SPM BIDANG KESEHATAN DAN TUGAS ... - binfar.depkes…binfar.depkes.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/08/Staf-Ahli-Bidang... · Amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

SPM BIDANG KESEHATAN DAN TUGAS FUNGSI DINAS KESEHATAN

Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI Disampaikan pada Sosialisasi Perundang–undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Bogor, 1 Agustus 2017

SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI DAN KAB/KOTA

1

DASAR HUKUM Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pada pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; kesehatan; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang; sosial.

Amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

(peraturan pelaksana dari UU 23 Tahun 2014 harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan (idealnya PP sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 September 2016, namun sampai saat ini masih dalam proses)

URUSAN PEMERINTAHAN YANG D I OTONOMIKAN

PILIHAN (12:3)

1. kelautan dan

perikanan;

2. pariwisata;

3. pertanian;

4. kehutanan;

5. energi dan

sumberdaya mineral;

6. perdagangan;

7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.

1. Pendidikan;

2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum;

4. Perumahan Rakyat;

5. ketentraman dan

ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

6. sosial;

WAJIB

UU 23 th 2014

1. penataan ruang; 2. lingkungan hidup;

3. ketahanan pangan; 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6. Perhubungan; dan

7. tenaga kerja; 8. pertanahan;

9. Komunikasi dan informatika; 10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

11. Penanaman modal; 12. Kepemudaan dan olah raga;

13. Pemberdayaan masyarakat desa; 14. Pemberdayaan perempuan perlindungan anak;

15. Statistik; 16. Persandian;

17. Kebudayaan;

18. Perpustakaan; dan

19. Kearsiapan.

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (12:2)

berkaitan dengan pelayanan

dasar (12:1)

NSPK/SPM

URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

• Negara berkewajiban menjamin hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu.

• Kewajiban negara itu diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

• Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

PERUBAHAN POLA PIKIR

• Dari Kinerja Program Kemenkes ke Kinerja Pemerintah Daerah

• Pertanyaannya :

Pelayanan minimal apa yang bisa diberikan kepada seluruh WNI di Indonesia

Hak apa yang bisa saya dapat sebagai rakyat dari Pemerintah Daerah dalam hal kesehatan

• Konsekuensi : dapat dikenakan sanksi ! (Psl 68 UU 23/2014)

PRINSIP SPM

• SPM menjelaskan hak dasar warga negara yg harus dipenuhi Pemerintah Daerah

• SPM dipakai sebagai salah satu alat ukur menilai kinerja Pemerintah Daerah, dan alat kontrol warganegara untuk mencek apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya

• Minimal, berarti batas minimal yg dapat menjamin seluruh warga negara untuk hidup layak. Jadi SPM Kesehatan menjamin warga negara untuk hidup sehat

LINGKUP SPM

Jenis pelayanan publik:

“bukan seluruh pelayanan publik melainkan beberapa jenis pelayanan publik

kata “publik” merujuk pada siapa yang melaksanakannya yaitu pemerintah daerah

Kesehatan sudah di desentralisasi: SPM merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah

Memenuhi kebutuhan mendasar dan mutlak masyarakat;

tidak semua kebutuhan dasar warga negara dipenuhi oleh pemerintah daerah

Diperlukan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan

KRITERIA SPM

Menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan mendasar

Merupakan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak atau diterima langsung.

Merupakan pelayanan ke luar (kepada masyarakat), bukan pelayanan internal (pelayanan kepada instansi pemerintahan).

harus dikerjakan oleh pemerintah daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Bersifat eksklusif, yaitu eksklusif bidang kesehatan dan eksklusif dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah

PERUBAHAN MENTAL MODEL

SPM Lama (PMK 741/2008) SPM Baru

1. SPM: Cakupan Program

2. Pendekatan Penyakit

3. Target: Bervariasi 90 – 100 %

1. SPM: Kinerja Pemerintah daerah

2. Pendekatannya Daur Kehidupan

3. Target: 100 % sesuai standard

ascobat/PTS/AIPHSS 2014

PUS

Bumil

Bulin

Neonat

us/ Bayi

Balita SPD

SPL /

Remaja

Dewasa

Usila

Promotif

Sp proteksi

Deteksi Dini

PTM

KB

ANC

lengkap

LINAKES

Kf

Di rujuk

LINAKES

Kn

Dirujuk

IMM

GIZI

MTBS

IMM

GIZI

MTBS

UKS

UKS

KESREP

Deteksi Dini

Deteksi

Dini

DOA

PTS

Life cycle approach (WHA 2008)

USULAN SPM BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI

1. pelayanan kesehatan bagi penduduk

terdampak krisis kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana provinsi;

2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada

kondisi kejadian luar biasa provinsi.

SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

• Telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan diakomodir dalam RPP tentang SPM

Pasal 1 :

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016

NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR PERNYATAAN STANDAR

1 Pelayanan kesehatan ibu

hamil Sesuai standar pelayanan

antenatal. Ibu hamil. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal

sesuai standar.

2 Pelayanan kesehatan ibu

bersalin Sesuai standar pelayanan

persalinan. Ibu bersalin. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan

persalinan sesuai standar.

3 Pelayanan kesehatan bayi

baru lahir Sesuai standar pelayanan

kesehatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar.

4 Pelayanan kesehatan balita Sesuai standar pelayanan

kesehatan balita. Balita. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar.

5 Pelayanan kesehatan pada

usia pendidikan dasar Sesuai standar skrining

kesehatan usia pendidikan

dasar.

Anak pada usia pendidikan dasar. Setiap anak pada usia pendidikan dasar

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

6 Pelayanan kesehatan pada

usia produktif Sesuai standar skrining

kesehatan usia produktif. Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59

tahun. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

7 Pelayanan kesehatan pada

usia lanjut Sesuai standar skrining

kesehatan usia lanjut. Warga Negara Indonesia usia 60 tahun

ke atas. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

8 Pelayanan kesehatan

penderita hipertensi Sesuai standar pelayanan

kesehatan penderita

hipertensi.

Penderita hipertensi. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar.

9 Pelayanan kesehatan

penderita Diabetes Melitus Sesuai standar pelayanan

kesehatan penderita

Diabetes Melitus.

Penderita Diabetes Melitus. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar.

10 upaya/skrining kesehatan

jiwa pada orang dengan

gangguan jiwa berat

Sesuai standar pelayanan

kesehatan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

berat. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

11 Pelayanan kesehatan orang

dengan TB Sesuai standar pelayanan

kesehatan TB. Orang dengan TB. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB

sesuai standar.

12 Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi HIV Sesuai standar

mendapatkan

pemeriksaan HIV.

Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,

pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,

pengguna napza, dan warga binaan

lembaga pemasyarakatan).

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien

TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza,

dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

KEWAJIBAN DAERAH PELAPORAN

• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM Bidang Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

• Pencatatan dan pelaporan pencapaian SPM dilaksanakan melalui sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Bupati/Walikota menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah.

• Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah menyampaikan laporan teknis pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

• Gubernur wajib menyampaikan laporan teknis pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DALAM KAITAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALKES

2

LATAR BELAKANG

• Keselarasan struktur dan tusi agar terciptanya Sinergi Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada :

1. Kelembagaan

2. Perencanaan pembangunan

3. Penyaluran bantuan

4. Kompetensi pejabat Urusan Pemerintahan

5. Birokrat kuat

ANALISIS SITUASI DINAS KESEHATAN

1. Terdapat indikasi miss match antara struktur organisasi Kementerian Kesehatan dengan Daerah ( Provinsi dan Kabupaten/Kota)

2. Terdapat indikasi miss match antara struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/.Kota

3. Terdapat perbedaan struktur dan nomenklatur antar Dinas Kesehatan

4. Terdapat ketidakjelasan hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara UPTD dengan Dinas Kesehatan

5. Terdapat pemangku jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang tidak sesuai kompetensinya

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN MELALUI PERMENKES NO 49 TAHUN 2016

MEMBERI PENGATURAN SECARA SELARAS TENTANG :

1. Kewenangan antar tingkatan Pemerintahan

2. Rumpun fungsi yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi dinas

3. Keselarasan nomenklatur dan struktur Organisasi berdasarkan TIPOLOGI

4. Pelaksanaan hubungan koordinasi dan fungsional antar Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kab/Kota ( contoh Prov Tipe B sementara Kab/Kota tipe A)

5. Pengaturan kualifikasi dan kompetensi jabatan pemangku jabatan di Dinas Kesehatan

6. Pengaturan jabatan fungsional

MANDAT BIDANG KEFARMASIAN DAN ALKES DALAM URUSAN KESEHATAN DI DAERAH

DAERAH PROVINSI a. Penerbitan pengakuan

pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .

b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat

kesehatan dan optikal.

b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Tugas:

Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota . .

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK

3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG SDK

• Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

• Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,

ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,

ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, ALKES

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; dan 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, ALKES dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes

TUGAS DAN FUNGSI SEKSI DI BIDANG SDK (KEFARMASIAN - ALKES DAN PKRT)

Dalam Bidang Sumber Daya Kesehatan dapat terdiri atas : a) Seksi Kefarmasian Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.

Sekretariat

SubBagian

Keuangan dan Pengelolaan Asset

SubBagian

Hukum, Kepegawaian, dan Umum

Bidang Kesehatan

Masyarakat Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Bidang

Pelayanan Kesehatan

Bidang

Sumber Daya Kesehatan

Dinas

Kesehatan

SubBagian

Program , Informasi dan Humas

UPTD

Seksi

Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi

Alat Kesehatan dan PKRT

Seksi

Kefarmasian

Seksi

SDM Kesehatan

Seksi

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR

Seksi Kesehatan Keluarga dan

Gizi Seksi

Surveilans dan Imunisasi

Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa

JABFUNG

STRUKTUR ORGANISASI

DINKES TIPE A

Sekretariat

SubBagian

Keuangan, Kepegawaian dan

Umum

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Bidang

Pelayanan Kesehatan dan

Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan

SubBagian

Program , Informasi

dan Humas

Seksi

Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan OR

Seksi Kesehatan Keluarga

dan Gizi

Seksi

Surveilans dan Imunisasi

Seksi

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

Seksi

SDM Kesehatan

Seksi Kefarmasian, Alkes dan

PKRT

Seksi

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Keswa

Seksi

Pelayanan Kesehatan

UPTD

JABFUNG

STRUKTUR ORGANISASI

DINKES TIPE B

Sekretariat

SubBagian

Keuangan, Kepegawaian dan

Umum

Bidang Kesehatan

Masyarakat dan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Bidang

Pelayanan , Promosi dan

Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan

SubBagian

Program , Informasi

dan Humas

Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan OLah Raga

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Seksi Kesehatan Keluarga

dan Gizi

Seksi

Sumberdaya Kesehatan

Seksi

Promosi dan

Pemberdayaan

masyarakat

Seksi

Pelayanan Kesehatan

UPTD

JABFUNG

STRUKTUR ORGANISASI

DINKES TIPE C

KETERKAITAN BIDANG KEFARMASIAN DI DINAS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI

SPM DI DAERAH (PROV/KAB/KOTA)

1. Memastikan dukungan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam implementasi SPM di Daerah

2. Menjamin ketersediaan dukungan farmasi dalam mutu layanan dasar.

3. Menyusun Rencana Aksi dukungan kefarmasian dalam Pelaksanaan Kegiatan SPM.

Dinas

Kesehatan

Provinsi

LSM

Upaya Kesehatan

Hubungan Perangkat Daerah PROV dan Kab/Kota

“bersifat koordinatif dan fungsional”

adalah hubungan kerja dalam rangka

sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah provinsi

dan Perangkat Daerah

kabupaten/kota dalam melaksanakan

Urusan Pemerintahan yang sama.

Peran Menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Bidkes

UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan PP No 19 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provnsi

Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN

Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan

Perizinan RS

Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmaas

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda

Upaya Kesehatan

Sub Urusan

A

B

C Dinas

Kesehatan

Kab/Kota

Sektor lain

PERAN DAN HUBUNGAN DINAS KESEHATAN

(PROVINSI DAN KAB/KOTA)

Peran Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Bidkes

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Peran 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda Kab/Kota 2. Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan

TERIMA KASIH