Standar Akuntansi Keuangan

AKUNTANSI KEUANGAN

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Oleh:

Kelompok 02

Ida Ayu Eka Purnama Yuni(1215351033)

Natasha Rizky Annisa(1215351185)

Made Ayu Wilda Sinta Dewi(1215351186)

PROGRAM EKSTENSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS UDAYANA

2014-2015

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang HyangWidhi Wasa, berkat rahmat dan karunia-NYA, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan .Makalah ini diajukan sebagai tugas kelompok Akuntansi Keuangan I Program Non Reguler S1 Akuntansi.

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan,untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dan pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Dr. Gayatri, SE.,M.Si., Ak, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi, ikut berpartisipasi dan perhatian sehingga paper ini dapat terselesaikan tepat pada waktu nya.

Demikianlah makalah ini kami tulis semoga dapat bermanfaat bagi pembaca,akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Denpasar, 20 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantarii

Daftar Isiiii

Bab I Pendahuluan1

1.1 Latar Belakang Masalah1

Bab II Pembahasan2

2.2 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan2

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia3

2.3 Konvergensi IFRS6

2.3 IASC/IASB dan IAS/IFRS6

2.5 DSAK dan SAK9

2.6 Keterbatasan Laporan Keuangan13

2.7 Isu-isu dan Tantangan Pelaporan Keuangan13

2.8 Masalah Etika dan Tantangan bagi Profesi Akuntan Publik15

2.9 Regulasi atas Profesi Akuntan Publik16

Bab III Penutup18

3.1 Kesimpulan18

3.2 Saran18

Daftar Pustaka19

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sarana penunjang yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi adalah standar akuntansi yang memungkinkan terlaksananya sistem informasi manajemen dengan baik.Standar akuntansi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak serta memiliki daya banding sehingga dapat menyajikan informasi yang bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan.Standar akuntansi merupakan landasan atau petunjuk bagi mereka untuk melakukan praktek atau kegiatan di bidang akuntansi, agar laporan keuangan lebih berguna dan tidak menyesatkan. Hal ini diperjelas oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainnya adalah sangat penting, agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan.

Oleh karena itu, maka standar akuntansi merupakan suatu pedoman yang wajib ditaati bagi mereka yang melakukan kegiatan di bidang akuntansi, dalam rangka penyusunan laporan keuangan.Tetapi perlu diingat bahwa Standar Akuntansi Keuangan sebagai suatu pedoman yang diikuti kebiasaan tentulah bukan merupakan pedoman yang sifatnya universal dan berlaku mutlak sesuai keadaan, waktu dan tempat. Standar Akuntansi Keuangan dalam perkembangannnya tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lain, misalnya pandangan para ahli di bidang akuntansi, perkembangan politik dan ekonomi, peraturan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku daan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperolah informasi yang akurat sehubungan data ekonomi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh inforamsi tentang kondisi ekonomi. Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan informasi ekonomi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua dat ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijembatani perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang.Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparasi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.

Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan.Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.

2.2.1Standar Akuntansi untuk Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia

Pada saat ini Indonesia berlaku 3 (set) standar akuntansi untuk akuntansi keuanngan.

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas berakuntabilitas publik secara signifikan.

2. Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP).

3. Standar Akuntansi Syariah khusus utuk entitas dan transaksi syariah.

SAK Umum dan SAK ETAP diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), sedangkan Standar Akuntansi Syariahditerbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Kedua Dewan tersebut berada dbawah naungan PAI.

Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP)

SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. SAK ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP.

Standar Akuntansi Syariah

Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan.Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.

SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca.Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas, sedangkan laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual.

2.3 Konvergensi IFRS

IndonesiamemutuskanuntukberkiblatpadaStandarPelaporanKeuanganInternasionalatauIFRS.KonvergensiakuntansiIndonesiakeIFRSperludidukungagarIndonesiamendapatkanpengakuanmaksimal.Pengakuanmaksimalinididapatdarikomunitasinternasionalyangsudah lamamenganutstandar ini.JurangpemisahterdalamPSAKdenganIFRStelahteratasiyaitudengandiperbolehkannyapenggunaannilaiwajar(fairvalue)dalamPSAK.

Mengapa harus mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS)? Denganmengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasarmodal Indonesia di mata investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara danmeningkatkan efisiensi alokasi modal. Teknologi informasi yang berkembang pesat telahmengubah lingkungan pelaporan keuangan.Kemajuan ini membawa jutaan investor (jika tidak milyaran) ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Antusiasme para investor tidak akan terhalangi oleh batasan Negara. Bukanhanyainvestor& analis yang membutuhkan informasi seperti ini, melainkan juga dibutuhkan oleh stakeholder lainnya. Upaya pemerintah Untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investordalam negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan internasional untuk investasi di Indonesia.

Konvergensi IFRS ke dalam PSAK akan berdampak besar bagi dunia usaha, terutama darisisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data-data akuntansi.SuatuperusahaanakanmemilikidayasaingyanglebihbesarketikamengadopsiIFRSdalam laporankeuangannya.Selainitu,denganmengimplementasikanIFRS,perusahaan akan menikmati biaya modal yang lebih rendah. Juga konsolidasi yang lebih mudah & system teknologi informasi yang terpadu.

2.4 IASC/IASB dan IAS/IFRS

Di lingkup global, pada awalnya sebenarnya ada dua badan penyusun standar yang berkaitan dengan praktik akuntansi secara internasional.Badan-badan itu adalah The International Accounting Standards Committee (IASC) dan The International Federation of Accountant (IFAC).

IASC didirikan pada tanggal 29 Juni 1973 diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dari sembilan negara, yaitu Australia, Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Mexico, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan IFAC didirikan oleh badan profesi akuntan dari 63 negara pada bulan Oktober 1977.

Dewan IASC bertemu 3 4 kali setahun.Program pertama adalah mengakui praktik akuntansi di berbagai negara.Pada tahun 1988 IASC berusaha mengeliminasi alternatif tersebut dan kemudian dibuat satu benchmark standar akuntansi internasional dan dibolehkan menggunakan alternatif standar akuntansi.Pada tahun 1993 dibuat rencana oleh IASC swehingga untuk menjadi satu standar untuk seluruh dunia.Proyek ini disebut juga Comparability Project.Sejauh ini sudah lebih 800 perusahaan publik menggunakan standar akuntansi IASC.Tahun 2005, 65 negara tetap mewajibkan International Financial Reporting Standar (IFRS) untuk perusahaan yang terdaftar di bursa.IASC lebih berkonsentrasi untuk menyusun International Accounting Standards (IAS).Sedangkan IFAC lebih memfokuskan pada upaya pengembangan International Standard Audits (ISA), kode etik, kurikulum pendidikan, dan kaidah-kaidah bagi akuntan dalam berbisnis.

Pada April 2001 The International Accounting Standards Committee (IASC) berkembang menjadi The International Accounting Standards Board (IASB), yang oleh karena perkembangan ini maka International Accounting Standards (IAS) kemudian juga dikembangkan menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS yang pertama terbit pada Juni 2003.

2.4.1Organisasi IASB

Dengan makin mendapat perhatian dan diadakannya gerakan konvergensi IAS/IFRS, maka Negara industri terutama yang mempunyai bursa efek dominan, mulai menaruh perhatian atas struktur organisasi IASC dan mutu serta proses penyusunan IAS.

Atas tuntutan dari para anggota, pada tahun 2000 International Accounting Standards Commitee (IASC) telah berubah menjadi International Accounting Standards Boards (IASB),dan standard yang dihasilkan juga telah berubah dari International Accounting Standars (IAS) menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS).

The Ttustees of the IASC Foundation

Badan ini berkewajiban untuk menyediakan dana untuk pembelanjaan kegiatan IASB, dan juga bertanggung jawab mengangkat anggota IASB.

Standard Advisory Council (SAC)

SAC dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani IASB dengan para pihak yang berkepentingan, dan bertugas untuk mengusulkan agenda IASB dan membahas proposal IASB, SAC beranggotakan 40 orang dari berbagai profesi dan bidang pekerjaan terkait yang ditunjuk atas nama pribadi dan tidak mewakili sesuatu organisasi, meskipun sering kali diusulkan oleh organisasi yang berkepentingan atas pelaporan internasional.

The International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)

Keanggotaan IFRIC terdiri atas partner teknis kantor akuntan public, akuntan intern penyusun laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan. IFRIC bertugas untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang timbul dalam implementasi standard yang berlaku, mengusulkan penyempurnaan atas standard yang ada, dan mengadakan hubungan dengan penguasa pasar modal agar memperlancar konvergensi IFRS.

Standard Advisory Liaison Committee (SALC)

Dalam SALC duduk perwakilan organisasi dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, dan Prancis.Tugas komite ini adalah membina hubungan dengan badan penyusun standard nasional di tiap Negara.Uni Eropa sebagai suatu kesatuan dan Negara berkembang tidak terwakili dalam komite ini.Hal tersebut menunjukan bahwa IFRS lebih didominasi oleh Negara besar industry maju.

2.4.2 Proses Penyusunan IFRS

IASB mempunyai proses penyusunan IFRS secara formal yang sangat ketat.

a) Agenda IASB disusun dan ditetapkan dalam berbagai cara. Usul dapat diberikan oleh the Turtles, the SAC, Liaison Standards Setters, kantor akuntan public internasional, dan lain lain.

b) Usul agenda tersebut kemudian diperdebatkan dan dibahas di IASB, dan keputusan sementara dibahas bersama berbagai badan konsulatif. IASB juga mempunyai komite agenda bersama dengan FASB. Untuk proyek yang sulit dan jangka panjang biasanya dimulai dengan penelitian.

c) Pembahasan paper yang mengikhtisarkan isu utama.

d) Penyusunan exposure draft oleh Board setelah melalui beberapa kali perdebatan.

e) Menganalisis komentar atas exposure draft.

f) Pembahasan dan debat kembali atas exposure draft.

g) Penerbitan standard final, dilengkapi dengan pedoman aplikasi dan dokumentasi atas dasar pemikiran pengambilan keputusan (basis for conclusion).

2.5 DSAK dan SAK

DSAK adalah salah satu badan IAI yang mempunyai tugas melakukan perumusan pengembangan, dan pengesahan hal-hal yang terkait dengan SAK dan menjawab pertanyaan dari peerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAK.

Anggota DSAK tediri dari 17 rang yang terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota, dan 16 orang anggota. DSAK diterapkan dan diberhetikan oleh DPN dengan mempertimbangkan masukan Dewan Komisaris Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Untuk dapat menjadi anggota DSAK, seseorang harus memenuhi criteria sebagai berikut:

a) Memiliki pengetahuan yang mendalam dan kompetensi teknikal mengenai akuntansi dan peaporan keuangan.

b) Memiliki tingkat intelektual, integritas, dan disiplin yang tinggi.

c) Memiliki temperamen yudisial

d) Mampu untuk bekerja dengan suasana kolegial sehingga mampu menunjukkan sikap peduli, bijaksana, dan penuh pertimbangan atas pandangan anggota lain dan konstituen

e) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat berinteraksi secara efektif terhadap anggota dan konstituen

f) Memiliki pemahaman lingkungan bisnis dan pelaporan keuangan

g) Mempunyai komitmen untuk menjalankan misi DSAK dan IAI

h) Secara sukarela dengan tanpa kompensasi bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota DSAK

i) Bersedia mendahulukan kepentingan menegakkan citra profesi akuntansi dan kepentingan menciptakan standar pelaporan keuangan yang bernilai tinggi diatas kepentingan lainnya

2.5.1Due Process Penyusunan dan Pencabutan SAK

1. Due process penyusunan dan pencabutan SAK sebagai berikut:

a) Identifikasiissueuntuk dikembangkan menjadi standar

b) Konsultasikanissuedengan DKSAK

c) Melakukan riset terbatas

d) Pembahasan materi SAK

e) Pengesahan dan publikasi exsposure draft

f) Pelaksanaan public hearing

g) Pelakasanaan limited hearing (jika diperlukan)

h) Pembahasan masukan publik

i) Pengesahan SAK

2. Due process procedurepenyusunan bulletin teknis dan annual improvements

Due process procedurepenyusunan bulletin teknis dan annual improvements tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process penyusutan dan pencabutan SAK.

2.5.2 Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Konvergensi IAS/IFRS

Setiap negara menghadapi masalah dalam melaksanakan konvergensi standar akuntansi nasionalnya dengan IAS/IFRS.Tapi jenis dan bobot masalah dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara berbeda-beda. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dam Indonesia berbeda. Permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Ketidakstabilan nilai rupiah

Sehubungan dengan nilai rupiah yang cenderung lemah di pasar valuta asing dan sering kali tidak stabil, maka peribahan IAS 21 The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates mendekati FASB akan mempunyai dampak serius dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sarat exposure valuta asing, terutama bila terjadi devaluasi atau depresiasi rupiah secara serius, seperti kejadian di tahun 1978, 1983, 1986, 1997, dan 1998.

2. Landasan hukum yang berbeda

Aspek hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di suatu negara sering kali merupakan faktor yang erlu diperhatikan dalam mengadopsi suatu standar akuntansi.Misalnya dalam PSAK 1 Penyaian Laporan Keuangan, dalam definisi SAK termasuk peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berbeda di bawah pengawasannya.Hal ini berbeda dengan IAS 1 Presentation of Financial Statements karena disesuaikan dengan UU Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Contoh lain adaah ISAK 25 Hak Atas Tanah yang diterbitkan DSAK-IAI akibat adanya beragam intepretasi tentang bagaimana perlakuan tanah berdasarkan kerangka hukum tanah di Indonesia.

3. Profesi penunjang lain yang belum berkembang setaraf internasional

Pengaplikasian beberapa standar akuntansi memerlukan dukungan dari profesi penunjang lain (penilai, aktuaris, dan lain-lain) yang setaraf dengan negara maju. Bila standar dan praktik profesi penunjang yang diperlukan di Indonesia belum berkembang setaraf dengan standar internasional, maka jelas kita akan menghadapi kesulitan dalam mengaplikasikan beberapa standar tertentu, misalnya: IAS 19 Employee Benefit, IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plan, IAS 39 Financial Instrument Recognition and Measurement, IFRS 4: Insurance Contact, IFRS 7 Financial Instrumen: Disclosures dan IAS 36 Impairments of assets.

4. Frekuensi perubahan IFRS

IASB relatif sering melakukan revisi atas standar yang dikeluarkannya.Setiap standar akuntansi perlu dipahami secara jelas sebelum diterapkan.Penyusunan laporan keuangan, auditor, dan pengguna laporan keuangan perlu waktu uang cukup untuk memahami suatu standar akuntansi.Dengan frekuensi perubahan yang cukup cepat, maka menimbulkan tantangan dalam penerapannya.

Tapi betapa pun kesulitan yang dihadapi, kita tidak mungkin menghindar dari konvergensi IFRS/IAS yang sudah merupakan persyaratan untuk memasuki era globalisasi. Adalah tugas pemerintah bersama organisasi profesi untuk bersama-sama mencarikan solusi yang paling optimal, seperti yang pernah kita lakukan dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi dan standar akuntansi di indonesia.

2.6 Keterbatasan Laporan Keuangan

Keterbatasanlaporan keuangan yang disusun berdasarkan standart akutansi keuangan mempunyai beberapa keterbatasan yang seharusnya disadari oleh para penyusun, penerima, dan pengguna laporan.:

a) Laporan keuangan semata-mata merupakan potret atau rekaman sejarah, yaitu tentang keadaan dan peristiwa masa lalu, dan tidak dapat digunakan sebagai bola kaca untuk meramalkan keadaan dimasa yang akan datang bila tidak dilengkapi data dan informasi lain yang diperlukan untuk membuat analisis proyeksi masa depan.

b) Akuntansi melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dengan menggunakan satuan uang sebagai denominator atau alat ukur. Namun tidak semua hal dapat diukur dengan nilai uang dan nilai uang juga cenderung tidak stabil.

c) Konsep dasar akuntansi keuangan ada kalanya tidak sejalan atau bertentangandengan aspek hukum, misalnya konsep " makna lebih penting dari bentuk " ( substance over form).

d) Laporan keuangan disusun berdasarkan standart akuntansi keuangan, yang dalam berbagai standart memperbolehkan beberapa alternatif metode akuntansi, yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda tidak selalu dapat diperbandingkan.

2.7 Isu-isu dan Tantangan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan (financial reporting) bagi suatu perusahaan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang demikian pesat menjadi sangat penuh tantangan. Isu dan tantangan yang sedang dihadapi akuntansi keuangan antara lain sebagai berikut.

a) Secara geografis wilayah pelaporan keuangan menjadi makin luas, sehingga heterogenitas pemangku kepentingan yang akan menerima dan menggunakan laporan keuangan juga makin kompleks.

b) Dari segi dimensi waktu, perkembangan teknologi informasi, informasi, dan transportasi menyebabkan jarak waktu makin pendek dan kritis, dan tempo pergerakan transaksi dan kejadian keuangan makin dinamis.

c) Keadaan dunia bisnis yang makin kompleks dan dinamis menuntut jenis dan mutu informasi yang dibutuhkan makin meningkat tajam.

d) Fluktuasi moneter mengakibatkan laporan keuangan yang disusun dengan asumsi nilai uang yang stabil menjadi diragukan kegunaannya.

e) Konvergensi IAS/IFRS mengharuskan standar akuntansi dan pelaporan keuangan nasional harus mengikuti perkembangan global.

f) Penyusunan standar akuntansi keuangan kadang-kadang mendapatkan tekanan kepentingan politik tertentu.

g) Perkembangan ekonomi, moneter, dan bisnis yang sangat dinamis telah menimbulkan banyak tantangan atas beberapa asumsi dan konsep dasar yang mendasari penyususnan standar akuntansi keuangan, misalnya: nilai satuan uang stabil, cara penilaian aset tak terwujud, dan pertentangan antara keandalan dan kegunaan informasi, dan lain-lain.

h) Siapa yang sepantasnya menerbitkan standar akuntansi keuangan? Apakah badan yang bernaung di bawah organisasi profesi, birokrasi pemerintah, atau suatu badan independen. Otoritas yang berwenang menyususn standar akuntansi keuangan telah menjadi isu yang hangat dan penting. Di negara dimana badan penyusun standar akuntansi keuangan dilakukan oleh badan profesi, setelah terjadi skandal laporan keuangan, pihak birokrat mulai mencampuri dalan penyusunan standar profesi. Sebaliknya di negara dimana birokrat sejak awal sangat dominan dalam penentuan standar akuntansi dan pelaporan, mulai menuntut peran yang lebih aktif dari organisasi profesi atau badan independen, terutama sejak makin gencarnya program konvergensi IAS/IFRS.

i) Perkembangan IFRS menunjukkan tren yang makin mendekati standar akuntasi keuangan yang berlaku di negara industri maju, khususnya US-GAAP, padahal keadaan ekonomi, moneter, dan sistem hukum negara berkembang belum tentu sama dengan negara industri maju, khususnya Amerika Serikat. Hal tersebut kembali merupakan masalah dan tantangan tersendiri bagi badan penyusun standar akuntansi di negara berkembang termasuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

2.8 Masalah Etika dan Tantangan Bagi Profesi Akuntansi Publik

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk dilaporkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka pertanggungjawaban maupun untuk pengambilan berbagai keputusan, harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.Untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara wajar berdasarkan standar akuntansi keuangan, maka laporan keuangan wajib diaudit oleh auditor eksternal yang independen. Dalam melaksanakan audit opini atas kewajaran laporan keuangan kliennya, akuntan publik wajib berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Publik.

Laporan Akuntansi Keuangan baru dapat berfungsi secara efektif dan tidak menyesatkan bila :

1. manajemen berpotensi dan beretika baik meyusun laporan keuangan suatu entitas sesuai Standar Akuntasi Keuangan, dan tidak bermaksud merekataya laporan atau menyesatkan pengguna laporan;

2. akuntan publik sebagai eksternal auditor melaksanakan penugasan audit opimi atas laporan keuangan dengan berpegangan teguh Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Profesi Akutan Publik (SPAP);

3. para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguan laporan keuangan diharapkan memahami pengetahuan dasar tentang akuntansi keuangan dengan berbagai asumsi dan keterbatasannya, dan juga memahami sifat dan tujuan penugasan audit atas laporan keuangan.

Dalam praktik sering kali terjadi penyimpangan karena disengaja, kelalaian atau ketidakpahaman. Laporan keuangan dapat disusun menyesatkan baik disengaja untuk tujuan tertentu atau karena kelalaian atau karena tidak paham standar akuntansi keuangan yang berlaku. Begitupun laporan opini audit atas laporan keuangan suatu entitas mungkin dapat menyesatkan karena kelalaian atau kesengajaan auditor eksternal.

Tapi sering kali juga terjadi kesalahpahaman atau adanya jurang antara harapan dan kenyataan. Pembaca laporan keuangan sering kali tidak memahami konsep dan asumsi dasar akuntansi keuangan. Juga kadang-kadang tidak didasari adanya keterbatasan akuntansi keuangan sebagai dasar suatu sistem informasi keuangan.laporan keuangan adalah suatu gambaran tentang keadaan dan peristiwa yang hanya dapat tercatat dan dilaporkan bila dapat diukur, dihitung dan dikuantifikasikan dengan nilai satuan uang dan dengan asumsi nilai satuan uang adalah stabil.padahal tidak semua hal dapat atau dengan mudah dapat diukur dan dikuantifikasikan dengan satuan uang. Nilai mata uang yang tidak stabil juga selalu merupakan tantangan sendiri bagi penyusun standar akuntansi keuangan. Suatu laporan audit atas kewajaran laporan keuangan, kadang-kadang disalahartikan sebagai laporan pemeriksaan kesehatan suatu perusahaan.

2.9 Regulasi Atas Profesi Akuntan Publik

Sebagai reaksi atas terjadinya serangkaian kasus besar: Enron, Worldcom, Xerox, dan lain-lain yang telah menggegerkan bursa aham dan dunia usaha di Amerika Serikat serta dunia, pemerintah Amerika Serikat secara taggap telah mengeluarkan peraturan Sarbanes Oxley Act untuk menerttibkan emiten di bursa saham dan tata kerja akuntan publik.

Perusahaan diwajibkan pelaksanaan GCG, yaitu antara lain kewajiban penyempurnaan system pengendalian intern, mewajibkan CEO dan CFO menandatangani laporan keuangan yang akan diterbitkan dan harus menjadi penganggung jawab pertama atas kewajaran laporan keuangan.

Sarbanes Oxley Act telah mengeluarkan peraturan untuk mengendalikan dan mengawasi praktik profesi akuntan public secara lebih ketat. Untuk menjamin independensi auditor, kantor akuntan public dilarang memberikan jasa konsultasi dan lainnya kepada klien audit yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Seorang partner audit dibatasi hanya dapat menangani klien yang sama untuk lima tahun. Laporan penilaian atas system pengendalian intern menjadi suatu kewajiban dan harus dibuatkan laporan tersendiri.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat di bidnag profesi akntan, ternyata memang sangat berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akuntansi keuangan dan profesi akuntan public sedang menghadapi tantangan berat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Tahun 2011 adalah suatu tonggak sejarah bagi perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Pada tahun 2011 Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan tanggal 7 April sebagai Hari Akuntan Publik Indonesia, dan pada tanggal 3 Mei 2011 telah menjadi hari disahkan Undang-Undang Tentag Akuntan Publik yang mengatur tentang perizinan akuntan public, kantor akuntan publik, akuntan publik asing, hak dan kewajiban akuntan publik, wadah organisasi kantor akuntan publik untuk bekerja sama, badan penyusun standar audit, sanksi administrasi dan pidana, dan hal lainnya yang relevan sehubung dengan praktik akuntan publik di Indonesia. Profesi akuntan pubik Indonesia telah memasuki era baru.

BAB III

PENUTUP

3.1Kesimpulan

Adopsi penuh standar akuntansi internasional adalah mengadopsi standar akuntansi internasional secara penuh tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Adopsi dan implementasi standar akuntansi internasional (IAS) yang sekarang menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS)bukanlah suatu yang mudah, beberapa permasalahan akan dihadapi oleh tiap negara. Adanya IFRS banyak mendapat penolakan yang disebabkan karena latar belakang nasional, keunikan iklim bisnis tiap negara, dan perbedaan kebutuhan dari pemakai laporan keuangan. Meskipun banyak penolakan tetapi banyak pula tekanan untuk mengadopsi IFRS, dengan demikian perlu ada yang menjembatani agar Standar Akuntansi Keuangan sejalan dengan IFRS yaitu dengan melakukan harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS.Adanya harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS maka diharapkan informasi akuntansi memiliki kualitas utama yaitu komparabilitas dan relevansi. Kualitas tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antara negara dan untuk pengambilan keputusan.

3.2 Saran

Dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki. Maka dari itu penulis sangat berharap kritik dan saran kepada setiap pembaca agar makalah ini bisa lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Apabila ada kesalahan dalam makalah ini kami mohon maaf.

DAFTAR PUSTAKA

Cindy. 23 September 2013. Standar Akuntansi di Indonesia http://cinddyrq.blogspot.com/2013/09/standar-akuntansi-di-indonesia-dan.html

Dahlan, Muhammad. 20 Oktober 2012. Akuntansi Keuangan dan SAKhttp://muhamaddahlan5.blogspot.com/2012/10/akuntansi-keuangan-dan-sak.html

Disubrata, Wahyu Made. 23 November 2012. IFRS dan Konvergensi IFRS di Indonesiahttp://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/11/ifrs-dan-konvergensi-ifrs-di indonesia.html

Kartikahadi, Hans;Uli Sinaga, Rosita; Syamsul, Merliyana dan Siregar, Sylvia Veronica. 2012. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Salemba Empat.

Pazzo, Yopi. 29 Mei 2014. Standar Akuntansi Keuangan

http://yopipazzo.blogspot.com/2014/05/standar-akuntansi-keuangan-dan.html

1