Sosialisasi u.u. No. 29

SOSIALISASI U.U. NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN

Dr. NGESTI LESTARI SH.SpF (K)FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

UU PRADOK

IDI

DINAS KESEHATAN

Pengaturan Praktek Kedokteran

Hulu Konsil Kedokteran Indonesia

Hubungan Hukum Dokter-Pasien

Hilir Peradilan Profesi

Untuk Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum

Dibentuklah UU No 29 th 2004 tentang Praktek Kedokteran yang mengatur segala sesuatu yang

berkaitan dengan penyelenggaraan praktek kedokteran di Indonesia

Tujuan Pengaturan Praktek Kedokteran

memberikan perlindungan pada pasienmempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter gigimemberikan kepastian hukum pada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Kerangka UU Praktek Kedokteran

Bab I : Ketentuan umumBab II : Azas dan tujuanBab III : Konsil Kedokteran IndonesiaBab IV : Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran GigiBab V : Diklit Kedokteran dan Kedokteran GigiBab VI : Registrasi Dokter dan Dokter GigiBab VII : Penyelenggaraan Praktek KedokteranBab VIII : Disiplin Dokter dan Dokter GigiBab IX : Pembinaan dan PengawasanBab X : Ketentuan PidanaBab XI : Ketentuan PeralihanBab XII : Penutup

Jumlah : 88 pasal

TUGAS KONSIL

Registrasi dokter dan dokter gigi.Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.Pembinaan penyelenggaraan praktek kedokteran, dilaksanakan bersama lembaga terkait.

Wewenang Konsil

Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi.Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi.Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi.Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi tentang etika profesiMelakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang melanggar etika profesi.

Pasal 18

Syarat-syarat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia :WNISehat jasmani dan rohaniBertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak muliaBerkelakuan baikUsia minimal 40 tahun, setinggi-tingginya 65 tahun pada waktu menjadi anggota KKIPernah melakukan praktek kedokteran minimal 10 tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigiCakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baikMelepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain pada saat diangkat dan selama menjadi anggota KKI

Pasal 26

Standar pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi disahkan oleh KKI.a) Standar pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi dususun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.b) Pendidikan profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran/kedokteran gigi.

1. Asosiasi institusi pendidikan dokter/dokter gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi RS Pendidikan, Depdiknas, Depkes.

2. Kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi, pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, asosiasi RS Pendidikan, Depdiknas, Depkes.

Pasal 27

Pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi untuk memberikan kompetensi kepada

dokter/dokter gigi dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi

kedokteran/kedokteran gigi.

Pasal 28

Setiap dokter/dokter gigi yang berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan

kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan

lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.

Pasal 29

Setiap dokter/dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter/dokter gigi.Surat tanda registrasi dokter/dokter gigi diterbitkan oleh KKI.Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter/dokter gigi harus :a) Memiliki ijazah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis.b) Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter/dokter gigi.c) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental.d) Memiliki sertifikat kompetensi.e) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi.

1. Surat tanda registrasi dokter/dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali.

Pasal 30

Dokter/dokter gigi lulusan luar negeri yang akan praktek di Indonesia harus dievaluasi.Evaluasi meliputi :a) Sah/tidaknya ijazah.b) Kemampuan melakukan praktek kedokteran – surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan mempunyai sertifikat kompetensic) Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter/dokter gigi.d) Surat keterangan sehat fisik & mentale) Surat pernyataan mematuhi etika profesi.

1. Surat ijin kerja dari Depnaker + Imigrasi WNA.2. Syarat terpenuhi diberikan surat tanda registrasi dokter/dokter gigi oleh

KKI.

Pasal 31

STR sementara dokter/dokter gigi WNA yang mengikuti pendidikan/pelatihan sementara di Indonesia.STR sementara berlaku 1 tahun, diperpanjang setelah 1 tahun berikutnya.

Pasal 32

STR bersyarat program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.Dokter/dokter gigi WNA yang memberikan pendidikan/pelatihan IPTEK tidak perlu STR bersyarat.

Pasal 34

Ketentuan tentang tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan KKI.

Pasal 35

Dokter/dokter gigi yang telah memiliki STR mempunyai wewenang praktek kedokteran :

a) Anamnese pasienb) Pemeriksaan fisik dan mental pasienc) Pemeriksaan penunjangd) Menentukan diagnosae) Menentukan penatalaksanaan dan terapi pasienf) Melakukan tindakan kedokteran/kedokteran gigig) Menulis resep obat dan alat kesehatanh) Menerbitkan surat keterangan dokter/dokter gigii) Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan j) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi yang praktek di daerah

terpencil yang tidak ada apotek

Pasal 36

Setiap dokter/dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat ijin

praktek.

Pasal 37

SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktek dokter/dokter gigi.SIP hanya diberi maksimal 3 tempat praktek.1 SIP hanya berlaku untuk 1 tempat praktek.

Pasal 38

Untuk mendapatkan SIP:a) Memiliki STR dokter/dokter gigi yang masih berlaku.b) Mempunyai tempat praktek.c) Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 40

Dokter/dokter gigi yang berhalangan praktek harus membuat pemberitahuan dan menunjuk dokter/dokter gigi pengganti.Dokter/dokter gigi pengganti harus dokter/dokter gigi yang mempunyai SIP.

Pasal 41

Dokter/dokter gigi yang telah mempunyai SIP dan menjalankan praktek wajib memasang papan nama praktek kedokteran.Dokter/dokter gigi yang berpraktek di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan saran pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter/dokter gigi yang praktek.

Pasal 42

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengijinkan dokter/dokter gigi yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktek kedokteran.

Pasal 45 (Informed Consent)

Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yang dilakukan harus mendapat persetujuan.Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Pasal 46 (Rekam Medis)

Setiap dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis.Setiap catatan rekam medis harus diberi nama, waktu, tanda tangan petugas pelayanan kesehatan.

Pasal 47

(1) Dokumen RM milik dokter/dokter gigi/pimpinan sarana pelayanan kesehatan, isi RM milik pasien.

(2) RM harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter/dokter gigi/pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 48 (Rahasia Kedokteran)

(1) Setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka :a. Untuk kepentingan kesehatan pasienb. Memenuhi permintaan aparat penegak hukumc. Permintaan pasien sendirid. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 50

Dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukumb. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi & SOPc. memperoleh informasi yang lengkap & jujur dari pasien/keluargad. menerima imbalan jasa

Pasal 51

Kewajiban dokter/dokter gigi : a. memberikan pelayanan medis sesuai standar medis & SOP b. merujuk pasien kepada dokter/dokter gigi lain yang mempunyai keahlian/kemampuan lebih baik apabila tidak mampu dilaksanakan sendiric. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui pasien bahkan setelah pasien itu meninggal duniad. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali apabila ia yakin ada orang lain yang bertugas & mampu melakukannyae. menambah ilmu pengetahuan & IPTEKDOK

Pasal 52 (Hak Pasien)

a. Mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang dilakukan terhadapnya

b. Meminta pendapat dari dokter/dokter gigi lainc. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan

kebutuhan medisd. Menolak tindakan medise. Mendapatkan isi RM

Pasal 53 (Kewajiban Pasien)

a. Memberikan informasi lengkap & jujur tentang kesehatannya

b. Mematuhi nasihat & petunjuk dokter/dokter gigic. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana

pelayanan kesehatand. Memberikan imbalan jasa

Pasal 55 (MKDKI)

(1) Untuk menegakkan kedisiplinan dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dibentuk MKDKI

(2) MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI(3) MKDKI bersifat independen

Pasal 57

(1) MKDKI berkedudukan di ibukota Negara RI(2) MKDKI propinsi dapat dibentuk oleh KKI atas

usul MKDKI

Pasal 64 (Tugas MKDKI)

a. Menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi yang diajukan

b. Menyusun pedoman & tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi

Pasal 66

(1) Setiap orang yang merasa dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua MKDKI

(2) Pengaduan di atas tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata kepada pengadilan

Pasal 68

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, maka MKDKI meneruskan

pengaduan pada organisasi profesi

Pasal 69

(1) Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi dan KKI.

(2) Keputusan tersebut dapat berupa pernyataan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

(3) Sanksi disiplin dapat berupa:a. peringatan tertulisb. rekomendasi pencabutan STR/SIPc. atau kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan di institusi-institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi

Pasal 73

(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar/bentuk lain yang menimbulkan kesan pada masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah seorang dokter/dokter gigi yang telah memiliki STR & SIP.

(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam menggunakan pelayanan dalam masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter/dokter gigi yang memiliki STR/SIP.

Pasal 75 (Ketentuan Pidana)

(1) Dokter/dokter gigi yang sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki STR dipidana penjara max 3 tahun atau denda max 100 juta.

(2) Dokter/dokter gigi WNA yang sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki STR Sementara dipidana penjara max 3 tahun atau denda max 100 juta.

(3) Dokter/dokter gigi WNA yang sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki STR Bersyarat dipidana penjara max 3 tahun atau denda max 100 juta.

Pasal 76

Setiap dokter/dokter gigi yang sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa mempunyai SIP

dipidana penjara max 3 tahun atau denda max 100 juta.

Pasal 77

Setiap orang yang sengaja menggunakan identitas berupa gelar yang menimbulkan kesan seolah-

olah ia adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki STR & SIP dipidana penjara max 5

tahun atau denda max 100 juta.

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki STR & SIP dipidana

penjara max 5 tahun atau denda max 100 juta.

Pasal 79

Dipidana penjara kurungan max 1 tahun atau denda 50 juta bagi dokter/dokter gigi :

a. Sengaja tidak memasang papan namab. Sengaja tidak membuat RMc. Sengaja tidak memberikan pelayanan medis sesuai standar

profesi & SOP, tidak merujuk ke dokter/dokter gigi yang lebih ahli, tidak menjaga kerahasiaan pasien, tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan dan tidak menambah ilmu pengetahuan dan IPTEKDOK

Pasal 80

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter/dokter gigi yang tidak memiliki SIP dipidana penjara max 10 tahun atau denda maksimal 300 juta.

(2) Bila dilakukan oleh korporasi maka pidananya pidana denda seperti ayat (1) + 1/3 atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Pasal 82

(1) Dokter/dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan & SIP dinyatakan telah memiliki STR & SIP.

(2) Surat penugasan & SIP harus disesuaikan dengan STR dokter/dokter gigi & SIP berdasarkan UU ini paling lama 2 tahun setelah KKI terbentuk.

Kesimpulan

Perlu dibentuk lembaga independen yang terpisah dari lembaga peradilan umum

Ada hal-hal spesifik dalam praktek kedokteran yang sangat harus dipahami oleh masyarakat yaitu masalah etika, disiplin profesi, dan hukum.