Menimbang Mengingat Menetapkan h/i E f\j.I.i:: i:ji h. il Ua i.j,GAi{ ft E F:, U ji i_ :il: g f.i:=!i] i1i il*qIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 0l / PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2O1O MENTERI KEUANGAN, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010; L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a287); 2. Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M05); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M06); 5. Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 /l<MK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Kepufusan Menteri Keuangan. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal1, Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tingg yang ditetapkan sebagai biaya masukan danf atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara /Iembaga dar,-.t/ atau lintas wilayah. Pasal2 .....
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
h/i E f\j.I.i:: i:j i h. il U a i.j,GAi{ft E F:, U ji i_ : il: g f.i :=!i] i1i il*q IA
PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR: 0l / PM.2/2009
TENTANGSTANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2O1O
MENTERI KEUANGAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar BiayaUmum Tahun Anggaran 2010;
L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a287);
2. Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja Pemerintah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor M05);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2004 tentang PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M06);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 /l<MK.01/2008 tentangPelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di LingkunganDepartemen keuangan untuk dan atas nama Menteri KeuanganMenandatangani Surat dan atau Kepufusan Menteri Keuangan.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDARBIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal 1,
Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tingg yangditetapkan sebagai biaya masukan danf atau indeks satuan biayakeluaran yang bersifat lintas kementerian negara /Iembaga dar,-.t/atau lintas wilayah.
Pasal2.....
f'JEf'i i 'i: j-ii iii-i;..{i'i*ANR IFr i.i #t..i t i i i'* iiiii* [SlA
-2 -
Pasal 2
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagaipedoman bagi kementerian negxa/lembaga untuk menghitungbiaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negar a / Lembaga Tahun Anggaran 2010.
Pasal 3
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 4
Ketentuan penggunaan Standar Biayadalam rangka pelaksanaan anggaranMenteri Keuangan tersendiri.
Umum yang diperlukandiatur dalam Peraturan
Pasal 5
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuhyu, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di |akartapada tanggal, oq fnaret 2009
KEUANGANJENDERAL ANGGARAN,
?^-ARATNAWAAI
vl/
.131.669947
fui E !t,i"l-i;: ${ | ii f i ;A i,i GANt{ E F}i."j iJ l-."i la, i\j *iii\j US lA
TUAN BIAYA PENGGANTIAN ITWENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
ARIS UNTUK PEGAWAI BARU
TUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL
,TUAN BIAYA SEWA KENDARAAAN DAN MESIN FOTOKOPI
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
I
I
I
9
10
10
I tol,o
, /
f i H i r I : i l l q f ; j . i t G A . . i
REF iL i r t : i : i l . i ; ) : J r . iEs lA
NO URAIAN HALAMAN
(1) (2) (3)
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN
9ATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
'ATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG TRANSPORT LOKAL,UANGVIAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
3ATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAMNEGERT (D.r D.rrr DAN D.rV - 51)
sATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELATVGETAR DALAMNEGERI (s{spl DAN sffip-2)
9ATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPATIPERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SATUAN BIAYATAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PENJELASAN LAMPIRAN SBUTAHUN ANGGARAN 2(nO
al
7:2
13
t6
17
18
TI
22
23
26
, I,/
LAMPIRANPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR; O T /PM.2/2WTENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHI,JN ANGGARAN 2O1O
N4Ef.J t: : i i r i :- ; . ; . i i ; . ;g.4iqF E P l"j *L"i K i i'"J i]{-}f\i Es IA
STANDAR BIAYA UMUMTAHUN ANGGARAN 2O1O
(da lam
NO URAIAN SATUANBIAYATA
2010KET
(1) (2) (3) (4) (5)
I IIONORARITJM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARANa. Nilaipagudana sd. Rp.50 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 iuta sd. Rp. 100 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 1C0 juta sd. Rp. 250 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 iuta sd. Rp. 1 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1. miliar sd. Rp. Z5 miliarg. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 5 miliarh. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliari. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliarj. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.t00 miliark. Nitai pagu dina di atas Rp.lfi) miliar sd. Rp.500 miliarl. Nilai pagu dana di atas Rp.Sffi miliar sd. Rp. 1 kiliunn Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
1.2. PEJABATPEMBUATKOMITMEN
a. Nilaipagudana sd. Rp.50 juta
b. Nilaipagu dana diatas Rp. SOjutasd. Rp. 1@juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta
d. NiJai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp, L miliarf. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. ?5 miliarg. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 mitar sd. Rp. 5 miliarh. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliari. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp.50 miliarj. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.Sfi) miliar
l. Nilai pagu. dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun
m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
1.3. PEJABAT PENGTIJITAGTHAN &PENANDATANGAN SPM
a. Nilaipagudana s.d Rp.50 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2"5 miliarg. Nilai pagu dana di atas Rp. ?5 miliar sd. Rp. 5 miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.1ffi miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar
l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun
b. Nilaipagudana diatas Rp. SOjutasd. Rp. 100futac. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliarf. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyarg. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 5 miliarh. Nilai pagu darn di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 mihari. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliarj. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.50O miliarl. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun
m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
STAF PENGELOLA
a. Nilai pagu dana sd.. Rp. 50 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juA sd. Rp. 500 juta
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliarf. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 25 miliarg. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliarj. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar
k. Nilai pagu.dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar
l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun
m. Nilai pagu dana di atas Rp. L triliun
1.5.
HONORARIUM PEJABAT/ PANMA PENGADAAN BARANG/JASA
2.1. PE ABAT PIII{GADAAN BARANG/JASA
PAMTIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSD
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp, 50 juta sd. Rp.100 juta
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.?5 miliar
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.?S miliar sd. Rp.S mfiar
g. Nilai pagu pmgadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar
h. Nilai pagu pmgadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 mitiar
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp100 miliar
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar sd Rp500 miliar
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar sd. Rp. 1 triliun
MEfJ ! l i i l i ' .L , r r . i JGANR{ :FU,1 , ; i r . i i l i , i { i t lH$ lA
28.2 RAPATBIASAa. Makanb. Snack
,TUAN BIAYA P,ENGADAAN BAHAN MAKANAN
29.1 AnggotaTNI/POLRI NonOrganika. Ops, Pasukan termasuk crew kapal lautlterbangb. Dikma TNI/Polric. Operasi dan Iatihan/Drklat Lainnya/Pra Tugas Ops.d. Tahanan Anggota TNI/Polrie. Anggotayangsakit
Rp. 55.000,-/diktatIotal tuni. mal<simum Rp. l iuta
ratas maksimum
D( funiangan Riset (akhir Prcgram)1. Proposal ATK
2. Penelitian
a. Eksperimmtal:
1) Laboratoriuur
2) Lapangan
b. Penelitian Non-Eksperimental :1) Survey
2) Studi Numerik/Simulasi Komputer
c. Penelitian Seri :
1) Survey2) Penciptaan IGrya Seni
3. Pmyusunan Karya Ilmiah
4. Seminar
5. Uiian
6. Penggandaan/Perjilidan : hoposal,
Slcipsy'Tesis, Desertasi
Rp13O000
Rp3,30O000Rp2,30O000
Rp1,6sO000Rp440,000
Rp1,70Q000Rp4,6{n 000Rp60O000Rp70,000
Sesuai bukti PengeluaranRp700,000
Rp13Qt)00
Rp4,800,m0Rp3,600,000
Rp?400,000RpZ30O000
Rp2B00,000Rp7P00,000Rp1,100,000
RpTo,OOOSeeuai bukti Pengeluaran
Rp1,200,{XX)
Batas malcimal
Baas maksimal
Batas maksimal
Batas maksimal
Batas maksimal
x Biaya Matrikulasi
Biaya Matrikulasi Sesuai dengan ketentuanPerguruan Tinggi berkenaan.
- Sesuai dmgan ketentuan
Perguruan Tinggi berkenaan
- Sesuai dengan kettntuan Pergu-ruan Tinggi berkenaan.
v/
i\4 F f{ i i:; ii i i4; *:: l"J,E f.Jfi Af\jfi E F Li il, i_.t 1.,;: i i",l i,i*i\ rs lA
_18_
51 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPATAERTEMUAN DI LUAR KANTOR
NO PRO?INSI
MENTERI & SETINGKAT MENTERI
FULLBOARD FI.JLLDAY HALFDAY
o) tz) (3) (4) (5)
1. NANTGGROE ACEH DARUSSALAM 795,W0 250000 175,0W
2. ]UMATERA UTARA 800,000 330,000 185,000
3. R I A U 925,000 275,WO 165,000
4, ]GPULAUAN RIAU 925,000 275,0w 165,000
5. A M B I 795,m0 2{35,000 200,000
6. ]UMATERA BARAT 795,0W 250,000 175,4W
7, ]UMATERA SELATAN 795,N0 250,000 175,000
8. LAMPUNG 750,000 180000 160,000
9. BENGKTILU 795,AW 285,000 200,0q)
10. BANGKA BELITUNG 925,M0 275,W 220prn
11. B A N T E N 1,030,000 300,000 250,000
12. |AWA BARAT 1,040,000 285,000 210,fi)0
13. D.K.L IAKARTA 1,150,000 365,000 305,000
14. IAWA TENGAH 860000 150,fi)0 140,000
15. D.I. YOGYAKAR'IA 750,fi)o 180000 160,000
16. AWA TIMUR 1300,000 420,W 310,000
77. B A L I 1.,100,000 31.5,fi)o 280,000
18. NUSA TENGGARA BARAT 700,000 250,000 200,000
t9. NLiSA TENGGARA TIMUR 925,000 /75,00O 165,000
20. KALIMANTAN BARAT y25,w0 275,W 165,0(X)
21. KALIMANTAN TENGAH 925,000 /75,AOO 165,(n0
,) KALIMANTAN SELATAN 795,W 250,000 175,000
23. KALIMANTAN TIMUR 925,000 2j75,W 235,000
24. SULAWESI UTARA 925f0CI nsfiw 175'00CI
25. 3ORONTALO 800000 330,000 185,000
26. JULAWESI BARAT 800,cno 330,000 185,000
27. ]ULAWESI SELATAN 850,000 275,ffio 145,000
28. JTILAWESI TENGAH 800,000 330,000 185,0m
29. }ULAWESI TENGGARA 92st00 275,W 165,000
30. \4ALIIKU 850,0t0 365,000 305,000
31. MALI'KU UTARA 850,000 400,000 305,000
32. P A P U A 1,120,000 400,u)0 300,000
33. IRI,{N JAYA BARAT 850,000 400,000 305,000
v?/
PEIABATESEIoN I.....
fri H f'; { F-r:lt i ii.i:i.i,*.i"jGAf\jFEftr]- i.: t. I i", i i.; r r,;NFSiA
_19_
PEIABATESELON I &il
NO PROPINSI
PEJABAT ESELON r &n
FULLBOARD FI.JLLDAY HALFDAY
(2) (6) Q (u)
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 520000 190,000 150,0002. JUMATERA UTARA 590,000 210,000 145,0003. R I A U 600000 220,0w 135,0004. KEPULAUAN RIAU 630000 250,000 160,0005. T A M B I 545,fi)o 275,N0 190,0006_ JTIMATERA BARAT 550,000 170,N0 100,(n07. JUMATERA SELATAN 610,000 211000 175,W0
8. LAMPT'NG 645,(n0 175,W0 150,0009. ]ENGKULU 545,000 275,W0 190,00010. }ANGKA BELITUNG 600,000 250,000 210,00011,. } A N T E N 600,000 210000 180,00012. AWA BARAT 600,000 275,M 200,00013. ).K.L IAKARTA 735,00O 280000 ?20,N014. AWA TENGAH 645,000 L45,000 13000015. D.I. YOGYAKARTA 500,000 150,000 135,00016. AI/'A TIMLIR 550000 248,offi 140 00077. B A L I 725,0W ?2j,ffio 200,000
L8. NUSA TENGGAITIT BAIL{T 685,000 235,000 150,00079. {USA TENGGARA TIMUR 500,000 250,000 135,fi)0
20. (ALIMANTAN BARAT 500,000 220,NO 150,000n. KALIMANTAN TENGAH 600,000 2m,oN 150,00022. i(ALIMANTAN SELATAN 550,000 170100 100,00023. KALIMANTAN TIMUR 675,ffio 250,000 165,fi)O
24. JULAWESI UTARA 790,0w 210,000 L65,000
25. 30RONTALO 690,000 210,000 145,U)0
26. JT}LAWESI BARAT 690,000 210,000 145,000
27. JULAWESI SELATAN 615,000 265,000 135,0m
28. JULAWESI TENGAH 545,000 210,000 150,000
29. ]ULAWESI TENGGARA 600000 220,W 160,000
30. \4ALTIKU 735,000 255,000 220,W0
31. VIALUKU UTARA 725,WO 375,000 2soooo32. P A I ' U A 700000 215,000 174',0/0
33. TRIAN TAYA BARAT 670,W0 240,000 130,fi)0
vl/
PEJABAT ESEI,.oN Itr .....
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
PEIABAT ESELON IN KE BAWAH(dalam rueiah)
vv
NO PROPINSI
PEIABAT ESELON IIIKE BAWAH
FTILLBOARD T'ULLDAY HALFDAY
o) (z) (3) (4) (s)
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 375,000 150000 130,000
2. JI-IMATERA UTARA 365,000 195,000 135,000
3. R I A U 485,000 185,000 110,000
4. KEPULAUAN RIAU 40o000 240,000 120,000
5. A M B I 360,000 170,000 90,000
6. ]UMATERA BARAT 390,000 L60,000 80,000
7. JUMATERA SELATAN 370,000 L85,000 165,000
8. LAMPTING 350,000 145,000 120,000
9. BENGKTILU 350,000 770,OW 90,000
10. BANGKA BELITUNG 400,000 240,000 120,000
11. B A N T E N 475,0W 125,000 100,000
12. AWA BARAT 490,000 125,000 85,000
13. D.K.L IAKARTA 630,000 /70,000 150,000
L4. IAWA TENGAH 470,000 110,(n0 95,000
15. D.I. YOGYAKARTA 360,000 150,000 125,offi
16. AWA TIMUR 400,000 205,000 105,000
17. B A L I 565,000 200,000 175,0N
18. NUSA TENGGARA BARAT 350,000 195,000 105,fi)0
t9. NUSA TENGGARA TIMUR 400000 240,0N 120 000
20. KALIMANTAN BARAT 370,0w 200,000 140,000
21' KALIMANTAN TENGAH 370;000 200,000 140,000
22. KALIMANTAN SELATAN 400,000 160,000 80,000
23. KALIMANTAN TIMUR 450,000 165,000 155,000
24. JULAWESI UTARA 550,000 185,000 150,000
?s. ]ORONTALO 400,000 175,000 120,000
26. ]TILAWESI BARAT 400,000 775,0W 120,000
27. ]IILAWESI SELATAN 550,000 1800m 110,000
?8. JULAWESI TENGAH 385,000 135,000 105,000
29. JULAWESI TENGGARA 350,000 210 000 150,000
30. MALUKU 375,N0 130,000 95,000
31. MALUKU UTARA 350,000 L30,000 95,000
32. P A P U A 450,000 145,000 720,0w
33. IRIAN IAYA BARAT 500,000 200,000 120000
tlt E i{"!" t": i-{ t ii f; iiA i\! GANFEPt i : i lh. lr* l i i . i rJESIA.
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERTATANAN DINAS DALAM NEGERI
vl/
rlan/nan
NOPROPINST
TARIFHOTELKELASSUITE
TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/DELUXF/NONSUITE
BINTANGLIMA
BINTANGEMPAT
BINTANGTIGA
BINTANGDUA
BINTANGSATU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) a) (8)
I NANGGROE ACEH DARUS.9ALAM 4415,ffio 1,755,W 1,150,000 850,000 365,000 250,000
) SLIMATERA UTARA 4,500,000 1,100,000 900,000 550,000 400,(n0 250,000
3. R I A U 3,450,000 1,650000 860,000 665,000 350,000 245,000
4. KEPULAUAN RIAU 3,410,000 1,500,000 700,000 500,000 375,000 230,000
5. A M B I 4000,000 1,010,fi)0 960,000 560,000 280,000 200,000
6. SUMATERA BARAT 4,?35,000 1,750000 1,030,000 600,000 330,000 275,0N
7. SUMATERA SELATAN 4,500,000 1,350,000 895,000 490,000 350,(X)0 250,000
8. LAMPUNG 3300,000 7,700,0N 680,000 560,000 330,000 ?ffi,w
lVlHIi, :. -; l i i . i ' ! ;..,:{,: jrq.ldQ t r L i l : ) ; : l - t r ; . r . r r ' . r . . ! t - r , \ l AI l L l U " : - d \ 1 l \ j . . . i i ' : i . _ ! . J l f .
1"03 New York 10,049 5,742 3,7fr104 Jttawa 5,374 4,103 3,357
105 Paramaribo 11.,772 8,986 7,353
106 ian Fransisco 7,419 4,240 2,771
to7 Santiago de Chile 9,819 7,495 6,133108 Ioronto 2,931 2,238 1,831
109 Vancouver 6,721 4,393 2,871109 Washington 11463 6,550 3,743
fu jEN; i r . i i r r . [ i i . ! .1-*+AhjFIEPU;l - l i . . i l ' ; : , , . i i '+ESiA.
_26 _
PENIELASAN
LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMI.'M 2MO
Honorarium Penanggung ]awab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing satuan kerjaberdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :a. Kuasa Pengguna Anggaran (reA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitnen
(PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang termasuk PembuatDaftar Gaii (PDG).
b. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK iumlah staf pengelola keuangan palingbanyak 3 (tiga) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (PDG). ]umlah staf pengelolakeuangan untuk masing-masing PPK paling banyak 2 (dua) orang.
c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu)tahun paling banyak 10 % dari pagu.
Honorarium Peiabat/?anitia Pengadaan Barangflasa
a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleltPengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediabarang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000- (tima puluh juta rupiah). PejabatPengadaan Barang/trasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.
b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/lasa
Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa PenggunaBarang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Banng/lasa untuk melaksanakan pemilihanpenyedia barcng/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Anggota panitia pengadaan barang/ jasa sekurang-kurangnya 3 (tig") oriillg.
Honorarium Panitia Pemeriksq/?enerima Barang(fasa
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barangfiasa,yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan batang/jasa dilaksanakan sesuai denganketentuan. Honorarium diberikan per @!peke4gan.
Honorarium Pengelola PNBP
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negarabukan pajak. jumlah sekretariat I anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orEmg. Iumlahalokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun galing banyak 10% dari
penerimaan PNBP masing-masing satker.
Honorarium Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas mengelola kegiatan Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat di setiap satker. Iumlah staf kegiatan Paling banyak 5 (Ema) orang.
Honorarium Kegiatan Penelitian
Honorarium Peneliti dan Pembantu Peneliti (Non Fungsional Peneliti) diberikan kepada PNSyang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untukmelakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal, paling banyak 4 (empat)
iam sehari.
, / /
fu lE! ' ! i : { i i1P r i r . i ; { }rqf fFEFt i ' i L iK ! l r i : i i ; l ' i [5 lA
-27 -
vy
LI
Honorarium Kegiatan Semina{Rakoy'Sosialisasi/Diseminasi
Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam uniteselon I/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatarurya melibatkan pesertadari unit eselon I/satuan kerja lainnya.Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk kegiatan seminar.
Honorarium Penyuluh Non PNS
Honorarium diberikan kepada pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukanpenyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabatyang berwenang.
Honorarium Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan Cleaning SendceSatuan biaya bagi pegawai (non-PNS) y*g ditunjuk untuk melakukan kegiatan sezuaitupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untukpengadaan pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning serrrice melalui jasa pihakketiga/diborongkan, dapat ditambah palingbanyak sebesar 15% (lima belas persen).
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium clapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatanyang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhac) berdasarkan surat keputusanPresiden/ Menteri/Eselon I/KPA. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif, danefisien.
Honorarium Tim Pelaksana Lapangary' Tim SekretariatHonorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknisadminiskatif y*g berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi
/pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwerumg.
Honorarium Tim Penyusunan furnalHonorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jumalberdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantuumlrn, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Honorarium Tim Penyusunan Buletiry'l\4aialah
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyuflrn dan menerbitkanbuletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentangtopik aktual yang patut diketahui pembaca.Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataantertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertenfu.
flonorarium Tim Pengelola WebsiteHonorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas unhrk mengelola website, berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelolaoleh Unit Eselon I/setara.
15 | Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan pada Satker Yang Hanya MengelolaGajiFlonorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk hanya untuk melakukan pengelolaan gaji dilingkungan kementerian negara/lembagaf satuan kerja berdasarkan surat keputusan peiabatyangberwenang.
t4
i v t E f i i : ; i i f . i - , , . i , j i ; A l ' lF lEF r , l , ; - l , i [ i i i . . r r j ; 5 r n
a o- L O -
t7
16 | Honorarium Sidang/Konferensi International - (KTM, SOM Bilatera/Regiona/Multilateral)Honorarium yang diberikan kepada PNS penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yangdihadiri/pesertanya pejabat setingkat Menteri atau Senior Officinl berdasarkan surat keputusanpejabat berwenang.]umlah hari (maksimum) pemberian honor :
Konferensi Tingkat Menteri (KTlvI) : 3 Hari sebelum kegiatan + Hari kegiatan + 2Hari setelah kegiatan.
Senior Official Meeting (SOlvQ : 2 Hari sebelum kegiatan + 1 Hari kegiatan + 2Hari setelah kegiatan.
PNS penyelenggara kegiatan tidak diberikan uang harian perialanan dinas.
Honorarium Workshop/ Seminaq/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala International
Honorarium yang diberikan kepada PNS penyelenggara kegiatan Workshop/ Seminar/Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Intemational, berdasarkan surat keputusan dari pejabatberwenang.
|umlah n# lmatsimum) pemberian honor :
L hari sebelurn kegiatan + Hari kegiatan + L Hari setelah kegiatan.
Hari pelaksalran disesuaikan dengan lama pelaksuulaan kegiatan.
PNS penyelenggara kegiatan tidak diberikan uang harian perjalanan dnias.
Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri
Satuan biaya yang diberikan kepada narasurnber non-PNS (WND untuk kegiatan Workshop/Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.
Narasumber Kelas A
Narasumber Kelas B
Narasumber Kelas C
: Narasumber non-PNS yang disetarakan dengan Menteri,Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
: Narasumber non-PNS yang disetarakan dengan Duta Besarluar biasa dan berkuasa penuh, Duta Besar yang meniabatKepala Perwakilan, PNS Gol N/C keatas, Perwira tingspTNI/Polrf Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
: Narasumber non-PNS yang disetarakan dengan PNS gollll/c sampai dengan IV/b dan perwira menengahTNI/Polri.
Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara
Vakasi Penyelenggara Uiian
Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak
diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biayapengawas ujian sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara uiian pada tingkatpendidikan tittgg diberikan untuk ujian akhir dan ujian semester.
Honorarium Instruktur
Instruktur adalah PNS yang berdasarkan zurat keputusan pejabat yang berwenang bertugasuntuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk tnstrukturyang berasal dati non-PNS, satuan biayanya mengacu pada harga Pasar dan/atau sumber data
lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uatg Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkansurat perintah dari pejabat yang berwenang.Kerjalembur adalah bekerja di luar jankerla/ waktu keria normal yang telah ditetapkan oleh
masing-masing instansi / kantor pemerintah.
t9
20
,ry'
MEf'' l i I : i l H ri i .+.i ' j , . iA.l l
Fi il FU iii". i K I ilr LX-"iN [S iA-29 -
Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a, Uatg makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama.
Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turutpaling banyak 1 (satu) kali per hari.
b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari ataa'[,4 (empat belas) jamdalamseminggu.
c. Pada hari libur kerja tarif uang lembur 20oo/o daitarif lembur hari kerja.
Satuan Biaya UangTransport Kegiatan dalam Kota
U*g transport dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun non pegawai yffigmelakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah kota untuk menghadiri workshop,sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi konsultasi, dan atau kegiatan tain yangserupa. Untuk PNS, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang :- Tidak tersedia kendaraan dinas;- Disertar surat tugas;- Tidakbersifatrutin.
Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang dan jasa yanghabis pakai yang secara langsung menunjang kegiatan dan untuk memenuhi kebutuhanminimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan, terdiri dari alat tulis, barang cetak,alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar /befita/naja1ah, dan air minum pegawai.Satker yang memiliki kurang dari 40 (empat putuh) pegawai dapat mengalokasikan palingbanyak Rp 34.800.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun. Sementarasatker yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai dapat mengalokasikan sesuai indeksdikalikan dengan jumlah pegawai.Untuk Perwakilan RI di luar negeri, satuan biaya digunakan khusus untuk pengadaan alat tuliskantor (ATK).
Satuan Biaya Uang Makan PNS
U*g makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung berdasarkan jumtah hari masuk kerjapaling banyak 22 (daa puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
Satuan Biaya Diklat Pimpinadstruktural
Biaya diklat penjenjangan untuk p$abat/pegawai yang akan /telah menduduki jabatan tertentu.
Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan paiak. Untuk Diklat Pim III dan
IV satuan biayabelum. termasuk biaya observasi lapangan.
Satuan Biaya Latihan Praiabatan
Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai
PNS. Satuan biaya belum telmasuk biayaperjalanan dinas peserta dan pajak.
:
Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
Pengad.aan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh. Hanyi
dibeiikan kepada pegawai fungsional seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium, terragaperpustakaan, petugis foto x-ray, dan petugas yang pekeriaannya berisiko titgg seruPa lainnya
yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut
Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yau,:rgdiselenggarakan di kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanyaadalah Menteri/ Eselon | / pelabat yang setara.
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan anggota TNI/POLRI, narapidana, tahanan,pasien rumah sakit, ABK dan lain-lain. Untuk pengadaan barang hasil olahan, satuan bi"yusudah termasuk paiak.Untuk satuan biaya pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanart dibedakan menurutwilayah sebagai berikut :Witayah I : Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Lampung Gorontalo, DfY,
NIB, Jawa Timur, Iawa Tengah, DKI jakarta, ]awa Barat danSumatera Selatan
Wilayah II
Wilayah III
: Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, |ambf NII, Riau,Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Banten
: Kalirnantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, SulawesiTenggara, Maluku Utara Bangka Belitung, Kalimantan Tengah,Papua, Papua Barat, Kalimatan Timur dan NAD.
Untuk mahasiswa/siswa y€mg menempuh pendidikan kedinasan dapat dialokasikan biayapengadaan bahan makanan sepanjang mahasiswa/siswa tersebut diasramakan.Mahasiswa /Siswa Sipil, misalnya : Mahasiswa pada Sekolah Tingg Perikanan, Sekolah TitrgtrKesejahteraan Sosial, Akademi Migas.Mahasiswa/Siswa Semi Militer, misalnya: Mahasiswa Penerbangan, Mahasiswa Sekolah TirggPemerintahan Dalam Negeri, Mahasiswa Perhubungan, Siswa AKABRI/AKPOL.
Safuan Biaya .Pemeliharaan Gedung/B.rngunan Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantordi dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atausama dengan 2o/. (duapersen).
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan RI di Luar Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantorPerwakilan RI di luar negeri (termasuk atase teknis departemen di luar negeri) agar beradadalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%(dua persen).
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Kantor
Pemeliharaan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agarberada dalam kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suafu asset.Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, dan speedboat sudahtermasuk biaya bahan bakar minyak (BBIvI). Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untukperpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Satuan Biaya Pakaian Dinas/Keria Resmi Pegawai
Diperuntukkan bag: PNS pada satuan kerja yang tugas pokoknya berkaitan dengan pelayananlangsung kepada masyarakat. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif dan telahmemiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayaguna€rn Aparatur Negara (PAN). Disediakan Palingbanyak 1 (satu) stel per tahunSatuan bi"y" gudahlexloaguk atribut dan ongkos jahit.
v//
M E h j ; - r j : " . 1 . r ; r . , j . j . i A f . {ft HFiJ t-r:. i li. i i'i iiiiir! [StA
- 3 1 -
l r /
38
Satuan Biaya Pakaian Dinas Mahasiswy'farunaDiperuntukkan bagi mahasiswaftaruna yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan padalembaga pendidikan tertentu. Penyediaannya telah memiliki iiin prinsip dari MerrteriPendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Disediakan paling banyak l(satu) stel per tahun.Satuan biuyu sudah,termasuk atribut dan ongkos jahit.
Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokteq/Perawat
Diperuntukkan bagi dokter/perawat dan penyediaannya secara selektif. Disediakan palingbanyak 1 (satu) stel per tahun.Satuan biuyu sudah termasuk ongkos jahit.
Satuan Biaya Pakaian Sopiry/Pesuruh
Diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA. Dapatdiberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.Satuan biava sudah termasuk onekos iahit.
Satuan Biaya Pakaian Satpam
Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopef ikat pinggang, talikurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) paling banyak dapat diberikansebanyak 2 (dua) stel per tahun.
Satuan Biaya Toga Hakim
Satuan biuy" tidak termasuk atribut/perlengkapan.
Satuan Biaya Toga Mahasiswa
Diperuntukkan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya sudahtermasuk atribut/ perlengkapan
Satuan Biaya Peneriemahan dan Pengetikan
Bt"yu yang dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasayang diinginlian.
Satuan Biaya Pencetakan
Biaya pencetakan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.
Satuan Biaya Penjilidan
Biaya penjilidan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.
43 [ Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dary'atau Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru
Penggantian inventaris maksimal 10 % dari iumtah pegawai (minimal 5 pegawai) sedangkan
pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
rM I Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional
Satuan bnya untuk pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menuniang tugas pokok
dan fungsikementerian negara/lembaga, Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasionalharus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sesuai kebutuhan, tidak mewah, hemat, efisiendan efektif.Untuk daerah terpencil satuan bnyabelum termasuk ongkos kirim.
MENI"ERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin FotokoptSatuan biayasewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.
Sewa Ruangan dan Gedung PertemuanSewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dankegiatan lainnya di luar kantor.Definisi ruangan dan gedung pertemuan:a. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara j.gL
sampai dengan 299 orcrng.b. Ruangan Sedangadalah ruangan yang terdapat di dalam hotel di:ngan kapasitas antara 5L
sampai dengan L00 orang.c. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai
dengan 50 orang.d. Gedung pertgluan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan
kapasitas lebih dari 300 orangSatuan Anya sudah termasuk meja kursi, sound system, dan fasilitas ruangan / ge&ngpertemuan lainnya.
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
?. U*g Harian Biasa dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal.b. Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga fir,ggt Negara, Menteri serta
setingkat Menteri), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-,Iip. 150.000,- dan Rp. 100.000,-.
c. Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tirgg Negara, Menteri sertasetingkat Menteri), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuksopir/BBM) sesuai peruntukannya yang diberikan secara at cost.
Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal Uang Makan, dan UangPenginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri
U*g harian dapa! digunakan sebagai uang saku,'transport lokal, uang makan, dan uangpenginapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut- Golongan A : Menteri, Ketua & Wakil Ketua Lembaga fertinggi/finggi Negara
;?fTJ""fTXf'ffi ffiff$?pah perwakilan, pejabat Eseron r,PNS Gol. IV/c ke atas, Pervrzira Tinggi TNI/Polri, Anggota LembagaTertinggi/ Tioggt Negara dan Pejabat Lainnya yang setara
PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. W/b dan Perwira MenengahTNI/Polri yang setaraPegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri.
Satuan Biaya Tunjangan Beasiswa Program Non Gelar/Gelat Dalam Negeri (DI, DIILDrv/s1)Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma ! Diploma III, danDiploma IV atau Strata L dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.
Satuan Biaya Tuniangan Beasiswa Program Non Gelay'Gelar Dalam Negeri (S2/Sp-L dans3/sp-21Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atasStrata 3) dengan biaya ditanggungoleh Pemerintah.
- Golongan B
- GolonganC
- Golongan D
MENTEF{I KHI.JANGAilJREPUBLIK INDONESIA
Khusus bagi tenaga pengajar biasa pada perguruan tingg yang ditugaskan mengikutipendidikan fakultas pasca sarjana untuk besaran tunjangan tugas belajar merujuk KeputusanPresiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa PadaPerguruan Titgg Y*g Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar KantorSatuan Wtaya yang disediakan untuk kegiatan rapatf pertemuan yang diselenggarakan di luarkantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biayaini terbagi dalam 3 (tiga) jenis :a. Paket FuIlBoard
Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luarkantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket fullboard mencakupminuman selamat datang, akomodasi L malam, Makan (3 kali), Rehat Kopi dan Snack (2kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart,lAtrhite Board, Standard SoundSystem, Mikropon, AlatTulis, Air Mineral dan Permen).
b. Paket FullDaySatuan biuyu yang disediakan untuk kegiatan rapatf peftemuan yang dilakukan di luarkantor minimal 8 (delapan) ju* tanpa menginap. Komponen paket mencakup minumanselamat datang, makan 2 kaLi (siang dan malam), rehat kopi dan snack (2 kaL), RuangPertemuan (termasuk OHP, Podium, FIip Chart, White Board, Standard Sound System,Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).
c. PaketHaIf DnySatuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah sehari (minimal5 j*). Komponen biaya mencakup minumanselamat datxrg, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan snack (1 kali), Ruang Pertemuan(termasuk OHP, Podium, Flip Chart, \Atrhite Board, Standard Sound System, Mikropon,Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).
Catatan:a. Akomodasi = Pejabat Eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) or.u:rg.b. Kegiatan yang diselenggarakan secara full board dapat dilaksanakan di dalam kota maupun
di luar kota1) Kegiatan yang diselenggarakan diluar kota, sepanjang akomodasi disediakan panitia,
besaran uang hariannya adalah setinggi-tingginya 75 o/. (b41th puluh lima persen)dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri.
2) Kegiatan yang diselenggarakan didalam kota, dapat diberikan uang saku setinggi-tingg*yu 50 % (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri.
c. Kegratan yang diselenggarakan secara full doy dan half day dilaksarrakan di dalam kota,dengan ketentuan peserta diberikan uang transport setinggi-tingginya Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang saku setinggi-tingginya 35 "/o (aga puluh limapersen) dari uang harian perjalanan dinas dalamnegeri.
MEI{ j j : i ; i t 'E ' , i - i . iuA i \ ifi H P ij i:ri.-l lt I f\j ilta-ifu ES lA
, r /
Satuan Biaya Penginapan Perialanan Dinas Dalam Negeria. Tarif hotel yang dicantumkan digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan
anggaran. Untuk pelaksanaarurya menggunakan metode at cost.b. Pemntukkan hotel berbintang
1) Hotel Bintang Lima
2) Hotel Bintang Empat
3) Hotel Bintang Tiga4) Hotel Bintang Dua
5) Hotel Bintang Satu
Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga TirggNegara, Menterl serta setingkat MenteriGubernur, Wakil Gubemur, dan Pejabat NegaraLainnya yang setara, Pejabat Eselon I serta PejabatEselon IIPejabat Eselon trIlGol. IVPejabat Eselon IVlGol. III
PNS GoL II dan I
c. Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tirgg Negara, Menteriserta setingkat Menteri), diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalamprovinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, Peiabat Negara tersebut dapatdiberikan tarif kamar hotel tertingF yang ada di provinsi tersebut.
d. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan sec€ra bersama-sama untuk melaksanakan kegiatantertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negaraf pegawai dapat menggunakanpenginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar pengirnpan/hotel sesuai yang telahditetapkan untuk masing-masing pejabat negan/ pegawai.
Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas dalam NegeriTarif taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandarakeberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandarakedatangan dan sebaliknya.Indeks tarif taxi di propinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan)sampai dengan kota Samarinda
Satuan Biaya Tiket Ferialanan Dinas Luar NegeriSafuan biaya merupakan tarif transport perjalanan ke luar negeri pulang pergi.KlasifikasiTiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :- Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A- Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B- Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan DUntuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D y*g metebihi 8 jam penerbangan (tidaktermasuk waktu transit), clapat menggunakan tarif Bisnis.
fu lb. i \ j f | 1: ; ;<, ' i : { j +i . i }AF{REDI- ;F l r ; ; , i l ; i i , . , t iLS iA
- 3 5 -
CatatanUmum:
1) Satuan biaya yang tercantum dalam PMK ini sudah memperhitungkan unsur pajak kecualipada:a) Diklat Pimpinan/Struktural