, pengumpulan-

pengumpulan buku atau literatur-literatur tersebut banyak mengandung

konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang akan di bahas sehingga

nantinya dapat menjawab isu hukum yang ada.

H. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis

kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang

ada, kemungkinan digabungkan dengan teori-teori yang mendukung ditarik

kesimpulan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara

kualitatif untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan masalah

atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun

secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas

sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan

sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun

2018.

J. Rancangan Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran garis

besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b)

perumusan masalah, (c) batasan dan rumusan masalah, (d) tujuan

dan manfaat penulisan, (f) metode penelitian, (g) pengolahan data,

(h) analisis data, dan (i) sistematika penulisan

Bab II: menyajikan kajian pustaka, pemaparan kerangka konsep, dan

menjelaskan teori yang digunakan peneliti untuk mengkaji

15

penelitian ini, yang terdiri dari (a) pengertian film secara umum, (b)

adaptasi suatu film, (c) teori kepemilikan (d) ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (e)

tinjauan (review) terdahulu

Bab III : Menyajikan data penelitian yang peneliti dapatkan, yang berupa (a)

film sebagai bagian dari hak cipta, (b) keterkaitan film soekarno

dengan teori derivate works dan reproductive works (c) pemilihan

aktor dalam peraturan perundang-undangan

Bab IV : Analisis dan interpretasi temuan. Peneliti akan menjawab

pertanyaan dari perumusan masalah dalam penelitian ini. peneliti

akan memaparkan secara jelas analisis dari peneliti, yang terdiri

dari (a) posisi kasus kepemilikan hak cipta aktor dalam film, (b)

analisis hakim dalam film bung karno:Indonesia merdeka

Bab V : Merupakan penutup, yang berisi (a) kesimpulan dari penelitian

peneliti tentang sengketa hak cipta film soekarno, (b) rekomendasi

untuk penelitian ini agar tercipta penelitian yang berguna untuk

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hak cipta.

74

DAFTAR PUSTAKA BUKU Agustin, Budi. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2005

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: kencana, 2012.

Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta, Bandung: PT. Alumni 2005.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fathurrahman, dan M. Rafli, Film Independen Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Firmansyah, Muhammad. Tata Cara Mengurus Haki, Jakarta: Visimedia, 2008.

Hariyani, Iswi. Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Harjowidigo,Roesono, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.

Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Hasibuan, Otto, Hak Cipta Di Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2008. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai

Pustaka: 2002 Keraf, Sonny. Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Yogyakarta: Kanisius,

1997.

Lubis, M. Solli. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pranata Media Group, 2016..

__________________. Penelitian Hukum. Cet. 12. Jakarta: Pranata Media Group, 2008.

Moleong, Lexy. J. Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

75

OK H Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Paserangi Hasbi dan Ibrahim Ahmad, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ridwan, Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis, Purwokerto: Stain Press, 2010.

Rosidi, Alip, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan, 1984.

Ramli M dan Fathurrahman, Film Indepeden Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Ridwan. Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis dan Sosialis, Purwokerto: STAIN Press, 2010.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2005.

Rosalinda, Belinda. Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta. Bandung: PT Alumni, 2010.

Schmandt, Henry J. Filsafat Politik Kajian Historis dari Yunani Kuno Sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sedamyanti. Metodologi Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Subagyo, P. Joko. Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Gress Indonesia.

World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related Rights, 2016.

Wuisman, M. JJ dan M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas. Jakarta: FE UI, 1996.

JURNAL

Circular 14, “Copyright In Derivative Works And Compilations”, U.S. Government Printing Office, Vol. 2013, XXX-XXX ⁄XX,XXX, 3, (2013)

Coste, Peter “Second Treatise of Government by John Locke”, Salus Populi Suprema, London Printed, Vol. MDCLXXXVIII, 2012. (2012)

76

Mohammad Faiz, Pan “Analisa Pengecualian Terhadap Hak Cipta: Suatu Perbandingan Hukum Pada UU Hak Cipta India”, Oktober, 2006. (2006)

Nauli Hasibuan, Aryani, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensikopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah. 2014. (2014)

Saikia, Nandita, Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright law, http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyrightlaw, Vol. II, 2014. (2014)

Yusril, “Kreativitas Dan Imajinasi Sutradara Membangun Peristiwa Teater Menuju Ruang Publik” , Vol. 14, No. 1, Juni 2012. (2012)

SKRIPSI

Fachrunissa Dwirachma, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta” (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

INTERNET http://id.wikepedia.org/wiki/Wikipedia:Teks_Lisensi_Creative_Commons_Atribus

i-BerbagiSerupa_3.0 https://nahlabarawas.weebly.com/sutradara.html

https://pakarkomunikasi.com/tugas-sutradara-dalamteater

http://repository.usu.ac.id/bitsream/123456789/37615/3/Chapter%2011.pdf

.http://teaterdunia.wordpress.com/https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules2_e.pdf