1 PENDIDIKAN KARAKTER DAN PERAN PEMERINTAH** Oleh Sardiman AM [email protected], 0811255660 Pengantar Tahun 2010 ini boleh dikatakan sebagai tahun pendidikan karakter. Pasalnya sejak awal tahun 2010, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Setelah dicanangkan program ini, beberapa Direktorat Jenderal dengan Direktorat-direktorat yang ada segera menindaklanjuti dengan menyusun rambu- rambu penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Bahkan kementerian-kementerian lainpun tidak ketinggalan juga diberi tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter di lingkungannya. Di lingkungan Kementerian Pendidikan telah berhasil disusun “Disain Induk Pendidikan Karakter”. Kemudian di Direktorat PSMP, di Puskur juga telah membuat rancangan pelaksanaan dengan mengembangkan sialabus yang dikaitkan dengan nilai-nilai karakter bangsa. Demam pendidikan karakter terjadi di mana-mana. Selama tahun 2010 ini hampir setiap pertemuan ilmiah, seperti diskusi, sarasehan, dan seminar, baik seminar
21
Embed
SPIRITUALISME DALAM PEMBELAJARAN IPS - …staff.uny.ac.id/sites/default/files/Penddk karakter dan... · Web view... (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Tahun 2003, beserta ketentuan perundangan-undangan turunannya; (2) teoritis-
misalnya teori pendidikan, pendekatan psikologis, nilai dan moral, sosial
budaya; (3) pertimbangan empiris, berupa pengalaman dan praktik terbaik dari
tokoh dan lembaga, satuan pendidikan, pesantren, dll.
2. Tahap implementasi, dikembangkan pengalaman belajar dan proses
pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta
didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan
pemberdayaan. Proses ini melalui tiga pilar pendidikan, yakni satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pada masing-masing pilar ada dua
pendekatan, intervensi dan habituasi. Pada intervensi, dikembangkan suasana
interaksi belajar mengajar, proses pembelajaran yang sengaja dirancang untuk
mencapai tujuan pembentukan karakter dengan program kegiatan yang
terstruktur. Dalam hal ini peran guru menjadi sangat penting. Pendekatan
habituasi dilakukan dengan menciptakan kondisi yang konduif, dan dengan
berbagai pengauatan yang memungkinkan peserta didik, baik di sekolah,
keluarga/di rumahnya, dan di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri
berperilaku yang baik seperti yang telah dipraktikan melaui proses intervensi.
3. Dalam konteks makro, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelaksanaan
pendidikan karakter merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh sektor
kehidupan.
4. Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan evaluasi program untuk perbaikan
berkelanjutan, yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk menditeksi
aktualisasi karakter pada diri peserta didik untuk mengetahui bahwa proses
pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu sudah berhasil baik atau belum.
Secara konkret ”Disain Induk Pendidikan Karakter” itu dapat dilihat pada gambar
berikut.
9
Disain tersebut menggambarkan proses pendidikan yang begitu komprehensif,
sebagai rancangan rekayasa pembentukan karakter yang baik, dengan melibatkan
semua komponen yang bertanggung jawab terhadap penyelenggarakan pendidikan.
Dengan format yang demikian itu, maka pengembangan pendidikan karakter telah
mendorong penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya, sebagaimana
diamanatkan oleh UU Sisdiknas.
Peran Pemerintah
Pemerintah merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembentukan
karakter bangsa. Para aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan
pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan
10
Teori PendidikanPsikologi, Nilai sosial budaya
Agama, Pancasila UUD 1945UU No. 20/2008
Tentang : Sisdiknas
Pengalaman praktik(best practice) dan
praktek nyata budaya
KE
LUAR
GA
SATUAN
PENDIDIKANMASYARAKAT
HABITUASI
INTERVENSI
Nilai-
Nilai
Luhur
PROSES PEMBUDAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN
Perilaku
Karakter
PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumberdaya,
Lingkungan, sarana dan prasaran,
Kebersamaan, Komitmen Pemangku
Kepentingan
Disain Induk Pendidikan Karakter
Timnas
Bangter 2010
karakter bangsa, baik pada tataran informal, formal maupun nonformal. Terkait dengan
ini maka pemerintah harus secara intens melibatkan diri dalam pendidikan karakter ini
dengan berbagai regulasi, menetapkan berbagai peraturan daerah yang dapat mendukung
pelaksanaan pembentukan karakter bangsa.
Bagi pemerintah pusat perlu ada political will, menopang dengan berbagai
kebijakan umum yang memperkuat pengembangan program pendidikan karakter. Melalui
Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian mengeluarkan berbagai pedoman melalui
para ahli untuk pelaksanaan pendidikan karakter bangsa di berbagai daerah, termasuk
sudah barang tentu dukungan dana (sekalipun dalam bentuk kebijakan). Sementara itu
Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan berbagai peraturan daerah (Perda) untuk
memback-up pelasanaan pendidikan karakter di daerah. Misalnya perda yang terkait
dengan peraturan berlalu lintas, Perda tentang kost para pelajar mahasiswa, tentang
ketertiban dan kebersihan lingkungan, tentang mass media. Kemudian secara fisik,
pemerintah menyediakan dana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
berlangsung pembentukan karakter bagi individu, masyarakat, termasuk warga belajar.
Misalnya pemasangan banner-banner, spanduk, papan nama yang berisi pesan-pesan atau
slogan agar seseorang atau masyarakat berperilaku baik dalam kegiatan sehari-hari.
Pemerintah menguasahakan lingkungan yang bersih dan indah, yang membawa nuansa
lingkungan hidup yang rapi, sehat, dan nyaman.
Perlu ditambahkan bahwa dalam pengembangan pendidikan karakter perlu
keteladanan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang sangat strategis.
Pemerintah sebagai aparatur negara dan penyelenggara pemerintah dikenal sebagai
pemimpin masyarakat akan selalu dicontoh. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran
keteladanan yang amat kuat. Dengan demikian para elit pimpinan, elit politik haruslah
berperilaku sebagai teladan dalam berbagai hal. Dengan prinsip keteladanan ini akan
diharapkan pengembangan pendidikan karakter bagi masyarakat dapat berjalan efektif.
Penutup
Demikian sekelumit pembahasan mengenai tema “Pendidikan Karakter dan Peran
Pemerintah. Pendidikan karakter merupakan wahana yang strategis untuk membentuk
insan-insan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, 11
demokratis dan bertanggung jawab, memiliki jati diri dan semangat kebangsaan yang
kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karakter bangsa merupakan hal yang sangat
esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter akan
senantiasa menjadi ruh dan kekuatan bangsa untuk menghadapi setiap perkembangan,
termasuk tantangan dunia global. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus
diperjuangkan sekuat tenaga. Untuk itu perlu ada peran berbagai pihak, termasuk
political will dan teladan dari pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
ALPTKI, 2009. Pemikiran tentang Pendidikan Karakter dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
Bulach, Cletus R., 2002. “Implementing a Character Education CurricuAssessing Its Impact on Student Behavior”, ProQuest Education Journal, Dec.2002.
Darmiyati Zuchdi, 2008. Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi, Jakarta: Bumi Aksara.
Doni Koesoema A. 2007. Pendidikan Karakter, Jakarta: Grasindo.
Jumadi, dkk, (2010), ”Pendidikan Karakter dan Integritas Publik”, Proceedings, Seminar Internasional oleh HISPISI dan UNM di UNM Makasar, 13-14 Juli 2010
Kedaulatan Rakyat, 3 Mei 2010
Lewis, Kirsten, 1996. “Character Education Manifesto”, News, Boston University.
Lickona, Thomas, 2000. “Talks About Character Education”, wawancara oleh Early Chilhood Today, ProQuest Education Journal, April, 2000, http://webcache.google usercontent.com., diunduh, 20 April 2010.
Media Indonesia, 11 Juli 2010
Republik Indonesia (2010). Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, Jakarta: Kenterian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Sardiman AM., (2006). ” Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS di Indonesia: Sebuah Alternatif”, Makalah, Disampaikan pada Seminar Internasional HISPISI
dengan tema: Komparasi Pendidikan IPS Antarbangsa, di Semarang, 7-8 Januari 2006.
Sjamsi Pasandaran, (2010). “Integrasi Pendidikan klarakter ke dalam Kurikulum Sekolah”, Makalah, disampaikan pada seminar nasional di Unima, 19 Desember 2010
Soemarno Soedarsono, 2009. Karakter Mengantarkan Bangsa dari Gelab Menuju Terang. Jakarta: Kompas Gramedia.
Udin. S. Winataputra, (2010), ”Peran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa”, Makalah, disampaikan pada acara Seminar Internasional oleh HISPISI dan UNM di UNM Makasar, 13-14 Juli 2010.