STAGNASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN …

Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 3, Oktober 2021

332

STAGNASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fadilah Samaila Email: [email protected]

Universitas Tadulako

Abstrak

This study raises the issue of:(1) whether the change in UU No.17 of 2014 into UU No.42 of

2014 and UU No.2 of 2018 concerning MD3 has an influence on the position and function of

DPD.(2) whether the amendment of UU No.12 of 2011 to UU No.15 of 2019 concerning the

formation of legislation affects the position and function of the DPD (3) what is the position and

function of the DPD in an effort to strengthen through the fifth Amendment of the 1945 Constitution

of the Republic of Indonesia. The objectives of this research are: (1) To find out about the change in

UU No.17 of 2014 to UU 42 of 2014 and UU No.2 of 2018 concerning MD3 to influence the position

and function DPD or not. (2) To find out about the amendment of UU No.12 of 2011 to UU No.15 of

2019 concerning the formation of laws and regulations influencing the position and function DPD or

not. (3) To find legal concepts regarding the position and function of the DPD in an effort to

strengthen through the fifth Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This

research method uses a type of normative legal research using a statute approach and a conceptual

approach, legal material collection techniques through library research, legal material analysis

techniques are carried out in a qualitative juridical manner and the results are found in a descriptive

form. The results of this study are: (1) UU No.42 of 2014 concerning changes to UU No. 17 of 2014

concerning MD3 and UU No. 2 of 2018 concerning the second amendment to UU No. 17 of 2014

concerning the MD3 in particular related to the authority of the DPD namely article 71, Article 249

paragraph (1) letter j, Article 250 paragraph (1), and Article 260 paragraph (1) in no way provide

reinforcement to the position and function of the DPD.(2) UU No. 15 of 2019 concerning

amendments to UU No. 12 of 2011 concerning the formation of legislation, specifically related to the

authority of the DPD, namely Article 20, Article 71A, Article 95A, and Article 95B, no way provide a

strengthening of the position and function of the DPD in the field of legislation, however, when

viewed from the supervisory function, changes to the law provide reinforcement to DPD. (3) The

position and function of the DPD in an effort to strengthen through the fifth Amendment of the 1945

Constitution of the Republic of Indonesia, which is equivalent to the DPR, that is, the right to submit,

discuss and approve and reject the draft law in a particular field by amending Article 22D, Article 5

paragraph (1), Article 7A, Article 7C, and Article 20 paragraph (2). of course the format of the law

must also change by placing the DPD in consideration weighing and remembering (if a bill

originates from the DPD and the material is indeed related to the authority of the DPD)

Kata Kunci: Amendments; Position and Function; Regulation Legislation

PENDAHULUAN Dalam UUD NRI 1945 disebutkan

secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi

mailto:[email protected]


333

legislasi, fungsi anggaran dang fungsi

pengawasan (Pasal 20A ayat 1), maka DPD

tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut secara

penuh. Dalam bidang legislasi, DPD tidak dapat

ikut menetapkan undang-undang sebagaimana

layaknya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat1

Kewenangan DPD dalam pembentukan

undang-undang telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Terdapat tiga

kewenangan DPD dalam pembentukan undang-

undang yang disebutkan oleh Pasal 22D UUD

NRI 1945, yaitu: “dapat mengajukan rancangan

undang-undang (RUU) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR)”, “ikut membahas

RUU”, dan “memberikan pertimbangan kepada

DPR”, terhadap rancangan undang-undang

tertentu

Ketentuan dalam UUD NRI 1945

memerlukan penjabaran atau pengaturan lebih

lanjut. Pada saat ini terdapat dua undang-undang

yang menjabarkan ketentuan tersebut, pertama

yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (UU MD3) yang kemudian

mengalami dua kali perubahan, perubahan

pertama yaitu Undang-Undang No.42 Tahun

1 Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca

Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,hal. 69-70

2014, perubahan kedua yaitu Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018. Kedua yaitu Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(UU P3) yang kemudian terjadi perubahan pada

undang-undang tersebut yaitu Undang- Undang

No. 15 Tahun 2019. Penjabaran ketentuan di

dalam kedua undang-undang tersebut

menerjemahkan ketentuan mengenai beberapa

hal, misalnya “DPD mengajukan RUU kepada

DPR” maka RUU tersebut kemudian menjadi

RUU DPR; “DPD ikut membahas RUU

tertentu” maka pembahasan tersebut dilakukan

sebatas memberikan pandangan dan pendapat,

sedangkan “memberikan pertimbangan”

dijabarkan bahwa pertimbangan tersebut dalam

bentuk tertulis dan disampaikan sebelum

dimulainya pembahasan.

Tercatat ada tiga kali pengujian undang-

undang terkait kewenangan DPD yang diajukan

ke Mahkamah Konstitusi oleh anggota-anggota

DPD itu sendiri. Pertama adalah pengujian

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang

MPR, DPR, DPD dan DPRD yang saat ini telah

diganti dengan Undang-Undang No. 17 Tahun

2014. Pada tanggal 14 September 2012, H.

Irman Gusman (Ketua DPD) bersama 2 (dua)

orang wakil ketua DPD (La Ode Ida dan Gusti

Kanjeng Ratu Hemas), telah mengajukan

permohonan pengujian Undang-Undang No.27

Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi Republik


334

Indonesia, lalu diproses pengujian itu lewat

Putusan No.92/PUU-X/2012, MK mengabulkan

sebagian permohonan pemohon2. Kedua adalah

pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan (UU P3), yang dilakukan bersamaan

dengan pengujian Undang-Undang No. 27

Tahun 2009. Dalam putusan MK No.92/PUU-

X/2012, MK mengabulkan sebagian

permohonan pemohon3. Ketiga adalah

pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2014.

Pergantian undang-undang tentang MPR, DPR,

DPD, dan DPRD dari UU No. 27 Tahun 2009

menjadi UU No.17 Tahun 2014, sesungguhnya

belum menguatkan kedudukan, tugas dan

wewenang DPD. Sebab, kehadiran Undang-

Undang No.17 Tahun 2014 masih tetap saja

memuat pasal-pasal yang mereduksi,

menegasikan bahkan mengikis kewenangan

konstitusional DPD. Atas dasar itulah, H. Irman

Gusman (Ketua DPD) bersama 2 (Dua) wakil

ketua DPD (La Ode Ida dan Gusti Kanjeng

Ratu Hemas) mengajukan kembali permohonan

pengujian atas UU No.17 Tahun 2014 ke

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Agustus

2014, dalam putusan No.79/PUU-XII/2014,

2 Aminuddin Kasim, Penguatan Kedudukan, Tugas dan

Wewenang DPD (Perjuangan Panjang Yang Belum Selesai),

Makalah Pada Workshop Pancasila Konstitusi dan

Ketatanegaraan diselenggarakan oleh MPR-RI, September 2016,

hal.3 3 Ibid, hal. 5

Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan

permohonan pemohon untuk sebagian4

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009, UU

No. 12 Tahun 2011, dan UU 17 Tahun 2014,

menjelaskan bahwa ada permasalahan terkait

dengan kewenangan DPD yang telah

mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis

kewenangan konstitusional DPD. Hal tersebut

menunjukan bahwa politik hukum terhadap

undang-undang MD3 dan undang-undang P3

memang menginginkan untuk melemahkan

kedudukan DPD.

Undang-Undang No.17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang

pernah diajukan judicial review ke Mahkamah

Konstitusi, telah mengalami dua kali perubahan

yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2014

merupakan perubahan pertama dan Undang-

Undang No.2 Tahun 2018 merupakan

perubahan kedua. Dua perubahan Undang-

Undang tersebut sampai saat ini belum ada

permohonan pengujian yang dilakukan oleh

anggota-anggota DPD, hal tersebut

menimbulkan pertanyaan di benak penulis,

apakah dua perubahan Undang-Undang No.17

Tahun 2014 ini yaitu Undang-Undang No.42

Tahun 2014 dan Undang-Undang No.2 Tahun

2018 telah memberikan penguatan terhadap

kewenangan DPD atau tidak.

4 Ibid, hal. 9


335


tentang pembentukan peraturan perundang-

perundang yang sebelumnya pernah diajukan

judicial review ke Mahkamah Konstitusi, telah

mengalami perubahan yaitu Undang-Undang

No.15 Tahun 2019, hingga saat ini Undang-

Undang No.15 Tahun 2019 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan

belum ada permohonan pengujian yang

dilakukan oleh anggota-anggota DPD, hal

tersebut menimbulkan pertanyaan dibenak

penulis, apakah Undang-Undang No.15 Tahun

2019 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan telah memberikan

penguatan terhadap kewenangan DPD atau

tidak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian

terhadap UU MD3 dan UU P3 terkait dengan

kedudukan dan fungsi DPD perlu dilakukan,

agar kedudukan dan fungsi DPD dapat

dievaluasi dan diperbaiki termasuk amandemen

UUD 1945 tentang kewenangan DPD, maka

oleh karena itu untuk menyingkapi kenyataan

tersebut peneliti tertarik mengangkat

permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah.

Dari segi akademis penelitian ini

diharapkan menjadi referensi ilmiah khususnya

hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan

fungsi DPD di bidang legislasi. Secara praktis

penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi

sebagai bahan pertimbangan pada lembaga-

lembaga terkait untuk menjadi suatu bahan

kajian kritis dalam membenahi sistem

katatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum untuk

menjawab permasalahan hukum yang dihadapi,

penelitian hukum normatif dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi,teori atau konsep

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi5

Pendekatan Penelitian

Penelitian penulis menggunakan

pendekatan undang-undang (statute

approach),dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Kemudian menggunakan pendekatan konseptual

(conceptual approach) yang beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang di dalam ilmu hukum.

Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer meliputi:

1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 setelah

Amandemen.

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana

prenadamedia group, Jakarta, 2005,hal.35


336

2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang No.17

Tahun 2014 tentang : MPR, DPR, DPD,

DPRD (MD3).

3) Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang

perubahan kedua atas Undang-undang No :

17 Tahun 2014 tentang : MPR, DPR, DPD,

DPRD (MD3).

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum

yang menunjang bahan hukum primer yang

meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang

berhubungan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang

memberi petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Ensiklopedi

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis

bahan hukum dengan logika deduktif, logika

deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan

cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang

bersifat umum kemudian menariknya menjadi

kesimpulan (conclusion) yang lebih khusus,

dilakukan secara yuridis kualitatif dan hasilnya

ditungkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan

Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sebelumnya perubahan pertama lewat UU

No, 42 Tahun 2014, namun hanya berkisar pada

beberapa pasal yang terkait dengan kepentingan

politik DPR, yakni:

1. Menghapus ayat (3), (4), (5) dan ayat (6)

dalam Pasal 74;

2. Mengubah ketentuan ayat (2) dalam Pasal

97;

3. Menghapus ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)

dalam Pasal 98;

4. Mengubah ayat (2) dalam Pasal 104;





9. Penambahan Pasal baru (Pasal 425A)

diantara Pasal 425 dengan Pasal 426.

Setelah itu kemudian perubahan kedua lewat

UU No. 2 Tahun 2018 . Berdasarkan beberapa

poin perubahan undang-undang tersebut, penulis

dapat menjelaskan bahwa dari dua puluh tiga

(23) poin perubahan undang-undang tersebut,

ada empat (4) poin perubahan yang berkaitan

dengan Dewan Perwakilan Daerah baik itu

kedudukan,wewenang, tugas dan fungsinya,


337

yaitu Pasal 71, Pasal 29 ayat (1) huruf j, Pasal

250 (1), Pasal 260 ayat (1). Berikut Tabel

perubahan undang-undang MD3 beserta dengan

Putusan MK yang berkaitan dengan Dewan

Perwakilan Daerah.

1. Perubahan terhadap Pasal 71.

Bahwa sebelumnya MK telah mengabulkan

permohonan pengujian terhadap Pasal 71 huruf

c Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang

MD3. MK mengatakan bahwa “DPR berwenang

membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

yang diajukan Presiden, DPR, atau DPD yang

berkaitan dengan otonomi daerah, dst. Selain

itu, dalam pembahasan tersebut DPD

diikutsertakan sebelum mengambil persetujuan

bersama antara presiden dan DPR”. Sebelumnya

Pasal 71 huruf c UU No.17 Tahun 2014 tidak

melibatkan DPD. Jika kita melihat Perubahan

Pasal 71 huruf c UU No.2 Tahun 2018, bahwa

ternyata jauh berbeda dengan putusan MK,

yakni “membahas rancangan undang-

undang yang diajukan oleh Presiden atau

DPR”. Nomenklaturnya hanya sebatas itu,

tidak dilanjutkan dengan yang berkaitan

dengan otonomi daerah, dst, seperti

putusan MK , dan tidak melibatkan DPD,

artinya bahwa rancangan undang-undang

yang dimaksud adalah rancangan undang-

undang yang di luar dari kewenangan

DPD.

Persoalan di atas membuktikan bahwa

lagi-lagi mengabaikan putusan MK. Jika

kita melihat huruf d Pasal 71 UU No. 2

Tahun 2018 bahwa “DPR berwenang

membahas rancangan undang-undang yang

diajukan DPD mengenai otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah;”Pasal ini tidak

melibatkan Presiden padahal seharusnya

melibatkan presiden jika berdasarkan

putusan MK, dan pasal ini tidak

mengikutsertakan DPD dalam pembahasan

sebelum mengambil persetujuan bersama

antara DPR dan Presiden. Hal tersebut

membuktikan bahwa Pasal ini masih

mereduksi kewenangan DPD dan semakin

membuktikan bahwa DPD dalam

menjalankan fungsi legislasi, peranan DPD

hanyalah sebagai co-legislator di samping DPR.

Sifat tugasnya di bidang legislasi hanya

menunjang (auxiliary agency) tugas

konstitusional DPR6. Hal yang sama dikatakan

oleh Bagir Manan bahwa ketentuan DPD bila

dicermati dalam UUD 1945, maka DPD adalah

6Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga

Negara Pasca Reformasi. Sekertariat Jendral Mahkamah

Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 141


338

badan komplementar DPR dan DPD bukanlah

lembaga legislatif secara penuh7.

Pasal tersebut tidak sejalan dengan konsep

teori kedaulatan rakyat di mana DPD sebagai

wujud representasi perwakilan rakyat di daerah

seharusnya mampu dan memilki kewenangan

yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi,

keinginan ataupun kebutuhan masyarakat di

daerah. Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar

yang diatur oleh UUD 1945 diwujudkan melalui

lembaga perwakilan (indirect democracy)

dengan sistem MPR. Konsep perwakilan

menurut sistem MPR adalah semua harus

terwakili. Oleh karena itu, UUD NRI 1945

menghendaki lembaga perwakilan MPR yang

terdiri dari DPR (political reprentation) dan

DPD (regional representation) 8

.

2. Penambahan huruf j ayat (1) Pasal 249.

Bahwa perubahan kedua UU MD3 ini

memberikan kewenangan dan tugas

tambahan terhadap DPD yaitu melakukan

pemantauan dan evaluasi atas rancangan

peraturan daerah dan peraturan daerah.

Walaupun Pasal 249 ayat (1) huruf j ini

bukan merupakan produk hasil putusan

MK yang diJudicial review. Kewenangan

DPD dalam hal melakukan pemantaun dan

7 Bagir Manan, DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945, UII Press,

Yogyakarta, 2003, hal. 56 8 Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap

Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan

Negara-negara Lain, Nusa Media, Bandung, 2007, hal. 265-

266.

evaluasi atas rancangan peraturan daerah

dan peraturan daerah menjadi manisfestasi

fungsi pengawasan dan representasi DPD.

Namun hal tersebut bertentangan dengan

konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 22D ayat

(3) yang manyatakan bahwa Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) hanya

berwenang melakukan pengawasan terkait

pelaksanaan undang-undang otonomi

daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi

lainya, pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara, pajak, pendidikan dan

agama. Tidak mengatur tentang

pengawasan terhadap rancangan peraturan

daerah dan peraturan daerah seperti yang

tedapat pada Pasal 249 ayat (1) huruf j

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Bertentangan dengan teori pembentukan

perundang-undangan tentang jenis dan

hirarki peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dijelaskan oleh H. Soehino,

istilah perundang-undangan yaitu, pertama

berarti proses atau tata cara pembentukan

peraturan – peraturan perundangan negara dari

jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang

sampai yang terendah, yang dihasilkan secara

atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-


339

undangan. Kedua berarti keseluruhan produk

peraturan-peraturan perundangan tersebut9.

Selain itu, Pasal 249 ayat (1) huruf j

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini

menimbulkan problematika, yaitu pertama

bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018

menimbulkan dualisme pengawasan antara

DPD dengan pemerintah pusat yang

diwakili oleh Menteri Dalam Negeri

(Mendagri), sehingga akan menghasilkan

dua (2) hasil pengawasan dan evaluasi.

Kedua bahwa ketidak jelasan mengenai

mekanisme dan hasil evaluasi atau

pengawasan yang dilakukan oleh DPD

tidak diatur secara jelas dalam undang-

undang tersebut maupun peraturan

perundang-undangan lainnya, sehingga

dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak

memperkuat kedudukan dan fungsi DPD

dibidang legislasi.

3. Perubahan terhadap ayat (1) Pasal 250.

Bahwa sebelumnya Pasal ini merupakan

salah satu pasal yang dimohonkan judicial

review. MK telah memutuskan terkait Pasal 250

ayat (1) yaitu “dalam melaksanakan tugas dan

wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

249, DPD memiliki kemandirian dalam

menyusun anggaran yang dituangkan dalam

9 Mahendra Kurniawan, dkk, Kurniawan Mahendra, dkk,

Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif. Yogyakarta,

Kreasi Total Media, 2007, hal. 5

program dan kegiatan disampaikan pada

presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara perubahan kedua UU MD3 ini

memberikan kewenangan dan tugas yaitu

memilki kemandirian dalam menyusun

anggaran yang di tuangkan kedalam program

dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Jika kita melihat perbedaan Pasal 250

ayat (1) berdasarkan putusan MK dengan Pasal

250 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018, sangat jelas bahwa Pasal

250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018 tidak mengakomodir putusan MK secara

penuh atau utuh, karena dalam putusan MK,

DPD dalam Penyusunan anggaran program dan

kegiatan melibatkan Presiden dan DPR untuk

dibahas bersama. Sedangkan dalam Pasal 250

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

DPD dalam Penyusunan anggaran program dan

kegiatan hanya melibatkan Presiden saja dan

tidak melibatkan DPR untuk dibahas bersama.

Dapat diartikan bahwa politik hukum dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasal

250 ayat (1) ini tidak memberikan penguatan

terhadap kedudukan dan fungsi DPD dibidang

legislasi karena kewenangannya diatur hanya

sebatas memberikan atau menyampaikan

kepada Presiden saja terkait dengan Penyusunan

anggaran yang dituangkan dalam program dan


340

kegiatan, lalu Presiden dan DPR kemudian yang

membahasnya, sehingga DPD terlihat sangat di

kesampingkan.

4. Perubahan terhadap ayat (1) Pasal 260.

Bahwa Pasal 260 ayat (1) ini membahas

tentang alat kelengkapan DPD khususnya pada

bagian pimpinan. Adapun perbedaan dengan

Pasal 260 ayat (1) undang-undang sebelumnya

yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

yaitu teletak pada jumlah wakil ketua DPD.

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 mengatakan bahwa pimpinan DPD

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua)

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

Sementara Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 mengatakan bahwa

pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua

dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari

dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna

DPD. Walaupun ada penambahan wakil ketua

DPD, namun pasal ini tidak memberikan

pengaruh terhadap fungsi legislasi DPD, hanya

memberikan penguatan terhadap kedudukan

struktur wakil ketua DPD yang bertambah

menjadi 3 (tiga) orang.

B. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan

Daerah menurut Undang-Undang Nomor. 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan telah mengalami perubahan yaitu

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019.

Perubahan undang-undang ini diharapkan telah

mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan No.92/PUU-X/2012 ( dalam hal ini

yaitu terkait dengan pasal-pasal yang ditafsirkan

oleh MK yaitu 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1),

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1),

Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2),

46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65

ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) huruf c

dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a,

dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) huruf a dan

huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat

(2)). Terkait dengan kewenangan Dewan

Perwakilan Daerah dalam hal ini adalah

pengujian atas Undang-Undang Nomor. 12

Tahun 2011. Pada bagian sub bagian ini penulis

akan memaparkan pasal-pasal perubahan


tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan

dengan kewenangan DPD.

Berdasarkan beberapa poin perubahan

undang-undang tersebut, penulis dapat

menjelaskan bahwa dari tujuh belas (17) poin

perubahan undang-undang tersebut, ada empat

(4) poin perubahan yang berkaitan dengan


341

Dewan Perwakilan Daerah, baik itu kedudukan,

wewenang, tugas dan fungsinya, yaitu Pasal 20,

Pasal 71A, Pasal 95A, Pasal 95B

1. Perubahan terhadap Pasal 20

Bahwa sebelumnya MK telah mengabulkan

permohonan pengujian terhadap Pasal 20 ayat

(1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang

P3. MK mengatakan bahwa “ Pasal 20 ayat (1)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan

Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh

DPR, DPD, dan Pemerintah”;. Sebelumnya

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun

2011 tidak melibatkan DPD. Jika kita melihat


2019 bahwa “Penyusunan Prolegnas

dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”.

Artinya bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang No.15 Tahun 2019 tentang P3 telah

mengakomodir putusan MK. Pasal 20 ayat (4)

juga memberikan tugas baru kepada DPD untuk

melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka

menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya

bersama-sama dengan DPR dan Presiden.

Sehingga memberikan perubahan terhadap

kedudukan dan fungsi DPD di bidang

pengawasan. Namun mesti dilihat dengan

penjelasan yang lebih lanjut yakni Pasal 21 dan

Pasal 20 ayat (4).

Pasal 21 Undang-Undang No.15 Tahun

2019 tentang P3 menjelaskan tentang

penuyusunan prolegnas, dari enam (6) ayat yang

ada, semua menjelaskan tentang mekanisme

penyusunan prolegnas di lingkungan DPR,

penyusunan prolegnas dilingkungan pemerintah,

dan penyusunan prolegnas di lingkungan DPR

dan pemerintah. Tidak satupun membahas

makanisme penyusunan prolegnas di

lingkungan DPD, padahal Pasal 20 ayat (1)


mengatakan bahwa “Penyusunan Prolegnas

dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”.

Kedudukan DPD dalam prolegnas sebenarnya

hanya sebatas memberikan usulan kepada DPR,

sebagaimana terdapat adalam Pasal 21 ayat (3)

bahwa “Penyusunan Prolegnas di lingkungan

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan mempertimbangkan usulan

dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD,

dan/atau masyarakat”. Kedudukan DPD setara

dengan fraksi, komisi dan anggota DPR.

Sehingga sangatlah jelas bahwa dengan

dilibatkannya DPD dalam prolegnas sebagai

mana yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1),

hanya sebagai formalitas belaka dan tidak

memberikan pengaruh atau penguatan terhadap

kedudukan dan fungsi DPD di bidang legislasi,

karena sama sekali tidak diberikan ruang untuk

melakukan penyusunan prolegnas di lingkungan

DPD sendiri. Sangat bertentangan jika dikaji


342

dengan teori checks and balances, dimana teori

tersebut amat diperlukan dalam suatu sistem

ketatanegaraan berhubung manusia

penyelenggara negara bukanlah malaikat,

meskipun bukan juga iblis. Tetapi manusia

punya kecenderungan memperluas dan

memperpanjang kekuasaanya, yang ujung-

ujungnya menjurus kepada penyalahgunaan

kekuasaan dengan mengabaikan hak-hak rakyat.

Untuk itulah diperlukan suatu sistem saling

mengawasi secara seimbang (Checks and

balances) sebagai counterpart dari sistem trias

politica10

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (4)

Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang P3,

menyatakan bahwa “Sebelum menyusun dan

menetapkan Prolegnas jangka menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). DPR,

DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi

terhadap Prolegnas jangka menengah masa

keanggotaan DPR sebelumnya”. Sebelumnya


2011 menyatakan bahwa “Prolegnas jangka

menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun

bersamaan dengan penyusunan dan penetapan

Prolegnas prioritas tahunan”. Evaluasi yang

dilakukan oleh DPD tersebut merupakan bentuk

dalam menerapkan dari pada fungsi

pengawasanya,bukan dalam menjalankan fungsi

10 Munir Fuadi, Teori Negara hukum modern, PT.Refika

Aditama, Bandung, 2006, hal.124

legislasinya, sehingga dengan perubahan

terhadap Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang

No.15 Tahun 2019 ini telah memberikan

penguatan terhadap kedudukan dan fungsi DPD

dibidang pengawasan karena turut serta dalam

evaluasi prolegnas jangka menengah.

2. Penambahan Pasal 71A.

Adapun pasal ini menyatakan bahwa

“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-

Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar

Inventarisasi Masalah pada periode masa

keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan

Rancangan Undang-Undang tersebut

disampaikan kepada DPR periode berikutnya

dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden,

dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang

tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam

daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau

Prolegnas prioritas tahunan”. Jika kita melihat

Pasal tersebut, bahwa hasil pembahasan RUU

yang disampaikan kepada DPR harus

berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden,

dan/atau DPD. Yang menjadi permasalahan

kemudian adalah terdapat frasa dan/atau DPD

diartikan bahwa kedudukan DPD disini bersifat

ambigu, karena frasa dan/atau itu memilki arti

kata penghubung “dan/atau”, dapat

diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diper-

lakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu

mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau


343

B yang berarti: (A dan B) atau (A atau B).

Sehingga dapat diartikan bahwa (DPR,

Presiden, dan DPD) atau (DPR, Presiden atau

DPD). Seharusnya dapat dijelaskan lebih rinci,

jika pembahasan RUU terkait dengan

kewenangan DPD, maka pembahasan RUU

disepakati oleh DPR, Presiden dan DPD,

sehingga penambahan Pasal 71A Undang-

Undang No.15 Tahun 2019 ini tidak

memberikan penguatan terhadap kedudukan

dan fungsi DPD di bidang legislasi.

Bertentangan dengan asas-asas dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan,

karena pasal tersebut tidak jelas tujuan dan

rumusannya, yang telah dinormatifkan dalam

pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011. Asas-asas tersebut

antara lain dalam membentuk Peraturan

Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat

pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis,

hierarki, dan materi muatan, dapat

dilaksanakan, kedayagunaan dan

kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan

keterbukaan.

Seharusnya DPD mesti dilibatkan dalam

pasal tersebut, frasa dan/atau dihilangkan,

diganti dengan frasa dan. Karena DPD

merupakan lembaga legislatif yang seharusnya

memilki fungsi-fungsi legislatif juga sama

seperti DPR, karena sama-sama merupakan

lembaga perwakilan rakyat. Bagaimana

mungkin keinginan dan aspirasi rakyat di

daerah bisa tercapai dan terealisasi jika lembaga

yang diamanahkan untuk memperjuangkan

aspirasi rakyat di daerah tidak memiliki

kewenangan yang kuat, hal ini sangat

bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar yang

diatur oleh UUD 1945 diwujudkan melalui

lembaga perwakilan (indirect democracy)

dengan sistem MPR. Konsep perwakilan

menurut sistem MPR adalah semua harus

terwakili. Oleh karena itu, UUD NRI 1945

menghendaki lembaga perwakilan MPR yang

terdiri dari DPR (political reprentation)

ditambah dengan Utusan Daerah-Daerah

(regional representation) dan Utusan

Golongan-golongan (functional representation),

keanggotaannya diisi secara bervariasi, namun

saat ini MPR terdiri dari anggota DPR dan

anggota DPD11

.

3. Penambahan Pasal 95A.

Adapun pasal ini pada intinya menjelaskan

tentang “Pemantauan dan Peninjauan terhadap

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan

Pemerintah”. Pemantauan dan peninjauan

adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat,

11 Eddy Purnama, Op Cit, hal. 265-266.


344

dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang

yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian

hasil yang direncanakan, dampak yang

ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan DPD terkait dengan

Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-

undang merupakan bentuk implementasi dalam

menjalankan fungsi pengawasannya, bukan

dalam menjalankan fungsi legislasinya, karena

dalam teorinya sebagaimana diungkapkan oleh

Jimly Asshiddiqie, fungsi legislasi memiliki

empat bentuk kegiatan yaitu pertama, prakarsa

pembuatan undang-undang; kedua, pembahasan

rancangan undang-undang; ketiga, persetujuan

atas pengesahan rancangan undang-undang; dan

keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau

ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan

internasional dan dokumen-dokumen hukum

yang mengikat lainya12

, sehingga dengan

kewenangan melakukan pemantauan dan

peninjauan undang-undang, kedudukan DPD

bertambah dari segi fungsi pengawasan, hal

tersebut sesuai dengan teori pembentukan

perundangan-undangan bahwa pembentukan

norma hukum yang bersifat umum dan abstrak

(general and abstract legal norms) berupa

peraturan yang bersifat tertulis (statutory

forms), pada umumnya didasarkan atas

12 Jimly Asshiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara jilid II,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,

Cet.ke-1, Jakarta, 2006, hal. 300

beberapa hal. Pertama pembentukannya

diperintahkan oleh undang-undang dasar; Kedua

pembentukannya diangap perlu karena

kebutuhan hukum. Pasal 95A dianggap perlu

karena kebutuhan hukum13

.

4. Penambahan Pasal 95B.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang”(1)

Pemantauan dan Peninjauan Terhadap undang-

undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap

sebagai berikut: a. tahap perencanaan; b. tahap

pelaksanaan; dan c. tahap tindak lanjut. (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan

dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur

masing-masing dengan Peraturan DPR,

Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden”.

Perubahan undang-undang P3 memberikan

amanat baru kepada DPR, DPD dan Pemerintah

dalam dalam rangka melakukan pemantauan

dan peninjauan terhadap pemberlakuan undang-

undang, di pasal 95A ayat (2) dan pasal 95B

dikatakan kepada DPD, DPR dan Pemerintah

diatur lebih lanjut dalam peraturan internal

masing-masing ketiga lembaga tersebut.

Pengaturan lebih lanjut dalam

peraturan internal masing-masing lembaga

(DPR, DPD dan Pemerintah), perlu dilakukan

sinkronisasi dan harmonisasi diantara ketiga

peraturan internal termasuk, sehingga dalam

pelaksanaan pemantauan dan peninjauan

13 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.255


345

undang-undang bisa terbangun sinergisitas

hubungan kerja ketiga lembaga untuk

tercapainya efektifitas kerja yang berdaya guna

dalam pemantauan dan peninjauan terhadap

pelaksanaan undang-undang.

Dalam Peraturan DPD No.2 Tahun 2019

tentang Tata Tertib, dari 345 pasal tidak satupun

pasal menjelaskan tentang mekanisme

pemantauan dan peninjauan terhadap undang-

undang. Hal yang sama di ungkapkan oleh Irma

Wahyuni SH., MH selaku Perancang

Perundang-Undangan Kanwil Kementerian

Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa

“perlunya perubahan terhadap Tata Tertib DPD

dengan memasukkan kewenangan pemantauan

dan peninjauan terhadap UU. Selanjutnya beliau

menambahkan diperlukan penyusunan dan

penetapan Peraturan DPD tentang pemantauan

dan peninjauan terhadap Undang-Undang”14

.

Hanya terdapat Pasal tentang pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang yaitu Pasal 208

yang menjelaskan tentang fungsi pengawasan

DPD dalam mengawasi pelaksanaan undang-

undang tertentu.

Kedudukan Dan Fungsi DPD dalam Upaya

Memperkuat Kewenangan Melalui

Amandemen Kelima UUD NRI 1945

14http://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-331-focus-group-

discussion-panitia-khusus-tata-tertib-dpd-ri

%E2%80%9Cimplementasi-fungsi-legislasi-dan-fungsi-

pengawasan-dpd-risesuai-uu-md3-dan-uu

p3%E2%80%9D.html. Di akses pada tangal 30 Maret 2020.

Beberapa materi muatan UUD 1945 yang

terkait dengan peran DPD menurut Penulis

harus di amandemen agar kedudukan DPD

sejajar dengan kedudukan DPR antara lain:

1. Usul perubahan Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah memegang

kekuasaan membentuk undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah,


daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah.*****)

(2) Dewan Perwakilan Daerah berhak

mengajukan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dan Presiden rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber


lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan

daerah.*****)

(3) Dewan Perwakilan Daerah berhak

membahas dan menyetujui bersama-sama

dengan DPR dan Presiden rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;

pembentukan, pemekaran, dan

http://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-331-focus-group-discussion-panitia-khusus-tata-tertib-dpd-ri-%E2%80%9Cimplementasi-fungsi-legislasi-dan-fungsi-pengawasan-dpd-ri





346

penggabungan daerah; pengelolaan sumber


lainnya, serta perimbangan keuangan pusat

dan daerah; serta memberikan pertimbangan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas

rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan dan agama.*****

)

(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan

pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai: otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara,

pajak, pendidikan, dan agama serta

menyampaikan hasil pengawasannya itu

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai

bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti.*** )

(5) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat

diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dalam undang-

undang.***)

2. Usul Perubahan Pasal 5 ayat (1)

Sebelumnya:

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat.*)

Diubah menjadi:

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dan kepada Dewan Perwakilan

Daerah jika yang diajukan itu terkait

dengan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah.*****)

3. Usul Perubahan Pasal 7A

Sebelumnya:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul

Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun

apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden.***)

Diubah menjadi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul

Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan

Perwakilan Daerah, baik apabila terbukti


347

telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela maupun apabila terbukti

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden.*****)

4. Usul Perubahan Pasal 7C

Sebelumnya:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau

membubarkan Dewan Perwakilan

Rakyat.***)

Diubah menjadi:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Daerah*****)

5. Usul Perubahan Pasal 20 ayat (2)

Sebelumnya:

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama. *)

Diubah menjadi:

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden, jika rancangan undang-undang itu

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah,


daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah, maka Dewan Perwakilan Daerah

berhak membahas untuk mendapat

persetujuan bersama. *****)

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang

MD3 menjadi UU No.42 Tahun 2014 dan

berubah menajdi Undang-Undang No. 2 Tahun

2018 sama sekali tidak memberikan penguatan

terhadap kedudukan dan fungsi DPD.

Begitupula dengan perubahan UU No. 12 Tahun

2011 tentang P3 menjadi Undang-Undang No.

15 Tahun 2019 sama sekali tidak memberikan

penguatan terhadap kedudukan dan fungsi DPD

di bidang legislasi, namun jika dilihat dari

fungsi pengawasan memberikan penguatan

terhadap DPD, sehingga kedudukan dan fungsi

DPD perlu dilakukan upaya penguatan melalui

Amandemen kelima yaitu setara dengan DPR

khusunya di bidang legislasi yaitu berhak

mengajukan, membahas dan menyetujui serta

menolak rancangan undang-undang yang

berkaitan daerah, dengan mengubah Pasal 22D,

Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7C, dan Pasal

20 ayat (2), tentunya format undang-undang

juga harus berubah dengan menempatkan DPD

dalam konsiderans menimbang dan mengingat

(jika suatu RUU berasal dari DPD dan

materinya memang terkait dengan wewenang

DPD)

Rekomendasi


348

Kedepan harus ada pembenahan terhadap

konsep bikameral dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. kedudukan dan fungsi DPD

khususnya di bidang legislasi harus diperkuat,

dengan cara melakukan perubahan terhadap

UUD 1945 secara komprehensif, tidak hanya

secara parsial, tentunya DPD harus melakukan

pendekatan-pendekatan yang intens dan

komunikasi serta kompromi kepada DPR untuk

mendapat dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu

Populer, Jakarta, 2007

, pengantar ilmu hukum tata negara jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi RI, Cet.ke-1, Jakarta, 2006

,Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekertariat

Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006

, Perihal Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010

Fuadi Munir, Teori Negara hukum modern, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006

Kurniawan Mahendra, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif. Yogyakarta, Kreasi

Total Media, 2007

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, kencana prenadamedia group, Jakarta, 2005

Manan Bagir, DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 baru, UII Press, Yogyakarta, 2003

MD Moh.Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara , 2010

Purnama Eddy, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan

Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Nusa Media, Bandung, 2007

Perundang-undangan


349

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang No.42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun

2014 tentang MD3

3. Undang-Undang No.2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun

2014 tentang MD3

4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undanga

Makalah

Aminuddin Kasim, Penguatan Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPD (Perjuangan Panjang Yang

Belum Selesai), Makalah Pada Workshop Pancasila Konstitusi dan Ketatanegaraan di

selenggarakan oleh MPR-RI, September 2016

Internet

http://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-331-focus-group-discussion-panitia-khusus-tata-tertib-dpd-ri

%E2%80%9Cimplementasi-fungsi-legislasi-dan-fungsi-pengawasan-dpd-risesuai-uu-md3-dan-

uu p3%E2%80%9D.html. Di akses pada tangal 30 Maret 2020.



STAGNASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN …

Documents