STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2019 MERUPAKAN TOLAK UKUR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN DAN JANJI PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU DAN TERUKUR. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2019
MERUPAKAN TOLAK UKUR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN DAN JANJI PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU DAN TERUKUR.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
2 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
3. Konstruksi penanda masuk - Gapura Rp.1.000,-/m² - Gerbang Rp.1.000,-/m²
4. Konstruksi Perkerasan
- Jalan Rp.1.000,-/m² - Lapangan parkir Rp.1.000,-/m² - Lapangan upacara Rp.1.000,-/m² - Lapangan Olahraga Terbuka Rp.1.000,-/m² - Penimbunan barang, dll Rp.1.000,-/m²
- Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah Rp.4.000,-/m
- Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah
tanah Rp. 25.000,- /m² - Instalasi pengolahan Rp.4.000,-/m² - Instalasi bahan bakar Rp.4.000,-/m² - Jaringan gas bawah tanah Rp.4.000,-/m² - Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan
Rp.14.000,-/m² - Jembatan atau lift (service kendaraan diluar bangunan)
Rp.14.000,-/m² - 10.Konstruksi reklame
- Billboard/Bando Rp.25.000,-/m² - Papan Iklan Rp.25.000,-/m² - Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)
Rp.15.000,-/m²
12
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
7. Produk
pelayanan
SK Kepala DPMPTSP tentang Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
8. Penanganan
pengaduan
saran dan
masukan
Aduan saran dan masukan dapat dilakukann dengan
prosedur:
1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximili
4. Email
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan
masukan adalah:
1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sangsi
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran
dan masukan adalah :
1. 1 orang kabid pengendalian
2. 1 orang kabid pelayanan perijinan dan non
perijinan
3. 1 orang OPD Teknis
4. 1 orang bagian hokum
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran
dan masukan
1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. Pesawat telepon/faximili
4. Komputer
5. Kendaraan roda 2 atau 4
Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan,
saran dan masukan adalah unit struktural : bidang
pengendalian.
9. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
1. Ruang pelayanan
2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Computer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman parker roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Tangga landai bagi penyandang cacat
11. Jaringan wifi
12. Ruang merokok
10. Kompetensi
Pelaksana
1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam,
Sopan dan Santun)
2. Menguasai standar operasional prosedur
13
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait dengan standar pelayanan
minimum dan informasi public
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
secara baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki keampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan Komputer
9. Memahami penggunaan aplikasi system informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. Pengawasan
Internal
1. Kepala dinas melakukan evaluasi secara periodic
melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
sewaktu-waktu saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perijinan dan/atau rapat tim teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.
12. Jumlah
Pelaksana
1. Petugas Front Office
2. Petugas Back Office
3. Kepala Seksi dan Kepala Bidang (5 Orang)
13. Jaminan
Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang
sesuai dengan standar operasional prosedur serta
didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat,
terampil dan sopan santun.
14. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Keamana produk layanan dijamin dengan kertas
khusus yang berlogo DPMPTSP Kabupaten
Tulungagung yang dijamin keasliannya dengan
memberikan nor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor.
2. Surat keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap
basahsehingga dijamin keasliannya.
14
15 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar,
untuk perijinan yang dikenakan retribusi,
pemohon membayar sesuai dengan jumlah yang
tertera pada ijin dan dibayarkan kepada bendahara
penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.
15. Evaluasi Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
Kinerja minimal 2 kali dala satu tahun untuk selanjutnya
Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
mutu pelayanan.
16 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188.45/462/120/2019 Tanggal : 17Mei 2019
3. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : Ijin Lokasi
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu pintu ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05
Seri D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
02 Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu
Lintas (ANDALIN) Penataan Kawasan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009
Nomor 01 Seri E)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
12 Tahun 2010 tentang Penyelenggarakan Ijin
Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2009 Nomor 04 Seri C)
9. Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No. 12
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ijin Lokasi
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mengisi formulir.
2. Fotokopi KTP bedaku/akta pendirian usaha.
3. Fotokopi NPWP.
4. Jenis kegiatan usaha berupa proposal
pemanfaatan lahan.
5. Letak dan luas lahan rekomendasi BPN.
6. Peta lokasi berdasarkan tata gunan lahan.
7. AMDAL/UKL/UPL (sesuai yang dipersyaratkan).
8. Pemyataan persetujuan tetangga.
9. Gambar site plan tampak denah dan lokasi.
10. Rekomendasi instasi teknis (mis: SPBE dari
Pertamina).
11. Surat kuasa pemohon apabila diwakilkan.
3. Sistem 1. Pemohon mengisi formulir persyaratan
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke
Front Office
4. Berkas permohonan diverifikasi Front Office
5. Kabid pelayanan menyiapkan rapat dan cek
lokasi guna menindaklanjuti permohonan yang
sudah dinyatakan lengkap dan benar
6. Tim teknis melakukan tinjauan lokasi dan
membuat BAP
7. Berkas permohonan yang lengkap di cek dan di
entri oleh back office
8. Permohonan yang sudah di entri dan di cetak di
naikan ke pimpinan secara berjenjang untuk di
koreksi, di paraf dan di tandatangani oleh
pimpinan.
9. Penomoran dan penerbitan SK Ijin lokasi
10. Penyerahan Ijin prinsip pada pemohon
11. Pengarsipan
Mekanisme
dan
Prosedur
4. Waktu
pelayanan Hari Senin –
Kamis
: Jam
Jam
08.00
12.00
–
–
12.00
13.00
WIB
WIB
Istirahat
Jam 13.00 – 15.30 WIB
Hari Jum’at
Jam 08.00 – 11.00 WIB
Jam 11.00 – 13.00 WIB Istirahat
Jam 13.00 – 15.00 WIB
5. Jangka
waktu
penyelesaian
14 Hari Kerja
6. Biaya tarif Tidak Bayar
17
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
7. Produk
pelayanan
SK Kepala DPMPTSP tentang ijin lokasi
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukann dengan
prosedur:
1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximili
4. Email
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan
adalah:
1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sangsi
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran
dan masukan adalah :
1. 1 orang kabid pengendalian
2. 1 orang kabid pelayanan perijinan dan non
perijinan
3. 1 orang OPD Teknis
4. 1 orang bagian hokum
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran
dan masukan
1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. Pesawat telepon/faximili
4. Komputer
5. Kendaraan roda 2 atau 4
Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan,
saran dan masukan adalah unit struktural : bidang
pengendalian.
pengaduan
saran dan
masukan
9. Sarana dan 1. Ruang pelayanan
2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Computer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman parker roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Tangga landai bagi penyandang cacat
11. Jaringan wifi
12. Ruang merokok
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
18
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
10. Kompetensi
Pelaksana
1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam,
Sopan dan Santun)
2. Menguasai standar operasional prosedur
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait dengan standar pelayanan
minimum dan informasi public
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
secara baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki keampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan computer
9. Memahami penggunaan aplikasi system informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. Pengawasan
Internal
1. Kepala dinas melakukan evaluasi secara periodik
melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
sewaktu-waktu saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perijinan dan/atau rapat tim teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.
12. Jumlah
Pelaksana
1. Petugas Front Office
2. Petugas Back Office
3. Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 Orang)
13. Jaminan
Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang
sesuai dengan standar operasional prosedur serta
didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat,
terampil dan sopan santun.
14. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Keamana produk layanan dijamin dengan kertas
khusus yang berlogo DPMPTSP Kabupaten
Tulungagung yang dijamin keasliannya dengan
memberikan nor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor.
2. Surat keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap
basahsehingga dijamin keasliannya.
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
19
20 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar,
untuk perijinan yang dikenakan retribusi,
pemohon membayar sesuai dengan jumlah yang
tertera pada ijin dan dibayarkan kepada bendahara
penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.
15. Evaluasi Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
Kinerja minimal 2 kali dala satu tahun untuk selanjutnya
Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
mutu pelayanan.
21 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188.45/462/120/2019 Tanggal : 17Mei 2019
4. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : Ijin Penyelenggaraan Reklame
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu pintu ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota ; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri
D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
02 Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) Penataan Kawasan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri
E)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggarakan Ijin
Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri C)
9. Perda Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2010
Tentang Pajak Daerah
10. Perbup Tulungagung no. 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pajak reklame
2. Persyaratan
Pelayanan
Persyaratan Ijin Reklame Insidentil/Biasa :
1. Mengisi formulir permohonan.
2. Fotokopi KTP rangkap 1.
3. Bukfi Pembayaran Pajak.
4. Denah lokasi pemasangan reklame.
Persyaratan Ijin Reklame permanen :
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
1. Mengisi formulir permohonan.
2. Fotokopi KTP rangkap 1.
3. Denah lokasi pemasangan reklamePersyaratan
4. Gambar dan perhitungan konstruksi.
5. foto copy IMB.
6. Bukti pembayaran sewa lahan.
7. Bukfi Pembayaran Pajak.
3. Sistem 1. Pemohon mengisi formulir persyaratan
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke
Front Office
4. Berkas permohonan diverifikasi Front Office
5. Kabid pelayanan menyiapkan rapat terkait perlu
tidaknya cek lokasi guna menindaklanjuti
permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan
benar
6. Bila diperlukan Tim teknis melakukan tinjauan
lokasi dan membuat BAP
7. Berkas permohonan yang lengkap di cek dan di entri
oleh back office
8. Permohonan yang sudah di entri dan di cetak di
naikan ke pimpinan secara berjenjang untuk di
koreksi, di paraf dan di tandatangani oleh pimpinan.
9. Penomoran dan penerbitan SK Ijin Penyelenggaraan
Reklame
10. Penyerahan Ijin Penyelenggaraan Reklame pada
pemohon
11. Pengarsipan
Mekanisme
dan
Prosedur
4. Waktu
pelayanan Hari Senin –Kamis : Jam 08.00 – 12.00 WIB
Jam 12.00 – 13.00 WIB
Istirahat
Jam 13.00 – 15.30 WIB
Hari Jum’at
Jam 08.00 – 11.00 WIB
Jam 11.00 – 13.00 WIB Istirahat
Jam 13.00 – 15.00 WIB
5. Jangka
waktu
penyelesaian
7 Hari kerja
6. Biaya tarif Terlampir
7. Produk
pelayanan
SK Kepala DPMPTSP tentang ijin Penyelenggaraan
Reklame
8. Penanganan
pengaduan
Aduan saran dan masukan dapat dilakukann dengan
prosedur:
22
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
saran dan
masukan
1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximili
4. Email
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan
adalah:
1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sangsi
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran
dan masukan adalah :
1. 1 orang kabid pengendalian
2. 1 orang kabid pelayanan perijinan dan non
perijinan
3. 1 orang OPD Teknis
4. 1 orang bagian hokum
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran
dan masukan
1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. Pesawat telepon/faximili
4. Komputer
5. Kendaraan roda 2 atau 4
Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan,
saran dan masukan adalah unit struktural : bidang
pengendalian.
8. Sarana dan 1. Ruang pelayanan
2. Banner/leaflet 3. Antrian elektronik
4. Computer 5. Meja
6. Kursi
7. Halaman parker roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola 10. Tangga landai bagi penyandang cacat
11. Jaringan wifi
12. Ruang merokok
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam,
Sopan dan Santun)
2. Menguasai standar operasional prosedur
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait dengan standar pelayanan
minimum dan informasi public
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik
23
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
secara baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki keampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan computer
9. Memahami penggunaan aplikasi system informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya.
10. Pengawasan
Internal
1. Kepala dinas melakukan evaluasi secara periodik
melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
sewaktu-waktu saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perijinan dan/atau rapat tim teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.
11. Jumlah
Pelaksana
1. Petugas Front Office
2. Petugas Back Office
3. Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 Orang)
12. Jaminan
Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang
sesuai dengan standar operasional prosedur serta
didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat,
terampil dan sopan santun.
13. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Keamanan produk layanan dijamin dengan kertas
khusus yang berlogo DPMPTSP Kabupaten
Tulungagung yang dijamin keasliannya dengan
memberikan nor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor.
2. Surat keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap
basahsehingga dijamin keasliannya.
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar,
untuk perijinan yang dikenakan retribusi,
pemohon membayar sesuai dengan jumlah yang
tertera pada ijin dan dibayarkan kepada bendahara
penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.
24
25 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
14. Evaluasi Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
Kinerja minimal 2 kali dala satu tahun untuk selanjutnya
Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
mutu pelayanan.
26 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188.45/462/120/2019 Tanggal : 17Mei 2019
5. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : Ijin Tempat Penyimpanan Sementara B3
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu pintu ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri
D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
02 Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas
(ANDALIN) Penataan Kawasan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri
E)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18
tahun 2009 tentang tata cara perizinan Pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya dan beracun.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01
Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian
Pencemaran air.
2. Persyaratan
Pelayanan
Persyaratan Ijin TPS B3
1. Mengisi formulir permohonan.
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
2. Foto Copy KTP rangkap 2.
3. Foto Copy Surat Tanah rangkap 2.
4. Foto Copy Akte perusahaan rangkap 2
5. Foto Copy IMB dan Ijin Usaha rangkap 2
6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
7. Dokumen Lingkungan (AMDAL , UKL- UPL )
8. Surat Izin Usaha;
9. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
10. Desain konstruksi tempat penyimpanan atau
pengumpulan;
11. Flowsheet lengkap proses pengolahan limbah B3;
12. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan
peralatan yang digunakan; dan
13. Perlengkapan system tanggap darurat.
3. Sistem
Mekanisme
dan
Prosedur
1. Pemohon mengisi formulir persyaratan
2. Pemohon melengkapi persyaratan
1. Pemohon memasukkan berkas permohonan ke
Front Office
2. Berkas permohonan diverifikasi Front Office
3. Kabid pelayanan menyiapkan rapat terkait perlu
tidaknya cek lokasi guna menindaklanjuti
permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan
benar
4. Bila diperlukan Tim teknis melakukan tinjauan
lokasi dan membuat BAP
5. Berkas permohonan yang lengkap di cek dan di
entri oleh back office
6. Permohonan yang sudah di entri dan di cetak di
naikan ke pimpinan secara berjenjang untuk di
koreksi, di paraf dan di tandatangani oleh
pimpinan.
7. Penomoran dan penerbitan SK Ijin
8. Penyerahan Ijin pada pemohon
9. Pengarsipan
27
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
4. Waktu
pelayanan Hari Senin –Kamis : Jam 08.00 – 12.00 WIB
Jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat
Jam 13.00 – 15.30 WIB
Hari Jum’at Jam 08.00 – 11.00 WIB
Jam 11.00 – 13.00 WIB Istirahat
Jam 13.00 – 15.00 WIB
5. Jangka
waktu
penyelesaian
7 Hari kerja
6. Biaya tarif -
7. Produk
pelayanan
SK Kepala DPMPTSP tentang ijin Ijin TPS B3
8. Penanganan
pengaduan
saran dan
masukan
Aduan saran dan masukan dapat dilakukann dengan
prosedur:
1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximili
4. Email
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan
adalah:
1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sangsi
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran
dan masukan adalah :
1. 1 orang kabid pengendalian
2. 1 orang kabid pelayanan perijinan dan non
perijinan
3. 1 orang OPD Teknis
4. 1 orang bagian hokum
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran
dan masukan
1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. Pesawat telepon/faximili
4. Komputer
5. Kendaraan roda 2 atau 4
Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan,
saran dan masukan adalah unit struktural : bidang
pengendalian.
8. Sarana dan
Prasarana,
1. Ruang pelayanan
2. Banner/leaflet
28
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
dan/atau
Fasilitas
3. Antrian elektronik
4. Computer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman parker roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Tangga landai bagi penyandang cacat
11. Jaringan wifi
12. Ruang merokok
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam,
Sopan dan Santun)
2. Menguasai standar operasional prosedur
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan
terkait dengan standar pelayanan minimum dan
informasi public
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
secara baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki keampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan computer
9. Memahami penggunaan aplikasi system informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
10. Pengawasan
Internal
1. Kepala dinas melakukan evaluasi secara periodic
melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
sewaktu-waktu saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV
maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di
ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perijinan dan/atau rapat tim teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.
11. Jumlah
Pelaksana
1. Petugas Front Office
2. Petugas Back Office
3. Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 Orang)
12. Jaminan
Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang
sesuai dengan standar operasional prosedur serta
didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat,
terampil dan sopan santun.
29
30 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
13. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Keamanan produk layanan dijamin dengan kertas
khusus yang berlogo DPMPTSP Kabupaten
Tulungagung yang dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor.
2. Surat keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap
basah sehingga dijamin keasliannya.
14. Evaluasi Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
Kinerja minimal 2 kali dala satu tahun untuk selanjutnya
Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
mutu pelayanan.
31 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188.45/462/120/2019 Tanggal : 17Mei 2019
6. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan : Ijin Lokasi
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu pintu ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan ;
6. Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha
7. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor
188.45/52/013/2018 Tahun 2018 tentang Satuan
Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten
Tulungagung;
2. Persyaratan
Pelayanan
Mengisi aplikasi OSS, dengan persyaratan yang harus
ada yaitu :
1. Mempunyai email yang aktif
2. KTP elektronik
3. NPWP yang telah melaporkan SPT tahunan
User manual/petunjuk pengisian aplikasi OSS terlampir
3. Sistem
Mekanisme
dan
Prosedur
1. Pemohon mengisi aplikasi OSS
2. Petugas Front office mendampingi pengisian
3. Pemohon mencetak ijin yang telah terbit dari OSS
4. Pemohon melakukan efektifitas ijin yang telah
diterbitkan OSS
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
4. Waktu
pelayanan Hari Senin – : Jam 08.00 – 12.00 WIB
Kamis
Jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat
Jam 13.00 – 15.30 WIB
Hari Jum’at Jam 08.00 – 11.00 WIB
Jam 11.00 – 13.00 WIB Istirahat
Jam 13.00 – 15.00 WIB
5. Jangka
waktu
penyelesaian
1 Hari Kerja
6. Biaya tarif Tidak Bayar
7. Produk
pelayanan
NIB dan Ijin Usaha yang telah terbit melalui aplikasi
OSS
8. Penanganan Aduan saran dan masukan dapat dilakukann dengan
prosedur:
1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximili
4. Email
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan
adalah:
1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sangsi
SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran
dan masukan adalah :
1. 1 orang kabid pengendalian
2. 1 orang kabid pelayanan perijinan dan non
perijinan
3. 1 orang OPD Teknis
4. 1 orang bagian hokum
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran
dan masukan
1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. Pesawat telepon/faximili
4. Komputer
5. Kendaraan roda 2 atau 4
Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan,
saran dan masukan adalah unit struktural : bidang
pengendalian.
pengaduan
saran dan
masukan
32
Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
9. Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas
1. Ruang pelayanan
2. Banner/leaflet
3. Antrian elektronik
4. Computer
5. Meja
6. Kursi
7. Halaman parker roda 2 dan roda 4
8. Toilet
9. Mushola
10. Tangga landai bagi penyandang cacat
11. Jaringan wifi
12. Ruang merokok
10. Kompetensi
Pelaksana
1. Berpenampilan menarik (Senyum, Sapa, Salam,
Sopan dan Santun)
2. Menguasai standar operasional prosedur
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait dengan standar pelayanan
minimum dan informasi public
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
secara baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki keampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan komputer
9. Memahami penggunaan aplikasi system informasi
pelayanan dan aplikasi lainnya
11. Pengawasan
Internal
1. Kepala dinas melakukan evaluasi secara periodik
melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
sewaktu-waktu saat dianggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perijinan dan/atau rapat tim teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.
12. Jumlah
Pelaksana
1. Petugas Front Office
2. Petugas Back Office
3. Kepala Seksi dan Kepala Bidang (10 Orang)
33
34 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
13. Jaminan
Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang
sesuai dengan standar operasional prosedur serta
didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat,
terampil dan sopan santun.
14. Jaminan 1. Keamana produk layanan dijamin dengan kertas
khusus yang berlogo DPMPTSP Kabupaten
Tulungagung yang dijamin keasliannya dengan
memberikan nor registrasi yang telah agendakan
sebagai arsip kantor.
2. Surat keputusan dibubuhi tanda tangan dan cap
basahsehingga dijamin keasliannya.
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar,
untuk perijinan yang dikenakan retribusi,
pemohon membayar sesuai dengan jumlah yang
tertera pada ijin dan dibayarkan kepada bendahara
penerimaan untuk segera disetorkan ke kas
daerah.
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
15. Evaluasi Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
Kinerja minimal 2 kali dala satu tahun untuk selanjutnya
Pelaksana dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
mutu pelayanan.
35 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
PENYELESAIAN / PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Surat
keputusan kepala DPMPTSP Nomor 188.45/ 125/ 120/ 2017 tentang SOP
Pelayanan Pengaduan Perijinan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Masyarakat pemohon ijin memberikan pengaduan ke Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
melalui:
a. Media Surat / Tertulis : - Surat pengaduan dibuat secara tertulis
dan dikirimkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Surat yang masuk akan diberikan
kepada bagian Sekretariat untuk dilakukan penomoran surat
masuk, diteruskan Bidang Pengaduan dan Penertiban Layanan
kemudian baru dilakukan penanganan pengaduan.
b. Media Internet Pengaduan dapat melalui website Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
di Alamat http://perijinan.tulungagung.go.id
c. Media Telepon Masyarakat mengajukan pengaduan dengan
menghubungi nomor telepon (0355) 332313. Penanganan pengaduan
akan dilakukan dengan cara berkoordinasi secara langsung dengan
Kepala Seksi Pengaduan.
d. Media Langsung / Tatap Muka Masyarakat datang langsung ke
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh minimal penjabat
eselon IV / a di Bidang Pengaduan dan Penertiban Layanan.
2. Berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasubid Pengaduan melakukan
analisa terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarakan
kategori pengaduan yang ada ( Pengaduan ringan, sedang dan besar /
berat ).
3. Apabila pengaduan tergolong dalam katagori pengaduan ringan, maka
Kepala Seksi Pengaduan akan menjawab secara langsung.
4. Pengaduan melalui surat / tertulis, akan langsung dibalas melalui surat
atau VIA telepon dengan yang bersangkutan ( pihak pengadu ).
5. Pengaduan melalui internet akan langsung dibalas kepada email yang
bersangkutan.
6. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang
36 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
7. Apabila pengaduan tergolong dalam katagori sedang, maka masalah –
masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan kepala Bidang Pengaduan
dan Penertiban Layanan, Kepala Bidang Layanan Informasi, Kepala Bidang
Perijinan Jasa Usaha, Kepala Bidang Perijinan Non Usaha, Sekretaris dan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung. Hasil keputusan dari kordinasiakan
disampaikan kepada yang bersangkutan.
8. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah –
masalah yang akan di koordinasikan antara Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulungagung dengan SKPD
terkait dan Bupati Tulungagung Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil
Koordinasi kan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.
9. Pengaduan masyarakat baik secara tulis, melalui internet, via telepon,
maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilih oleh Kepala Seksi
Pengaduan di bantu oleh staf Kepala Seksi Pengaduan dalam Buku
Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis
pengaduan dan bobot pengaduan.
10. Apabila perlu di lakukan rapat Tim Teknis untuk membahas
permasalahan guna diambil suatu solusi.
11. Laporan Pengaduan Pelayanan, minimal dibuat setiap 1 bulan sekali oleh
Kepala Seksi Pengaduan diserahkan kepada Kabid Pengaduan dan
Penertiban Layanan untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan
Pelayanan perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan
diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Pengaduan untuk diperbaiki dan
akan diperiksa kembali oleh Kabid Pengaduan dan Penertiban Layanan
disetujui.
12. Laporan Pengaduan Pelayanan yang telah disetujui oleh Kabid Pengaduan
dan Penertiban Layanan akan diserahkan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tulungagung
sebagai laporan bulanan.
37 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR :188.45/ 125/ 120/ 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIJINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan aspirasi masyarakat dalam rangka akselerasi
pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Tulungagung maka perlu adanya Standar Pelayanan Pengaduan yang dapat
dijadikan pedoman bagi masyarakat maupun petugas di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana konsideran pada huruf a perlu diatur
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinasn Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Yang
Dirubah Terakhir Kali dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pedoman Kualitas
Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;
38 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
9. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188,45/140/013/2017 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perijinan dari Bupati
kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perijinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perijinan selanjutnya
disingkat SOP3 mempunyai fungsi dan tujuan :
a. Memberikan Pedoman kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan
pengaduan
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
c. Memberikan kepastian dalam pelayanan pengaduan masyarakat
KETIGA : Standar Pelayanan Pengaduan meliputi :
a. Visi dan Misi
b. Dasar Hukum
c. Definisi Pengaduan
d. Media Penyampaian
e. Alur Mekanisme Pelayanan Pengaduan
Ditetapkan di : Tulungagung. Pada Tanggal : 20 Januari 2017,
39 Standar Pelayanan Publik DPMPTSP Tulungagung 2019
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188.45/ 125/ 120/ 2017 Tanggal :20 Januari 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
VISI : Mendukung peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui pelayanan pengaduan
perijinan. MISI : 1. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait
masalah perijinan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan. 3. Tertanganinya pengaduan perijinan dengan mekanisme yang jelas.
DASAR HUKUM :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
DEFINISI PENGADUAN Pemberitahuan yang dibuat secara lisan atau tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa terkait proses pelayanan perijinan atau penggunaan produk hukum ijin.
MEDIA PENYAMPAIAN Media penyampaian pengaduan bisa berupa lisan (langsung), surat, telepon, email atau sms.
MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN Terdiri kasus kategori ringan, sedang dan berat.
Alur Penanganan Pengaduan Perijinan Kategori Sedang Maksimal 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja.
*Keterangan :
1. Pada tahap analisa dan penyelesaian melibatkan bidang terkait di dalam DPMPTSP.
Penyerahan ke
Pemohon
Tanda Tangan
Paraf Kabid
Diarahkan ke Bidang
Pengaduan
Kepala Bidang Pengaduan Front Office Pemohon
Penerimaan Hasil
Pengaduan
Analisa dan
Penyelesaian*
Penerimaan Bukti
Pengisian
Form
Pengajuan Berkas
Permohonan
Alur Penanganan Pengaduan Perijinan Kategori Berat Maksimal 60(Enam Puluh) Hari
Keputusan Bupati
Penerimaan
Penyelesaian
Penyerahan ke
Pemohon
Tanda Tangan
Analisa
Penyelesaian
Paraf Kabid
Analisa dan
Penyelesaian
Penerimaan Bukti
Diarahkan ke
Bidang Pengaduan
Pengajuan Berkas
Permohonan
Bupati cq
Asisten III
Kepala Tim Teknis Bidang
Pengaduan
Front Office Pemohon
Pengisian Form
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/464/120/2019
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN PERIJINANPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN TULUNGAGUNG
Menimbang : a. Bahwa guna memberikan pelayanan prima bagi setiap pemohon
perijinan maka perlu jaminan kepastian hukum sebagai wujud
perlindungan terhadap inventasi yang dapat dijadikan pedoman
bagi masyarakat maupun petugas di Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Tulungagung.
b. Bahwa untuk mengantisipasi adanya permasalahan di bidang
perizinan maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan dan
Inventarisasi Masalah dan pada Badan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tulungagung.
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten
Tulungagung.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Yang Dirubah Terakhir Kali dalam Undang – undang
Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pedoman Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi
Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Menetapkan :
8.
9.
10.
11.
12.
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2011 Tentang
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tulungagung;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45 / 140/ 013 / 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang
Perijinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Nomor188.45/464/120/2019tentang SOP .
MEMUTUSKAN
PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Inventarisasi Masalah Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan dan Inventarisasi Masalah Perijinan mempunyai
tugas : a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan
perijinan diKabupaten Tulungagung.
b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait berkaitan dengan permasalahan/pengaduan di bidang perijinan.
c. mengkaji permasalahan perijinan dan memberikan alternatif
solusi untukdilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaiman dimaksud Diktum KESATUKeputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tulungagung
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal : 27 Mei 2019
SUSUNAN TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN PERIJINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN TULUNGAGUNG
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM
TIM
1 2 3 4
1. Drs. SANTOSO, M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung
Pengarah
2. ENDAH INAWATI,
SE, MM
Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung
Penanggungjawab
3. RAKHMAD S.H., M.H. Kepala Bidang Pengaduan dan
Penertiban Layanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung
Koordinator
4. M.YUDI
FIRMANSYAH S.E.,
M.M.
Kepala Seksi PengaduanDinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung
Anggota
5. SULARTO, S.E. Kepala Seksi Pengawasan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung
Anggota
6. WINDOKO S.Sos Kepala Seksi Penertiban IjinDinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung
Anggota
DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKB) SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTUKABUPATEN TULUNGAGUNG
DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKB) RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU