STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU OLEH : ANDI ARSIDI, S.Si NIP. 19740814 200604 1 006 LATPIM IV ANGAKATAN X TAHUN 2016 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU Jl. SULTAN HASANUDDIN NO. 82 BARRU Telp. (0427) 21731 Kode Pos 90711 TAHUN 2016
28
Embed
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) · Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak ... spooling data SPPT. 30 menit 7 Pelaksana Petugas Pengolahan Data dan Informasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2)
PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
OLEH :
ANDI ARSIDI, S.Si NIP. 19740814 200604 1 006
LATPIM IV ANGAKATAN X TAHUN 2016
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU Jl. SULTAN HASANUDDIN NO. 82 BARRU
Telp. (0427) 21731 Kode Pos 90711 TAHUN 2016
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 01/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK – PENDATAAN PASIF
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengelolaan data PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif
1. Formulir SPOP dan SPOP 2. Server/Komputer/Printer/Scanner 3. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian tidak dilaksanakan, maka akan menghambat penerbitan SPPT Objek Pajak baru
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
I. Pendataan Objek Pajak Baru dengan Pendataan Pasif
1. Wajib Pajak (WP) mengambil formulir Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) di Dinas
Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari
kerja
2. WP mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan
benar serta menandatangani dengan
mencantumkan nama jelas
Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari
kerja
3. WP mendaftarkan permohonan pendaftaran
Objek Pajak Baru dengan kelengkapannya
melalui petugas pelayanan PBB-P2
1. Surat Permohonan dan Surat
Pengantar dari Desa/Kel. diketahui
oleh camatPendaftaran Objek Baru
2. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
3. Photo copy Identitas Pemilik dan
yang dikuasakan.
4. SPOP dan LSPOP harus
ditandatangani oleh Lurah/KAdes
5. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain
yang sejenis)
6. Photo copy IMB dokumen
pendukung lain yang berkaitan
langsung dengan objek pajak).
Setiap hari
kerja
4. Petugas Pelayanan PBB menerima
permohonan dan kelengkapan pendaftaran
kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
15 menit
5. Bila berkas permohonan pendaftaran:
a. belum lengkap, berkas permohonan
pendaftaran dikembalikan kepada WP untuk
dilengkapi.
b. sudah lengkap, akan dicetak Bukti
Penyerahan Surat dan Lembar Pengawasan
Arus Dokumen (LPAD).
15 menit
6. Bukti Penyerahan Surat diserahkan kepada
Wajib Pajak.
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
-
-
Penyampaian dokumen
permohonan dan
kelengkapannya oleh
WP
-
Pencetakan Bukti
Penyerahan Surat dan
LPAD
Penyerahan Bukti
Penyerahan Surat
(Tanda Terima
Pendaftaran Surat
Permohonan)
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Pelaksana
LengkapBelum Lengkap
A
Bagian
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Pendataan
dan Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kelengkapan Waktu
7. LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan pendaftaran dan SPOP. Kemudian
Petugas pelayanan PBB menyerahkannya
kepada Petugas Pelayanan untuk dilakukan
pencatatan dokumen.
LPAD, berkas permohonan
pendaftaran, dan SPOP
15 menit
8. Petugas Pelayanan PBB menyerahkan berkas
kepada Petugas Pendataan dan Penilaian
LPAD, berkas permohonan
pendaftaran, dan SPOP
15 menit
9. Petugas Pendataan dan Penilaian meneliti dan
menilai objek dan subjek pajak di lapangan
disertai dokumentasi
SPOP dan LSPOP 1 hari
10. Petugas Pendataan dan Penilaian
menandatangani berita acara pemeriksaan
lapangan
SPOP dan LSPOP 10 menit
11. SPOP dan LSPOP yang telah diteliti oleh
Petugas Pendataan dan Penilaian di
tandatangani kemudian diteruskan ke Kepala
Seksi PAD dengan melampirkan Uraian
Pemeriksaan Berkas.
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas
15 menit
12. Kepala Seksi PAD membubuhi paraf Uraian
Pemeriksaan Berkas dan diteruskan ke Kepala
Bidang Pendapatan ditandatangani
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas
15 menit
13 Kepala Bidang Pendapatan menandatangi
Uraian Pemeriksaan Berkas dan dikembalikan
kepada Petugas Pendataan dan Penilaian
untuk diteruskan kepada Petugas Pengolahan
Data Dan Informasi
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas yang telah diparaf
10 menit
14 Petugas Pengolahan Data Dan Informasi
melakukan Perekaman Data selanjutnya
dokumen diserahkan kepada Petugas
Pelayanan
SPOP dan LSPOP yang telah diteliti,
beserta Uraian Pemeriksaan
Berkas yang telah ditandatangani
30 menit
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Penandatanganan
Uraian Pemeriksaan
Berkas
Perekaman data
Pencatatan dokumen
Pendistribusian
dokumen
Penelitian dan penilaian
SPOP dan LPOP
- Berita Acara Penelitian
Lapangan
- Pembuatan Uraian
Penelitian Berkas
Penandatanganan SPOP
dan LPOP
Paraf Uraian
Pemeriksaan Berkas
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
DPKD KABUPATEN BARRUPROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
B
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 02/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK – PENDATAAN AKTIF
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengelolaan data PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PEMECAHAN OBJEK PAJAK PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
A
Tidak lengkap
Lengkap
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala
Seksi PAD
Petugas
Pengolah
Data dan
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapat
an
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
5. Kepala Seksi PAD memeriksa dan
menandatangani Uraian Pemeriksaan Berkas
dan meneruskan Petugas Pendataan dan
Penilaian.
Uraian Pemeriksaan Berkas 30 menit
6. Petugas Pendataan dan Penilaian meneruskan
ke Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi
untuk dilakukan Pemecahan Objek Pajak SPPT
dan pembetulan terhadap SPPT Induk.
SPPT Induk 30 menit
7. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
melakukan perekaman terhadap Pemecahan
Objek Pajak SPPT dan pembetulan terhadap
SPPT Induk
SPPT Induk 1 jam
8. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
mencetak SPPT induk dan pemecahannya
10 menit
9. Petugas Pengolahan Data dan Informasi
menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD
untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Bidang
Pendapatan untuk diparaf
SPPT 10 menit
10 Kepala Bidang Pendapatan menyerahkan SPPT
kepada Kepala Dinas untuk disetujui dan
ditanda tangani.
SPPT 10 menit
11 Petugas menatausahakan SPPT dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB
untuk didistribusikan kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan tanda terima
SPPT yang disetujui dan
ditandatangani
30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Kete-
rangan
Surat keputusan
disampaikan
kepada WP
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
SPPT disetujui dan
ditanda- tangani
Konsep surat
keputusan dibuat
Pemecahan
Obyek Pajak SPPT
Perekaman data
atas Pemecahan
Obyek Pajak SPPT
Pencetakan SPPT
SPPT diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PEMECAHAN OBJEK PAJAK PBB-P2
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
A
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 07/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan dalam penilaian dan penghitungan PBB 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
2. Prosedur Salinan SPPT
1. SPPT 2. Server/Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Keberatan
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak (WP) menyampaikan
permohonan keberatan PBB-P2 secara
tertulis melalui loket Petugas Pelayanan PBB-
P2.
[1]. Surat Permohonan WP dan
Surat Pengantar dari Desa/Kel
[2]. SPPT.
[3]. Bukti pendukung (fc. identitas,
fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB,
dokumen pendukung lain yang
berkaitan dengan obyek pajak);
Setiap Hari
Kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 kemudian
meneliti kelengkapan persyaratan.
Bila belum lengkap, berkas permohonan
keberatan dikembalikan kepada WP untuk
dilengkapi.
Bila sudah lengkap, petugas pelayanan PBB-
P2 mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen
(LPAD).
BPS diserahkan kepada WP, sedangkan
LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan keberatan, dan kemudian
diteruskan ke Petugas Penetapan
BPS dan LPAD 30 menit
3. Petugas Penetapan meneliti berkas
permohonan dan meneruskan ke Kepala
Seksi Keberatan.
Berkas permohonan 30 menit
4. Petugas Keberataan meneliti dan melakukan
verifikasi berkas permohonan, kemudian
membuat berita acara verifikasi dan konsep
Keputusan Keberatan.
Berkas permohonan 1 jam
5. Petugas Pelayanan PBB-P2 dan Petugas
Keberatan memaraf konsep Keputusan
Keberatan sebagai paraf koordinasi.
Konsep Keputusan Keberatan 10 menit
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Pengajuan berkas
permohonan
[1] BPS dicetak.
[2] LPAD dicetak.
[3] Surat Tugas
Pemeriksaan
Lapangan.
Uraian
Pemeriksaan.
[1]. Berita acara
verifikasi.
[2]. Konsep
Keputusan
Keberatan.
Surat Keputusan
Keberatan diparaf
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Output
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Kete-
rangan
Tidak lengkap
Lengkap
A
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Keberatan
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
6
Petugas Keberatan menyerahkan berkas
permohonan dan berita acara verifikasi
kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk
diparaf
[1] Berkas permohonan
[2] Berita acara verifikasi
10 menit
7 Kepala Bidang Pendapatan menyerahkan
berkas permohonan dan berita acara
verifikasi serta Nota Dinas penyampaian
konsep Keputusan Keberatan kepada Kepala
Dinas.
[1] Berkas permohonan
[2] Berita acara verifikasi
[3] Nota dinas
10 menit
8 Kepala Dinas menetapkan dan
menandatangani konsep Keputusan
Keberatan Wajib Pajak.
Konsep Keputusan Keberatan 30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Surat Keputusan
Keberatan diparaf
Surat Keputusan
Keberatan
ditandatangani
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
No. Uraian ProsedurWajib
Pajak
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
Surat Keputusan
Keberatan diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
A
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 08/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR SALINAN SPPT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
1. SPPT 2. Server/Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Wajib PajakPelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan Pelaksana
Kepala Seksi
PAD
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan
Pencetakan Salinan SPPT ke bagian pelayanan
PBB-P2 Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Setiap hari
kerja
2. Petugas pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan Salinan SPPT kemudian meneliti
kelengkapan persyaratanya.
Dalam hal berkas permohonan Salinan SPPT
belum lengkap, disampaikan kepada wajib
pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan pencetakan
Salinan SPPT sudah lengkap, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Petugas Penetapan
1. Surat Permohonan Salinan.
2. Photo Copy KTP.
3. Photo Copy SPPT.
30 menit
3. Petugas Penetapan meneliti dan menugaskan
pelaksana untuk mencetak salinan SPPT
selanjutnya diteruskan ke Kepala Seksi PAD
Berkas permohonan 30 menit
4. Kepala Seksi PAD memaraf salinan SPPT dan
meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan
untuk diparaf
Salinan SPPT 30 menit
5 Kepala Bidang Pendapatan memaraf salinan
SPPT dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk di
tanda tangani.
Salinan SPPT yang sudah diparaf 30 menit
6 Kepala dinas menandatangani salinan SPPT,
kemudian menyerahkan kembali salinan SPPT
ke Petugas Pelayanan PBB
Salinan SPPT yang sudah diparaf 30 menit
7 Petugas Pelayanan PBB menyampaikan salinan
SPPT kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan tanda terima.
Salinan SPPT yang sudah
ditandatangani
30 menit
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19600109 199503 1 001
Salinan SPPT
diserahkan ke WP
Salinan SPPT diparaf
DPKD KABUPATEN BARRUSOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR SALINAN SPPT
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kete-
ranganOutput
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Surat Permohonan
Pencetakan Salinan
Surat Permohonan
Pencetakan Salinan
Pencetakan Salinan
Salinan SPPT diparaf
Salinan SPPT
ditandatangani
Tidak lengkap Lengkap
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR SOP : 09/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 31 April 2016
NAMA SOP : PROSEDUR MUTASI OBJEK PAJAK / SUBJEK PAJAK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru
1. Memiliki kemampuan pengolahan data dan informasi PBB 2. Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak – Pendataan Aktif dan Pendataan Pasif
1. Formulir SPOP dan LSPOP 2. SPPT 3. Server/Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Wajib
Pajak
Pelayanan
PBB-P2
Petugas
Penetapan
Petugas
Pendataan &
Penilaian
Kepala Seksi
PAD
Petugas
Pengolahan
Data &
Informasi
Kepala
Bidang
Pendapatan
Kepala
DinasKelengkapan Waktu
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Mutasi
secara tertulis kepada Dinas melalui Petugas
Pelayanan PBB-P2
Setiap hari
kerja
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima
permohonan kemudian meneliti kelengkapan
persyaratan.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap,
dihimbau kepada WP untuk melengkapinya,
apabila berkas permohonan sudah dinyatakan
lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan
Surat (Tanda Terima) dan Lembar Pengawas
Arus Dokumen (LPAD).
Tanda Terima untuk Wajib Pajak sedang LPAD
akan digabung dengan berkas permohonan,
dan meneruskan untuk diserahkan kepada
Petugas Penetapan
1. Surat Permohonan WP
dan Surat Pengantar dari
Desa/Kel.
2. Mengisi SPOP dengan
jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh
WP / Kuasa WP.
3. Surat Kuasa jika
dikuasakan
4. Bukti Kepemilikan
Lahan(Sertifikat/AJB/Girik/
dokumen lain yang sejenis)
5. Fotokopi KTP
6. Fotokopi IMB dokumen
pendukung lain yang
berkaitan langsung dengan
objek pajak
7. SPPT asli tahun berjalan.
8. Bukti pelunasan PBB
30 menit
3. Petugas Penetapan meneliti berkas dan
melakukan pencatatan berkas untuk
diteruskan ke Petugas Pendataan dan
Penilaian.
Berkas permohonan 1 jam
4. Petugas Pendataan dan Penilaian menanda
tangani berkas SPOP dan melakukan
pengecekan/penelitian lapangan dan kantor
yang dituangkan dalam Uraian Pemeriksaan
Berkas dan membuat berita acara hasil
penelitian, kemudian diteruskan kepada
Kepala Seksi PAD.
Berkas permohonan
PROYEK PERUBAHAN : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2