KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN Jalan Gatot Subroto KM 6,2 No.268 A Medan Kode Pos 20127 Telepon (061) 8452112 Faksimili (061) 8455941 Laman : medan.imigrasi.go.id, Email : [email protected]STANDAR KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI INTELIJEN No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian 2 Persyaratan Pelayanan Tidak ada 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Prosedur Persiapan a. Kepala Seksi Intelijen membagi pelaksana ke dalam tim sesuai dengan jumlah daerah pada wilayah kerja; b. Tiap-tiap tim mempelajari dan menganalisa potensi kerawanan pelanggaran keimigrasian pada daerah kerjanya; c. Petugas/ Tim intelijen membuat perencanaan target Operasi Intelijen meliputi: 1) Peta Kerja 2) Tata Waktu 3) Personil 4) Logistik 5) Sarana dan Prasarana 6) Strategi Prosedur Pelaksanaan a. Petugas/ Tim intelijen mengumpulkan informasi kawasan atau target operasi intelijen dengan cara pengamatan secara langsung maupun melalui data sekunder; b. Petugas/ Tim Intelijen mencatat seluruh bahan keterangan yang dipandang perlu berkaitan dengan: 1) Kondisi Sumber Daya Alam, 2) Target Operasi Perseorangan atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana keimigrasian. 3) Modus Operandi Kegiatan yang pada prinsipnya melanggar ketentuan keimigrasian seperti tempat perlintasan illegal, pemalsuan dokumen, dsb. c. Petugas/Tim Intelijen melakukan telaah berdasarkan baket yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk mendeteksi Sponsor, Aktor Intelektual, Pelaku, maupun Support Agent. Prosedur Pelaporan a. Petugas/ Tim Intelijen menyusun laporan hasil kegiatan dan melaporkannya kepada Kepala Seksi Intelijen; b. Kepala Seksi Intelijen melakukaan penilaian dan analisis terhadap informasi dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
14
Embed
STANDAR KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI INTELIJEN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN Jalan Gatot Subroto KM 6,2 No.268 A Medan Kode Pos 20127
1 Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian
2 Persyaratan Pelayanan
Tidak ada
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Prosedur Persiapan a. Kepala Seksi Intelijen membagi pelaksana ke dalam tim sesuai
dengan jumlah daerah pada wilayah kerja; b. Tiap-tiap tim mempelajari dan menganalisa potensi kerawanan
pelanggaran keimigrasian pada daerah kerjanya; c. Petugas/ Tim intelijen membuat perencanaan target Operasi
Intelijen meliputi: 1) Peta Kerja 2) Tata Waktu 3) Personil 4) Logistik 5) Sarana dan Prasarana 6) Strategi
Prosedur Pelaksanaan a. Petugas/ Tim intelijen mengumpulkan informasi kawasan atau
target operasi intelijen dengan cara pengamatan secara langsung maupun melalui data sekunder;
b. Petugas/ Tim Intelijen mencatat seluruh bahan keterangan yang dipandang perlu berkaitan dengan: 1) Kondisi Sumber Daya Alam, 2) Target Operasi
Perseorangan atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana keimigrasian.
3) Modus Operandi Kegiatan yang pada prinsipnya melanggar ketentuan keimigrasian seperti tempat perlintasan illegal, pemalsuan dokumen, dsb.
c. Petugas/Tim Intelijen melakukan telaah berdasarkan baket yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk mendeteksi Sponsor, Aktor Intelektual, Pelaku, maupun Support Agent.
Prosedur Pelaporan a. Petugas/ Tim Intelijen menyusun laporan hasil kegiatan dan
melaporkannya kepada Kepala Seksi Intelijen; b. Kepala Seksi Intelijen melakukaan penilaian dan analisis terhadap
informasi dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
c. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menelaah informasi dan melaporkannya kepada Kepala Kantor.
4 Jangka Waktu Penyelesaian
a. Pada proses pengumpulan data jangka waktu penyelesaiannya tidak terbatas;
b. Pada saat pembuatan laporan jangka waktu penyelesaiannya adalah satu hari .
5 Biaya/Tarif Sesuai dengan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
6 Produk Layanan Laporan Hasil Operasi Intelijen
7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
a. Komputer dan internet untuk mengakses APOA dan komputer yang terhubung dengan jaringan LAN untuk mengakses E-Office Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
b. Peta kerawana WNA Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
c. Alat komunikasi; d. Spy camera; e. Voice recorder; f. Kendaraan; g. Alat tulis kantor.
8 Kompetensi Pelaksana a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Intelijen Keimigrasian; b. SDM yang memiliki kemampuan untuk menyamar sesuai dengan
T.O. yang telah ditetapkan; c. SDM yang memiliki kemampuan untuk menggali informasi secara
tersembunyi; d. SDM yang memiliki kemampuan untuk menuangkan hasil
penyelidikan dalam bentuk dokumen laporan.
9 Pengawasan Internal a. Supervisi atasan langsung; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat.
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Email : [email protected] b. SMS/Hotline: Kasi Intelkim/Kabid Inteldakim
11 Jumlah Pelaksana Dibentuk tim yang terdiri dari empat orang
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Evaluasi tiap kegiatan b. Evaluasi berkala (3 bulan)
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2 Persyaratan 1. Orang Asing memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian; 3. Memiliki tiket perjalanan.
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Proses Pengeluaran Deteni 1. Petugas memastikan deteni telah memiliki dokumen dan
tiket perjalanan; 2. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa deteni telah memiliki persyaratan untuk dilakukan deportasi;
3. Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Pengeluaran Deteni;
4. Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Perintah kepada petugas untuk Pengeluaran Deteni;
5. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian menerbitkan Berita Acara Pengeluaran Deteni.
Proses Pendeportasian 1. Petugas memastikan adanya Dokumen Perjalanan dan
Cap pendeportasian untuk Orang Asing yang akan dideportasi;
2. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa Orang Asing telah siap untuk dilakukan deportasi;
3. Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan Pendeportasian;
4. Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah kepada petugas untuk melakukan deportasi;
5. Petugas melakukan registrasi pendeportasian orang asing ke sistem;
6. Petugas melakukan check in pada airlines untuk tiket perjalanan Orang Asing yang akan dideportasi.
7. Petugas mendampingi Orang Asing untuk masuk ke dalam pesawat.
Registrasi Tangkal Petugas melakukan registrasi penangkalan di sistem
4 Jangka Waktu Penyelesaian
Pendeportasian dilakukan dalam waktu satu hari.
5 Biaya Berdasarkan DIPA
6 Produk 1. Surat Keputusan Pengeluaran Deteni; 2. Surat Perintah Pengeluaran Deteni; 3. Berita Acara Pengeluaran Deteni; 4. Surat Keputusan Pendeportasian; 5. Surat Perintah Pendeportasian.
7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Transportasi untuk Deteni 2. Ruang tunggu ber-AC di Bandara 3. Toilet
11 Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang/petugas yang kompeten di bidangnya
12 Jaminan Pelayanan Pendeportasian dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Menjamin keamanan dan keselamatan Deteni yang akan dideportasi mulai saat pengeluaran dari ruang detensi hingga Deteni tersebut sudah masuk di dalam pesawat.
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Evaluasi laporan per kegiatan 2. Evaluasi laporan berkala
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2 Persyaratan Orang Asing terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian sehingga dibutuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian.
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Proses Penerimaan Laporan 1. Petugas menerima laporan dari masyarakat atau mendapati
Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian;
2. Petugas melakukan penanganan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian untuk dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
3. Petugas membuat Laporan Kejadian penanganan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.
Proses Pemeriksaan 1. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian
Orang Asing; 2. Petugas mengajukan pertanyaan mengenai identitas diri
Orang Asing berdasarkan dokumen keimigrasian yang dimilikinya;
3. Petugas melakukan pendalaman meliputi: a. Latar belakang kedatangan ke Indonesia; b. Kronologi kejadian pelanggaran keimigrasian; c. Pihak-pihak yang terkait atas keberadaan Orang Asing di
Indoensia; d. Pertanyaan-pertanyaan lain yang dianggap perlu untuk
memperjelas keterangan Orang Asing; 4. Petugas menuangkan seluruh pertanyaan serta jawaban ke
dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 5. BAP ditandatangi oleh petugas pemeriksa dan terperiksa; 6. BAP dilaporkan kepada Kepala Seksi Penindakan
Keimigrasian atau pejabat yang ditunjuk.
Proses Penyusunan BAPEN 1. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian/Pejabat yang ditunjuk
memeriksa isi BAP; 2. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian/Pejabat yang ditunjuk
menyusun Berita Acara Pendapat (BAPEN); 3. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian/Pejabat yang ditunjuk
melaporkan BAP dan BAPEN kepada Kepala Bidang Intelijen dan Penidakan Keimigrasian.
Proses Pendetensian
1. Kepala Bidang Intelijen dan Penidakan Keimigrasian melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Kantor Imigrasi;
2. Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Tindak Tentang Pelaksanaan Detensi dan Surat Perintah Pendetensian;
3. Kepala Seksi Penidakan Keimigrasian menerbitkan Berita Acara Pendetensian;
4. Petugas melakukan pengambilan foto dan sidik jari Deteni. 5. PetugasmenempatkanDetenikeruangDetensi.
4 Jangka Waktu Penyelesaian
Penempatan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5 Biaya Berdasarkan DIPA
6 Produk 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 2. Berita Acara Pendapat (BAPEN) 3. Surat Keputusan Pendetensian 4. Surat Perintah Pendetensian 5. Berita Acara Pendetensian
7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Ruang pemeriksaan; 2. Ruang detensi yang dilengkapi dengan kamar mandi; 3. Komputer, printer, kamera dan scanner; 4. Alat tulis kantor.
8 Kompetensi Pelaksana
1. SDM yang memiliki kemampuan untuk menggali informasi; 2. SDM yang memiliki kemampuan untuk menuangkan hasil
1 Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesianNomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
2 Persyaratan Pelayanan
Pengawasan Administratif WNI Terdapat informasi tentang dugaan adanya keterangan dan data yang tidak benar pada saat WNI mengajukan permohonan DPRI. Pengawasan Administratif WNA Terdapat informasi tentang permohonan alih status WNA oleh Sponsornya. Pengawasan Lapangan WNA Terdapat informasi A1 tentang dugaan adanya pelanggaran keimigrasian.
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Pengawasan Administratif WNI a. Petugas menerima informasi tentang dugaan adanya data dan
keterangan yang tidak benar dari Seksi Dokumen Perjalan; b. Petugas melakukan persiapan untuk melakukan pengawasan
administratif berupa verifikasi keabsahan dokumen kepada dinas terkait. Dokumen yang harus dipersiapkan: - Surat Perintah; - Surat kepada instansi terkait; - Fotokopi dokumen yang akan diverifikasi.
c. Petugas melakukan pengawasan administratif pada instansi terkait;
d. Petugas membuat laporan hasil kegiatan pengawasan administratif berupa verifikasi keabsahan dokumen.
Pengawasan Administratif WNA a. Petugas menerima informasi tentang permohonan alih status WNA
oleh Sponsornya dari Seksi Izin Tinggal Keimigrasian; b. Petugas melakukan persiapan untuk melakukan pengecekan
lapangan terkait dengan permohonan alih status tersebut;
c. Petugas melakukan pengawasan administratif pada kantor
kelurahan dan penduduk setempat;
d. Petugas membuat laporan hasil kegiatan pengawasan
administratif berupa pengecekan lapangan terhadap alih status
tersebut.
Pengawasan Lapangan WNA a. Petugas menerima informasi A1 tentang adanya dugaan
pelanggaran keimigrasian. Informasi tersebut bisa didapat dari:
- Komunitas Intelijen - Instansi Pemerintah - Laporan Intelijen - Surat Kabar - Media Elektronik - Media Sosial - Internet - Pengaduan Masyarakat
b. Petugas melakukan persiapan untuk melakukan pengecekan lapangan terkait informasi yang didapatkan meliputi:
- Usulan Personil pelaksana; - Cara pelaksanaan pengawasan; - Jenis Keterangan yang dikumpulkan; - Sumber-sumber; - Instansi terkait; - Dokumen administratif.
c. Dalam hal dilakukan operasi gabungan, petugas melakukan
koordinasi dengan pihak terkait (komunitas intelijen, TIM PORA,
maupun instansi lain yang dianggap perlu dalam kegiatan
pengawasan);
d. Petugas melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pengawasan;
e. Petugas melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan
rencana;
f. Petugas membuat laporan hasil kegiatan pengawasan yang telah
selesai dilaksanakan.
4 Jangka Waktu Penyelesaian
Operasi mandiri: Satu hari Operasi gabungan: 2 Minggu
5 Biaya/Tarif Sesuai dengan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
6 Produk Layanan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan
7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
a. Alat komunikasi; b. Kendaraan; c. Komputer; d. Alat tulis kantor; e. Alat dokumentasi.
8 Kompetensi Pelaksana
a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Pengawasan Keimigrasian;
b. SDM yang memahami kondisi lapangan; c. SDM yang mampu menggali dan menelaah informasi; d. SDM yang memiliki kemampuan untuk menuangkan hasil
pengawasan dalam bentuk dokumen laporan.
9 Pengawasan Internal
a. Supervisi atasan langsung; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat.
10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Email : [email protected] b. SMS/Hotline: Kasi Intelkim/Kabid Inteldakim
11 Jumlah Pelaksana - Operasi mandiri: Dibentuk tim yang terdiri dari dua sampai empat orang