SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jakarta, 2 Oktober 2019
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jakarta, 2 Oktober 2019
Latar Belakang PP 30 Tahun 2019
1
3
Latar Belakang PP 30 Tahun 2019
1
PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan telah
ditetapkan pada tanggal 26 April 2019.
2PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS mencabut PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS.
3
Pokok perubahan penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30/2019:
a. Lebih berorientasi hasil daripada proses kegiatan;
b. Penilaian perilaku lebih komprehensif, melibatkan atasan, bawahan, dan rekan kerja,
dengan memperhatikan standar Perilaku Kerja yang ditetapkan;
c. Perubahan predikat penilaian, rentang nilai, dan distribusi penilaian lebih menantang
dan mendiferensiasi prestasi kerja PNS.
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
2
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
5
PP 30/2019PP 46/2011
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) memuat kegiatan tugas
jabatan berdasarkan rencana kerja tahunan instansi.
SKP memuat Indikator Kinerja Individu dengan
memperhatikan:
a. Perencanaan Strategis Instansi;
b. Perjanjian Kinerja;
c. Organisasi dan Tata Kerja;
d. Uraian Jabatan; dan/atau
e. SKP atasan langsung.
(Pasal 8 dan Pasal 9)
1 1Ketentuan Sasaran Kerja pegawai (SKP)
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
6
PP 30/2019PP 46/2011
Pegawai dapat memperoleh nilai tugas tambahan
(1 s.d. 3 poin) yang dihitung berdasarkan jumlah
penugasan di luar Tugas Pokok Jabatan.
Nilai Tugas Tambahan tidak diukur berdasarkan
jumlah penugasan, namun berdasarkan capaian
dari Indikator Kinerja Tambahan.
(Pasal 10)
2 2
SKP pejabat fungsional disesuaikan dengan butir-butir
kegiatan (sesuai penilaian angka kredit).
SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP
atasan langsung dan organisasi/unit kerja dengan
memperhatikan :
a. rencana kerja tahunan;
b. perjanjian kinerja;
c. organisasi dan tata kerja; dan
d. uraian jabatan.
(Pasal 19 ayat 1)
3 3
Tugas Tambahan
SKP Pejabat Fungsional
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
7
PP 30/2019PP 46/2011
Kegiatan tugas jabatan pada SKP minimal memuat 3
aspek target, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Selain
itu dapat juga ditambahkan dengan aspek biaya.
Indikator kinerja tidak difokuskan untuk mengukur
kegiatan, namun mengukur output dan outcome,
sehingga aspek target bersifat alternatif yaitu dapat
mengukur kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya.
(Pasal 10)
4 4Aspek Target
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
8
PP 30/2019PP 46/2011
Untuk mencapai nilai SKP sebesar 100 (nilai maksimal),
setiap kegiatan harus memiliki capaian sebagai berikut:
a. Aspek target kuantitas harus sebesar 100;
b. Aspek target kualitas harus sebesar 100;
c. Aspek target waktu harus memiliki efisiensi sebesar
24% dari norma waktu;
d. Aspek biaya harus memiliki efisiensi sebesar 24%
dari pagu.
Hanya mengenal satu polarisasi pengukuran yaitu
maximize.
Nilai maksimal SKP yaitu 120. Untuk mencapai
maksimal tidak berlaku ketentuan efisiensi harus
sebesar 24%. Namun, dapat dicapai dengan cara
memaksimalkan capaian sesuai polarisasi yang
dapat bersifat maximize, minimize, atau stabilize.
(Pasal 29)
5 5Nilai Maksimal dan Polarisasi
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
9
PP 30/2019PP 46/2011
Predikat Penilaian Kinerja PNS:
a. 91 – ke atas : Sangat Baik
b. 76 – 90 : Baik
c. 61 – 75 : Cukup
d. 51 – 60 : Kurang
e. 50 ke bawah: Buruk
6 6
Predikat Penilaian Kinerja PNS:
a. Sangat Baik, apabila:
1) 110 ≤ x ≤ 120; dan
2) Menciptakan ide baru dan/atau cara baru
dalam peningkatan kinerja yang memberi
manfaat bagi organisasi atau negara.
b. Baik, 90 ≤ x ≤ 120
c. Cukup, 70 ≤ x < 90
d. Kurang, 50 ≤ x < 70
e. Sangat Kurang, < 50
(Pasal 41 ayat 5)
Predikat Penilaian Kinerja PNS
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
10
PP 30/2019PP 46/2011
Tidak diatur
7 7
Distribusi PNS yang mendapatkan predikat penilaian
kinerja:
a. Paling tinggi 20% dari total populasi pegawai dalam
satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja
"di atas ekspektasi";
b. Paling rendah 60% dan paling tinggi 70% dari total
populasi pegawai dalam satu unit kerja berada
pada klasifikasi status kinerja "sesuai ekspektasi";
dan
c. Paling tinggi 20% dari total populasi pegawai dalam
satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status
kinerja "di bawah ekspektasi“.
(Pasal 41 ayat 8)
Klasifikasi Status Kinerja
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
11
PP 30/2019PP 46/2011
Tidak diatur
8 8
Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem
Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama
dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
(cat: MenPAN-RB).
(Pasal 6 ayat (3))
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
12
PP 30/2019PP 46/2011
Tidak diatur
9 9
Bagi Instansi Pemerintah yang telah memiliki Sistem
Manajemen Kinerja PNS dapat tetap melaksanakan
sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri atas
hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3).
(Pasal 63)
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
13
PP 30/2019PP 46/2011
Tidak diatur
10 10
Ketentuan penyusunan SKP tidak berlaku bagi PNS yang
diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota
lembaga non struktural, diberhentikan sementara, menjalani
cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa
persiapan pensiun.
(Pasal 23)
Tidak diatur Pejabat fungsional yang pada saat penyusunan SKP, tidak
dapat menyusun kinerja utama sesuai ketentuan Pasal 11 ayat
(1) huruf c, harus dimutasikan atau diberikan tugas ke instansi
yang mempunyai kegiatan yang sesuai jenjang
fungsionalnya.
(Pasal 21 ayat (1))
11 11
Pengecualian Penyusunan SKP
Konsekuensi terhadap Pegawai yang
Tidak Dapat Menyusun SKP
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
14
PP 30/2019PP 46/2011
Tidak diatur
12 12
Pejabat fungsional yang harus dimutasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apabila sasaran unit/organisasi
dan/atau kegiatan atasan langsung sudah tidak sesuai
dengan tugas jabatan fungsional
(Pasal 21 ayat (2))
Pejabat fungsional diberikan tugas ke instansi lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila beban tugas
jabatan fungsional tidak memenuhi persyaratan angka kredit
per tahun yang wajib dikumpulkan.
(Pasal 21 ayat (3))
Konsekuensi terhadap Pegawai yang
Tidak Dapat Menyusun SKP
Perubahan Terkait Penilaian Perilaku Pada
PP 30/20193
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
16
PP 30/2019PP 46/2011
Penilaian Perilaku dinilai oleh atasan langsung. Penilaian Perilaku dinilai oleh atasan langsung,
rekan kerja setingkat, dan/atau bawahan langsung
(360 derajat).
(Pasal 37)
1 1
Tidak diatur a. Perilaku Kerja ditetapkan berdasarkan Standar
Perilaku Kerja dalam jabatan.
b. Pengukuran perilaku kerja dengan cara
membandingkan hasil penilaian evaluator
dengan standar perilaku kerja (poin a).
(Pasal 25 ayat 4)
2 2
Penilaian Perilaku
Standar Perilaku Kerja
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
17
PP 30/2019PP 46/2011
Aspek Perilaku:
a. Orientasi Pelayanan
b. Integritas**
c. Komitmen
d. Disiplin**
e. Kerja sama
f. Kepemimpinan
Aspek Perilaku:
a. Orientasi Pelayanan
b. Komitmen
c. Inisiatif Kerja***
d. Kerja sama
e. Kepemimpinan
(Pasal 25 ayat 1)
3 3
Ket:
**) Dihilangkan
Ket:
***) Baru (Inovasi, membantu rekan kerja, melihat masalah sebagai
peluang, bekerja lebih baik, penuh semangat, dan antusias)
Aspek Perilaku
Perubahan Terkait Pembinaan Kinerja PNS
Pada PP 30/20194
Persandingan PP 46/2011 dan PP 30/2019
19
PP 30/2019PP 46/2011
Tidak diatur
4 4
Pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui Bimbingan
Kinerja dan Konseling Kinerja
(Pasal 30 ayat 2)
Pembinaan Kinerja PNS
Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus
dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung
dalam membantu PNS agar mengetahui dan
mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah
terjadinya kegagalan kinerja.
(Pasal 1 Ayat 15)
Tidak diatur
NB : Di Kemenkeu disebut Dialog Kinerja Individu
KONSELINGBAB I KETENTUAN UMUM
20
Pasal 1 Ayat 16
Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang
dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
Pasal 32 Ayat 1
Konseling Kinerja dilakukan terhadap PNS yang mempunyai permasalahan Perilaku Kerja yang dapat mempengaruhi p
encapaian Target kinerja.
Pasal 32 Ayat 4
Konseling Kinerja dapat dilakukan oleh:
a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang telah memperoleh pelatihan konseling;
b. Pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling; atau
c. Konselor independen yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
Pasal 34 Ayat 2
Tindak lanjut hasil bimbingan kinerja dan konseling dapat berupa bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi,
dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.
Perubahan Terkait Penggunaan Hasil
Penilaian Kinerja PNS Pada PP 30/20195
Penggunaan Hasil Penilaian Kinerja PNS Pada PP 30/2019
22
Penilaian kinerja PNS dijadikan
acuan dalam:
a) mengidentifikasi dan
merencanakan kebutuhan
pendidikan dan atau pelatihan;
b) mengembangkan kompetensi;
c) mengembangkan karier;
d) pemberian tunjangan;
e) pertimbangan mutasi, dan
promosi;
f) memberikan penghargaan dan
pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
g) menindaklanjuti permasalahan
yang ditemukan dalam penilaian
SKP dan Perilaku Kerja
(Pasal 51 ayat 4)
Penggunaan Penilaian Kinerja PNS
Penggunaan pemeringkatan kinerja
tahunan sebagai pertimbangan dalam
menentukan prioritas pengembangan
kompetensi dan pengembangan karier
(Pasal 52)
Penggunaan Pemeringkatan Kinerja
Tahunan
Penghargaan Kinerja diberikan
berupa:
- Prioritas Talent Pool untuk PNS
dengan predikat sangat baik dua
tahun berturut-turut
(Pasal 53 ayat 1)
- Pengembangan Kompetensi lebih
lanjut bagi PNS dengan predikat
baik dua tahun berturut-turut
(Pasal 53 ayat 2)
- Pembayaran tunjangan kinerja
(Pasal 54)
- Penghargaan lain sesuai
perundang-undangan
(Pasal 55)
Penghargaan Kinerja
Pemanfaatan Nilai Kinerja Pegawai Kemenkeu
23
Nilai Kinerja Pegawai
Finansial
Kenaikan Pangkat
Kenaikan Grading Pelaksana
Tunjangan Kinerja
Non-Finansial
Pegawai Teladan/ Berprestasi
SLKS
Pemetaan Pegawai
Talent
Pengembangan Karier
PengembanganKompetensi
Daftar PesertaKemenkeu
CorpuJadwal Pembelajaran
PERFORMANCE MANAGEMENT
Dialog Kinerja
Penilaian Perilaku
(360°)
Kontrak Kinerja(IKU berdasarkan BSC)
IKU cascading sampai pelaksana dan untuk semua pegawai
Dialog Kinerja
Individu (DKI)/
Coaching:
Pencapaian
Target Kinerja
Pengembangan
Kompetensi
Dialog Kinerja
Organisasi
(DKO):
Triwulanan
Semesteran
Tahunan
E-Performance
IDP*
*Individual Development Plan
Konsekuensi Terhadap Pegawai yang
Tidak Memenuhi Target Kinerja6
Konsekuensi Terhadap Pegawai yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
25
PP 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja PNS
PP 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Sangat Baik
• 110 s.d. 120 dan• menciptakan ide/cara
baru yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
Baik
• 90 s.d. 120
Cukup
• 70 s.d. <90
Kurang
• 50 s.d. <70
Sangat Kurang
• <50
Hukdis Sedangpencapaian SKP 25% - 50%
Hukdis Berat(dapat s.d. pemberhentian)
pencapaian SKP kurang dari 25%
Pasal 9 angka 12:Hukdis Sedang dijatuhkan bagipelanggaran terhadap kewajibanmencapai SKP apabila pencapaian sasarankerja pada akhir tahun hanya mencapai25% - 50%
Pasal 10 angka 10:Hukdis Berat dijatuhkan bagi pelanggaranterhadap kewajiban mencapai SKP apabilapencapaian sasaran kerja pada akhir tahunkurang dari 25%
Pasal 56Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, & pejabat fungsional yang tidak
memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi s.d.pemberhentian
Pasal 58Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsionaldengan predikat Kurang/Sangat Kurang
Tahapan Pembinaan:
1. diberi kesempatan 6 bulan untukmemperbaiki kinerjanya; atau
2. Mengikuti uji kompetensi; atau
3. Dipindahkan pada jabatan lain/ ditempatkan pada jabatan yang lebih
rendah; atau
4. Ditempatkan sementara pada jabatantertentu dalam waktu max. 1 tahun; atau
5. Diberhentikan dengan hormat.
Bagi JA & JFPasal 57
Pejabat Pimpinan Tinggi dengan predikatCukup, Kurang, atau Sangat Kurang
Tahapan Pembinaan:
1. diberi kesempatan 6 bulan untukmemperbaiki kinerjanya; atau
2. Mengikuti uji kompetensi; atau
3. Dipindahkan pada jabatan lain/ ditempatkan pada jabatan yang lebih
rendah
BagiJPT
Tindak Lanjut Pelaksanaan PP 30/2019
7
Tindak Lanjut Pelaksanaan PP 30/2019 di Kemenkeu
a. PP 30/2019 berlaku setelah ditetapkan, namun ketentuan penilaian kinerja dilaksanakan 2 (dua) tahun
setelah diundangkan dan menunggu ditetapkannya peraturan pelaksanaan oleh KemenPAN-RB (Pasal
64 ayat (2) dan (3)).
b. PP 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku
sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan PP 30 tahun 2019.
Penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan internal Kemenkeu untuk penyelarasan dengan
PP 30/2019, mencakup:
a. KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
b. KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan; dan
c. KMK Nomor 327/KMK.01/2018 tentang Perubahan KMK Nomor 291/KMK.01/2017
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
Mengajukan evaluasi bersama KemenPAN-RB terkait Sistem Manajemen Kinerja PNS di Kemenkeu
sehingga kebijakan pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kemenkeu dapat digunakan sebagai
pelaksanaan dari PP 30/2019 (Pasal 6 ayat (3)).
27
Terima Kasih