Standar Minimal Blk

STANDAR MINIMUM BLK

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Tlp. 021-52900925 Jakarta Selatan

1

DAFTAR ISI HALAMA N KATA PENGANTAR ............................................................................. BAB I PENDAHULUAN ................................................................... A. LATAR BELAKANG ........................................................... B. TUJUAN ............................................................................ C. SASARAN .......................................................................... D. RUANG LINGKUP ............................................................... E. DASAR HUKUM .................................................................. F. PENGERTIAN ..................................................................... 1 3 3 4 4 4 4 5

BAB II

PERTIMBANGAN UMUM ...................................................... 7 A. PERSYARATAN UMUM ........................................................ 7 1. Ketenagakerjaan ............................................................ 7 2. Perekonomian ................................................................ 11 3. Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan ............................. 13 4. Pembangunan Daerah .................................................... 14 5. Syarat Umum Pembangunan BLK .....................................15 STANDAR MINIMUM BLK ...................................................... 25 A. TANAH .............................................................................. 25 1. Lokasi Tanah yang Diperlukan ......................................... 25 2. Lokasi Tanah yang akan Dibangun ...................................25 3. Prospek Pengembangan Lokasi ........................................ 25 B. BANGUNAN ........................................................................ 26 1. Bangunan Kantor ............................................................ 26 2. Bangunan Workshop ....................................................... 26 3. Bangunan Asrama .......................................................... 27 4. Fasilitas Pendukung ........................................................ 27 C. PROGRAM PELATIHAN ....................................................... 28 1. Peralatan Pelatihan ........................................................ 28 2. Kebutuhan Instruktur ..................................................... 160 3. Materi Pelatihan ............................................................. 160 D. KEBUTUHAN PEGAWAI ....................................................... 161 E. PEMBIAYAAN ..................................................................... 165 PENILAIAN KELAYAKAN PEMBANGUNAN BLK ..................... 165 A. ASPEK KETENAGAKERJAAN ................................................ 165 B. ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH ......................................... 165

BAB III

BAB IV

2

C. ASPEK KEMAMPUAN DAERAH ............................................. 165 D. ASPEK PEMBIAYAAN PELATIHAN KERJA ......................... 166 BAB V PENUTUP ............................................................................ 170

3

KATA PENGANTAR Lembaga Pelatihan Kerja (BLK/LLK) sebagai salah satu instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mentransformasikan pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan perubahan teknologi informasi dan sistem produksi yang begitu cepat di lingkungan industri, telah mendorong perubahan kualifikasi keterampilan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, agar lulusan lembaga pelatihan dapat terserap di pasar kerja, lembaga pelatihan dituntut untuk merubah paradigma dari pelatihan konvensional (supply driven) yang bersifat birokratis, sentralistis serta berorientasi pada APBN/APBD, menuju pelatihan yang fleksibel, kompetitive, responsif serta berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja (demand driven) dan mampu mendayagunakan sumber daya pelatihan secara efisien dan efektif. Untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhannya maka lembaga pelatihan kerja tidak lagi cukup mengandalkan sumber-sumber konvensionalnya, tetapi harus mampu menggali, mendayagunakan dan mengembangkan sumbersumber dan peluang baru yang menjamin tersedianya sumber keuangan untuk mendanai operasional pelatihan. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah, sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan sistem pembinaan lembaga pelatihan dari sentralisasi ke desentralisasi. Pasca Otonomi Daerah banyak BLK-LLK yang dialihfungsikan menjadi fungsi lain diluar kegiatan pelatihan sehingga sangat berpengaruh terhadap degradasi kualitas pengelolaan BLK/LLK. Otonomi Daerah berdampak pada kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BLK/LLK yang sangat bervariasi sesuai dengan potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pemerintah masingmasing daerah karena belum adanya acuan dan pedoman yang jelas sebagai akibat belum adanya Standar Minimal Pendirian BLK. Namun demikian, disisi lain perkembangan pasca otonomi daerah yang dibarengi dengan pemekaran daerah, maka banyak permintaan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru terbentuk atau belum memiliki BLK/LLK untuk mendirikan BLK/LLK baru. Agar keberadaan BLK/LLK baru di daerah dapat berfungsi secara optimal dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, maka perlu disusun Standar Minimal Pendirian BLK/LLK yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mendirikan BLK yang baru maupun merevitalisasi BLK yang sudah ada. Untuk itu, saya menyambut baik dengan tersusunnya Standar Minimal Pendirian BLK, kiranya dapat digunakan sebagai acuan, pedoman dan referensi untuk mendirikan BLK baru di daerah. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Ir. Besar Setyoko, MM. NIP. 160031190

4

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Globalisasi ekonomi dan perdagangan, telah memacu perubahan struktur ekonomi dan industri yang secara otomatis akan mempengaruhi struktur kebutuhan tenaga kerja baik jenis maupun kualifikasinya yang cenderung pada kompetensi yang semakin tinggi agar mampu bersaing di pasar nasional, regional dan internasional. Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat komplek. Jumlah pengangguran secara akumulatif terus meningkat secara tajam sejalan dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan sekolah, disisi lain pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada belum optimal dalam membekali pencari kerja untuk dapat memperoleh pekerjaan. BLK sebagai salah satu instrumen pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjadi Agent of Change untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif belum dapat melaksanakan fungsi secara maksimal dan memberikan kontribusinya secara optimal guna menghasilkan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam rangka mengatasi pengangguran. Kondisi BLK/LLK pada saat ini berdasarkan hasil pemetaan (Mapping) yang dilakukan oleh Ditjen Binalatas (2006) bahwa pada umumnya kualitas lulusan BLK/LLK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (demand driven) karena program pelatihan masih konvensional dan belum berbasis kompetensi (CBT), sarana dan prasarana pelatihan kurang memadai dan tidak dipelihara dengan baik serta tenaga kepelatihan dan instruktur yang kurang kompeten. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan sistem pembinaan lembaga pelatihan dari sentralisasi ke desentralisasi (UU No. 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Pasca Otonomi Daerah banyak BLK-LLK yang dialihfungsikan menjadi fungsi lain diluar kegiatan pelatihan (pengembangan kualitas SDM) sehingga sangat berpengaruh terhadap degradasi kualitas pengelolaan BLK/LLK. Otonomi Daerah berdampak pada kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BLK/LLK yang sangat bervariasi sesuai dengan potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pemerintah masingmasing daerah, karena belum adanya acuan dan pedoman yang jelas sebagai akibat belum adanya Standar Minimal Pendirian BLK. Untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan fungsi BLK/LLK menjadi lembaga yang credible, acceptable dan mandiri maka BLK/LLK perlu direvitalisasi baik sistem, metode, program, sarana & prasarana maupun sumber daya manusianya. Sejalan dengan revitalisasi BLK/LLK tersebut maka diperlukan manajemen lembaga pelatihan kerja yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan berbasis kompetensi (CBT), sarana dan perasarana yang terstandar, serta instruktur/tenaga kepelatihan yang kompeten. Namun demikian, disisi lain perkembangan pasca otonomi daerah yang dibarengi dengan pemekaran daerah, maka banyak permintaan daerah (kabupaten dan kota yang baru terbentuk atau belum memiliki BLK/LLK) untuk mendirikan BLK/LLK baru. Agar keberadaan BLK/LLK baru di daerah dapat

5

berfungsi secara optimal dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, maka perlu disusun Standar Minimal BLK/LLK yang dapat dijadikan seabagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mendirikan BLK yang baru maupun merevitalisasi BLK yang ada. B. TUJUAN Tujuan disusunnya Standar Minimal BLK adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka merevitalisasi dan atau mendirikan BLK sebagai lembaga pelatihan kerja yang kredibel dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten serta mampu bersaing dalam tingkat nasional, regional dan internasional. C. SASARAN Terwujudnya BLK yang memenuhi Standar minimum dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi melalui : a. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai b. Tersedianya instruktur yang profesional c. Tersedianya program pelatihan berbasis kompetensi d. Terselenggaranya manajemen BLK yang handal D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Standar Minimal BLK meliputi berbagai aspek persyaratan minimal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mendirikan dan atau merevitalisasi BLK sebagai berikut : 1. program pelatihan; 2. infrasturktur/prasarana pelatihan; 3. sarana/peralatan pelatihan; 4. sumber daya manusia(SDM) pelatihan; 5. manejemen pengelolaan pelatihan; 6. pendanaan. E. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 4.Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.14/MEN/ VI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; 6.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 229 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

6

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 225 Tahun 2003 tentang Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. F. PENGERTIAN 1. Pelatihan Kerja, adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 2. Kompetensi Kerja, adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Lembaga Pelatihan Kerja, adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 4. Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 5. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Program Pelatihan, adalah isi keseluruhan proses pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kurikulum pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, metode pelatihan, sarana pelatihan, tenaga pelatihan, proses pelatihan, metode evaluasi pelatihan, pengendalian pelatihan, penetapan kelulusan dan rencana penempatan lulusan pelatihan. 8. Kurikulum, adalah kumpulan setiap mata pelatihan yang disusun secara sistematis dan terpadu yang meliputi : mata pelatihan teori dan praktek serta mata pelatihan penunjang lainnya dan mengarah kepada tercapainya kualifikasi kompetensi tertentu yang diinginkan. 9. Silabus, adalah rincian isi/materi pada mata pelatihan yang diuraikan secara sistematis dan terpadu yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan kualifikasi yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan. 10. Tenaga Kepelatihan, adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan atau keahlian dan atau kompetensi tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dalam proses pelatihan antara lain :

7

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Mengelola lembaga pelatihan; Mengadministrasikan proses pelatihan; Merencanakan program pelatihan; Melaksanakan penyuluhan pelatihan; Memelihara sarana dan prasarana; Memberi konsultasi pelatihan; Memasarkan program dan hasil pelatihan; Menyelia proses pelatihan; dan lain sebagainya.

8

BAB II TINJAUAN UMUM A. KETENAGAKERJAAN 1. Angkatan Kerja Faktor angkatan kerja perlu dipertimbangkan untuk mendirikan BLK, karena bahan baku (input) lembaga pelatihan (BLK) adalah angkatan kerja yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan (penganggur) atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerjanya. Jumlah dan tingkat pendidikan angkatan kerja sangat berpengaruh dalam pendayagunaan kesempatan kerja tersedia. Angkatan kerja dengan pendidikan yang terbatas akan membatasi pengisian kesempatan kerja yang tersedia sehingga mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang akan mengisi kesempatan kerja tersedia.Tabel 2:1. Angkatan Kerja menurut Pendidikan dan Kota Desa Tahun 2005. Pendidikan Desa Kota Jumlah Tamat/tdk tamat SD 15.449.548 15.499.548 56.944.886 SMTP 12.209.871 9.029.777 21.239.448 SMTA 7.147.173 14.612.827 21.760.000 Dilploma 752.616 1.743.443 2.496.059 Universitas 648.152 2.713.827 3.361.979 Jumlah 62.202.950 43.599.422 105.802.372Sumber : BPS, Sakernas Februari 2005 (data diolah)

Proporsi angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah dan SMTP lebih banyak tinggal di pedesaan di bandingkan di perkotaan masing-masing 72,78 persen dan 57,49 persen. 2. Tambahan Angkatan Kerja Baru lulusan pendidikan formal menurut jenis pendidikan Pada kondisi supply (penyediaan) lebih besar dari demand (permintaan) tenaga kerja maka akan terjadi kelebihan tenaga kerja. Hal tersebut dapat disebabkan bahwa setiap tahun lembaga pendidikan (SD, SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi) mengeluarkan hasil lulusan (output) yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan pertambahan angkatan kerja. Besaran pertambahan angkatan kerja baru tersebut dapat menjadi indikator bagi daerah (Kabupaten/Kota) untuk membangun lembaga pelatihan (BLK). Faktor pertambahan angkatan kerja baru menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mendirikan BLK. Secara Nasional Jumlah angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan pada tahun 2005 diperkirakan akan bertambah sebesar 2,01 juta yaitu dari 103,97 juta pada tahun 2004 menjadi sebesar 105,98 juta. Pertambahan yang paling banyak adalah angkatan kerja berpendidikan SMTP sebanyak 21,26 juta pada tahun 2004, menjadi 21,93 juta pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja mencapai 107,91 juta orang atau bertambah sebesar 1,93 juta orang dari tahun sebelumnya. Diperkirakan struktur angkatan kerja pada tahun 2006 akan berubah dibandingkan dengan struktur angkatan kerja 2005. Jumlah angkatan 9

kerja berpendidikan SD diperkirakan akan menurun dari sebesar 56,38 juta pada tahun 2005 menjadi 56,05 pada tahun 2006. Sedangkan jumlah angkatan kerja berpendidikan lainnya terutama SMTA diperkirakan akan bertambah dari 7,25 juta pada tahun 2005 menjadi 7,75 juta orang pada tahun 2006.Proyeksi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005 2006 (dalam ribu) *) Pendidikan Tahun 2005 Tahun 2006 SD 56.384 56.051 SMTP 21.928 22.478 SMTA UMUM 14.634 14.534 SMTA Kejuruan 7.251 7.765 Diploma 2.609 3.014 Universitas 3.483 3.969 Jumlah 105.985 107.911*) Diolah : Depnakertrans "Sumber Rencana Tenaga Kerja Naional Tahun 2005"

Tabel 2.2.

S

3.

Lapangan Kerja menurut sektor dan daya serap Kesempatan kerja akan tercipta dengan sendirinya apabila ada investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pertambahan kesempatan kerja merupakan hasil dinamika dan akselerasi setiap sektor yang berbeda dalam melakukan rangkaian aktivitasnya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja. Pada umumnya sektor tradisional dan konvensional akan lebih ramah terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor yang dikelola secara modern. Oleh karena itu sektor pertanian yang dijalankan secara tradisional masih tetap sebagai sektor unggulan yang paling banyak menciptakan kesempatan kerja atau menyerap tenaga kerja. Seiring dengan membaiknya indikator makro ekonomi seperti kurs rupiah, inflasi, tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia, maka diperkirakan terjadi pertambahan kesempatan kerja. Kontribusi sektorsektor terhadap penciptaan lapangan kerja disajikan seperti dalam tabel berikut ini :Tabel 2.3. Proyeksi Kesempatan Kerja Menurut Sektor dan daya serap Tahun 2005 2006 (dalam ribu)*) Sektor (Lapangan Usaha) Tahun 2005 Tahun 2006 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Air dan Gas 5. Bangunan 6. Perdagangan dan Hotel 7. Angkutan 8. Bank dan Keuangan 9. Jasa Jumlah*) Sumber : Depnakertrans

40.793 1.036 11.404 236 4.776 19.903 5.715 1.160 10.776 95.800

41.164 1.039 11.764 243 5.020 20.767 6.001 1.193 11.056 98.247

Dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari nilai PDB pada tahun 2006 adalah sebesar 6,1% atau lebih tinggi 0,3 persen

10

dibanding tahun 2005. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, diperkirakan akan terjadi kenaikan penciptaan kesempatan kerja secara kumulatif sebanyak 2,45 juta atau lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 2,08 juta. Dengan demikian secara kumulatif kesempatan kerja nasional pada tahun 2006 menjadi berjumlah 96,25 juta. Kesempatan kerja tahun 2006, sektor pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang paling besar dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 41,16 juta (41,90%), disusul sektor perdagangan dan hotel sebanyak 20,77 juta (21,12%), kemudian sektor industri sebanyak 11,76 juta (11,97%) dan sektor jasa sebanyak 11,06 juta ( 11,25%). Jumlah lapangan kerja, potensi ekonomi dan sektor unggulan di daerah menjadi salah satu pertimbangan untuk mendirikan BLK khususnya sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Identifikasi poetensi ekonomi dan sektor unggulan daerah sangat penting untuk menentukan kejuruan dan program pelatihan yang akan dikembangkan di BLK. 4. Prospek pembangunan ketenagakerjaan. Pengangguran merupakan masalah nasional yang masih akan dihadapi bangsa kita dalam lima tahun mendatang. Badan Pusat Statistik (2006) melaporkan bahawa saat ini jumlah pengangguran mencapai 11,1 juta orang. Komposisi tenaga kerja dapat mencerminkan kemajuan dan kelemahan pembangunan ekonomi bangsa kita. Data terbaru menunjukkan bahwa dari 106,3 juta angkatan kerja, sebanyak 95,2 juta orang berstatus sebagai pekerja (BPS, 2006). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor ekonomi non formal lebih prospektif dari pada sektor formal, karena 69, 8% angkatan kerja ternyata bekerja di sektor non formal. Sedangkan sisanya 30,2%, bekerja di sektor formal. Data ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih didominasi sektor pertanian. Dengan memperhatikan potensi di masing-masing daerah seperti ketersediaan lahan, sumber daya alam, perairan, infra struktur dan posisi strategis lainnya, maka arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan punya pilihan pasar domestik maupun pasar luar negeri. Berdasarkan kondisi pasar tenaga kerja tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfokuskan arah pembangunan ketenagakerjaan untuk : a. Mendorong terwujudnya investasi di bidang infra struktur dan bidang lainnya. b. Menyempurnakan sistem pengembangan SDM melalui link and match antar pendidikan umum, pendidikan profesi dan pelatihan kerja berbasisi kompetensi. c. Meningkatkan infrastruktur peningkatan kompetensi tenaga kerja. d. Melaksanakan Program Three In One (Training, Certification and Placement). e. Menggalakkan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI tahun 2005. f. Penyusunan perencanaan tenaga kerja yang berbasisikan sumber daya daerah kabupaten/kota. g. Pengembangan Sistem dan Informasi Ketenagakerjaan Nasional dan disosialisasikan ke tingkat kabupaten/kota.

11

h. i. j. k.

l.

Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan potensi daerah baik dalam sektor formal maupun sektor infoirmal terutama di daerahdaerah yang potensial peningkatan jumlah pengangguran. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemanfaatan sumber daya pelatihan yang berbasis kompetensi dan pelatihan berbais masyarakat. Mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan bidang industri dan mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program pelatihan kerja untuk pencari kerja (job seeker) oleh lembaga pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas, relevansi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Memberikan prioritas utama pada program pelatihan yang memberdayakan para pencari kerja (penganggur) dan pekerja berproduktivitas rendah dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

B.

PEREKONOMIAN 1. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau daerah. PDRB suatu wilayah menggambarkan strukur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun persektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga tetap.Tabel 2.4. Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag. Hotel & Rest 7. Pengangkutan & Kom. 8. Keu. Perw. & Js Persh 9. Jasa-jasa PDRB Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2003 2006 2003 2004 2005 874,86 864,02 753,96 50,33 53,96 56,69 3.375,56 3.903,84 4.251,37 259,96 306,64 334,96 361,21 398,71 419,81 955,04 1.015,56 1.063,02 274,17 294,47 304,69 193,01 203,57 217,58 453,54 472,38 481,74 6.679,69 7.513,14 7.883,72

2006 671,74 54,20 3.199,65 304,84 230,08 935,49 300,04 171,96 472,8 6.340,80

2.

Potensi Wilayah Potensi wilayah meliputi : 1) Sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah lokasi BLK yang akan didirikan (misalnya nelayan, petani kebun, tambak ikan, pengrajin, petani sawah, dan lain-lain); 2)

12

Ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi dan komunikasi antara lain jalan, jembatan, jaringan telepon, listrik, kawasan industri dan sebagainya; 3) Potensi hasil alam, pertambangan, pertanian, perkebunan; 4) Tingkat pendapatan rata-rata penduduk; 5) Sektor lapangan usaha yang berkembang (industri, perdagangan, agribisnis, agro industri, industri rumah tangga, kerajinan dan sebagainya). Potensi ekonomi dan sektor unggulan daerah menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan jenis kejuruan, program pelatihan dan tingkat keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Seluruh aspek pembangunan ekonomi yang telah tertuang dalam rencana pembangunan ekonomi di suatu wilayah, kabupaten/kota dan provinsi merupakan data/informasi yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan mendirikan BLK. Pembangunan ekonomi suatu daerah, berkolerasi positif dengan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten disegala bidang atau sektor 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat (1) dan (2), PAD bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yaitu : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengelola dan mendayagunakan sumber-sumber pendapatan daerah seoptimal mungkin untuk meningkatkan PAD nya secara berkesinambungan, sehingga mampu membiayai pembangunan ekonomi, sosial serta sumber daya manusia di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian harus dihindari dan tidak dibenarkan oleh Undangundang bahwa dalam meningkatkan PAD melalui penetapan PERDA yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan import/eksport. Semakin tinggi PAD suatu daerah akan semakin besar peluang daerah untuk membangun dan memberdayagunakan sumber daya nya termasuk pengembangan SDM melalui pembanguan BLK di daerah. Tingkat pertumbuhan PAD per tahun menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dan aset daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat. RPKD menjadi prdoman penyusunan RAPBD. RKPD mencerminkan komitmen pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk

4.

13

membiayai pembangunan daerah diantaranya pengembangan SDM atau pembangunan BLK. 5. Perkembangan APBD Besaran APBD merupakan salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai pembangunan. Peningkatan APBD setiap tahun mencerminkan kemampuan daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia khususnya pendirian BLK baru di daerah peningkatan APBD merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan karena setiap tahun pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk membiayai operasional kegiatan pelatihan, pemeliharaan peralatan BLK, peremajaan pelralatan dan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya cukup besar secara berkesinam bungan. Hal tersebut cukup penting untuk menjamin kelangsungan pembiayaan operasional BLK yang akan dibangun.

C.

INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Salah satu indikator tingkat perkembangan mutu sumber daya manusia adalah tersedianya tenaga kerja terdidik dalam jumlah yang memadai. Fungsi pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik dapat diuji bedasarkan kemampuannya dalam memenuhi jumlah angkatan kerja yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang telah dan/atau yang diperkirakan tersedia dalam suatu sistem ekonomi. Untuk menguji kemampuan ini diperlukan suatu perbandingan antara persediaan angkatan kerja (labor force) yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam lapangan kerja yang ada menurut kategori tingkat pendidikan tenaga kerja. Berikut ini disajikan tabel isian infrastruktur pendidikan dan pelatihan, untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan pembangunan Balai Latihan Kerja yang diusulkan Kabupaten/Kota.Tabel 2.5. Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2007 2005 2006 2007

Tingkat Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. SD SLTP SLTA SMK Perguruan Tinggi

Dukungan Infrastruktur pendidikan dan pelatihan di suatu daerah (Kabupaten/Kota) seperti SD, SLTP, SLTA (Umum dan Kejuruan) mutlak diperlukan untuk mendirikan BLK di daerah. Karena lulusan (output) lembaga pendidikan merupakan masukan (input) bagi lembaga pelatihan (BLK).

14

Daftar isian di atas diisi sesuai dengan kondisi riil tingkat pendidikan suatu Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja sebagai dasar untuk penilaian. D. PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan daerah merupakan proyeksi sentral dari pembangunan nasional, artinya pembangunan setiap daerah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan daerah, kemampuan daerah untuk berkembang serta kemajuan yang ingin dicapai. 1. Rencana menengah dan jangka panjang pembangunan daerah jangka

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah memuat visi, misi dan program daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana kerja pemerintah (RKP) daerah merupakan penjabaran dari RPJM, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang langsung oleh pemerintah maupun masyarakat. Rencana pembangunan BLK sebaiknya sudah dimasukkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kerja pemerintah daerah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi di daerah (PMDN & PMA), penciptaaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja serta membangun infra sruktur sesuai dengan kbutuhan pembangunan daerah. 2. Prioritas Pembangunan Daerah Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pembangunan daerah mengandung banyak aspek dan cakupan ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan daerah perlu menetapkan skala prioritas dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya secara optimal yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja perlu menjadi skala prioritas untuk menanggulangi pengangguran dalam kerangka pembangunan daerah. Sebagai contoh suatu daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian dapat mengembangkan agro industri sebagai unggulan atau skala prioritas. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi produk olahan dari komoditas dasar seperti karet, CPO/kelapa sawit, kopi

15

dan sebagainya. Identifikasi produk olahan ini diharapkan melahirkan beberapa industri yang kemudian membutuhkan tenaga kerja untuk pengolahannya. Kebijakan ini juga sebaiknya diikuti dengan menentukan jenis-jenis keterampilan atau kompetensi yang dapat menunjang proses industrialisasi agro industri tersebut. Selain itu peranan industri rumah tangga dan industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja sangat penting. Untuk itu pemerintah daerah perlu mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi kepada usaha-usaha yang sarat terhadap perluasan kesempatan kerja. Namun bagi daerah otonom yang lain dapat juga menjadikan daerah non industri dan non pertanian bertumpu pada komoditi unggulan yang ada disektor jasa, seperti pariwisata atau daerah dengan pusat-pusat perdagangan. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas angkatan kerja harus diarahkan kepada peningkatan keterampilan dan profesionalisme yang mendukung pengembangan komoditi unggulan sektor jasa tersebut. 3. Kebutuhan tenaga kerja kompeten Kebutuhan tenaga kerja kompeten didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi, dalam arti tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produks, barang dan jasa. Kebutuhan tenaga kerja kompeten tergantung dari kesempatan Kerja dalam perekonomian. Kebutuhan tenaga kerja dapat dirinci menurut umur, jenis kelamian, sektor, jenis pekerjan utama, status pekerjaan dan tingkat pendidikan. Pendirian BLK baru di daerah harus didasarkan pada suatu kondisi bahwa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota benar-benar memerlukan tenaga kerja kompeten yang didasarkan pada : a. Investasi yang masuk baik PMDN maupun PMA ke daerah bersangkutan atau menurut pertumbuhan sektor atau lapangan usaha sebagai prasyarat untuk menyusun program pelatihan yang berbasis kompetensi. Karena kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga keberadaan BLK di daerah harus terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang secara otomatis memerlukan tenaga kerja kompeten serta jumlah angkatan kerja atau penganggur yang memerlukan pelatihan keterampilan. b. Hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis). c. Sumber daya pelatihan terdiri dari program-kurikulum pelatihan (software) sarana dan prasarana (hardware) dan SDM pelatihan (brainware). d. Berdasarkan Hasil analisis kebutuhan pelatihan diketahui jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di suatu daearh yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan acuan untuk menyusun program pelatihan.

16

e. Identifikasi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja di daerah ( sektor atau lapangan usaha) terutama jenis dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan/pasar kerja. E. SYARAT UMUM PEMBANGUNAN BLK. 1. Kebutuhan Tenaga Kerja Kompeten untuk Pembangunan Daerah Kebutuhan tenaga kerja adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (kompetensinya). Kebutuhan tenaga kerja kompeten didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi, dalam arti tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi, barang dan jasa. Kebutuhan tenaga kerja kompeten tergantung dari kesempatan Kerja dalam perekonomian. Kebutuhan tenaga kerja dapat dirinci menurut umur, jenis kelamin, sektor, jenis pekerjaan utama, status pekerjaan dan tingkat pendidikan. Pendirian BLK baru di daerah harus didasarkan pada suatu kondisi bahwa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota benar-benar memerlukan tenaga kerja kompeten yang berpedoman pada : a. Investasi yang masuk baik PMDN maupun PMA ke daerah bersangkutan atau menurut pertumbuhan sektor atau lapangan usaha sebagai prasyarat untuk menyusun program pelatihan yang berbasis kompetensi. Karena kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga keberadaan BLK di daerah harus terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang secara otomatis memerlukan tenaga kerja kompeten serta jumlah angkatan kerja atau penganggur yang memerlukan pelatihan keterampilan. b. Kualifikasi tenaga kerja baik jenis dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah (sektor atau lapangan usaha). Kebutuhan pelatihan dan ketersediaan input pelatihan 2.1. Kebutuhan pelatihan Kebutuhan pelatihan tumbuh dan berkembang dalam jenis maupun jumlahnya, sejalan dengan perubahan struktur kebutuhan tenaga kerja sebagai dampak globalisasi dan perubahan struktur ekonomi dan industri serta pertambahan angkatan kerja dan jumlah pengangguran yang cenderung meningkat secara tajam. Pelatihan adalah bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sebagai salah satu jalur peningkatan kualitas SDM akan semakin penting perannya dalam menciptakan tenaga

2.

17

kerja kompeten. Agar kualitas lulusan (output) lembaga pelatihan (BLK) mempunyai relevansi dengan kebutuhan pasar kerja, maka rancangan program pelatihan perlu dibuat sefleksibel mungkin sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan dunia kerja yang dinamis dan cepat berubah. Program pelatihan harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan (Tarining Need Analisis) sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam menyusun TNA harus melakukan kerjasama dengan perusahaan/industri sebagai pengguna lulusan pelatihan. Bagi daerah yang membangun BLK baru, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan sangat diperlukan untuk memenuhi tambahan kebutuhan tenaga kerja. Adapun kebuthan tambahan tenaga kerja tersebut timbul karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan program pembangunan di semua sektor terkait. Umumnya kondisi daerah yang akan mengembangkan pembangunan daerah, biasanya diikuti dengan pertambahan kebutuhan tenaga kerja dan yang tersedesia belum tentu sesuai atau dapat memenuhi persyaratan jabatan / pekerjaan. Keadaan inilah yang dapat menjadi acuan kelayakan pendirian BLK di daerah. Pengembangan informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota meliputi data dan informasi tenaga kerja dan informasi Pasar Kerja (IPK). Identifikasi dapat dilakukan dengan : 1) Menyebarluaskan kuesioner ke perusahaan atau unit usaha kecil menengah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan pelatihan; 2) Melakukan observasi langsung ke perusahaan/industri; 3) Interview (wawancara) dengan karyawan/pejabat yang terkait dan kompeten; 4) Mengadakan seminar, workshop untuk menghimpun masukan-masukan tentang kebutuhan jabatan atau kesempatan kerja di perusahaan; 5) Penyusunan identifikasi kebutuhan pelatihan. b. Menyusun Kebutuhan Pelatihan Berdasarkan hasil identifikasi pelatihan tadi disusun kebutuhan pelatihan yang menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan yang berbasis kebutuhan pasar atau berbasis kompetensi.

2.2. Ketersediaan input pelatihan Input pelatihan yang paling penting adalah angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang sedang bekerja untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya maupun penganggur/pencari kerja untuk membekali keterampilan/kompetensi agar mudah memperoleh pekerjaan. Selain itu orang yang memerlukan pelatihan karena ingin

18

menyesuaikan dengan persyaratan jabatan yang baru (adjusment training). Semua angkatan kerja aktif dan potensial baik yang berpendidikan atau lulusan sekolah dari segala jenis dan tingkat pendidikan yang putus sekolah dapat mengikuti program pelatihan setelah melalui seleksi. Setiap bidang dan tingkat program platihan, memerlukan persyaratan tertentu seperti bakat, minat dan sebagainya. Dalam membangun Balai Latihan Kerja harus dapat menjamin tersedianya input pelatihan secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu melakukan : a. Pendataan jumlah dan komposisi Angkatan Kerja di daerah dan kecenderungan pertambahannya seiring dengan proses demografi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, umur, jenis kelamin kabupaten perkotaan-pedesaan. b. Pendataan jumlah penganggur menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, umur, jenis kelamin, kabupaten perkotaanpedesaan. Data-data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk kelayakan mendirikan BLK di daerah bersangkutan. 3. Potensi daerah mendukung Dalam kerangka pembangunan daerah, faktor potensi yang mendukung atau dukungan Infrastruktur perlu dipertimbangkan sebagai salah satu prasyarat pembangunan BLK, sebagai berikut : a. Kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) yang mendukung pengembangan SDM di daerah termasuk kelembagaan pelatihan & BLK; b. Tersedianya sarana dan prasarana pisik lainnya antara lain sarana transportasi, komunikasi; c. Dukungan kelembagaan dari asosissi pelatihan, asosiasi profesi, Kadinda, dan asosiasi lainnya; d. Dukungan dari stakeholder antara lain perusahaan-perusahaan dan pengguna jasa pelatihan. Kemampuan Anggaran Daerah Pembangunan BLK memerlukan jumlah biaya/anggaran yang sangat besar yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pelatihan yaitu gedung perkatoran, bengkel, pengadaan dan pemeliharaan peralatan (mesin dan sarana lainnya) asrama, sarana lainnya serta biaya operasional dan pelatihan secara berkesinambungan, pengembangan SDN Instruktur dan tenaga kepelatihan dan sebagainya. Untuk itu kemampuan keuangan dan anggaran daerah mutlak diperlukan untuk membiayai baik pengadaan sarana dan prasaran maupun anggaran operasional dan pemeliharaan yang jumlahnya cukup besar untuk setiap BLK. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membiayai BLK secara berkesambungan.

4.

19

5.

Prospek pembangunan ketenagakerjaan Perekonomian Indonesia tahun 2005 menunjukan perkembangan yang semakin mantap dibandingkan dengan tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 yaitu sebesar 5,1 persen dan menjadi 5,7 persen pada tahun 2005 dan 6,2 persen tahun 2006. Nilai produk domestik bruto (PDB) tahun 2006 mencapai Rp.1.864 triliun dengan peningkatan sekitar Rp.108 triliun dibandingkan dengan PDB tahun 2005 yang sebesar Rp.1.756 triliun. Pertumbuhan ekonomi 2006 masih bertumpu pada sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, sektor bangunan, pengangkutan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Tabel 2:6 : Perkiraan produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005/2006 Atas dasar Harga Konstan tahun 2000 (Miliar Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Pengggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan air Bersih Bangunan Pedagangan,Hotel dan Restoran Angkutan,Penggudangan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan Jasa-jasa Produk Domestik Bruto Pertumbuhan PDBKeterangan : **) ***)

2004** 252,95 160,65 469,12 11,07 97,47 271,81 95,77 150,94 151,44 1.660,58 5,1

2005*** 262,57 162,26 500,55 11,72 105,26 282,07 104,87 162,71 159,01 1.756.01 5,7

2006*** 272,81 165,51 535,59 12,45 114,21 304,87 115,36 176,05 167,28 1.864.11 6,2

Sumber BPS (Angka Sangat Sementara) Proyeksi PDB

Jumlah penduduk usia kerja tahun 2005 mengalami pertumbuhan yaitu 2.456 orang sehingga jumlah penduduk usia kerja menjadi 156.380 orang. Sedangkan pada tahun 2006 pertambahan sebanyak 4.179 sehingga penduduk usia kerja menjadi 160.550. Pada tahun 2005 terdapat pertambahan penduduk usia kerja sebanyak 2.456 orang. Jumlah PUK atau penduduk yang berusia 15 tahun keatas kelompok tua (55 ke atas) lebih didominasi tinggal di pedesaan (61,03%). Jumlah PUK kelompok dewasa (25-54 tahun) lebih banyak tinggal di pedesaan dari pada di perkotaan masing-masing berjumlah 49,82 juta dan 40,47 juta orang. Sedangkan jumlah PUK atau penduduk yang berusia 15 tahun masih didominasi berpendidikan SD ke bawah terutama yang tinggal di pedesaan sekitar 36, 90 persen, yang berpendidikan tinggi hanya 0,49 persen dari total nasional. Secara nasional penduduk umur 15 ke atas yang tinggal di Pulau Jawa lebih besar (60,61%) dibanding pulau yang lain. Di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya penduduk berumur 15 tahun ke atas lebih banyak tinggal di pedesaan dengan jumlah rata-rata 2 kali penduduk berumur 15 tahun ke atas di perkotaan. Sehubugan dengan hal tersebut, pembangunan BLK di masing-masing daerah harus disesuaikan dengan 20

potensi pertambahan penduduk, antara lain penduduk menurut usia kerja dan pendidikan, karena penduduk usia kerja merupakan maukan (input) bagi lembaga pelatihan.Tabel 2:7a. Penduduk Usia Kerja menurut Golongan Umur dan Desa Kota Tahun 2005 Golongan Desa Kota Jumlah Umur 15-24 22.743.032 19.573.500 42.315.532 25-34 20.630.899 17.641.387 38.272.286 35-44 17.284.868 13.677.633 30.962.501 45-54 11.906.122 9.155.296 21.061.418 55 > 13.997.476 8.939.511 22.936.987 Jumlah 86.562.397 68.987.327 155.549.724Sumber :BPS,Sakernas Februari 2005 (data diolah Balitfo)

Tabel 2:7b. Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan dan Desa Kota Tahun 2005 Pendidikan < SD SMTP SMTA Akademi/Dip. Universitas Jumlah Desa 57.401.309 18.594.357 9.031.178 834.181 701.372 86.562.397 Kota 25.585.807 17.284.639 20.965.899 2.090.635 3.060.347 68.087.327 Jumlah 82.987.116 35.878.996 29.997.077. 2.924.816 3.761.719 155.549.724

Sumber :BPS,Sakernas Februari 2005 (data diolah Balitfo)

Tabel 2:7c. Penduduk Usia Kerja menurut Pulau dan Desa Kota Tahun 2005 PULAU Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Papua Dll Jumlah Desa 19.777.071 46.600.327 5.064.656 7.710.187 1.255.394 6.154.752 86.562.397 Kota 11.279.295 47.673.188 3.071.412 3.293.003 409.004 3.261.425 68.087.327 Jumlah 31.056.366 94.273.515 8.136.068 11.003.200 1.664.398 9.416.177 155.549.724

Sumber :BPS,Sakernas Februari 2005 (data diolah Balitfo)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara umum semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umur. TPAK menurut umur akan mulai meningkat pada usia 25 tahun dan mencapai nilai tertinggi sampai umur 55 tahun. Rata-rata nilai TPAK pada tahun 2005 menurut golongan umur meningkat menjadi sebesar 67,81%, sedangkan pada tahun 2006 menurun menjadi 67,55%. Struktur TPAK menurut pendidikan akan mengalami perubahan terutama TPAK lulusan SMTP yang pada tahun 2004 hanya 59,66% meningkat menjadi 50,38% pada tahun 2005. Sedangkan TPAK lulusan tingkat pendidikan lainnya menurun, terutama TPAK lulusan Diploma menurun dari 84,76% tahun 2004 menjadi 84,11% pada tahun 2005. Namun TPAK pada tahun 2006 meningkat, yaitu TPAK lulusan SMTP dari 60,38% (2005) menjadi 60,95% (2006). Pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja bertambah sebesar 1,16 juta atau dari sebanyak 65,93 juta pada tahun 2004, menjadi 65,93 juta pada tahun 2005. Angkatan Kerja pada tahun 2006 meningkat sebanyak 1,19

21

juta atau sebanyak 107,91 juta, dengan struktur yang tidak berbeda dibandingkan dengan periode tahun 2004-2005. Jumlah angkatan kerja berpendidikan SD menurun dari 45,38 juta pada tahun 2005 menjadi sebesar 56,05 pada tahun 2006. Sedangkan jumlah angkatan kerja berpendidikan lainya akan meningkat. Jumlah angkatan kerja yang bertambah secara signifikan adalah yang berpendidikan SMTA kejuruan yaitu sebesar 7,25 juta pada tahun 2005 menjadi 7,76 juta tahun 2006. Kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang belum diisi. Perkiraan kesempatan kerja harus memuat dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Perkiraan kesempatan kerja merupakan indikasi perkiraan kebutuhan tenaga kerja oleh setiap sektor ekonomi yang bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi bagi perencanaan pendidikan dan pelatihan, sehingga luaran (output)nya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau tuntutan syarat pekerjaan. Kesempatan kerja pada tahun 2005 akan naik menjadi 95,80 juta, atau dengan laju pertumbuhan sebesar 2,33% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2006, jumlah angkatan kerja menjadi 98,25 juta atau bertambah sebesar 2,55% dari tahun 2005. Berikut disajikan Proyeksi Kesempatan Kerja menurut pendidikan Tahun 2005 - 2006 (dalam ribu).Tabel 2:8. Proyeksi Kesempatan Kerja menurut Pendidikan Tahun 2005 - 2006 (dalam ribu)

Pendidikan1. 2. 3. 4. 5. 6. SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma Universitas Jumlah

200552.766 19.824 11.921 6.030 2.176 3.083 95.800

200652.626 21.276 12.493 6.167 2.313 3.371 98.247

Sumber : Balitfo Depnakertrans "Rencana Tenaga Kerja Nasional (2006)

Penganggur terbuka adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah penganggur terus bertambah. Angkatan kerja atau penganggur merupakan masukan (input) bagi lembaga pelatihan kerja (BLK). Oleh karena itu semakin besar jumlah angkatan kerja di suatu daerah/wilayah maka keberadaan BLK sangat diperlukan guna melatih para penganggur menjadi tenaga kerja kompeten. Penganggur merupakan masukan (input) bagi lembaga pelatihan (BLK) sehingga semakin banyak jumlah penganggur berarti peran BLK semakin dibutuhkan. Kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan iklim berusaha. Pengangguran terbuka pada tahun 2006 didominasi oleh penganggur yang berumur 15-24 tahun yaitu mencapai 69,24%. Sedangkan pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi berpendidikan menengah (SMTP & SMTA) sebesar 6,59 juta (60,73%). Sebaliknya pengangguran berpendidikan tinggi (diploma ke atas) lebih didominasi diperkotaan sebanyak 0,56 juta (78,37%). Pengangguran terbuka di pedesaan masih didominasi berpendidikan SD (43,57%). Proporsi 22

penganggur di perkotaan didominasi SMTA (45,49%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 2:9. Penggangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan Kota-Desa Tahun 2005 Pendidikan Kota Desa Jumlah > 1.390.262 2.163.426 3.553.688 SMTP 1.264.154 1.406.646 2.670.810 SMTA 2.678.801 1.232.791 3.911.502 Akademi/Dip. 245.954 76.882 322.636 Universitas 309.113 76.305 385.418 Jumlah 5.888.294 4.955.960 10.844.254

Sumber :BPS,Sakernas Feb.2005 (data diolah Balitfo)

23

BAB III STANDAR MINIMUM BLK A. KEBUTUHAN TANAH. 1. Lokasi Tanah Yang Diperlukan Untuk membangun suatu lembaga pelatihan, lokasi tanah mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting. Oleh karena itu lokasi yang akan ditetapkan sebagai tempat didirikannya lembaga harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan : a. Topografi b. Drainase c. Sumber air d. Pembuangan limbah e. Transportasi f. Planologi g. Kemungkinan untuk pengembangan Lokasi Tanah Yang Akan Dibangun Untuk membangun suatu lembaga pelatihan, luas tanah mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting. Oleh karena itu luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan BLK kejuruan seluruhnya 2 Ha (20.000 m2). Prospek Pengembangan Lokasi Lokasi yang telah ditetapkan untuk pendirian suatu lembaga pelatihan dalam jangka panjang secara teknis dimungkinkan untuk dikembangkan secara fisik sesuai dengan fungsinya melalui pendekatan secara vertikal maupun horozontal. a. Pendekatan vertikal Pendekatan vertikal dilakukan apabila lokasi untuk pendirian lembaga pelatihan telah memenuhi persyaratan dilihat dari berbagai aspek sebagaimana dipersyatakan pada lokasi tanah yang akan dibangun. b. Pendekatan Horizontal Pendekatan Horizontal dilakukan apabila lokasi untuk pendirian lembaga pelatihan cukup memadai dikembangkan secara horizontal dan memenuhi persyaratan dilihat dari berbagai aspek sebagaimana dipersyaratkan pada lokasi tanah yang akan dibangun.

2.

3.

24

B.

STANDAR BANGUNAN 1. Bangunan Kantor Bangunan gedung yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan antara lain : No 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Jenis Ruangan Ruang Kepala BLK Ruang Kepala TU Ruang Kepala Seksi Ruang Staf Ruang Instruktur Ruang Aula Ruang Tamu Ruang Rapat (meeting room) Standar Minimal 117 m2 25 m2 25 m2 70 m2 100 m2 500 m2 20 m2 49 m2

Bangunan Workshop Bangunan workshop yang diperlukan untuk melaksanakan pelatihan antara lain : No 1 Jenis Ruangan Workshop Listrik Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Teknologi Mekanik Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Bangunan Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Otomotif Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Aneka Kejuruan Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Telematika Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Standar Minimal 50 150 12 50 150 16 50 150 12 50 150 20 50 150 80 50 150 12 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2

3

4

5

6

25

7

8

9

Workshop Tata Niaga Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Perhotelan Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat Workshop Pertanian Ruang Teori Ruang Praktek Ruang Alat

50 150 16 50 150 12 50 150 20

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Keterangan : Untuk ruang instruktur dan ruang teori semua kejuruan sebaiknya menggunakan plafon (langit-langit); Khusus untuk bangunan workshop kejuruan otomotif, teknologi mekanik dan logam mesin tidak menggunakan plafon (langit-langit) dengan tinggi dinding 5 - 7 meter. 3. Bangunan Asrama Bangunan asrama untuk peserta pelatihan adalah sebagai berikut : No 1 2 4. Jenis Ruangan Asrama Peserta (per kamar) Guest House Standar Minimal 24 140 m2 m2

Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Ruangan Perpustakaan (library) Gudang Bahan Gudang Peralatan Gudang Barang Penghapusan Toilet/WC Parkir Kantin Rumah Dinas Kepala/Pimpinan Pos Jaga Standar Minimal 50 100 100 50 12 100 80 140 12 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

26

C.

STANDAR PERALATAN/MESIN 1. Peralatan Pelatihan Bidang kejuruan yang dilaksanakan diprioritaskan pada kejuruan/sub kejuruan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar BLK yang akan didirikan sehingga pelatihan di BLK dapat berkesinambungan. Pelaksanaan program pelatihan untuk setiap kejuruan yang ada harus mengacu program pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training) sehingga kualitas lulusan BLK dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pasar kerja. Adapun bidang kejuruan/sub kejuruan dimaksud adalah sebagai berikut : : : LISTRIK LISTRIK INDUSTRISPESIFIKASI3

KEJURUAN SUB KEJURUANNO.1

NAMA DAN JENIS ALAT2

KEB. MIN PERALATAN4

SATUAN5

KET.6

SARANA MESIN DAN PERLENGKAPANNYA 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 Elevator miniatur Conveyor Process product system220V/50Hz/4Floors/manual -otomatis operational/terminal connector input 220V/50Hz/4Floors/manual -otomatis Conveyor, robotic, pnuematic & electric motor operation system Electric motor pump otomatis, filter & lubrications, gauge metering Panel pneumatic incl. : Distribution air (metal piping) with filter & lubrication, metering Single acting cylinder Double acting cylinder Gate/Relay/Transistor, etc.

5 5 2

Set Set Set

Compressor

1

Set

Pneumatic system

5

Set

Digital control wiring Electronic power control Electromagnetic control Induction electric motor

10 5 5

Set Set Set Unit

3 phases squrellcage rotor single, speed & double voltage, 10HP 3 phases squrellcage rotor double, speed & double voltage, 10HP Wound rotor 5HP

5

Induction electric motor Induction electric motor

5 5

Unit Unit

27

1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 6

Sinchronus electric motor

Slipring type

5

Unit

Sinchronus electric motor

Brushless type

5

Unit

Genset AC laboratorium

3 phases, 220Vac incl. sinchronous

5

Set

DC electric motor

Serie/220Vdc, shunt/220Vdc, compound/220Vdc 3 phases/380V/220VAC/220 VDC, 10KVA

5

Set

Power supply

2

Unit

Capasitor bank

10KVA/380V

2

Set

Star delta starter

Manual

5

Unit

Rheostad starter

Manual

5

Unit

Authotransformer starter

Manual/otomatis

5

Unit

Authomatic star delta starter

Contactor 220/380V

5

Unit

Solid state starter motor

5

Unit

Braking electric motor AC

Plugging system/3 phases

5

Unit

Braking electric motor AC

Antiplugging system/3 phases

5

Unit

Friction electromagnetic braking Inverter1 phase/3 phase for electric induction motor 5HP/220V/50Hz

5 5

Set Unit

28

2 7 . 2 8 . 2 9 .

Eddy current starter

5

Unit

PLC

Package 24.I/O incl

10

Set

PLC

Rack type PLC rack type computer desktop berisi program PLC dan aplikasi penunjang pembuatan program PLC

10

Set

PLC & computer 3 0 .

10

Set

Stepper motor control system PERALATAN TANGAN

10

Set

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 .

Electricians tool kit Snipe nose plier Combination plier Cutter plierBerisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20 20 20 20

Set Set Set Set

Ball & claw pincer plier Heavy duty ratchet Electricians scissors Wire stripers Automatic flexible jaw

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20 20 20 20 20

Set Set Set Set Set

Cable strippers

20

Set

Cable strippers coaxial

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20

Set

29

1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 6

Twin and earth

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20

Set

Circlip plier (internal & external) Screwdrivers : terdiri dari

Flat blade-round shaft-flare tip Flat blade-round shaftparallel tip Supadrive tip-round shaft Chubby 1 5

20

Set

Tank cutter

20

Set

HSS taps and wrenches

HSS

20

Set

Tap wrenches (chuck type)

L.70 size 2 & L.50 size 1

20

Set

HSS dies & die stock

HSS

20

Set

Die stock

L.150

20

Set

Centre punch

High carbon steel

20

Set

Ball pein hammer

20

Set

Claw hammer

20

Set

Club hammer

2,5 lb

20

Set

Soft faced hammer

20

Set

Dead blow hammer

20

Set

Centre punch Scribes Wire brush set

High carbon steel

20 20 20

Unit Unit Unit

30

2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1

Power drill (hand drill)

Electric motor 1 phase 220V/50Hz 10 mm wide (13 mm dia.) reflector 38 mm wide, precision reflector Reducing battle Variable temp 250 mm with handle

20

Unit

Heat guns (variable temp)

20

Unit

Hand/dual file

20

Unit

Flat file bastard

10

Flat file medium

10

Flat file smooth

10

Glat file bastard

Triangle fle bastard

8

Round file smooth

7 mm

20

Unit

Half round file bastard

8

20

Unit

Half round file smooth

8

20

Unit

Square file bastard

7 mm

20

Unit

Hand/dual file

250 mm with handle

20

Unit

Square file smooth

7 mm

20

Unit

Needle file set Jointing clamp for isolated cable

20 20

Unit Unit

31

4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 . 5 1 . 5 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 . 5 6

Jointing clamp for nonisolated

20

Unit

Set of jointing clamp cable

Pneumatic handle pump (box)

20

Set

Screwdrivers ratchet

20

Unit

Screwdrivers chubby ratchet

20

Unit

Main test screwdriver

20

Unit

Screw gripping

20

Unit

Insulated Screw gripping

20

Unit

Offset screwdriver

20

Unit

Jewelers screwdriver (walleted sets)

Parallel tip Crosshead tip

20

Set

Hexagon keys set

20

Unit

Hexagon ball driver

20

Unit

Spanners set

Bi hexagonal ring at one end and open jawed at the other end

20

Set

Open ended spanner set

20

Unit

Ring spanner Adjustable spanner

20 20

Unit Unit

32

5 7 .

Self gripping spanner in sq drive system (socket set)Ratched handle, universal joint, T handle, extention handle in box Ratched handle, universal joint, T handle, extention handle in box Quickset drivers, presettable drivers, torque analyzer

20

Unit

20

Set

5 8 . 5 9 . 6 0 . 6 1 .

in sq drive system (socket set)

20

Set

Torque tools

20

Set

Soldering iron

Soldering iron & longlife bit & box 80W/220vac

20

Unit

Riveting tools

Multidiameter

20

Set

PERALATAN UKUR A. Alat Ukur Mekanik 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 Marking punch Parallel pin punch (high carbon) Automatic center punch White boards Measuring tapes Gram gauges Feeler gauges Radius gauges Depth gaugeRule tapes 3000 m Alphabet & manual

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

High carbon

Spring inside caliper Micrometer analog

20 20

Unit Unit

33

1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 .

Micrometer digital Vernier calipers

20

Unit

Dual scale/analog/accuracy 0001

20

Unit

Vernier calipersDial 0-6/accuracy 0-001

20

Unit

Vernier calipersDigital 0-6/accuracy 00005 in

20

Unit

Combination set

Square head Rule (plain side) Centre head Length 310/16 Height 70 Body aluminium L.2100H 100 Body aluminium H.100 Body aluminium

20

Set

Engineers workshop level

20

Unit

Engineers workshop level

20

Unit

Engineers try squares

4 & 6 toleransi 0,015 mm

20

Unit

Cast iron surface plate

Cast iron

20

Unit

Cast iron angle plate

Cast iron

20

Unit

B. Alat Ukur Elektrik 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 AVO/Multimeter AVO/Multimeter Clamp Multimeter KWHmeter1 phase Analog

20 20 20 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Digital

Digital 1 phase

KVARmeter KWHmeter3 phase

20

34

7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3 phase

KVARmeter Lighting measurement (luxmeter) Insulation meter (megger)Digital

20 20 5

Unit Unit Unit

Digital/batterey

Insulation meter (megger)

Analog/generator Digital

5

Unit

EarthtesterDigital

5

Unit

Tension cable meterDigital

5

Unit

Capasitor meterDigital

5

Unit

Tachometer

5

Unit

Powerscope

10

Unit

Cos Qmeter

10

Unit

Frequence meter

10

Unit

IC checker

10

Unit

Transisitor tester

10

Unit

PERALATAN POTONG Hacksaw handle Junior hacksaw handle Orbital action jigsaw Electricians hole saw Pemotong pipa logam

1 phase 220V/50Hz Electric machine 220V/50Hz, 5/8 s/d 1, Reamer, Swaging, Flaring otomatis

20 20 20 10 2

Unit Unit Unit Unit Unit

35

7. 8. 9. 10. 11.

Pemotong pelat Pad saw handle Pemotong besi profile Hand electric grinder Cutter cooper pipe ALAT BANTU PELATIHAN A. Bahan

Manual, pelat max 2mm Electric 1 phase/220V dia 5 1 phase/220V/50Hz

1 10 2 5 20

Unit Unit Unit Unit Unit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Panel NFB Fuse patron MCB 1 phase MCB 3 phase ELCB 3 phase Terminal Photocell Amperemeter Voltmeter Selector switch Pushbutton Pushbutton Pushbutton Pushbutton Pushbutton Pushbutton Emergency switch Keyswitch Buzzer Limitswitch Limitswitch Tube lamp with capasitor Ground system Earth tester PVC pipe Metal pipe Busbar Conveyor system Water treatment system Photosensor Contactor Relay Relay Timer Timer Timer Flow switch Solenoid switch Alarm Wire Sensor logam Sensor cahaya Terminal

Metal 40x60 with rail & bushbar 50A/500V 4A, 6A, 10A, incl. house patron 2A 16A, 25A, 32A 100Ma/32A 220V/10A

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Unit Unit Set Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Multipole Black colour/NO/NC Red colour/NO/NC Green colour/NO/NC Black/NO Red/NC Green/NO

1 way 2 ways Electronic ballast

Limitswitch forwardreverse WLC system/PVC tank/electricpump SK-25 220Vac 24Vdc On-delay electronic OFF delay pneumatic electromagnetic 24hours/32A/380V

36

1. 2. 3. 4. 5.

B. Pengajaran TV color DVD player Camera digital IC gate Pilot lamp Computer laptop

32 multi system multi system multi system/stand AND, NOT, NAND, NOR, EX-OR Pentium 4/duo centrino/20G Berisi program electronic design 56 220V

1 1 1 20 80 2 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20

Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5.

Screen LCD proyektor Printer Jobsheet Information sheet Assesment sheet KESELAMATAN KERJA Pakaian kerja/werpak Safety belt Spectables Shoes Sarung tangan

Kulit

37

KEJURUAN SUB KEJURUANNO.

: :

LISTRIK INSTALASI TENAGASPESIFIKASI KEB. MIN PERALATAN SATUAN KET.

NAMA DAN JENIS ALAT SARANA MESIN DAN PERLENGKAPANNYA

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 .

Genset silent

Diesel engine/alternator brushless type/50KVA/6000V/380V/5 0Hz 3 phases/6000V/380V/20KV A, oil natural 3 phases squrellcage rotor single speed, 5HP 3 phases squrellcage rotor double speed, 10HP 3 phases squrellcage rotor single speed & double voltage, 10HP 3 phases squrellcage rotor double speed, double voltage, 10HP Wounds rotor 5HP

2

Set

Transformator Induction electric motor Induction electric motor Induction electric motor Induction electric motor Induction electric motor Sinchronus electric motor Sinchronus electric motor

2 10 5 5 5 5

Set Set Set Set Set Set Set Unit

Slipring type

5 5

Brushless type

Genset AC laboratorium

3 phases/220Vac incl. synchronous

5

Unit

DC electric motor

Serie/220Vdc, shunt/220Vdc, compound/220Vdc 3 phases/380V/220VAC/220 VDC, 10KVA

5

Unit

Power supply

5

Unit

Capasitor bank

10KVA/380V

2

Unit

Star delta starter

Manual

2

Set

Rheostad starter

Manual

5

Set

38

1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 .

Authotransformer starter

Manual/otomatis

5

Unit

Authomatic star delta starter

Contactor 220V/380V

5

Set

Solid state starter motor

5

Unit

Braking electric motor AC

Plugging system/3 phases

5

Unit

Braking electric motor AC

Antiplugging system/3 phases

5

Unit

Friction electromagnetic braking1 phase/3 phase for electric induction motor 5HP/220V/50Hz

5

Unit

Inverter

Eddy current starter 2 3 . Cubicle medium voltage switch gear PERALATAN TANGAN 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . Electricians tool kit Snipe nose plier Combination plier Cutter plier Ball & claw pincer plier Heavy duty ratchet Electricians scissors Wire stripers Automatic flexible jawBerisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V 20KV/incoming/metering/o utgoing SF6 insulation switching

5 2

Unit Set

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Set Set Set Set Set Set Set Set Set

39

1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4

Cable strippers

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20

Set

Cable strippers coaxial

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20

Set

Twin and earth

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Flat blade-round shaft-flare tip Flat blade-round shaftparallel tip Supadrive tip-round shaft Chubby 1 5

20

Set

Circlip plier (internal & external) Screwdrivers : terdiri dari

20

Set

Tank cutter

20

Set

HSS taps and wrenches

HSS

20

Set

Tap wrenches (chuck type)

L.70 size 2 & L.50 size 1

20

Set

HSS dies & die stock

HSS

20

Set

Die stock

L.150

20

Set

Centre punch

High carbon steel

20

Set

Ball pein hammer

20

Set

Claw hammer

20

Set

Club hammer

2,5 lb

20

Set

Soft faced hammer Dead blow hammer

20 20

Set Set

40

2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 .2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 3 9 .

Centre punch

High carbon steel

20

Unit

Scribes

20

Unit

Wire brush set

20

Unit

Power drill (hand drill)

Electric motor 1 phase 220V/50Hz 10 mm wide (13 mm dia.) reflector 38 mm wide, precision reflector Reducing battle Variable temp 250 mm with handle

20

Unit

Heat guns (variable temp)

20

Unit

Hand/dual file

20

Unit

Flat file bastard

10

20

Unit

Flat file medium

10

20

Unit

Flat file smooth

10

20

Unit

Triangle fle bastard

8

20

Unit

Round file smooth

7 mm

20

Unit

Half round file bastard

8

20

Unit

Half round file smooth

8

20

Unit

Square file bastard

7 mm

20

Unit

Hand/dual file

250 mm with handle

20

Unit

41

4 0 . 4 1 . 4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 . 5 1 . 5 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 .

Square file smooth

7 mm

20

Unit

Needle file set

20

Unit

Jointing clamp for isolated cable Jointing clamp for nonisolated

20

Unit

20

Unit

Set of jointing clamp cable

Pneumatic handle pump (box)

20

Set

Screwdrivers ratchet

20

Unit

Screwdrivers chubby ratchet

20

Unit

Main test screwdriver

20

Unit

Screw gripping

20

Unit

Insulated Screw gripping

20

Unit

Offset screwdriver

20

Unit

Jewelers screwdriver (walleted sets)

Parallel tip Crosshead tip

20

Set

Hexagon keys set

20

Unit

Hexagon ball driver

20

Unit

Spanners set Open ended spanner set

Bi hexagonal ring at one end and open jawed at the other end

20 20

Set Unit

42

5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 6 0 . 6 1 . 6 2 . 6 3 .

Ring spanner

20

Unit

Adjustable spanner

20

Unit

Self gripping spanner

20

Unit

in sq drive system (socket set) in sq drive system (socket set)

Ratched handle, universal joint, T handle, extention handle in box Ratched handle, universal joint, T handle, extention handle in box Quickset drivers, presettable drivers, torque analyzer

20

Set

20

Set

Torque tools

20

Set

Soldering iron

Soldering iron & longlife bit & box 80W/220vac

20

Unit

Riveting tools

Multidiameter

20

Set

PERALATAN UKUR A. Alat Ukur Mekanik 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 Marking punch Parallel pin punch (high carbon) Automatic center punch White boards Measuring tapes Gram gauges Feeler gauges Radius gauges Depth gaugeRule tapes 3000 m Alphabet & manual

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

High carbon

43

1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 .

Spring inside caliper

20

Unit

Micrometer analog

20

Unit

Micrometer digital Vernier calipers

20

Unit

Dual scale/analog/accuracy 0001

20

Unit

Vernier calipersDial 0-6/accuracy 0-001

20

Unit

Vernier calipersDigital 0-6/accuracy 00005 in

20

Unit

Combination set

Square head Rule (plain side) Centre head Length 310/16 Height 70 Body aluminium L.2100H 100 Body aluminium H.100 Body aluminium

20

Set

Engineers workshop level

20

Unit

Engineers workshop level

20

Unit

Engineers try squares

4 & 6 toleransi 0,015 mm

20

Unit

Cast iron surface plate

Cast iron

20

Unit

Cast iron angle plate

Cast iron

20

Unit

B. Alat Ukur Elektrik 1 . 2 . 3 . AVO/Multimeter AVO/Multimeter Clamp MultimeterAnalog

20 20 20

Unit Unit Unit

Digital Digital

44

4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 .

1 phase

KWHmeter1 phase

20 203 phase

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

KVARmeter KWHmeter3 phase

20 20Digital

KVARmeter Lighting measurement (luxmeter) Insulation meter (megger)

20 5

Digital/batterey

Insulation meter (megger)

Analog/generator

5

Unit

Digital

EarthtesterDigital

5

Unit

Tension cable meterDigital

5

Unit

Capasitor meterDigital

5

Unit

Tachometer

5

Unit

Powerscope

10

Unit

Cos Qmeter

10

Unit

Frequence meter

10

Unit

PERALATAN POTONG 1 . 2 . Hacksaw handle Junior hacksaw handle 20 20 Unit Unit

45

3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 .

Orbital action jigsaw Electricians hole saw1 phase 220V/50Hz Electric machine 220V/50Hz 5/8 s/d 1 Reamer Swaging Flaring otomatis Manual, pelat max 2mm

20 10

Unit Unit

Pemotong pipa logam

2

Unit

Pemotong pelat Pad saw handle Pemotong besi profile Hand electric grinder

1 10

Unit Unit Unit Unit

Electric 1 phase/220V dia 5

2 5

1 phase/220V/50Hz

Cutter cooper pipe

20

Unit

ALAT BANTU PELATIHAN A. Bahan 1 .Metal 80x160cm Bushvar ACB 1000A/3 phases NFB 4x100A Metering ampere transformer voltage transformer Metal 40x60 with rail & bushbar

Kotak panel (VDP)

20

Unit

2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9

Panel NFB Fuse patron MCB 1 phase MCB 3 phase ELCB 3 phase Terminal Photocell

50A/500V

20 20 20 20 20 20

Unit Set Unit Unit Unit Set Set

4A, 6A, 10A, incl. house patron

2A

16A, 25A, 32A

100mA/32A

220V/10A

20

46

1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4

Amperemeter

20

Unit

Voltmeter

20

Unit

Selector switch Pushbutton

Multipole

20

Unit

Black colour/NO/NC

20

Unit

PushbuttonRed colour/NO/NC

20

Unit

PushbuttonGreen colour/NO/NC

20

Unit

PushbuttonBlack/NO

20

Unit

PushbuttonRed/NC

20

Unit

PushbuttonGreen/NO

20

Unit

Emergency switch

20

Unit

Keyswitch

20

Unit

Buzzer

20

Unit

Limitswitch

1 way

20

Unit

Limitswitch Tube lamp with capasitor

2 ways Electronic ballast

20 20

Unit Unit

47

2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 3 9

Ground system

20

Unit

Earth tester

20

Unit

PVC pipe

20

Unit

Metal pipe

20

Unit

Busbar

20

Unit

Conveyor system

Limitswitch forwardreverse

20

Unit

Water treatment system

WLC system/PVC tank/electricpump

20

Unit

Photosensor

20

Unit

Contactor

SK-25

20

Unit

Relay

220Vac

20

Unit

Relay

24Vdc

20

Unit

Timer

On-delay electronic

20

Unit

Timer

OFF delay pneumatic electromagnetic

20

Set

Timer Flow switch

24hours/32A/380V

20 20

Unit Unit

48

4 0 . 4 1 . 4 2 . 4 3 .

Solenoid switch

20

Unit

Alarm

20

Unit

Wire

20

Unit

Terminal

20

Unit

B. Pengajaran 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 TV color DVD driver Camera digital32 multi system

1 1 1

Unit Unit Unit

multi system

multi system/stand Pentium 4/duo centrino/20G Berisi program electronic design 56

Computer laptop Screen LCD proyektor Printer Jobsheet Information sheet

2 1 1 1 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

220V

Assesment sheet CubicalControl motor DOL/Star Delta

20

Unit

5

Unit

CubicalControl motor inverter

5 5

Unit Unit

Cubical

Control motor braking

49

1 4 . 1 5 .

Schaft holding

H.2m, AREA; 2x3m; aluminium

1

Set

Ladder

Aluminium H.3m double

2

Set

KESELAMATAN KERJA 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Pakaian kerja/werpak Safety belt Spectables Shoes Sarung tanganKulit

20 20 20 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit

50

KEJURUAN SUB KEJURUANNO.1

: :

LISTRIK INSTALASI PENERANGANSPESIFIKASI3

NAMA DAN JENIS ALAT2

KEB. MIN PERALATAN4

SATUAN5

KET.6

SARANA MESIN DAN PERLENGKAPANNYA 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . Column drilling machine Bench drilling machine Pedestal grinder Mesin las listrik Pembentuk pelat Pelobang pelat (3000lb lever press) Pembengkok pipa logam3 phases 220/380V, 50Hz, spindle MT3, include machine tools 1 phases 220/50Hz, include machine tools

5 5 5 2 2 2 2

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1 phases 220/50Hz 1 phases 220/50Hz, 25 s/d 100A lengkap dengan perlengkapan las listrik Manual, pelat max 2mm Manual bentuk lubang bulat, oval, persegi panjang, dll Hydrolic system dengan 51pectacl control automatic Electric motor 220V/50Hz, tabung tahan >10psi, otomatis dengan sensor tekan logam, lengkap dengan alat pengukur dan pipa fleksibel

Kompresor

1

Unit

Paralle vice (ragum) Vertical acetelin device for vice rulesTorch welding set, acetelyn cylinder, O2 cylinder, 51pectacles safety Electric motor 1 phases, 220V/50Hz dilengkapi spray nozzle

20

Unit

5

Unit

Welding acetelin set

1

Unit

Penyemprot air tekanan tinggi

2

Unit

Hand drill 400W/220V

1 phases 220V/50Hz

10

Unit

Electro pneumatic hammer

1 phases 220V/50Hz

5

Unit

51

g machine wiring machine wiring

washin iron water heater machine wiring dryer machine wiring micro wave machine wiring refrige rator machine wiring air conditioning

1 5 .

-

Home appliance

-

10

Set

PERALATAN TANGAN 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 Electricians tool kit Snipe nose plier Combination plier Cutter plier Ball & claw pincer plier Heavy duty ratchet Electricians scissors Wire stripers Automatic flexible jawBerisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Set Set Set Set Set Set Set Set Set

Cable strippers

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20

Set

Cable strippers coaxial

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V

20

Set

Twin and earth

Berisolasi dengan batas tegangan lebih dari 1000V Flat blade-round shaft-flare tip Flat blade-round shaftparallel tip Supadrive tip-round shaft Chubby 1 5

20

Set

Circlip plier (internal & external) Screwdrivers : terdiri dari Tank cutter

20 20

Set Set

52

1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9

HSS taps and wrenches

HSS

20

Set

Tap wrenches (chuck type)

L.70 size 2 & L.50 size 1

20

Set

HSS dies & die stock

HSS

20

Set

Die stock

L.150

20

Set

Centre punch

High carbon steel

20

Set

Ball pein hammer

20

Set

Claw hammer

20

Set

Club hammer

2,5 lb

20

Set

Soft faced hammer

20

Set

Dead blow hammer

20

Set

Centre punch

High carbon steel

20

Unit

Scribes

20

Unit

Wire brush set

20

Unit

Power drill (hand drill) Heat guns (variable temp)

Electric motor 1 phase 220V/50Hz 10 mm wide (13 mm dia.) reflector 38 mm wide, precision

20 20

Unit Unit

53

reflector Reducing battle Variable temp

3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . 4 2 . 4 3 . 4

Hand/dual file

250 mm with handle

20

Unit

Flat file bastard

10

20

Unit

Flat file medium

10

20

Unit

Flat file smooth

10

20

Unit

Triangle fle bastard

8

20

Unit

Round file smooth

7 mm

20

Unit

Half round file bastard

8

20

Unit

Half round file smooth

8

20

Unit

Square file bastard

7 mm

20

Unit

Hand/dual file

250 mm with handle

20

Unit

Square file smooth

8 mm

20

Unit

Needle file set

20

Unit

Jointing clamp for isolated cable Jointing clamp for nonisolated Set of jointing clamp cablePneumatic handle pump

20

Unit

20 20

Unit Set

54

(box)

4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 . 5 1 . 5 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 . 5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9

Screwdrivers ratchet

20

Unit

Screwdrivers chubby ratchet

20

Unit

Main test screwdriver

20

Unit

Screw gripping

20

Unit

Insulated Screw gripping

20

Unit

Offset screwdriver

20

Unit

Jewelers screwdriver (walleted sets)

Parallel tip Crosshead tip

20

Set

Hexagon keys set

20

Unit

Hexagon ball driver

20

Unit

Spanners set

Bi hexagonal ring at one end and open jawed at the other end

20

Set

Open ended spanner set

20

Unit

Ring spanner

20

Unit

Adjustable spanner

20

Unit

Self gripping spanner in sq drive system (socket set)Ratched handle, universal joint, T handle, extention handle in box

20 20

Unit Set

55

6 0 . 6 1 . 62. 63.

in sq drive system (socket set)

Ratched handle, universal joint, T handle, extention handle in box Quickset drivers, presettable drivers, torque analyzer Soldering iron & longlife bit & box 80W/220vac Multidiameter

20

Set

Torque tools Soldering iron Riveting tools PERALATAN UKUR A. Alat Ukur Mekanik

20 20 20

Set Unit Set

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4

Marking punch Parallel pin punch (high carbon) Automatic center punch White boards Measuring tapes Gram gauges Feeler gauges Radius gauges Depth gauge

Alphabet & numerical

20 20 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

High carbon

Rule tapes 3000m

20 20 20 20 20

Spring inside caliper

20

Unit

Micrometer analog

20

Unit

Micrometer digital Vernier calipers

20

Unit

Dual scale/analog/accuracy 0001 Dial 0-6/ accuracy 0-001

20 20

Unit Unit

Vernier calipers

56

1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 .

Vernier calipersDigital 0-6/ accuracy 00005 in Square head Rule (plain side) Centre head Protactor head Length 310/16 Height 70 Body aluminium L.2100 H 100 Body aluminium H.100 Body aluminium

20

Unit

Combination set

20

Set

Engineers workshop level

20

Unit

Engineers workshop level

20

Unit

Engineers try squares

4 & 6 tolerance 0,015 mm

20

Unit

Cast iron surface plate

Cast iron

20

Unit

Cast iron angle plate

Cast iron

20

Unit

B. Alat Ukur Elektrik 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . AVO/Multimeter AVO/Multimeter Clamp Multimeter KWHmeter1 phases Analog

20 20 20 20 20

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Digital

Digital 1 phases

KVARmeter3 phases

KWHmeter3 phases

20 20Digital

KVARmeter Lighting measurement (luxmeter)

20 5 5

8 . 9 .

Insulation meter (megger) Insulation meter (megger)

Digital/baterey Analog/generator

57

1 0 . 1 1 . 1 2 .

Earthtester

Digital

5

Unit

Tension cable meter

Digital

5

Unit

Capasitor meter

Digital

5

Unit

PERALATAN POTONG 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . Hacksaw handle Junior hacksaw handle Orbital action jigsaw Electricians hole saw1 phase 220V/50Hz Electric machine 220V/50Hz 5/8 s/d 1 Reamer Swaging Flaring otomatis Manual, pelat max 2mm

20 20 20 10

Unit Unit Unit Unit

Pemotong pipa logam

2

Unit

Pemotong pelat Pad saw handle Pemotong besi profile Hand electric grinder

1 10

Unit Unit Unit Unit

Electric 1 phase/220V dia 5

2 5

1 phase/220V/50Hz

Cutter cooper pipe

Incl. reamer general dia.

20

Unit

ALAT BANTU PELATIHAN A. Bahan 1 . 2 . 3 Kotak panel Kotak panel PanelPVC 20x40 cm, with rail $ terminal

20

Unit

Metal 40x60 cm 25A/500V

58

4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 .

NFB Fuse patron MCB 1 phase MCB 3 phase ELCB 3 phase Current transformer4A, 6A, 10A, incl. house patron

20 20 20 20 20 20

Unit Set Unit Unit Unit Unit

2A, 4A, 10A

16A, 25A, 32A

30mA/4A, 30mA/10A, 30mA/16A

1:5

Voltage transformer

1:5

20

Unit

Terminal

20

Set

Photocell

220V/10A

20

Set

Amperemeter

20

Unit

Voltmeter

20

Unit

Selector switch

Multipole

20

Unit

Dimmer switch

220V/5A

20

Unit

1 way switch

20

Unit

2 way switch

20

Unit

Intermediate switch

20

Unit

59

2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 .

Lamp holder wall

20

Unit

Lamp holder ceiling

20

Unit

Tube lamp with capasitor

Electronic ballast

20

Unit

Ground system

20

Unit

Earth tester

20