Diktat Kewarganegaraan Kelas X HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA STANDAR KOMPETENSI : 1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia KOMPETENSI DASAR : 1.1. Mendeskripsikan hakekat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya Negara 1.2. Mendeskripkan hakikat Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan 1.3. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI 1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara BANGSA : Bangsa sering disebut dengan istilah rakyat, Bangsa adalah pengertian politis sedangkan rakyat pengertian sosiologis DEFINISI BANGSA : Ernest Renan : Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin karena memiliki sejarah dan cita-cita yang sama 1
43
Embed
STANDAR KOMPETENSI : - MAN KALABAHI | Jl. … · Web viewMemberi pembinaan pengadilan negeri di wilayah hukumnya Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah hukumnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
STANDAR KOMPETENSI :1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
KOMPETENSI DASAR :1.1. Mendeskripsikan hakekat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya
Negara1.2. Mendeskripkan hakikat Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan1.3. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan
patriotisme dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara
BANGSA :Bangsa sering disebut dengan istilah rakyat, Bangsa adalah pengertian politis sedangkan rakyat pengertian sosiologis
DEFINISI BANGSA :Ernest Renan : Bangsa adalah sekelompok manusia yang
berada dalam suatu ikatan batin karena memiliki sejarah dan cita-cita yang sama
Otto Bauer : Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki karakter karena persamaan nasib dan pengelaman sejarah
Kamus Bahasa Indonesia : Bangsa adalah orang yang berada di dalam suatu masyarakat hokum yang terorganisir.
Ensiklopedia Politik : Bangsa adalah sekelompok yang mempunyai persamaan sejarah, nasib, cita-cita , suka duka yang sama
1
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
F. Ratzel : Bangsa terbentuk karena adanya rasa kesatuan
Jacobsen dan Lipman : Bangsa adalah satu kesatuan budaya dan kesatuan politik
UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA :1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional3. Keinginan untuk kemandirian, keunggulan, individualistis, keaslian4. Keinginan untuk menonjol diantara bangsa-bangsa
NEGARAIstilah Negara : de staat (Belanda) , the State (Inggris) , l’etat (Perancis) , statum (Latin) , lo stato (Italia) , der staat (Jerman)
DEFENISI NEGARA :Kamus Umum Bahasa Indonesia : Negara adalah persekutuan bangsa
yang hidup dalam suatu wilayah yang diperintah oleh suatu badan pemerintahan dengan teratur
Prof. Nasroen : Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang ditinjau secara sosiologis
Prof. R. Djokosoetono, S.H.: Negara adalah suatu organisasi yang berada di bawah pemerintahan yang sama
Soenarko : Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu
M. Solly Lubis, S.H. : Negara adalah bentuk pergaulan hidup yang mempunyai daerah tertentu, rakyat dan pemerintahaan
Aristoteles : Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan
2
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Grotius : Negara adalah ikatan manusia yang insaf akan panggilan hokum kodrat
Jean Bodin : Negara adalah persekutuan keluarga yang dipimpin olrh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat
Hans Kelsen : Negara adalah pergaulan hidup bersama dengan cara paksa
Logeman : Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya
Oppenheimer : Negara adalah suatu masyarakat tertentu yang terdapat suatu deferensial politik
Prof. Van Apeldorn : Negara adalah persekutuan rakyat yang hidup di suatu daerah dibawah kekuasaan tertinggi menurut hokum yang sama
UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARAMenurut Oppenheim dan Lauterpacht :
1. Rakyat2. Wilayah / daerah3. Pemerintah yang berdaulat4. Pengakuan dari negara lain
Rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsure konstitutif, sedangkan pengakuan dari Negara lain merupakan unsure deklaratif (unsure tambahan)
RAKYAT :Rakyat adalah semua orang yang berdiam di suatu Negara atau menjadi penghuni NegaraRakyat dibedakan atas :1. Penduduk : mereka yang bertempat tinggal tetap di
dalam wilayah Negara
3
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
a. Warga Negara : mereka yang berdasarkan hokum merupakan anggota dari Negara
b. Bukan warga Negara : orang asing atau mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya
Warga Negara dan bukan warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda
2. Bukan penduduk : mereka yang berada di dalam wilayah Negara tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu
WILAYAH :Wilayah dibagi atas :
1. DaratanWilayah daratan dapat ditentukan dengan batas-batas :
a. Batas alam (sungai, danau, pegunungan, lembah)b. Batas buatan (pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang
tembok, patok)c. Batas menurut geofisika (garis lintang mis. Indonesia, korea)
2. LautanAda 2 konsepsi kelautan yang bertentangan yaitu :a. Res Nulius yaitu lautan dapat dimiliki oleh setiap Negara
karena tidak ada yang memilikib. Res Communis yaitu laut merupakan milik bersama
masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh Negara
Berdasarkan konsepsi tersebut maka tidaka ada keseragaman dalam menentukan batas laut territorial masing-masing negara.Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengumumkan “Deklarasi Juanda” yang isinya : Batas laut teritorial wilayah Indonesia 12 mil diukur berdasarkan garis yang menghubungkan titik terluar pulau Indonesia yang terluar. Deklarasi Juanda dikukuhkan dengan UU No.4 Prp Tahun 1960.
4
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Pada tanggal 10 Desember 2002 diadakan “Konferensi Hukum Laut Internasional III” yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamica, yang ditandatangani 119 negara peserta (117 negara dan 2 organisasi kebangsaan), yang menghasilkan :a. Laut territorial yaitu laut yang jaraknya 12 mil diukur
berdasarkan garis lurus dari garis dasar pantai ketika air surutb. Zona bersebelahan yaitu laut sejauh 12 mil laut diluar batas
laut territorial atau 24 mil dari pantaic. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut suatu
Negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantaiNegara pantai dapat menggali kekayaan alam lautan, Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan. Negara pantai dapat menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan
d. Landas benua yaitu lautan suatu Negara yang lebih dari 20 mil lautNegara boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat nasional
e. Landas kontinen yaitu daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m/lebih
f. Laut Pedalaman yaitu Laut dan selat yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk wilayah suatu negara
3. UdaraWilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah lautanDiatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919dan diperbaruhi Konvensi Chicago tahun 1944, bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif ruang udara di atas wilayahnya
5
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Berdasarkan UU Negara RI No. 20 Tahun 1982, wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo stasioner adalah 35.61 kmBeberapa pandangan dari beberapa tokoh entang batas wilayah udara :a. Lee : lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriamb. Van Holzen Dorf : Ketinggian ruang udara adalah 1000
meter dari titik permukaan tertinggic. Henrich : Di ruang atmosfer selama masih terdapat gas
atau partikel udara pada ketinggian 196 mil
4. Wilayah ekstrateritorialContoh :
a. Perwakilan diplomatik di suatu Negarab. Kapal yang berlayar di lautan bebas di bawah bendera suatu
negara
PEMERINTAH YANG BERDAULATPemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Negara
Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan :1. Kedaulatan kedalam : kekuasaan pemerintah diakui dan ditaati rakyatnya2. Kedaulatan keluar : kekuasaan pemerintah untuk
mempertahankan kemerdekaan dan ancaman Negara lain serta kebebasan mengadakan hubungan diplomatic
Pemerintah yang berdaulat mempunyai arti :1. pemerintah arti luas : gabungan antara lembaga legislative,
eksekutif dan yudikatif
6
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
2. pemerintah arti sempit : hanya mencakup eksekutif saja
TEORI KEDAULATAN :1. Teori Kedaulatan Tuhan
Berpendapat raja memperoleh kekuasaan tertinggi dari TuhanTokoh : Agustinus, Thomas Aquno, Marsilius, StahlNegara yang menerapkan : Ethiopia masa raja Haile Selasi, Belanda (By the grace og God), Jepang masa kaisar Tenno Heika
2. Teori Kedaulatan RajaBerpendapat Negara di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak TuhanTokoh : Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, HegelNegara yang menerapkan ; Perancis masa Louis XIV (L’etat Ces Moi = Negara adalah saya)
3. Teori Kedaulatan HukumBerpendapat kekuasan tertinggi bersumber pada hokumTokoh : Krabbe, Immanuel Kant, KranenburgNegara yang menerapkan : Indonesi, Eropa dan Amerika
4. Teori Kedaulatan NegaraBerpendapat kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan NegaraTokoh : G. Jellinek, Paul LabandNegara yang menerapkan : Rusia masa Tsar, Jerman masa Hitler, Italia masa Mussolini
5. Teori Kedaulatan RakyatBerpendapat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggiTokoh : John Locke, Montesquieu, RousseauNegara yang menerapkan : hampir di tiap Negara merdeka
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN :
7
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
1. Pengakuan de facto : pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara
a. bersifat sementara : pengakuan diberikan tanpa melihat bertahan tidaknya Negara tersebut
b. bersifat tetap : pengakuan terhadap suatu Negara hanya menimbulkan hubungan ekonomi dan perdagangan
2. Pengakuan de Jure : pengakuan secara resmi berdasarkan hukum
a. bersifat tetap : pengakuan berlaku selama-lamanyab. bersifat penuh : terjadi hubungan antara Negara yang
mengakui dan diakuimeliputi hubungan ekonomi, dagang dan diplomatic
SIFAT HAKEKAT NEGARA :1. Memaksa
Mempunyai kekuatan fisik secara legal, diharapkan semua peraturan perundangan ditaati supaya keamanan dan ketertiban Negara tercapai
2. MonopoliUntuk menetapkan tujuan bersama masyarakat
3. Mencakup semuaSemua peraturan perundang undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa kecuali
TERJADINYA NEGARA :1. Terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah :
8
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
a. Occupatie (pendudukan)Suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum ada yang menguasaiContoh : Liberia (1847)
b. Fusi (peleburan)Negara-negara kecil dalam suatau wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi Negara baruContoh : Jerman (1871)
c. Cessie (penyerahan)Suatu wilayah diserahkan kpd Negara lain berdasarkan perjanjianContoh : Sleeswijk diserahkan Austria kepada Prusia
d. Accesie (penaikan)Suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur sungai dari dasar laut/deltaContoh : Mesir terbentuk dari delta sungai Nil
e. Anexatie (penguasaan)Suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksiContoh : Israel mencaplok Palestina
f. ProklamasiSuatu bangsa dijajah bangsa lain melakukan perlawanan, berhasil merebut wilayahntya kembali dan menyatakan kemerdekaannyaContoh : Indonesia melepaskan diri dari Jepang dan Belanda
g. Innovation (pembentukan baru)Munculnya suatu negara baru di atas Negara yang pecah dan lenyapContoh : Columbia pecah dan lenyap kemudian muncul Columbia baru dan Venezuela
h. Separatise (pemisahan)Suatu wilayah Negara yang memisahkan diri dari Negara yang menguasainya kemuadian menyatakan kemerdekaannya
9
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Contoh : Belgia memisahkan diri dari Belanda, Timor timur memisahkan diri dari Indonesia
2. Terjadinya Negara berdasarkan pendekatan teoritis
TEORI TUJUAN NEGARA :1. Teori Kekuasaan Negara
a. Shang Yang : Negara mengumpulkan kekuasaan sebesar-besarnya
b. Machiavelli : Penguasa boleh berbuat apa saja asal untuk kepentingan Negara dalam mencapai kekuasaan yang sebesarnya
2. Teori Perdamaian DuniaDante Alleghieri : dalam mencapai perdamaian dunia
dibentuk satu negara di bawah satu imperium
3. Teori Jaminan atas hak dan kebebasana. Immanuel Kant : Negara mempertahankan hokum
supaya hak dan kemerdekaan warga Negara terpelihara
b. Kranenburg : Negara bukan hanya untuk ketertiban hokum tetapi juga mengupayakan kesejahteraan warga negaranya
FUNGSI NEGARA :1. Melaksanakan penertiban2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat3. Pertahanan4. Menegakkan keadilan
Menurut E. Mirriam fungsi Negara adalah :1. Keamanan ekstern2. Ketertiban intern3. Keadilan4. Kesejahteraan umum
10
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
5. Kebebasan
SEMANGAT KEBANGSAAN :1. Nasionalisme : suatu faham atau ajaran untuk mencintai
bangsa dan Negara atas kesadaran warga Negara sendiri
Arti sempit : perasaan cinta terhadap bangsa secara berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain, sering disebut jingoisme atau chauvinisme
Arti luas : perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya tanpa memandang rendah bangsa lain
2. Patriotisme : semangat dan jiwa yang dimiliki seseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nama bangsa dan Negara
11
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
STANDAR KOMPETENSI :2. Menampilkan sikap positip terhadap system hokum dan peradilan nasional
KOMPETENSI DASAR :2.1Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan
nasional2.2Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan2.3Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hokum yang
berlaku2.4Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia2.5Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia
Pengertian Sistem : suatu totalitas yang terdiri dari komponen atau unsur yang satu sama lain berbeda, berkaitan
Sistem Hukum Nasional: perangkat hokum Negara yang secara teratursaling berkaitan mengatur ketertiban jalannya operasional kenegaraan sehingga membentuk totalitas kerja di bidang hukumdi suatu Negara
a. pemcabutan hak tertentub. Perampasan barang tertentuc. Pengumuman putusan hakim
DEFINISI HUKUM :Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku anggota
masyarakat, daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, jika dilanggar menimbulkan reaksi
Drs. E. Utracht, S.H. : Hukum adalah himpunan peraturan mengatur tata tertib masyarakat
S.M.Amin, S.H. : Hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma dan saksinya disebut hukum
J.C.T. Simorangkir dan : Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa,Woryono Sastropranoto,S.H menentukan tingkah laku manusia dlm masyarakat yang dibuat badan resmi yang berwajibM.H. Tirtaatmadjaja, S.H. : Hukum adalah norma dalam tingkah laku
pergaulan hidup dengan ancaman Drs. C.S.T. Kansil, S.H. : aturan dalam pergaulan manusia supaya
kamanan dan ketertiban terpelihara
PENGGOLONGAN HUKUM :1. Menurut Sumbernya
a. Undang Undangb. Kebiasaan
13
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
c. Keutusan hakim (Yurisprudensi) : keputusan hakim terdahulu dijadikan dasar keputusan hakim berikutnya
d. Traktat, terdiri traktat bilateral = perjanjian yang diadalan dua Negara dan traktat multilateral = perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara
e. Pendapat sarjana hukum (doktrin)2. Menurut bentuknya
a. Hukum tertulisb. Hukum tidak tertulis (kebiasaan yang tumbuh dan
terpelihara dalam masyarakat)
3. Menurut tempat berlakunyaa. Hukum nasionalb. Hukum Internasionalc. Hukum asingd. Hukum gereja
4. Menurut waktu berlakunyaa. Ius constitutum (hukum positip = hukum yang berlaku pada
saat ini dalam suatu masyarakat tertentu)b. Ius constituendum (hukum yang berlaku masa yang akan
datang)c. Hukum alam (hukum yang berlaku tanpa batas waktu)
5. Menurut sifatnyaa. Hukum memaksa (hukum yang harus ditaati)b. Hukum mengatur (hukum yang dapat dikesampingkan)
6. Menurut wujudnyaa. Hukum obyektif (hukum yang berlaku umum)b. Hukum subyektif (hukum yang berlaku pada orang
tertentu)7. Menurut isinya
a. Hukum publik
14
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
1) Hukum Tata Negara (hukum yang mengatur bentuk dan susunanpemerintahan, hubungan kekuasaan antara alat perlengkapan Negara)
2) Hukum Tata Usaha Negara / Hukum Administrasi Negara (hukum yang mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat perlengkapan Negara)
3) Hukum Pidana (hukum yang mengatur perbutan yang dilarang beserta sanksinya)
4) Hukum Acara (mengatur cara mempertahankan hukum material)
5) Hukum Internasional a) Hukum Perdata Internasional (mengatur hubungan
antara warga Negara yang berlainan)b) Hukum Publik Internasional (mengatur hubungan
antara satu Negara dengan Negara lain)b. Hukum privat / Hukum Sipil (mengatur kepentingan pribadi)
PERANAN LEMBAGA PERADILANPasal 24 ayat 2 UUD 45Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tat usaha Negara dan sebuah mahkamah konstitusi
UU darurat No.1/1951 : tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan TinggiUU No.13 / 1965 : tentang Peradilan dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Mahkamah AgungUU No.14/1970 : tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
KehakimanUU No.8/2004 : tentang Peradilan Umum
15
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
MACAM – MACAM PENGADILAN DI INDONESIA :Pengadilan Umum :
1. Pengadilan Negeri2. Pengadilan Tinggi3. Mahkamah Agung
Pengadilan Khusus :1. Pengadilan Agama2. Pengadilan Adat3. Pengadilan Administrasi Negara (Tata Usaha Negara)
PENGADILAN NEGERITugas : memeriksa dan memutuskan perkara tingkat
pertamaWewenang : mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan
dalam daerah hukumnya (locus dilicti)Berkedudukan : di Daerah Tingkat IIPENGADILAN TINGGIBerkedudukan : di daerah Tingkat IWewenang :
1. Memutuskan perkara tingkat I dan terakhir2. Memberi pembinaan pengadilan negeri di wilayah hukumnya3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah
hukumnya4. memberi peringatan/teguran dan petunjuk kepada pengadilan
di wilayah hukumnya5. Mengirimkan berkas perkara dan penilaian tentang kecakapan
para hakimMAHKAMAH AGUNG
- Berhak memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden mengenai pemberian / penolakan grasi
- Mengadakan kasasi atau pembatalan terhadap putusan tingkat akhir dari pengadilan lain
16
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
- Wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundanagn di bawah Undang Undang
SADAR HUKUM : bersikap sesuai ketentuan hukum yang berlakuSadar Hukum di Lingkungan keluarga :
1. selalu menjaga nama baik keluarga2. mentaati aturan keluarga yang berlaku3. menggunakan fasilitas keluarga secara baik4. mendengarkan nasehat dari orang tua5. menghormati semua anggota keluarga
Sadar hukum di lingkungan sekolah :1. selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah2. disiplin belajar3. ikut upacara bendera seminggu sekali4. menyeberang jalan pada tempatnya5. tidak membuat resah di masyarakat
Sadar hukum di lingkungan masyarakat :1. menjaga nama baik lingkungan masyarakat2. menghormati sesame warga masyarakat3. taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat4. tidak bertindak di luar norma5. selalu memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman
Sadar hukum di lingkungan Negara :1. menjaga nama baik bangsa dan Negara2. taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh
Negara3. membayar pajak4. saling hormat antar sesame warga
17
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA9 Desember 2004 : pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional
Pemberantasan KorupsiInpres No.5 Tahun 2004 : Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi2 Mei 2005 : pemerintah membentuk Tim Koordinasi
FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KORUPSI :1. Kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung
jawab2. Kurang transparansi pengambilan keputusan pemerintah3. Kampanye politik yang mahal4. Proyek yang melibatkan uang rakyat5. Adanya jaringan “teman lama”6. Lemahnya ketertiban hukum7. Lemahnya profesi hukum8. Kurangnya kebebasan berpendapat media massa9. Ketidak adaannya control yang cukup untuk mencegah
penyuapan
18
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
STANDAR KOMPETENSI :3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
KOMPETENSI DASAR :3.1Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM3.2Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM di Indonesia3.3Mendeskripsikan instrument hukum dan peradilan internasional
HAM
Hak Asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang sevara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa
Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA :1. Hak Asasi Pribadi (personal rights)
- hak kemerdekaan- memeluk agama
19
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
- beribadat menurut agama masing-masing- menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau
berserikat
2. Hak Asasi Ekonomi (property rights)- hak memiliki sesuatu- hak membeli dan menjual sesuatu- hak mengadakan suatu perjanjian
3. Hak Asasi Persamaan Hukum (rights og legal equality)- hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
4. Hak Asasi Politik (political rights)- hak memilih dan dipilih- mendirikan partai politik- hak mengajukan petisi dan kritik
5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and culture rights)- hak memperoleh pendidikan dan pengajaran- hak memilih pendidikan- hak mengembangkan kebudayaan
6. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum (procedural rights)- hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan
(razia, penangkapan, peradilan, pembelaan hukum)
PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIAUU No.39 Tahun 1999 : Hak Asasi ManusiaUU No.26 Tahun 2000 : Peradilan HAMKepres No. 44 / 2000 : Komisi OmbudsmanKepres No. 77 Tahun 2003 : Komisi Perlindungan Anak IndonesiaKepres No. 50 Tahun 1993 : Komisi Nasional Hak-Hak Asasi manusia
20
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
UU No. 9 Tahun 1998 : Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
UPAYA PENEGAKAN HAM DI DUNIA :1. Magna Charta (Piagam Agung) 15 Juni 1215 di Inggris
Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia)2. Hobeas Corpus Act, 1674 di Inggris
Jaminan kebebasan warga Negara dan mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat
3. Bill of Rights (Pernyataan HAM) 1689 di InggrisUndang Undang tentang hak dan kebebasan warga negara
4. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika) 4 Juli 1776 di AmerikaNegara yang pertama mencantumkan hak asasi dalam konstitusi
5. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan HAM dan warga Negara) 14 Juli 1789 di PerancisPernyataan HAM dan warga Negara sebagai hasil revolusi Perancis dengan symbol Liberte, Egalite, Fratemite (kemerdekaan persamaan dan persaudaraan)
6. The Four Freedeom (Empat kebebbasan) 1941a. kebebasan untuk berbicarab. kebebasan untuk beragamac. kebebasan dari rasa takutd. kebebasan dari kemiskinan
7. The Universal Declaration of Human Rights, 10 desember 1948Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia
21
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIAHambatan yang dihadapi dalam menegakkan HAM di Indonesia antara lain :
1. Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melap[orkan pelanggaran HAM
2. Belum optimal kemampuan para hakim di peradilan HAM3. Keterbatasan kemampuan masyarakat terhadap pelanggaran
HAM4. Banyak tokoh HAM telah terikat oleh tugas di lembaga lain
22
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
STANDAR KOMPETENSI4. Menganalisis hubungan dasar Negara dengan konstitusi
KOMPETENSI DASAR4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar Negara dengan konstitusi4.2. Menganalisis substansi konstitusi Negara4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan Negara Indonesia4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara
Dasar Negara merupakan asas atau landasan pokok yang dijadikan tat nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah NegaraKonstitusi adalah peraturan pokok mengenai sendi-sendi untuk menegakkan negara, Jadi hukum utama sebuah Negara yang memberikan arah kemana suatu Negara dan bangsa menujuPancasila sebagai dasar Negara berkaitan erat dengan konstitusi atau Undang Undang Dasar Negara, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV
Substansi konstitusi negara Indonesia adalah watak dari suatu UUD 1945 yang menjadi dasar hukum tertulis bagi bangsa dan negara Indonesia
PEMBUKAAN UUD 1945 MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL :
1. Dari segi terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk Negara
23
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
2. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar pokok Negara
a. Dasar tujuan Negarab. Ketentuan diadakannya UUD Negarac. Bentuk Negarad. Dasar Filsafat Negara
3. Dari sejarah terjadi, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk Negara terpisah dengan batang tubuh UUD 1945
4. Dari ilmu hukum, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang tetap. Jadi Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum tertinggi
5. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 terhadap pasal-pasalnya e. terpisah dan sebagai pokok kaidah Negara yang
fundamental serta lebih tinggi dari batang tubuh dalam tertib hukum Indonesia
f. Pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945
MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 :Makna Alenia ke 1 :
1. Keteguhan bangsa Indonesia melawan penjajah2. Pernyataan subyektif untuk menentang dan menghapus
penjajahan3. Pernyataan obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap
bangsaMakna Alenia ke 2 :
1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia melalui perjuangan2. Adanya momentum untuk menyatakan kemerdekaan3. Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi
dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
24
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Makna Alenia ke 3 :1. Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa2. Adanya kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan
material dan spiritual3. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan
Makna Alenia ke 4 :1. Adanya fungsi dan tujuan Negara Indonesia2. Kemerdekaan disusun dalam suatu UUD3. Bentuk Negara Repulik Indonesia4. Sistem pemerintahan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat 5. Dasar Negara Pancasila
SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA :Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti telah menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara.
Contoh hak dan kewajiban warga Negara Indonesia :1. hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan2. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan3. hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan4. hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan
kepercayaannya5. hak mendapat pendidikan6. hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya7. hak dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar
25
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
8. hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
9. hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara10. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan
tidak ada kecualinya
26
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
WARGA NEGARA
STANDAR KOMPETENSI5. Menghargai persamaan kedudukan Warga Negara dalam aspek kehidupan
KOMPETENSI DASAR5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga Negara dan
pewarganegaraan di Indonesia5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga Negara dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga Negara tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku
Pasal 26 UUD 1945 Amandemen IV :Ayat 1 : Yang menjadi warga negara adalah orang orang bangsa
Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai Warga Negara
Ayat 2 : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Ayat 3 : Hal-hal mengenai Warga Negara Indonesia dan penduduk diatur dengan undang undang
UNDANG UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAN DI INDONESIA :1. UU No.3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia2. UU Ex Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang
Asing3. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan
antara Indonesia dan Cina4. UU No. 62 Thaun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia
sebagai penyempurnaan UU No. 3/1946
27
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
5. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2/1958 dan dinyatakan tidak berlaku
6. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan pasal 18 UU No. 62/19587. UU Kewarganegaraan Tahun 2006
Penduduk Indonesia menurut UU No.3/1946 : yang berdomisili di wilayah Indonesia selama satu tahun berturut-turut
WNI MENURUT UU KEWARGANEGARAAN :1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan Negara lain sebelum UU ini berlaku
2. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu WNI3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNA4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI tetapi ayah
tidak mempunyai kewarganegaraan6. Anak yang lahir 300 hari setelah ayahnya meninggal dan ayahnya
WNI7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang
diakui ayah WNI9. Anak yang lahir di wilayah RI yang tidak jelas status
kewarganegaraan ayah ibunya10. Anak yang lahir dan ditemukan di wilayah RI selama ayah ibu
tidak diketahu11. Anak yang lahir di wilayah RI yang ayah ibu tidak mempunyai
kewarganegaraan12. Anak yang lahir diluar wilayah RI dari ayah ibu WNI yang
karena ketentuan Negara tersebut memberikan kewarganegaraan13. Anak yang lahir dari ayah ibu yang telah dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya
28
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
ASAS KEWARGANEGARAAN 1. Asas ius soli
Kewarganegaran yang berdasarkan pada tempat kelahiranContoh : Amerika Serikat
2. Asas ius sanguinisKewarganegaraan yang berdasarkan keturunan / pertalian darahContoh : Cina
Bipatride : orang yang memiliki kewarganegaraan rangkapApatride : orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)1. Naturalisasi biasa
Syaratnya :a. Usia 18 tahun / sudah kawinb. Bertempat tinggal di wilayah RI sedikitnya 5 tahun berturut-
turut atau 10 tahun tidak berturut-turutc. Sehat jasmani rohanid. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara
Pancasila dan UUD 1945e. Tidak pernah dijatuhi pidana 1 tahun / lebihf. Tidak memiliki kewarganegaraan rangkapg. Mempunyai pekerjaan tetaph. Membayar uang ke kas Negara sebesar ketentuan peraturan
2. Naturalisasi IstimewaDapat diberikan kepada warga Negara asing yang status kewarganegaraannya :
a. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan belum 18 tahun / belum kawin diakui ayahnya berkewarganegaraan asing
29
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
b. Anak WNI belum 5 tahun meskipun sah sebagai anak WNA, tetap sebagai WNI
c. Anak dari perkawinan WNI dengan WNAd. Warega asing yang telah berjasa kepada Negara RI.
Diberikan Presiden dengan persetujuan DPRKEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
1. Memilih kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri2. Tidak melepaskan kewarganegaraan lain3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden5. Sukarela masuk dinas Negara lain6. Sukarela mengangkat sumpah / janji setia kepada Negara asing7. Turut serta pemilihan yang bersifat ketatanegaraan8. Mempunyai paspor Negara lain9. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negar
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945
NO
HAK WARGA NEGARA NO KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1 Sebagai penduduk dan Warga Negara Indonesia (psl 26)
1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan (Alenia I Pembukaan UUD45)
2 Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (psl 27 ayat 1)
2 Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan & kedaulatan bangsa
3 Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (27 ayat 2)
3 Menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi Negara dan dasar Negara (Alenia IV Pembukaan UUD 45)
4 Upaya pembelaan Negara(27 ayat 3)
4 Setia membayar pajak (23 ayat 2)
5 Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai deng UU (psl 28)
5 Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali (27 ayat 1)
6 Memperoleh jaminan perlindungan dalam pelaksanaan HAM (28A – 28J)
6 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (27 ayat 3)
7 Jaminan memeluk agama & pelaksa naan agama masing2
7 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU
30
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
(29 ayat 2) (28J ayat 2)8 Ikut serta dalam pertahanan
keamanan Negara (30 ayat 1)8 Wajib ikut serta dlm pertahanan
keamanan Negara (30 ayat 1)9 Mendapat pengajaran (psl 31) 9 Ikut pendidikan dasar dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
10 Mengembangkan kebudayaan nasional (psl 32)
10 Pelaksanaan perekonomian berdasarkan prinsip kebersamaan,
12 Memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilits kesehatan dan fasilitas umum dari pemerintah
An serta menjaga keseimnbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
31
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
SISTEM POLITIK INDONESIA
STANDAR KOMPETENSI6. Menganalisis system politik di Indonesia
KOMPETENSI DASAR6.1. Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di
Indonesia6.2. Mendeskripsikan perbedaan system politik di berbagai Negara6.3. Menampilkan peran serta dalam system politik di Indonesia
Sistem adalah keseluruhan yang kompleks dan terorganisisr yang membentuk suatu kebulatan yang utuh
PENGERTIAN SISTEM POLITIKDavid Easton : Sistem politik adalah interaksi yang
diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai tersebut diabaikan secara otoritatis kepada masyarakat
Robert Dahl : Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan antar manusia yg melibatkan kekuasaan, aturan dan kewenangan
Almond : Sistem politik adalah sistem interaksi masyarakat merdeka & menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi
Rusandi Sumintapura : Sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung
Sukarna : Sistem politik adalah tatacara untuk mengatur bagaimana memperoleh kekuasaan didalam negara
32
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
STRUKTUR POLITIK :keadaan dan hubungan bagian-bagian dari suatu organisasi politik yang membentuk suatu tujuan yang sama secara keseluruhan
1. SUPRASTRUKTURMerupakan bentuk kompleks yang berkaitan dengan kehidupan lembaga negara yang ada, fungsi dan wewenang serta hubungan kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Suprastruktur politik di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, UU
2. INFRASTUKTUR / ORGANISASI SOSIAL POLITIKMerupakan kompleksitas yang berkaitan dengan pengelompokan warga negara / anggota masyarakat ke dalam kekuatan sosial politik dalam masyarakat
FUNGSI PARTAI POLITIK1. Sarana Komunikasi politik
Parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat2. Sarana Sosialisasi Politik
Parpol berperan sebagai sarana utnuk memberikan penanaman nilai, norma terhadap fenomena politik tertentu
3. Sarana Rekruitmen PolitikParpol mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik
4. Sarana Pengatur KonflikParpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul
PERBANDINGAN SISITEM POLITIK DI DUNIANO
SISTEM POLITIK KETERANGAN
33
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
1Sistem poliitk Otokrasi Tradisional
Tidak ada kebebasan politik Ada stratifikasi ekonomi, nilai dan
modal Bersifat primordial (SARA) Bersifat otokrat Penguasa kaya rakyat miskin
2Sistem Politik Totaliter
Tidak ada kebebasan politik Bersifat sakral Bersifat monopoli Bersifat totaliter Partai pengendali sangat berperan
3Sistem Politik Demokrasi
Ada kebebasan politik Tidak ada stratifikasi ekonomi
materiil / moril Bersatu dalam perbedaan Distribusi kekuasaan relatif merata Adanya rule of law dan konstitusional Rakyat ambil bagian secara aktif
4Sistem Politik Negara Berkembang
Titak tetap masih mencari bentuk Campur tangan pemerintah luas Dominatif dan paksaan Belum ada pola / pihak penguasa Pola hubungan baru
SIKAP POSITIF MASYARAKAT INDONESIA DALAM SISTEM POLITIKAntara lain : Menggunakan hak pilih, Ikut melaksanakan pemilu secara
luber jurdil, Musyawarah mufakat, Mengkui dan menghormati HAM, Menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERATURAN :1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 : Kedaulatan berada ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD
34
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
2. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945 : DPR ditetapkan dengan UU3. Pasal 22C ayat 1 UUD 1945 : Anggota DPRD dipilih dari setiap
provinsi melalui pemilu4. UU No. 1 Tahun 1985 : Bahwa dalam sistem pemerintahan
demokrasi bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan mereka dalam lembaga DPR, DPRD Tingat I dan II
5. Pasal 1 UU NO. 12 Tahun 2003 : Pemilu adalah sarana prasarana kedaulatan rakyat dalam negra Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945