STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADILAN NEGERI SUKABUMI STANDART OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU 1. Mengelola surat-surat dinas baik penting maupun biasa yang telah didisposisi oleh Ketua,Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang berhubungan dengan Sub. Bagian Kepegawaian 1. Surat surat yang diterima oleh Sub.Bagian Kepegawaian setelah didisposisi oleh Ketua, Panitera/sekretaris dan Wakil Panitera sesuai disposisi lalu ditindaklanjuti oleh Sub.bagian Kepegawaian mulai dari konsep surat , pengetikan surat, dan koreksi oleh kepala sub.bagian kepegawaian, lalu paraf Panitera /Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta penanda tanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan Penomoran Surat. 2. Pengiriman Surat yang telah selesai melalui Sub.Bagian Umum . Diselesaikan selama 1 hari kerja Diselesaikan 10 menit. Setiap hari selama 1 jam Diselesaikan selama 2 hari kerja Diselesaikan selama 2 hari kerja 2. Pengelolaan File Pegawai 1. Pengelolaan dan pengecekan File para Hakim dan Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi. 2. Melakukan Inventarisasi jumlah dan data Pegawai ( Bezetting ) yang disusun pada setiap triwulan, sebagai bahan laporan triwulan, mulai dari pengetikan data pegawai (Bezetting), Koreksi Kepala Sub.Bagian Kepegawaian, Koreksi dan Paraf Wakil Sekretaris, Paraf Panitera/Sekretaris serta penanda tanganan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan diserahkan kepada Sub.Bagian Umum untuk Dikirimkan sesuai tujuan. 3. Penyusunan Daftar Senioritas (DUS) para Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi ( dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan).
51
Embed
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) …pn-sukabumikota.go.id/downloads/SOP PN SUKABUMI.pdf · 2. Pembuatan SK tenaga Honorer ( Pramusaji, Sopir, Satpam dan Tenaga IT ). Mulai dari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
STANDART OPERATING PROCEDURES ( SOP )
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
1.
Mengelola surat-surat dinas baik
penting maupun biasa yang telah
didisposisi oleh
Ketua,Panitera/Sekretaris dan
Wakil Sekretaris yang berhubungan
dengan Sub. Bagian Kepegawaian
1. Surat surat yang diterima oleh Sub.Bagian Kepegawaian setelah
didisposisi oleh Ketua, Panitera/sekretaris dan Wakil Panitera
sesuai disposisi lalu ditindaklanjuti oleh Sub.bagian
Kepegawaian mulai dari konsep surat , pengetikan surat, dan
koreksi oleh kepala sub.bagian kepegawaian, lalu paraf Panitera
/Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta penanda tanganan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan Penomoran Surat.
2. Pengiriman Surat yang telah selesai melalui Sub.Bagian Umum .
Diselesaikan selama 1 hari kerja
Diselesaikan 10 menit.
Setiap hari selama 1 jam
Diselesaikan selama 2 hari kerja
Diselesaikan selama 2 hari kerja
2.
Pengelolaan File Pegawai
1. Pengelolaan dan pengecekan File para Hakim dan Seluruh
Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi.
2. Melakukan Inventarisasi jumlah dan data Pegawai ( Bezetting )
yang disusun pada setiap triwulan, sebagai bahan laporan
triwulan, mulai dari pengetikan data pegawai (Bezetting),
Koreksi Kepala Sub.Bagian Kepegawaian, Koreksi dan Paraf
Wakil Sekretaris, Paraf Panitera/Sekretaris serta penanda
tanganan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan diserahkan
kepada Sub.Bagian Umum untuk Dikirimkan sesuai tujuan.
3. Penyusunan Daftar Senioritas (DUS) para Hakim Pengadilan
Negeri Sukabumi ( dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan).
4. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) berdasarkan
PP.No.15 tahun 1979 Jo.SE. Kepala BAKN No.03/SE/1979 tgl. 11
Pebruari 1980. Penyusunan DUK dilakukan setahun sekali
pelaksanaannya pada akhir bulan Desember tahun yang
bersangkutan. Ukuran yang digunakan untuk menetapkan
No.Urut DUK secara berturut-turut sebagai berikut : 1.Pangkat,
2.Jabatan, 3. Masa Kerja, 4. Latihan Jabatan, 5. Pendidikan, 6
Usia.
5. Penyusunan Rencana Kerja Sub.Bagian Kepegawaian
dilaksanakan pada setiap awal tahun
Diselesaikan selama 5 hari kerja
Diselesaikan selama 1 hari kerja
3.
Penerbitan SK
1. Pembuatan SK. Hakim Pengawas Bidang , Hakim Pengawas dan
Pengamat ( KIMWASMAT ), Penunjukan Majelis Hakim,
Hakim Mediator, Seksi Hukumas, dan Petugas Pelayanan
Informasi terhadap masyarakat. Mulai dari pengetikan koreksi
oleh Kasubag Kepegawaian, paraf Wakil sekretaris, paraf
Panitera/Sekretaris dan Penandatanganan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Sukabumi sampai pendistribusian kepada
yang berkepentingan.
2. Pembuatan SK tenaga Honorer ( Pramusaji, Sopir, Satpam dan
Tenaga IT ). Mulai dari pengetikan koreksi oleh Kasubag
N I P : 19700119 199103 2 001 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur TK.I ( II/d )
J a b a t a n : Staf Kepegawaian
T u g a s : 1. Membuat surat alih tugas mutasi. 2. Membuat usulan KGB.
3. Membuat usulan pangkat. 4. Membuat usulan pengangkatan jabatan.
5. Membuat usulan pensiun.
6. Membuat usulan diklat. 7. Membuat usulantaspen/karpeg/karis/kartu askes.
8. Pengetikan Bezzeting Formasi pegawai. 9. mempersiapkan absensi para Hakim dan Pegawai.
10. Pengetikan DP3.
11. Membuat KP4. 12. Membuat SPMT,SPMJ.
13. Membuat Surat Tugas. 14. Membuat kegiatan protokoler dan kegiatan insidentil.
15. Pengetikan surat-surat.
Ketentuan lain :
- Masuk Kerja dan Pulang kerja dilaksanakan Sesuai Surat Edaran Mahkamah
Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008, No.35/SK/IX/2008.
Ketentuan Tanggung Jawab atas pembagian Tugas :
- Penanggung jawab seluruh urusan bagian kepegawaian, menyusun rencana kerja bagian kepegawaian, menganalisa
data pegawai untuk menyiapkan DUK para pegawai, dan
urusan lain yang berhubungan dengan kepegawaian. Tugas-Tugas Lain / Ketentuan lain :
- Sebagai Sekretaris Tim Penegakan Disiplin Kerja
- Sebagai Sekretaris Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
1. Atas pembagian tugas ini yang bersangkutan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi.
2. Uraian tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila didalam pembagian tugas ini ada kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Dengan berlakunya uraian tugas ini maka uraian tugas sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku.
5. Asli uraian tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
Penyusunan Rencana kerja, TUPOKSI dan Standar Oprasional Prosudur ( SOP ) pada kepegawaian Pengadilan Negeri sukabumi
memberikan mampaat yang sangat besar demi terwujudnya VISI dan Misi Pengadilan Negeri Sukabumi.
Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) merupakan Pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu
Bagian Personil atau Kelompok untuk mencapai tujuan Organisasi, serta merupakan tatacara atau tahapan yang harus dilakukan
dan harus dilalui untuk suatu proses.
Standar Oprasional Prosedur mengandung suatu tujuan, Fungsi,Keuntungan dalam artian sebagai berikut :
a. Tujuan Standar Oprasional Prosedur :
1. Agar petugas / Pegawai menjaga konsistensi dan semangat kerja baik perorangan maupun kelompok kerja atau organisasi.
2. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Agar pegawai mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
4. Untuk menghindari ,kesalahan,keraguan,duplikasi dan inefisiensi.
5. Melindungi Organisasi atau unit kerja dan para pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi.
b. Fungsi Standar Oprasional Prosedur :
1. Memperlancar tugas tugas pegawai atau suatu organisasi.
2. Sebagai dasar hokum apabila terjadi penyimpangan.
3. Dapat diketahui dengan jelas hambatan-hambatan suatu pekejaan dan mudah dilacak.
4. Mendidik dan mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam melaksanakan tugas/bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
c. Keuntungan adanya Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) :
1. Standar Oprasional yang baik akan menjadikan pedoman pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menjadi alat
komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, tepat, cepat dan benar sesuai dengan
aturan yang telah ditentukan.
2. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apayang harus dicapai dalam setiap pekerjaan, Standar
Oprasional Prosedurpun bisa digunakan sebagai alat ukur kinerja pegawai dalam menjalankan oprasional peran pegawai serta
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan, Standar Oprasional Prosedurpun diperlukan sebagai acuan kerja secara
sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang fropesional, handal sehingga dapat mewujudkan VISI dan MISI
Pengadilan Negeri Sukabumi.
Standar Oprasional Prosedur sudah harus ada sebelum suatu pekerjaan itu dilakukan berbarengan dengan rencana kerja, pembagian
tugas pokok dan fungsi sehingga para pegawai mengerti dan faham dengan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan
tugas dapat diselesaikan dengan baik, efisien,cepat,tepat,dan benar.
Demikian Standar Oprasional Prosedur Bagian Kepegawaian disusun.
Kepala sub.Bagian Kepegawaian
IYAN RUHYANA
NIP.040 058 570
DAFTAR NAMA KETUA – KETUA SEJAK BERDIRINYA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
1 2 3 4
Mr. ISA
SUTADILAGA
1939 - 1943
Z. ARIFIN
1943 - 1945
J. TAMARA
1945 - 1952
GA. MAENGKOM
1952 - 1957
5 6 7 8
YUSUF ISMAIL
1957 - 1960
RS.COKROATMODJO
1960 - 1962
GUNAWAN
1962 - 1963
R. MOCH.
KURDI,SH.
1963 - 1969
9 10 11 12
R. ROHJAT
SURYADHARMA
1996 - 1973
RH.HASAN
MAHMUD,SH.
1973 - 1977
TM. ABDUDILLAH,SH.
1977 - 1978
H. MANSYUR
IDRIS,SH.
1978 - 1979
13 14 15 16
H.PARMAN
SUPARMAN,SH.
1979 - 1983
GEDE SUDHARTA,SH.
1983 - 1985
IMAM PARWIS,SH.
1985 - 1989
Drs. P.S. TUA
SIMANJUNTAK,SH.
1989 - 1993
17 18 19 20
H. WARTAWAN,SH.
1993 - 1996
DJAZULI,SH
1996 - 1997
MARYATI. CH.
AKUAN,SH.
1997 - 1999
HARWOKO,SH.
1999 - 2001
21 22 23 24
KURADEN,SH.
2001 - 2002
SULTAN MANGUN,SH.
2002 - 2003
SUNAIMIN ROBY,SH.
2003 - 2004
H.SYAHRIR
HASIBUAN,SH
2004 - 2005
25 26 27 28
A.A. ANOM HARTA
NINDITA, SH.
2005 - 2007
EDHI
SUDARMUHONO,SH.
2007 - 2008
ERWAN
MUNAWAR,SH.MH.
21-11-2008 S/d. 21-12-
2010
MARCHELLUS
MUHARTONO,SH
21-12-2010 s/d
Sekarang
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
04 JANUARI 2011
SEJARAH RINGKAS PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
Sukabumi pada zaman Belanda merupakan “ Kepatihan “ sebagai bagian dari Kabupaten Cianjur yang dikepalai oleh seorang
Bupati. Sukabumi hanya dipimpin oleh Tumenggung dan pada tahun 1939. berdirilah Landraad (Pengadilan) dimana Ketua Pengadilan
dijabat oleh seorang ketua yang juga menjadi ketua Pengadilan Negeri Cianjur,
Beliau bernama MR. ISA SUTADILAGA yang selanjutnya pada saat penjajahan Jepang dirubah namanya dari Landraad menjadi THIO
HOIIN dan pada zaman Jepang di ketuai oleh ZAINAL ARIFIN.
Pada tahun 1945 sejalan dengan adanya Kemerdekaan RI maka tanggal 30 Oktober 1945 dengan berdirinya Departemen Kehakiman
berdirilah Pengadilan Negeri di tiap Kabupaten dan di Kota Sukabumi dengan Ketuanya J. TAMARA yang menjadi ketua sejak tahun 1945
sampai dengan 1952.
Kota Sukabumi semakin berkembang pesat, mengalahkan atau mengungguli Kabupaten Cianjur dan pada tahun 1962 Sukabumi
menjadi Kota Praja dan selanjutnya menjadi Kodya. Begitu dengan Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwilayah Hukum meliputi Kodya
dan Kabupaten Sukabumi serta Pengadilan Negeri Sukabumi untuk Wilayah Kodya Sukabumi .
Sejarah juga mencatat bahwa ketua Pengadilan Wanita yang pertama di Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu NY. HJ. MARYATI CH.
AKUAN,SH. Pada tahun 1981 Pengadilan Negeri Sukabumi berpindah gedung yaitu dari Jalan. Jenderal A. Yani No. 18 ke Pengadilan
Negeri Sukabumi Jalan. Bhayangkara No. 105 sebagaimana terlihat sekarang ini.
KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
04 JANUARI 2011
KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
DAFTAR ISI
1. VISI DAN MISI
2. SEPINTAS SEJARAH PENGADLAN NEGERI SUKABUMI
3. NAMA – NAMA KETUA SEJAK BERDIRINYA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
4. TUJUAN, FUNGSI DAN KEUNTUNGAN ADANYA
STANDARD OPRASIONAL PROSEDUR
5. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI
SUKABUMI
6. PRINSIP-PRINSIP UMUM MANAJEMEN DAN MANAJEMEN
YANG BAIK.
7. AZAS-AZAS KEPEMIMPINAN DAN KEPEMIMPINAN
YANG BAIK
8. RENCANA KERJA KEPEGAWAIAN
9. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEGAWAIAN( TUPOKSI )
10. STANDARD OPRATING PROCEDURES ( SOP )
SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi Telp. (0266) 222850, (0266) 221074
S U K A B U M I
No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
1.
Penyelesaian Perkara :
Penyelesaian Perkara : Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitra Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari kejaksaan tersebut; Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
Diselesaikan selama 1 hari kerja
Diselesaikan 10 menit.
pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi oleh Panitera Muda Pidana;
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim;
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan);
Penyerahan Penetapan Hari Sidang & Penetapan Penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim;
Penyelesaian Berita Acara Persidangan harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir;
Pemeriksaan sidang yang menyangkut Eksepsi, Pemeriksaan Saksi & Barang Bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara yang saksinya lebih dari 20 orang ….
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda pada hari itu juga;
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan & Panitera melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda-tangani Majelis Hakim kepada Panitera Muda Pidan pada hari itu juga;
Setiap hari selama 1 jam
Diselesaikan selama 2 hari kerja
Diselesaikan selama 2 hari kerja
Diselesaikan selama 5 hari kerja
Diselesaikan selama 1 hari kerja
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti
Panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya; Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada jaksa penuntut umum dan kepada RUTAN serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan itu diterima dari Panitera pengganti; (dengan surat pengantar 7 tanda terima).
Panitera pengganti dan Majelis Hakim wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan; (kecuali putusan yang bukan putusan akhir). Untuk putusan Verstek perkara tilang diserahkan kepada kejaksaan beserta barang buktinya.
2.
Proses Banding
Proses Banding Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir; Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya;
Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima; Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonann banding diajukan; Tenggang waktu 7 hari kerja; Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding) paling lama 14 hari kerja; Jika permohonnan banding dicatat oleh pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3.
Proses Kasasi
Proses Kasasi Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja;setelah Putusan Bannding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, (atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika bebas). Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya; Pemberitahuan Pernyataan Kasasi terhadap termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima; Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi harus selesai dalam waktu 7 hari kerja; Permohonan kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan;
Diselesaikan selama 2 hari kerja
Diselesaikan selama 2 hari kerja
Memori kasasi harus diberitahukan kepada Terdakwa kasasi setelah memori kasasi diterima; Kontra Memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi paling lama 14 hari kerja; Pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung , sejak pernyataan kasasi diterima paling lama 30 hari kerja.
4.
Proses Peninjauan Kembali :
Proses Peninjauan Kembali : Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali; Panitera Muda Pidana menyerahkan permohonan PK kepada KPN pada hari kerja itu juga atau pada hari kerja berikutnya; Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya; Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Pk memenuhi persyaratan; Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Panitera Muda Pidana; Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari kerja sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut kepada mahkamah Agung.
Diselesaikan selama 2 hari kerja
Diselesaikan selama 2 jam
Proses Grasi :
Proses Grasi : Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register;
Pemberkasan Grasi dan pembuatan Berita Acara dan berikutnya dikirim kepada Mahkamah Agung.
Delegasi :
Delegasi : Permintaan bantuan pemberitahuan ke PN lain diseleesaikan 1 hari kerja; Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 hari kerja; Pengiriman kembali relas kepada PN pemohon bantuan; Wakil Panitera melakukan pemantauan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melakukan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila tidak melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil panitera dengan menunjukan relas-relas/hasil pekerjaannya.
Laporan Perkara Pidana (untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum) :
Laporan Perkara Pidana (untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum) : Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lama pada tanggal 3 tiap bulannya; Panitera Muda Pudana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 & 4 tiap 3 bulannya; Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 tiap 6 bulannya; Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 Januari;
Laporan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), paling lambat tanggal 3 tiap bulannya.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi Telp. (0266) 222850, (0266) 221074
S U K A B U M I
No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
1.
Penyelesaian Perkara Perdata :
a.
b.
Penyelesaian Perkara Perdata :
Pendaftaran gugatan dan permohonan, setelah biaya perkara ditaksir meja pertama berdasarkan surat keputusan KPN, yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan No. Rekening Pengadilan Negeri tersebut atau langsung pada kasir Pengadilan Negeri tersebut; Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan diselesaikan pada hari itu juga;
c.
d.
e.
f.
g.
i.
j.
k.
l.
Penyerahan berkas perkara kepada KPN melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim, harus diselesaikan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya; KPN menetapkan Majelis Hakim dan Panitera menunjuk paniitera Penggantinya ; Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum PN yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan/disesuaikan dengan ketentuan KEMENLU; Setelah pada pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menunjuk Mediator dan memberikan tenggang waktu mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara khusus; Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga kepada Panitera Muda Perdata; Pemeriksaan Perkara ( gugatan , jawaban , replies, duplis, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan, kecuali terhadap perkara perdata khusus; Panitera Pengganti wajib meminta perincian perkara kepada kasir sebelum putusan dibacakan; Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk pemberitahuan putusan kepada para pihak yang tidak hadir;
m.
Kepanitraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti; Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan lelang yang bukan putusan akhir) diucapkan.
Proses Banding :
a.
b.
c.
\ d.
c.
f.
Proses Banding :
Pernyataan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hati setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberutahukan kepada para pihakyang tidak hadir; Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding; Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah permohonanbanding diajukan; Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas ( ) selama 14 hari kerja; Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari sejak pernyataan banding diterima ( tanpa harus menunggu memori banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali); Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi & Terbanding pada hari itu juga;
g.
h.
Apabila ada memori banding yang diterima oleh PN setelah berkas dikirim, maka PN mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relas pemberitahuannya; Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
Proses Kasasi :
a.
b.
c.
d.
e.
Proses Kasasi : Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak; Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima; Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan; Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi dalam tenggang waktu 14 hari, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi; Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan kasasi diterima; Dalam setiap putusan yang diterima dari Mahkamah Agung segera dalam waktu 2 hari diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima.
Proses Peninjauan Kembali : a.
Proses Peninjauan Kembali : Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register PK, paling lama 1 hari;
b. c. d.
Pernyataan PK dapat diajukan dalam tenggang waktu 100 hari kerja setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak diitemukan bukti-bukti baru (NOVUM) disertai dengan alasan PK; Pemberitahuan permohonan PK kepada Termohon PK diterima; Jawaban atas alasan PK dapat diserahkan oleh Termohon PK dalam waktu 30 hari, setellah Termohon PK menrima alasan PK; Dalam waktu 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon PK, berkas PK harus dikirim ke Mahkamah Agung; Putusan PK diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
Delegasi :
a.
b.
c.
Delegasi : Permintaan bantuan pemberitahuan ke PN lain/delegasi ; Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah di…. ……, setelah bantuan permintaan tersebut diterima paling lama 3 hari kerja; Pengiriman kembali relas kepada PN pemohon bantuan, diselesaikan 2 hari kerja; wakil panitera melakukan pengamatan terhadap kinnerja Jurusita apakah sudah benar- benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada wakil Panitera dengan memperlihatkan relas / hasil pekerjaannya.
Sita/Eksekusi : a.
Sita/Eksekusi : Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita jaminan dari Majelis Hakim pada hari itu juga;
b.
c.
d.
Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi, mempersiapkan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya kedala buku register penyitaan; Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata/ Bagian Eksekusi; Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan.
Annmaning : a. b. c. d. e.
Annmaning : Surat permohonan annmaning, didisposisi Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dan Panitera/Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara ( SKUM ) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan Negeri, Panitera / Sekretaris, dan mencatatnya kedalam Register Eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi ; Kepaniteraan Perdata mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar SKUM ; Penyerahan berkas annmaning / peneguran oleh Bagian Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran. Panitera melakukan penunjukan jurusita untuk melakukan pemanggilan ;
f. g. h.
hari dan tanggal pelaksanaan annmaning diperhitungkan 7 hari kerja untuk diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal termohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Jurusita malakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan. Jurusita membuat berita acara peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran.
Sita Eksekusi : a. b. c. d. e.
Sita Eksekusi : Surat permohonan sita eksekusi, didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan Negeri/Panitera/Sekretaris, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima disposisi. Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal sita eksekusi setelah pemohon membayar SKUM ; Ketua Pengadilan Negeri / Panitera/Sekretaris meneliti Penetapan Sita Eksekusi dan ditandatangni oleh Ketua Pengadilan Negeri. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan. Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi.
f.
Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian eksekusi paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi.
Eksekusi Riil / Pengosongan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Eksekusi Riil / Pengosongan Surat masuk permohonan eksekusi, didisposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Panitera / Sekretaris ; Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan Eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera /Sekretaris meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditanda tangani hari itu juga ; Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga ; Jurusita melaksanakan rapat koordinasi paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi. Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan ; Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi;
Eksekusi Lelang :
Eksekusi Lelang : surat masuk permohonan ensekusi, didisposisi Ketua Pengadilan
a.
b.
c.
d.
Negeri dan Panitera / Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Muda Perdata Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya ( SKUM ) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera / Sekretaris ; Kepaniteraan Perdata / bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang ; Ketua Pengadilan Negeri/Pansek meneliti penetapan eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan pada hari itu juga ; Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi mempersiapkan permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditanda tangani ; Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan Faktor kesulitan masing-masing perkara;
Penyerahan Laporan Perkara Perdata Kepada Kepaniteraan Muda Hukum : a.
b.
c.
Penyerahan Laporan Perkara Perdata Kepada Kepaniteraan Muda Hukum : Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 pada tiap bulannya; Panitera Perdata menyerahkan laporan triwulanan kepada panitera muda hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 3 bulan sekali ; Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap enam
d.
bulannya ; Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi Telp. (0266) 222850, (0266) 221074
S U K A B U M I
No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :
Membuat laporan bulanan yang terdiri dari : Laporan keadaan perkara perdata dan pidana, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pengtikan Laporan bulanan keadaan Perkara Perdata dan Pidana, Konsep , koreksi oleh Panitera Muda Hukum, paraf oleh Wakil Panitera, paraf oleh Panitera/Sekretaris tanda tangan oleh Ketua Pengadilan, penomoran surat. Laporan keuangan perkara paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya ; Pengetikan Laporan Bulanan Keuangan Perkara Konsep , koreksi oleh Panitera Muda Hukum, paraf oleh Wakil Panitera, paraf oleh Panitera/Sekretaris tanda tangan oleh Ketua Pengadilan, penomoran surat.
Membuat laporan triwulanan yang terdiridari :
Membuat laporan triwulanan yang terdiridari : Laporan perkara perdata / pidana yang dimohonkan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, eksekusi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya; Pengetikan Laporan Bulanan Triwulan Perkara Konsep , koreksi oleh Panitera Muda Hukum, paraf oleh Wakil Panitera, paraf oleh Panitera/Sekretaris tanda tangan oleh Ketua Pengadilan, penomoran surat.
Membuat Laporan 6 bulanan yang terdiri dari :
Membuat Laporan 6 bulanan yang terdiri dari : laporan tentang kegiatan Hakim dalam Perkara Pidana dan Perdata paling lambat tanggal 5 pada setiap bulannya ; Pengetikan Laporan Semesteran Perkara Konsep , koreksi oleh Panitera Muda Hukum, paraf oleh Wakil Panitera, paraf oleh Panitera/Sekretaris tanda tangan oleh Ketua Pengadilan, penomoran surat.
Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (kimwasmat), paling lambat pada tanggal 5 pada tiap bulannya ;
Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (kimwasmat), paling lambat pada tanggal 5 pada tiap bulannya ; Pengetikan Laporan Semesteran Perkara Konsep , koreksi oleh Panitera Muda Hukum, paraf oleh Wakil Panitera, paraf oleh Panitera/Sekretaris tanda tangan oleh Ketua Pengadilan, penomoran surat.
Membuat Statistik Membuat Statistik Perkara Perdata dan perkara Pidana setiap awal tahun ;
Lain – lain : Menyusun dan menata Arsip Perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata diselesaikan dalam waktu /berdasarkan kebutuhan ;
Menerima surat-surat pengaduan dan mengagendakannya
membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
Membuat pengantar hasil telaah pengaduan.
Membuat dan mendaftar surat surat masuk dan lain-lain
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB. BAGIAN UMUM
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi Telp. (0266) 222850, (0266) 221074
S U K A B U M I
No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
1. Administrasi Tata Persuratan : Administrasi Tata Persuratan : Surat masuk : Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat-surat dinas (termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan, ijin penyitaan, penggeledahan ) yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan diterima pada Sub. Bagian Umum atas delegasi Panitera/ Sekretaris ; Pengelolaan Surat Masuk : Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada
buku agenda surat masuk diberi nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan diparaf diserahkan Wakil Sekretaris dan diparaf diteruskan ke Panitera/Sekretaris dan diparaf selanjutnya disortir oleh Panitera Sekretaris untuk dilanjutkan kepada Ketua Pengadilan / Wakil Ketua Pengadilan diselesaikan 1 hari kerja ; Ketua Pengadilan Negeri / Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat-surat tersebut, Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi. Surat diditribusikan sesuai disposisi oleh Staf Panitera/Sekretaris kepada Wakil Panitera / Wakil Sekretaris ; Surat yang memerlukan tanggapan/jawaban masing-masing dijawab atau ditanggapi ; Pengelolaan Surat Keluar : Surat diagendakan dalam buku agenda surat keluar diberi nomor sesuai kode surat pada hari dan tanggal tersebut dan ditinggalkan satu lembar sebagai arsip sub.bagian umum diselesaikan 1 hari kerja ; Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat mendesak / penting kirim hari itu juga melalui kurir ;
2. Administrasi Perlengkapan : Administrasi Perlengkapan : Pencatatan Aset milik Negara, dan setiap ada kegiatan pengadaan barang /jasa setelah adanya laporan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan / pengimputan kedalam Aplikasi SIMAK-BMN ; Pencatatan barang-barang persediaan Alat tulis Kantor (ATK) ;
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran ( NUP ) Barang Milik Negara ; Pembuatan Daftar Inventaris Ruangan ( DIR ) , berlaku selama 1 tahun ; Pembuatan Kartu Inventaris Barang ( KIB ) ; Pembuatan Laporan Neraca ( SIMAK-BMN ) ke Sub.Bagian Keuangan dan dilaporkan setiap akhir bulan ; Membuat laporan barang milik Negara setiap semester ke instansi terkait ; Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL ; Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi untuk diusulkan penghapusan, ; Melakukan upname barang setiap triwulan ; Perpanjangan Pajak kendaraan oprasional rada 2 dan roda 4 ; Perawatan dan perbaikan kendaraan oprasional roda 2 dan roda 4 yang masih bisa diperbaiki dilakukan sesuai dengan kebutuhan ; Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik sesuai dengan kebutuhan ; Perbaikan dan Perawatan Meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ;
3. Administrasi Perencanaan :
Administrasi Perencanaan : Menghimpun data Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris serta Kepaniteraan dan Kesekretariatan baik
tahun yang sedang berjalan maupun perencanaan Kebutuhan tahun yang akan datang ; Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, diselesaikan selama 10 (sepuluh) hari kerja ; Menyusun rencana kerja dan program kerja sub. Bagian umum setiap awal tahun ;
5. Kerumah Tanggaan :
Kerumah Tanggaan : Pelaksanaan Kerumah tanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan atau pemeliharaan sarana Gedung Kantor, Pengamanan dan Kebersihan lingkungan Kantor : Pengelolaan Perpustakaan : Mencatat buku-buku baru yang baru diterima kedalam buku agenda atau buku induk perpustakaan dan penomoran buku menurut klasifikasi. Membuat perencanaan dan mengusulkan buku-buku Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan ; Membuat Kartu Pinjaman Buku dan pengembalian buku baik didalam buku pinjaman maupun arsip pada petugas perpustakaan sehingga antara peminjam dan petugas perpustakaan masing-masing memiliki bukti ; Melakukan pemeliharaan, Perawatan dan penataan koleksi buku selama seminggu sekali ; Perawatan dan Pemeliharaan saranadan prasarana Gedung :
Membersihkan dan memanaskan Gesset satu kali dalam Seminggu ; Perawatan dan Pemeliharaan Gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan ; Pemeliharaan dan perawatan barang inventaris Kantor sebulan sekali dilaksanakan oleh Pihak ketiga sesuai kebutuhan dan keadaan; Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali ; Keamanan : Menyusun uraian tugas ( Job Description ) satuan pengamanan setiap awal bulan ; Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas antara Kepala Sub.Bagian Umum dengan Satuan pengamanan setiap bulan; Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap dua jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan kantor dan sub.bagian umum; Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait ( POLRES,POLSEK,KODIM ) apabila diperlukan ; Mengarahkan kepada semua tamu agar lapor kepada petugas piket; Melakukan Pengontrolan pada tiap ruang kerja dilakukan pada tiap jam kerja, mematikan AC, Listri, dan Komputer yang masih menyala ketika masih ada yang belum dimatikan atau lupa
dimatikan oleh Karyawan diwaktu Jam pulang kerja serta memeriksa seluruh pintu ruangan apabila ada yang belum terkunci dilaksanakan oleh satuan Pengamanan Kantor ; Menyalakan lampu halaman dan tempat lain yang sekiranya memerlukan penerangan dikala malam hari ; Mencatat dalam buku piket apabila ada pegawai atau tamu yang datang atau melaksanakan kegiatan dilingkungan Kantor diluar jam kerja; Kebersihan : Menyusun uraian tugas (job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung jawab Petugas kebersihan ; Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas; Disamping tugas-tugas tesebut diatas Kasub Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kator dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB. BAGIAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi Telp. (0266) 222850, (0266) 221074
S U K A B U M I
No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
Perencanaan Anggaran;
Perencanaan Anggaran;
Membuat dan Menyusun RKAL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi paling lambat bulan Februari; Konsep Surat, Pengtikan surat, Koreksi Kasubag Keuangan, paraf Wasek, Paraf Pansek, Penanda tangan oleh Ketua, Penomoran surat;
Administrasi Keuangan : Administrasi Keuangan :
Mengagendakan surat masuk yang sudah disposisi oleh KPN dan Penitera/Sekertaris diselesaikan sejak surat itu diterima; Mengkonsep jawaban surat masuk sesuai dengan disposisi Wakil Sekretaris ; Pengetikan Surat, Koreksi Kasubag Keuangan paraf Wasek, paraf Pansek dan tanda tangan Ketua, Penomoran sampai dengan Pengiriman Surat melalui Sub Bagian Umum ; Membuat berita acara Rekonsiliasi Membuat rekapitulasi Gaji pegawai yang disampaikan ke Bank ;
Pelaksanaan Anggaran :
Pelaksanaan Anggaran : Gaji Induk : Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelenkapan daftar gaji (SK.Kenaikan Berkala, SK.Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK.Mutasi) diselesaikan selama 3 hari setiap awal bulan; Membuat faktur pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP) ; Koreksi daftar gaji susulan / kekurangan gaji dan kelengkapan; Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJU) dafter gaji dan kelengkapan untuk ditanda-tangani oleh Kuasa ; Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditanda-tangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) ; Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 tiap
bulannya; Gaji Susulan : Membuat daftar gaji susulan / kekurangn gaji dan berkas pegawadi menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji; Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) ; Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya ; Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya, beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJU) untuk ditanda-tangani KPA ; Membuat surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran pajak (SSP) untuk ditanda-tangani oleh pejabat panandatanganan, Surat Perintah Membayar (SPM) ; Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); Uang Makan : Membuat dan mengoreksi daftar nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub.bagian Kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya; Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJU) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; Membuat Surat Perntah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP); Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat panandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan selama 1 hari kerja; Mengatar Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN ;
Uang Lembur : Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditanda-tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; Membuat daftar absen lembur ; Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah kerja lembur dan disetujui kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJU) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) ; Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayana Perbendaharaan Negara (KPPN); Gaji ke-13 : Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Mentri Keuangan melalui KPPN ;
Membuat Faktur Pajak atau Surat Setoran Pajak ( SSP ) ;
Koreksi atas kelengkapan daftar gaji ke 13 yang selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) untuk ditandatanganinya ; Penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan surat Setoran Pajak (SSP) dan mengantar SPM ke KPPN ;
Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya : Membuat daftar Nominatif Remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi Absensi dari Sub.Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada surat perintah dari Pengadilan tinggi. Koreksi Daftar Nominatif oleh Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pendahara Pengeluaran ;
Penandatangan Rekapitulasi permintaan remunerasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan difaraf oleh panitera/sekretaris ; Daftar Nominatif Remunerasi wajib ditanda tangani oleh seluruh pegawai yang menerima remunerasi sebagai pertanggungjawaban telah dibayarkan. Penanda tanganan Rekapitulasi Pertanggung jawaban permintaan Remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengantar rekapitulasi pertanggung jawaban permintaan remunerasi PN ke PT;
Pengajuan Uang Persediaan : Mengajukan Permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke KPPN sebagai pertanggung jawaban kas dibendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan Uang Persediaan (UP),
Mengantar Surat Perintah Pembayaran (SPM) ke KPPN ;
Tambahan Uang Persediaan : Pembuatan Surat Permohonan permintaan Tambahan uang Persediaan (TUP) untuk menunjang uang persediaan yang tidak cukup (dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan);
Pembuatan Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)yang diajukan ke KPPN ;
Membuat SPM Tambahan uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke KPPN ;
Mengantar kan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan ke KPPN ;
Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) : Mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) dan kelengkapannya ;
Mengantar Surat Perintah Membayar ke KPPN ;
Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) : Membuat Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan kelengkapannya ;
Memngantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN ;
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Menerima pembukuan dan penyetoran Penerimaan Bukan Pajak pada Bank persepsi dilaksanakan setiap hari Jum’at (kecuali hari jum’at libur);
Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditanda-tangani oleh Panitera/Sekertaris pada setiap hari senin;
Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kantor Wilayah, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
Pertanggung Jawaban Laporan
Keuangan : Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan : Pelaporan bulanan Sisten Akutansi Pengguna Anggaran (SAKPA ) : Pembuat laporan menginput data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima sesuai format KPPN ; SPM yang telah disetujui KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA ; Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan atau mempertanggung jawabkan hasil belanja selama 1 bulan antara SATKER dan KPPN. Membuat laporan ke Korwil dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) setelah menerima laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN ) dari bagian umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya ; Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, paling lambat pada tiap tanggal 10 pada tiap bulannya. Laporan Keuangan setiap Triwulan: Pembuatan laporan Keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar/dikirim ke Koordinator Wilayah ( KORWIL ) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, paling lambat pada tanggal 10 pada setiap; Laporan PP No.39 Tahun 2006 ( Aplikasi Bapenas ) per Triwulan: Melakukan input data aplikasi PP no.39 Tahun 2006 Formulir A untuk PN dan penanda tanganan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen ( P2K ) diselesaikan setelah selesai diloporkan/diantar ke Korwil ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) : Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan/ dilaksanakan pada setiap akhir tahun dan dikirim ke Pengadilan Tinggi.
Penata Usahaan dan Pengawasan Anggaran Buku Kas Umum :
Penata Usahaan dan Pengawasan Anggaran Buku Kas Umum : Buku Kas Umum pada awal tahun dibesi Nomor disetiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran. Buku Pembantu : Buku bantu Kas Tunai dibukukan pada setiap Transaksi dan ditutup setiap bulan. Buku Pembantu Bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada direkening Giro. Buku pembantu Setoran Pajak dilakukan pada setiap transaksi/pembayaran Surat setoran Pajak (SSP), Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku Kas Umum , Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan buku pembantu pajak Selama sekurang-kurangnya 3 bulan sekali;
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARISTAN
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jalan Bhayangkara No.105 Sukabumi Telp. (0266) 222850, (0266) 221074
S U K A B U M I
No AKTIVITAS PROSEDUR WAKTU
Administrasi Umum (Kesekretariatan):
Administrasi Umum (Kesekretariatan): Dalam hal pengelolaan Daftar isian pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Panitera / Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri : Tugas Wakil Sekretaris : Menyusun Rencana pengajuan Anggaran yang akan diajukan pada
tahun mendatang dengan berpedoman pada kebutuhan – kebutuhan yang belum terrealisasikan pada anggaran tahun sebelumnya. Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turunnya DIPA; Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub.Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian setiap hari; Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub.Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian ; Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai Kebutuhan ; Menyusun data untuk keperluan Evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris ;