Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur Timur dan 6º 55’ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Bandung Secara administratif, Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu: 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; 2) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
27
Embed
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Bandung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur
Timur dan 6º 55’ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar.
Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan
sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan
dan bermuara ke Sungai Citarum.
Gambar 1.1
Peta Orientasi Kota Bandung
Secara administratif, Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa
Barat berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:
1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Bandung Barat;
2) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota
Cimahi;
3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
2
Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang
merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah 16.729,65
Ha. Luas tersebut merupakan perubahan terakhir dari luasan sebelumnya,
yaitu:
1) 1.922 Ha (tahun 1906–1917)
2) 2.871 Ha (tahun 1917–1942)
3) 5.413 Ha (tahun 1942–1949)
4) 8.098 Ha (tahun 1949–1987)
Gambar 1.2
Peta Kota Bandung
Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah
administratif, yang terdiri atas:
1) 30 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat,
2) 151 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah,
3) 1.561 Rukun Warga (RW) dan 9.691 Rukun Tetangga (RT).
Secara topografis, bentuk bentang alam Kota Bandung merupakan
cekungan yang dikelilingi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
3
Selatan, yang terletak pada ketinggian antara 675 m - 1.050 m di atas
permukaan laut (dpl). Dimana titik tertinggi berada di daerah utara dengan
ketinggian 1.050 m dpl dan titik terendah di sebelah selatan dengan
ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan
tanahnya relatif datar, sedangkan di bagian utara permukaan tanahnya
berbukit-bukit sehingga menjadi panorama yang indah.
Sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Bandung mempunyai nilai
strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi
yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandung terletak
pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu:
1) Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang
menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
2) Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara
dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah
penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Dilihat dari aspek geologisnya, kondisi tanah Kota Bandung sebagian
besar merupakan lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu.
Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan
di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan
bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol.
Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan
tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah
hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu
rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang
disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan
iklim serta pemanasan global (global warming).
Seiring dengan meningkatnya berbagai aktifitas kegiatan/usaha yang
terdapat di Kota Bandung maka hal tersebut dapat meningkatkan kegiatan
atau usaha yang dapat merubah kehidupan ekosistem lingkungan hidup yang
ada. Hasil negatif yang diterima oleh lingkungan sekitar kegiatan usaha dapat
berupa pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan atau tanah, dan
meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran
dan atau perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya permintaan masyarakat
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
4
akan pelayanan dan informasi di bidang lingkungan hidup terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Pemerintah.
Dalam rangka pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung
perlu memberikan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana
diamanatkan didalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IX, pasal 63 ayat (3)
huruf j, yang berbunyi : Didalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kemudian Undang-Undang tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19
tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan
hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan
penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan
tindak lanjut.
B. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah sesuai
dengan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kota bandung di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009-
2013. Adapun Visi Kota Bandung 2009-2013 adalah :
“Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”
Sedangkan Misi Kota Bandung adalah :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berahlak,
profesional, dan berdaya saing;
2. mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam
menunjang penciptaan tenaga kerja dan pelayanan publik serta
meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota;
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
5
3. meningkatkan kesadaran Budaya Kota yang tertib, aman, kreatif,
berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermantabat;
4. Penataan Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang
berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan
transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota
metropolitan;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan
pembangunan kota yang akuntable dan transparan dalam menunjang
sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Hubungan antara dokumen Renstra BPLH Kota Bandung dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
2009-2013 sangatlah terkait dan hirarkis. Dasar penyusunan Renstra BPLH
berpedoman pada RPJMD Kota Bandung. Arah pembangunan, strategi, dan
indikator capaian pada RPJMD Kota Bandung harus dijadikan acuan dalam
penyusunan Renstra. Dokumen Renstra juga merupakan implementasi dari
visi dan misi Kota Bandung sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD
dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPLH
Kota Bandung.
Gambar 1.3
Pola Keterkaitan Dan Hirarkis Dokumen Perencanaan
RPJMD Kota Bandung
2009 - 2013
Renstra BPLH Kota
Bandung
2009 - 2013
Renja BPLH Kota
Bandung
Tahun 2009 s.d.Tahun
2013
Visi dan Misi Kota
Bandung 2009 - 2013
Visi dan Misi BPLH Kota
Bandung 2009 - 2013
Program dan Kegiatan Tahunan
BPLH Kota Bandung
Dokumen Renstra
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tingkat Provinsi
Dokumen Renstra
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tingkat Nasional
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
6
Dokumen Renstra BPLH Kota Bandung yang telah disusun kemudian
akan menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan tahunan,
sehingga pada akhir masa perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dapat diukur
sejauh mana tingkat pencapaian hasilnya. Dokumen pelaksanaan program
dan kegiatan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPLH
Kota Bandung yang memuat tahapan-tahapan implementasi dari Renstra
BPLH Kota Bandung. Selain pola keterkaitan dan hirarkis antara RPJMD Kota
Bandung, Renstra BPLH Kota Bandung, dan Renja BPLH Kota Bandung,
harus diperhatikan pula kebijakan eksternal yang memiliki keterkaitan dalam
tingkat regional Provinsi Jawa Barat dan nasional Kementerian Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya.
Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka Visi dan Misi
BPLH Kota Bandung harus dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Kota
Bandung 2009 -2013. Adapun Visi dan Misi BPLH Kota BPLH Kota Bandung
yaitu :
Sedangkan Misi BPLH Kota Bandung adalah :
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sebagai Kota
Jasa Bermartabat
2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola
lingkungan hidup
1
3
4
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup
Meningkatkan konservasi sumber daya alam
Mengembangkan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup dengan
masyarakat dan institusi lain
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
7
Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, tujuan
didefinisikan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah
hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan hendaknya
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan hasil analisis
lingkungan intern dan ekstern organisasi.
Dari uraian tersebut, BPLH Kota Bandung telah menetapkan tujuan
dan sasaran Tahun 2009-2013 sebagai berikut :
TUJUAN
Misi Tujuan
1. Meningkatkan kualitas SDM
sebagai pengelola LH
1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya
pengelola LH
2. Meningkatkan pengendalian pen-
cemaran dan kerusakan LH
2.1 Terwujudnya pengendalian pence-
maran dan perusakan LH
3. Meningkatkan konservasi sumber
daya alam
3.1 Terwujudnya konservasi sumber daya
air (air permukaan, air tanah dangkal
dan air tanah dalam)
4. Mengembangkan kemitraan pe-
ngelolaan LH dengan masyarakat
dan institusi lain
4.1 Terwujudnya pengelolaan limbah yang
efektif dan bernilai ekonomi
Tabel. 3
SASARAN
Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya kualitas sumber daya
pengelola LH
1.1 Meningkatnya pengetahuan masya-
rakat mengenai isu LH
2. Terwujudnya pengendalian pence-
maran dan perusakan LH
2.1 Terpenuhinya standar baku mutu
lingkungan air, udara dan tanah
3. Terwujudnya konservasi sumber
daya air (air permukaan, air tanah
dangkal dan air tanah dalam)
3.1 Terjaganya sumber daya air secara
berkelanjutan
4. Terwujudnya pengelolaan limbah 4.1 Partisipasi masyarakat dlm penge
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA
BANDUNG
8
yang efektif dan bernilai ekonomi lolaan persampahan meningkat
C. ARAH KEBIJAKAN
Untuk mendukung kebijakan pada arah pelayanan lingkungan
yang baik, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen dengan dukungan dana
dan kinerja semua instansi pendukung lingkungan. Arah kebijakan
menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Bandung selama tahun anggaran 2013 dalam rangka
penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang dituangkan
dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Kebijakan secara umum apabila melihat anggaran bidang
lingkungan hidup, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BANDUNG 9
Tabel Penetapan Kinerja BPLH Kota Bandung Tahun 2013