STANDAR PELAYANAN DAPUR GIZI (GIZI RAWAT INAP) NO KOMPONEN STANDAR PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY) 1. Persyaratan Pelayanan 1. Rekam medic pasien 2. Kartu permintaan makanan dapur 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pengkajian gizi yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah gizi dan penyebabnya melalui pengukuran verifikasi dan itervensi data secara sistematis yang meliputi: a. Data antrometri (TB, PB, BB, LILA, LK, IMT) b. Data pemeriksaan fisik/ klinik yang berhubungan dengan gangguan gizi c. Data riwayat gizi (frekuensi makan, rcol 24 jam) d. Data hasil pemeriksaan laboratorium (kadar gula darah, kolestrol, LDC, HDL, trigliserida, ureu, kreatinin dll 2. Penentuan diagnosis gizi (mengidentifikasi adanya masalah gizi, factor penyebab, serta tanda dan gejala yang ditimbulkan 3. Pelaksanaan intervensi gizi a. Penentuan jenis diet sesuai dengan kebutuhan individual, jenis diet disesuaikan dengan keadaan/ penyakit yang diderita dan kemampuan pasien mencerna makanan dengan memperhatiakan pedoman gizi seimbangan (E, P, L, LH, Vitamin, mineral, air dan serat) b. Konseling gizi di berikan sesuai dengan kondisi pasien atau klien (hubungan gizi terkait prinsip gizi seimbang, pemilihan bahan makanan, dan keamanan pangan interaksi obat dan makanan yang bertujuan untuk mengubah prilaku dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah gizi yang dihadapi c. Penyelenggaraan makanan merupakan rangkaian makanan mulai dari perencanaan menu, perencanaan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan penyimpanan pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan laporan serta evaluasi 3. Jangka Waktu Pelayanan Setiap ada pasien rawat inap 4. Biaya / Tarif 1. Dana DAU (umum) : Rp. 23.000/ hari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STANDAR PELAYANAN DAPUR GIZI (GIZI RAWAT INAP)
NO KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
IDENTIFIKASI KOMPONEN KET
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY)
1. Persyaratan Pelayanan 1. Rekam medic pasien 2. Kartu permintaan makanan dapur
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pengkajian gizi yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah gizi dan penyebabnya melalui pengukuran verifikasi dan itervensi data secara sistematis yang meliputi: a. Data antrometri (TB, PB, BB, LILA,
LK, IMT) b. Data pemeriksaan fisik/ klinik
yang berhubungan dengan gangguan gizi
c. Data riwayat gizi (frekuensi makan, rcol 24 jam)
d. Data hasil pemeriksaan laboratorium (kadar gula darah, kolestrol, LDC, HDL, trigliserida, ureu, kreatinin dll
2. Penentuan diagnosis gizi (mengidentifikasi adanya masalah gizi, factor penyebab, serta tanda dan gejala yang ditimbulkan
3. Pelaksanaan intervensi gizi a. Penentuan jenis diet sesuai dengan
kebutuhan individual, jenis diet disesuaikan dengan keadaan/ penyakit yang diderita dan kemampuan pasien mencerna makanan dengan memperhatiakan pedoman gizi seimbangan (E, P, L, LH, Vitamin, mineral, air dan serat)
b. Konseling gizi di berikan sesuai dengan kondisi pasien atau klien (hubungan gizi terkait prinsip gizi seimbang, pemilihan bahan makanan, dan keamanan pangan interaksi obat dan makanan yang
bertujuan untuk mengubah prilaku dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah gizi yang dihadapi
c. Penyelenggaraan makanan merupakan rangkaian makanan mulai dari perencanaan menu, perencanaan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan penyimpanan pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan laporan serta evaluasi
3. Jangka Waktu Pelayanan Setiap ada pasien rawat inap
4. Biaya / Tarif 1. Dana DAU (umum) : Rp. 23.000/ hari
B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)
7. Dasar Hukum 1. Undang – undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi yang di anjurkan oleh bangsa Indonesia
4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di
lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 125/ MENKES/ SK/ II/ 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatn Masyarakat maka pasien Jamkesmas bebas biaya
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8. Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Timbangan, mikrotois, cm 2. Alat dapur
9. Kompetensi Pelaksanaan 1. S1 Gizi Kesmas 1 orang 2. Keahlian dan keterampilan sesuai
profesi dan kompetensi
10. Pengawasan Internal Dilakukan Oleh Atasan Langsung
11. Jumlah Pelaksana S1 gizi Kesmas 1 orang
12. Jaminan Pelayanan 1. Tersedia SOP di Unit Pelayanan Gizi Rawat Inap
2. Seluruh pemberi layanan dipuskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
3. Peralatan yang memadai
13. Jaminan keamanan 1. Tersedia APAR 2. Adanya jalur evakuasi
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Lokakaryamini (Lokmin) puskesmas setiap bulan
2. Penilaian kinerja puskesmas 3. Survey kepuasan masyarakat
STANDAR PELAYANAN DI RUANG TB
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1.KTP atau Identitas lainnya ( Pasien Baru ) 2.Membawa kartu jaminan kesehatan (BPJS)
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
A.Pasien Baru 1.Pasien/suspek masuk ke Ruang TB/KUSTA 2.Petugas memberikan pot sputum kepada
pasien dan menulis nama pasien di pot sputum untuk di bawa pulang dan menjelaskan cara mengambil dahak yang baik dan menyuruh pasien untuk datang membawa sputumnya besok ke puskesmas
untuk di periksa 3. Petugas kemudian memviksasi sputum dan
mengisi buku TB 05 dan menyerahkan kepada laboran mewarnai hasil viksasi dan membaca hasil slide
4.Jika hasil sputumnya positif maka petugas memanggil penderita untuk datang ke puskesmas mengambil obat TB
5.Jika penderita sudah datang maka petugas memberikan penjelasan kepada penderita bahwa harus minum obat selama 6 bulan dan mengisi kartu penderita TB 01
6.Kemudian petugas menimbang berat badan penderita dan menayakan jumlah anggota serumahnya serta riwayat penyakit sebelumnya
7.Petugas kemudian menjelaskan dampak dan efek samping dari obat TB
8.Petugas memberikan obat kepada penderita TB selama 1 minggu dan mengingatkan penderita untuk datang ke puskesmas mengambil obatnya
B.Pasien Lama 1.Penderita masuk ke ruang TB/KUSTA 2.Petugas mengambil kartu penderita dan
mengambil Obat TB dan memberikannya kepada penderita selama 1 minggu dan mengingatkannya kembali untuk mengambil obat
3.Petugas menimbang berat badan penderita setiap bulan Untuk mengetahui kenaikan berat badan penderita
3 Jangka Waktu Pelayanan
1.15-20 Menit ( Pasien Baru ) 2.10 Menit ( Pasien Lama )
4 Biaya / Tarif
Obat TB gratis
5 Produk Pelayanan
1.Kartu Penderita TB/KUSTA 2.Pencatatan Pasien 3. Obat Program
B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
4. Peraturan presiden No.30 tahun 2011 tentang pengendalian zonozis
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1 Persyaratan Pelayanan Telah terdaftar melalui loket pendaftaran
2 Sistem, Mekanisme dan prosedur
a. Pasien antri di ruang tunggu setelah family folder dari bagian pendaftaran di bawa ke Poli MTBS.
b. Petugas memanggil pasien c. Petugas mempersiapkan ATK, Register
Rawat Jalan Balita Sakit, Register Rawat Jalan Bayi Muda, dan Formulir Pengkajian MTBS dan MTBM.
d. Petugas menanyakan identitas Pasien e. Melakukan anamnese kepada Ibu/bapak
mengenai masalah/keluhan anaknya. f. Petugas melakukan pengukuran BB, TB,
LILA, LP, dan tanda-tanda vital pada anak
g. Memeriksa tanda bahaya umum seperti : Tidak bisa minum atau menyusui, memuntahkan semua, kejang, gelisah, letargis atau tidak sadar, ada stridor, biru (sianosis), ujung tangan dan kaki pucat dan dingin
h. Menanyakan apakah anak batuk atau sukar bernapas?
i. Menanyakan apakah anak diare? j. Menanyakan apakah anak sedang
demam? k. Menanyakan apakah anak mempunyai
masalah telinga? l. Memeriksa status gizi m. Memeriksa anemia
n. Memeriksa status HIV o. Memeriksa status Imunisasi p. Memeriksa pemberian Vitamin A q. Menilai masalah atau keluhan lain r. Petugas melakukan penilaian pemberian
makan s. Merujuk ke Poli Umum untuk
penanganan lanjutan
3. Jangka Waktu Pelayanan a. Kunjungan Baru 10-15 Menit
b. Kunjungan ulang 5-10 Menit
4. Biaya / Tarif a. Gratis (Pasien Peserta Jaminan Kesehatan)
b. Bayar Retribusi ( Pasien Umum) Sesuai perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Produk Pelayanan a. Register Rawat Jalan Bayi Muda
b. Register Rawat Jalan Balita Sakit c. Formulir Pengkajian MTBS d. Formulir Pengkajian MTBM
B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)
7. Dasar Hukum a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
c. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Maka Pasien Jamkesmas Bebas Biaya.
d. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
a. Ruangan lengkap dengan meja dan kursi.
b. Lemari Arsip c. Register MTBM/MTBS d. Formulir Pengkajian MTBM/MTBS e. Buku Bagan MTBS f. Alat kesehatan : Stetoskop, Timbangan,
Termometer, microtoise.
9. Kompetensi Pelaksana a. Dokter Umum : PNS 1 Orang
b. Perawat : PNS 2 Orang
c. D-III Kebidanan : PNS 1 Orang, Tenaga
Sukarela 1 Orang.
10. Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11. Jumlah Pelaksana a. Dokter Umum : PNS 1 Orang
b. Perawat : PNS 2 Orang
c. D-III Kebidanan : PNS 1 Orang, Tenaga
Sukarela 1 Orang.
12. Jaminan Pelayanan a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji pelayanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SOP di masing-masing layanan (Dokumen pendukung)
B.PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
4. Kepmenkes No.581 Tahun 1992 tentang Pemberantasan Penyakit DBD
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Membuat register penderita bila ada kasus DBD
2. Arsip laporan bulanan
9 Kompetensi Pelaksana
Tenaga perawat 1 orang
10 Pengawasan Internal Dilakukan oelh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
Petugas promkes 1 orang Petugas DBD 1 orang Petugas Survilence 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
Dilaksanakan sesuai SOP
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
Petugas DBD di puskesmas sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 1.Lokmin setiap bulan
B.PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
5. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
8. Peraturan presiden No.30 tahun 2011 tentang pengendalian zonozis
8 Sarana, Prasarana, dan atau
Fasilitas
3. Buku register
4. Arsip laporan bulanan
9 Kompetensi Pelaksana
SI Keperawatan
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
Petugas puskesmas 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
Dilaksanakan SOP penanganan diare
13 Jaminan Keamanan dan Petugas P2 diare di puskesmas sesuai dengan kompetensi
D. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
4. Peraturan presiden No.30 tahun 2011 tentang pengendalian zonozis
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1.Kursi Penderita 2.Meja,lemari 3.Mikroskop
4.Media Penyuluhan
9 Kompetensi Pelaksana
1.Pengetahuan Pendidikan DIII Kebidanan dan DIII Analis Kesehatan
2.Keahlian dan Keterampilan Sesuai Profesi dan Kompetensi Bisa mengoperasikan komputer
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
1.Petugas Frambusia : 1 orang 2.Laboran: 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
2. Puskesmas sudah mempunyai SOP masing-masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
Seluruh pemberi layanan dipuskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 1.Lokmin puskesmas setiap bulan
B.PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
9. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
10. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
12. Permenkes No.25 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan MTBS
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
5. Ruang lengkap dengan meja dan kursi 6. Alat kesehatan untuk diagnostic (thermometer,
timbangan anak, bayi dan mikrotoice) 7. Buku register 8. Arsip laporan bulanan
9 Kompetensi Pelaksana 1. Tenaga medis dokter 1 orang
10 Pengawasan Internal Dilakukan Oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana Petugas puskesmas 3 orang
12 Jaminan Pelayanan Tersedia SOP di unit pelayanan poliklinik
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
a. Tersedia di indicator mutu layanan klinis b. Adanya kemitraan pihak dalam peningkatan
mutu dan keselamatan pasien
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.Lokmin setiap bulan 2.Penilaian Kinerja
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN INDERA
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET
E. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Buku Family Folder (sasaran yang di dalam gedung)
2. Kartu Jaminan Kesehatan/KTP (sasaran yang di luar gedung)
3. Kartu yang dipakai untuk berobat
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
A. Pelayanan di dalam gedung puskesmas: 1. Sasaran memiliki buku family folder 2. Sasaran menunggu sesuai nomor antrian 3. Sasaran dipanggil dan dipersilahkan
duduk, ditensi dan anamnesa 4. Menjelaskan proses pemeriksaan yang
akan dijalani 5. Memeriksa dan menentukan ada tidaknya
kelainan penglihatan warna dengan tes ishihara-kanehara
6. Melakukan pemeriksaan segmen depan mata dengan lampu senter
7. Mengukur dan menentukan tajam penglihatan dengan menggunakan kartu snellen dan pinhole mendudukkan/dalm posisi berdiri sasaran pada jarak 6 meter, memberi instruksi untuk menutup mata tanpa menekan, melihat kedepan dengan rileks, kemudian menyebut huruf pada kartu snellen dari atas ke bawah, lanjut menentukan visus
8. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada sasaran
9. Melakukan pencatatan pada buku register 10. Melakukan rujukan ke RS
B. Pelayanan di luar gedung puskesmas:
1. Menyusun rencana kerja 2. Bersurat ke sasaran yang direncanakan 3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang
terkirim 4. Menjelaskan tujuan dan prosedur
pemeriksaan pada sasaran 5. Nomor 7-9 sama dengan yang di atas 6. Melakukan rujukan ke puskesmas
3 Jangka Waktu Pelayanan Pemeriksaan 5-10 menit
4 Biaya / Tarif 1. Dalam gedung: BPJS gratis, Umum sesuai
perda
2. Luar gedung: gratis
5 Produk Pelayanan
1. Buku family folder pada sasaran yang didalam gedung
F. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan 3. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
428/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Kendaraan 2. Tempat pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 3. Meja dan kursi
4. Buku register kesehatan indera 5. Kartu snellen dan pinhole 6. Senter 7. Buku ishihara-kanehara 8. Peralatan medis dan non medis 9. Dokumentasi kegiatan
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan DIII/S1 keperawatan b. Pendidikan kedokteran umum
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Petugas Indera : 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SPO masing-masing layanan ( dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian Kinerja Puskesmas
takalala.soppengkab.go.id a. 5.Telepon :(0484)421523
B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Kepmenkes RI Nomor :381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. ATK 2. Buku panduan pengobatan tradisional
9 Kompetensi Pelaksana
DIII Farmasi
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
a. Petugas Kesehatan tradisional dan komplementer 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SOP masing-masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Lokmin puskesmas setiap bulan
takalala.soppengkab.go.id a. 5.Telepon :(0484)421523
D. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
B.PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
13. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
14. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
16. Permenkes RI No.5 tahun 2013 tentang
Pedoman Tatalaksana Malaria
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
9. Membuat register penderita bila ada kasus Malaria
10. Arsip laporan bulanan
9 Kompetensi Pelaksana
Tenaga perawat 1 orang
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
Petugas promkes 1 orang Petugas Malaria 1 orang Petugas Survilence 1 orang
B.PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Membuat register penderita bila ada kasus 2. Arsip laporan bulanan
9 Kompetensi Pelaksana Tenaga perawat 1 orang
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
Petugas promkes 1 orang Petugas DBD 1 orang Petugas Survilence 1 orang
12 Jaminan Pelayanan Dilaksanakan sesuai SOP
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
Petugas vektor di puskesmas sesuai dengan kompetensi
1. Membawa kartu identitas dan kartu Jaminan Kesehatan 2. Untuk pasien ibu hamil membawa buku KIA
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Meminta kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan untuk kelengkapan administrasi
2. Melakukan Anamnesis 3. Melakukan Pemeriksaan Fisik 4. Memberi konseling 5. Memberi terapi sesuai dengan indikasi 6. Pasien diperbolehkan untuk pulang
3 Jangka Waktu Pelayanan
1. Pelayanan dasar : 10-15 Menit
2. Pelayanan ANC : >50 Menit
3. Pelayanan KB : 10-15 Menit
4. Pelayanan INC: Maksimal 12 Jam
4 Biaya / Tarif
1. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS 2. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai dengan
E. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan 2. Untuk pasien ibu hamil membawa buku KIA
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
6. Meminta kartu identitas dan kartu jaminan
kesehatan untuk kelengkapan administrasi 7. Melakukan anamnesis 8. Melakukan pemeriksaan fisik 9. Memberi konseling 10. Memberikan terapi sesuai dengan
F. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
3. Undang-undang No.36 tahun 2009
tentang Kesehatan 4. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat 5. Permenkes No.44 tahun 2015 tentang
Manajemen Puskesmas 6. Peraturan Mentri Kesehatan No 69 Tahun
2013 Tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Progranm jaminan kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Ruangan lengkap dengan meja, kursi 2. Lemari obat 3. Tempat tidur pasien 4. Timbangan dewasa dan timbangan bayi 5. Alat pemeriksaan Hb, dopler
9 Kompetensi Pelaksana
D III Kebidanan
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksanan
Bidan 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Tersedia SOP di Poskesdes 2. Pemberi layanan diposkesdes sudah sesuai
dengan kompetensi 3. Tersedia STR 4. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Adanya komitmen puskesmas dan jaringannya
G. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan 2. Untuk pasien ibu hamil membawa buku KIA
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Meminta kartu identitas dan kartu jaminan
kesehatan untuk kelengkapan administrasi 2. Melakukan anamnesis 3. Melakukan pemeriksaan fisik 4. Memberi konseling 5. Memberikan terapi sesuai dengan indikasi 6. Pasien diperbolehkan untuk pulang
H. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat 3. Permenkes No.44 tahun 2015 tentang
Manajemen Puskesmas 4. Peraturan Mentri Kesehatan No 69 Tahun
2013 Tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Progranm jaminan kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Ruangan lengkap dengan meja, kursi 2. Lemari obat 3. Tempat tidur pasien 4. Timbangan dewasa dan timbangan bayi 5. Alat pemeriksaan Hb, dopler
9 Kompetensi Pelaksana
D III Kebidanan
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksanan
Bidan 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Tersedia SOP di Poskesdes 2. Pemberi layanan diposkesdes sudah sesuai
dengan kompetensi 3. Tersedia STR 4. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Adanya komitmen puskesmas dan jaringannya dalam
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Dilakukan setiap akhir bulan
STANDAR PELAYANAN POSKESDES SEKKANG
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
I. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan 2. Untuk pasien ibu hamil membawa buku KIA
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Meminta kartu identitas dan kartu jaminan
kesehatan untuk kelengkapan administrasi b. Melakukan anamnesis c. Melakukan pemeriksaan fisik d. Memberi konseling e. Memberikan terapi sesuai dengan indikasi f. Pasien diperbolehkan untuk pulang
3 Jangka Waktu Pelayanan
a. Pelayanan dasar :10 – 60 menit b. Pelayanan ANC : > 50 menit c. Pelayanan KB : 10 – 15 menit d. Pelayanan INC : maksimal 12 jam
4 Biaya / Tarif
a. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS b. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai
dengan Perbup : - Administrasi Pendaftaran : Rp.5.000 - Pelayanan pemeriksaan perawat dan bidan
J. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
b. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat c. Permenkes No.44 tahun 2015 tentang
Manajemen Puskesmas d. Peraturan Mentri Kesehatan No 69 Tahun
2013 Tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Progranm jaminan kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di
Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Ruangan lengkap dengan meja, kursi b. Lemari obat c. Tempat tidur pasien d. Timbangan dewasa dan timbangan bayi e. Alat pemeriksaan Hb, dopler
9 Kompetensi Pelaksana
D III Kebidanan
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksanan
Bidan 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Tersedia SOP di Poskesdes 2. Pemberi layanan diposkesdes sudah sesuai
dengan kompetensi 3. Tersedia STR 4. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Adanya komitmen puskesmas dan
jaringannya dalam meningkatkan mutu
dan keselamatan pasien
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Dilakukan setiap akhir bulan
STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(PTM)
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET
K. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan 1. Kartu Peserta Posbindu 2. KTP
2 Sistem, Mekanisme dan
Prosedur
1. Peserta menyetor buku Posbindu
2. Peserta Posbindu menunggu sesuai urutannya.
3. Setelah dipanggil oleh Kader , peserta dipersilahkan duduk di kursi yang telah disiapkan.
4. Petugas membina pelaksaaan posbindu PTM yang dilaksanakan oleh kader.
5. Setiap peserta dilakukan penggalian informasi faktor resiko dan wawancara sederhanan tentang riwayat PTM pada diri dan keluarga.
6. Selanjutnya pembinaan pada pengukuran berat badan, tinggi badan, IMT, lingkar perut analisa lemak tubuh, dan tekanan darah
7. Pembinaan dilanjutkan pada pemeriksaan GDS dan Kolesterol bagi peserta posbindu
8. Setelah pemeriksaan dilakukan rujukan bagi peserta yang harus mendapatkan pengobatan, dan penanganan lanjutan di sarana kesehatan.
9. Pembinaan terakhir pada konseling dan penyuluhan sesuai jadwal penyuluhan yang bervariasi tiap bulannya.
10. Setelah selesai petugas mengingatkan peserta untuk datang pada jadwal posbindu berikutnya
3 Jangka Waktu Pelayanan
1. Jam pelayanan Posbindu 08.00-12.00 2. Kunjungan Pertama : 30-60 menit 3. Kunjungan Kedua : 10-30 menit
4 Biaya / Tarif Gratis
5 Produk Pelayanan 3. Kartu Posbindu 4. Register Posbindu
1. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat 4. Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Permenkes RI No.71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Tempat pelaksanaan Posbindu 2. Meja dan kursi 3. Buku Register Posbindu 4. Kartu Posbindu 5. Posbindu KIT 6. Media Penyuluhan 7. Alat pemeriksa GDS/kolesterol 8. Alat tulis 9. Tempat sampah
10. Antiseptic gel
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pengetahuan Pendidikan DIII / S1 keperawatan / kebidanan
b. Keahlian dan keterampilan Sesuai profesi dan kompetensi
c. Pengalaman Lebih dari 1 tahun
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana 1. Koordinator : 1 orang 2. Pelaksana : 4 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SPO masing-masing layanan ( dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian Kinerja Puskesmas
STANDAR PELAYANAN SURVEYLANCE
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET
M. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Kartu Tanda Pengenal 2. Register penderita 3. Laporan kasus
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Unit surveilans Puskesmas mengumpulkan dan mengolah data STP Puskesmas harian bersumber dari register di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Polindes, Pengumpulan dan pengolahan data tersebut dimanfaatkan untuk bahan analisis dan rekomendasi tindak lanjut serta distribusi data.
2. Analisis serta Rekomendasi Tindak Lanjut
Unit surveilans Puskesmas melaksanakan analisis bulanan terhadap penyakit potensial KLB di daerahnya dalam bentuk table menurut desa/kelurahan dan grafik kecenderungan penyakit mingguan, kemudian menginformasikan hasilnya kepada Kepala Puskesmas, sebagai pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) atau sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB di Puskesmas. Apabila ditemukan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penderita penyakit potensial KLB tertentu, maka dilakukan penyelidikan epidemiologi dan menginformasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Umpan Balik
Unit surveilans Puskesmas memberikan umpan balik absensi laporan dan permintaan perbaikan data ke Puskesmas Pembantu dan poskesdes di daerah kerjanya.
4. Laporan
Setiap minggu, Puskesmas mengirim data PWS penyakit potensial KLB ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana formulir PWS KLB. Setiap bulan, Puskesmas mengirim data STP Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan jenis penyakit dan variabelnya sebagaimana formulir laporan.
O. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Meminta kartu identitas dan kartu jaminan
kesehatan untuk kelengkapan administrasi b. Melakukan anamnesis c. Melakukan pemeriksaan fisik d. Memberi konseling e. Memberikan terapi sesuai dengan indikasi f. Pasien diperbolehkan untuk pulang
3 Jangka Waktu Pelayanan
a. Pelayanan dasar :10 – 60 menit
4 Biaya / Tarif
a. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS b. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai dengan
c. Permenkes No.44 tahun 2015 tentang Manajemen Puskesmas
d. Peraturan Mentri Kesehatan No 69 Tahun 2013 Tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Progranm jaminan kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Ruangan lengkap dengan meja, kursi b. Lemari obat c. Tempat tidur pasien d. Timbangan dewasa dan timbangan bayi e. Alat pemeriksaan Kesehatan
9 Kompetensi Pelaksana
DIII Keperawatan
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksanan
Perawat 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Tersedia SOP di Pustu 2. Pemberi layanan dipustu sudah sesuai
dengan kompetensi 3. Tersedia STR 4. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Adanya komitmen puskesmas dan jaringannya
dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Dilakukan setiap akhir bulan
STANDAR PELAYANAN PUSTU CONGKO
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
Q. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Meminta kartu identitas dan kartu jaminan
kesehatan untuk kelengkapan administrasi b. Melakukan anamnesis c. Melakukan pemeriksaan fisik d. Memberi konseling e. Memberikan terapi sesuai dengan indikasi f. Pasien diperbolehkan untuk pulang
3 Jangka Waktu Pelayanan
a. Pelayanan dasar :10 – 60 menit
4 Biaya / Tarif
a. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS b. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai dengan
c. Permenkes No.44 tahun 2015 tentang Manajemen Puskesmas
d. Peraturan Mentri Kesehatan No 69 Tahun
2013 Tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Progranm jaminan kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Ruangan lengkap dengan meja, kursi b. Lemari obat c. Tempat tidur pasien
d. Timbangan dewasa dan timbangan bayi e. Alat pemeriksaan Kesehatan
9 Kompetensi Pelaksana
S1 Keperawatan + Ners
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksanan
Perawat 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Tersedia SOP di Pustu 2. Pemberi layanan dipustu sudah sesuai
dengan kompetensi 3. Tersedia STR 4. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Adanya komitmen puskesmas dan jaringannya
dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Dilakukan setiap akhir bulan
STANDAR PELAYANAN RUJUKAN PUSKESMAS
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET
S. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Buku Family Folder (sasaran pelayanan poli/rawat inap)
2. Kartu yang dipakai untuk berobat 3. Kartu identitas (KTP,KK atau SIM) untuk
pasien Umum
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
A. Rujukan pelayanan poli/rawat inap (Non Emergency): 1. Sasaran memiliki buku family folder 2. Sasaran menunggu sesuai nomor antrian 3. Sasaran dipanggil dan dipersilahkan
duduk, ditensi dan anamnesa 4. Sasaran diperiksa dan diberikan saran
rujuk lanjut oleh dokter umum/dokter gigi 5. Hasil anamnesa, dignosa dan saran rujuk
lanjut dari dokter umum/dokter gigi diinput pada sistem rujukan online
6. Mecetak pengantar rujukan online dan ditandatangani oleh dokter umum/dokter gigi
7. Mencatat pada buku register rujukan puskesmas
B. Rujukan pelayanan UGD/Kamar Bersalin (Emergency) :
1. Sasaran diregister pada buku kunjungan UGD/Kamar bersalin
2. Sasaran diperiksa, ditensi, dan anamnesa 3. Saran rujuk dari dokter selanjutnya
diinput pada system rujukan online puskesmas
4. Diinput online kedua pada SISRUTE (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi)
5. Mencetak hasil inputan rujukan online dan ditandatangani oleh dokter
6. Mencatat pada buku register rujukan puskesmas
3 Jangka Waktu Pelayanan 20-30 menit
4 Biaya / Tarif BPJS gratis, Umum sesuai perda
5 Produk Pelayanan
C. Buku family folder pada sasaran poli/rawat inap
1 Persyaratan : 1. Surat kenaikan pangkat terakhir 2. Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Membuat buku penjagaan dan mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk tahun berjalan
2. Membuat usulan kenaikan gaji berkala (KGB) yang diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekretaris Dinas yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan disampaikan ke Bendaharawan Gaji yang selanjutnya akan menyempaikan ke Dinas PPKAD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut.
: Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) diproses sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
13 Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
: Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang diproses dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh bagian
Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN UNTUK MENDAPATKAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan , kejujuran, serta kedisiplinan yang dibuktikan dalam penilaian SKP PNS yang bersangkutan
2. Telah memenuhi masa bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus sejak terangkat sebagai CPNS hingga saat diusulkan.
- Sekurang kurangnya 10 tahun bagi PNS yang diusulkan untuk menerima Satyalencana Karya Satya 10 Tahun
- Sekurang kurangnya 20 tahun bagi PNS yang diusulkan untuk menerima Satyalencana Karya Satya 20 Tahun
- Sekurang kurangnya 30 tahun bagi PNS yang diusulkan untuk menerima Satyalencana Karya Satya 30 Tahun
3. Dalam masa bekerja sebagaimana tersebut angka 2 diatas, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dinuktikan dengan surat pernyataan.
4. Membuat listing daftar nominasi PNS yang akan diusulkan menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (terlampir)
5. Membentuk Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya dilingkungan unit kerja masing masing yang berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap data
setiap PNS yang tercantum dalam listing sebelum diusulkan.
6. Hasil kerja tersebut dituangkan dalam berita acara seidang dan dilampirkan beserta daftar nominatif serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya setiap PNS (terlampir)
7. Syarat syarat administrasi : - Foto copy sah Surat keputusan pengangkatan pertama
sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) - Foto copy sah petikan NIP Baru - Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang, dan berat dari instansi yang bersangkutan
- Foto copy sah penilaian prestasi kerja (SKP) Pegawai Negeri Sipil tahun sebelumnya
- Daftar riwayat hidup singkat
- Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya atau Satyalancana Karya, bentuk lain yang dimiliki
- Stofmap folio warna merah untuk Satyalancana Karya satya 10 Tahun, warna biru untuk Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan warna kuning untuk Satyalancana Karya satya 30 tahun (masing masing 3 lembar).
2 Sistem
mekanisme dan prosedur
: 1. Mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan Satyalancana Karya satya
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Satyalancana Karya satya
3. Membuat surat pengantar usulan Satyalancana Karya satya dan diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris dan selanjutnya ditandatangni oleh Kepala Dinas, selanjutnya disampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut.
: - UU No.20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI Satyalancana Karya satya
- PP No.35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya satya
- Undang – undang no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8 Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas
: 1. Meja Pelayanan 2. Kursi 3. Ballpoint 4. Rak dokumen 5. Laptop dan printer
9 Kompetensi Pelaksana
: 1. Kompetensi umum yang dimiliki pendidikan formal SMA/D3/S1 dan secara fisik sehat, ramah tanggap dan
teliti 2. Mampu mengoperasikan komputer
10 Pengawasan Internal
: Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah pelaksana
: Menerima berkas dan memverifikasi validasi persyaratan serta menyerahkan dokumen 3 (Tiga) orang.
12 Jaminan pelayanan
: Berkas usulan Satyalancana Karya satya diproses sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
: Berkas Usulan Satyalancana Karya satya yang diproses dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Foto copy Karpeg 2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir
3. Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir 4. Foto copy Ijazah terakhir / Transkrip nilai yang
dilegalisir oleh Perguruan Tinggi / Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Foto copy SK Tugas Belajar atau Izin belajar 6. Asli uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat
Eselon II 7. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah 8. Foto copy rekomendasi mengikuti ujian PI 9. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir atasan
Langsung 10. Foto copy Petikan NIP Baru
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
3. Membuat surat pengantar usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya disampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut.
: 1. Kompetensi umum yang dimiliki pendidikan formal SMA/D3/S1 dan secara fisik sehat, ramah tanggap dan teliti
2. Mampu mengoperasikan komputer
10 Pengawasan Internal
: Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah pelaksana
: Menerima berkas dan memverifikasi validasi persyaratan serta menyerahkan dokumen 1 (satu) orang.
12 Jaminan pelayanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diproses sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diproses dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT REGULER FUNGSIONAL UMUM / FUNGSIONAL TERTENTU
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Foto copy Karpeg 2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir 3. Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir
4. Foto copy Ijazah terakhir / Transkrip nilai yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi / Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Foto copy surat tanda lulus ujian dinas bagi yang akan pindah ruang (dikecualikan bagi yang memiliki Ijazah S1 / Diklat PIM IV dan S2 / Diklat PIM III
6. Foto copy berita acara Pengangkatan Sumpah PNS bagi kenaikan pangkat pertama
7. Foto copy Peninjauan Masa Kerja (PMK) bagi yang memiliki penambahan masa kerja
8. Foto copi SK Kenaikan Pangkat Terakhir atasan langsung
9. Foto copy Petikan NIP Baru
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Membuat Buku Penjagaan dan Mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat reguler Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat reguler Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu
3. Membuat surat pengantar usulan Kenaikan Pangkat reguler Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu yang diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris yang ditandatangani oleh Kepala Dinas,
selanjutnya disampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut.
3 Jangka Waktu Pelayanan
: 2 (Dua Hari)
4 Biaya / Tarif
: Gratis
5 Produk Layanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat reguler Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu
- PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
8 Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas
: 1. Meja Pelayanan 2. Kursi 3. Ballpoint 4. Rak dokumen
5. Laptop dan printer
9 Kompetensi Pelaksana
: 1. Kompetensi umum yang dimiliki pendidikan formal SMA/D3/S1 dan secara fisik sehat, ramah tanggap dan teliti
2. Mampu mengoperasikan komputer
10 Pengawasan Internal
: Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah pelaksana
: Menerima berkas dan memverifikasi validasi persyaratan serta menyerahkan dokumen 1 (satu) orang.
12 Jaminan pelayanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat reguler Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu diproses sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat reguler Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu yang diproses dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Foto copy Karpeg 2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir 3. Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir
4. Foto copy Ijazah terakhir / Transkrip nilai yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi / Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru 6. Foto copi PAK Lama 7. Foto copy SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan
Fungsional bagi kenaikan pangkat pertama 8. Foto copi SK Kenaikan Pangkat Terakhir atasan
langsung 9. Foto copy Petikan NIP Baru 10. Foto copy SK Kenaikan Jabatan
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Membuat Buku Penjagaan dan Mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
3. Membuat surat pengantar usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu yang diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya disampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut.
3 Jangka Waktu Pelayanan
: 2 (Dua Hari)
4 Biaya / Tarif
: Gratis
5 Produk Layanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
: 1. Kompetensi umum yang dimiliki pendidikan formal SMA/D3/S1 dan secara fisik sehat, ramah tanggap dan
teliti 2. Mampu mengoperasikan komputer
10 Pengawasan Internal
: Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah pelaksana
: Menerima berkas dan memverifikasi validasi persyaratan serta menyerahkan dokumen 1 (satu) orang.
12 Jaminan pelayanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu diproses sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
: Berkas usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu yang diproses dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN CUTI TAHUNAN
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. PNS yang telah bekerja sekurang kurangnya 1 tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan
2. Mengajukan Surat Permohonan Cuti atas persetujuan atasan langsung
2 Sistem,
mekanisme dan prosedur
: 1. Menerima surat permohonan Cuti
2. Mencatat di Buku register 3. Surat permohonan Cuti diparaf oleh Kasubag Umum dan
Kepegawaian dan Sekretaris yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
4. Menerima dan mengarsipkan surat yang telah ditandatangani
5. Menyampaikan Surat Permohonan Cuti ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan
: Surat Permohonan Cuti yang diproses dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN PENSIUN
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Permohonan Pensiun 2. Foto copy SK CPNS 3. Foto copy KGB Terakhir
4. Foto copy Karpeg 5. Foto copy Surat Nikah oleh KUA kecamatan 6. Daftar Susunan Keluarga 7. Foto copy akta kelahiran disahkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil 8. SP – 4A 9. SKPPS 10. Pas Foto Ukuran 4x6 cm 7 lembar hitam putih 11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tidak
berat 12. Daftar riwayat pekerjaan 13. Foto copy SKP terakhir
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Membuat Buku Penjagaan dan Mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk pensiun
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan pensiun 3. Membuat surat pengantar usulan Pensiun yang diparaf
oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya disampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut.
- Undang – undang no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8 Sarana dan Prasarana dan / atau
fasilitas
: 1. Meja Pelayanan 2. Kursi 3. Ballpoint
4. Rak dokumen 5. Laptop dan printer
9 Kompetensi Pelaksana
: 1. Kompetensi umum yang dimiliki pendidikan formal SMA/D3/S1 dan secara fisik sehat, ramah tanggap dan teliti
2. Mampu mengoperasikan komputer
10 Pengawasan Internal
: Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah pelaksana
: Menerima berkas dan memverifikasi validasi persyaratan serta menyerahkan dokumen 1 (satu) orang.
12 Jaminan pelayanan
: Berkas usulan Pensiun diproses sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
: Berkas usulan Pensiun yang diproses dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Soppeng.
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atau peraturan pelaksanaan.
STANDAR PELAYANAN DPA
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Disposisi dan Surat Permintaan penyampaian DPA
2. Daftar bahan penyusunan DPA, format, Pagu indikatif SKPD, Renja SKPD
3. Bahan penyusunan DPA telah disiapkan 4. Draft DPA telah dibuat 5. Draft DPA telah diketik 6. Draft DPA telah diperiksa dan diparaf 7. Draft DPA telah dikoreksi dan diparaf 8. DPA telah ditandatangani 9. DPA telah diarsipkan
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Menerima disposisi dan memberikan tugas kepada staf untuk menyiapkan bahan penyusunan DPA
2. Menyiapkan bahan penyusunan DPA 3. Membuat draft DPA 4. Mengetik Draft DPA 5. Memeriksa dan memberi paraf DPA 6. Mengoreksi dan memberi paraf DPA 7. Memverifikasi sekaligus menandatangani draft DPA 8. Menggandakan dan mengarsipkan DPA 9. Menyampaiakan DPA ke DPPKAD
: - Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Permendagri No.54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.1 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah
: 1. Buku Register 2. SPD 3. DPA / DPPA 4. Komputer dan perangkat lainnya
9 Kompetensi
Pelaksana
: - Memahami arah kebijakan umum anggaran
- Memahami pengelolaan keuangan daerah - Memahami rencana startegis SKPD - Memahami kemapuan dan mengoperasikan komputer - Pendidikan formal minimal
10 Pengawasan Internal
: - Kepala Dinas - Sekretaris - Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
11 Jumlah pelaksana
: - Kepala Dinas - Sekretaris - Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
12 Jaminan pelayanan
: Ramah dalam memberikan pelayanan yang terbaik tanpa adanya perbedaan
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
: - Dokumen DPA yang diproses dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal
- Adanya penjagaan Satpol PP
14 Evaluasi kinerja pelaksana
: Meninjau ulang dokumen dokumen setiap saat jika terjadi kesalahan / perubahan atau pelaksanaan, sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang
STANDAR PELAYANAN RKA
NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan : 1. Disposisi dan Surat Permintaan penyampaian RKA
2. Daftar bahan penyusunan RKA, format, Pagu indikatif SKPD, Renja SKPD
3. Bahan penyusunan RKA telah disiapkan 4. Draft RKA telah dibuat 5. Draft RKA telah diketik 6. Draft RKA telah diperiksa dan diparaf 7. Draft RKA telah dikoreksi dan diparaf 8. RKA telah ditandatangani 9. RKA telah diarsipkan
2 Sistem, mekanisme dan prosedur
: 1. Menerima disposisi dan memberikan tugas kepada staf untuk menyiapkan bahan penyusunan RKA
2. Menyiapkan bahan penyusunan RKA 3. Membuat draft RKA 4. Mengetik Draft RKA 5. Memeriksa dan memberi paraf RKA 6. Mengoreksi dan memberi paraf RKA 7. Memverifikasi sekaligus menandatangani draft RKA 8. Menggandakan dan mengarsipkan RKA 9. Menyampaiakan RKA ke DPPKAD
: - Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Permendagri No.54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.1 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah
B.PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
c. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
d. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
f. Peraturan presiden No.30 tahun 2011 tentang pengendalian zonozis
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Buku register typoid 2. Arsip laporan bulanan
9 Kompetensi Pelaksana SI Keperawatan
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
E. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
c. Peraturan Menteri Kesehatan No.69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam
Penyelenggaranaan Program Jaminan Kesehatan
d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Ruang tunggu b. Protap / Tupoksi / Alur Pendaftaran Pasien c. Meja, kursi pendaftaran dan kursi tunggu d. Buku register e. Karcis f. Rekam medis / Family Folder g. Media penyuluhan
h. TV hiburan i. Lemari Arsip j. Kotak saran
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan SMA b. Memiliki SIM
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
Sopir : 2 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SOP masing-masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
a. Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian Kinerja Puskesmas c. Survey Kepuasan Pasien
STANDAR PELAYANAN FARMASI
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
F. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Nomor Antrian 2. Lembar Resep
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Telah terdaftar di kartu dan memperoleh layanan dari pada umum, gizi, KIA
b. Menerima lembar resep dari pasien/keluarga pasien
c. Memeriksa kesesuaianresep yang terdiri dari Nama, Umur, Alamat, Jenisdan Jumlah Obat
d. Menyiapkan obat e. Memeriksa kembali sebelum diserahkan ke
pasien f. Memberikan informasi tentang obat yang
diberikan g. Menjelaskan cara penyimpanan obat dirumah
3 Jangka Waktu Pelayanan
1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60
menit
4 Biaya / Tarif
Pasien umum - Obat: F + 25 %
5 Produk Pelayanan
1. Obat sesuai dengan resep 2. Pelayanan informasi dan konseling obat
c. Peraturan pemerintah No.40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular
d. Peraturan Presiden No.30 tahun 2011 tentang pengendalian zonozis
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Kursi Penderita b. Meja,lemari c. Mikroskop d. Media Penyuluhan
9 Kompetensi Pelaksana
1. Pengetahuan Pendidikan DIII Keperawatan,DIII Kebidanan dan DIII Analis Kesehatan
2. Keahlian dan Keterampilan sesuai Profesi dan Kompetensi, Bisa mengoperasikan computer
3. Pengalaman 1 tahun
10 Pengawasan Internal
Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
1.Petugas IMS-HIV-AIDS : 1 orang
2.Laboran : 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
A. Tersedia SOP di Unit Pelayanan KIA B. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan,
kode etik dan janji layanan C. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
1. Tersedia APAR 2. Adanya Jalur Evakuasi 3. Seluruh pemberi layanan dipuskesmas
sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Lokakarya mini (Lokmin) puskesmas setiap bulan
2. Penilaian kinerja puskesmas 3. Survey Kepuasan Masyarakat
STANDAR PELAYANAN PERSALINAN
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
D. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Membawa kartu identitas / KTP / FotoCopy KK
2. Membawa kartu jaminan BPJS ( Askes, KIS, PBI )
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Pasien datang langsung dan masuk ke kamar bersalin untuk mendapatkan pelayanan
b. Menerima pasien/pendaftaran pasien c. Menyiapkan inform consent dan memberikan
penjelasan kepada pasien tentang jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan kemudian hasil pemeriksaan ditulis dalam format triase
d. Melakukan konsultasi dengan dokter puskesmas mengenai hasil pemeriksaan untuk menentukan diagnosis, terapi atau tindakan selanjutnya yang akan diberikan kepada pasien
e. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan/SOP
f. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga pasien.
g. Dokumentasi
3 Jangka Waktu Pelayanan
Senin – Minggu: 24 Jam setiap hari
4 Biaya / Tarif
a. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS b. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai dengan
Perbup Tarif: a) Persalinan biasa pada Sarana oleh bidan :
Rp.700.000 b) Persalinan biasa pada Sarana oleh dokter :
Rp.800.000 c) Persalinan Patologis oleh bidan :
Rp.850.000
d) Persalinan Patologis oleh dokter Umum : Rp.950.000
E. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
c. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
d. Peraturan Menteri Kesehatan No.69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaranaan Program Jaminan Kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Obat dan bahan habis pakai b. Protap c. Alat kesehatan kebidanan sesuai kebutuhan d. Meubiler e. Buku register
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan D4 kebidanan b. Pendidikan DIII Kebidanan
10 Pengawasan Internal Dilakukan Oleh Atasan Langsung
b. D4 Kebidanan : 3 orang c. DIII Kebidanan : 20 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SOP masing-
masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
a. Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian Kinerja Puskesmas c. Survey Kepuasan Pasien
STANDAR PELAYANAN KB
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
F. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
A. Kartu identitas pasien B. Kartu BPJS, Askes
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Pasien mendaftar di loket b. Menerima Pasien/pendaftaran pasien c. Melakukan anamnesis d. Melakukan pemeriksaan fisik e. Menyiapkan alat dan bahan f. Memberikan pelayanan KB sesuai dengan
metode kontrasepsi yang dibutuhkan pasien g. Memberikan konseling tentang KB h. Kartu kontrol
3 Jangka Waktu Pelayanan Senin - Sabtu
4 Biaya / Tarif
a. Pemasangan Implant : Rp.100.000 b. Aff Implant : Rp.150.000 c. Pemasangan IUD : Rp.100.000 d. Aff IUD : Rp.100.000 e. Suntikan KB : Rp.25.000
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis Pelayanan yang dilakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
c. Surat kepala puskesmas No. 48 tahun 2016 tentang tim poned Puskesmas Takalala
d. Pedoman Puskesmas Poned tahun 2015
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Meja Ginekologi b. IUD Kit c. Implant Kit d. Suntikan
9 Kompetensi Pelaksana
1. D IV Kebidanan 2. D III Kebidanan
10 Pengawasan Internal Dilakukan Oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksanan
1. D IV Kebidanan 1 orang 2. D III Kebidanan 13 Orang
12 Jaminan Pelayanan
A. Tersedia SOP di Unit Pelayanan KB B. Seluruh pemberi layanan di Puskesmas
sudah sesuai dengan kompetensi C. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia APAR b. Adanya jalur evakuasi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin Puskesmas setiap bulan b. Penilaian kinerja Puskesmas c. Survey Kepuasan Pasien
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
D. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
1. Data sasaran 2. Buku Lansia/KMS Lansia
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Mendata Jumlah sasaran b. Melakukan kunjungan rumah lansia resiko
tinggi c. Melakukan pembinaan di posyandu lansia d. Membuat laporan
3 Jangka Waktu Pelayanan
Ditentukan sesuai dengan jadwal kunjungan/pembinaan setiap bulannya
4 Biaya / Tarif Gratis
5 Produk Pelayanan
1. Data sasaran usila 2. Data hasil kunjungan rumah dan posyandu 3. Penyuluhan kaitannya dengan kesehatan lansia 4. Laporan bulanan
E. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
c. Permenkes No.4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan
d. Permenkes No.67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat
d. PMK No 37 Tentang penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Centrifuge b. Mikroskop c. Kulkas d. Darah Rutin Manual e. Alat Tulis Kantor f. Ruang Tunggu
9 Kompetensi Pelaksana
A. D III Analis Kesehatan dan D IIIAnalis Kimia B. Keahlian dan Keterampilan sesuai profesi dan
kompetensi
10 Pengawasan Internal Dilakukan Oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
1 .Analis Kesehatan 2 orang 2. Analis kimia 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
A. Tersedia SOP di Unit Pelayanan Laboratorium B. Seluruh pemberi layanan dipuskesmas sudah
sesuai dengan kompetensi C. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
1. Tersedia APAR 2. Adanya Jalur Evakuasi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Lokakaryamini (Lokmin) puskesmas setiap bulan
2. Penilaian kinerja puskesmas 3. Survey Kepuasan Masyarakat
STANDAR PELAYANAN P2 RABIES
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET
D. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan Data sasaran gigitan hewan tersangka rabies
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Penemuan penderita baik dari pustu, poskesdes maupun masyarakat
2. Identitas penderita 3. Memberikan perawatan luka gigitan 10-15
menit di air mengalir dengan detergen 4. Melaporkan penderita yang telah ditemukan
kepada petugas surveilan Ce Epidemologi puskesmas dan kabupaten
5. Penyuluhan pentingnya Var(Vaksin Anti Rabies) 6. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan
1. Gratis bagi penderita BPJS 2. Bagi pasien umum diberlakukan sesuai perda
Tarif
a. Administrasi Pendaftaran : Rp. 5.000 b. Perawatan Luka Ringan : Rp. 10.000 c. Perawatan LukaSedang : Rp. 15.000 d. Perawatan Luka Berat : Rp. 20.000 e. Tindakan Suntik : Rp.20.000
3. Vaksi Anti Rabies (VAR) tidak disediakan di Puskesmas
5 Produk Pelayanan 7. Sembuh 8. Meninggal 9. Rujuk
K. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
c. Permenkes RI Nomor 279/Menteri Kesehatan /IV/2016 tentang pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan puskesmas
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Buku register b. Buku Asuhan Keperawatan
9 Kompetensi Pelaksana Pendidikan DIII Keperawatan
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana Petugas Puskesmas 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
H. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269
Tahun 2008 Tentang Rekam Medis c. Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
d. Peraturan Menteri Kesehatan No.69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaranaan Program Jaminan Kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Alat medis dan non medis b. Protap c. Timbangan / Ukur tinggi badan d. Meja e. Kursi f. Buku Register g. Lampu sorot h. Tensimeter dan Stetoskop
9 Kompetensi Pelaksana
a. Tenaga Medis: dokter umum b. Pendidikan S1/DIII keperawatan
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
a. Dokter : 2 orang b. S1 keperawatan : 7 orang c. DIII Keperawatan : 16 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan,
kode etik dan janji layanan b. Puskesmas sudah mempunyai SOP
masing-masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian Kinerja Puskesmas c. Survey Kepuasan Pasien
9. Alveolektomi per regio : Rp. 50.000 10. Penanganan darurat medik gigi
dan mulut : Rp. 120.000 11. Penanganan Stomatitis :Rp.10.000
12. Hecting:Rp. 30.000 13. AFF Hecting:Rp. 10.000
5 Produk Pelayanan
a. Pengobatan pasien b. Pelayanan rujukan ke FKRTL c. Pelayanan konsultasi internal (antar polik) d. Pelayanan surat keterangan istirahat e. Rekam Medis / Family Folder
J. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan b. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat c. KMK RI No.HK.02.02/MENKES/62/2015
tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Gigi
d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
e. UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Ruangan lengkap dengan meja dan kursi b. Lemari alat dan dokumen c. Dental unit dan alat-alat kedokteran gigi d. Sterilisator basah
L. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
c. PMK No. Tentang penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak
d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
e. Tensi Meter a. Stetoskop b. Pita pengukur Lila c. Termometer d. Pita pengukur e. Buku KIA f. Jam g. Timbangan h. Mikrotaese i. Tempat tidur periksa 1 set j. Adapton/ Laenec k. Tissue l. Jelly m. Vaksin TT n. Spoit o. AlatTulis Kantor p. RuangTunggu
9 Kompetensi Pelaksana
A. D IV Bidan Pendidik dan D III Kebidanan B. Keahlian dan Keterampilan sesuai profesi
dan kompetensi
10 Pengawasan Internal Dilakukan Oleh Atasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana
1.D IV Bidan Pendidik :3 orang 2.D III Kebidanan : 21 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Tersedia SOP di Unit Pelayanan KIA b. Seluruh pemberi layanan dipuskesmas sudah
sesuai dengan kompetensi c. Peralatan yang memadai
13 Jaminan Keamanan dan
a. Tersedia APAR b. Adanya Jalur Evakuasi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokakarya mini (Lokmin) puskesmas setiap bulan
b. Penilaian kinerja puskesmas c. Survey Kepuasan Masyarakat
e. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
n. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Permenkes RI No. 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
c. Surat keputusan Kepala Puskesmas Takalala No. Tahun 2020Tentang jenis Pelayanan yang dilakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2020
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Tempat pelayanan imunisasi b. Kendaraan c. Meja dan kursi d. Vaksin Carrier e. Buku Register Imunisasi f. Kartu imunisasi g. Vaksin, pelarut, penetes, dan pemotong
ampul h. Alat suntik i. Safety box j. Anafilaktik set k. Kapas dan wadah l. Alat tulis m. Tempat sampah n. Antiseptic gel
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pengetahuan Pendidikan DIII keperawatan/kebidanan
b. Keahlian dan keterampilan
Sesuai profesi dan kompetensi c. Pengalaman
Lebih dari 5 tahun
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
a. Koordinator : 1 orang b. Pelaksana : 8 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SPO masing-masing layanan ( dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
Seluruh pemberi layanan di puskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian Kinerja Puskesmas
d. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. Permenkes No 44 Tahun 2016 Tentang
Manajemen Puskesmas
c. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
d. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala
Nomor Tahun Tentang Jenis Pelayanan
yang di lakukan pada Puskesmas Takalala
Kab. Soppeng Tahun 2020
e. Permenkes No 269 Tahun 2008 tentang
Rekam Medis
f. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan
atas lampiran peraturan Bupati Soppeng
Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif
Layanan Kesehatan pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Ruang Tunggu b. Protap/Tupoksi/Alur Pendaftaran Pasien c. Meja, Kursi Pendaftaran dan Kursi Tunggu d. Buku Register e. Karcis f. Rekam Medis/Family Folder g. Media Penyuluhan h. TV hiburan i. Lemari Arsip j. Kotak Saran
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pengetahuan Pendidikan DIII Rekam Medis dan SMA
f. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
c. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Maka pasien Jamkesmas bebas biaya.
d. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Obat dan bahan habis pakai b. Buku register
9 Kompetensi Pelaksana
a. Dokter umum 2 orang b. Perawat S1 Keperawatan 7 orang c. Perawat DIII 16 orang d. Petugas obat 1 orang e. Administrasi 1 orang
10 Pengawasan Internal a. Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
a.Dokter Umum 2 orang
b. Perawat S1 Keperawatan 7 orang c.Perawat DIII 16 orang d. Petugas obat 1 orang e.Administrasi 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SOP masing-masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
Seluruh pemberi layanan dipuskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Survey Kepuasan Pasien
f. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
a. Membawa kartu identitas / KTP / FotoCopy KK
b. Membawa kartu jaminan BPJS ( Askes, KIS, PBI )
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Pasien datang langsung masuk UGD atas rujukan dari poli pemeriksaan
b. Kemudian identitas pasien di data dan dimasukkan dalam rekam medik
c. Kemudian dilakukan pemasangan infus d. Setelah di lakukan observasi pasien dibawa
ke ruang rawat inap e. Di ruang rawat inap, pasien mendapatkan
perawatan dari perawat dan dokter f. Setelah kondisinya membaik, pasien
diizinkan pulang
3 Jangka Waktu Pelayanan
- Sampai pasien sembuh
4 Biaya / Tarif
a. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS b. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai
dengan Perbup Tarif: c. Rawat Inap Perhari (>3 TT) : Rp.120.000 d. Rawat Inap Perhari (2-3 TT) : Rp.150.000 e. Rawat Inap Perhari (1 TT) : Rp.200.000 f. Rawat satu hari one day care): Rp.120.000
g. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum
a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
c. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Maka pasien Jamkesmas bebas biaya.
d. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar tarif
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Obat dan bahan habis pakai b. Bed Pasien c. Alat Medis d. Ruang Rawat Inap e. Rekam Medik Pasien
9 Kompetensi Pelaksana
a. Dokter umum 2 orang b. Perawat S1 Keperawatan+Ners 1 orang c. Perawat DIII 14 orang
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
a.Dokter Umum 2 orang b. Perawat S1 Keperawatan+Ners 1 orang c.Perawat DIII 14 orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
b. Puskesmas sudah mempunyai SOP masing-masing layanan (dokumen pendukung)
13 Jaminan Keamanan dan
Seluruh pemberi layanan dipuskesmas sudah sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Survey Kepuasan Pasien
d. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
a. Membawa kartu identitas / KTP / FotoCopy KK b. Membawa kartu jaminan BPJS ( Askes, KIS, PBI
)
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Pasien datang langsung masuk UGD untuk mendapatkan pemeriksaan kemudian identitas pasiendidata dan di masukkan ke blangko lembar triase/Rekam Medik. Setelah di lakukan pemeriksaan yang cermat , cepat dan tepat di tentukan apakah pemeriksaan pasien bisa pulang atau perlu dirujuk ke Rumah Sakit atau rawat inap
b. Pasien Rujukan langsung dari poli umum untuk mendapatkan pelayanan di UGD
3 Jangka Waktu Pelayanan Senin – Minggu: 24 Jam setiap hari
4 Biaya / Tarif
a. Gratis bagi Pasien Peserta Jaminan BPJS b. Bagi Pasien Umum dibrlakukan sesuai
dengan Perbup Tarif: c. Administrasi Pendaftaran : Rp. 5.000 d. Perawatan Luka Ringan : Rp. 10.000 e. Perawatan Luka sedang: Rp. 15.000 f. Perawatan Luka Berat: Rp. 20.000 g. Jahit Luka (1-5) Jahitan : Rp. 30.000 h. Jahit Luka (6-10) Jahitan : Rp. 45.000 i. Jahit Luka (11-15) Jahitan : Rp. 60.000 j. Jahit Luka (>15) Jahitan : Rp. 80.000 k. AFF Hecting : Rp. 10.000 l. Insisi : Rp. 25.000 m. Ekstraksi Benda Asing : Rp. 40.000 n. Pasang kateter : Rp. F + 25% o. AFF Kateter : Rp. Rp. 10.000 p. Pasang infus : Rp. F+25%
q. Ganti verban luka ringan : Rp. 5.000 r. Ganti verban luka sedang: Rp. 10.000 s. Ganti verban luka berat : Rp. 20.000 t. Sirkumsisi : Rp. 150.000 u. Ekstirpasi : Rp. 100.000
v. Ekstraksi Kuku : Rp. 40.000 w. Ekstraksi Serumen : Rp. 40.000 x. Tindik telinga : Rp. 40.000 y. Luka bakar ≤ 20% z. Luka bakar ≥ 20% aa. Oksigen (liter) : Rp. F+20% bb. Tindakan Suntik : Rp. 20.000 cc. Pemasangan nebulizer : Rp. 100.000 dd. Irigasi mata, telinga dan hidung : Rp.25.000 ee. Tampon Epistaksis Hidung / telinga :
e. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING )
7 Dasar Hukum a. PMK 43/2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
c. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Takalala Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jenis Pelayanan yang di lakukan pada Puskesmas Takalala Kab. Soppeng Tahun 2016
d. Peraturan Menteri Kesehatan No.69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaranaan Program Jaminan Kesehatan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Obat dan bahan habis pakai b. Protap c. Timbangan / Ukur tinggi badan d. Meja e. Kursi f. Buku Register g. Lampu sorot h. Tensimeter dan Stetoskop i. Heacting Set j. Alat-alat kegawatan, tempat tidur, dan
kendaraan mobil
9 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan S1 b. Pendidikan DIII Keperawan
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
dilaksanakan pada Puskesmas Takalala Kec. Marioriwawo Kab. soppeng
c. Pedoman Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil,dan Anak Usia Balita Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (UKGM) kemenkes RI Tahun 2012
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Dental diagnostik set b. Baskom plastik c. Nirbeken d. Larutan klorin 1:9 e. Kapas f. Alkohol 70% g. Buku register UKGS
9 Kompetensi Pelaksana DIII Kesehatan Gigi
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
a. Petugas UKGS b. Petugas Dokter Gigi : 1 orang c. Petugas perawat Gigi : 1 orang
12 Jaminan Pelayanan
Dilaksanakan sesuai SOP UKGM
13 Jaminan Keamanan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Petugas UKGM di UPTD Puskesmas Takalala
sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian kinerja puskesmas
STANDAR PELAYANAN UKGS
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
h. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan Data Sasaran
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Menyusun rencana kerja b. Mengirim surat ke sekolah c. Melaksanakan kegiatan UKGS sesuai jadwal d. Melakukan pemeriksaan Gigi e. Melaksanakan pencatatan pada buku UKGS f. Kembali ke Puskesmas g. Mengisi rujukan UKGS bagi murid yang
memerlukan h. Membawa rujukan UKGS ke sekolah i. Memberikan rujukan UKGS kepada murid j. Murid yang mendapat rujukan UKGS datang
ke Puskesmas sesuai jadwal untuk dilakukan tindakan sesuai dengan hasil
pemeriksaan k. Mengevaluasi hasil kegiatan
3 Jangka Waktu Pelayanan
a. Penyuluhan : 30 menit b. Pemeriksaan : 60 menit (esuai jumlah sasaran)
b. SK. Kepala Puskesmas No. 5/ 1/ 2016 tentang jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Puskesmas Takalala Kec. Marioriwawo Kab. soppeng
c. Pedoman usaha kesehatan Gigi sekolah
(UKGS) kemenkes RI Tahun 2012
8 Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
a. Dental diagnostik set b. Baskom plastik c. Nirbeken d. Larutan klorin 1:9 e. Kapas f. Alkohol 70% g. Buku register UKGS
9 Kompetensi Pelaksana DIII Kesehatan Gigi
10 Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11 Jumlah Pelaksana
a. Petugas UKGS b. Petugas Dokter Gigi : 1 orang c. Petugas perawat Gigi : 1 orang
12 Jaminan Pelayanan Dilaksanakan sesuai SOP UKGS
13 Jaminan Keamanan
a. Tersedia indikator mutu layanan klinis b. Petugas UKGS di UPTD Puskesmas Takalala
sesuai dengan kompetensi
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Lokmin puskesmas setiap bulan b. Penilaian kinerja puskesmas
STANDAR PELAYANAN UKS
NO KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN IDENTIFIKASI KOMPONEN KET.
j. PROSES PENYAMPAIAN PELAYAN ( SERVICE DELEVERY )
1 Persyaratan Pelayanan
Semua Institusi Pendidikan diwilayah UPTD Puskesmas Takalala
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Menyusun rencana kerja b. Mengirim surat ke sekolah c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal d. Melakukan pembinaan pada sekolah
yang sudah ada ruang UKS dan pengadaan ruang UKS bagi yang belum terdapat ruang UKS dengan peralatan sederhana seperti: Tempat tidur,timbangan BB,alat ukur TB,snellen chart,kotak P3K dan obat-
obat sederhana (betadin,alcohol,minyak kayu putih,oralit,paracetamol)
e. Menjelaskan kepada pihak sekolah mengenai pemanfaatan ruang UKS
f. Melakukan pemilihan dan pembentukan tim Pembina UKS yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegitan secara continew di sekolah
g. Melakukan pencatatan dan pelaporan
3 Jangka Waktu Pelayanan
a. Pembinaan :15- 30 menit b. Pemeriksaan : 60 menit (sesuai jumlah sasaran)
D. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)
7. Dasar Hukum 1. PMK 43/2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat 2. Kemenkes RI Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pemantauan Status Gizi
3. Kemenkes RI tahun 2015 tentang petunjuk survelens gizi
4. Kemenkes RI tahun 2015 tentang pedoman penanggulangan
5. Sesuai keputusan menteri kesehatan RI Nomor 125/ Menkes/ SK/ II/ tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat maka pasien puskesmas bebas biaya
6. Sesuai peraturan menteri kesehatan RI Nomor 69 tahun 2013 tentang
standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau penyelenggaraan program jaminan kesehatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2020, tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Soppeng Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kab. Soppeng
8. Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Protap/ tupoksi 3. Meja, kursi 4. Komputer 5. Microtoise 6. Timbangan injak
9. Kompetensi Pelaksanaan 1. Pengetahuan pendidikan DIII gizi 2. Keahlian dan keterampilan sesuai
profesi dan kompetensi
10. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung
11. Jumlah Pelaksana Nutrisionis 2 orang
12. Jaminan Pelayanan 4. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik, dan janji layanan
5. Puskesmas sudah mempunyai SOP di masing-masing layanan (Dokumen Pendukung)
13. Jaminan keamanan Seluruh pemberian layanan di Puskesmas sesuai dengan kompetensi
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Lokmin setiap bulan 2. Penilaian kinerja 3. Survey kepuasan pasien