BAGIAI{ PENGADAAN BARANG/ JASA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR SOP :027 / TGL. PEMBUATAN :2 Mei20L9 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF : 2 Mei 2019 DISAHI(AN OLEH BAGIAN BARANG/ JASA UKPBJ tI 8 199703 1 003 NAMA SOP t3EIgDrffi<eN LANGSUNG trlEFal,ur sPsE PRAKT'ALItr'INASI 1 FILE DASAR IIIIKUM: KI'ALIFIKASI PELAKSAI{A: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa 7, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 20 18 tentang Penyelenggaraan Dukungan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1. Memiliki kemampuan manajerial untuk menjalankan sebuah organisasi 2. Memahami peraturan pengadaan barang/ jasa 3. Mengetahui tugas dan fungsi perumusan kebijakan pengadaan barang/ jasa 4. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan pengadaan barang/ jasa pada pemerintah provinsi 5. Mengetahui tugas dan fungsi koordinasi pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis 6. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/ jasa 7. Mengetahui tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/ jasa 8. Mengetahui tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan PERALATAN/ PERLENGI(APAI{: 1. Alat Tulis Kantor (ATK), komputer, printer, pesawat telepon, papan tulis, papan pengumuman, proyektor, meubelair kantor, faximail dan internet 2, Buku peraturan pengadaan barang/ jasa 3, Dokumen persiapan pengadaan barang/ jasa 4. Dokumen pemilihan Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka l. Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang berakibat keterlambatan penyerapan anggaran 2. Pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Disimpan sebagai data elektronik dan manual yang digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan dukungan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur I(BTERKAITAN: Standar Operasional Prosedur (SOP) lainnya di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur PERINGATAN: I 122.6/023.4/2019
5
Embed
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENUNJUKAN LANGSUNG ...p2bj.jatimprov.go.id/web/sudo/uploads/file/sop/sop-penunjukan-langsung... · bagiai{ pengadaan barang/ jasa biro administrasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAGIAI{ PENGADAAN BARANG/ JASABIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR SOP :027 / 1023.4/2019TGL. PEMBUATAN :2 Mei20L9TGL. REVISITGL. EFEKTIF : 2 Mei 2019DISAHI(AN OLEH BAGIAN
BARANG/ JASAUKPBJ
tI8 199703 1 003
NAMA SOP t3EIgDrffi<eN LANGSUNGtrlEFal,ur sPsEPRAKT'ALItr'INASI 1 FILE
DASAR IIIIKUM: KI'ALIFIKASI PELAKSAI{A:1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahkedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2018 tentang Pembentukan Unit Kerja PengadaanBarang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah DaerahProvinsi Dan Kabupaten/ Kota
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ JasaMelalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang UnitKerja Pengadaan Barang/ Jasa
7, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentangPelaku Pengadaan Barang/ Jasa
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 58 Tahun 2OL6 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas DanFungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Timur
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun20 18 tentang Penyelenggaraan Dukungan PengadaanBarang/ Jasa Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
1. Memiliki kemampuan manajerial untukmenjalankan sebuah organisasi
2. Memahami peraturan pengadaan barang/ jasa3. Mengetahui tugas dan fungsi perumusan
kebijakan pengadaan barang/ jasa4. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan
pengadaan barang/ jasa pada pemerintahprovinsi
5. Mengetahui tugas dan fungsi koordinasipendampingan, konsultasi, dan/ ataubimbingan teknis
6. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan sisteminformasi pengadaan barang/ jasa
7. Mengetahui tugas dan fungsi pembinaansumber daya manusia dan kelembagaanpengadaan barang/ jasa
8. Mengetahui tugas dan fungsi monitoring,evaluasi dan pelaporan
PERALATAN/ PERLENGI(APAI{:1. Alat Tulis Kantor (ATK), komputer, printer,
pesawat telepon, papan tulis, papanpengumuman, proyektor, meubelair kantor,faximail dan internet
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, makal. Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
yang berakibat keterlambatan penyerapan anggaran2. Pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Disimpan sebagai data elektronik dan manual yangdigunakan sebagai dasar utama pelaksanaandukungan pengadaan barang/ jasa di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur
I(BTERKAITAN:Standar Operasional Prosedur (SOP) lainnya di BagianPengadaan Barang/ Jasa (PBJ) Biro AdministrasiPembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
PERINGATAN:
I
122.6/023.4/2019
2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENUNJUKAN LANGSUNG MELALUI SPSE PRAKUALIFIKASI 1 FILE