Spesifikasi Teknis Bangunannnnn

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

1

SPESIFIKASI UMUM

BAB I

DATA PROYEK

Pasal 1 : Nama pekerjaan dari proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini

:

Pembangunan Lapangan Bola Kaki Krueng Mane (Lanjutan)

Pasal 2 : Tempat dan lokasi pekerjaan ditentukan oleh Owner seperti berikut ini

:

Kabupaten Aceh Utara

Pasal 3 : Item-Item Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh

Kontraktor Pelaksana ditentukan oleh Owner dalam : Kontrak Kerja

Dan Bill of Quantity

BAB II

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

Pasal 1 : Penanggung Jawab Pelaksanaan ( Kontraktor Pelaksana )

1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Kontraktor Pelaksana

untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah

Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Fisik.

2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan secara

seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen

Kontrak.


2

3. Tugas dan kegiatan Kontraktor Pelaksana adalah seperti yang

disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana

Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002

Tentang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi atau menurut

perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam

Kontrak Kerja Fisik.

4. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan struktur organisasi

pelaksana lapangan proyek kepada Owner yang didalamnya

tercantum beberapa tenaga ahli Kontraktor Pelaksana dengan

posisi minimal seperti berikut atau sesuai yang diajukan:

1. Site Manager;

2. Pengawas Lapangan;

3. Draftman;

4. Administrasi Proyek; dan

5. Operator Computer.

5. Jumlah personil atau tenaga ahli yang ditempatkan harus sesuai

dengan bobot pekerjaan yang ditangani dan disetujui oleh

Konsultan Manajemen Konstruksi dan Owner.

6. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur

organisasi lapangan proyek yang diajukan oleh Kontraktor

Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam

kerja.

7. Pengantian tenaga ahli oleh Kontraktor Pelaksana selama proses

pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh

Konsultan Manajemen Konstruksi.

8. Site Manager harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner dan

diketahui oleh Konsultan Supervisi jika hendak meninggalkan lokasi

pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari.


3

9. Konsultan Supervisi berhak mengajukan kepada Owner untuk

pengantian tenaga ahli Kontraktor Pelaksana yang berada dilokasi

pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan

dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

10. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Kontraktor

Pelaksana harus mampu memberikan keputusan yang bersifat

teknis dan administratif di lokasi pekerjaan.

Pasal 2 : Sub Pelaksana Pekerjaan / Sub Kontraktor

1. Penunjukan Sub Pelaksana pekerjaan / Sub Kontraktor hanya dapat

dilakukan dengan sepengatahuan dan rekomendasi tertulis dari

Konsultan Supervisi serta mendapat persetujuan dari Owner.

2. Apabila hasil pekerjaan Sub Pelaksana tidak memenuhi semua

persyaratan di dalam kontrak Kerja ataupun tidak memenuhi target

prestasi yang harus dicapai pada suatu tahap pekerjaan, maka

Konsultan Supervisi berhak menginstruksikan kepada Kontraktor

Pelaksana untuk menganti Sub Pelaksana pekerjaan tersebut

dengan yang lain, dan yang disetujui dan Kontraktor Pelaksana

harus menjalankan instruksi tersebut.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan untuk meninggalkan

kewajibannya dengan cara menyerahkan Kontrak Kerja sebagian

atau seluruhnya kepada pihak lain (Sub Pelaksana Pekerjaan) tanpa

seijin atau persetujuan Owner.

4. Apabila tidak disebutkan dalam Kontrak Kerja, maka Kontraktor

Pelaksana tidak dibenarkan untuk men-sub-kan sebagian

pekerjaan yang menjadi kewajibanya tanpa persetujuan Owner dan

Konsultan Supervisi.

5. Dalam hal sudah mendapat persetujuan Owner dan Konsultan

Supervisi, maka Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab


4

penuh atas segala kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang dibuat

oleh Sub Kontraktor, sehingga kesalahan dan kelalaian tersebut

merupakan kesalahan dan kelalaian Kontraktor Pelaksana sendiri.

6. Sub Kontraktor adalah pihak-pihak yang mempunyai Kontrak Kerja

langsung dengan Kontraktor Pelaksana, yaitu dalam menyediakan

dan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus sesuai dengan

keahliannya.

7. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas

hasil pekerjaan Sub Kontraktor.

Pasal 3 : Gambar Pelaksanaan ( Shop Drawing )

1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar

Pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang

memerlukannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang

Gambar Detailnya tidak dijelaskan dalam Gambar Bestek.

2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan Shop Drawing ditentukan

oleh Konsultan Supervisi dalam masa konstruksi.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan

sebelum Shop Drawing yang menjadi kewajibannya di setujui oleh


4. Shop Drawing tidak boleh merubah/merevisi Gambar Bestek

kecuali atas persetujuan Konsultan Perencana.

5. Shop Drawing tidak boleh merubah, memperbesar dan

memperkecil kuantitas maupun kualitas pekerjaan.

Pasal 4 : Gambar Lapangan Dan Dokumen Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu set Gambar Bestek

/Gambar Revisi dalam format kertas A3, satu set Shop Drawing,


5

satu set Spesifikasi Teknis dan satu set Bill of Quantity dilokasi

pekerjaan pada setiap kantor lapangan.

2. Gambar Bestek, Gambar Revisi, Shop Drawing, Spesifikasi Teknis,

dan Bill of Quantity ditempatkan pada tempat yang baik dan dalam

kedaan yang rapi.

Pasal 5 : Buku Instruksi Dan Buku Tamu

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu buah Buku Instruksi

dan Buku Tamu dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan

dan ditempatkan pada tempat yang baik.

2. Buku Instruksi berisikan instruksi-instruksi dilokasi pekerjaan yang

dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi dan Owner untuk

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan

pelaksanaan pekerjaan.

3. Buku Instruksi harus mencantumkan tanggal instruksi, waktu

instruksi, nama dan jabatan yang memberi instruksi, dan tanda

tangan yang memberi instruksi.

4. Instruksi Konsultan Supervisi dan Owner yang berada dalam Buku

Instruksi harus diketahui dan ditanda tangani oleh Kontraktor

Pelaksana minimal Supervisor Lapangan untuk dilaksanakan.

5. Kontraktor Pelaksana juga harus menyediakan buku tamu di kantor

lapangan yang diletakan pada tempat yang baik. Semua tamu yang

berkunjung ke lokasi pekerjaan harus terdata dan mengisi buku

tamu ang telah disediakan oleh Kontraktor Pelaksana.

Pasal 6 : Gambar Hasil Pelaksanaan ( Asbuilt Drawing )

1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Hasil

Pelaksanaan (Asbuilt Drawing) yang sesuai dengan hasil


6

pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebelum serah terima tahap

pertama dilakukan.

2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan As Built Drawing adalah

pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi berikut ini dan

pekerjaan –pekerjaan lain yang ditentukan oleh Konsultan

Supervisi.

3. As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus

disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana dan

Owner.

4. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyerahkan 5 set As Built

Drawing yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi, Owner

dan Konsultan Perencana kepada Owner.

5. Satu set As Built Drawing yang telah disetujui harus disimpan di

tempat yang baik pada bangunan oleh Owner atau pengguna

bangunan.

Pasal 7 : Rencana Waktu Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana waktu

penyelesaian pekerjaan (time schedule) keseluruhan kepada

Konsultan Supervisi dan Owner sebelum dimulainya pelaksanaan

pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaiankan pekerjaan sesuai

dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang

telah disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner kecuali

ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

3. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan rencana waktu

penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh

Konsultan Supervisi kepada Owner.


7

4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan rencana waktu

penyelesaian pekerjaan mingguan pada tahap pelaksanaan

pekerjaan kepada Konsultan Supervisi.

5. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana

penyelesaian pekerjaan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor

Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis.

6. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan

pekerjaan karena kesalahan dalam menyusun waktu pemnyelesaian

pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana.


pekerjaan karena factor cuaca seperti hujan yang lebih dari 1 hari

kerja dan dibuktikan dengan catatan cuaca dalam Laporan Harian

yang disetujui oleh Konsultan Supervisi harus diperhitungkan untuk

penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.


pekerjaan karena factor-factor non teknis yang lebih dari 3 hari

kerja dan diketahui oleh Konsultan Supervisi seperti permasalahan

dengan tanah/lahan pekerjaan sehingga Kontraktor pelaksanan

tidak bisa memasuki dan memulai pekerjaan, ganguan keamanan

dari masyarakat setempat harus diperhitungkan untuk



pekerjaan karena permasalahan yang berhubungan dengan

Spesifikasi Teknis, Gambar Disain, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja

dimana tidak ada keputusan yang pasti dari Konsultan Supervisi

dan Owner lebih dari 3 hari kerja harus diperhitungkan untuk



8


pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal selain seperti yang

disebutkan dalam point 6, point 7 dan point 8 tidak boleh

diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan kecuali

ditentukan lain dalam Kontrak Kerja dengan persetujuan Konsultan

Supervisi dan Owner.

11. Lamanya penambahan waktu atau jumlah hari kerja tambahan

yang diberikan kepada Kontraktor Pelaksana karena alasan-alasan

seperti yang disebutkan pada point 6, point 7 dan point 8 adalah

menurut keputusan Konsultan Supervisi dan Owner.

Pasal 8 : Request Material Dan Request Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan penggunaan

semua material bangunan (request material) sebelum material

bangunan tersebut dipakai dan dimasukan kelokasi pekerjaan.

2. Request Material yang diajukan Kontraktor Pelaksana harus disertai

dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Supervisi dan

Owner.

3. Persetujuan Request Material yang diajukan oleh Kontraktor

Pelaksana dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh


4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan menyerahkan satu

set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan

Supervisi.

5. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi

dan Owner tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan

harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.


9

6. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan permohonan

(request pekerjaan) untuk pekerjaan yang akan dikerjakan.

7. Request Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus

disetujui oleh Konsultan Supervisi.

8. Kontraktor pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan tanpa

Request Material atau jika Request Pekerjaan yang diajukan belum


9. Item-item pekerjaan yang memerlukan Request Pekerjaan

ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 9 : Metode Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Metode Pelaksanaan

terhadap pekerjaan Pembesian Plat Lantai, Pengecoran Plat Lantai,

Eriction Konstruksi Baja dan Eriction Konstruksi Kuda-Kuda serta

pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukanya.

2. Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika

Metode Pelaksanaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

4. Item-item pekerjaan yang memerlukan Metode Pelaksanaan


Pasal 10 : Rencana Material Dan Peralatan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana material dan

peralatan mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian

pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi.


10

2. Semua material dan peralatan sesuai dengan rencana material dan

peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

harus berada dilokasi pekerjaan.


material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor



Pasal 11 : Rencana Tenaga Kerja

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana pengunaan

tenaga kerja mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian

pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi.

2. Semua tenaga kerja sesuai dengan rencana tenaga kerja mingguan

yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi

pekerjaan.


penggunaan tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor



Pasal 12 : Pekerjaan Diluar Jam Kerja

1. Pekerjaan-pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh

Kontraktor Pelaksana dengan alasan mempercepat proses

penyelesaian pekerjaan harus diketahui oleh Konsultan Supervisi.

2. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh personil Konsultan

Supervisi untuk pengawasan pekerjaan diluar jam kerja normal

yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.


11

3. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap kualitas

pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja normal atau pada malam

hari.

Pasal 13 : Laporan Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan

mingguan, dan laporan bulanan kepada Konsultan Supervisi

tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

2. Format laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan

yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana harus disetujui oleh


3. Konsultan Supervisi berhak untuk melakukan pemeriksaan

langsung kelapangan akan kebenaran data yang ada dalam

laporan harian, laporan minnguan, dan laporan bulanan yang

dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

4. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dibuat

dalam rangkap 4 (empat). Salah satu tembusan laporan harian,

laporan mingguan, dan laporan bulanan harus berada pada lokasi

pekerjaan. Masing-masing Laporan harian, laporan mingguan dan

bulanan harus diserahkan kepada Konsultan Supervisi dan Owner.

Pasal 14 : Surat Menyurat Dan Komunikasi

1. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya

administratif harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan

Supervisi serta Owner.

2. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya

teknis harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan Supervisi juga

diketahui oleh Owner.


12

3. Surat menyurat atau perizinan yang berhubungan dengan Instansi

lain di luar proyek tidak perlu melalui dan diketahui oleh Konsultan

Supervisi. Kontraktor Pelaksana tetap wajib memberikan informasi

tentang hal tersebut kepada Konsultan Supervisi.

Pasal 15 : Rapat Koordinasi Dan Rapat Lapangan (Site Meeting)

1. Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan supervisi.

2. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat koordinasi dengan

diwakili minimal oleh Site Manager atau Supervisor Lapangan.

3. Kosumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Kontraktor

Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.

4. Rapat lapangan (site meeting) diselenggarakan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau

Konsultan supervisi.

5. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat lapangan dengan

diwakili minimal oleh Supervisor lapangan.

6. Kosumsi rapat lapangan tersebut disiapkan oleh Kontraktor

Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.

Pasal 16 : Wewenang Owner (Pemberi Tugas) Memasuki Lokasi Pekerjaan

1. Owner (Pemberi Tugas) dan para wakilnya mempunyai wewenang

untuk memasuki lokasi pekerjaan dan bengkel kerja atau tempat-

tempat lain dimana Kontraktor Pelaksana melaksanakan pekerjaan

untuk Kontrak.

2. Jika pekerjaan dilakukan pada tempat-tempat lain yang dilakukan

oleh Sub Kontraktor Pelaksana menurut ketentuan dalam Sub


13

Pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus memberikan

jaminan agar supaya Owner dan para wakilnya mempunyai

wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat-tempat lain

kepunyaan Sub Pelaksana pekerjaan.

3. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memberikan instruksi

langsung dilapangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan

Supervisi untuk suatu perbaikan atau perubahan jika dalam proses

pelaksanaan pekerjaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak

Kerja.

4. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memerintahkan

Konsultan Supervisi secara tertulis untuk menghentikan proses

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

sementara waktu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak

Kerja.

5. Kontraktor Pelaksana harus menjamin dan bertangung jawab

penuh akan keselamatan Owner dan para wakilnya selama berada

dilokasi pekerjaan.

Pasal 17 : Progress Payment

1. Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Hasil Pekerjaan

Kontraktor Pelaksana di bayar berdasarkan metode Progress

Payment. Artinya Tagihan Kontraktor Pelaksana dibayar

berdasarkan Progress Realisasi Pekerjaan yang telah diselesaikan

dilapangan.

2. Progress Payment Kontraktor Pelaksana diajukan kepada Konsultan

Manajemen Konstruksi dan diperiksa kebenaran realisasi pekerjaan

dilapangannya oleh Konsultan Supervisi.


14

3. Konsultan Manajemen Konstruksi dapat menunda atau

membatalkan Progress Payment Kontraktor Pelaksana jika

berdasarkan pengamatan sendiri atau laporan/rekomendasi

Konsultan Supervisi tentang adanya pekerjaan-pekerjaan yang

tidak sesuai Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity.

4. Progress Payment Kontraktor Pelaksana baru dapat dibayar oleh

Owner jika telah disetujui secara tertulis oleh Konsultan

Manajemen Konstruksi.

Pasal 18 : Pekerjaan 100%

Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Pekerjaan yang

dinyatakan telah selesai 100% harus memenuhi beberapa persyaratan

berikut ini :

1. Item Pekerjaan 100% adalah item pekerjaan yang telah diperiksa

dan disetujui oleh Konsultan Supervisi.

2. Konsultan Supervisi tidak boleh menyetujui dan menandatangani

suatu item pekerjaan yang diklaim telah 100% oleh Kontraktor

Pelaksana jika item pekerjaan tersebut :

a. Tidak Sesuai Dengan Gambar Bestek atau Gambar Revisi;

b. Kuantitas (volume) pekerjaan tidak sesuai dengan Bill of

Quantity dan Kontrak Addendum; dan

c. Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Dan Perubahannya;

3. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan klaim kepada Konsultan

Manajemen Konstruksi bahwa semua pekerjaan telah selesai 100%

dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini :

a. Memberitahukan dan Meminta secara tertulis kepada Konsultan

Manajemen Konstruksi agar Konsultan Supervisi melakukan

ispeksi atau memeriksa hasil pekerjaan yang diklaim telah 100%.

b. Menyerahkan Laporan Harian minggu terakhir pekerjaan

konstruksi;

c. Menyerahkan Laporan Mingguan terakhir pekerjaan konstruksi;


15

d. Menyerahkan Laporan Bulanan terakhir pekerjaan konstruksi;

e. Menyerahkan Dokumentasi Pekerjaan Konstruksi dalam kondisi

0%, 50% dan 100%.

4. Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera memberitahukan

dan meminta Konsultan Supervisi untuk melakukan Inspeksi dan

Pemeriksaan Lapangan ( Opname ) tentang kebenaran Klaim

Kontraktor Pelaksana bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

5. Konsultan Manajemen Konstruksi berhak menolak Klaim 100%

Kontraktor Pelaksana bila Laporan hasil Inspeksi/Pemeriksaan

Lapangan oleh Konsultan Supervisi menyatakan bahwa pekerjaan

belum 100%.

Pasal 19 : Kesalahan Pekerjaan Dan Pekerjaan Cacat

1. Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki dengan biaya sendiri

semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan baik pada tahap

pelaksanaan maupun pada saat sebelum Serah Terima Tahap

Pertama (PHO) dan pekerjaan dinyatakan selesai 100%.

2. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan adalah hasil pemeriksaan

bersama antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan

Owner sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dan pekerjaan

dinyatakan selesai 100%.

3. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan dari hasil pemeriksaan

oleh Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner dicantumkan dalam

sebuah Daftar Pekerjaan Cacat yang ditandatangani oleh ketiga

pihak tersebut.

4. Konsultan Manajemen atau Owner harus membuat Berita Acara

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk ditandatangani oleh Kontraktor

Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner.


16

5. Semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan yang ada dalam

Daftar Pekerjaan Cacat menjadi tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana memperbaikinya dengan biaya sendiri.

6. Kesalahan-kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh

Kontraktor Pelaksana dikarenakan kurang memahami Gambar dan

kurangnya kontrol terhadap pekerja sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki dengan

biaya sendiri.

7. Kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor

Pelaksana karena lemahnya pengawasan dan kontrol oleh

Konsultan Supervisi dan bukan atas dasar perintah tertulis dari

Konsultan Supervisi tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana untuk memperbaikinya.

8. Kerusakan dan cacat pada bangunan akibat pemakaian atau sebab-

sebab lain tanpa ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat

dibuktikan dalam masa pemeliharaan bangunan tetap menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya

dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

9. Konsultan Supervisi berhak setiap saat memerintahkan Kontraktor

Pelaksana untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan atau pekerjaan

cacat pada masa pelaksanaan.

10. Hasil perbaikan terhadap kesalahan pekerjaan dan pekerjaan cacat


Pasal 20 : Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan ( Operation Hand-Book )

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri bersama dengan

Konsultan Perencana harus membuat Buku Petunjuk Penggunaan

atau system operasi (Operation Hand-Biook) sebelum masa Serah

Terima Pertama untuk semua peralatan dan instalasi yang ada

dalam bangunan seperti :


17

a. Instalasi Listrik;

b. Instalasi Air Bersih dan Air Kotor;

2. Operation Hand-Book harus diserahkan kepada Owner dan

pengguna bangunan dengan memberikan penjelasan yang

diperlukan.

3. Operation Hand-Book harus disimpan dengan baik dalam

bangunan pada tempat yang ditentukan oleh Owner atau

pengguna bangunan.

Pasal 21 : Petunjuk Bangunan Dan Nama Ruangan


Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi, Owner dan Pemilik

Bangunan/Pengguna Bangunan harus membuat petunjuk dan

Nama semua ruangan berdasarkan fungsinya masing-masing

sebelum masa Serah Terima Pertama (PHO).


Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner juga harus

membuat Petunjuk Pintu Masuk Utama dan Pintu Keluar Utama

untuk semua bangunan dari material yang dapat dilihat dengan

mudah pada siang hari maupun malam hari.


Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner harus

membuat Duplikat Denah Bangunan ukuran 100 x 60 cm untuk

masing-masing lantai dan ditempatkan pada daerah sekitar tangga

atau ruang tunggu.


18

Pasal 22 : Penyelesaian Dan Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100% berdasarkan Progress

100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dan telah disetujui

oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Supervisi dan

Owner , maka pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan

Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan Owner bersama-sama

menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama ( PHO ) kecuali

ditentukan lain oleh Owner.

2. Sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani

berdasarkan klaim progress 100% yang diajukan Kontraktor

Pelaksana, maka Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan

Owner bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan.

3. Pekerjaan-pekerjaan cacat, tidak sempurna dan tidak sesuai

kualitas maupun kuantitas terutama dari segi fungsi bangunan

yang ditemukan dalam Pemeriksaan Lapangan adalah menjadi

kewajiban Kontraktor Pelaksana memperbaikinya sebelum Serah

Terima Pertama ditandatangani dan hal ini harus dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk Daftar Pekerjaan Cacat.

4. Kontraktor pelaksana juga harus menyerahkan Asbuilt Drawing dan

Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan (Hand Book) yang telah

disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner

sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani.

5. Konsultan Supervisi akan mengeluarkan rekomendasi tertulis akan

realisasi perbaikan dari semua item dalam Daftar Pekerjaan Cacat

dan Asbuilt Drawing yang telah selesai dilaksanakan oleh

Kontraktor Pelaksana untuk keperluan penandatanganan Berita

Acara Serah Terima Pertama (PHO).

6. Setelah masa pemeliharaan dilampaui dan sesudah semua

perbaikan-perbaikan dilaksanakan dengan baik, Konsultan

Supervisi akan mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai


19

selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti Serah Terima

Kedua ( FHO ) kedua dari pihak Kontraktor Pelaksana kepada

Owner.

Pasal 23 : Pemanfaatan Bangunan Oleh Pemilik/Pengguna Bangunan

1. Pemamfaatan dan penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan

hanya boleh dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima antara

Owner (Pemberi Tugas) dengan Pemilik/Bangunan ditanda tangani

kecuali ditentukan lain oleh Owner dengan kesepakatan tertulis

bersama Kontraktor Pelaksana.

2. Pemilik Bangunan tidak boleh menempati, menggunakan

bangunan dan memamfaatkan semua fasilitas yang ada dalam

bangunan selama bangunan masih dalam proses Serah Terima

antara Kontraktor Pelaksana dengan Owner kecuali ditentukan lain

oleh Owner dengan kesepakatan tertulis bersama Kontraktor

Pelaksana.

3. Pemamfaatan bangunan oleh siapapun sebelum Serah Terima

antara Owner dan Pemilik Bangunan ditandatangani harus dengan

persetujuan Owner dan Kontraktor Pelaksana.

4. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap

perbaikan dengan biaya sendiri semua cacat dan kerusakan yang

timbul akibat penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan yang

telah disetujuinya bersama dengan Owner.

Pasal 24 : Penanggung Jawab Pengawasan

1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan

Penyedia Jasa Konsultasi, maka Konsultan Supervisi untuk proyek

seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan

seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Konsultan Supervisi.


20

2. Tugas dan kegiatan Konsultan Supervisi adalah seperti yang

disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana

Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002

Tentang Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi atau menurut

perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam

Kontrak Kerja konsultan Supervisi.

3. Konsultan Supervisi harus mengajukan struktur organisasi

pengawasan lapangan proyek kepada Owner dimana didalamnya

tercantum beberapa tenaga ahli Konsultan Supervisi dengan posisi

minimal seperti berikut atau seperti yang diajukan :

1. Site Engineer/Team Leader;

2. Inspector;

3. Tenaga Administrasi; dan

4. Operator Computer.

4. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur

organisasi pengawasan lapangan proyek yang diajukan oleh

Konsultan Supervisi harus berada dilokasi pekerjaan minimal

selama jam kerja.

5. Konsultan Supervisi harus menyerahkan Struktur Organisasi

pengawasan lapangan proyek yang telah disetujui oleh Owner

kepada Kontraktor Pelaksana.

6. Pengantian tenaga ahli oleh Konsultan Supervisi selama proses

pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Owner.

7. Leader harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner jika hendak

meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3

hari.

8. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan kepada Owner untuk

pengantian tenaga ahli Konsultan Supervisi yang berada dilokasi


21

pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan

dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

9. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Konsultan

Supervisi harus mampu memberikan keputusan yang bersifat

teknis di lokasi pekerjaan.

10. Konsultan Supervisi harus membuat laporan mingguan dan laporan

bulanan kepada Owner atas segala hal yang menyangkut

pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana.

11. Bentuk, format, dan isi laporan Konsultan Supervisi adalah

berdasarkan hasil diskusi dengan Owner.

Pasal 25 : Instruksi Konsultan Supervisi

1. Kontraktor Pelaksana harus mematuhi dan melaksanakan semua

instruksi atau perintah yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

2. Semua instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi harus

dalam bentuk tulisan

3. Instruksi Konsultan Supervisi dalam bentuk lisan dibenarkan dan

harus diikuti oleh Kontraktor Pelaksana selama disertai oleh alasan-

alasan yang jelas dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

4. Instruksi dari Konsultan Supervisi dapat berupa hal-hal seperti

disebutkan dibawah ini :

5. Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga

membahayakan bagi konstruksi, atau pekerjaan finishing yang

kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari Spesifikasi

Teknis dan Gambar Bestek.


22

6. Perintah untuk menyingkirkan material/bahan bangunan yang

tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

7. Perintah untuk mengantikan Pelaksana lapangan dari Kontraktor

Pelaksana yang dianggap kurang mampu.

8. Perintah untuk melakukan penambahan tenaga kerja dengan

alasan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan.

9. Perintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada metode

pelaksanaan Kontraktor Pelaksana yang dianggap tidak tepat

sehingga dapat mengurangi kualitas dan memperlambat proses

penyelesaian pekerjaan.

Pasal 26 : Perubahan-Perubahan Disain Dan Perbedaan-Perbedaan

1. Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi dengan persetujuan

Owner berhak mengadakan perubahan-perubahan pada Gambar

Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity yang wajib

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.

2. Kontraktor Pelaksana dengan alasan apapun tidak boleh

melakukan perubahan pada Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan

Bill of Quantity tanpa persetujuan Konsultan Supervisi atau

Konsultan Perencana.

3. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis

yang dilakukan oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi Dan

Owner harus disampaikan secara tertulis kepada Kontraktor

Pelaksana untuk dilaksanakan.


23

4. Perubahan-perubahan pada Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis

yang dilakukan oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana, dan

Owner secara lisan atau tidak tertulis tidak wajib untuk

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Resiko karena

melaksanakan Instruksi tidak tertulis sepenuhnya menjadi


5. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis

tidak boleh menambah biaya pelaksanaan pekerjaan secara

keseluruhan dari biaya pelaksanaan yang ada dalam Kontrak Kerja

kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Owner.

5. Perhitungan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya karena

perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang diusulkan

oleh Konsultan Perencana dan Owner dilakukan oleh Konsultan

Perencana diketahui oleh Owner.

6. Perhitungan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya karena

perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang diusulkan

oleh Kontraktor Pelaksana dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

diketahui oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Owner.

7. Kontraktor berhak memeriksa hasil perhitungan akan

kuantitas/volume pekerjaan dan biaya yang dilakukan oleh

Konsultan Perencana.

8. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidak sesuaian

antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity

Konsultan Supervisi tidak dibenarkan mengambil keputusan secara

sepihak tetapi harus melaporkannya kepada owner untuk tindakan

selanjutnya.

9. Konsultan Supervisi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan

Owner berhak menentukan acuan mana yang harus dipegang bila


24

terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan bill

of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

10. Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Konsultan

Supervisi, jika terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi

Teknis dan Bill of Quantity maka urutan acuan yang harus

dipegang ditentukan seperti berikut :

1. Kontrak Kerja;

2. Bill of Quantity;

3. Gambar Bestek serta Gambar Revisi; dan

4. Spesifikasi Teknis.

Pasal 27 : Struktur Organisasi Proyek

1. Struktur Organisasi Proyek dibuat oleh Konsultan Supervisi dengan

persetujuan Owner.

2. Struktur Organisasi Proyek harus dapat menjelaskan secara umum

hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam proyek.

3. Struktur Organisasi Proyek adalah pedoman administratif yang

harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek.

4. Perubahan-perubahan pada Struktur Organisasi Proyek harus

segera diberitahukan secara tertulis kepada semua pihak yang

terlibat dalam proyek.

5. Struktur Organisai Proyek dibuat dalam format kertas A3 dan

diletakan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca pada Direksi

Keet ( Kantor Konsultan Supervisi ) dan Kantor Kontraktor

Pelaksana.

Pasal 28 : Ketentuan Lain


25

1. Spesifikasi Teknis ini adalah ketentuan yang mengikat bagi

Kontraktor Pelaksana dan merupakan bagian dari Kontrak Kerja

yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

2. Semua aturan dan persyaratan yang terdapat dalam Spesifikasi

Teknis harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana

walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam Gambar Bestek dan

Bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau

oleh Konsultan Supervisi dengan Persetujuan Owner.

3. Jika terjadi perbedaan antara aturan yang terdapat dalam

Spesifikasi Teknis dan aturan dalam Kontrak Kerja maka aturan

yang menjadi acuan adalah aturan yang terdapat dalam Kontrak

Kerja.

4. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini akan

ditentukan kemudian oleh Konsultan Supervisi dengan persetujuan

Owner dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu

ketentuan yang mengikat serta wajib diikuti oleh Kontraktor

Pelaksana.

5. Hal-hal yang ditentukan kemudian oleh Konsultan Supervisi

tersebut harus tetap mengacu pada Kontrak Kerja yang telah ada.

6. Konsultan Supervisi dengan persetujuan Owner dapat mengubah

sebagian besar atau sebagian kecil aturan yang terdapat dalam

Spesifikasi Teknis dan Kontraktor Pelaksana wajib mengikuti aturan

perubahan tersebut.

BAB III

PEKERJAAN MOBILISASI & DEMOBILISASI


26

Pasal 1 : Uraian Mobilisasi

Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan

tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan,

sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari Dokumen

Kontrak, dan secara umum harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Penyewaan dan pembelian sebidang tanah yang diperlukan untuk

Base Camp Kontraktor Pelaksana.

2. Mobilisasi semua Staf / Personil Kontraktor Pelaksana dan Pekerja

yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

3. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan Daftar

Peralatan yang tercantum dalam Penawaran.

4. Penyedian dan Pemeliharaan Base Camp Kontraktor Pelaksana, jika

diperlukan Kantor Lapangan , Tempat Tinggal Staf, Barak Pekerja,

Bengkel Kerja, Gudang dan sebagainya.

Pasal 2 : Periode Mobilisasi

1. Jika tidak ditentukan dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Mobilisasi

harus sudah selesai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak

tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

2. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan Jadwal / Program Detail

Mobilisasi kepada Konsultan Supervisi dan Owner maksimal 7 hari

terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

Pasal 3 : Demobilisasi

1. Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah Pembongkaran Tempat

Kerja termasuk pemindahan semua Instalasi, Peralatan dan

Perlengkapan Kontraktor Pelaksana dari Tanah Milik Pemerintah


27

serta pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti

semula sebelum pekerjaan dimulai.

BAB IV

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pasal 1 : Papan Nama Proyek

1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek

yang memuat tentang identitas proyek.

2. Papan nama proyek mengunakan papan/kayu dengan ukuran

minimal 150 cm x 250 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner.

3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan

kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai

selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa

papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal

minimal 12 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus

dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

5. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna

hitam, kecuali untuk logo atau simbul dapat dipakai warna yang

bervariasi.

6. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyandang

Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan

Perencana dan Konsultan Supervisi.

7. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan

proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 2 : Kantor Lapangan Konsultan Supervisi ( Direksi Keet )


28

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat kantor

konsultan Supervisi (Direksi Keet) untuk keperluan operasional

supervisi.

2. Pemamfaatan bangunan lama untuk keperluan Kantor Konsultan

Supervisi (Direksi Keet) harus dengan persetujuan Konsultan

Supervisi.

3. Direksi Keet mempunyai ukuran minimal 24 m2.

4. Direksi Keet tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

7. Direksi Keet minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1 unit

pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang

baik.

8. Lantai Direksi Keet minimal dari perkerasan beton dengan

campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan

diperhalus dengan acian beton.

9. Jika Direksi Keet harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung

maka lantai Direksi Keet harus dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm

dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm

dari kayu dengan kelas II.

10. Dinding Direksi Keet minimal papan ukuran 2/20 cm dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding

dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

11. Atap Direksi Keet dari bahan seng BJLS 0,20 mm.

12. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah

disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi.

13. Direksi Keet harus dilengkapi minimal dengan :

a. Meja Kerja : 3 Buah


29

b. Kursi Kerja : 6 buah

c. Papan Tulis : 1 Buah

d. Rak Arsip : 1 Buah

e. Meja Rapat : 1 Buah

f. Kursi Rapat : 6 Buah

g. Air Minum

14. Posisi dan letak Direksi Keet ditentukan bersama antara Konraktor

Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Direksi Keet tidak

boleh berada terlalu dekat dengan posisi bangunan yang sedang

dikerjakan.

Pasal 3 : Kantor Lapangan Kontraktor Pelaksana

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Kantor

Lapangan untuk keperluan operasional pelaksanaan pekerjaan.

2. Pemamfaatan bangunan lama untuk keperluan Kantor Lapangan

harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner.

3. Kantor Lapangan mempunyai ukuran minimal 24 m2.

4. Kantor Lapangan tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

5. Kantor Lapangan minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1

unit pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara

yang baik.

6. Lantai Kantor Lapangan minimal dari perkerasan beton dengan



8. Jika Kantor Lapangan harus dibuat dalam bentuk bangunan

panggung maka lantai Kantor Lapangan harus dibuat dari papan


30

ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm

minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

9. Dinding Kantor Lapangan minimal papan ukuran 2/20 cm dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

10. Atap Kantor Lapangan dari bahan seng BJLS 0,20 mm.



12. Kantor Lapangan harus dilengkapi minimal dengan :

a. Meja Kerja : 3 Buah

b. Kursi Kerja : 6 buah

c. Papan Tulis : 1 Buah

d. Rak Arsip : 1 Buah

e. Meja Rapat : 1 Buah

f. Kursi Rapat : 6 Buah

g. Air Minum

13. Posisi dan letak Kantor Lapangan ditentukan bersama antara

Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor

Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi

bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 4 : Toilet / WC Dan Kamar Mandi Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Kamar

Mandi dan WC untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf

Konsultan Supervisi, dan para pekerjan dan buruh.

2. Pemamfaatan Bangunan Lama atau Kamar Mandi dan WC lama

yang telah ada dilokasi pekerjaan harus disetujui oleh Konsultan



31

3. Kamar Mandi dan WC mempunyai ukuran minimal 12 m2.

4. Toilet/WC staf Kontraktor Pelaksana dan staf Konsultan Supervisi

harus dibuat terpisah dengan Toilet/WC serta Kamar Mandi

pekerja.

5. Kamar Mandi dan WC tidak boleh dibuat dari material hasil

bongkaran bangunan lama.

6. Lantai Kamar Mandi dan WC minimal dari perkerasan beton

dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata

dan diperhalus dengan acian beton.

7. Dinding Kamar Mandi dan WC 1 meter dari lantai dibuat dari

pasangan batu bata dan diplaster sedangkan bagian atasnya boleh

dibuat dari dinding papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding

kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

8. Atap Kamar Mandi dan WC dari bahan seng BJLS 0,20 mm.



10. Kamar Mandi dan WC harus dilengkapi dengan Kloset jongkok,

kran air, bak tampungan air, dan saluran pembuangan air kotor.

Kamar Mandi dan WC juga harus dilengkapi dengan Septictank

dan saluran resapan.

11. Posisi dan letak Kamar Mandi dan WC ditentukan bersama antara

Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor

Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi

bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 5 : Gudang Penyimpanan Material


32

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Gudang

penyimpanan material untuk melindungi material yang tidak

segera dipakai.

2. Pemamfaatan bangunan lama dilokasi pekerjaan untuk keperluan

Gudang Penyimpanan Material harus dengan persetujuan

Konsultan Supervisi dan Owner.

3. Gudang Penyimpanan Material mempunyai ukuran minimal 50 m2.

4. Gudang Penyimpanan Material tidak boleh dibuat dari material

hasil bongkaran bangunan lama.

5. Lantai Gudang Penyimpanan Material minimal dari perkerasan

beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang

rata dan diperhalus dengan acian beton.

6. Untuk tempat penyimpanan material semen lantainya harus dibuat

benar-benar terlindung dari rembesan air.

7. Jika Gudang Penyimpanan Material harus dibuat dalam bentuk

bangunan panggung maka lantai Gudang Penyimpanan Material

dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok

lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

8. Dinding Gudang Penyimpanan Material minimal papan ukuran

2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu

kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6

mm.

9. Atap Gudang Penyimpanan Material dari bahan seng BJLS 0,20

mm.




33

11. Posisi dan letak Gudang Penyimpanan Material ditentukan

bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi.

Letak Gudang Penyimpanan Material tidak boleh berada terlalu

dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

12. Gudang Penyimpanan Material sebaiknya tidak diletakkan didalam

lokasi pekerjaan kecuali dalam keadaan memaksa dan sulit mencari

lokasi lain.

Pasal 6 : Barak Pekerja

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Barak

Pekerja untuk keperluan pekerja yang menginap dilokasi pekerjaan.

2. Pemamfaatan bangunan lama yang ada dilokasi pekerjaan untuk

keperluan Barak Kerja harus dengan persetujuan Konsultan


3. Barak Pekerja harus sanggup menampung semua pekerja yang

menginap dilokasi pekerjaan atau minimal berukuran 50 m2.

4. Pada Barak Pekerja harus disediakan juga dapur untuk keperluan

kosumsi sehari-hari para pekerja.

5. Barak Pekerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

6. Lantai Barak Pekerja minimal dari perkerasan beton dengan



7. Jika Barak Pekerja harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung

maka lantai Gudang Penyimpanan Material dibuat dari papan

ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm

minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.


34

8. Dinding Barak Pekerja minimal papan ukuran 2/20 cm dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding

dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

9. Atap Barak Pekerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm.



11. Posisi dan letak Barak Pekerja ditentukan bersama antara Konraktor

Pelaksana dengan Konsultan Supervisi.

12. Barak Pekerja tidak boleh diletakkan didalam lokasi pekerjaan.

Pasal 7 : Bengkel Kerja / Pabrikasi

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Bengkel

Kerja atau tempat Pabrikasi terutama untuk pekerjaan yang

berhubungan dengan kayu dan baja profil dan baja tulangan.

2. Pemamfaatan bangunan lama yang telah ada dilokasi pekerjaan

untuk keperluan Bengkel Kerja harus dengan persetujuan

Konsultan Supervisi dan Owner.

3. Ukuran minimal Bengkel Kerja pekerjaan untuk masing-masing

pekerjaan pabrikasi adalah 50 m2.

4. Bengkel Kerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

5. Bangunan Bengkel Kerja dapat dibuat dari konstruksi kayu.

6. Atap Bengkel Kerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm.


35

7. Bengkel Kerja tidak boleh ditempatkan dalam lokasi pekerjaan

kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 8 : Mushalla Dan Tempat Whuduk Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Mushalla dan Tempat

Whuduk untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf Konsultan

Supervisi, dan para pekerjan dan buruh.

2. Mushalla dan Tempat Whuduk mempunyai ukuran minimal 16 m2.

3. Mushalla dan Tempat Whuduk tidak boleh dibuat dari material

hasil bongkaran bangunan lama.

4. Mushalla harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung dengan

lantai papan ukuran 2,5/25 cm yang diperkuat dengan balok lantai

kayu ukuran 5/10 dengan jarak minimal 50 cm dari kayu kelas II.

5. Dinding Mushalla dari papan ukuran 2/20 cm dengan rangka

dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

6. Lantai Mushalla dan Tempat Whuduk dari perkerasan beton

dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata

dan diperhalus dengan acian beton.

7. Atap Mushalla dan Tempat Whuduk dari bahan seng BJLS 0,20 mm.



9. Tempat Wudhuk harus dilengkapi dengan kran air minimal 3 unit

dan 1 unit saluran pembuangan air kotor.

10. Posisi dan letak Mushalla dan Tempat Whuduk ditentukan bersama

antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak


36

Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan

posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 9 : Instalasi Air Bersih Dan Instalasi Listrik Sementara

1. Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri harus menyediakan

Instalasi air bersih dan Instalasi listrik sementara selama

berlangsungnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk keperluan

operasional dan keperluan pekerjaan-pekerjaan konstruksi.

2. Kontraktor tidak dibenarkan menggunakan Instalsi Listrik dan

Instalsi Air Bersih dan Sumber Air Bersih yang telah ada dilokasi

pekerjaan tanpa persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner.

Pasal 10 : Perlengkapan Keamanan Kerja Dan P3K

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan perlengkapan keamanan

kerja untuk semua pekerja yang berada dalam lokasi pekerjaan dan

tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan.

2. Perlengkapan keamanan kerja dapat berupa alat-alat seperti

berikut ini :

1. Helm Pelindung Kepala;

2. Sepatu untuk melindungi kaki;

3. Pemadam Kebakaran; dan

4. Kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.

3. Jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan pekerjaan maka Kontraktor Pelaksana

diwajibkan mengambil segala tindakan guna kepentingan si

korban.

4. Semua biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan

korban kecelakaan dilokasi pekerjaan menjadi tanggungan

Kontraktor Pelaksana.


37

5. Yang dimaksud dengan korban dilokasi pekerjaan yang menjadi

tanggung jawab Kontraktor pelaksana adalah :

a. Personil atau semua tenaga kerja Kontraktor Pelaksana;

b. Personil Konsultan Supervisi.;

c. Owner dan para wakilnya;

d. Tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan; dan

e. Orang yang berada dalam lokasi pekerjaan dengan ijin dan

sepengetahuan Kontraktor Pelaksana.

Pasal 11 : Penjaga Keamanan Lokasi Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus menyediakan

tempat/pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan beserta minimal 2

orang penjaga keamanan yang bekerja selama 24 jam.

2. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan bentuk dan

dimensinya ditentukan oleh Kontraktor Pelaksana.

3. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan tidak boleh

berada di dalam lokasi pekerjaan. Pos penjaga harus berada diluar

pagar pengaman lokasi pekerjaan.

BAB V

PEKERJAAN AWAL

Pasal 1 : Pembersihan Lapangan


38

1. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi pekerjaan dari

segala sesuatu yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan

seperti bangunan lama, hasil bongkaran bangunan lama,

pepohonan, semak belukar, dan tanah humus.

2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengupasan terhadap

tanah humus setebal minimal 30 cm sebelum dilakukan pekerjaan

konstruksi terutama pekerjaan timbunan tanah.

3. Yang dimaksud dengan Muka Tanah Dasar pada Gambar Bestek

adalah muka tanah yang telah bersih dari pepohonan, semak

belukar, dan lapisan tanah humus atau muka tanah timbun yang

telah dipadatkan kecuali diitentukan lain dalam Gambar Bestek.

4. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengupasan tanah humus

tidak boleh dipakai sebagai material timbunan atau diolah kembali

untuk dipakai sebagai material bangunan.

5. Material yang dihasilkan dari bongkaran bangunan lama dan

pengupasan lapisan humus harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan

dan dibuang sejauh mungkin dari lokasi pekerjaan atau ketempat

yang tidak menggangu lingkungan hidup.

6. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengelupasan lapisan humus

tidak boleh berada dilokasi pekerjaan lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 2 : Pembongkaran Konstruksi Bangunan Lama

1. Kontraktor Pelaksana harus membongkar Konstruksi Bangunan

Lama atau sisa bangunan lama sesuai dengan Gambar Bestek atau

Bill of Quantity seperti dinding , lantai, atap, plafond, perkerasan

lama dan pondasi yang ada didalam lokasi pekerjaan.

2. Sebelum melakukan pekerjaan pembongkaran Kontraktor

Pelaksana harus membuat permohonan tertulis kepada Konsultan


39

Manajemen Konstruksi dan diketahui Konsultan Supervisi serta

Owner.

3. Dalam melakukan pembongkran bangunan lama Kontraktor

Pelaksana harus menjamin untuk tidak merusak bangunan disekitar

lokasi pekerjaan dan bangunan-bangunan yang oleh Owner tidak

diijinkan untuk dibongkar.

4. Kerusakan-kerusakan bangunan lama dan bangunan disekitar

lokasi pekerjaan akibat aktifitas pembongkaran bangunan oleh

Kontraktor Pelaksana menjadi tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana apabila ada tuntutan ganti rugi oleh pemilik bangunan.

5. Hasil Bongkaran bangunan lama adalah milik Owner atau pemilik

bangunan. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh

terhadap keamanan, kehilangan dan pemamfaatan hasil bongkaran

bangunan lama oleh pihak-pihak ketiga tanpa seizin Owner atau

pemilik bangunan.

6. Hasil bongkaran bangunan lama tidak boleh dimamfaatkan

kembali oleh Kontraktor Pelaksana untuk material bangunan

didalam lokasi maupun diluar lokasi proyek tanpa seizin Konsultan


Pasal 3 : Penentuan Letak Bangunan ( Setting Out )

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan Seetting Out atau

pengukuran kembali akan kebenaran posisi bangunan yang akan

dibangun seperti yang telah ada dalam Lay Out bangunan pada

Gambar Bestek.

2. Pekerjaan Setting Out yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

harus diketahui dan didampinggi oleh Konsultan Supervisi,

Konsultan Perencana, Owner dan Pemilik Bangunan.


40

3. Pekerjaan Setting Out tidak boleh dilakukan secara manual tetapi

harus menggunakan alat ukur seperti Theodolit dan Waterpas.

4. Hasil pekerjaan Setting Out harus menghasilkan satu ketetapan

bersama yang pasti akan elevasi tanah, elevasi bangunan, posisi

penempatan bangunan dan batas-batas lahan kerja. Ketetapan

akan elevasi dan posisi bangunan harus direalisasikan dilapangan

dengan memasang patok-patok sementara dari kayu ukuran 5/7

cm yang ditanam minimal 30 cm dalam tanah dan ujungnya

ditandai dengan cat minyak.

5. Hasil pekerjaan Seetting Out tidak boleh berbeda dengan Lay Out

bangunan yang ada dalam Gambar Bestek kecuali dengan alasan-

alasan kondisi lahan existing yang berubah dan alasan-alasan

teknis yang disetujui oleh Konsultan Perencana atau Konsultan

Supervisi.

7. Perubahan-perubahan posisi bangunan karena alasan keterbatasan

lahan atau berubahanya kondisi existing lahan harus disetujui oleh

Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner.

8. Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar hasil pekerjaan

Seeting Out dan disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan


Pasal 4 : Pagar Pelindungan Lokasi Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana harus melindungi lokasi pekerjaan selama

berlangsungnya pekerjaan konstruksi dari ganguan luar.

2. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa Pagar Seng BJLS 0,20

mm dengan rangka kayu setinggi 2 meter dari muka tanah dan

dicat dengan rapi.


41

3. Pagar Pelindung lokasi pekerjaan harus segera dibuat setelah hasil

pekerjaan Setting Out disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan

Perencana dan Owner.

Pasal 5 : Pemasangan Bouwplank

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemasangan Bouwplank

sebagai acuan tetap pada semua bangunan yang akan dikerjakan

termasuk septictank dan Ground Resevoir.

2. Jarak pemasangan bouwplank dari struktur terluar bangunan yang

akan dibangun minimal 1 m dan maksimal 2 m.

3. Bouwplank dibuat dari tiang-tiang kayu ukuran 5/7 cm yang

ditanam dalam tanah minimal 40 cm dan dengan jarak maksimal

setiap tiang adalah 2 meter. Untuk keperluan acuan elevasi dipakai

papan kayu 2,5/25 cm atau kayu ukuran 2,5/7 cm yang dipaku

pada tiang-tiang kayu 5/7 cm.

4. Bouwplank harus mempunyai posisi dan elevasi yang tetap

terhadap bangunan yang akan dibangun dan tidak boleh berubah

posisi dan elevasinya sebelum struktur bangunan yang paling

rendah seperti pondasi dan sloof selesai dikerjakan.

5. Posisi penempatan bouwplank harus sesuai dengan hasil pekerjaan

Seeting Out.

6. Hasil pekerjaan pemasangan bouwplank harus disetujui oleh


Pasal 6 : Pembersihan Akhir

1. Pada saat penyelesaian pekerjaan, tempat kerja harus ditinggal

dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai Pemilik.


42

2. Kontraktor Pelaksana juga harus mengembalikan bagian-bagian

dari tempat kerja yang tidak diperuntukan dalam Dokumen

Kontrak kr kondisi semula.

BAB VI

ISU–ISU LINGKUNGAN

Pasal 1 : Sanitasi

1. Kontraktor Pelaksana Wajib menyediakan toilet sementara untuk

para pekerjanya di lapangan.

2. Kontraktor Pelaksana bertangung jawab terhadap pengosongan

dan pembersihan toilet dan lumpurnya yang diindetifikasikan dan

diusulkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota/Kabupaten.

3. Kontraktor Pelaksana harus membongkar toilet sementara tersebut

setelah proses pembangunan dan konstruksi selesai dan

membersihkan lahannya sesuai kebutuhan.

Pasal 2 : Limbah Cair

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan lokasi yang aman untuk

menyimpan limbah padat (solid waste).

2. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan

sekitarnya dari bahan buangan yang ditinggalkan selama proses

konstruksi, termasuk membersihkan kertas plastic, kertas bekas

semen, plastic pengikat dan kayu bekas pelindung barang, minimal

sekali dalam 2 minggu dan sebelum serah terima ke pemilik rumah

ke lokasi pembuangan resmi yang terdekat.

3. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan

sekitarnya dari bahan buangan lain yang ditinggalkan oleh staf

Kontraktor selama proses konstruksi.


43

4. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab dalam mengatur

pengangkutan dan buangan akhir dari limbah padat tidak beracun

pada tempat pembuangan akhir yang sudah ditunjuk oleh

pemerintah kota/kabupaten.

5. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab untuk menyimpan

limbah berbahaya pada tempat yang aman, pada lokasi kerja.

6. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap

pembuangan akhir limbah berbahaya, terutama berhubungan

dengan pemerintah kota/kabupaten, Dinas Kebersihan dan

Pertamanan.

7. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas pemisahan

benda-benda tak berguna dari lokasi kerja, setelah pekerjaan

selesai.

Pasal 3 : Air Bersih

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan kebutuhan air bersih

untuk proses konstruksi.

2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa penyedian air untuk

kebutuhan sanitasi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam

gedung kerja.

3. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab untuk menjamin

bahwa aliran air dari lokasi pekerjaan konstruksi tidak mencemari

lingkungan sekitar.

Pasal 4 : Polusi Udara


44

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan langkah pengukuran yang

memadai, seperti penyemprotan air ke lokasi kerja dan jalan,

minimasi pencemaran dari debu.

2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa kenderaan dan

peralatan proyek dipelihara dengan baik, mengikuti standard emisi.

Pasal 5 : Polusi Suara

1. Kontraktor Pelaksana harus mengatur jam kerja sehingga

kemungkinan bising yang ditimbulkan tidak menggangu

masyarakat setempat, antara jam 5 sore s/d 8 pagi.

2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan koordinasi dengan Geuchik

setempat bilamana ada perubahan waktu kerja.

BAB VII

PEKERJAAN QUALITY KONTROL

Pasal 1 : Ruang Lingkup

1. Pekerjaan Quality Kontrol atau Pemeriksaan Kualitas meliputi

semua percobaan-percobaan dan pengujian-pengujian terhadap

material bangunan serta pemeriksaan-pemeriksaan terhadap hasil

kerja Kontraktor Pelaksana.

2. Yang dimaksud dengan Pekerjaan Quality Kontrol atau

Pemeriksaan Kualitas dalam Proyek ini adalah beberapa hal yang

telah ditentukan dalam Bill Of Quantity dan harus dilakukan oleh

Kontraktor Pelaksana atau seperti yang disebutkan dibawah ini :

2.1 Pemeriksaan Beton & Beton Bertulang

a. Pemeriksaan Kualitas Material Beton Diantaranya :


45

- Pemeriksaan Kualitas Aggregat Halus & Kasar

- Pemeriksaan Kualitas Batu Pecah / Split

- Pemeriksaan Kuat Tarik Baja Tulangan Semua Diameter

- Pemeriksaan Kualitas Air

- Pemeriksaan Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton

Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku Di

Indonesia

b. Pemeriksaan Kualitas Campuran Beton Diantaranya :

- Uji Job Mix Disain Dilaboratorium Beton Untuk Beton Mutu

K-250 dan K-300

- Uji Job Mix Formula dilokasi Pekerjaan Untuk Beton Mutu

K-250 dan K-300

- Pemeriksaan Kekentalan Campuran Metode Slump Test

Dilokasi Pekerjaa

- Pemeriksaan Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton


Indonesia

c. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Beton Diantaranya :

- Uji Tekan Benda Uji Beton Untuk Beton K-250 dan K-300

- Pengujian Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton


Indonesia

2.1 Pemeriksaan Kuat Tekan Batu Bata

2.2 Pemeriksaan Kualitas Material Timbunan Diantaranya :

- Pemeriksaan CBR Laboratorium

- Pemeriksaan CBR Lapangan

2.3 Pemeriksaan Kuat Tekan Material Paving Block

2.4 Pemeriksaan Kualitas Perkerasan Aspal Diantaranya :

- Pemeriksaan Agregat Kelas A CBR 80%

- Pemeriksaan Agregat Kelas B CBR 35%


46

2.5 Pemeriksaan Dan Pengujian Kuat Tarik Material Kayu Kelas I

Dan Kayu Kelas II

2.6 Pemeriksaan Dan Pengujian Material Serta Hasil Pekerjaan

Electrikal

2.7 Pemeriksaan Dan Pengujian Material Serta Hasil Pekerjaan

Mekanikal

2.8 Pemeriksaan Pemeriksaan Lain Terhadap Material Dan Hasil

Pekerjaan Yang Diminta Oleh Konsultan Supervisi, Konsultan

Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana Dan Owner

3 Semua material bangunan harus diperiksa dan dibuktikan

kualitasnya dengan biaya sendiri oleh Kontarktor Pelaksana dengan

cara-cara yang disetujui oleh Konsultan Supervisi.

4 Semua material atau barang jadi yang diproduksi oleh pabrik,

Kontraktor Pelaksana harus memberikan/menyerahkan Garansi

Resmi Pabrik dimana jangka waktu/masa garansi ditentukan oleh

pabrik.

5. Semua pekerjaan Quality Kontrol yang dilakukan oleh Kontraktor

Pelaksana harus diketahui, dihadiri dan disetujui oleh Konsultan

Supervisi, Konsultan Perencana serta Owner.

6. Komponen-Komponen bangunan/struktur yang gagal dalam

pemeriksaan kualitas bedasarkan laporan Laboratorium dan

Konsultan Supervisi, maka komponen-komponen

bangunan/struktur tersebut dengan biaya sendiri harus dibongkar

oleh Kontraktor Pelaksana dan digantikan dengan yang baru.

Pasal 2 : Biaya Quality Kontrol

1. Semua biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan Quality

Kontrol seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 adalah menjadi


47

tanggungan dan dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana

walaupun tidak disebutkan dalam Bill of Quantity.

2. Biaya Penginapan, Transportasi dan Kosumsi Konsultan Supervisi,

Konsultan Perencana dan Owner yang turut hadir dalam Pekerjaan

Quality Kontrol menjadi tanggungan dan dibebankan kepada


BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 1 : Semua hal yang tidak ditentukan dalam Spesifikasi Teknis akan

ditentukan kemudian oleh Konsultan Perencana bersama Konsultan

Manajemen Konstruksi dalam masa pelaksanaan konstruksi dengan

persetujuan Owner dan menjadi suatu ketentuan yang mengikat serta

harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Hal-hal yang

ditentukan kemudian tersebut harus tetap didasarkan pada Kontrak

Kerja.

Pasal 2 : Jika ada item-item pekerjaan dimana tidak ada penjelasan dalam

Gambar Bestek, Bill of Quantity dan Spesifikasi Teknis maka

penjelasan teknis terhadap item pekerjaan tersebut adalah

berdasarkan keputusan Konsultan Manajemen Konstruksi dengan

persetujuan Konsultan Perencana dan Owner.

Pasal 3 : Item – Item pekerjaan pada bangunan yang berbeda tetapi item

pekerjaannya sama dan konstruksinya sama dan tidak lagi dijelaskan

khusus dalam Spesifikasi Teknis tersendiri maka Spesifikasi Teknis

yang berlaku pada item pekerjaan tersebut adalah Spesifikasi Teknis

pada bangunan yang sama dengannya dimana penjelasan secara

khususnya diberikan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4 : Spesifikasi Teknis Arsitektur, Spesifikasi Teknis Struktur, Spesifikasi

Teknis Mekanikal & Spesifikasi Teknis Electrikal ini tidak hanya berlaku

pada Bangunan Gedung Utama saja, melainkan juga berlaku pada


48

semua Bangunan Lain yang disebutkan dalam Bill of Quantity, Gambar

Bestek dan Kontrak Kerja Proyek ini.

Pasal 6 : Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja Penggantian Material

dan Komponen Bangunan dari yang telah disyaratkan dalam Bill of

Quantity, Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis harus melalui

Perhitungkan Pengurangan Biaya Pelaksanaan ( Kontrak Addendum ).

Pasal 7 : Maksud dan tujuan setiap aturan dalam Spesifikasi Teknis adalah

menurut penjelasan Konsultan Supervisi, Konsultan Manajemen

Konstruksi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan Owner.

Pasal 8 : Aturan Tambahan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

Spesifikasi Teknis secara keseluruhan, berlaku dan mengikat untuk

semua Spesifikasi Teknis yang ada dalam Proyek ini.

SPESIFIKASI TEKNIK

BAB I

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

Pasal 1 : Tanah Timbun

1. Sebelum dilakukan pekerjaan timbunan tanah atau perbaikan

tanah Kontraktor Pelaksana harus memastikan pekerjaan galian

tanah pondasi telah selesai 100% dan disetujui oleh Konsultan

Supervisi.


49

2. Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak

berbungkah-bungkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah, bukan

hasil bongkaran bangunan lama, bukan pasir laut, bukan pasir urug

dan bukan pasir beton.

3. Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan.

4. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Request Material

timbunan tanah kepada Konsultan Supervisi sebelum material

tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan.

5. Material timbunan yang akan dipakai harus melalui proses

pemeriksaan dan penelitian di Laboratorium Mekanika Tanah.

6. Tanah timbun harus mempunyai sifat-sifat fisik dan daya dukung

yang minimal sama atau lebih baik dari lapisan tanah dibawahnya

setelah dipadatkan.

7. Tanah timbun sekurang-kuranganya harus mempunyai angka CBR

Laboratorium minimal 10% dan angka CBR setelah pemadatan

minimal 10%.

8. Material timbunan tanah harus dipadatkan lapisan demi lapisan

dengan Alat Stamper. Tebal minimal tiap lapisan adalah 30 cm.

9. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

10. Tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain diatas permukaan

tanah timbunan sebelum pekerjaan timbunan dan pemadatan

tanah selesai 100% serta disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 2 : Pasir Urug


50

1. Pasir Urug hanya dipergunakan untuk urugan bawah lantai

bangunan, pasir alas pondasi dan alas pekerjaan lantai kerja beton

Pondasi Tapak.

2. Pasir Urug tidak untuk digunakan pada pekerjaan beton struktural

dan beton non struktural.

3. Pasir Urug terdiri dari butiran-butiran yang keras dan bersifat kekal.

4. Pasir urug harus berasal dari pasir sungai dan bukan pasir laut.

5. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 10 % dari berat

keringnya.

6. Pasir urug harus dipadatkan dengan alat pemadat Stemper hingga

mencapai kepadatan yang disetujui oleh Konsultan Supervisi atau

jenuh air sebelum dilakukan pekerjaan lain diatasnya.


Pasal 3 : Galian Tanah Pondasi

1. Pekerjaan Galian harus dimulai dari elevasi paling atas atau elevasi

akhir dari timbunan tanah yang telah disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

2. Posisi galian pondasi harus tepat benar dengan posisi perletakan

bangunan menurut hasil Setting Out atau Lay Out daerah galian

pondasi yang ada dalam Gambar Bestek.

3. Bentuk galian dan kedalaman galian pondasi sesuai dengan

Gambar Bestek.

4. Pengalian pondasi dilakukan secara manual oleh para pekerja.


51

5. Kesalahan pengalian sehingga kedalaman galian melebihi dari

kedalaman yang diperlukan, maka kelebihi kedalaman tersebut

harus diurug kembali dengan biaya sendiri dari Kontraktor

Pelaksana.

6. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali

dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup

menurut Konsultan Supervisi.

7. Jika pada saat pengalian ditemukan akar-akar tumbuhan lama atau

puing-puing bangunan lama maka akar dan puing tersebut harus

diangkat serta diurug kembali dengan pasir urug hingga mencapai

elevasi kedalaman yang diperlukan.

8. Hasil galian pondasi yang akan dipakai kembali untuk urugan

pondasi harus ditempatkan dengan jarak tertentu sehingga tidak

masuk kembali kedalam lubang galian dan tidak menggangu

pekerjaan konstruksi pondasi.

9. Dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus tetap dan tidak

berubah sebelum pekerjaan konstruksi pondasi plat lantai selesai

dikerjakan.

10. Kontraktor Pelaksana harus membuat dinding penahan tanah

sementara jika tanah disekitar galian adalah tanah agresif, labil, dan

mudah runtuh sehingga membahayakan pekerjaan pengalian.

11. Hasil pekerjaan galian pondasi harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

Pasal 4 : Urugan Galian Pondasi

1. Urugan galian pondasi dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi

pondasi selesai dikerjakan 100%.


52

2. Untuk urugan pondasi dapat digunakan tanah hasil galian pondasi

atau material lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi.

3. Jika untuk urugan pondasi dipakai tanah lain dan bukan tanah hasil

galian pondasi maka tanah tersebut harus melalui proses

pemeriksaan di Laboratorium Tanah sebelum dipakai sebagai

material urugan pondasi dan hal ini harus diketahui serta disetujui

oleh Konsultan Supervisi. Semua biaya yang dikeluarkan untuk

pengadaan material tanah dan proses pemeriksaan di

Laboratorium Tanah dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana.

4. Tanah Humus atau tanah hasil pembersihan lapangan setebal 30

cm dari muka tanah dasar tidak boleh digunakan sebagai urugan

pondasi.

5. Tanah urugan pondasi harus dipadatkan dengan alat pemadat

Stemper atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan supervisi.

6. Pemadatan dilakukan lapis berlapis dengan ketebalan minimal

setiap lapisanya adalah 30 cm.

7. Hasil pekerjaan urugan pondasi harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

BAB II

PEKERJAAN PONDASI

Pasal 1 : Pasir Pasang / Pasir Halus

1. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir dengan ukuran butiran halus

dan tidak lagi memerlukan proses penyaringan/ayakan jika hendak

digunakan.


53

2. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah apsir yang dipakai untuk keperluan

Pasangan Batu Gunung, Pasangan Batu Bata, Pasangan Keramik,

dan Plasteran Dinding.

3. Pasir Pasang tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari

berat kering, apabila pasir pasang tersebut mengandung Lumpur

lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum

dipergunakan.

4. Pasir Pasang/Pasir Halus harus mempunyai butiran yang tajam dan

keras.

5. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas

matahari

6. Pasir Pasang/Pasir Halus adalah pasir yang berasal dari Sungai dan

bukan Pasir yang berasal dari laut.

Pasal 2 : Pondasi Batu Gunung / Batu Kali

1. Batu Gunung/Batu Kali yang dipergunakan harus berkualitas baik

dari jenis yang keras, tidak berlubang.

2. Batu Gunung/Batu Kali harus bersih dan tidak boleh mengadung

atau menempel tanah dan lumut pada permukaannya.

3. Tidak dibenarkan mengunakan batu karang sebagai pasangan batu

kosong, pasangan pondasi dan pasangan dinding saluran air kotor.

4. Untuk keperluan pondasi ukuran maksimal batu gunung/batu kali

adalah 25 cm.

5. Untuk keperluan pasangan Aanstamping/Batu Kosong ukuran

maksimal batu gunung/batu kali adalah 10 cm.


54

6. Untuk keperluan pasangan dinding saluran air kotor ukuran

maksimal Batu Gunung/Batu kali adalah 10 cm.

7. Penggunaan material lain selain batu gunung untuk keperluan

pondasi, pasangan batu kosong dan saluran air kotor harus dengan

persetujuan Konsultan Supervisi.

8. Pondasi batu gunung dipasang dengan cara diprofilkan sesuai

Gambar Bestek dengan perekat spesi campuran 1 pc : 4 Ps.

9. pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus.

10. Pasangan Pondasi dilakukan lapis demi lapis, Antara batu dengan

batu harus diberi spesi (antara batu dengan batu tidak boleh

bersentuhan langsung tanpa spesi), dan rongga-rongga diisi

dengan batu yang sesuai dengan besarnya serta spesi secukupnya.

11. Permukaan bagian atas Pondasi Batu Kali/Batu Gunung harus rata

(Water Pass), diberi spesi dan dikasarkan (digaris-garis silang). Pada

tempat-tempat yang akan dipasang kolom praktis harus diberi

stick besi beton.

Pasal 3 : Lantai Kerja

1. Semua komponen struktur dari beton dan beton bertulang yang

berhubungan langsung dengan tanah harus dikerjakan diatas lantai

kerja.

8. Lantai kerja dibuat dari beton dengan mutu K-125 atau sesuai

Gambar Bestek.

9. Tebal lantai kerja minimal 7 cm atau sesuai Gambar Bestek.

4. Pekerjaan pengecoran lantai kerja tidak boleh dilakukan dalam

kondisi tergenang air.


55

5. Hasil pekerjaan lantai kerja harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

Pasal 4 : Pondasi Tapak

1. Sebelum pekerjaan pondasi tapak dilakukan Kontraktor Pelaksana

harus memastikan dan disetujui oleh Konsultan Supervisi bawah

pekerjaan galian tanah sudah selesai 100%.

2. Pondasi Tapak dibuat dari mutu beton K-250.

3. Dimensi dan ukuran pondasi tapak adalah sesuai dengan Gambar

Bestek.

4. Kedalaman galian pondasi tapak dihitung dari elevasi akhir muka

tanah timbun atau sesuai Gambar Bestek.

5. Pekerjaan pengecoran plat pondasi dengan alasan apapun tidak

boleh dilakukan dalam kondisi galian pondasi tergenang air.

6. Elevasi lantai kerja K-125 harus sama untuk semua luas

penempatan tapak pondasi.

7. Tidak boleh ada perbedaan elevasi lantai kerja mutu K-125 untuk

dudukan tapak pondasi yang melebihi 1 cm.

8. Hasil pekerjaan pengecoran tapak pondasi harus disetujui oleh


BAB III

PEKERJAAN BETON


56

Pasal 1 : Pasir Beton

1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam.

1. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering,

apabila lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum

dipergunakan.

3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan

dengan penelitian di Laboratorium Beton.


matahari.

5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai

untuk campuran material beton.

6. Ukuran maksimal pasir beton adalah 6 mm dan ukuran minimal

pasir beton adalah butiran yang tertahan pada saringan nomor

100.

7. Pasir beton tidak mengandung zat alkali atau zat-za lain yang

dapat merusak beton.

8. Pasir yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui

proses penyelidikan di Laboratorium Beton.

9. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Pasir Beton

dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada

Spesifikasi Teknis ini.

Pasal 2 : Kerikil Beton

1. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam serta bersifat

kekal.


57

2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dari berat kering,

apabila lebih dari 1% maka kerikil tersebut harus dicuci sebelum

dipergunakan.

3. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan

dengan penelitian di Laboratorium Beton.


matahari.

5. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai

untuk campuran material beton.

6. Ukuran maksimal kerikil beton adalah 30 mm dan ukuran minimal

adalah 6 mm.

7. Tidak mengandung zat alkali atau zat-zat lain yang dapat merusak

beton.

8. Kerikil yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui

proses penyelidikan di Laboratorium Beton.

9. Kerikil Beton hanya dipakai pada pekerjaan-pekerjaan beton Non

Struktural ( K-125 & K-175 ) atau beton dengan mutu dibawah K-

250.

10.Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Kerikil Beton

dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada

Spesifikasi Teknis ini.

Pasal 3 : Batu Pecah

1. Batu pecah adalah hasil produksi mesin pemecah batu (Stone

Cruser) dan bukan hasil pekerjaan manual (manusia).


58

2. Batu pecah berasal dari batuan kali.

3. Terdiri dari butiran yang keras dan bersifat kekal.

4. Tingkat ketahanan terhadap keausan butiran minimal 95%.

5. Jumlah butiran Lonjong dan Pipih minimal 5%.

6. Tidak boleh mengandung lumpur dan zat-zat yang dapat

merusak beton seperti zat alkali.

7. Ukuran butiran terkecil minimal 1 cm dan ukuran butiran terbesar

maksimal 3 cm.

8. Butiran batu pecah dalam setiap meter kubiknya tidak boleh

seragam tetapi merupakan campuran antara butiran 1 cm sampai

butiran 3 cm.

9. Batu pecah yang akan dipakai untuk material campuran beton

harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium beton.

10. Batu pecah hanya dan harus dipakai pada campuran beton

struktural atau beton dengan mutu K-250 sampai mutu K-300.

Pasal 4 : Semen Portland

1. Terdaftar dalam merk dagang.

2. Merk Semen Portland yang dipakai harus seragam untuk semua

pekerjaan beton structural maupun beton non struktural.

3. Mempunyai butiran yang halus dan seragam.

4. Tidak berbungkah-bungkah/tidak keras.


59

5. Semen yang dipakai untuk semua pekerjaan struktur beton adalah

Semen Portland Type I.

6. Semua peraturan tentang pengunaan semen portland di Indonesia

untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini.

Pasal 5 : Air

1. Secara visual air harus bersih dan bening, tidak berwarna dan tidak

berasa.

2. Tidak mengandung minyak, asam alkali, garam dan zat organic

yang dapat merusak beton.

3. Air setempat dari sumur dangkal atau sumur bor serta yang

didatangkan dari tempat lain kelokasi pekerjaan harus mendapat

persetujuan Konsultan Supervisi sebelum digunakan.

Pasal 6 : Zat Additive

1. Pemakaian zat additive pada campuran beton untuk segala alasan

yang berhubungan kemudahan dalam pengerjaan beton atau

Workability harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

2. Penggunaan zat additive dalam campuran beton harus melalui

proses penelitian dan percobaan dilaboratorium beton dengan

biaya sendiri dari Kontraktor Pelaksana.

3. Kontraktor Pelaksana harus menunjukan standar, aturan, dan syarat

yang berlaku secara umum mengenai zat additive yang akan

dipakai.


60

4. Kerusakan dan kegagalan struktur akibat penggunaan zat additive

yang dapat dibuktikan secara teknis sepenuhnya menjadi


Pasal 7 : Tulangan Beton

1. Bebas dari karatan. Toleransi terhadap karatan pada baja tulangan


2. Baja tulangan diatas diameter 8 mm adalah Baja Ulir.

3. Baja tulangan sengkang/begel atau dibawah diameter 10 mm

adalah baja polos.

4. Semua baja tulangan mempunyai tegangan tarik/luluh baja

minimal 4000 kg/cm2 atau 400 MPa.

5. Kebenaran akan tegangan tarik/luluh baja tulangan harus

dibuktikan dengan percobaan/uji tarik pada Laboratorium Beton

minimal untuk 3 benda uji.

6. Baja tulangan mempunyai bentuk dan penampang yang sesuai

dengan yang dibutuhkan atau sesuai Gambar Bestek.

7. Baja ulir yang telah sekali dibengkokkan tidak boleh dibengkokkan

lagi dalam arah yang berlawanan.

8. Baja tulangan harus disimpan sedemikian rupa sehingga terlindung

dari hubungan langsung dengan tanah dan terlindung dari air

hujan.

9. Semua peraturan tentang baja tulangan di Indonesia untuk

bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini.


61

10. Baja tulangan harus mempunyai tanda standard SII dengan ukuran

sesuai dengan dokumen lelang.

11. Kontraktor harus memberikan copy sertifikat dan pabrik mengenai

kekuatan dan ukuran baja tulangan.

12. Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang diminta, maka

disamping adanya sertifikat dari pabrik, juga harus ada/dimintakan

sertifikat dari laboratorium baik pada saat pemesanan maupun

secara periodik minimum masing-mosing 2 (dua) contoh

percobaan (stress strain) dan pelengkung untuk setiap 20 ton besi.

Pengetesan dilakukon pada laboratorium-laboratorium yang

disetujui oleh direksi teknik.

13. Sebelum baja tulangan dipasang, Kontraktor harus menunjukan

hasil-hasil pengujian yang memperlihatkan mutu baja tulangan

tersebut sesuai dengan Gambar Rencana kepada Direksi Teknik

untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu.

14. Kontraktor harus mengusahakan supaya besi yang dipasang adalah

sesuai dengan apa yang tertera pada (Gambar Rencana).

15. Semua baja tulangan yang didesain sebagai tulangan praktis dan

tidak termasuk pada gambar rencana tetapi diperlukan/dibutuhkan

untuk memlengkapi pekerjaan harus diadakan pelaksanaannya.

16. Pemasangan dan pengikatan dari baja yang tertanam dalam beton

dilakukan pada keadaan normal, tidak diselesaikan pada saat

pengecoran berlangsung. Pada tulangan harus ditempatkan pada

posisinya seakurat mungkin sesuai dengan Gambar Rencana dan

diikat kuat agar tidak bergeser saat pengecoran.

17. Kontraktor harus membuat detail shop drawing dengan skala,

untuk disetujui oleh Direksi Teknik dalam pelaksanaanya.


62

18. Semua baja pada pekerjaan ini permukaannya harus bersih dari

larutan-larutan, bahan-bahan atau material yang dapat memberi

akibat pengurangan lekatan antara beton dan baja.

19. Semua baja tulangan harus dipasang sesuai dengan panjang

maksimumnya. Tidak diperbolehkan adanya sambungan splice

pada baja tulangan, kecuali tertera pada Gambar Rencana atau

disetujui dari Direksi Teknik.

20. Jarak antara dua buah sambungan spilce harus dibuat sejauh

mungkin, dengan jarak minimum sejauh 40 kali diameter baja

tulangan yang disambungkan.

21. Panjang penyaluran baja tulangan pada sambungan splice, kecuali

tertera pada Gambar Rencana, harus dipasang sepanjang minimum

seperti tertera pada sandard.

22. Dalam hal dimana berdasarkan pengalaman Kontraktor atau

pendapatnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu

penyempurnaan pembesian yang ada.

23. Kontraktor dapat menambah ekstra besi dengan tidak mengurangi

pembesian yang tertera dalam gambar.

24. Secepatnyn hal ini diberitahukan pada perencana konstruksi untuk

sekedar informasi.

a. Jika hal tersebut di atas akan dimintakan oleh kontraktor

sebagai pekerjaan lebih, maka penambahan tersebut hanya

dapat dilakukan setelah ada persetujuan Direksi dan Perencana

konstruksi.

b. Jika diusulkan perubahan dari jalannya pembesian maka

perubahan tersebut hanya dapat dijalankan dengan

persetujuan tertulis dari Perencana Konstruksi.

c. Mengajukan usul dalam rangka tersebut di atas adalah

merupakan juga keharusan dari Kontraktor.


63

25. Jika Kontraktor tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang

sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat

dilakukan penukaran diameter besi dengan diameter yang terdekat

dengan catatan

a. Harus ada persetujuan dari Direksi.

b. Jumah besi persatuan panjang atau jumlah besi di tempat

tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar

(dalam hal ini yang dimaksudkan adalah jumlah luas).

c. Penggantian tersebut tidak boeh mengakibatkan keruwetan

pembesian ditempat tersebut atau di daerah overlapping yang

dapat menyulitkan pembetonan atau penyampaian penggetar

Pasal 8 : Selimut Beton

1. Kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Perencana dalam Bill of

Quantiti dan Gambar Bestek maka aturan ketebalan selimut beton

adalah seperti berikut ini :

Komponen

Struktur

Beton yang Tidak

Langsung

Berhubungan Dengan

Tanah Atau Cuaca

Beton yang

Berhubungan

Dengan Tanah Atau

Cuaca

Lantai

ØD 36 Dan Lebih Kecil

: 20 mm

ØD 16 Dan Lebih

Kecil : 40 mm

Lantai

> ØD 36

: 40 mm

> ØD 36

: 50

Dinding

ØD 36 Dan Lebih Kecil

: 20 mm

ØD 16 Dan Lebih

Kecil : 40 mm


64

Dinding

> ØD 36

: 40 mm

> ØD 36

: 50

Balok

Seluruh Diameter

: 40 mm

ØD 16 Dan Lebih

Kecil : 40 mm

Balok

> ØD 16

: 50 mm

Kolom

Seluruh Diameter

: 40 mm

ØD 16 Dan Lebih

Kecil : 40 mm

Kolom

> ØD 16

: 50 mm

2. Untuk konstruksi beton yang dituangkan langsung pada tanah dan

selalu berhubungan dengan tanah berlaku suatu tebal penutup

beton minimal yang umum sebesar 70 mm.

Pasal 9 : Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain)

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton struktural

dengan mutu K-250 sampai mutu K-300 Kontraktor Pelaksana

harus membuat Rancangan Campuran Beton (Job Mix Disain).

2. Yang dimaksud dengan Mutu Beton adalah Kuat Tekan

Karakteristik yang diperoleh dari pengujian benda uji kubus umur

28 hari minimal 20 benda uji.


65

3. Mutu beton untuk masing-masing komponen struktur adalah

seperti yang dijelaskan dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity.

4. Job Mix Disain adalah hasil pekerjaan ahli beton pada

Laboratorium Beton yang diakui oleh Pemerintah.

5. Material Pasir dan Batu Pecah yang dipakai untuk Job Mix Disain

haruslah material yang akan dipakai nantinya pada pelaksanaan

dilapangan dan material tersebut tersedia dalam jumlah yang

cukup dilokasi pekerjaan sampai volume pekerjaan beton selesai

dikerjakan.

6. Pengantian material dengan material selain material dalam Laporan

Job Mix Disain pada tahap pelaksanaan pekerjaan beton tidak

dibenarkan.

7. Pengantian material dengan material selain material dalam Laporan

Job Mix Disain pada tahap pelaksanaan pekerjaan beton

mengharuskan Kontraktor Pelaksana untuk membuat Job Mix

Disain baru.

8. Laporan Job Mix Disain untuk masing-masing mutu beton minimal

harus mencantumkan :

1. Laporan hasil penelitian Pasir Beton;

2. Laporan hasil penelitian Batu Pecah;

3. Komposisi Pasir Beton;

4. Komposisi Batu Pecah;.

5. Komposisi Air Beton;

6. Komposisi Zat Additive jika digunakan;

7. Nilai Slump Rencana; dan

8. Nilai Faktor Air semen.

9. Job Mix Disain yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus

disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum dilaksanakan.


66

10. Semua aturan yang disyaratkan dalam Job Mix Disain dan telah

disetujui oleh Konsultan Supervisi harus diikuti dan dilaksanakan

oleh Kontraktor Pelaksana.

Pasal 10 : Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula)

1. Berdasarkan Job Mix Disain yang telah disetujui oleh Konsultan

Supervisi, Kontraktor Pelaksana harus membuat Rencana

Campuran Lapangan (Job Mix Formula) beton struktural dengan

mutu K-250 sampai mutu K-300.

2. Job Mix Formula tidak boleh berbeda dengan Job Mix Disain

terutama dari segi komposisi material beton.

3. Hasil perhitungan Job Mix Formula harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

4. Kontraktor Pelaksana harus membuat media standar berupa bak-

bak dari kayu atau timba-timba plastik yang dipakai untuk

mentakar komposisi material berdasarkan perhitungan Job Mix

Formula.

11. Pentakaran komposisi material campuran beton dengan bak-bak

standar dilokasi pekerjaan tidak boleh mengurangi dan berbeda

dengan komposisi material beton yang ada dalam Job Mix Disain.

12. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengujian hasil

perhitungan Job Mix Formula dengan media benda uji kubus beton

ukuran 20x20x20 cm minimal 10 benda uji.

13. Hasil pengujian Job Mix Formula di Laboratorium Beton yang

menghasilkan mutu beton yang tidak sesuai dengan mutu beton

pada Job Mix Disain mengharuskan Kontraktor Pelaksana

melakukan perhitungan ulang akan Job Mix formula atau merubah

Job Mix Disain.


67

14. Tidak tercapainya mutu beton seperti yang diinginkan karena

kesalahan dalam perhitungan Job Mix Formula sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

Pasal 11 : Perakitan Tulangan

1. Perakitan tulangan balok dan kolom dapat dilakukan di bengkel

kerja oleh Kontraktor Pelaksana atau langsung pada lokasi

konstruksi.

2. Khusus untuk Pondasi Plat Lantai Beton perakitan tulangan harus

dilakukan langsung lokasi konstruksi atau Bekisting.

3. Dimensi, model, bengkokan, jarak dan panjang penyaluran

tulangan harus sesuai dengan Gambar Bestek dan Shop Drawing,

standar Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03.

4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan Shop Drawing dan daftar

bengkokan, dimensi, model, dan panjang penyaluran tulangan

pada bengkel kerja untuk menghidari kesalahan dalam pekerjaan

perakitan tulangan.

5. Tulangan balok dan kolom yang telah selesai dirakit jika tidak

langsung dipasang harus diletakan ditempat yang terlindungi dari

hujan dan tidak boleh besentuhan langsung dengan tanah.

6. Untuk tulangan plat lantai dan plat dack dirakit langsung diatas

bekisting yang telebih dahulu telah selesai dikerjakan.

7. Semua tulangan utama balok dan kolom harus terikat dengan baik

oleh sengkang dengan alat ikat kawat beton.

8. Jaring tulangan plat harus terikat dengan baik satu dengan yang

lain dengan alat ikat kawat beton.


68

9. Tulangan yang telah selesai dirakit tidak boleh dibiarkan lebih dari

3 hari dalam bekisting.

Pasal 12 : Sambungan Antar Tulangan

1. Sambungan antar tulangan, penjangkaran tulangan dan panjang

penyaluran tulangan pada kondisi pembeban lentur, beban tarik,

beban tekan, jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek maka

harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam

Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-1991-03.

2. Sambungan antara tulangan harus sesuai dengan detail prinsip

penyambungan yang diberikan dalam Gambar Bestek.

3. Titik-titik sambungan tulangan lewatan pada plat lantai tidak boleh

dibuat pada posisi satu garis lurus. Sambungan harus dibuat

selang-seling atau zig-zag antara batang yang disambung dengan

batang yang tidak disambung.

4. Panjang sambungan lewatan jika tidak ditentukan lain dalam

Gambar Bestek, Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan SK SNI T-15-

1991-03 harus diambil minimal 40 kali diameter batang yang

disambung.

5. Sambungan-sambungan harus dibuat antara sesama tulangan

utama. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun menggunakan

tulangan extra (tulangan tambahan) untuk menyambung tulangan

utama dengan tulangan utama lain kecuali ditentukan lain dalam


6. Penjangkaran tulangan atau kait-kait pada posisi pemutusan

tulangan jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek maka

harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam



69

7. Sambungan-sambungan pada kondisi pembeban tarik dan lentur

pada komponen balok, plat lantai dan plat dack ujung-ujung

sambungan harus dibuat kait (hook) kecuali ditentukan lain dalam


8. Sambungan tulangan kolom harus dilakukan pada posisi

permukaan sloof dan plat lantai atau pada posisi tengah bentang

kolom. Penyambungan pada posisi selain pada posisi tersebut

dengan alasan apapun tidak dibenarkan.

Pasal 13 : Support Dan Beton Dacking

a. Support

1. Untuk keperluan dan menjaga dan mempertahankan jarak

selimut beton sesuai dengan disyaratkan maka pada setiap 1 m2

luas plat lantai dan plat dack harus diberikan support/dukungan

dari besi tulangan ulir dengan diameter lebih besar dari

diameter tulangan plat lantai atau 13 mm.

2. Jumlah support/dukungan dalam 1 m2 luas plat lantai, plat dack

dan plat pondasi adalah minimal 5 buah.

3. Bentuk support/dukungan harus sesuai dengan Gambar Bestek

atau Shop Drawing yang telah disetujui oleh Konsultan Supervisi.

4. Bentuk support/dukungan harus sedemikian rupa sehingga

dapat mempertahankan jarak vertikal antara lapis tulangan

ketika dibebani oleh beban pekerja perakitan tulangan atau

pekerja pengecoran.

b. Beton Dacking

1. Untuk menjaga dan mempertahankan jarak selimut beton agar

sesuai dengan yang disyaratkan maka pada permukaan besi


70

tulangan balok dan kolom harus diberi penyangga dari beton

atau Beton Tahu sehingga mempunyai jarak yang tetap dengan

bekisting.

2. Ketebalan beton tahu harus disesuaikan dengan jarak atau

ketebalan selimut beton pada masing-masing komponen

struktur.

3. Mutu beton tahu mnimal sebesar mutu beton konstruksi utama.

4. Untuk Komponen kolom dan balok ukuran beton tahu adalah 4

x 4 x 4 cm dan dipasang minimal 2 buah setiap jarak 50 cm

panjang balok dan tinggi kolom.

5. Untuk Komponen plat lantai dan plat dack ukuran beton tahu

adalah 2 x 4 x 5 cm dan dipasang minimal 5 buah setiap 1 m2

plat lantai, plat dack dan plat pondasi.

Pasal 14 : Acuan / Bekisting

1. Bahan utama bekisting adalah multiplek 9 mm yang diperkuat oleh

balok-balok kayu 5/7 cm atau 5/10 cm dari kayu kelas III.

2. Penggunaan papan kayu sebagai bekisting dengan alasan apapun

tidak diperbolehkan.

3. Pengantian material bekisting dengan material selain yang

disebutkan pada point 1 harus dengan persetujuan Konsultan

Supervisi.

4. Kontraktor pelaksana harus mengajukan Shop Drawing untuk

bentuk konstruksi bekisting balok, kolom, plat lantai, dan plat atap

serta konstruksi lain yang dianggap perlu oleh Konsultan supervisi.


71

5. Penggunaan bekisting system bongkar pasang dari bahan besi


6. Permukaan bekisting harus dilumuri atau dioleskan dengan cairan

Residu atau cairan Ter supaya hasil campuran beton tidak

menempel pada bekisting waktu akan dibuka sehingga dapat

menghasilkan permukaan beton yang rapi.

7. Bentuk bekisting harus menghasilkan konstruksi akhir sesuai

rencana.

8. Bekisting harus kokoh dan rapat sehingga pada waktu diisi dengan

campuran beton tidak bocor atau berubah bentuknya.

9. Hasil pekerjaan bekisting harus diperiksa kembali kebenaran

elevasi ,kelurusannya terhadap arah vertikal oleh Kontraktor

Pelaksana dengan alat Theodolit dan Waterpass. Pemeriksaan

secara manual tidak dibenarkan.

10. Hasil pekerjaan bekisting harus disetujui oleh Konsultan Supervisi

sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran beton.

11. Bekisting yang telah dicor beton tidak boleh dibuka kurang dari 28

hari terhitung sejak waktu pengecoran kecuali ditentukan lain oleh

Konsultan Supervisi karena alasan penggunaan zat additive yang

dapat mempercepat proses pengerasan beton atau alasan-alasan

teknis yang dapat dipertanggung jawabkan .

12. Pekerjaan membuka bekisting tidak boleh merusak permukaan

beton jika hal ini terjadi Kontraktor Pelaksana harus

memperbaikinya dengan pekerjaan acian beton.

13. Perbaikan permukaan beton yang rusak akibat kesalahan

pembukaan bekisting atau sebab lain harus disetujui oleh



72

Pasal 15 : Lantai Kerja Beton

1. Untuk komponen struktur beton yang berhubungan langsung

dengan tanah atau pasir urug, pada lapisan dasarnya harus

memakai Lantai Kerja Beton ( Line Concrete ) dengan tebal minimal

5 cm atau sesuai Gambar Bestek.

2. Lantai Kerja Beton dibuat dari beton mutu K-125.

3. Hasil pekerjaan Lantai Kerja Beton harus benar-benar elevasi , hal

ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.

Pasal 16 : Pengecoran Beton ( Casting Concrete )

1. Sebelum memulai pekerjaan pengecoran Kontraktor Pelaksana

harus memastikan Acuan/bekisting telah selesai 100% dan telah


2. Pengecoran beton structural mutu K-250 sampai K-300 hanya

boleh dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana jika Job Mix Disain, Job

Mix Formula, Perakitan Tulangan, Bekisting, Request Pekerjaan dan

hal-hal lain yang diperlukan dan berhubungan dengan pekerjaan

pengecoran sudah disetujui oleh Konsultan Supervisi.

3. Sedapat mungkin untuk melakukan sekali pengecoran untuk setiap

bagian konstruksi sehingga dapat menghindari sambungan-

sambungan beton.

4. Pengecoran dalam kondisi cuaca hujan tidak dibenarkan kecuali

Kontraktor Pelaksana menjamin bahwa bekisting dan hasil

pengecoran tidak berhubungan langsung dengan air hujan.

5. Pengecoran beton harus dilakukan dengan Concrete Mixer (molen)

dan tidak diperbolehkan melakukan pengecoran dengan cara


73

pengadukan manual kecuali untuk beton-beton dengan mutu

dibawah K-125 atau nonstruktural.

6. Urutan pemasukan material beton dimulai dengan Batu Pecah

Beton, Pasir Beton, Semen, Air, dan Zat Additive (jika ada). Urutan

ini bisa dirubah dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

7. Lama pengadukan material beton dalam Concrete Mixer minimal

1,5 menit kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

8. Hasil pengadukan beton dalam Concrete Mixer apabila diputusan

oleh Konsultan supervise sudah cukup langsung dituang dalam

wadah yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kontrator Pelaksana.

9. Beton segar hasil pengadukan molen dapat diangkut dengan

kereta dorong oleh pekerja kelokasi bekisting untuk dituang.

10. Beton segar harus segera dituang kedalam bekisting dan tidak

boleh dibiarkan lebih dari 10 menit berada dalam wadah kereta

sorong atau bak tampungan beton. Penggunaan zat additive

seperti Super Plasticizer juga tidak membolehkan beton segar

terlalu lama dalam wadah tampungan kecuali disetujui oleh


11. Beton segar yang telah dituangkan harus dipadatkan dengan

Concrete Vibrator sampai mencapai kepadatan optimum.

12. Tinggi jatuh penuangan beton untuk bekisting kolom minimal 1,5

meter.

13. Penuangan beton dalam balok, plat lantai, plat atap, dan kolom

tidak boleh menciptakam sangkar kerikil atau penumpukan kerikil

pada posisi tententu pada saat bekisting dibuka.

14. Jika terjadi sangkar kerikil Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki

bagian itu dengan mempergunakan beton campuran zat kimia


74

khusu untuk sambungan (joint) seperti Produk SIKA dengan

persetujuan Konsultan Supervisi.

15. Pengecoran beton tidak boleh dilakukan langsung diatas tanah

Kontraktor Pelaksana harus membuat lantai kerja dari campuran 1

Sm : 3 Ps : 6 Kr sehingga air semen tidak meresap dalam tanah dan

bentuk penampang beton sesuai dengan yang direncanakan.

16. Antara pengecoran pertama dengan pengecoran kedua untuk

konstruksi yang sama tidak boleh lebih dari 1 hari.

Pasal 17 : Beton Ready Mix

1. Penggunaan beton Ready Mix oleh Kontraktor Pelaksana harus


2. Kontraktor Pelaksana tetap diwajibkan untuk menyerahkan Job

Mix Disain kepada Konsultan Supervisi terhadap semua mutu

beton structural yang menggunakan Beton Ready Mix.

3. Job Mix Disain harus disetujui oleh Konsultan Supervisi sebelum

digunakan.

4. Kualitas beton yang dihasilkan oleh Batching Plant tetap menjadi


Pasal 18 : Pembongkaran Bekisting/Mal Beton

1. Bekisting tidak boleh dibuka/dibongkar dan dibebani jika beton

dalam bekisting belum berumur 28 hari kecuali ditentukan lain

oleh Konsultan Supervisi.


75

2. Walaupun ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi bekisting beton

tetap tidak boleh dibuka dan dibebani sebelum berumur minimal

21 hari.

3. Pembukaan dan pembebanan Bekisting beton kurang dari 21 hari

karena alasan adanya pemakaian Zat Additive yang dapat

mempercepat pengerasan beton harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

Pasal 19 : Perawatan Beton ( Curing )

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan perawatan dan

pemeliharaan terhadap beton yang telah selesai dituang dalam

bekisting.

2. Perawatan dapat berupa menutup permukaan beton dengan

karung goni kemudian menyiram air secara rutin kepermukaan

beton sampai beton berumur 28 hari. Penggunaan metode lain

untuk perawatan beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

3. Perawatan harus terus menerus dilakukan minimal sampai beton

berumur 28 hari atau sampai beton siap untuk dibebani menurut

keputusan Konsultan Supervisi.

Pasal 20 : Quality Control

a. Slump Test

1. Pemeriksaan kekentalan beton (kosistensi) harus dilakukan setiap

beton dituangkan dari Concrete Mixer atau minimal setiap 3 m3

pekerjaan beton pada setiap mutu beton.

2. Pemeriksaan kekentalan beton dilakukan dengan metode Slump

Test dimana nilai slump yang diperoleh harus sesuai dengan nilai

slump rencana yang ada pada Job Mix Disain.


76

b. Benda Uji Beton

1. Kontraktor Pelaksana harus mengambil benda uji beton dalam

bentuk kubus dan slinder standar. Ukuran kubus adalah 20x 20x20

cm dan ukuran silinder tinggi 30 cm dan diameter 15 cm.

2. Benda uji beton harus diambil minimal 20 benda uji untuk setiap

mutu beton yang berbeda atau minimal satu benda uji setiap 3 m3

beton dalam satu kali pengecoran.

3. Pengambilan benda uji harus dilakukan secara acak dan selang

seling antara satu campuran dengan campuran yang lain untuk

mutu beton yang sama.

4. Benda uji beton harus dirawat dalam bak dan terendam dalam air

sampai berumur 28 hari.

5. Pada benda uji beton harus dicantumkan mutu beton, nama benda

uji ,dan tanggal pengambilan benda uji yang tidak mudah hilang

dan luntur.

c. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pemeriksaan terhadap kuat

tekan beton yang telah selesai mereka kerjakan minimal sebelum

pekerjaan pengecoran melebihi 50% dari total pekerjaan

pengecoran.

2. Tujuan pemeriksaan kuat tekan beton adalah untuk mendapatkan

Mutu Beton hasil pelaksanaan pekerjaan pengecoran lapangan.

3. Yang dimaksud dengan Mutu Beton adalah Kuat Tekan

Karakteristik yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kuat tekan

benda uji kubus ukuran 20 x 20 x 20 cm umur 28 hari dengan

minimal 20 benda uji.


77

4. Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium Beton

dengan minimal 20 benda uji kubus atau silinder untuk setiap mutu

beton.

5. Pemeriksaan kuat tekan beton pada Laboratorium Beton oleh

Kontraktor Pelaksana harus didampingi oleh Konsultan Supervisi.

Pemeriksaan kuat tekan beton tanpa didampingi oleh Konsultan

Supervisi hasilnya dianggap tidak sah.

6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan pemeriksaan kuat

tekan beton ini dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana.

7. Mutu Beton hasil pemeriksaan kuat tekan benda uji kubus yang

kurang dari 95% dari Mutu Beton Rencana dianggap gagal dan

beton yang telah selesai dikerjakan dilapangan harus dibongkar

kecuali diputuskan lain oleh Konsultan Perencana dengan

disertakan Rekomendasi Ahli beton.

8. Kontraktor Pelaksana tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaan

pengecoran beton jika hasil pemeriksaan kuat tekan beton

menghasilkan kuat tekan yang berbeda dengan kuat tekan beton

rencana.

9. Perencanaan ulang untuk Job Mix Disain harus dilakukan oleh

Kontraktor Pelaksana untuk beton yang gagal dalam uji kuat tekan

jika dalam pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi bersama dengan

Kontraktor Pelaksana kegagalan kuat tekan disebabkan oleh

kesalahan dalam perencanaan campuran dan bukan karena

kesalahan pada tahap pelaksanaan.

10. Pemeriksaan kuat tekan beton selain dengan uji tekan pada

laboratorium beton harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

11. Laporan hasil pemeriksaan Mutu Beton harus disetujui oleh



78

d. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Dengan Cara Lain

1. Jika pemeriksaan Kuat Tekan Beton dengan cara Uji Tekan Kubus

Beton hasilnya meragukan dan tidak disetujui oleh Konsultan

Perencana, Konsultan Supervisi atau Owner, maka cara

pemeriksaan mutu beton dengan uji langsung pada konstruksi

beton harus dilakukan.

2. Pemeriksaan mutu beton dengan uji langsung ke konstruksi beton

jika tidak ditentukan khusus oleh Konsultan Perencana maka harus

dilakukan dengan salah satu metode seperti dibawah ini :

a. Metode Core Drill.

b. Metode Hammer Test.

3. Konsultan Perencana berhak menentukan metode mana yang akan

dipakai untuk pemeriksaan kuat tekan beton langsung ke

konstruksi beton.

4. Posisi dan lokasi pengujian untuk masing-masing komponen

struktur ditentukan oleh Konsultan Perencana atau Konsultan

Supervisi.

5. Jumlah titik pengujian jika tidak ditentukan oleh Konsultan

Perencana, maka harus diambil minimal 10 titk untuk masing-

masing komponen struktur dan masing-masing mutu beton.

6. Data Kuat Tekan yang diperoleh dari hasil uji langsung kuat tekan

pada konstruksi beton harus dikalkulasi kembali oleh Kontarktor

Pelaksana untk memperoleh Kuat Tekan karakteristik Beton (mutu

beton).

7. Kuat Tekan Beton Karakteristik yang diperoleh dari uji langsung ke

konstruksi beto adalah hasil final yang harus diakui oleh Konsultan

Perencana, Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan Owner.


79

Pasal 21 : Instalasi Dalam Konstruksi Beton

1. Instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalsi listrik sebaiknya

tidak ditanam atau diletakan dalam konstruksi beton kecuali

ditentukan lain dalam Gambar Bestek atau oleh Konsultan

Supervisi.

2. Pipa-pipa instalasi dari bahan aluminium tidak boleh ditanam

dalam konstruksi beton untuk alasan apapun.

3. Pipa-pipa PVC atau besi yang ditanam dalam kolom beton

diameternya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari dimensi

terkecil kolom.

4. Pipa-pipa PVC atau besi dengan diameter berapapun tidak boleh

ditanam dalam komponen balok beton.

3. Pembongkaran sebagian kecil atau sebagian besar konstruksi

beton untuk keperluan instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan

instalasi listrik harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

4. Pembongkaran konstruksi beton pada daerah joint balok dan

kolom serta pada posisi tumpuan balok untuk keperluan instalasi

air dan instalasi listrik tidak diperbolehkan untuk alasan apapun

kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Perencana dan Konsultan

Supervisi dengan disertakan Rekomendasi Ahli Beton.

Pasal 22 : Sambungan Antar Beton

1. Penyambungan-penyambungan antara beton lama dengan beton

baru sebaiknya dihindari pada konstruksi beton kecuali sambungan

antar kolom tiap lantai.


80

2. Jika penyambungan terpasak dilakukan permukaan beton lama

harus dibersihkan dan dikasarkan sebelum disambung dengan

beton baru.

3. Penyambungan pada posisi tengah kolom dan tengah bentang

balok tidak diperbolehkan.

4. Untuk sambungan pada balok dan plat lantai harus dilakukan pada

posisi 80 cm dari tumpuan sedangkan untuk kolom harus

disambung pada posisi tumpuan kedua (lantai 2).

5. Bentuk akhir dari konstruksi beton lama (plat lantai dan balok)

harus dibuat sedemikian rupa sehingga ketika disambung beton

baru akan menumpu pada beton lama.

6. Penyambungan pada kondisi beton lama yang sudah berumur

lebih dari 3 hari harus dilakukan dengan perkuatan kimia ( Epoxy )

dan hal ini harus dengan persetujuan Konsultan supervisi.

7. Penggunaan zat-zat kimia untuk memperkuat sambungan harus

dengan persetujuan Konsultan Supervisi.

Pasal 23 : Lain - Lain

1. Persyaratan pekerjaan beton dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 22

berlaku untuk semua item pekerjaan beton structural dan

nonstructural yang ada dalam Proyek ini.

2. Hal-hal yang belum ditentukan dan diperlukan penjelasannya

dalam proses pelaksanaan pekerjaan ditentukan kemudian oleh

Konsultan Perencana bersama dengan Konsultan Supervisi dalam

proses pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan Owner.

3. Semua pekerjaan beton untuk proyek ini sekurang-kurangnya

harus sesuai dan mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh

Peraturan Beton Indonesi ( PBI ).


81

4. Hal-hal yang ditentukan kemudian tersebut menjadi satu

ketentuan yang mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh


5. Kontraktor harus menyerahkan rencana konstruksi acuan dan

perancah kepada Direksi Teknik untuk memperoleh

persetujuannya. Pelaksanaan pembuatan Bangunan acuan dan

perancah tidak diperkenankan sebelum gambar rencana bangunan

pembentuk disetujui Direksi Teknik.

6. Acuan adalah konstruksi cetakan yang dilapisi tegofilm dan hanya

boleh digunakan 2 kali yang digunakan untuk membentuk beton

muda yaitu sebelum beton mencapai kekuatan yang disyaratkan

dan sebelum mendapat bentuknya yang permanen, agar apabila

telah mengeras struktur beton mencapai dimensi dan kedudukan

seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. Sedangkan

perencah adalah konstruksi yang mendukung acuan dan beton

muda yang digunakan sampai beton mencapai kekuatan yang

disyaratkan. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan

perencanaan bangunan acuan dan perancah dan pelaksanaanya

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

7. Konstruksi acuan harus cukup kuat untuk menahan beban mati dan

beban hidup yang bekerja, tekanan beton dalam keadaan basah

dan getaran-getaran, tanpa mengalami distorsi. Perancah harus

direncanakan dan dibuat dari material padat seperti kayu

terentang, baja atau beton cetak yang bermutu baik dan tidak

mudah lapuk yang ditopang dan diberi pengaku dan ikatan

secukupnya agar posisi dan bentuknya tidak mengolami

perubahan baik sebelum maupun setelah pengecoran. Spesiflkasi

kayu acuan harus sesuai dengan Standar Konstruksi Bangunan

Indonesia (SKBI) 1.4.53.1989-UDC: 693.5.


82

8. Pemakaian bahan bambu tidak diperbolehkan. Perancah harus

dibuat diatas pondasi yang kuat dan kokoh sehingga terhindar dari

bahaya penggerusan dan penurunan.

9. Cetakan dari Multyplex 12 mm harus datar dan tegak lurus,

cetakan tidak bergetar, bocor, harus kokoh, sehingga kedudukan

dan bentuknya tetap tidak bergetanr maupun bergeser pada waktu

beton dicor dan setelah selesai pengecoran tidak mudah

dibongkar. Sebelum pengecoran dilaksanakan, semua cetakan

beton harus bersih dari segala material yang bisa mengurangi

mutu dan kekuatan beton. Cetakan yang sudah pernah dipakai

harus dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu. Sebelum dicor harus

dilapisi dengan Form Oil”. Pekerjaan ini harus dilaksanakan setiap

kali sebelum pengecoran dilakukan.

10. Semua sambungan pada acuan harus rapat untuk mencegah

kebocoran adukan dan terbentuknya bekas sambungan dan

sarang-sarang agregat pada permukaan beton. 6. Pekerjaan

pengecoran tidak dapat dimulai sebelum rencana tahap-tahap,

cara-cara dan persiapan pengecoran mendapat persetujuan Direksi

Teknik .

11. Perbandingan adukan harus sesuai hasil percobaan dan

persyaratan yang diminta dan angka perbandingan adukan

tersebut harus menyatakan takaran dalam satuan isi yang

dilaksanakan dalam keadaan kering tanpa digetarkan. Alat penakar

harus dibuat dengan baik, kuat dan harus mendapatkan

persetujuan Direksi Teknik terlebih dahulu.

12. Pengadukan bahan beton harus dilakukan dengan mesin pengaduk

sekurang-kurangnya 1,5 menit setelah semua bahan beton sesuai

persyaratan mulai diaduk.

13. Adukan beton tersebut sudah harus terpakai dalam waktu 1 jam

setelah pengadukan dengan air dimulai.


83

14. Bila digerakkan kontinyu secara mekanik, jangka waktu tersebut

bisa diperpanjang satu jam. Adukan beton tersebut harus dcorkan

sedekat-dekatnya ke tujuan secara kontinyu sampai mencapai

syarat-syart pelaksanaan yang disetujui Direksi Teknik.

15. Supaya dalam beton tidak terjadi rongga kosong/udara masuk

selama pengecoran harus digunakan concrete vibrator. Concrete

vibrator harus ditanam tegak Iuns, tidak boleh lebih dari 30 detik

setiap penanaman untuk tebal lapisan 8 cm dan tidak boleh kena

langsung baik pada baja tulangan maupun cetakan.

16. Harus dihindari terjadinya pemisahan material (segregation) pada

saat pengecoran dan perubahan letak tulangan.

17. Alat-alat penuangan seperti talang, pipa chute dan sebagainya

harus selalu bersih dan bebas dari lapisan-lapisan beton yang

mengeras. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari

ketinggian lebih dari 1.00 meter.

18. Pengacoran harus diakukan secara teliti dan harus selalu diperiksa

sehingga bisa menghasikan bentuk permukaan, ketinggian yang

dibutuhkan sesuai dengan Gambar Rencana kerja.

19. Pangecoran yang Terhenti, Apabila pengecoran beton terhenti

pada daerah yang tidak direncanakan sebagai pemberhentian

pengecoran, misalkan akibat terjadinya kerusakan pada peralatan

pengecoran. Maka pengecoran selanjutnya hanya dapat dilakukan

dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- Pengecoran selanjutnya dapat langsung dilakukan jika tidak

melebihi 2 jam dari saat penghentian pengecoran.

- Apabila pengecoran selanjutnya ternyata dilaksanakan pada

waktu melebihi 2 jam dan saat penghentian pengecoran, maka

daerah pengecoran yang terhenti tersebut harus diperlakukan

sebagai siar dilatasi. Permukaan beton pada daerah pengecoran

yang terhenti harus dibobok minima 5 cm sehingga membentuk


84

bidang yang kasar. Permukaan beton tersebut kemudian diberi

bahan bonding agent seperti EMAGG atau yang setara dan yang

dapat menjamin kontinuitas adukan Beton lama dengan beton

baru.

20. Selama dan sesudah pengecoran, beton harus dipadatkan dengan

peralatan pemadat (vibrators) mekanis. Kontraktor harus

menyediakan peralatan yang cukup untuk mengangkut dan

menuangkan beton dengan konsistensi yang cukup sehingga

dapat diperoleh beton padat tanpa perlu

menggetarkan/memadatkan secara berlebihan. Ketelitian dalam

proses pemadatan harus benar-benar diperhatikan agar tidak

terjadi rongga-rongga dan pengantongan udara pada beton yang

sedang dipadatkan dan jangan sampai terjadi perubahan posisi

tulangan baja selama pemadatan. Pemadatan/penggetaran

dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga tidak terjadi

pemisahan bahan (segregation) beton. Pelaksanaan

pemadatan/penggetaran ini harus dilaksanakan oleh pekerja-

pekerja yang telah berpengalaman dan dilaksanakan sesuai

dengan pengarahan dan petunjuk Direksi Teknik.

21. Pemadatan dilakukan dengan internal vibrator yang harus dapat

memberikan 6000 getaran/menit bila dimasukkan kedalam adukan

beton dengan slump 6 cm dan akan memberikan daerah yang

kelihatan bergetar dalam radius tidak kurang dari 46 cm. Alat

penggetar harus dimasukkan searah dengan as memanjangnya.

Tidak diperkenankan untuk menggetarkan beton yang telah

mengalami initial set dan jangan sampai alat penggetar menumpu

pada tulangan baja Tidak diperkenankan pula melakukan

penggetaran untuk maksud mengalirkan adukan beton.

22. Semua permukaan jadi hasil pekerjaan beton harus rata, lurus,

tidak tampak bagian-bagian yang keropos, melendut atau bagian-

bagian yang membekas pada permukaannya. Ujung-ujung atau

sudut-sudut harus berbentuk penuh dan tajam.


85

BAB IV

PEKERJAAN DINDING DAN PASANGAN

Pasal 1 : Batu Bata

1. Batu bata harus mempunyai dimensi dan ukuran yang standar

sesuai Peraturan Bahan Bangunan yang berlaku.

2. Batu bata mempunyai dimensi seperti berikut : lebar 10 cm,

panjang 20 cm, dan tebal 5 cm kecuali ditentukan lain dalam

Peraturan Bahan Bangunan.

3. Batu bata adalah dari hasil pembakaran yang sempurna dari pabrik

batu bata dimana kondisinya tidak rapuh dan tidak mudah hancur

ketika diangkut dan diturunkan pada lokasi pekerjaan.

4. Batu bata bentuknya harus sempurna tidak melengkung dan

permukaanya benar-benar rata untuk semua sisinya.

5. Batu bata mempunyai Kuat Tekan minimal 30 kg/cm2.

6. Perubahan-perubahan pada dimensi dan ukuran batu bata karena

mengikuti dimensi dan ukuran yang berlaku pada daerah tertentu

harus disetujui oleh Konsultan supervis.

7. Toleransi hanya diperbolehkan untuk dimensi dan bukan untuk

kualitas.



86



digunakan.







dipergunakan.


keras.


matahari



Pasal 4 : Dinding Keramik

1. Keramik yang dipakai untuk semua lapisan dinding adalah setara

ROMAN.

2. Kontraktor Pelaksana harus memperlihat contoh warna, corak,

motif, ukuran dan Brosur Keramik untuk minimal dua merk yang

berbeda kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui.

3. Ukuran Keramik dinding adalah sesuai dengan Gambar Bestek dan

Bill of Quantity.


87

4. Keramik dinding dipasang langsung pada permukaan dinding batu

bata dengan memakai spesi campuran 1 Pc : 2 Ps setebal minimal

1,5 cm.

5. Pasir yang dipakai untuk pasangan Keramik adalah Pasir

Pasang/Pasir Halus.

6. Warna dan Motif Keramik dinding dapat diganti dan diubah pada

masa pelaksanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana dan

Owner.

7. Permukaan Keramik dinding untuk semua lokasi pemasangan

adalah polished (permukaan halus) kecuali ditentukan lain dalam

Gambar Bestek.

8. Tebal Keramik dinding minimal 5 mm.

9. Celah-celah antar Keramik yang timbul akibat pemasangan dan

untuk keperluan perekat dalam arah tebal maksimal 2 mm.

10. Untuk pemasangan Keramik pada bak air bersih sudut-sudut harus

ditumpulkan dengan memakai potongan-potongan Keramik yang

dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk sudut 30 – 45

derajat.

11. Hasil pemasangan Keramik harus benar-benar rata, tidak

bergelombang, dan tidak melengkung keatas. Kedataran

pemasangan Keramik harus diperiksa dengan pekerjaan

waterpassing.

Pasal 5 : Plint Motif Keramik Dinding Toilet

1. Plint Keramik dengan standar SNI kwalitas I.


88




3. Ukuran Plint Keramik sesuai dengan Gambar Bestek dan Bill of

Quantity.

4. Plint Keramik dipasang di atas atau di tengah-tengah pasangan

dinding Keramik Toilet atau sesuai Gambar Bestek dengan

memakai spesi campuran 1 Pc : 2 Ps setebal minimal 1,5 cm.

5. Pasir yang dipakai untuk pasangan Plint Keramik adalah Pasir

Pasang/Pasir Halus.

6. Warna dan Motif Plint Keramik dapat diganti dan diubah pada


Owner.

7. Permukaan Plint Keramik untuk semua lokasi pemasangan adalah

motif ukiran sesuai Gambar Bestek atau sesuai dengan dua motif

yang dipilih oleh Konsultan Supervisi.

8. Tebal Plint Keramik minimal 5 mm.

9. Celah-celah antar Plint Keramik atau Nat yang timbul akibat

pemasangan dan untuk keperluan perekat dalam arah tebal

maksimal 2 mm.

10. Hasil pemasangan Plint Keramik harus benar-benar rata, tidak

bergelombang, dan tidak melengkung ke atas. Kedataran

pemasangan Plint Keramik harus diperiksa dengan pekerjaan

waterpassing.

Pasal : Pasangan Dinding Batu Bata 1 Bata Campuran 1 Pc : 2 Ps


89

1. Pasangan batu bata 1 bata campuran 1 Pc : 2 Ps dikerjakan hanya

pada dinding-dinding Septictank, Bak Tampungan Air bawah

Tanah dan Bak Tampungan Limbah Kimia atau sesuai Gambar

Bestek.

2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 2 Ps

dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm.

3. Pasir yang dipakai adalah Pasir Pasang/Pasir Halus.

4. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum

dipasang.

5. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling

bersilangan dan tidak satu garis sambungan.

6. Pasangan batu bata 1 bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps harus

kedap air (trasram).

7. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal

dan dalam arah horizontal.

8. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benang-

benang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan.

9. Hasil pemasangan batu bata 1 bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps

harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

Pasal 7 : Pasangan Dinding Batu Bata 1 Bata Campuran 1 Pc : 4 Ps

1. Pasangan batu bata 1 bata campuran 1 Pc : 4 Ps dikerjakan pada

bagian – bagian bangunan yang ditentukan dalam Gambar Bestek.

2. Perekat atau spesi yang dipakai adalah dari campuran 1 Pc : 4 Ps

dengan ketebalan maksimal 1,5 cm dan minimal 1 cm.


90


5. Batu bata harus disiram terlebih dahulu dengan air sebelum

dipasang.

6. Batu bata harus dipasang dengan posisi lapis demi lapis saling

bersilangan dan tidak satu garis sambungan.

7. Pasangan batu bata tidak boleh melengkung dalam arah vertikal

dan dalam arah horizontal.

8. Setiap tinggi 30 cm pemasangan bata harus disediakan benang-

benang untuk ketepatan elevasi dan kedataran permukaan.

9. Hasil pemasangan batu bata 1 bata dengan campuran 1 Pc : 4 Ps

harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

Pasal 8 : Plesteran Campuran 1 Pc : 2 Ps

1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil

pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata.

2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 2 Ps .

3. Pasir yang dipakai adalah pasir Pasang/Pasir Halus.

4. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm.

5. Plesteran campuran 1 Pc : 2 Ps dilakukan pada pasangan Hollow

block atau dinding bata dengan campuran 1 Pc : 2 Ps.

6. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua

bidang dinding yang diplester.

7. Plesteran tidak boleh meninggalkan sambungan-sambungan

antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata.


91

8. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh

lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

9. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya

sehingga ketika dilakukan pekerjaan cat dinding tidak

menimbulkan bekas.

10. Hasil pekerjaan plesteran harus disetujui oleh Konsultan supervisi.

Pasal 9 : Plesteran Campuran 1 Pc : 4 Ps

1. Sebelum dilakukan plesteran terlebih dahulu permukaan hasil

pemasangan bata harus disiram dengan air dengan merata.

2. Plesteran dari campuran 1 Pc : 4 Ps .


4. Tebal plesteran dinding minimal 1,5 cm.

5. Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps dilakukan pada pasangan dinding

bata dengan campuran 1 Pc : 4 Ps.

6. Plesteran harus menghasilkan permukaan yang rata untuk semua

bidang dinding yang diplester.

7. Plesteran tidak boleh meninggalkan sambungan-sambungan

antara plesteran lama dengan plesteran baru yang tidak rata.

8. Lama antara plesteran lama dengan plesteran baru tidak boleh

lebih dari satu hari kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

9. Hasil pekerjaan plesteran harus benar-benar halus permukaannya

sehingga ketika dilakukan pekerjaan cat dinding tidak

menimbulkan bekas.


92

10. Hasil pekerjaan plesteran harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 10 : Acian Beton

1. Acian Beton adalah dari campuran 1 SM : 2 PS dengan ketebalan

minimal 10 mm.

2. Sebelum pekerjaan acian dilakukan terlebih dahulu permukaan

beton harus dikasarkan agar lapisan acian dapat melekat dengan

baik.

3. Hasil acian kualitas permukaannya harus dapat melekatnya lapisan

Plamur tembok dan lapisan cat dinding.

4. Hasil pekerjaan acian harus menghasilkan permukaan yang halus

dan rata.

5. Hasil pekerjaan acian lantai harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

BAB V

PEKERJAAN KOZEN, PINTU,

JENDELA DAN VENTILASI KAYU

Pasal 1 : Referensi

1. Seluruh pekerjaan Kozen, Pintu , Jendela dan Ventilasi kayu harus

sesuai dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) atau NI-

5.


93

Pasal 2 : Persyaratan Material

1. Semua Material Kayu yang dipakai pada semua pekerjaan yang

memerlukan material kayu adalah kayu Legal menurut Hukum

Setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi

Yang Berwenang dan bukan kayu yang Ilegal.

2. Jika tidak ditentukan lain dalam Gambar Bestek dan Bill of Quantity

maka kayu yang dipakai dalam pekerjaan konstruksi ini ditentukan

kelas kuatnya seperti berikut ini :

- Kayu Kozen : Kayu kelas I (Seumantok, Ulin,dll)

- Kayu Frame Pintu : Kayu kelas II (Meuranti, Kruing,dll)

- Kayu Frame Jendela : Kayu kelas II (Meuranti, Kruing,dll)

- Kayu Jalusi/Krepeak : Kayu kelas II (Meuranti, Kruing,dll)

3. Khusus untuk kayu kelas kuat I dan kelas kuat II harus melalui

proses uji kekuatan tarik di Laboratorium Kayu.

4. Kayu tidak boleh dimeni, diresidu dan didempul terlebih dahulu

sebelum diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Supervisi.

5. Kontraktor Pelaksana harus memperlihatkan dan menyediakan

contoh material kayu minimal 2 (dua) jenis kayu dari kuat kelas

yang sama untuk disetujui oleh Konsultan Supervisi.

6. Material kayu yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh

berbeda dengan material kayu yang contohnya telah diajukan pada

Konsultan Supervisi, telah diperiksa kekuatan tariknya

diLaboratorium Kayu dan telah disetujui oleh Konsultan Supervisi.

7. Kayu-kayu yang akan dipakai harus tanpa cacat dan mata kayu.


94

8. Semua kayu untuk pekerjaan konstruksi ini harus mempunyai

dimensi dan ukuran yang sesuai dengan Gambar Bestek setelah

diketam.

9. Kayu yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi harus segera

dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan tidak boleh lebih dari 2 hari

berada dilokasi pekerjaan.

Pasal 3 : Kozen Kayu

1. Kayu yang dipergunakan untuk kozen pintu, jendela dan ventilasi

haruslah kayu yang permukaannya telah diketam sehingga tidak

terdapat serat-serat kasar lagi, adapun ukuran bersih penampang

kozen setelah diketam adalah 6 x 13 cm, kecuali ditentukan lain

dalam Gambar Bestek.

2. Kayu kozen adalah dari kayu kelas I dari jenis Seumantok, Ulin dan

jenis lain dengan kelas kuat yang sama.

3. Kozen yang didatangkan ke lokasi pekerjaan harus sudah dicat

menie kayu dan sudah dilakukan pekerjaan anti rayap sebelum

dipasang pada konstruksi.

4. Kozen yang didatangkan kelapangan harus dalam kondisi yang

baik tidak cacat, tidak melengkung, tidak bermata kayu, tidak retak

permukaan, tidak bercelah permukaan lebih dari 0,5 mm dan tidak

dalam kondisi basah.

5. Kozen ketika dipasang pada konstruksi harus dalam kondisi kering

udara dan tidak basah.

6. Hubungan sudut perkayuan kozen haruslah benar-benar siku dan

sambungan-sambungan pen diperkuat dengan pasak kayu yang

sama kelas kuat dengan kayu kozen.


95

7. Pada bidang-bidang kozen yang bersatu dengan dinding harus

dibuat alur/sponeng juga dipasang angker dari baja diameter 12

mm, hubungan kozen dengan dinding adalah rata. Penggunaan

angkur dari paku tidak diperkenankan.

8. Kedudukan kozen-kozen haruslah water pass, baik ke arah

horizontal maupun vertical.

9. Khusus untuk kozen pintu pada bagian bawah harus diberi

tumpuan exstra sehingga kozen tidak langsung berhubungan

dengan permukaan lantai. Tumpuan exstra ini berupa beton cor

dengan ukuran tebal 10 cm dan tinggi 10 cm dari permukaan

lantai.

10. Penggunaan perancah kerja atau perkuatan dengan alasan untuk

memperkuat kedudukan hasil pemasangan kozen yang

dijangkarkan dengan cara dipaku langsung pada kayu kozen harus


11. Hasil pekerjaan kozen harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4 : Kaca Pintu & Jendela

1. Kaca adalah dari product ASAHIMA atau product lain yang setara

dengannya baik dari segi kualitas dan harga.

2. Ketebalan terkecil lembaran kaca adalah minimal 5 mm atau sesuai

Gambar Bestek.

3. Warna dan type kaca adalah seperti yang ditentukan dalam

Gambar Bestek.

Pasal 5 : Daun Pintu Kayu


96

1. Frame dan Daun Pintu dibuat dari kayu kelas II dari jenis Meuranti,

Kruing dan jenis lain dengan kelas kuat yang sama.

2. Ukuran, dimensi dan model harus sesuai dengan Gambar Bestek.

3. Ukuran ketebalan frame dan daun pintu minimal 40 mm atau

sesuai Gambar Bestek.

4. Alat sambung yang dipakai adalah pasak kayu dengan bantuan

paku.

5. Daun pintu yang didatangkan ke lokasi pekerjaan harus sudah

dicat menie kayu dan sudah dilakukan pekerjaan anti rayap

sebelum dipasang pada konstruksi.

6. Daun pintu yang didatangkan kelapangan harus dalam kondisi

yang baik tidak cacat, tidak melengkung, tidak bermata kayu, tidak

retak permukaan, tidak bercelah permukaan lebih dari 0,5 mm dan

tidak dalam kondisi basah.

7. Pemasangan daun pintu harus benar-benar vertical dan horizontal

hal ini harus dibuktikan bahwa ketika pintu dibuka benar-benar

rapat dengan sponing kusen dengan tetap mempertimbangkan

factor kembang susut ( pemuaian ) dan tidak menimbulkan bunyi

ketika ditutup dan dibuka baik pada saat cuaca panas maupun

dingin.

8. Daun Pintu ketika dipasang pada konstruksi harus dalam kondisi

kering udara dan tidak basah.

9. Daun pintu dijangkarkan ke kozen dengan mamakai minimal 3 unit

engsel pintu ukuran 4”.

10.Pada Daun Pintu juga harus diberikan satu buah Kunci Pintu 2

Slaag (dua kali putar).


97

11. Daun pintu juga harus dilengkapi dengan pegangan pintu (

handle ).

12.Khusus untuk daun pintu Kamar Mandi / Toilet bagian dalamnya

harus dilapisi dengan lembaran Aluminium Tebal 0,30 mm untuk

keperluan kedap air dan keawetan.

13.Hasil pemasangan daun pintu harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

BAB VI

PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG

Pasal 1 : Ruang Lingkup

Pekerjaan Kunci dan Pengantung ini meliputi semua pekerjaan pintu,

jendela dan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup.

Pasal 2 : Kunci Dan Pengantung

1. Kunci, Engsel, Pegangan, Grendel dan Hak Angin adalah dari

Material STAINLESS STEEL atau menurut petunjuk Direksi Teknis.

2. Jika tidak ditentukan dalam Gambar Bestek maka Kunci, Engsel,

Pegangan, Grendel dan Hak Angin adalah dari material sekurang-

kurangnya seperti disebutkan dibawah ini :

a. Kunci Pintu : Stainless Steel

b. Grendel Pintu : Stainless Steel

c. Grendel Jendela : Stainless Steel

d. Engsel Pintu : Stainless Steel

e. Engsel Jendela : Stainless Steel


98

f. Hak Angin Jendela : Stainless Steel

g. Hak Angin Pintu : Stainless Steel

h. Pegangan Pintu : Stainless Steel

i. Pegangan Jendela : Stainless Steel

2. Material atau bahan Stainless Steel adalah material atau bahan

yang tidak berkarat serta tidak bisa berinteraksi dengan Medan

Magnet.

3. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan brosur dan cara

pemasangan kepada Konsultan Supervisi untuk disetujui.

4. Kontraktor Pelaksana diwajibkan untuk menyerahkan GARANSI

produk yang dikeluarkan oleh pabrik kepada Konsultan Supervisi.

5. Kunci dan pegantung pintu dan jendela harus dipasang menurut

aturan pemasangan yang diajurkan oleh pabrik pembuat yang

tercantum pada brosur yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.

6. Kunci 1 X putar dan 2 x putar untuk pintu aluminium dan panel

kayu dipasang dengan ketinggian 100 cm dari permukaan lantai

atau sesuai Gambar Bestek.

7. Pegangan pintu dipasang dengan ketinggian 110 cm dari

permukaan lantai atau 10 cm diatas posisi pemasangan kunci.

8. Engsel pintu harus dipasang minimal 3 engsel untuk satu daun

pintu dengan jarak pemasangan engsel pertama setinggi 40 cm

dari muka lantai dan jarak pemasangan engsel ke tiga sejarak 40

cm turun dari permukaan kozen teratas sedangkan engsel kedua

adalah pada posisi pertengahan antara engsel pertama dan ketiga.

9. Grendel jendela harus dipasang minimal 2 grendel untuk satu daun

jendela serta ventilasi. Grendel dipasang pada rangka jendela dan

ventilasi bagian bawah.


99

10.Pengangan jendela dipasang pada posisi tengah dari rangka daun

jendela yaitu di rangka bagian bawah jendela diantara dua grendel.

BAB VII

PEKERJAAN LANTAI

Pasal 1 : Pasir Urug Bawah Lantai.

1. Sebelum pekerjaan lantai dilakukan pekerjaan timbunan tanah

dalam ruangan harus sudah selesai 100%.

2. Diatas timbunan tanah dilakukan pekerjaan lapisan pasir urug

setebal minimal 10 cm atau sesuai Gambar Bestek.

3. Pasir urug yang dipakai harus benar-benar mempunyai susunan

butiran yang seragam.

4. Lapisan pasir urug harus dipadatkan sampai mencapai kepadatan

yang diinginkan dengan alat Stemper atau alat pemadat mekanik

lain. Tidak dibenarkan melakukan pemadatan secara manual.

5. Hasil pekerjaan lapisan pasir urug harus benar-benar rata dan

elevasi hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing.




digunakan.





100




dipergunakan.


keras.


matahari



Pasal 3 : Plat Beton Bawah Lantai

1. Beton cor bawah lantai dibuat dari beton mutu K-175 dengan

ketebalan minimal 7 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek.

2. Toleransi perbedaan elevasi muka plat beton hasil pengecoraan

adalah ± 5 mm.

5. Hasil pekerjaan pengecoran beton cor bawah lantai harus disetujui

oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4 : Keramik Lantai

1. Semua Keramik yang dipakai pada lantai dan dinding adalah

keramik berstandar SNI dengan kwalitas pertama.





101

3. Ukuran Keramik, Bentuk Permukaan ( Polished / Unpolished )

Keramik harus sesuai dengan Gambar Pola Lantai/Gambar Bestek

dan Bill of Quantity.

4. Untuk Lantai 1 Keramik dipasang langsung diatas beton cor bawah

lantai dengan memakai spesi campuran 1 Pc : 2 Ps setebal minimal

2 cm.

5. Untuk lantai 2 dan lantai yang dibawanya ada komponen plat

beton bertulang lantai Granit dipasang langsung diatas plat beton

bertulang dengan spesi beton 2 cm.

6. Pasir yang dipakai untuk pasangan Keramik adalah Pasir

Pasang/Pasir Halus.

7. Pemasangan Keramik harus sesuai dan mengikuti Gambar Pola

Lantai yang ada dalam Gambar Bestek.

8. Warna dan Motif Keramik dapat diganti dan dirubah pada masa

pelaksanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana dan Owner.

9. Keramik harus mempunyai tebal minimal 5 mm.

10.Bentuk dan dimensi Keramik harus benar-benar siku serta standar

untuk semua ukuran yang sama.

11. Potongan-potongan Keramik yang terpaksa dilakukan karena

mengikuti pola lantai harus sama dimensinya sepanjang bidang

lantai yang memerlukan potongan. Potongan-potongan tersebut

harus sama dengan dimensi pada gambar pola lantai.

12.Celah-celah/Nat yang terbentuk antar Keramik akibat pemasangan

dan sebagai tempat isian perekat antar Keramik dalam bidang

tebalnya adalah maksimal 3 mm.


102

13.Hasil pemasangan Keramik harus benar-benar rata, tidak

bergelombang, dan tidak melengkung ke atas. Elevasi lantai hasil

pemasangan harus diperiksa kedatarannya dengan pekerjaan

waterpassing.

BAB VIII

PEKERJAAN PINTU PLAT BESI

Pasal 1 : Bahan / Material

1. Material utama pintu plat besi adalah besi plat dengan ketebalan 3

mm.

2. Toleransi ketebalan besi plat minimal 0,25 mm.

3. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan contoh material untuk


4. Material plat besi yang didatangkan kelokasi pekerjaan tidak boleh

dalam keadaan cacat dan rusak.

Pasal 2 : Rangka Pintu Plat

1. Untuk material Rangka pintu plat adalah besi siku dengan ukuran

L.30.30.3.

2. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan contoh material untuk


3. Pemasangan rangka pintu harus sesuai dengan Pola pemasangan

dalam Gambar Bestek.


103

BAB IX

PEKERJAAN LANTAI PAVING BLOCK

Pasal 1 : Pekerjaan Persiapan.

1. Sebelum pekerjaan pemasangan lantai paving block dilakukan,

permukaan tanah pada areal pemasangan harus dalam kondisi rata

dan padat.

2. Diatas timbunan tanah dilakukan pekerjaan lapisan pasir urug

setebal minimal 10 cm atau sesuai Gambar Bestek.

3. Pasir urug yang dipakai harus benar-benar mempunyai susunan

butiran yang seragam.

4. Lapisan pasir urug harus dipadatkan sampai mencapai kepadatan

yang diinginkan dengan alat Stemper atau alat pemadat mekanik

lain. Tidak dibenarkan melakukan pemadatan secara manual.

5. Hasil pekerjaan lapisan pasir urug harus benar-benar rata dan

dalam hal ini harus dibuktikan dengan Waterpass.


1. Paving block yang dipakai adalah jenis tapak gajah dengan kwalitas

baik dan tidak retak.


motif dan ukuran paving block kepada Konsultan Supervisi untuk

disetujui.


104

3. Warna dan Motif paving block dapat diganti dan dirubah pada


Owner.

4. Pemasangan paving block harus sesuai dan mengikuti Gambar

Pola Lantai yang ada dalam Gambar Bestek.

5. Celah-celah/Nat yang terbentuk antar paving block akibat

pemasangan diisi dengan pasir halus.

6. Hasil pemasangan paving block harus benar-benar rata, tidak

bergelombang, dan tidak melengkung ke atas. Elevasi lantai hasil

pemasangan harus diperiksa kedatarannya dengan pekerjaan

waterpassing.

BAB X

PENIMBUNAN AREAL LAPANGAN


1. Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak

berbungkah-bungkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah,

bukan hasil bongkaran bangunan lama, bukan pasir laut, bukan

pasir urug dan bukan pasir beton.

2. Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan.


105

3. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Request Material

timbunan tanah kepada Konsultan Supervisi sebelum material

tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan.

4. Tanah timbun harus mempunyai sifat-sifat fisik dan daya dukung

yang minimal sama atau lebih baik dari lapisan tanah

dibawahnya setelah dipadatkan.

Pasal 1 : Cara Pelaksanaan

1. Tanah timbun diangkut dan dihampar dilapangan dengan

menggunakan truk.

2. Tumpukan tanah timbun dihampar dengan menggunakan

greder

3. Hasil timbunan yang sudah diratakan kemudian dipadatkan

dengan menggunakan mesin giling (vibrator)

4. Material timbunan tanah harus dipadatkan lapisan demi lapisan

dengan Alat Stamper. Tebal minimal tiap lapisan adalah 30 cm.


6. Tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain diatas permukaan

tanah timbunan sebelum pekerjaan timbunan dan pemadatan

tanah selesai 100% serta disetujui oleh Konsultan Supervisi.


106

Spesifikasi Teknis Bangunannnnn

Documents