Standar Layanan Informasi & Sengketa Informasi-2013

Standar Layanan Informasi & Sengketa InformasiDisusun oleh Ramly Amin Simbolon

Komisioner Komisi Informasi Pusat

(2009-2013)

Disampaikan pada acara Sosialisasi Pelayanan Informasi KementerianESDM di Pontianak, 23 Mei 2013

Bio Data• Nama : H. Ramly Amin, S, SSos, Msi

• Jabatan : Komisioner KIP (2009 – 2013)

• Pendidikan

Terakhir : Magister Kriminologi

FISIP - Universitas Indonesia.

• Pengalaman : Wartawan di Grup Pos Kota Jakarta.

• Jabatan Terakhir: Wk Pemred Harian Terbit.

• Email : [email protected]

Pasal 3 -Undangundang ini bertujuan untuk: 1.Menjamin hak warga negara untuk mengetahui

rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasanpengambilan suatu keputusan publik;

2. MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK.

3.meningkatkan peran aktif masyarakat dalampengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadan Publik yg baik;

4.MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK, YAITU YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUTABEL, SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik ygmempengaruhi hajat hidup orang banyak

6.Mengembangkan ilmu pengetahuan danmencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7.Meningkatkan pengelolaan danpelayanan informasi di lingkunganBadan Publik untuk menghasilkanlayanan informasi yang berkualitas.

Tujuan UU

Beberapa Pengertian

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara

badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hakmemperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkanpetunjuk teknis standar layanan informasi publik danmenyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau

ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak

melalui bantuan mediator komisi informasi. Mediasi bersifat sukarela.

Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa informasi

publik di luar pengadilan yang diputus oleh komisi informasi yang putusannyamemiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan

Ditolak/Dicabut

36%

PemeriksaanPendahuluan

12%

Mediasiberjalan

18%

MediasiSelesai

20%

Ajudikasiberjalan

6%

Ajudikasiselesai

8 %

Kinerja Penanganan Sengketa di KIP… perkembangan perkara hingga akhir tahun 2012

817perkara

Dari 817 permohonan sengketa informasi yang masuk, 426 pengaduanyang layak sengketa, selebihnya 97 sengketamasih dalam proses.

Kenapa Terjadi Sengketa ?

• Pasal 1 ayat 5 UU No.14 /2008

- Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang.

• Kenapa Sengketa Informasi terjadi?

1. Penolakan permintaan IP dengan alasan pengecualian;

2. Tidak disediakannya informasi publik secara berkala

3. Tak ditanggapinya permintaan IP;

4. Permintaan IP tidak ditanggapi sebagaimana diminta;

5. Tak dipenuhinya permintaan informasi;

6. Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau

7.Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

8. Akses informasi publik yang asimetris (tidak sama)

Menghindari sengketa ?

Perki No.1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi

Bab I Ketentuan Umum... 2Bab II Badan Publik...............4Bab III Informasi yang wajib

disediakan dandiumumkan.................10

Bab IV Informasi yang dikecualikan................17

Bab V Standar Layanan InformasiPublik..........19

Bab VI Tata Cara PengelolaanKeberatan.................. 30

Bab VII Laporan dan Evaluasi..35Bab VIII Penyusunan Standar

Prosedur OperasionalLayanan Informasi OlehBadan Publik........... 38

Bab IX Ketentuan Peralihan...39Bab X Ketentuan Penutup.....39

Batang Tubuh Peraturan KI Peraturan Komisi Informasi Pusat tentangStandar Layanan Informasi bertujuan:

a. Memberikan standar bagi badan publikdalam melaksanakan kegiatanpelayanan informasi publik.

b. Meningkatkan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untukmenghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

c. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh aksesinformasi publik.

d. Menjamin terwujudnya tujuanpenyelenggaraan keterbukaan informasisebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan

List inf. Yg

dikecualikan

List inf. Yg

dikecualikan

Pimpinan Badan Publik

PimpinanSatuan Kerja

Pimpinan Unit Pelayanan

• Melakukan uji konsekuensi

• Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP

• Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP

PPIDkepala

PPID pelaksana

PPID pelaksana

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker

Penetapan(Tim Pertim-

bangan?)

1.PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

2.Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan

kerja di badan publik dalam melaksanakanpelayanan IP;

b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;

c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkandaftar IP secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalamhal Badan Publik memiliki pejabatfungsional dan/atau petugas informasi;

Apa dan Siapa PPID?

Badan Publik & Informasi Publik

Badan Publik adalah:• eksekutif, • legislatif, • yudikatif, dan• badan lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan/atauAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, atau

• organisasi nonpemerintah sepanjangsebagian atau seluruh dananyabersumber dari APBN dan/atauAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi PublikInformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badanpublik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraannegara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan badan publik lainnyayang sesuai dengan UndangUndang iniserta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.

Pasal 1 ayat 3 UU KIP

Pasal 1 ayat 2 UU KIP

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum,b.Dapat mengganggu kepentingan perlindunganhak atas kekayaan intelektual dan perlindungandari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan hankamneg;d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam RI; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f. Dapat merugikan kepentingan hubungan LN :g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupunwasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misalrekaman medik).

i. Memorandum atau suratsurat antarBadan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakankecuali atas putusan Komisi Informasiatau pengadilan;

j. Informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan UU.

Klasifikasi Informasi

INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN (Pasal 9 UU KIP):

BAGIAN SATU: SECARA BERKALA (ayat 1 s/d 6).

Ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan InformasiPublik secara berkala.

Ayat (2) mengatur ttg informasi: (a) yg berkaitan dgn Badan Publik (BP), (b) mengenai kegiatan dan kinerja BP, (c)info laporan keuangan, (d) info lain yg diatur dlm peraturan perundangan.

Kewajiban menyampaikan informasi ini paling sedikit 6 bulan sekali (ayat 3), disampaikan dgn cara mudah dijangkau dan mudah dipahami (ayat 4).

Kewajiban yg dimaksud (ayat 1; 2 dan 3 )diatur lebih lanjut dgn Petunjuk Teknis yg disusun KI.

BAGIAN KEDUA: SECARA SERTA MERTA

(Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU KIP):

• BP wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yg dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

• Kewajiban menyebarluaskan informasi sbgmana dimaksud pd ayat (1) disampaikan dengan cara yg mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yg mudah dipahami.

BAGIAN KETIGA: TERSEDIA SETIAP SAAT

(Pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan 3)

Meliputi: (1 a) daftar seluruh IP yg berada di bawah penguasaannya, tak termasuk yg dikecualikan; (1 b) hasil keputusan BP dan pertimbangannya; (1 c) seluruh kebijakan yg ada berikut dokumen pendukung; (1 d) rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan BP; (1 e) perjanjian BP dgn pihak ke-3; (1 f) informasi & kebijakan yg disampaikan pejabat publik dlm pertemuan terbuka utk umum........ dst (1 g) dan (1 h).

• Ayt 2: IP yg telah dinyatakan terbuka bagi masyarakatberdasarkan sengketa dinyatakan sbg IP yg dpt diaksespengguna IP

• Ayt 3: Ketentuan ayat 1 dan 2 diatur dgn juknis KIP.

Permohonan PPID

Mencatat:NamaAlamat Subyek Format Carapenyampaian informasi yang diminta

Memberi: Tanda bukti

penerimaan permintaan

Nomor pendaftaran

Saat menerima permintaan (langsung/elektronik)Saat pengiriman informasi (surat).

Pemberitahuan tertulis &

Pemberian informasi

Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak;Memberitahu keberadaan info yang diminta jika

tidak berada di bawah penguasaannya;Menerima/menolak permintaan jika diterima

(sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta;

Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan

Alat penyampaian dan format informasi;Biaya dan cara pembayaran;Pemberitahuan perpanjangan waktu dan

alasannya

Maksimal 10 hari kerja+

Perpanjangan 7 hari kerja

Mekanisme Memperoleh Informasi

Wajib menyertakan

alasan

Siapa yg Berhak Meminta Informasi?

• Pasal 4 UU KIP:

Ayat 1: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan UU ini.

Ayat 2: Setiap orang berhak:

a. Melihat dan mengetahui informasi publik

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

memperoleh informasi publik.

c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan

UU ini, dan/ atau

d.menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat 3: Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan

informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

Ayat4: Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan

apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan atau

kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Siapa yang Dimaksud dgn Orang?

• Pasal 1 UU KIP yang mengatur tentang Ketentuan Umum, pada ayat 10 menyebutkan: Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

• Pasal 1 ayat 6 Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 (Perki 2/2010) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan: Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi ... Adalah orang perseorangan warga Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian PSI. (Jadi, badan hukum asing atau pun warga negara asing tidak termasuk)

(Dalam praktek: saat bersengketa pemohon selalu dimintakan legal standing-nya seperti kartu identitas bagi individu atau pun kelompok orang, akte pendirian bagi badan hukum atau LSM. Karenanya tidak salah, jika ketika meminta informasi Badan Publik memintakan hal serupa).

PengajuanPermohon

an

Puas?

PengajuanKeberatanke Atasan

Puas?

Selesai (10 + 7) hari kerja

14 hari kerja

• Jika PPID tidakmemberitahukankebutuhan perpanjangan, pemohon dapatmengajukan kpd atasanPPID

• Maksimum waktuperpanjangan 7 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidakmemberikan jawaban, berarti sama denganpenolakan

• Pemohon diberikan waktumaksimum 14 hari kerjauntuk mengajukankeberatan melalui komisiinformasi

PengajuanSengketa

T

T

Y

SelesaiY

30 hari kerja

Banding Internal & Pengajuan Sengketa

Siapa yang bersengketa?

• Pasal 44 ayat 2 UU KIP menetapkan: Pihak termohon...adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

• Tanggung jawab pimpinan Badan Publik ini juga diisyaratkan melalui pasal 52 UU KIP, yaitu di bagian penjelasannya. Pasal itu mengatur ketentuan Pidana, yg menyebutkan BP yg dengan sengaja tak menyediakan, tak memberikan, dan/ atau tdk menerbitkan Informasi Publik...dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5000.000.

• Dalam praktik, kewajiban pimpinan ini sering terabaikan. Yang datang ke acara mediasi/ajudikasi sering pejabat bawahan yang bahkan tak dibekali surat kuasa/surat tugas.

1. Melakukan assesment cepat kestakeholders tentang kebutuhaninformasi prioritas

2. Menetapkan Struktur PejabatPengelola Informasi danDokumentasi (PPID)

3. Mengklasifikasikan informasi(mendaftar informasi yang dikecualikan bila ada)

4. Menyusun SOP pelayananInformasi

5. Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill)

6. Memanfaatkan dan mengembang-kan infrastruktur yang telah ada.

Apa Yang Harus Dilakukan Badan Publik ?

Apa yang dimaksud dgn SOP

• Standar Operating Procedure atau sebut saja dengan Prosedur Tetap (Protap), yaitu suatu ketentuan intern atau peraturan yang menjadi standar bagi Badan Publik (BP) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

• Ketentuan itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan BP.

• Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;

• Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dan diharapkan UU KIP.

Hal-hal yang perlu dimuat SOP

Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;

Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;

Kejelasan tentang pejabat yang menduduki kedudukan sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

Standar layanan informasi publik Tata cara pengelolaan keberataan di lingkungan

internal BP; Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang

layanan informasi publik.

No

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker yg Menguasai

Penanggungjawab

Pembuatan/Penerbitan Informasi

Waktu & Tempat

Pembuatan Informasi

Format Informasi yang

Tersedia

Jangka Waktu

Penyimpan

1. Perda

2. DIPA

3. RKAKL

4. Renstra

5. Laporan Pengadaan Barjas

6. Dst

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Kategori

Ringkasan Isi Infor-

masi

Pejabat/ Unit/Satker yg Mengu-

asai

Penanggung-jawab Pem-

buatan/Pe-nerbitan Informasi

Waktu & Tempat

Pembuatan Informasi

Format In-formasi

yang Tersedia

Dasar/Alasan Penge-

cualian

Masa retensi

Umum DP3

dst

Khusus Studi Kelayakan Pemohon Izin

dst

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Catatan:Kategori umum = Semua dokumen informasi yang dimiliki setiap Satker (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dllKategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi satker

-

Pengecualian InformasiPengecualian berdasarkan daftar vs pengecualian berdasarkan permintaan

KLARIFIKASI PERMOHONAN INFORMASI

MENGIDENTIFIKASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN

MENGIDENTIFIKASI KONSEKUENSI YANG TIMBUL (UJI KONSEKUENSI)

MENGKAJI KEPENTINGAN PUBLIK*

1

2

3

4 Mempertimbangkan apakah menutup informasi dapat melindungikepentingan yang lebih besar atau sebaliknya. Untuk itu perludilakukan:a.mengidentifikasi faktor yang relevan.b. mempertimbangkan apakah faktor tersebut dapat terpenuhi.

Mengidentifikasi informasi yang dimohon dan melakukan klarifikasi kepada pemohon untuk memperjelas informasi apa yang sesungguhnya mereka minta, sehingga dapat diketahui dokumen mana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Mengidentifikasi tujuan pengecualian atas dasar konsekuensi yang ditimbulkan (relevansi terhadap pasal 17 UUKIP):a.Memanfaatkan risalah pembahasan UU atau pendapat ahli (Untukpengecualian berdasarkan UU lain)b. Menetapkan tujuan pengecualian dan relevansinya terhadap pasal17 UU KIP.

Mengidentifikasi ketentuan legal yang menjadi dasar pengecualian (dapat bersumber dari UU KIP atau UU lain), dan pasal balancing(pengecualian atas pengecualian) jika ada.

*) Pengujian atas kepentingan publik (Public Interest Test) hanya relevan dilakukan jika hasil pengujian atas konsekuensimembuktikan bahwa informasi yang dimohon termasuk dikecualikan.

Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan antara para pihak terkait dengan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g.

Pasal 35 UU KIP

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada

atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat

diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Mediasi

1. Ajudikasi untuk jenis informasi yang dikecualikan:• Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan hasil putusan: (i)

membuka sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas; dan/atau (ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

• Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan memang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik.

2. Ajudikasi untuk jenis informasi yang terbuka namun tak diperoleh kesepakatan dalam proses mediasi:• Ajudikasi tidak dapat mengubah status informasi yang terbuka menjadi

informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).• Bertujuan untuk memutuskan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf b sampai huruf g, dengan putusan:a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk

menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini; b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka

waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU; atauc. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan

mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Ajudikasi

Prinsip Penyelesaian Sengketa Informasi

• Membatalkan putusan atasan BP dan memutuskan untuk memberikansebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon

• Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasiyang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalampasal 17

• Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusanyang menyangkut informasi yang dikecualikan

PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi

Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon

telah menempuh proses pengajuan keberatan di

internal Badan Publik

Perma No.2 Tahun 2011• KEWENANGAN (Pasal 3)

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UU NO.14 Tahun 2008 tentang KIP:

a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yangh diajukan oleh

Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang

meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.

b. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Negara

dan/atau Pemohon lnformasi yang meminta informasi kpd BP Negara.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN (Pasal 4):

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak mener ima putusan Komisi Informasi

dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat( 1) diajukan dalam tenggang w aktu

14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para

pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

(3) Dalam hal salah satu satu atau para pihakt idak mengajukan keberatan

sebagaimana dimaksud ayat( 2) maka putusan Komis Informasi berkekuatan

hukum tetap.

PASAL 51-57 UU No. 14 thn 2008

• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)

• Sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap saat, yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)

• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)

• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

• Setiap pelanggaran yg dikenai sanksi pidana dlm UU ini dan juga diancam dgn sanksi pidana dlm UU lain yg bersifat khusus, yg berrlaku adalah sanksi pidana dari UU yg lebih khusus tersebut. (ps 56)

• Tuntutan pidana dalam UU KIP adalah delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum (ps 57)

Pasal 52 : Siapa yang menanggung pidana?

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada;• a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;• b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai

pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau• c. Kedua-duanya.

Pasal 54 : Siapa yang menerima sanksi?• Ayat (1) ayat (2):

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 56 :Misalnya, penghancuran dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU KIP, sanksi yang

akan dikenakan adalah sanksi sebagaimana diatur UU Kearsipan (No.43 Tahun 2009).

Terimakasih

Penjelasan Pasal Pidana