Sosialisasi Pelaksanaan Pengambilan Foto dan Sidik Jari PNS
Sebagai Bahan Penerbitan KPE
Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi DataMateri
pemaparan :Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan
Penerbitan KPESOP KPERekonsiliasi Data PegawaiSelayang Pandang
Perubahan Kebijakan PTTArah Kebijakan Formasi 2013Kebijakan
Pengadaan CPNS 201311
Penjelasan Validasi Data Biometrik Tahun 2013Sebagai Bahan
Penerbitan KPEBadan Kepegawaian DaerahSubid Formasi dan Data
PegawaiBlitar, 28 Mei 2013
22Latar BelakangBelum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Nasional antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun
Daerah; Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional;Belum adanya
standar sistem pelayanan PNS yang dapat dilakukan diseluruh wilayah
NKRI, yang meliputi;unsur keamanan (security)unsur efisiensi dan
efektiftasunsur fleksibilitasunsur akuntabilitas dan
transparansiIdentifikasi biometric fisik PNS menjadi permasalahan
yang cukup penting untuk kegiatan otentikasi;Mendukung kegiatan
konversi NIP dan penerbitan Kartu Identitas PNS berbasis
elektronik33Dasar HukumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Goverment.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 tahun 1974 dan Nomor
070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah.Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2007 tentang Nomor
Identitas Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun
2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.
4TujuanTersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan
perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian
PNS.Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan
yang terkait pada peningkatan kesejahteraan PNS melalui
KPEPeningkatan layanan kepegawaian yang efektif, efisienMembangun
sistem pelayanan PNSyang terpadu yang bermuara pada meningkatnya
kualitas layanan publik.Membangun platform elektronik yang
mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan,
pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan
sektor yang lain.
5Implementasi Foto dan Sidik Jari PNS di Lingkungan Pemerintah
Kota BlitarFoto dan sidik jari dipergunakan sebagai bahan untuk
pencetakan KPE dimana dalam KPE tersebut terdapat data PNS secara
menyeluruhImplementasi KPE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
masih sebatas alat pengambilan gaji yang dimulai Tahun 2008 dan
telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar akhir 2012. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemakaian
KPE sebagai alat pengambilan gaji, maka fungsi KPE direncanakan
akan ditambah seperti untuk penarikan uang pensiun. 6Hasil
distribusi KPE sampai 27 Mei 2013 :PNS Aktif sudah terima KPE
sejumlah 3.485 orangKPE sudah terbit belum diambil di Bank Jatim
sejumlah 112 orangKPE Hilang sejumlah 16 orangSalah foto sejumlah 9
orangPNS Belum terdata/terbit sejumlah 439 orang (termasuk CPNS
2010)7Berdasarkan hasil pendistribusian tersebut dan sesuai surat
Kepala BKN tanggal 16 April 2013 nomor : E. IV.26-30/V.62-3/99 dan
tanggal 30 April 2013 nomor : E.IV 26-31/Kal 41-2/51 maka akan
dilaksanakan :Pengambilan kegiatan foto dan sidik jari PNS bagi
mereka yang belum memiliki KPE dan salah foto pada KPE yang telah
dimilikiDirencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli
2013Berdasarkan data diatas maka yang berhak mengikuti kegiatan
foto dan sidik jari PNS sejumlah 448 terdiri dari : kategori belum
terdata atau terbit sejumlah 439 orang dan salah foto 9 orangUntuk
teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud (tempat, waktu, pakaian dan
peserta) akan disurati lebih lanjut
8Untuk mewujudkan data yang akurat bagi PNS yang mengikuti
pengambilan foto dan sidik jari maka setiap pengelola kepegawaian
di masing-masing SKPD untuk :melaporkan kondisi KPE yang dimiliki
setiap pegawai di SKPD-nya sesuai surat yang telah
diserahkan.(Surat No : 800/465/410.201.2/2013 perihal Laporan
Perkembangan Kondisi KPE. Dikumpul maksimal tgl 4 Juni
2013)Menginformasikan kepada PNS (sejumlah 112 orang) untuk
mengambil KPE ke Bank Jatim sesuai surat yang telah diserahkan
(surat no : 800/464/410.201.2/2013 perihal Pengambilan KPE Yang
Telah Diaktifasi Pihak Bank Jatim)9STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013 Badan
Kepegawaian Daerah Kota BlitarSubid Formasi dan Data PegawaiBlitar,
28 Mei 2013
10Tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan
perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian
PNS.Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan
yang terkait pada peningkatan kesejateraan PNSPeningkatan layanan
kepegawaian yang efektif, dan efisien Membangun platform elektronik
yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan,
pengawasan dan kontrol yang dapat diintegrasikan dengan layanan
sektor lain.
Tujuan11
Manfaat KPE Bagi PNSMempermudah dalam pelayanan pembayaran
GAJIMendapat kepastian fasilitas ASKESMendapat kepastian besarnya
THT dan PENSIUNMengetahui profil dan updating DATA ybsMengetahui
fasilitas bantuan TAPERUMMempermudah pelayanan transaksi
per-BANK-anMeningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back
penggunaan KPE dlm transaksi di Merchant
12
Manfaat KPE bagi Pemerintah Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi sehingga dapat menghemat APBN / APBD Digunakan untuk
validasi penghitungan alokasi DAU sesuai dengan PNS yang memiliki
otentifikasi Perencanaan alokasi Anggaran Belanja Pegawai di
tingkat Pusat dan DaerahPenghitungan potongan gaji PNS untuk
Taspen, ASKES, dan BapertarumMerupakan salah satu sasaran untuk
mencapai Good-Governance13
Kementrian / Badan / Institusi/ Pemda
KANTOR BKN PUSATDATABASE PNS
Akuisisi PhotoAkuisisi Sidik JariIdentifikasi
PNSALUR DATA KARTU PEGAWAI ELEKTRONIKDATA AWAL TIM PENDATAAN
KPEVERIFIKASIDATA
ASKES TASPEN BAPERTARUMUPDATE DATA 14Karpeg(Kartu Pegawai)Sistem
KPEsumber daya manusiafasilitasmanajemensistem
informasiSingleIdentificationNumberNIP lamaNIP
baruPelayananPublik
Sistem lamaSistem baruSistem kedepanRancangan Kedepan15Disain
Fisik KPEMemory Usage KPE (Bytes)Main Card for PNSAdditional Data
for SpousesAdditional Data for Children 15% (dari 68 Kb) 10% (dari
68 Kb) 10% (dari 68 Kb)Additional Data for Stakeholder 65% (dari 68
Kb)
Logo Bank dan featurenyaMagnetic Strip16PERMASALAHAN OPERASIONAL
KPE DILAPANGAN Beda tanggal lahir antara KPE dan data PNS Beda Nama
antara KPE dengan data PNSNIP salahKPE PNS hilang.KPE PNS tertelan
mesin ATMKPE Rusak tidak bisa di perso Bank. Foto tertukar
17STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI
INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013 18MEKANISME PERBAIKAN NAMA PADA
KPEBeda NamaKPE : SYAMSUDINDATA : SAMSUDIN
INSTANSI
Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK
Konversi NIP
B K NProses di INKA Cek TAKAH Perbaikan db Sistem update db KPE
Cetak KPE Perso dataB A N K
Surat Pengantar19Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung
(SK CPNS)SK Konversi NIPMEKANISME PERBAIKAN TANGGAL LAHIR PADA
KPEBeda Tgl. LahirKPE : 27-03-1965DATA: 27-03-1956
INSTANSI
Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK
Konversi NIP
B K NProses di INKA Cek TAKAH Perbaikan db Sistem update db KPE
Cetak KPE Perso dataB A N KDIT. STATUS &KEDUDUKAN
BEDA DATA
Surat Pengantar
20Surat PengantarLampirkan;KPE asliData pendukung (SK CPNS)SK
Konversi NIPMEKANISME CETAK KPE YANG HILANG
INSTANSI
Surat PengantarLampirkan; Surat Keterangan : dari Kepolisian
Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIP
B K NProses di INKA
Cetak KPE Perso dataB A N K
Surat Pengantar
Hilang. . .!
21Surat PengantarLampirkan; Surat Keterangan : dari Kepolisian
Data pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIPMEKANISME CETAK KPE YANG
TERTELAN MESIN ATM
INSTANSI
Surat PengantarLampirkan; Bukti lapor Bank (pernyataan) Data
pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIP
B K NProses di INKA
Cetak KPE Perso dataB A N K
Surat Pengantar
Tertelan. . .!
22Surat PengantarLampirkan; Bukti lapor Bank (pernyataan) Data
pendukung (SK CPNS) SK Konversi NIPMEKANISME CETAK KPE YANG
RUSAK
INSTANSI
Surat PengantarLampirkan; KPE ASLI yg rusak Data pendukung (SK
CPNS) SK Konversi NIP
B K NProses di INKA
Cetak KPE Perso dataB A N K
Surat Pengantar
RUSAK. . .!
23Surat PengantarLampirkan; KPE ASLI yg rusak Data pendukung (SK
CPNS) SK Konversi NIP
Rekonsiliasi Data(Validasi Dokumen Kepegawaian)Badan Kepegawaian
Daerah Kota BlitarSub Bidang Formasi dan Data PegawaiBlitar, 28 Mei
201324Pengertian Rekonsiliasi Data(VaLiDaSi DoKuMeN
kEpEgAwAiAn)Kegiatan meneliti data atau dokumen kepegawaian yang
telah diverifikasi dengan master atau induk dokumen kepegawaian
yang tersimpan dalam tata naskah(Perka BKN 18/2011)
25Latar BelakangKurangnya kesadaran PNS tehadap pentingnya data
kepegawaian yang dimiliki, kondisi ini berdampak kepada :Data
individu yang ada di BKD ataupun SKPD tidak terkiniMenghambat
proses pelayanan kepegawaianBelum adanya standart atau regulasi
pengelolaan dokumen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar yang berdampak kepada :Perbedaan pengelolaan dokumen atau
data kepegawaian antara BKD dengan SKPDMunculnya perbedaan data
kepegawaian antara database BKD dengan SKPDMenghambat proses
pelayanan kepegawaianPengelolaan data kepegawaian masih menggunakan
sistem semi modern26Dasar Pelaksanaan Rekonsiliasi DataUU Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 43 Tahun 1999UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi ElektronikUU Nomor 43 Tahun 2009 tentang
KearsipanPerka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Database PNSPerka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS27Tujuan Rekonsiliasi
DataMempercepat terwujudnya keakuratan database BKDMempercepat
terwujudnya integrated data antara BKD dan SKPDMempercepat
pelayanan kepegawaian28PROSES / TAHAPAN REKONSILIASI Penyusunan
draft SOP Rekonsiliasi Data / Dokumen KepegawaianPenerbitan listing
data yang wajib dimiliki oleh masing-masing PNS (terdapat 16
dokumen kepegawaian yang wajib dimiliki)Pelaksanaan pengecekan
dokumen kepegawaian yang ada (data base BKD) berdasarkan
listingPenerbitan hasil pengecekan dokumen kepegawaian per PNS
berdasarkan listingSosialisasi proses rekonsiliasi kepada
SKPDPelaksanaan rekonsiliasi data dijadualkan akan dilaksanakan
bertahap yang akan dilaksanakan antara Bulan Juni s.d Juli
2013Update data yang ada pada SIAP dan dokumen kepegawaian di
masing-masing file individu PNS
2929KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER MEI 2013 JENIS
DOKUMENJUMLAH SEBARANPROSENTASE SEBARAN
(%)KARPEG391796,45KPE189846,74TASPEN227155,92SKCPNS258863,73SKPNS255963,01STTPP
PRAJAB86421,28UJI SEHAT1603,94SUMPAH
PNS150537,06ASKES236158,14KTP125630,93AKTA KELAHIRAN115528,44KARTU
KELUARGA142034,97AKTA NIKAH145635,85KARIS KARSU186846MODEL
DK3648,96KONVERSI NIP150,37*) Jumlah PNS 4.06130SATKERJML
PEGKARPEGKPETASPENSKCPNSSKPNSSTTPPPRAJABUJISEHATSUMPAHPNSASKESKTPAKTAKELAHIRANKARTUKELUARGAAKTANIKAHKARISKARSUMODELDKKONVERSISekretariat
Daerah105948163796730135253394059635650Sekretariat
DPRD2822121011135299106561730Badan Kepegawaian
Daerah313019202423731722112022152251Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah272319131916511015121313151730Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Daerah34706143625721339463544475447100Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Keluarga Berencana
Daerah4943333736271531736242836372820Inspektorat
Daerah27231714212201111103321900Rumah Sakit Daerah Mardi
Waluyo46236913223918325637518515332473813554100Satuan Polisi Pamong
Praja45332612133510327104893030Kantor Kas
Daerah98754600441222310Kantor Pengelola Arsip dan Barang
Daerah171616118143011825451110Kantor Pelayanan
Terpadu129543200034000200Kantor Pengelola Pasar
Daerah5951103617351336818312123950Kantor Lingkungan Hidup
Daerah118742600432001700Dinas Pengelola Keuangan
Daerah412414171723601512169981440Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Daerah3023715181530613136661810Dinas Kesehatan
Daerah2322261371732021751403412810813312817713113080Dinas
Pendidikan
Daerah216023821012126916001442494857031609672668836783106922610Dinas
Pekerjaan Umum Daerah44211516182371178499111060Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Daerah744625151721401714274693460Dinas Perhubungan
Daerah7848193432391112326321118183070Dinas Pertanian
Daerah55256191827401915159991840Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah311681312183012874461230Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Daerah2824191626221641617171418161830Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Daerah221791189517107887930Dinas Komunikasi,
Informatika dan Pariwisata
Daerah704121272337802917261215181890Kecamatan
Sananwetan23191210101020796357831Kecamatan
Kepanjenkidul2219101511135012685771140Kecamatan
Sukorejo211919117100061201231060Kelurahan
Sananwetan97347320144322530Kelurahan
Gedog1110596750265434710Kelurahan
Bendogerit96544310252412701Kelurahan
Karangtengah87323200143112320Kelurahan
Klampok109685610543202620Kelurahan
Plosokerep106357420442224610Kelurahan
Rembang1110646610354112800Kelurahan
Kepanjenkidul1110953520452233320Kelurahan
Sentul109646810643324410Kelurahan
Tanggung97665701613325511Kelurahan Kauman87743210132122700Kelurahan
Bendo108734600343113500Kelurahan
Kepanjenlor96623310141101610Kelurahan
Ngadirejo96733320157312310Kelurahan
Sukorejo1110486610553232720Kelurahan
Tlumpu109856620371332300Kelurahan Turi88666610241456221Kelurahan
Pakunden96645510252223400Kelurahan Blitar88455330263444620Kelurahan
Tanjungsari107626300243022520Kelurahan
Karangsari95243810434102300Sekretariat Umum
KPUD76523310161222200UPT Perpustakaan Proklamator Bung
Karno11001100011000000KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER
SKPD31ALUR PELAKSANAAN REKONSILIASI DATABKDKasubag Umum dan
KepegawaianPNSBerkirim surat dilampiri listing data per
PNSMelakukan kroscheck data per PNSMelengkapi dokumen kepegawaian
Update data pada aplikasi SIAP dan file peroranganKroscheck dan
rekap data beserta bukti perubahan data (apabila ada)Mengumpulkan
dokumen kepegawaian ke pengelola kepegawaian32JADUAL PELAKSANAAN
REKONSILIASIPelaksanaan rekonsiliasi dokumen kepegawaian
direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dari target
keseluruhan (50 SKPD) di Tahun 2013 ditargetkan menyelesaikan 10
SKPD yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Bappeda, Bakesbang Pol
Linmas, BKD, Bapemas dan KB, Dinas Kominparda, Dinas Kesehatan,
Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan
Dinas Pekerjaan UmumPelaksanaan tahap pertama akan dilaksanakan
pada Bulan Juni sampai dengan Juli 2013 Apabila tahap pertama
selesai di Tahun 2013 maka untuk tahap kedua akan dilaksanakan di
Tahun 2013 pula33SELAYANG PANDANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PTT (PEGAWAI
TIDAK TETAP)Badan Kepegawaian Daerah Kota BlitarSubid Formasi dan
Data PegawaiBlitar, 28 Mei 2013
34Kebijakan PTT selama ini sudah enam kali mengalami perubahan.
Perubahan yang berulangkali ini berakibat kurang efisien dan
efektifnya penerapan kebijakan terhadap Pegawai Tidak Tetap,
terlebih pengelola Pegawai Tidak Tetap di masing-masing SKPD sering
bergantiPeraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang pengelolaan
PTT, terdapat beberapa pedoman yang tidak sesuai dengan Aturan
dasar yang dijadikan acuan pengelolaan PTT (ketenagakerjaan dan
PNS).
Latar Belakang35
Manfaat Perubahan Kebijakan PTTMeningkatkan efisiensi dan
efektifitas pengelolaan PTTMeningkatkan kesejahteraan
PTTMengoptimalan dayaguna dari masing-masing PTT
36
Kebijakan Yang Berubah Dalam Pengelolaan PTTAdanya mekanisme
perpanjangan masa kontrak kerja Perubahan mekanisme penilaian
kinerjaJumlah uang beras disesuaikan besarannya dengan uang beras
PNSPerubahan pengali uang penghargaan masa kerja dan pesangon bagi
PTT yang pensiun. Pengaturan ulang mengenai uang penggantian
hak37ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013
Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara
Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan)
jumlah PNS yang pensiun secara nasional
3838Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap
diusahakan Zero Growth menuju minus growth sampai selesainya
rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya
organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan
PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional.
39POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL
3 (Tiga) Pola :
Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS
yang pensiun.
Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang
pensiun.
Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang
pensiun.
40MINUS GROWTH
Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun
Bagi instansi yang :
Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di
banding pegawai yang ada (bezetting)
Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD bagi
Kab/Kota
Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD bagi
Propinsi
41ZERO GROWTH
Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun
Bagi instansi yang :Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil
analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada
(bezetting)
Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD
bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d 30 %
dalam APBD bagi Propinsi
42GROWTH
Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiunBagi
instansi yang :Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil
analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada
(bezetting)
Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam APBD bagi
Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 % dalam APBD
bagi Propinsi
43Persyaratan pemenuhan usul formasi dari Pelamar Umum TA 2013
:
Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara
selektif pada instansi sbb :
Instansi yang sudah menyampaikan hasil analisis jabatan dan
analisis beban kerja, redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5
tahun
Instansi yang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan
kategori II44Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil
dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun Anggaran belanja pegawai
dalam APBD kurang dari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi
Provinsi
Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio pegawai
dengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawai dan prioritas
jabatan45Prioritas Jabatan :
Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki
kekurangan pegawai dengan prioritas :
Instansi Pusat Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru
yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswaDosen Jabatan
penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman
Pemasyarakatan (Sipir)Jabatan utama (core bussines) fungsi
instansi, seperti46Prioritas Jabatan :
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan
Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, ArsitekPemeriksa
Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea CukaiPemeriksa merk, Pemeriksa
Dokumen ImigrasiMediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas
KetenagakerjaanPengamat Gunung Api, Inspektur TambangPenguji
Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC47Instansi
Daerah Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guru yang memberi
ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni
kriya, dan Guru Desain grafis;Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter
Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien;Jabatan yang
berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth).
48Instansi Daerah
Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti
Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan
Instruktur Tata Rias;Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro
poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing
Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat;Jabatan
untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga
Berencana.49Arah Kebijakan Pengadaan PNSSecara Nasional TA
201350RENCANA PENGANGKATAN CPNS SECARA NASIONAL TA 2013SELEKSI
TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56
Tahun 2012)SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIFPENGANGKATAN DOKTER
DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 56 Tahun 2012)51Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori
IImelalui seleksi secara nasional 2013 berdasarkan PP 56 Tahun
2012
Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) oleh
KonsorsiumPenyusunan soal Tes Kompetensi Bidang oleh Instansi
Pembina JafungPenggandaan dan distribusi soal secara
nasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bila sudah
siapPengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT bagi
instansi yang sudah siapPenetapan passing grade TKD oleh Men
PANRB52Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh
MenPANRBdialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang
memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada
instansi ybsdialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah
yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang
pensiun pada instansi ybs Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer
kategori II untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
Lanjutan....53PENUTUPPERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS
BERBASIS PADA JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA
ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS;ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA
2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI
GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI
KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH
DISUSUN UNTUK MENGISI LOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIFARAH
KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT
TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK
PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIFRENCANA SISTEM
PENGADAAN CPNS MELALUI METODE LJK DAN CAT BAGI YANG TELAH SIAP54KAT
E R I M ASHI55